LEMBAR DISPOSISI / CATATAN DINAS KOMUNlKASI, INFORMATlKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA
Indek :
>.~.......................
Tanggal Masuk
:
Kode
:
.(~!.e~(~.~~ ~
.~.~.?-:-..:
.
.
·1':~\~~f:.:f.~~~~~J~~
Hall lsi Ringkas
·[2··J:J···(7;;,r·······D···············)··················· . .
j..~ ..~~.'.~ :.l.~~
:
. .
.
··········KU-i{;:······························/········
.
Tgl./Nomor Surat
• ~.~ ~•.. ?:o.j?:/~? :::.'l€~
Asa I
.....................................................................................................
Instruksi I Informasi :
Diteruskan I Kepada :
~lfldJ'~-
1. Sekretaris
.A(
i'~
~ ~,t1b1
Y
~
...---
(S)Kabid
M~dia Massa
6Kabid Informasi Publik 4. Kabid SIM 5. Kabid Infrastruktur Perangkat Lunak
6. Kabid Infrastruktur Perangkat Keras 7. Kabid POSTEL
~ ~ ~
~, Sesudah digunakan harap segera dikembalikan Kepada:
* Caret yang tidak perlu
~~ \}\1/ 'ff ~. <)"1 v
.
(j9J /2/ / /
"'Mn
if Indek
:
LEMBAR DISPOSISII CATATAN I 00 Tanggal Masuk .7-3-2012 .Biro Hukum Setda Provinsi . DKT ..J·a:kal'tii.... ·........................
Kode :
Hal / isi Ringkas
.. Tindak
lanjut Rapim Gubernur tanggal 27
Tgl./Nomor Surat
: .?~.~?~.~.? ~~?.~)~.~I.~~.~.7.?.?
·F~b·r~r·i··2·01·2'·
..···
·..····..·····················
Instruksi / Informasi *
Kepada: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Kadu
htl1Ittt'~
k{L/{
I
~:~~~:~ ~.i.~.~.~.~.~~~.~~~~~.~~g.~.~~.~.i.~~~~~I~~.~.fJ.9 MAR- 2Bl2 * Caret yang tidak perlu
.
.
asH
As a I
.
................................................
t&
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEKRETARIAT DAERAH Jln. Medan Merdeka Utara NO.8 - 9 JAKARTA Kode Pas: 10110
NOTA OINAS Kepada Oari Nomor Sifat Lampiran Hal
Yth. Bapak Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta Kepala Biro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta
J
393/-1.756 Segera Satu berkas Tindak lanjut Rapim Gubernur tanggal 27 Februari 2012
Menindaklanjuti surat Bapak tanggal Februari 2012 terkait dengan Hasil Rapim Gubernur tanggal 27 Februari 2012, sesuai hasil koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah, dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Provinsi OKI Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Oeputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah sudah memberikan masukan atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan Wilayah Sungai sesuai dengan keputusan hasil rapat koordinasi Rakeppres tanggal 21 Februari 2012 di Kementerian koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana terlampir. Oemikian disampaikan untuk Bapak maklum.
Jakarta,
2 Maret 2012
KEPALA BIRO HUKUM SETOA PROVINSI OKI JAKARTA,
~
SRIRAHAYU NIP 470051773 Tembusan Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi OKI Jakarta
1105
'.tIl' )
PEJABAT YANG MENINDAKLANJUTI
;11
NO.
ISUIPERMASALAHAN
18.
LUBANG GORONG - GORONG • Banyak lubang gorong - gorong yang meresahkan masyarakat karena tutupnya hilang dicuri.
I
I 19.
20.
: __ !i:.~.~'
.,~
PENATAAN RTH KEBON PISANG • Lahan kosong di sebelah RTH Kebun Pisang terlihat kumuh karena banyak pemulung.
RAPERPRES PEMBAGIAN WILAYAH SUNGAI • Draft Raperpres WS tetap membentuk WS 3 Ci dengan memasukkan pasal khusus untuk memperhatikan kebutuhan air bagi Ibukota dan penyediaan air minum Iintas provinsi dibawah koordinasi Menteri PU.
,,.~ ";·.'·""~':'I·,::a
..
I}"C~~""'~~..:..b'<""';~~·~.;,;:.,;}~).j.,,¥.e::~.'·"
.••..
ARAHAN GUBERNUR
BATAS WAKTU
• Tindaklanjuti segera dengan memberikan pengaman dan desain penutup yang tidak mudah dicuri. • Jangan sampai ada kesan Pemprov tidak serius.
• Asisten Pembangunan • Kepala Dinas PU
Senin,5 Maret 2012
• Asisten Perekonomian agar mengecek apakah tanah tersebut milik PI. Jakpro. • Agar dilakukan law enforcement dengan melibatkan para walikota, camat, lurah.
• Sekretaris Daerah • Asisten Perekonomian • Asisten Pemerintahan
Senin, 12 Maret 2012
• Agar Sekda dan Ka.Biro Hukum mempelajari draft Raperpres terse but, jangan sampai merugikan DKI Jakartakedepannya.
• Sekretaris Daerah • Kepala Biro Hukum
Senin,5 Maret 2012
. .' .• "'",.' ,.-.J ....... , ":; ......'P""'~
.~_~.,_.~...
-,
~;
.• ;..~
-
t-
,~'. . ~ -'~'. -~r"
. "."
:- .'
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta 10710 Telepon : 021-3840651, Faksimili : 021-3813324 Nomor Sifat Lampiran Hal
2~ Februari 2012
S- 't1-/M.EKON/02/2012 Segera 1 (satu) berkas
Jaminan Kelangsungan Penyediaan Air Baku untuk Ibukota Negara
Kepada Yth. Gubernur OKI Jakarta Jakarta
Sehubungan dengan surat Gubernur OKI Jakarta Nomor : 170/-1.774.126 tanggal 15 Februari 2012 hal diatas, kami sampaikan hal sebagai berikut: 1. Pada prinsipnya alokasi air baku untuk Provinsi OKI Jakarta sebagai Ibukota Negara dijamin ketersediaannya, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum kepada Gubernur OKI Jakarta melalui surat Nomor : AM.02.01-Mn/636 tanggal 12 Oesember 2011. 2. Untuk memberikan ketegasan terhadap jaminan kelangsungan penyediaan air baku bagi Ibukota Negara, dilakukan penyempurnaan rumusan dalam Rancangan Keputusan Presiden tentang Penetapan Wilayah Sungai (RKeppres WS), yaitu: a. menambah ketentuan dalam batang tubuh RKeppres mengenai penetapan WS .memperhatikan kebutuhan air baku bagi kepentingan Ibukota Negara (Pasal 5); dan b. pad a Lampiran 1.2 dan Lampiran 1.3. RKeppres WS yang memuat tabel WS lintas Provinsi yang menyangkut OKI Jakarta, diberi keterangan bahwa pengelolaan sumber daya air pada WS tersebut memperhatikan kebutuhan air baku Ibukota Negara. 3. Penyempurnaan rumusan RKeppres WS tersebut telah dibahas dan disepakati dalam Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 21 Februari 2012 yang dihadiri oleh wakil dari dari Kementerian Pekerjaan Umum, Sekretariat Kabinet, Dewan Sumber Oaya Air Nasional dan OKI Jakarta (kesepakatan Rapat Koordinasi terlampir). 4. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Gubernur OKI Jakarta untuk menyampaikan masukan terhadap penyempurnaan rumusan RKeppres WS dimaksud kepada kami dalam waktu dekat.
.
Atas perhatian dan kesediaan Gubenur OKI Jakarta, kami ucapkan terima kasih.
/:~;~~~~;, ',-;eri ~oordinator ~idang P~rekonomian /' ~i::;·>--{iek~efins Kementenan Koordlnator
!?:{~·6'\... {;l. ~l.r~~i~~erekonomian,
)r
\l.' ~*I,\ ~'tt~J .}p!v/, \\.
'i...;-;'__ :' ,p "''- 4.~~,.~~,.,..9 ~
'It
r
l;,r
\<~~~t~gg~~~a5c;man
Tembusan:
Menteri Pekerjaan Umum.
Keputusan Hasil Rapat Koordinasi RKeppres tentang Penetapan Wilayah Sungai tanggal 21 Februarl 2012 di Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian
Penambahan Pasal 5 baru yang berbunyi sebagai berikut: Pasal5 (baru) Penetapan
Wi/ayah Sungai sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran
Keputusan
Presiden
ini,
memperhatikan kebutuhan air baku bagi kepentingan Ibukota Negara.
Penambahan keterangan dalam lampiran RKeppres: Lampiran 1.2 angka 11 dan 13 dan lampiran 1.3 angka 10 diberikan penjelasan sebagai berikut: "Pengelolaan sumber daya air pada Wi/ayah Sungai tersebut memperhatikan kebutuhan air baku Ibukota Negara"
Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian
Sekretaris Kementrian
Oeputi V
~
Kementrian Pekerjaan Umum
'k~ Oirjen Sumber Oaya Air M _ AM/{DN Sekretariat Kabinet
~ i
Oeputi Bidang Perekonomian
fi£,,(
i
1:.1
Pemerintah Provinsi OKI Jakarta
~ Oeputi Gubernur OKI Jakarta
Kepala Bappeda
)'f.
~f
~(t!MOf?{trtJ(
8J~ g>~g;aRAaIt ~
cY~~ Nomor Sifat Lampiran Hal
170/-1. 774.126 Segera
Jakarta, 15 Februari 2012 Kepada
Jaminan Kelangsungan Penyediaan Air Baku untuk Ibukota NKRI
Yth. Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Sumber Oaya Air Nasional di Jakarta
Sehubungan dengan surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia kepada Gubernur Provinsi OKI Jakarta tanggal 12 Oesember 2011 Nomor AM.02.01-Mn/636 hal Penetapan Alokasi Air Baku untuk Provinsi DKI Jakarta, sebagai tindak lanjut atas surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia tanggal 17 November 2011 Nomor 2721/-1.774.126 hal Penetapan Alokasi Air (Water Allocation) untuk Air Baku Jakarta, setelah mempelajari substansi dan kaitannya dengan ketentuan yang ada, bers,ama ini disampaikan bahwa' s'!ya berpendapat surat dimaksud belum dapat dijadikan dasar sebagai jaminan ketersediaan pasokan air baku yang berkelanjutan untuk Ibukota NKRI. Untuk itu disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Suplai air baku untuk OKI Jakarta pada tahun 2030 sebesar 41,6 m 3/detik, yang dinyatakan pada butir 6 surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia adalah berdasarkan Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (SOA) untuk Wilayah Sungai (WS) Citarum, Cidanau, Ciujung, Cidurian, Ciliwung dan Cisadane (WS 6 Ci) hasil rekomendasi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) WS 6 Ci. "
2. Sementara dalam Rancangan Peraturan Presiden .(Raperpres) yang akan diterbitkan, direncanakan satu WS yang semula me'ncakup WS 6 Ci seperti tersebut di atas dibagi lTlenjadi 3 WS yang belum memiliki Pola Pengelolaan SOA dan TKPSOA, yaitu WS Cidanau-Ciujung-Cidurian (WS 3 Ci), WS Cisadane-Ciliwung (WS 2 Ci) dan WS Citarum (WS 1 Ci), dimana OKI Jakarta berada di WS 2 Ci yang potensi SOA-nya paling kedl, sehingga pemenuhan air bakunya' harus ditransfer dari WS 1 Ci dan WS 3 Ci. 3. Oi samping itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 11, 26, 27, 28, 46 dan 48 diamanatkan bahwa transfer dari WS 3 Ci dan dari WS 1 Ci untuk OKI Jakarta yang masuk dalam WS 2 Ci hanya dimungkinkan apabila masih terdapat ketersediaan air di WS 3 Ci dan WS 1 Ci yang volume transfernya telah diatur dalam Pola Pengelolaan SOA-nya. Mengingat Pola Pengelolaan SOA di ketiga WS tersebut di atas belum disusun, maka jumlah atau volume air yang akan dialokasikan untuk OKI Jakarta juga belum dapat dipastikan.
2
4. Dalam kaitan tersebut, jika Raperpres ditetapkan dan Pola Pengelolaan WS belum ada maka akan terjadi kesenjangan karena pembahasan penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air 3 WS yang melibatkan seluruh stakeholder terkait memerlukan proses dan diskusi yang panjang, dimana hal ini akan dapat menimbulkan persoalan antar daerah pemanfaat air karena pemisahan WS 1 Ci dengan WS 2 Ci yang selama kurang lebih 50 (lima puluh) tahun sudah "menyatu", akan memicu terjadinya masalah yang tidak kita inginkan bersama. 5. Menunjuk Rekomendasi dari TKPSDA WS 6 Ci dalam rangka Pola Pengelolaan SOA WS 6 Ci melalui surat Ketua TKPSDA WS 6 Ci kepada Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia tanggal 30 Desember 2011 Nomor 01/REK-TKPSDA/XII/2011 dapat diinformasikan bahwa : a. Rancangan Pola Pengelolaan SDA WS 6 Ci yang saat ini menunggu pengesahan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia telah disepakati oleh seluruh stakeholders mewakili Provinsi Santen, DKI Jakarta dan Jawa Sarat yang tergabung di dalam TKPSDA WS 6 Ci; b. Pola pengelolaan SOA WS 6 Ci adalah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan SOA yang dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan serta merupakan dokumen penting yang menjadi milik dan mewadahi kesepakatan·seluruh stakeholders; dan c. Rekomendasi TKPSOA WS 6 Ci terkait dengan penyediaan SOA telah secara jelas dan konkrit telah menyebut besarnya air baku yang akan disuplai untuk OKI Jakarta berikut berbagai upaya pendukungnya. Oengan demikian Pola ini menjadi acuan resmi bagi Pemerintah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan air baku bagi Ibukota NKRI sampai dengan tahun 2030. 6.
Oleh karena itu kepastian jaminan ketersediaan air baku untuk OKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI seperti yang telah direkomendasikan dalam Pola Pengelolaan SDA WS 6 Ci akan mempunyai status hukum yang lebih kuat apabila dalam Keputusan Presiden Penetapan WS, WS ,6 Ci tetap menjadi satu WS. Sebaliknya apabila di dalam Keputusan Presiden Penetapan WS, WS 6 Ci dipecah menjadi 3 WS seperti halnya yang diusulkan oleh Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, maka dokumen tersebut tidak akan berlaku lagi sehingga jaminan air baku bagi Ibukota NKRI menjadi tidak jelas. Atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.
o Tembusan: 1. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia 2. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia 3. Gubernur Provinsi Jawa Sarat 4. Gubernur Provinsi Santen 5. Oirektur Jenderal Sumber Oaya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia 6. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta 7. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi OKI Jakarta 8. Kepala Oinas Pekerjaan Umum Provinsi OKI Jakarta 9. Kepala Siro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta 10. Ketua TKPSDA WS 6 Ci 11. Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
