r'
-
;
mJ Indek".
LEMBAR DISPOSISI / CATATAN
DINAS KOMUNlKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA
&~e.rV\W
:
.
~!o.~(~Y?:
Tanggal Masuk
:
Kode
: .,)~~.t. ..:
.. .
:l~;;p.~s.~·~(7.~f~~.~
Hal/isi Ringkas
:~:::'Y~1~f~8::ptq):::::::·::::::::::::.::::::::
· '~')~~'~i~/ii"'/iO'i5":""""""""""""""'" ··C··················································· ·· \.J. t.JJR ~ .
Tgl.lNomor Sural As a I
Inslruksi / Informasi :
Dileruskan / kepada : 1. Sekrelaris 2. Kabid Media Massa
~
3. Kabid Informasi Publik
~vf~J
4. Kabid SIM 5. Kabid Infraslruktur
,.~ fI.~ /~,~
(l
,..Ifl~
Perangkat Lunak 6. Kabid Infraslruklur Perangkat Keras 7. Kabid POSTEL
¥Io~ Sesudah digunakan harap segera dikembalikan Kepada: • Corel yang tidak perlu
-~~A .
~ '1P[
\'
. . .
.'
II c~
KARTU
.'
No. Urut
KENDALl
Tgl@/M:
Kode
Darl/ Kepada 'J
Indek
/
Perihal/ lsi ringkas
I
Tgl. Srt.
...
No. Srt. : Pengolah
I, Diteruskan
(
Lampiran:
Disimpan
Keterangan :
.) Coret yang tidak perlu
Lembar kesatu
013354
p #1 q
.
: ,,'
L
INSf;EKTORAT PROV OKI JAKARTA
DARI
/
"
KEPADA: GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA Ringkasan sural I disposisi
[wakil Gubernu/
OISAMPAIKAN KEPUTUSAN INSPEKTUR PROV OKI JAKARTAB NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI •__•••.._.. •__•
••• ....... ......------.-· •
.._KI
'0, ii', ': ' ~ /o/L
!Sekretaris Daerah
D
0
~ti Gubernur Bidang : Ac::!i~ten
:
,,~<(,( (t~f; ~, m~~"
rn-~/ on(U1"~I~(f7I.
(G'~
J'l'
of"
..
g.
E:-~!:~'J , '-'~ .....~~ ... )
013354
KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR .7..\. TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANI\AN SISTEM PENGENDALIAN GRATIFlKASI DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 15 dan Pasal 18 Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; 3. Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 'tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
, f
1
l
L t;
.
", . ) i),,~,
016620
tVbU ~
I
11. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat; 13. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PETUNJUK
KESATU
Materi muatan Keputusan Inspektur tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Inspektur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal I B J IAN'
PELAKSANAAN
.:to \5
INSPEKTUR PROVINS DAE~J\lI~' "~S IBUKOlft'iAKARTA, /,:.\y~---~,,:;
:?};/
J'(I....
;:' l~if ,:
:" .,
",~,t-,~->. I \ J t,~,
;" .' ..
1;
,,;;A~1 .'1;, "\ . "
.J/~;~"'..
W
'.'
iii
f'J
~~R~9~~liOl1987011002 I,'
~'J' w;,;
~VA'
\ I<
to.:
Q/MARBUN
'~ctt~
=--
Tembusan: 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta; 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta; 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; 4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; 5. Para Auditor/P2UPD di Iingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
2 ,
Lampiran
Kepulusan Inspeklur Namar;1,\ Tahun 2015 Tanggal. ... 1.8 j W\A 20tS" Prosedur dan Mekanisme P.engendalian Gratifikasi
PROSEDUR DAN MEKANISME PENGENDALIAN GRATIFIKASI
INSPEKTORAT PROVINSIDAERAHKHUSUSIBUKOTAJAKARTA
Halaman 1
'._
I
I
30
"
KATA PENGANTAR Prosedur dan Mekanisme Pengendalian Gratifikasi ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan panduan bagi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dalam menangani pelaporan gratifikasi, baik di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi sebagai tindak lanjut penanganan pelaporan gratifikasi dari pejabat dan pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta. Penggunaan Prosedur dan Mekanisrne Pengendalian Gratifikasi ini berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan tujuannya agar semua pihak terkait memiliki pemahaman yang sama dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi ini, oleh karena itu harus dilaksanakan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi secara konsisten dan bertangg ungjawab. Selanjutnya sang at diharapkan komitmen dari berbagai pihak untuk dapat mendukung Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta agar benar-benar mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya, khususnya bagi pejabaUpegawai Pemerintah Provinsi OKI Jakarta dalam upaya mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dari perilaku Tindak Pidana Korupsi. Akhirnya kepada semua pihak terkait yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesian Corruption Watch (ICW) dan pihak-pihak lain yang telah berkontribusi dalam menyusun Prosedur dan Mekanisme Pengendalian Gratifikasi ini, saya ucapkan terima kasih. Jakarta,
2015
Inspektur Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta,
Lasro Marbun NIP 196412011987011002
Halaman 2
_.
_'.~
.L
-.."
I
30
,
DAFTAR lSI BAB I PENDAHULUAN a. b. c. d.
~
..
Latar Belakang Maksud dan Tujuan Ruang Lingkup Ketentuan Umum
. . . ..
BAB II KATEGORI
,
.
A. Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan B. Gratifikasi yang terkait kedinasan C. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan
.. . .
BAB III TUGAS Unit Pengendalian Gratifikasi (Unit Pengendalian Gratifikasi) . BAB IV RINCIAN TUGAS Unit Pengendalian Gratifikasi A. Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi. B. Unit Pengendalian Gratifikasi Wilayah Kota/Kabupaten
.
. .
BAB V PROSEDUR DAN MEKANISME PELAPORAN
..
A. Pelapor 1. Laporan penolakan gratifikasi 2. Laporan penerimaan gratifikasi 3. Tindaklanjut arahan/keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi/KPK atas laporan penerimaan gratifikasi .. B. Tim Unit Pengendalian Gratifikasi. 1. Sekretariat. 2. Sekretaris 3. Ketua 4. Anggota
.. . ..
BAB VI PENELAAHAN A. Prinsip B. Aspek C. Rekomendasi.
. . . . . .
,
. . .
Halaman 3
I
30
BAB VII PENGAWASAN
.
A. Pribadi yang bersangkutan B. Atasan langsung C. Teman sejawat. D. Bawahan E. Pihak ketiga F. Aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan
. . . . . ..
BAB VIII SANKSI
.
BAB IX PENGHARGAAN
..
BAB X BATAS WAKTU PELAPORAN
..
BAB XI LAMPI RAN-LAMPI RAN
.
Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran
I II III IV
Lampiran V Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII
Formulir Pelaporan Penolakan Penerimaan Gratifikasi . .. Formulir Pelaporan Penerimaan Gratifikasi Formulir Tanda Terima Pelaporan Penerimaan Gratifikasi . Formulir Lembar Disposisi Ketua/Sekretaris Tim Unit Pengendalian Gratifikasi . Formulir Berita Acara Pelaksanaan Penelaahan Pelaporan Penerimaan Gratifikasi. . .. Format Register Barang/Uang/Fasilitas Penerimaan Gratifikasi Formulir Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan .. Penerimaan dan Penolakkan Gratifikasi Formulir Register Barang/Uang/Fasilitas Penerimaan Gratifikasi. Formulir Keputusan Penentuan Pemanfaatan.
BAB XII PENUTUP
..
Halaman 4
I
30
