AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MISSARIYANI / D 101 10 630 ABSTRAK
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenal semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik. Ketentuan dari pasal 1868 KUHPerdata dinyatakan “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Sekalipun notaris berwenang membuat akta, namun tidak berarti tidak ada pembatasan, dengan kata lain bahwa notaris dilarang membuat akta untuk dinnya sendin, istri, keluarga sedarah atau keluarga semenda, dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis samping sampai derajat ketiga, baik secara pribadi maupun dengan kuasa. Dikemukakan sebelurnnya fungsi utama dan akta notaris yang statusnya merupakan akta otentik adalah sebagal alat bukti tertulis, baik yang dibuat oleh notails maupun yang dibuat dihadapan notaris. Dalam melakukan profesinya sebagai notaris berbagai macam akta yang dapat dibuat oleh notaris, tergantung kebutuhan para pihak yang menghadap, namun sebagal suatu jenis alat bukti, khususnya alat bukti tertulis, masih perlu dlkaji sejauhmana akta notaris tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, sebab dalam praktek kadang terjadi seorang notaris digugat karena Ia telah membuat akta yang dipandang isinya tidak sesuai. Demikian halnya kenyataan hukum dalam berbagai putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung senng terjadi suatu akta notaris dibatalkan khususnya akta yang disebut akta para pihak (akta yang dibuat dihadapan notaris). Sebagaimana halnya dengan akta otentik lainnya bahwa akta notaris tersebut tidak mempunyal kekuatan pembuktian materil. Pada akta yang demikian ini tidak mengikat para pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam pembuatan akta tersebut, misalnya dalam hal jual beli tanah, sehingga dengan demikian, setiap saat pihak ketiga yang dimaksud dapat menggugat keabsahan akta notaris tersebut. Kata Kunci : Kekuatan, Pembuktian, Akta Notaris
1
Schepenen.
1. PENDAHULUAN
Lima
tahun
kemudian pada tanggal 16 Juni
A. Latar Belakang Salah satu alat bukti
1925 dikeluarkanlah Instructie
dalam acara perdata adalah bukti
pertama untuk para notaris di
tertulis
Indonesia.1
yang
terutama dibuat
disebut
akta,
otentik
yang
akta oleh
atau
Sebagai pejabat umum
dihadapan
notaris. Notaris, sebagai lembaga
notaris
wewenang
membuat
akta
untuk
otentik
kewenangan
dan
lainnya.
hukum
yang dikenal
timbul
Sebagaimana dimaksud dalam
karena
kebutuhan
dalam
undang-undang.
pergaulan sesama manusia, yang
Kemudian
oleh
yang
menghendaki adanya suatu alat
berkepentingan agar dinyatakan
bukti
dalam
baginya
mengenai
suatu
akta
otentik,
hubungan hukum keperdataan
menjamin kepastian tanggalnya,
yang ada dan/atau terjadi di
menyimpan
antara mereka, suatu lembaga
memberikan grosse, salinan, dan
dengan
kutipannya semuanya sebegitu
kewenangannya
ditugaskan umum
yang
oleh oleh
kekuasaan
aktanya
jauh perbuatan akta-akta itu
Undang-
tidak
juga
ditugaskan
Undang mengharuskan demikian
dikeculikan
atau
umum lainnya.
dikehendaki
oleh
masyarakat,
membuat
pembuktian
tertulis
notaris
di
kepada
atau
pejabat
alat
Dengan yang dinamakan
dengan
notaris juga termasuk semua
ketentuan sempurna. Keberadaan
dan
pegawai yang ditugaskan oleh lembaga
Indonesia
pemerintah
sejak
segala
untuk pekerjaan
melakukan yang
penjajah Belanda, tepatnya di
berhubungan dengan pekerjaan
era tahun 1920, notaris pertama
notaris.
yang diangkat adalah Melchior 1
GHSL. Tobing, Peraturan Jabatan Notaris Esa, Ghalia Jakarta. 1998, hlm., 13
Korchen, sekertaris College Van
1
adalah
perkataan “door” (oleh) dan “ten
salinan dari pasal I notariswet
over staan” (di hadapan) notaris;
yang berlaku di Negeri Belanda.
inilah yang memberikan stempel
Pasal
otentisiteit kepada akta notaris.
Pasal
tersebut
mana
merupakan
terjemahan yang kurang tepat
Oleh karena itu, pasal-
dari pasal I ventosewet yang
pasal tentang jabatan notaris
berlaku di Negeri Prancis.
yang terdapat dalam Undang-
Notaris hanya berwenang
Undang No. 30 Tahun 2004
untuk membuat akta otentik
adalah
(dalam arti opmaken), maka
notariswet dan lagi pula tidak
pengertian dan perkataan itu
terdapat
adalah
resmi
terlalu
pengertian
luas
pasal-pasal
sesuatu
penjelasan
mengenal
perbedaan
menyusun,
dalam redaksi ini, maka dapatlah
dan
diambil kesimpulan, bahwa hal
oleh
itu (yakni adanya perbedaan
membacakan, menandatangani
untuk
dari
akta
notaris dan terlalu sempit untuk
yang
pengertian
perundang-undangan
hanya
menyusun
terdapat
dalam
kedua itu
akta, sedangkan yang dimaksud
mengenai perkataan “opmaken”
dalam hal ini bukanlah opmaken
dan “verlijden”, hanyalah karena
dalam pengertian sempit, yakni
kurang ketelitian dan pembuat
menyusun akta pekerjaan mana
Undang-Undang dan sama sekali
dapat dilakukan oleh asisten atau
bukan
pegawai yang berpengalaman
mengadakan perbedaan di antara
pada kantor notaris. Akan tetapi
ketentuan yang terdapat pada
yang dimaksud ialah verlijden
peraturan jabatan notaris, di
dalam arti mengintrodusir akta
mana
dalam bentuk yang ditentukan
“opmaken”,
oleh
adalah perkataan “verlijden”.
Undang-Undang
(in
wettelijke vorm) oleh notaris,
dimaksudkan
terdapat yang
Perkataan
untuk
perkataan seharusnya
berwenang
seperti yang dimaksud dalam
yang terdapat dalam pasal 1
pasal 1868 KUHPerdata dengan
angka 1 perundang-undangan
2
No. 30 tahun 2004 bahwa suatu
notaris melakukan sebagian dari
akta oteritik yang sedemikian itu
kekuasaan
dan dibuat dalam bentuk yang
pendapat yang mengatakan dari
ditentukan oleh Undang-Undang
badan pengadilan, oleh karena
oleh atau di hadapan pejabat
notaris termasuk pada badan ini.
umum yang berwenang untuk
Notaris dapat membuat
itu, di tempat di mana itu dibuat
akta-akta
merupakan
dan
perbuatan,
KUHPerdata
ketetapan,
pasal
pelaksanaan
1868
tersebut,
di
mana
itu.
Dahulu
mengenai perjanjian yang
ada
semua dan
dikehendaki
pembuat
oleh yang berkepentingan untuk
harus
dinyatakan dalam suatu akta
menunjuk para pejabat umum
otentik. Jadi wewenang notaris
yang berwenang untuk itu dan
yaitu membuat akta mengenal
oleh karenanya notaris ditunjuk
perbuatan tertentu dan bersifat
sebagai
umum.
Undang-Undang
pejabat
umum
berdasarkan pasal 1 angka I
Juga
yang
dinamakan
Undang-Undang No.30 Tahun
notaris juga termasuk semua
2004.2
pegawai yang ditugaskan oleh Satu dan lainnya diatur
pemerintah
untuk
melakukan
dalam Undang-Undang No.30
segala
Tahun
berhubungan dengan pekerjaan
2004
merupakan pasal
inilah
yang
pelaksanaan
1868
dan
pekerjaan
yang
notaris.
KUHPerdata.
Pasal
diatas
adalah
Notarislah yang dimaksudkan
salinan dari pasal I notariswet
oleh
yang berlaku di Negeri Belanda.
pasal
tersebut
dengan
pegawai umum. Notaris
Pasal
mana
merupakan
memperoleh
terjemahan yang kurang tepat
kekuasaannya itu langsung dari
dari pasal I ventosewet yang
kekuasaan
berlaku di Negeri Prancis.
eksekutif,
artinya
Notaris hanya berwenang
2
Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
untuk membuat akta otentik
3
(dalam arti opmaken), maka
pula
pengertian dan perkataan itu
penjelasan
adalah
untuk
perbedaan dalam redaksi ini,
menyusun,
hanya saja dapat disimpulkan
dan
bahwa hal itu (yakni adanya
oleh
perbedaan yang terdapat dalam
notaris dan terlalu sempit untuk
kedua perundang-undangan itu
pengertian
mengenai perkataan “opmaken”
terlalu
pengertian
luas
membacakan, menandatangani
hanya
akta
menyusun
tidak
terdapat
sesuatu
resmi
mengenal
dan “verlijden”.
akta, sedangkan yang dimaksud dalam hal ini bukanlah opmaken
Selain
daripada
itu
dalam pengertian sempit, yakni
notaris membuat berita acara
menyusun akta pekerjaan mana
dan semua apa yang dibicarakan
dapat dilakukan oleh asisten atau
dan terjadi dalam suatu rapat
pegawai yang berpengalaman
umum para pemegang saham
pada kantor notaris. Akan tetapi
dalam perseroan, yang dihadiri
yang dimaksud ialah verlijden
atas
dalam arti mengintrodusir akta
perseroan yang bersangkutan,
dalarn bentuk yang ditentukan
membuat berita acara mengenai
oleh
jalannya suatu pelelangan umum
Undang-Undang
(in
permintaan
dan
wettelijke vorm) oleh notaris,
yang
seperti yang dimaksud dalam
permintaan
dan
penjual.
pasal 1868. KUHPerdata dengan
Demikian
juga
notaris
perkataan “door” (oleh) dan “ten
menyatakan dalam akta atas
over staan” (di hadapan) notaris;
permintaan
inilah yang memberikan stempel
berkepentingan
otentisiteit kepada akta notaris.
keterangan yang diberikan di
Terdapat
pasal-pasal
diadakannya
direksi
dan
atas
yang
keterangan-
hadapan notaris oleh mereka
tentang jabatan notaris yang
yang
terdapat dalam Undang-Undang
atau yang membuat surat wasiat.
No. 30 Tahun 2004 adalah dan
Pendek kata pada hakekatnya
pasal-pasal notariswet dan lagi
notaris
4
mengadakan
memiliki
perjanjian
wewenang
yang
tidak
terbatas
untuk
seorang anak. Panitera yang
mengkonstatir dalam suatu akta
mengkonstatir adanya perbuatan
semua apa yang diperlihatkan
hukum,
atau atas permintaan orang lain
penyelesaian
untuk dikeijakan oleh notaris
adanya suatu pengakuan atau
sendiri (misalnya mengadakan
perintah
pelelangan
sumpah yang dilakukan di muka
umum).
Hanya
seperti
pengadilan;
pembuatan
sesuatu
semuanya
dikecualikan
kepada
pejabat
secara
untuk
apabila oleh Undang-Undang akta
adanya
adalah
damai,
melakukan
akan itu
tetapi
bagi
mereka
kekecualian,
lain, maka dalam hal itu notaris
bersandar
tidak berwenang untuk membuat
ketentuan perundang-undangan
aktanya.
khusus.
Mengenai
pertanyaan
kepada
yang
ketentuan-
Notaris diangkat untuk
kedua, yakni apakah dengan
atas
perkataan
yang
yang melakukan tindakan, hadir
dalam ketentuan itu
sebagai saksi pada perbuatan-
hanya dimaksudkan perbuatan
perbuatan hukum yang mereka
hukum atau termasuk juga di
lakukan dan untuk menuliskan
dalamnya perbuatan nyata, juga
apa
terdapat perbedaan pendapat di
sebagaimana juru sita adalah
kalangan para penulis.
petugas dan pengadilan, pegawai
disebut
„perbuatan‟
Beberapa pejabat lainnya
permintaan
yang
orang-orang
disaksikannya,
catatan sipil administrator dan
ini sebagai pengecualian, dapat
inistansi
mengkonstatir perbuatan hukum,
notaris
misalnya pegawai catatan sipil
perbuatan-perbuatan hukum.
untuk
menyatakan
adanya
itu,
demikian
adalah
saksi
juga pada
Sebelum diuraikan apa
kehendak dan pihak-pihak yang
itu
bersangkutan
baiknya dikemukakan terlebih
melangsungkan
untuk perkawinan
akta
dahulu
mereka atau pengakuan dan
otentik
pengertian
maka
akta
ada
itu
sendiri. Sudikno Mertokusumo
5
memberikan rumusan apa yang
perjanjian
atau
perbuatan-
dimaksud akta sebagai berikut:
perbuatan hukum seperti jual beli, tukar menukar dan lain-
“Akta ialah surat yang diberi
lain, yang jelas tidak sekedar
tanda tangan yang memuat
akta biasa (di bawah tangan)
peristiwa-peristiwa
tetapi ia merupakan suatu akta
yang
menjadi dasar dari pada suatu hak atau
perikatan,
yang otentik (resmi).
yang
Demikian halnya pasal
dibuat sejak semula dengan
1868 KUHPerdata, disebutkan
sengaja untuk pembuktian”.3
bahwa: “Akta otentik ialah suatu akta
Selanjutnya dalam pasal 1847
KUHPerdata
yang dibuat dalam bentuk yang
juga
ditentukan Undang-Undang oleh
dikemukakan bahwa:
atau di hadapan pejabat umum
“Akta ialah suatu salinan
yang berwenang untuk itu di
yang memang dengan sengaja
tempat akta itu dibuat”.4
dibuat untuk dijadikan bukti
Lebih
lanjut
tentang suatu peristiwa dan
dikemukakan dalam 165 HIR
ditandatangani”.
atau pasal 285 R.Bg bahwa “akta otentik adalah akta yang
Oleh karena itu unsur-
dibuat oleh atau di hadapan
unsur yang penting untuk suatu
pejabat yang diberi wewenang
akta ialah kesengajaan untuk
untuk itu, dan merupakan bukti
menciptakan suatu alat bukti
yang lengkap bagi kedua belah
tertulis
pihak dan ahli warisnya serta
dan
penandatangan
tertulis.
orang
Dengan demikian, akta
yang
mendapat
hak
daripadanya.”
tanah sebagai alat bukti yang di
Sebaliknya akta di bawah
dalamnya memuat perjanjian-
tangan
ialah
surat
yang
3
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberti Yogyakarta. 1981, hlm., 57
4
R. Soesilo. RIB/HIR dengan penjelasannya, Politeia, Bogor. 1979
6
ditandatangani dan dibuat oleh
sengaja
para pihak yang berkepentingan
berkenaan dengan adanya suatu
tanpa bantuan seorang pejabat.
perbuatan
Bilamana dibandingkan
dibuat
oleh
hukum
PPAT
mengenai
tanah yaitu dalam hal jual beli,
kedua akta tersebut maka jelas
tukar
menukar,
perbuatan
ada suatu perbedaan yang sangat
jaminan (pembebanan) hak atas
mendasar yaitu kalau pada akta
tanah dan sebagainya, disebut
otentik itu harus dibuat oleh dan
sebagai akta PPAT.
di hadapan pejabat umum yang
B. Rumusan Masalah
berwewenang, maka sebaliknya
1. Sejauhmana
akta
notaris
pada kata di bawah tangan hanya
dapat dijadikan sebagai alat
dibuat oleh kedua belah pihak
bukti dalam perkara perdata?
yang berkepentingan. Bahwa
2. Apakah akta notaris memiliki
pejabat
yang
kekuatan pembuktian?
diberi wewenang oleh UndangUndang untuk membuat dan
II. PEMBAHASAN
menandatangani akta otentik itu
Akta notaris adalah akta
ialah antara lain:
yang dibuat oleh atau di hadapan
notaris, camat atau pegawai
pejabat yang berwenang untuk
catatan sipil dalam hal perbuatan
itu menurut ketentuan Undang-
hukum tertentu, hakim, jurusita,
Undang. Perkataan dibuat oleh
dan sebagainya. Oleh karena
di
akta yang berkenaan dengan
pengertian bahwa yang membuat
perbuatan
itu
hukum
mengenai
atas
ini
adalah
mengandung
pejabat
yang
tanah, seperti jual beli, tukar
bersangkutan. Sedangkan dibuat
menukar, hibah dan sebagainya
di
adalah
membuat akta itu adalah para
akta
otentik,
maka
pejabat yang ditunjuk atau diberi wewenang untuk membuatnya adalah
PPAT.
Pendek
kata
segala sesuatu keterangan yang
7
hadapan
artinya
yang
pihak sendiri tetapi disaksikan oleh pejabat tersebut.
persyaratan-persyaratan sebagai
5
berikut:
Dengan demikian akta
- Akta tersebut harus dibuat
otentik itu ada dua yaitu:
oleh atau di hadapan seorang
1.
Akta otentik yang dibuat
pejabat
oleh yang sering disebut
karenanya
dengan akta pejabat
hubungannya dengan akta-
Akta otentik yang dibuat di
akta
hadapan pejabat yang sering
perbuatan
disebut dengan akta partai
ketetapan.
2.
(acte partij).
umum
dan
oleh dalam
notaris
mengenai
perjanjian
dan
- Akta harus dalam bentuk
Akta notaris sebagai akta
yang telah ditentukan oleh
otentik bersumber dari pasal I
Undang-Undang,
Undang-Undang No. 30 Tahun
demikian
2004 tentang Jabatan Notaris,
kehilangan
dimana notaris menjadi pejabat
Hal ini berarti, bahwa setiap
umum
kelalaian
sehingga
dengan
yang
dengan
diancam
keotentikannya.
mengakibatkan
demikian akta yang dibuat oleh
tidak sahnya sesuatu akta,
notaris
demikian
dalam
kedudukannya
misalnya
tersebut memperoleh sifat akta
pelanggaran terhadap suatu
otentik, seperti yang termuat
aau lebih ketentuan dalam
dalam pasal 1868 KUHPerdata.
pasal-pasal
Jika sesuatu akta hendak
84
dan
Undang-Undang
85
No.30
memperoleh status otentisiteit,
Tahun 2004 tentang Jabatan
hal mana terdapat pada akta
Notaris
notaris, maka menurut pasal
batalnya
1868 KUHPerdata, akta yang
begitu juga dalam hal terjadi
bersangkutan harus memenuhi
pelanggaran terhadap notaris
mengakibatkan akta
notaris
itu,
yang bersangkutan sehingga akta
5
Ridwan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Umum, PT. Garuda Metropolitan Press, Jakarta. 2000. hlm., 84
notaris
keotentikannya
8
kehilangan dan
hanya
akta
notaris
kekuatan
mempunyai
sebagai
akta
terhadap notaris dan pemberian
di
kekuatan
bawah tangan.
pembuktian
kepada
akta-akta yang mereka buat.
Akta yang dibuat oleh
Sebab jika tidak demikian, untuk
notaris adalah suatu akta yang
menugaskan
dibuat
inisiatif
untuk memberikan keterangan
notaris itu sendiri, misalnya akta
dan semua yang disaksikannya
tentang berita acara mengenai
dalam menjalankan jabatannya
rapat umum pemegang saham.
dan menugaskan notaris untuk
berdasarkan
Sedangkan yang dibuat
kepada
notaris
membuat akta mengenai itu.;
di hadapan notaris atau akta
Kekuatan
partai
notaris dibedakan dalam tiga hal,
artinya
akta
tersebut
dibuat atas inisiatif para pihak
yakni:
yang menghadap dan notaris
1.
pembuktian
akta
Kekuatan pembuktian lahir
dalam hal ini hanya bertindak
Kekuatan
sebagai saksi atas perbuatan
pembuktian lahir tersebut
hukum
dimaksudkan
kedua
belah
pihak,
kemampuan
misalnya pada akta jual beli
dari akta itu sendiri untuk
tanah.
membuktikan
Kekuatan Hukum Pembuktian
sendiri sebagai akta otentik.
Akta Notaris
Kemampuan
ini
Hukum
pasal
KUHPerdata
Notaris
tidak
dapat
kepada
akta
Kekuatan Pembuktian merupakan
Akta keharusan
dan
dirinya
1875
menurut
diberikan di
bawah
ketentuan perundang-undangan,
tangan, akta yang dibuat di
bahwa sebagai alat pembuktian
bawah tangan baru berlaku
dan
sah, yakni sebagai yang
daru
tugasnya
yang
diberikan oleh Undang-Undang
betul-betul
kepada
terhadap
notaris.
Dalam
dari siapa
orang, akta
itu
pembenan tugas inilah terletak
dipergunakan, apabila yang
pemberian tanda kepercayaan
menandatanganinya
9
mengakui
kebenaran
dan
terhadap
tanda tangannya.
setiap
orang,
sehingga tidak terbatas pada
Lain halnya dengan
para pihak saja. Sebagai
akta otentik di mana akta
akta
otentik,
maka
notaris
keistimewaannya
adalah
termasuk
dalanmya.
Akta
sebagai
akte
membuktikan
di notaris
terletak
otentik
pembuktian lahir tersebut.
sendiri
keabsahannya,
di
2.
sini
pada
Kekuatan
kekuatan
pembuktian
formil.
berlaku azas publica probant
Bahwa akta, otentik
sese ipsa, artinya bahwa
menjadi
suatu akta yang wujudnya
dari
tampak sebgai akta otentik
didengar dan dilakukan oleh
serta
pejabat
memenuhi
syarat
yang
syarat-
apa
bukti
kebenaran
yang
dilihat,
pembuat
akta.
ditentukan,
Segala hal tentang tanggal,
maka akta itu berlaku atau
tempat akta dibuat, dan
harus dianggap sebagai akta
tanda tangan pejabat yang
otentik,
benar.
kecuali
terbukti
sebaliknya. Tanda tangan pejabat
Pada akta pejabat
menandakan
keasliannya,
kecuali
menjadi bukti bahwa segala
jika
keterangan pernyataan yang
terbukti palsu.
dimuat
Beban bukti terletak pada
pihak
di
dalamnya
diberikan oleh pejabat. Dan
yang
pada akta partai menjadi
oteritik
bukti bahwa dari pejabat
tidaknya, menurut tata cara
yang memuat pernyataan
yang diatur dalam pasal 138
atau
HIR,
tanda tangan mereka.
mempersoalkan
pasal
164
RBg.
Kekuatan lahir atau keluar
keterangan
atas
Akta pejabat tidak
ini berlaku bagi kepentingan
lain
atau
rnembuktikan
keuntungan
di
dan
10
hanya
dapat kebenaran
apa
yang
dilihat
dilakukan
oleh
dan
Pembuktian
pejabat
materi
apa
yang
dalam
akta
Apabila pejabat mendengar
dinyatakan
keterangan
notaris itu ada, akan tetapi
pihak
bersangkutan hanyalah telah
yang
maka
berarti
pasti
itu
juga
isi
dan
apa
yang
bahwa
diterangkan dalam akta itu
yang
dianggap dibuktikan sampai
pihak
bersangkutan menerangkan
dibuktikan
demikian,
terlepas
benar terhadap setiap orang,
isi
yang menyuruh membuat
kebenaran
dari
keterangan tersebut Dalam arti
sebagai
yang
akta itu sebagai tanda bukti. formil
Kekuatan pembuktian inilah
akta notaris membuktikan
yang dimaksud dalam pasal
kebenaran dan apa yang
1870,
disaksikan,
yang
KUHPerdata, antara para
dilihat, didengar dan juga
pihak dan para ahli waris
dilakukan
oleh
serta para penerima hak
notaris sebagai pejabat di
mereka akta itu memberikan
dalam
pembuktian lengkap tentang
yakni
sendiri
menjalankan
jabatannya.
1871,
dan
1875
kebenaran dari apa yang
Selanjutnya
dalam
tercantum di dalam akta itu,
maka
dengan pengecualian dan
terjamin kebenaran tanggal
apa yang dicantumkan di
dan akta itu, kebenaran dan
dalamnya
tanda
ada
suatu pemberitahun belaka
dalam akta itu, identitas dan
dan yang tidak mempunyai
orang-orang
hadir,
hubungan langsung dengan
demikian juga tempat di
yang menjadi pokok dari
mana akta itu dibuat.
akta itu. Jadi misalnya suatu
Kekuatan
akta
arti
3.
bahwa
secara
formil
tangan
pula,
yang
yang
pembuktian
materiil
notaris
pinjaman
11
sebagai
hanya
mengenai uang
membuktikan,
bahwa
A
mengadakan perjanjian itu,
benar telah meminjamkan
sehingga akta itu adalah
uang Rp 126 kepada B,
untuk membuktikan tentang
dengan bunga sebesar 5%
harga
per bulan, dengan syarat-
kebenaran dan apa yang
syarat tertentu dan syarat-
diterangkan oleh para pihak
syarat itu dibuktikan oleh
mengenai itu.
akta notaris tersebut. Dalam yunsprudensi
pembelian
dan
Dalam perkara yang
berbagai
serupa
juga
Mahkamah
agung
RI
mahkamah memutuskan
Agung RI diakui tentang
dalam putusannya tanggal
kekuatan pembuktian materi
21
ini.
keterangan yang terdapat
Dalam
putusannya
Maret
1990
tanggal 15 Oktober 1987
dalam
mahkamah
agung
perseroan terbatas mengenai
memutuskan dalam suatu
jumlah yang telah disetor,
perkara pemalsuan, bahwa
dengan
akta notaris mengenai jual
disangsikan
beli
kenyataan, terhadap mana‟
adalah
untuk
akta
bahwa
pendirian
tidak
merupakan
membuktikan dan memang
akta
membuktikan
berdasarkan
kekuatan pembuktian yang
KUHPerdata
lengkap, terhadap mana akta
pasal
1870
itu
dapat
tidak hanya bahwa para
itu
pihak
diperuntukkan
ada
menerangkan
dapat
mempunyai
dikatakan dalam
sesuatu mengenal itu di
menyatakan kebenaran dan
hadapan notaris, akan tetapi
kenyataan itu.
juga bahwa para pihak telah mencapai
Sebab akta notaris
persetujuan
itu, isi keterangan yang
mengenai perjanjian yang
dimuat di dalamnya berlaku
dimuat dalam akta itu, jadi
sebagai benar, isinya itu
dengan
mempunyai
demikian
telah
12
kepastian
sebagai yang sebenarnya,
otentik
menjadi terbukti dengan sah
notaris.
di antara para pihak dan para
ahli
penerima
waris hak
adalah
2. Sebagai alat otentik maka
serta
akta notaris merupakan
mereka,
alat bukti yang paling
dengan pengertian:
kuat
1) Bahwa akta itu, apabila
pembuktiannya,
digunakan
akta
di
muka
akta
daya
notaris
karena tersebut
pengadilan, adalah cukup
mempunyai
tiga
dan bahwa hakim tidak
kekuatan
pembuktian
diperkenankan
untuk
yakni
meminta
tanda
pembuktian
pembuktian lainnya 2) Bahwa sebaliknya
alat-alat
formil
senantiasa
diperkenankan
kekuatan diri,
kekuatan
pembuktian
jenis
pembuktian dan
kekuatan
pembuktian materiil.
dengan
B. Saran
pembuktian
1. Disarankan
kiranya
yang
pengadilan
dalam
biasa,
diperbolehkan untuk itu.
menilai
kekuatan
pembuktian suatu akta otentik
IV. PENUTUP
mempertimbangkan
A. Simpulan 1. Dalam
benar-benar
acara
secara seksama sehingga
perdata dikenal berbagai
tidak merugikan pihak
macam alat bukti salah
pemegang akta tersebut.
satu
hukum
alat
bukti
yang
2. Disarankan
kiranya
paling utama adalah alat
lembaga
bukti tertulis ini terdiri
dalam
dari dua jenis yakni akta
hukumnya
otentik dan akta dibawah
terhadap
tangan. Salah satu akta
pembuktian suatu akta
13
pengadilan pertimbangan khususnya kekuatan
notaris
tidak
kontradiksi penilaian
terjadi
untuk adanya kepastian
antara
hukum
pengadilan
mengenai
kekuatan
pembuktian
negeri, pengadilan tinggi
akta otentik sebagai alat
dan mahkamah agung.
bukti
Hal ini sangat penting
perdata.
14
dalam
perkara
DAFTAR PUSTAKA G.H.S.L. Tobing, Peraturan Jabatan Notaris Esa, Jakarta, 1998.
R. Soesilo, 1979. RIB/HIR dengan Penjelasannya. Politela, Bogor. Ridwan Syahrani. Hukum Acara Perdata di Lingkungan Umum. PT. Garuda Metropolitan Press, Jakarta, 2000 Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty, Yogyakarta, 1981 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
2
IDENTITAS PRIBADI
Nama
: MISSARIYANI
Tempat, Tanggal Lahir
: Borone, 27 November 1978
Jenis Kelamin
: Perempuan
Anak Ke
: 4 dari 5 Bersaudara
Agama
: Islam
Pekerjaan
: Mahasiswi
Alamat
: Jln. Gunung Loli Lrg. II No. 33 A
Status
: Menikah
No. HP
: 0853 4135 1929
3
