m Indek:
LEMBAR DlSPOSISI / CATATAN
DINAS KOMUNlKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA Tanggal Masuk
.~k./~· .................................
Kode
:
.fUCl'i..!t>l-P.l~.:
..
;. ~(')?-....
:f~0Jj];~~ . ~~.~i~ .. ~ J1 ~.1 .
Hal/isi Ringkas
.~.1
1~.~.~).:
. ·;it·AFtr·iiV~····i···l~~/DfiM··:·························
:·~h···:·····l.l······························· . ········
Tgl./Nomor Sural As a I
. .
.
...............................................................................................
Inslruksi /Informasi :
Dileruskan / kepada : 1. Sekrelaris 2. Kabid Media Massa 3. Kabid Informasi Publik 4. Kabid SIM 5. Kabid Infraslruklur Perangkal Lunak
~~~l /ltv L'\ Sesudah digunakan harap segera dikembalikan Kepada: • Coret yang tidak perlu
6. Kabid Infraslruklur Perangkal Keras 7. Kabid POSTEL
"
m
K.A R T U
.. KENDALl
No. Urut
Perihai/isi ringkas
r
Tgl. SrI.
No. Srt.
Diteruskan
Pengolah
Keterangan : .) Coret yang tidak perlu
h
. I) )
Lampiran:
Disimpan
Lembar kesatu
I
-m -
KARTU
No. Urut :
KENDALl
Tgl. M f K:
Kode:
Dari f Kepada 0)
Indek Perihai/isi ringkas
Tgl. Sri.
No. Sri. : Pengolah
Keterangan
0) Coret yang tidak perlu
Lampiran: Diteruskan
Disimpan
.. Lembar ketiga
fl· DARI
:
-No-.-U-ru-t-------,-K-od-e--------.-T-g-I."""S-ur-a-t------J"T=-r=-Io-:-::=-M=-Z-------Gl.1B 009499
No. 17/25iDKEM
27 April 2015
7 M.i 2015
r 00
3357
BANK INDONESIA
KEPADA: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI OKI JAKARTA ~ingkasan sural I
disposisi
loeputi Gubemur Bidang :
Penyampaion blll..u laporan k.giatan TPID Jakarta 2014
Asislen: Pemerinlahan
I
IAdm. & Keuangan IPerekonomian IKesra
::::.::::::::::::::=:=-.-:-::::::.::::::::::==--=-=-=:.:::::::=::::.:::.:::':: ')4fl{" Adi
IBappeda !Walikota:
IBupati Kepulauan Seribu 1
0 0 0 0 0
D 0
(
,I, (
(
Badan
~~~~~~~~=
Dinas Lembaga Teknis r Daerah '-Salpol PP Biro RSUD/RSKD
-'-...J
o
~======D '--0 ~=========O
BUMO SKPD Lainnya _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--.L.::~~~~=====:=!==!..I
I
0
J
iii .. . _
'
I,,, .~ ,..... "',
"
. No. Urul
Kode
009499 DARI
~.
r
Tgi. Sural
P
r'
27-04-2015
BANK INDONESIA
/
l'
/~-:~'C'r'< //; l ! ; .. \ " .
KEPADA: GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA Ringkasan sural I disposisi
IwakH Gubernur
0
~
MENYAMPAIKAN BUKU LAPORAN KEGIATAN TPID JAKARTA
ISekretaris Daerah
2014.
IDepuli Gubernur Bidang :
----------------------------------------------D
\l.~~~~ \vJ,.. k 1rMN"!. 0*1 ~
ere
rYrII/
Asislen: Pemerinlahan
I D IAdm. & Keuangan IPembangunan & LH 0 I Perekonomian II nspeklorat D IKesra
0
BUMD
(h
lit 'Ij~
SKPD Lainnya
IBappeda
D D [J D D [J
41D BANK INDONESIA
009489 Jakarta,2.JApril2015
No. 17/;).5 /DKEM Lamp.: 1 (satu) buku
Kepada Yth. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
J
--
~
--
-.- '---.-
'/"',
Gedung Balai Kota, JI. Medan Merdeka Selatan No.8-9, Jakarta 10110
(/
r
r
7;.
c.
Peri hal : Penyampaian Buku Laporan Kegiatan TPID Jakarta 2014
.
/
'.
:Jl-'~
" ,,,..
r
,,..
"
,
", . ~/'1,""':'-
" '."
\,/
'-~:-
Bersama ini kami sampaikan buku Laporan Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 dan Rencana Kerja TPID Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015. Laporan tersebut menyajikan perkembangan dan prospek inflasi di Jakarta, evaluasi program kegiatan TPIO Jakarta tahun 2014 dan rencana kerja TPIO Jakarta tahun 2015, serta pemetaan surplus defisit pangan Provinsi OKI Jakarta. Selain itu, buku laporan ini juga menyajikan hasil analisis dampak kenaikan upah minimum terhadap inflasi. Buku laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan TPID Provinsi DKI Jakarta, sekaligus dapat digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan terkait pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta pada masa mendatang. Secara singkat dapat kami laporkan bahwa sepanjang tahun 2014 upaya pengendalian inflasi di Jakarta dihadapkan pada sejumlah tantangan. Pada awal tahun, terdapat tantangan yang bersumber dari gangguan banjir dan kelancaran distribusi, serta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMPj yang terjadi setiap awal tahun. Kenaikan UMP tesebut memberikan pengaruh pada struktur biaya produksi barang dan jasa di Jakarta, meski dalam level yang terbatas. Selanjutnya, kenaikan tarif listrik secara bertahap untuk menyesuaikan harga keekonomiannya, juga memberikan pengaruh yang cukup signifikan pad a infiasi Jakarta. Pada akhir tahun, tantangan utama datang dari dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan depresiasi nilai tukar. Berbagai masalah tersebut menyebabkan laju inflasi Jakarta tahun 2014 mencapai 8,95%, jauh lebih tinggi daripada laju inflasi Jakarta tahun sebelumnya (8,00%). Meski demikian, berbagai langkah yang ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Bank Indonesia, dapat menjaga inflasi di DKI Jakarta hingga tidak mencapai double digit. Pada tahun 2015, tekanan inflasi Jakarta diprakirakan menurun. Inflasi diprakirakan berada pada kisaran 4,5% - 4,9%. Untuk menjaga agar laju inflasi Jakarta tidak melampaui prakiraan tersebut, sejumlah upaya harus dilakukan, terutama terkait dengan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan maupun nonpangan di Jakarta. Selain itu, juga masih terdapat tantangan
dalam
kelancaran
distribusi,
seperti
peningkatan/perbaikan
infrastruktur
dan
pembenahan tata niaga, serta komunikasi dalam rangka menjaga ekspektasi harga masyarakat. Implementasi Pusat Informasi Harga Pangan Staretgis (PIHPS) Pravinsi DKI Jakarta melalui situs
011979 d.d66 BI100 (F4B)- 2013 - MeDe
II/OS /,201
r-
m-4 MAY on?,
bt-b
'G ~ANK INDONESIA Informasi Pangan Jakarta (IPJ) diyakini dapat mendukung upaya dimaksud, Sebagai respons dari sejumlah tantangan tersebut, program TPID Jakarta tahun 2015 difokuskan pada : (1) Percepatan Implementasi Kerjasama Penyediaan Pangan; (2) Peningkatan Peran BUMO dalam Pembentukan Harga Pangan; (3) Peningkatan Efisiensi Oistribusi Bahan Pangan; (4) Optimalisasi Pemanfaatan PIHPS, Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak terhadap kegiatan TPID Provinsi DKI Jakarta selama ini. Semoga laporan ini dapat diterima dengan baik,
DEPARTEMEN KEBIJAKAN EKONOMI DAN MONETER Kepala Departemen,
, Juda A~Il~L Direktur Eksel,utif
81 100 (F4B) - 2013 - MeDe
Bab 3- E,~"si Kegiatan TPID Jakarta Tahun 2014
Bab 3- E"I'asi Ke~alan TPID Jakarta Tabun 2014
111.3. Evaluasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Jakarta 2014 Oalam rangka mengawal dan menekan laju inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Oaerah (TPIO) Provinsi OKI Jakarta melaksanakan berbagai koordinasi pengendalian harga. Koordinasi yang dilakukan tidak terbatas hanya di antara anggota TPIO Jakarta, namun juga koordinasi Iintas TPIO dan lintas instansi
Oivre OKI Jakarta dengan menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP) di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBe). Sementara itu, untuk menyediakan beras bagi masyarakat miskin, Pemerintah Provinsi OKI Jakarta melakukan penyesuaian alokasi beras bagi masyarakat miskin (raskin) bulan November dan Oesember 2014 untuk dapat disalurkan pada bulan Februari 2014.
di luar TPIO. Oengan adanya koordinasi yang terjalin baik, diharapkan berbagai permasalahan terkait
Oisadari bahwa upaya pengendalian inflasi melalui operasi pasar hanya mampu menyelesaikan
gejolak harga di Jakarta dapat diatasi dengan lebih cepat dan dapat memitigasi dampak lanjutan dari
masalah inflasi daiam jangka pendek. Untuk itu perlu dilakukan cara-cara yang lebih dapat menjamin
berbagai shock (kejutan) yang memicu inflasi.
keberlangsungan pasokan. Cara yang dipilih untuk menjaga ketahanan pangan dan keberlangsungan
Perkembangan inflasi Jakarta pada tahun 2014 sangat diwarnai oleh gejolak harga pada kelompok komoditas pangan dan pada kelompok komoditas yang terkait dengan kebijakan pemerintah di bidang harga (administered prices). Ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat Jakarta kerap terganggu oleh masalah bencana banjir, masalah kekeringan yangterjadi di sentra-sentra produksi pangan, serta hal-ha' lain yang menghambat distribusi bahan pangan, yang berujung pada meningkatnya harga pangan. Selain itu, kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga LPG, tarif tenaga listrik, Pajak Bumi dan Bangunan, serta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi juga menjadi faktor-faktor utama pemicu inflasi diJakarta tahun 2014. Menghadapi kondisi di atas TPIO Jakarta memandang perlu
pasokan yaitu dengan menjaiin kerjasama antardaerah. Hal itu kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penjajakan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Lampung dan Nusa Tenggara Timur. Oari proses penjajakan dengan ketiga provinsi tersebut telah ditandatangani memorandum kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) terkait kerjasama di bidang pangan. Perjanjian Kerjasama antar daerah, sebagai bentuk tindaklanjut MoU, telah dilakukan antara Pemerintah Provinsi OKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perjanjian kerja sama (PKS) ditandatangani pada tanggal19 Oesember 2014, mencakup kerjasama pengembangan agribisnis sa pi potong.
untuk meningkatkan koordinasi untuk mengatasi gejolak harga diJakarta. Oi samping menyelenggarakan
Oalam upaya merintis kerjasama antardaerah di bidang pangan, TPIO Jakarta mendukung
rapat koordinasi rutin, rapat koordinasi yang membahas isu-isu khusus yang cukup mendesak juga
Pemerintah Provinsi OKI Jakarta untuk berperan aktif dalam membangun networking antarprovinsi.
dilakukan.
Kerja sama antardaerah, terutama dilakukan untuk mengurangi disparitas harga dan ketergantungan
Tanggal30 Januari 2014 TPIO Jakarta mengadakan rapat koordinasi, dengan agenda membahas meningkatnya tekanan inflasi yang ketika itu dalam waktu dekat akan dihadapi Jakarta. Pembahasan difokuskan pada masalah ketersediaan pangan sehubungan dengan masalah banjir, dan erupsi gunung Sinabung. Banjir awal tahun tidak saja melanda Ibu Kota Jakarta, tetapi juga terjadi di beberapa daerah di tanah air. Fokus perhatian TPIO Jakarta tertuju pad a banjir yang terjadi di daerah-daerah yang
impor komoditas pangan strategis. 5ehubungan dengan hal terse but, Pemerintah Provinsi OKI Jakarta ikut berpartisipasi dalam rapat koordinasi Tim Ekonomi Nasional di 5urabaya Jawa Timur pada 11 Maret 2014. Oalam rapat koordinasi ini terlaksana beberapa kesepakatan awal (letter af intent/
La/) kerjasama antarpemerintah (G to G), antar-para pengusaha dan antar-BUMO (B to B) dalam perdagangan komoditas pangan strategis.
menjadi penyangga pasokan pangan Jakarta. Banjir yang melanda daerah sepanjang pantai utara Jawa
Untuk memperkuat kerjasama TPIO seluruh Indonesia, TPIO Jakarta berpartisipasi dalam Rapat
telah menyebabkan terputusnya ranta; distribusi pangan ke Jakarta yang berasal dari Jawa Barat dan
Koordinasi Nasional (Rakornas) TPIO yang diselenggarakan pada tanggal21 Mei 2014. Rakornas tersebut
Jawa Tengah, terutama beras.Mencermati kondisi tersebut, rapat TPIO Jakarta memutuskan perlunya
diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas)TPIO dan dibuka secara resmi oleh Presiden
mengambillangkah-Iangkah pengamanan supiai beras ke masyarakat melalui peningkatan intensitas
Republik Indonesia. Peserta Rakornas terdiri dari Gubernur dan Walikota/Bupati yang mewakili 233
kegiatan operasi pasar untuk meredam gejolak inflasi. Mulai berkurangnya stok beras tercermin pada
TPIO (33 provinsi dan 200 kabupaten/kota), jauh lebih banyak daripada Rakornas tahun sebelumnya
angka inflasi padi-padian bulan Januari yang mencapai 2,S8% (mtm). Oalam operasi pasar selama
yang diikuti oleh 95 TPIO. Hal ini sejalan dengan pesatnya pertambahan TPIO dalam setahun terakhir,
Januari 2014, beras yang telah didistribusikan sebanyak kurang lebih 5.000 ton dengan harga Rp7.100
yang menunjukkan besarnya komitmen para Kepala Oaerah dalam menjaga stabilitas harga dan
per kg.
meningkatkan perekonomian di daerah. Rakornas menghasilkan tiga kesepakatan penting, yakni:
Adapun kendala utama yang dihadapi dalam penanggulangan dampak banjir terhadap pasokan
1.
program kerja dan penyediaan anggaran di daerah,
pangan adalah belum adanya prosedur standar yang menjadi acuan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta pada saat kegiatan operasi pasar. Mengingat banjir merupakan kejadian yang cukup rutin bagi kota
Meningkatkan kerjasama antardaerah di bidang ketahanan pangan melalui dukungan perencanaan
2.
Jakarta, maka diharapkan di masa mendatang dapat Pemprov OKI sudah memiliki acuan proseduryang
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi surplus defisit pangan di setiap daerah oleh TPIO untuk menjadi acuan dalam melakukan kerjasama antar daerah,
baik dari sisi waktu pelaksanaan, maupun cakupannya sehingga dapat direspons dengan lebih cepat 3.
tanpa harus mengadakan disuksi khusus setiap tahunnya.
Meningkatkan kapasitas pengelolaan kerjasama antardaerah, antara lain melalu; bimbingan dan konsultasi bagi TPIO yang difasilitasi oleh Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPIO.
Oalam rangka meningkatkan intensitas operasi pasar, Pemerintah OKI Jakarta meminta dukungan Bulog Oivre OKI Jakarta. Pada rapat tanggal 18 Februari 2014, yang merupakan tindak lanjut dari rapat tanggai 30 Januari 2014, peningkatan intensitas operasi pasar didukung oleh Bulog
20
TriO IV.'.1TA
I L\r,Jit.'.N .
4.
Langkah strategis pengendalian inflasi dilakukan dengan ketersediaan pasokan kelancaran distribusi.
2014,
~EG!A7t\N TAHUN 2014 :},-N . RENCANA
KtRIA 2015
.
..
l.APO;.AN KEGI.ITAN TAHUN
2014
TriO 'A'-'RTA 2014, D.\N RENCANA KERIA 2015
I
.21
Bah 3· Evaluasi Kegi.t" TPID Jakart. Tahun 2014
Bah 3· Ev~uasi Kegi.t" TPID Jakarl. T.hun 2014
Beberapa kesepakatan hasil Rakornas TPID 21 Mei 2014 telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk mempercepat realisasi kerjasama antardaerah, Pemerintah DKI Jakarta mendorong BUMD DKI Jakarta untuk lebih berperan datam program ini. Hal ini dapat terlihat dari keterlibatan BUMD Jakarta yaitu PD. Pasar Jaya dan PD. Dharma Jaya dalam melakukan kerjasama perdagangan dengan pelaku usaha di Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur dalam rangka H~rg~
penyediaan pasokan pangan di Jakarta yang berkelanjutan.
R.Jta-R,Ju KomodltiLs Him mllJ Ju1l2014) di OKI Jakartil
Dalam upaya melaksanakan kerjasama antardaerah, DKI Jakarta dihadapkan pada sejumlah kendata yang cukup strategis. Kendala utama yang dihadapi adalah aspek kesiapan institusi (BUMD)
&,;L
BeraslAedium
dari daerah lain/terkait. BUMD yang professional harus berfokus menerapkan prinsip-prinsip
..
Rp9.640/kg
Good Corporate Governance (GCG). Prinsip ini penting mengingat BUMD merupakan badan publik "linyak Goreng
dan sekatigus kepanjangtanganan pemerintah daerah yang menopang perekonomian daerah. Adapun prinsip GCG antara lain adalah transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), dan kewajaran/keadilan (fairness).
,
Rp11.8401kg
Beras Premium
Bem Per.!
Rp10.640/kg
rA.
~
Rp11.605/kg
l:..
Cabe l.1erab Keriting
~
Rp17.750/kg
Cabe f.lerah
B~ar
Rp20.613/kg
Kini DKl Pm'jll Ptr..it &formui Panpn
J..... ::a.iur.e2l'.it~
..nJl rr.=1~~1l:JIl LamllG.., r.arqJ 1'3r.9~ II ..::abr:J
111l
".:.n'.
p!r.;Cll:Dn.,
~il1'IUI'I
?Olll'll
~1=t(l~.:.Jt:>o.Jri:JII1lCfll'Ul~
.x:..nw..
?JTgJl',S7r~ (.....
Kemandirian merupakan salah satu hal yang menjadi kendala dasar, karena masih kerap dicampuri oleh
eabe Rawit f.lerah
Pemerintah. 5eharusnya BUMD dapat dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan
Rp21.136/kg
Cabe Ravoit Kijau
~:?s
Rp18.340/kg
JlOIU l'ftl~ :!UI!runr:_
Rp28.181/kg .
:_ ":J1
pengaruh atau tekanan dari pihak manapun sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan optimal.
'3..~ Ih~Of 2 J):T Cl Pntikan r.ilQi P-vu. J!lilIY,I PUUI ~boI ~UJU""':.Jl':
Bawang Putih
5elain kerjasama antardaerah, kesepakatan Rakornas lainnya yang sudah ditidaktanjuti adalah
ing Sapl Paha Belalcang
•
oaging sapi Muml
Rp96.2041kg
-' Rp18.8401kg
Rp96.681/kg
~,
penyediaan informasi surplus dan defisit pangan, yang dilaporkan kepada Pokjanas TPID. Namun, informasi surplus defisit pangan Jakarta dan juga daerah-daerah lain yang telah dikumpulkan, belum
Ayam BrollelfRa9
dapat diakses oleh publik secara luas. 5ehingga pemanfaatan informasi tersebut bagi dukungan lahirnya
Rp32.825/ekor
Telur Ayam Ra9 ~
Rp20.022lkg
."
Gula Pa!ir
Rp11.6811kg
-";PPlI: Mu.e.ar Aya:n W'llj.I,IJ Zl23 .... 1'I!!:')1.1
Po~o~g
lAulai
~'Flbn V.nmkilll ~mJ~I'\. "~I04n!k:-. _~IlI.an
"ZZ.Juwz.J14
kerjasama antar daerah beJum optimaL Ke depan, sejalan dengan semakin meningkatnya kualitas data dan informasi surplus dan defisit pangan, diharapkan data dan informasi tersebut dapat disampaikan secara terbuka sehingga semakin mendorong meluasnya kerjasama antar daerah. Gambar 111.1. Tampilan Situs PIHPS Jakarta
5elanjutnya, memasuki bulan Ramadhan dan menjelang hari raya Idut Fitri, pada tanggal 19 Juni 2014 TPID Jakarta menyelenggarakan Rapat Koordinasi Witayah (Rakorwil) di Jakarta, dengan mengundang seluruh TPID di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Rakorwil tersebut bertujuan untuk merumuskan langkah-Iangkah yang diperlukan untuk mengantisipasi potensi lonjakan kenaikan harga pangan serta menghadapi beberapa risiko tekanan harga ke depan. Tema yang diusung dalam Rakorwil tersebut yaitu Menjaga 5tabilitas Harga Pangan dan Kelancaran Logistik Pangan meta lui Kerjasama Antar daerah." Rakorwil TPID Jakarta-Jawa Barat-Banten menyepakati lima langkah strategis sebagai berikut:
1.
TPID mendorong langkah-Iangkah untuk menjamin ketersediaan dan mengendalikan keterjangkauan harga pangan selama Ramadhan dan Idul Fitri 1435 H dengan cara:
•
a. Mengintensifkan pertukaran informasi ketersediaan pasokan dan atau harga pangan secara harian sejak H-5 Ramadhan hingga H+5 Ramadhan; b. Mengintensifkan pemantauan lapangan terhadap ketersediaan pasokan pangan dan menyelenggarakan pasar murah atau sejenisnya dan operasi pasar bila diperlukan; c. Meningkatkan kelancaran distribusi bahan pangan selama periode H-5 Ramadhan hingga H+5 Ramadhan, khususnya dari daerah sentra produksi ke daerah konsumen, bekerjasama dengan instansi-instansi terkait;
22
I
TrlD IA~,"T.\2014, lArO~.AN
(EGIA.:\N ~AHUN 2014 DAN RENCAN.~. KE~;J.. ::015
Gambar 111.2. Peluncuran Situs PIHPS Jakarta, tanggal 26 Juni 2014
TPID JAKARTA 2014, U.PORAN KEGIAHN TAHUN 2014:J. N RE (ANA KERj, 2015
19
Bab 3- Eval,asi Kegiat.. TPIO Jakarta Tabun 1014
Bab 3- Evaluasi Kegiat.. TPIO Jakarta Tabun 1014
Selain membangun sistem aplikasi untuk pengumpulan, pelaporan dan pengolahan harga, program
d. Mempercepat perbaikan jalur distribusi bahan pangan.
PIHPS Jakarta juga dilengkapi dengan pembangunan situs informasi harga bahan pangan DKI Jakarta,
e. Meningkatkan frekuensi dan kuantitas pemberian informasi tentang kecukupan pasokan dan
sebagai media publikasi harga pangan. Pembangunan program PIHPSJakarta dapat terwujud sebagai
harga pangan kepada masyarakat melalui saluran media massa di masing-masing daerah;
hasil kerja sama yang baik dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bank Indonesia, dan PD. Pasar Jaya.
dan
Untuk memperlancar proses pengumpulan, pelaporan dan pengolahan harga-harga pangan yang telah ditentukan, sejumlah workshop telah diadakan. Sebeium program PIHPS Jakarta diluncurkan secara resmi, Bank Indonesia, bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengadakan workshop
f. 2.
a. Meminta kepada Kementerian Pertanian untuk menjamin ketersediaan benih, pupuk, serta
Pelatihan pemanfaatan PIHPS tanggal2S Juni 2014. Program pelatihan terkait mass upload data
sarana dan prasarana produksi;
harga serta update dan upload berita. Pelatihan ini diberikan khusus kepada pegawai Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan pegawai PD. Pasar Jaya yang akan mengelola informasi yang
b. Mengoptimalkan peran penyuluh pertanian di lapangan dalam mengantisipasi EI Nino;
dikumpulkan oleh para pencacah serta informasi yang tersedia pada situs informasi harga pangan
c. Meningkatkan alokasi APBD untuk mendorong produksi dan ketahanan pangan antara lain
Jakarta.
•
TPID melakukan langkah-Iangkah untuk menjaga kontinuitas produksi dan ketersediaan pasokan pangan di tengah patensi terjadinya EI Nino dengan cara:
proses pengoperasian program PIHPS Jakarta sebagai berikut: •
Melakukan kamunikasi dengan pelaku usaha melalui asosiasi-asosiasi usaha.
melalui pemberian subsidi, hibah, dan bantuan;
Pelatihan pengoperasikan sistem aplikasi PIHPS tanggal 23 September 2014. Pelatihan ini
d. Memperluas kerja sama Government to Government (G to G) dan Business to Business (B to
ditujukan bagi para enumerator/pencacah harga yang akan melaksanakan pengumpulan data
B), baik antar-Pravinsi DKI Jakarta-Jawa Barat-Banten maupun dengan daerah sentra produksi
harga di pasar dengan menggunakan smart phone.
lainnya, guna menjamin kesinambungan pasokan pangan; dan e. Mendarong peran Bulog yang lebih kuat untuk menjamin ketersediaan pasakan pangan.
Pada tanggal26Juni 2014, TPID Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dengan nama situs Informasi Pangan Jakarta atau disingkat IPJ (http://infopangan.
3.
jakarta.go.id). Peluncuran IPJ terse but didahului oleh penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
TPID dalam jangka menengah panjang mendorong peningkatan efisiensi distribusi bahan pangan terutama dari daerah sentra produksi ke daerah konsumen. Peningkatan efisiensi
antara Bank Indonesia (BI) yang diwakili oleh Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter,
distribusi difokuskan pada pengembangan moda angkutan berbasis kereta apl. Selain itu, perlu
Juda Agung dan Pit. Sekda DKI Jakarta, Wiriyatmoko, dengan disaksikan oleh PIt. Gubernur DKI Jakarta,
dilakukan upaya untuk memperluas sentra distribusi pangan yang dapat dijangkau oleh seluruh
Basuki Tjahaja Purnama; Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hendar; dan Direktur Utama PD. Pasar Jaya,
masyarakat.
Djangga Lubis. IPJ memuat informasi harga 34 komaditas di 13 pasar yang ada di Jakarta yang terdiri dari 2 pasar induk (Pasar Induk Beras Cipinang dan Pasar Induk Kramat Jati) dan 11 pasar lainnya yang
4.
pangan di setiap daerah melalui penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) sebagai dasar
tersebar di S Wilayah DKI Jakarta (Pasar Senen, Pasar Jembatan Merah, Pasar Minggu, Pasar Glodok,
penentuan kebijakan pangan di daerah.
Pasar Grogol, Pasar Pramuka, Pasar Mayestik, Pasar Jatinegara, Pasar Kramat Jati, Pasar Sunter, dan Pasar Rawa Badak).
S.
Guna menjamin kelancaran informasi pangan yang ditampilkan dalam website IPJ, Pemerintah
TPID mengupayakan pengayaan data dan informasi terkait produksi, konsumsi, dan pasokan
TPID menghimbau Pemerintah Pusat agar dalam melakukan penyesuaian tarif komoditas strategis dan atau administered prices lainnya memerhatikan aspek ketepatan waktu, khususnya dengan menghindari momen-momen khusus (bulan Ramadhan dan lebaran).
Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Instruksi Gubernur No. 80 Tahun 2014 tentang Implementasi Pengelolaan Informasi Pangan Jakarta pada tanggal22 Juli 2014. Keberadaan IPJ diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui perkembangan harga beberapa komoditas pangan yang penting di berbagai pasar di DKI Jakarta. Dengan diseminasi infarmasi harga yang baik melalui IPJ, diharapkan ekspektasi harga di tingkat produsen dan konsumen, khususnya pada saat-saat khusus, seperti bulan Puasa dan menjelang Lebaran dapat terjaga.
Kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dari Rapat Koordinasi Wilayah TPID Jakarta-Jawa Barat-Banten di atas sejauh ini belum didukung oleh sistem monitoring yang memadai. Sebagian kesepakatan telah dilakukan oleh masing-masing TPID Provinsi, namun tidak terkoordinir dengan baik. Pada masa mendatang, perlu dipertimbangkan dilakukan forum koordinasi di tingkat yang lebih teknis untuk memonitor kegiatan-kegiatan yang telah disepakati dalam setiap Rakorwil TPID Jakarta-Jawa Barat-Banten. Dengan demikian, berbagai masalah yang timbul dalam implementasi program-program yang telah disepakati dapat dicarikan solusinya. Dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga BBM bersubsidi, berbagai langkah telah ditempuh Bank Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui forum TPID untuk mengendalikan dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM bersubsidi ke inflasl. Dari sisi Bank Indonesia, kantribusi dilakukan melalui analisis dan kalkulasi perkiraan dampak kebijakan kenaikan BBM
18
TPIO IAKAi-fA 2014,
I L\['O;.AN
~[GI!,~.~N
TAHUN 20!-t
~\
RENCA~A
KEl":A 2015 •••••••••••••.••••
TrID IAKARTA 2014, lArORAN ~EGIATAN TAHUN 2014 DAN RENCANA KERI.' 2015
23
Bab 3. Evaluasi Kegialan TPIO Jakarla Tahun 2014
Bab 3- Evaluas; Kegialan TPIO Jakarla Tahun 2014
bersubsidi. baik terhadap perkembangan ekonomi. maupun terhadap harga. Analisis ini diharapkan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjajaki kerjasama antar daerah dalam rangka ketahanan
dapat membantu Pemerintah Provinsi OKI Jakarta dalam menentukan langkah-Iangkah strategis
pangan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah
yang dapat memitigasi dampak negatif yang ditimbulkan. Langkah-Iangkah kebijakan yang dilakukan
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Implementasi kerjasama antarpemerintah daerah (government to
oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain meningkatkan intensitas monitoring dan koordinasi.
government! G to G) tersebut diarahkan untuk mendorong keterlibatan pelaku usaha. sehingga tercipta
terutama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) untuk memastikan kenaikan harga transportasi
juga kerjasama dalam bentuk business to business (B to B). Beberapa komoditas yang dikerjasamakan
publik masih dalam batas yang wajar dan diterima masyarakal. Pemerintah DKI Jakarta juga merespons
antara lain. beras dengan Provinsi Sulawesi Selatan; daging ayam. daging sapi, beras dan pisang dengan
kenaikan BBM bersubsidi dengan tidak menaikkan tarif angkutan dalam kota TransJakarta. yang memiliki
Provinsi Lampung; dan daging sa pi dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
peran krusial dalam transportasi umum massaL Hal ini dimungkinkan dengan adanya kontrak kerjasama Kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan ketiga
dengan skema subsidi antara operator swasta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
provinsi tersebut ditandai dengan penandatanganan memorondum of understanding (MoU) antara Selain itu. Pemerintah Jakarta juga memperluas komunikasi kepada publik mengenai berbagai
Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur di tiga provinsi tersebut (kerjasama G to G).
kebijakan dan langkah strategis yang dilakukan dalam upaya pengendalian harga. Kesiapan Pemerintah
Penandatangan MoU antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan
DKI Jakarta dalam mengantisipasi kenaikan harga BBM bersubsid; dipandang perlu untuk diketahui
di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Makassar pada Mei 2014. Pada tahap awal, MoU tersebut direspons
publik. Upaya ini dilakukan agar ekspektasi harga masyarakat dapatlebih terkendali sehingga dampak lanjutan (second round effect) dari kenaikan harga BBM bersubsidi dapat diminimalisir.
•
dengan melakukan pengiriman beras sebanyak 168 ton oleh PT. Pelita Agro Mustika. Sementara itu. MoU dengan Pemerintah Provinsi Lampung telah ditindaklanjuti dengan MoU pada level dunia usaha (B to B). yaitu antara PD. Pasar Jaya (DKI Jakarta) dengan PT. Wahana Raharja (Lampung). Kerjasama pembangunan terminal agribisnis juga dijajaki dalam kerja sama dengan Provinsi Lampung. Untuk
111.4. Kajian Faktor Pendorong Inflasi
kerjasama dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NIT). perjanjian kerjasama telah ditandatangani
Pada tahun 2014 TPID Jakarta melakukan kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi inflasi Jakarta dengan topik "Dampak Kenaikan Upah Minimum terhadap Inflasi Jakarta". Topik ini berbeda dari rencana kajian sebelumnya yang akan mengidentifikasi inefisiensi rantai distribusi dalam pembentukan harga di DKI Jakarta. Pergantian topik dilakukan berdasarkan perkembangan terkini kondisi perekonomian di Jakarta yang memerlukan analisis dampak kenaikan upah minimum terhadap perkembangan inflasi di Jakarta. Hasillengkap kajian disajikan pada bagian selanjutnya dari
oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 19 Desember 2014 di Kupang. Perjanjian kerjasama ini d;maksudkan untuk pengembangan agribisnis sa pi potong di NIT (pembibitan dan penggemukan sapi. penelitian pengembangan pembibitan sapi potong. dan pengembangan infrastruktur distribusi ternak sapi). Hasil pengembangan agribisnis sa pi potong terse but akan digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan sa pi potong dan daging sapi di DKI Jakarta, dengan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan.
laporan ini.
111.2. Perluasan Akses Informasi Terbatasnya informasi harga bahan pangan yang terpercaya dapat memengaruhi efisiensi keputusan yang diambil oleh para pelaku ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. Akumulasi dar; ekspektasi negatif masyarakat akibat ketidakjelasan informasi (asymmetry information) harga berpotensi menimbulkan gejolak harga. yang pada gilirannya dapat memengaruhi stabilitas ekonomi makro. Berangkat dari permasalahan ini. kemudian digagas suatu program yang dapat menyediakan informasi harga yang dapat dipercaya untuk menjadi acuan masyarakat. Dengan adanya transparansi harga bahan pangan, diharapkan akan terjadi convergence harga. yang akan mengurangi potens; gejolak perekonomian di daerah atau disparitas harga yang lebar antara produsen dan konsumen Dalam rangka pengelolaan ekspektasi masyarakat serta upaya mengurangi disparitas harga tersebut, TPID Provinsi DKI Jakarta membangun program Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS). Program ini merupakan salah satu agenda prioritas dari Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID yang disepakati dalam Rakornas III Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2012. Dalam rangka mewujudkan PIHPS di DKI Jakarta, Bank Indonesia membangun sebuah sistem aplikasi untuk mendukung mekanisme pengumpulan. pelaporan dan pengolahan data harga komoditas strategis dari berbagai pasar di Jakarta. Dengan dukungan sistem aplikasi ini. dimungkinkan adanya otomasi input data, sehingga informasi terkini harga komoditas strategis dapat segera diperoleh.
24
TriO I
"'
I L:.PORAN KEGIA~AN TA'iUN 2014 JAN RE~O.N.\ KERI.\ 2015
,
.
TPIO IAKARTA 2014, LArORAN KEGIATAN TAHUN 2014 DAN RENCANA KERjA 2015
17
B.b 3. Ev~u..i Kegi.l" TPIO J.k"t. Tabun 2014
Kerjasama perdagangan antar daerah juga telah menjadi perhatian Pemerintah Pusat dalam kerangka penguatan perekonomian daerah. Adapun landasan hukum dari kerjasama perdagangan antar daerah telah diatur dafam UU 32 Tahun 2004 Pasa1195, yang dijabarkan melalui 3 pilar, yaitu objek kerjasama, kelembagaan, dan pembiayaan. Secara umum, terdapat 3 skema ops! kerjasama perdagangan antardaerah sebagai berikut : (1) kerjasama antar-Pemerintah Daerah, (2) kerjasama antarpihak yang terafiliasi dengan Pemerintah Daerah, (3) kerjasama antarswasta. Di Jakarta, ops; kerjasama antar-Pemerintah Daerah telah dijajaki selama beberapa tahun terakhir, namun dirasakan
BAB 4
belum cukup optimal. Opsi kerjasama antar-BUMD maupun swasta (Kadin) menjadi strategi kerjasama yang diutamakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini.
Objek
PROGRAM KERJA TPID JAKARTA TAHUN 2015 Pembiayaan
Kelembagaan
Kerja sarna
Merujuk pada fenomena inllasi Jakarta yang cenderung meningkat, khususnya di sisi suplai, sejumfah program kerja pengendalian inllasi direncanakan oleh TPID Provinsi DKI Jakarta pad a tahun 2015. Adapun fokus program prioritas pada tahun 2015 tersebut diselaraskan dengan slogan pengendalian Inllasi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi dan Komunikasi) di Jakarta, yakni: ,
PP 50 tahun 2007
PP 38 tahun 2007
,
PP 50 tahun 2007 Kepmendagri 43 tahun 2000
UU 32 tahun 2004
PP 50 tahun 2007 Permendagn 52 tahun 2012 UU 5 tahun 1962
TabeIIV.l. Fokus Kegiatan TPID Jakarta Tahun 2015
Ketersediaan Pasokan
Sumber: Pokjanas TPID
Diagram 111.1.
• Percepatan implementasi kerjasama penyediaan pangan OKI Jakarta • Melalui Dukungan TPID Provinsilkabupalen/kota lain dapat mengawal proses penyediaan pasokan pangan atas komoditas strategis yang lelah terpilih.
Landassn Hukum Kerjasama Perdagangan Daerah Keterjangkauan Harga
• Meningkatkan peran BUMD dalam pembenlukan harga pangan di pasar. • Bekerjasama dengan petanilagen yang lelah ditunjuk untuk menyediakan komoditas strategis di pasar pada level harga yang relatif stabil dan lerjangkau.
MoU Pemda A
~
Pemda B
PKS (antar SKPO/Badan ..._--'Y;,:9""dltun1uk)
2 Kerla sarna antar plhak yg terafillasl dgn
BUMO/PO A
SUMD/PO B
PKS (antarBUMD/PD)
Kelancaran Distribusi
• Mendorong peningkalan efisiensi distribusi bahan pangan.
Komunlkasi
• Optimalisasi pemanfaalan PIHPS dengan mengintegrasikannya di tingkat nasional, menambahkan indikator kuantitas akses terhadap web info pangan DKI Jakarta dan meningkatkan sosialisasi web dimaksud melalui media elektronik.
• Mengidentifikasi dan evaluasi kendala infrastruktur yang selama ini menjadi kendala di lapangan dan program yang bersifat mutiyears.
Pemda
Prioritas program kerja kegiatan TPID Jakarta pada tahun 2015 diarahkan pada pemecahan permasalahan pengendalian inllasi yang bersifat fundamental di Jakarta. Dari masing-masing aspek4K tersebut, telah dipilih sejumlah program prioritas yang diidentifikasi sebagai cara menangani masalah fundamental terkait dengan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan Sumber: Poklanas TPID
komunikasi. Adapun rekomendasi terkait dengan 4 program prioritas tersebut akan dituangkan dalam Diagram 111.2. Skema Opsi Kerjasama Perdagangan Antar Daerah
16
I
dokumen Arah Pengendalian Inllasi DKI Jakarta 2015 - 2017 (roadmap) untuk kemudian yang kelak
FID J.\K.·.RT•. 2014 ,. _\PvMN KEG. A-AN T.\:-IUN 201-1 ::lAN ;'.rf';.C~N.':'" KERI.\ ~015
TPIO IAKARTA 2014,
.
L\ro',\ . :<'EGIATAN TAHUN '014 D\N RENCANA KER:A 2015
25
Bab 4- Program Kerja TPID Jakarla 2015
disampaikan ke Tim Kebijakan TPID Jakarta dan stakehalderterkait. Intensitas koordinasi lintas wilayah juga akan ditingkatkan pada tahun 2015 dalam rangka mempercepat dan mengefektifkan implementasi dari rekomendasi yang diajukan. A.
Percepatan Implementasi Kerjasama Penyediaan Pangan Salah satu program prioritas dalam menjaga ketersediaan pasokan komoditas strategis di Jakarta adalah akselerasi implementasi kesepakatan kerjasama perdagangan untuk penyediaan pangan
BAB 3
yang telah dilakukan. Sejauh ini Pemerintah Provinsi OKI Jakarta telah mendorong kerjasama dalam bentuk B to B (Business to Business) melalui BUMO di Jakarta dan Lampung serta NIT. Oi 2015, TPIO Jakarta akan lebih berperan dalam mendukung langkah konkrit merealisasikan kerjasama tersebut. Hal ini dilakukan dengan koordinasi aktif melalui forum TPIO lintas wilayah dan Pokjanas TPIO untuk memecahkan berbagai kendala yang ada. B.
Peningkatan Peran BUMD dalam Pembentukan Harga Pangan di Pasar Dalam menyikapi volatilitas harga dan persistensi inflasi yang cukup tinggi, yang menjadi masalah
EVALUASI KEGIATAN TPID JAKARTA TAHUN 2014
fundamental/struktural dari keterjangkauan harga, direkomendasikan peningkatan peran BUMD dalam pembentukan harga pangan di pasar. Dalam hal ini, peran pemerintah sebagai penyeimbang harga dirasakan semakin penting, yang dilakukan dengan berada langsung di pasar. Keberadaan pemerintah di pasar melalui BUMD akan memberikan sinyal kepada para pedagang bahwa volatilitas harga dan persistensi inflasi tidak dapat ditolerir. BUMD berfungsi sebagai
stabilizeryangturut berperan dalam pembentukan harga untuk mengendalikan f1uktuasi harga. Salah satu langkah konkrit yang direkomendasikan adalah pembukaan outlet BUMD pangan di pasar-pasar utama wilayah Jakarta.
C.
Pada awal tahun 2014 TPIO Jakarta merencanakan empat program strategis yang akan dilakukan sepanjang tahun 2014. Prioritas kegiatan TPIO Jakarta pad a program tersebut dimaksudkan untuk mendukung pemecahan permasalahan inflasi Jakarta baik yang bersifat jangka pendek maupun fundamental atau struktural, seperti masalah keterbatasan dan kontinuitas pasokan pangan, melebarnya kesenjangan harga di tingkat grosir dan konsumen serta masalah distribusi. Rencana program strategis yang disepakati dilakukan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:
Mendorong Peningkatan Efisiensi Distribusi Bahan Pangan Tabellll.l.
Program prioritas tahun 2015 terkait kelancaran distribusi difokuskan untuk mendorong efisiensi
Fokus Kegiatan 2014 TPID Jakarta
distribusi bahan pangan melalui optimalisasi infrastruktur. Oisamping penambahan infrastruktur baru, yang sebagian merupakan program multi years, perbaikan infrastruktur juga memiliki arti penting dalam pengendalian inflasi di Jakarta. Oalam kaitan itu, akan dijajaki penguatan koordinasi lintas wilayah melalui forum TPID maupun Pokjanas TPID dan dengan insititusi di ievel pusat (KementerianjLembaga). Salah satu hal yang menjadi fokus perhatian adalah potensi distribusi
Kerjasama Perdagangan Antar Daerah
• Mendukung implementasi MoU ke~asama dengan daerah lain lerkait penyediaan pasokan pangan (termasuk pengembangan terminal agribisnis).
Memperluas Akses Informasi
• Serah lerima, launching, implementasi, evaluasi, dan pengembangan PIHPS Jakarta. • Sosiajisasi slogan pengendaJian inflasi di Jakarta (4K).
bahan pangan melalui kereta dan jalur laut (short sea shipping). Program peningkatan efisiensi distribusi bahan pangan ini juga dapat mendukung upaya meningkatkan keterjangkauan harga
Evaluasi Kebijakan Pengendaltan Inflasi
• Evaluasi kebi}akan terkait pengendaJian inflasi di wilayah OKI Jakarta. Selanjutnya hasil evaluasi disampaikan secara lertulis maupun secara langsung pada TIm kebijakan dan Dewan Pengarah unluk dilindak lanjuti.
Kajian Faktor Inflasi
• Survei rantai distribusi komodnas strategis di wilayah DKI Jakana unluk mengidentifikasi inefisiensi pada rantai distribusi yang berdampak pada pembentukan harga.
melalui penurunan biaya logistik. D.
Optimalisasi Pemanfaatan PIHPS
• Menjajaki ke~asama daerah melalui forum liotas TPID.
Langkah terakhir adalah melalui optimalisasi komunikasi. Pembentukan ekspektasi masyarakat sangat penting untuk mengendalian laju inflasi. Pada tahun 2015 salah satu cara yang akan dilakukan oleh TPID Jakarta adalah dengan mengoptimalkan PIHPS Jakarta yang telah diluncurkan pada tahun 2014 (situs http://infopangan.jakarta.go.id). Monitoring dan evaluasi efektivitas serta
Kerjasama antar daerah dalam rangka ketahanan pangan di Jakarta menjadi hal yang dipandang
optimalisasi PIHPS akan dilakukan pada tahun 2015 dengan penambahan fitur jumlah pengakses
cukup strategis mengingat Jakarta merupakan daerah yang tidak memiliki pusat-pusat produksi
situs. Peningkatan awareness publik akan ditempuh melalui berbagai cara, diantaranya dengan
pangan. Dengan kondisi ini Jakarta sangat bergantung pada daerah lain untuk memenuhi kebutuhan
integrasi PIHPS Jakarta ke dalam sistem PIHPS Nasional serta sosialisasi melalui media digital. Disamping informasi harga, informasi terkait slogan pengendalian inflasi 4K juga akan menjadi
TriO I.'K\RTA 2014, . lArJR \N KEGIATAN TAHUN
I
bahan pangan bagi masyarakatnya. Selain itu, pelaksanaan kerjasama perdagangan antardaerah yang dilakukan oleh DKI Jakarta sekaligus merupakan pelaksanaan kesepakatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPIO V tahun 2014.
bagian dari sosialisasi.
26
111.1. Kerjasama Perdagangan Antar Daerah
2014
J-.N R[~CAN.\ KERf \
2015.
.
L\POKAN KEGIATAN TACiUN
2014
WiD IAKARTA 2014, !)AN RENCANA KERfA 2015
15
Bab 4 -Program Kerja TPIO Jakarta 2015
Bab 2 - Perkembangan InRasi Jakarta dan Prospek Ie Depan
Potensi risiko inflasi lainnya juga bersumber dari kenaikan UMP DKI Jakarta, yang pada tahun
Selain program prioritas dimaksud, TPID Provinsi DKI Jakarta mengagendakan beberapa kegiatan
2015 ditetapkan sebesar Rp2.700.000 atau mengalami kenaikan sebesar 10,6%. Meskipun kenaikan
koordinasi baik yang bersifat rutin seperti Rapat Tim Teknis, maupun Rapat Tim Kebijakan yang
UMP ini lebih rendah daripada tahun 2014 yang sebesar 11%, pengaruhnya terhadap kenaikan barang
merupakan antisipasi terhadap fenomena inflasi baik bersifat temporer maupun struktural. Rapat
dan jasa diperkirakan akan cukup signifikan. Kenaikan UMP akan memberikan efek sundulan dan
Koordinasi Wilayah, khususnva dengan wilayah yang berdekatan (Provinsi Jawa Barat dan Banten)
berdampak pada peningkatan biava produksi maupun pelayanan jasa pada tahun 2015.
juga akan ditingkatkan intensitas dan efektivitasnya pada tahun 2015.
Terkait dengan faktor ketersediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi menjadi hal yang
Program kerja lain dari TPID Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 adalah update surplus defisit
utama. Hal ini tidak lepas dari tingginya ketergantungan Jakarta pada pasokan pangan dari daerah
bahan pangan yang dirasakan penting sebagai acuan dalam penjajakan dan peningkatan kerjasama
lain maupun dari sumber impor. Potensi risiko gangguan produksi dan penurunan produktivitas tetap
perdagangan pangan dengan daerah lain di masa mendatang. Terkait dengan aspek kelembagaan, akan
membayangi pada tahun 2015. 5ejumlah potensi masalah terkait inflasi kelompok volatile food yang
dilakukan perpanjangan MoU dan PKS antara BI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menjadi
dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut ;
landasan hukum kegiatan koordinasi pengendalian inflasi di masa mendatang.
o
Mundurnya panen rava ke April 2015 yang dapat mendorong peningkatan harga beras.
o
Risiko banjir pada triwulan I 2015.
o
Tantangan pengadaan beras oleh Bulog.
TabeIIV.2. Rencana Program Kegiatan TPIO OKI Jakarta Tahun 2015
Dari sisi inflasi inti, tekanan nilai tukar sebagai pengaruh dari defisit transaksi berjalan masih berpotensi terjadi. Selain itu, tekanan eksternal terkait dengan rencana normalisasi kebijakan moneter oleh Bank Sentral Amerika juga berpotensi memberikan senti men negatifterhadap nilaitukar. Di sisi lain, harga emas dan minyak dunia yang berpengaruh signifikan terhadap inflasi inti di Jakarta diprakirakan belum akan mengalami peningkatan yang signifikan. Sementara itu, di sisi domestik, konsumsi rumah
I
1
a High Level Meeting (HLM): Penetapan Rencana Kerja b, Penulisan Laporan 2014 &Capacity Building
2 3 4
Proses Perpanjangan MoU &PKS BI·Pemprov OKI Roadmap Pengendalian Inflasi Jakarta 2015·2017 Pengembangan PIHPS
5
a, Integrasi PIHPS Jakarta ke PIHPS NasionaJ b. MonJlonng &EvaJuasi Implemenlasi PIHPS Update Surplus Defisit Pangan Starlegis Jakarta
tangga masih cukup kuat dengan terjaganya stabilitas ekonomi makro dan bertambahnya kelas menengah di Jakarta. Hingga akhir tahun 2014, terlihat keyakinan konsumen yang masih cukup optimis terhadap kondisi perekonomian ke depan (Grafik 11.11). Meski demikian, indeks ekspektasi inflasi cenderung menurun pada tahun 2015 yang merupakan indikasi cukup baik (Grafik 11.12).
Indeks
140,---------------------,
li;i§JiiFffllli,'Miifffliili,;l{Iliiiffillili,';:':;iiFffijN
Uraian Kegiatan
6 7
IIBDllllllllllllmmm ......,
Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Perdagangan Penguatan Koordinasi b. Rapal T," Kebfjakan Persiapan RakDmas Persiapan Puasa & kili Frtri Peoyusunan Program KeIjl2016
Indeles 220,---------------------,
.1
c. Aakorwil TPID Jakarta-Jabar·Banten d Rakorda TPIO Wi~yah Baral (Pokjanas TPIO) d. Rakornas TPIO
8
40
20
-
120
2 4 6 8 1012 2 4 6 810122 4 6 810122 4 6 81012 2011 2012 2013 2014 InOOks KeyakJnan Konsumen - Indeks Penghasian Konsumen lodeks Kerersedlaan Lap. Keqa
-
Penulisan Laporan TPIO
....
'-'
Perubahan harga umum 3 bulan yad Perubahan harga umum 6 bulan yad
100 l---:----:-:---:---=--::----c:---:---:--:-;----,--::----:-:....."C!""C---:---::---:--.,--,--j
2 4 6 810122 4 6 810122 4 6 810122 4 6 81012 2011 2012 2013 2014
Stntler . Survei KorJsuonen Bri: Indooesla
Sl.mber . SUrYei Konsumen Bank IntbItSJa
Grafik 1l.11lndeks Persepsi Perekonomian Jakarta
14
I
TPID
I'.~\RT-'
Grafik 1I.12lndeks Ekspektasi Inflasi Jakarta
2014,
L;PO?,.\N KEGIA-:-.:.N TA!1UN 2014 9,;N RENCAN.. K[R:~ £015
.
TPID JA~RTA 2014, LArORAN K,GIATAN T.\HUN 2014 DAN RWCANA KER;A 2015
I 27
B.b 2. Pork.mbangan Inn..i Jakarl. dan Prosp.k I. D.pan
Bah 4· Program lorj. TPIO Jakart. 2015
dengan berkurangnya tekanan inflasi dari sisi internal maupun eksternal. Oari sisi internal, kebijakan
administered prices yang berpotensi menaikkan inflasi diperkirakan lebih terbatas pada tahun 2015. sementara itu, dari sisi eksternal, harga komoditas global diproyeksikan masih akan mengalami penurunan karena pemulihan ekonomi global akan berjalan lambat dan tidak merata. Meski inflasi tahun 2015 diperkirakan lebih rendah dari tahun 2014, sejumlah risiko masih membayangi. Risiko inflasi pada tahun 2015, yang diidentifikasi dari sisi inflasi administered prices, akan bersumber dari rencana kenaikan harga LPG, TIL, biaya pembuatan sIM, dan tarif angkutan. Kenaikan LPG terkait dengan pengajuan kenaikan harga oleh Pertamina untuk mendekati harga keekonomiannya. Kenaikan harga LPG diperkirakan akan dikenakan baik untuk ukuran 12 kg maupun 3 kg. Agar tidak terlalu membebani masyarakan yang mengonsumsi LPG ukuran 3 kg, pemerintah mempunyai dua opsi penyesuaian, yaitu menaikkan harga pada level konsumen atau mengalihkan dana subsidi BBM atau listrik. Bila opsi terakhiryang dipilih maka masyarakat tidak menanggungtambahan kenaikan harga yang terjadi. Penyesuaian harga juga akan dikenakan pada TIL rumah tangga dan industri untuk mengurangi subsidi APBN. Potensi risiko lainnya dari kelompok administered prices berasal dari kenaikan biaya pembuatan slM yang cukup signifikan. Khusus di wilayah OKI Jakarta, terdapat pula kenaikan pajak progresif kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu unit. sementara itu, kenaikan tarif angkutan Halaman ini sengaja dikosongkan
akan diberlakukan untuk kereta ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi subsidi PSO. Tabelll.4
Potensi Risiko Administered Prices 2015 Risiko
Kenaikan LPG 3 kg
Keterangan Pertamina mengajukan kenalkan harga LPG 3 kg karena dlspantas harga yg lebar anlara harga keekonomtan dan harga lual Kementerian ESDM telah mengirirn surat kepada Kemenko terkait permlntaan kenaikan harga LPG 3Kg dl2015 seOOsar Rp2000lkg dalam 2 kah kenaikan @Rp1.000/kg, seJauh inT belum ada pembahasan lebih lanJut Keputusan penyesualan harga LPG 3 kg akan rnellbatkan pembahasan dg DPR krn LPG 3 kg harganya masih dlsubsTdl APBN dan bulan Nov 14 baru menaikkan 88M sehingga keeil kemungklnan penyesualan dl 2015.
PLN dan Kementerian ESDM telah memiliki roadmap penyesuaian tarif listrik berbagai golongan hingga mencapai tarif keekonomiannya pada (Tariff Adjust) Rumah 2017-2018. Setelah naik bertahap (3x) di 2014, TTL RT GoI1.200Tangga Gol. 1.300 - 5.500 5.500 VA mencapai Rp 1.352/kWh (Permen ESDM No. 19/2014). Jlka VA berlaku Tanff Adjust. (TA) pd 2015, tarif naik ke harga keekonomian yg dlperkirakan sekilar Rp 1.517,-/kWh. KenalkanTIL
(Tariff Adjusf) Kel. Industrl
Setelah naik bertahap dl th 2014, tarif listrik kel. Industn gol 1-3 dan 1-4 masing-maslng mencapal Rp 1.151 ,·/kWh dan Rp 1.191 ,-/kWh (Permen ESDM No. 19/2014). Jika berlaku Tariff Adjust. (TA) pd 2015, tarif naik ke harga keekonomtan yg dlperkirakan sekitar Rp 1.517,-IkWh.
Kenalkan TIL RT Gol. 450 VA dan 900 VA
PLN mengusulkan untuk menaikkan tarif listrik RT kal. 450 VA dan 900 VA ijika pemakaiann lebih dari 40 kWH dan 60 kWh dlkenaikan 75% tarit keekonomian}. Namun demikian. usulan PLN Inl belum dibahas secara resml dengan pemerintah (Kemenkeu) dan belum disetujU1 oleh komisi energ; DPR.
Kenalkan Biaya Pembuatan SIM
Berdasarkan RAPBN-2015, pd 2015 biaya pembuatan SIM meningkat 200% dari rata-rata Rp100.000.menJadi Ap300.000.-
Kenaikan Tarif Kereta Ekonomi
Tarif Kereta Ekonomllarakjauh rata-rata meningkat sebesar 126% per 1 Januan 2015. Namun, dan anekdotallnformasi terdapat indikasi penambahan subsidi PSO untuk PT KAI yang direncanakan dalam APBN-P 2015, yang diharapkan meminlmalisir kenalkan tanf KA tsb.
Sedang
Oampak Penyesuaian Harga 88M krn Kenalkan harga minyak
Kemungklnan harga minyak dunla menlngkat pada 02-Q4 sebagal pengaruh dan menlngkatnya permlntaan global.
Sedang
KenaikanTIl krn kenaikan harga minyak + PPN 10%
Pemerintah berencana meningkatkan penerimaan pajak, antara lain pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pelanggan Iistrik Rumah Tangga golongan di atas 2.200 VA.
Sedang
KenalkanTIL
28
I
TriO
JAK.\RTA2J1~,
L,rO'J\N KEGIA~AN TAHUN 201~ )~N RENCANA KER:A 2015 ....... , •••••••••
TPIO JA"ARTA 2014, If.PORAN KEGIATAN TAHUN 2014 DAN RENCANA KER; \ 2015
13
Bab 2 - Perkembangan Inflasi Jakarta dan Prospek Ke Depan
Boks 1. Pemelaan Surplus Defisit Pangan
September hingga awal November 2014, serta curah hujan yang tinggi pada akhir November hingga akhir Oesember 2014, telah mengganggu pola tanam padi di daerah sentra produksi (yaitu antara lain pengunduran masa tanam). Oi samping beras, cabe merah juga menjadi penyumbang tingginya inflasi Jakartaje!ang akhirtahun 2014. Pasokan cabai merah terbatas karena banyak petani tidak menanam kembali pascajatuhnya harga cabai merah. Oi sisi lain, permintaan cabai merah meningkat pada akhir tahun, menyebabkan harga cabai melonjak. Selain itu, meningkatnya inflasi volatile food pada akhir
BOKS 1 PEMETMN SURPLUS DEFISIT PANGAN
tahun 2014 juga didorong oleh peningkatan biaya distribusi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi pada November 2014. Tekanan inflasi pada kelompok inti terutama disebabkan oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang memengaruhi inflasi Jakarta melalui jalur harga impor (imported inflation). Faktor pelemahan nilai tukar antara lain tercermin dari inflasi pada komoditas kendaraan bermotor dan barang elektronik di Jakarta yang memiliki kandungan importinggi. Meski demikian, dampak inflasi dari tekanan nilai tukar tersebut diimbangi dengan pelemahan harga komoditas, terutama emas perhiasan, yang pangsanya cukup dominan pada inflasi Jakarta. Penurunan harga emas perhiasan di Jakarta tidak terlepas dari dinamika harga emas global, terkait rencana normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral Amerika. Sejumlah penyesuaian harga kelompok administered prices juga berpengaruh pada inflasi di
Pemetaan surplus delisit pangan merupakan program dibawah koordinasi Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID yang bertujuan untuk mendorong kerjasama perdagangan antar daerah. TPID Provinsi DKI Jakarta mendukung sepenuhnya program kegiatan yang memiliki arti strategis ini.Selain untuk mendorong kerjasama perdagangan antar daerah, khususnya untuk bahan pangan, kebutuhan bahan pangan wilayah DKI Jakarta sebagai daerah delisit dapat diidenlilikasi untuk menjadi aeuan pada perumusan kebijakan pengendalian inllasi. Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan, penjajakan kerjasama perdagangan bahan pangan dengan daerah surplus telah menjadi prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
kelompok inti, seperti kenaikan BBM bersubsidi, TTL, dan LPG. Kebijakan relormasi subsidi energi pemerintah berdampak pada meningkatnya sejumlah biaya-biaya di Jakarta seperti, biaya konstruksi, biaya sewa dan kontrak rumah. Meningkatnya biaya sewa dan kontrak rumah, selain dipengaruhi oleh penaikan TTL, juga disebabkan oleh masih tingginya permintaan. Terbatasnya kemampuan untuk
Tidak ada daerah yang mampu memproduksi semua kebutuhannya sendin.
fiii1;;;;1i;;r'\
membeli rumah sebagai dampak dari kondisi perlambatan perekonomian domestik dan kenaikan suku bunga menyebabkan menyewa dan mengontrak rumah menjadi pilihan.
Adanya ketergantungan satu daerah dengan daerah lainnya
Pentingnya Kerja 5ama antar Daerah
Meningkatnya inflasi inti juga dipengaruhi oleh peningkatan upah minimum provinsi (UMP) per 1 Januari 2014. Kenaikan UMP Jakarta pada tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp2,441,000 atau meningkat 11%. Meskipun kenaikan UMP tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013 (44%), levelnya masih di atas inflasi. Hal ini berdampak pada kenaikan upah pekerja di sektor industri dan
Perbedaan jarak ekonomi (Iokasi), infrastruktur pendukung, tingkat produktivitas, biaya input, dU.
penyedia jasa. Kenaikan upah tidak hanya terjadi pada tenaga kerja lormal, namun juga pada tenaga kerja informal, terkait dengan relatil ketatnya pasar tenaga kerja di wilayah Jakarta. Meningkatnya biaya tenaga kerja di sektor industri dan penyedia jasa, mendorong meningkatnya biaya barang dan
KeseJahteraan masyarakat 1. Perllndungan harga tlngkat produsen 2. Kestabilan harga konsumen
Kestabilan harga produsen dan konsumen
Pertumbuhan ekonoml daerah
jasa-jasa yang harus dikeluarkan masyarakat. Bertambahnya tekanan pada inflasi inti juga disebabkan oleh faktor musiman (seasonal). Kondisi ini sangat terasa pada masa menjelang hari besar keagamaan, seperti Lebaran dan Natal. Menghadapi
Sumber : Pokjanas TPID
Diagram B.1.1. Kerjasama Perdagangan Antar Oaerah
hari raya besar keagamaan masyarakat cenderung meningkatkan kegiatan konsumsi, khususnya bahan makanan olahan.
11.3. Prospek dan Faktor Risiko Inflasi Jakarta Tahun 2015 Inflasi Jakarta pada tahun 2015 diprakirakan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun laporan. Inflasi Jakarta diprediksi akan mampu mendukung target pencapaian sasaran inllasi
Pemetaan surplus delisit dilakukan untuk tiga komoditas strategis, yakni beras, daging sapi, dan daging ayam, dengan menggunakan data tahun 2013. Unluk komoditas beras, kebuluhan DKI Jakarta dieslimasi sekitar 852,5 ribu ton, dengan hampir sebagian besar diimpor baik dari daerah lain maupun luar negeri. Sebaliknya, keseluruhan wilayah di Jawa mengalami surplus beras yang jumlahnya meneapai 11,B juta ton. Semenlara itu, unluk komoditas daging sapi dan ayam, konsumsi Jakarta merupakan keliga lertinggi seeara nasional. Namun, apabila diperbandingkan dalam konsumsi per kapila, maka
nasional yang lebih rendah pada tahun 2015, yakni di kisaran 4%±1% (yoy). Hal tersebut dikaitkan
12
I
If,") !AK.'RTA 2014, lAPO:V\N KEGJAT.\N TAHUN
2014
:JAN RE"CAN.\ KER' \
2015
.
l-'PORAN KEGIAHN TAHUN
2014
I
TPIO !A""RTA 2014, 2015 .
'lAN RENCANA KERJA
29
Bab 2. Perk.mbangan Inflasi Jakarla dan Prnsp.k K. D.pan
Boks I •Pemetaan Surplus Defisit Pangan
diatur oleh Kementerian Perhubungan, dan tarif angkutan dalam kota yang ditetapkan berdasarkan konsumsi daging yang menjadi sumber protein utama di Jakarta merupakan yang tertinggi. Sebagian konsumsi daging sapi, khususnya untuk kebutuhan hotel, restoran, dan industri
kesepakatan dengan organisasi angkutan darat (Organda), 5ementara itu, dampak tidak langsung ke inflasi inti dan volatile food diprakirakan sebesar 0,53%. Berdasarkan sebaran dampaknya, total
dapat dipenuhi dari sumber impor. Pemenuhan konsumsi daging sap; masih belum dapat
tambahan inflasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar 3%, sebagian besar ditransmisikan pada
sepenuhnya dilakukan dari sumber domestik, meskipun telah terdapat kerjasama dengan wilayah NTT, Sulawesi Selatan, dan Lampung yang memiliki surplus. Sementara itu,
bulan November 2014, Tabelll,3
untuk daging ayam, Jakarta mengalami 100% delisit terkait dengan ketentuan pelarangan pemotongan unggas di wilayah kota. Sebagian besar pasokan daging ayam Jakarta berasal
Tw IV-2014
dari wilayah Jawa Barat yang mencatatkan surplus terbesar.
Komponen IHK
........
Tabel B.1.1. Hasil Pemetaan Surplus-Defisit Pangan Regional 2013 (daJam Ton)
NAD
SUINOO Utara
.
Oagll\g SaPI
Prod
Kons
5/0
813314
787.Q8S
26825
3,41
10.253
10147
106
1,OS
2338.476
1241042
1.097.434
88,43
20555
1.633
18.922
1,158,73
156,36
23613
10.911
12.102
116,41
16350
21.926
1397558) (59,45)
Core
Vo/able Food IHK
11.413
13.677
"·""1
(I6,11)
52789
55.:m
5,43
24.212
22857
16335
35.832
0,00 0,04 0,02 O,OS
2,47 0,37 0,15 3,00
Peningkatan tekanan inflasi volatilefoodbersumberdari banjir pada awal tahun dan meningkatnya
1.962 (11 576)
(41)
permintaan beras serta keterbatasan pasokan cabai merah pada akhir tahun. Sebagai pengaruh banjir
(2.5SO)
151
pada Januari 2014, beberapa pasar di Jakarta Utara dan Jakarta Pusat tidak dapat beroperasi dan
1,415
6
L4D3839
547.£02
R.,
271.188
668.746
Jambl
3n622
317.500
55.122
17,36
4386
4,160
2.306.775
824646
1.482129
179,13
15.D06
7.097
7.909
'"
111,44
38.682
38.672
Bengkulu
622.831
339865
28295li
83,26
4222
1087
2.135
102,30
2 190
1.125
1065
OS
terganggunya distribusi bahan pangan ke Jakarta, yang sebagian besar didatangkan dari Jawa Barat,
lampung
Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pasokan beras di Pasar Induk Beras Cipinang sempat berkurang 44% pada
SUINIera Barat
Sumatera Selatan
8S6237
8.113
37194
..
0,93 0,07 0.03 1,04
Administered Prices
DagmgAyam
Ell
,
--_ -.
Estimasi Sebaran Dampak Kenaikan harga BBM Terhadap Inflasi
o
1.826.287
864.242.1
962,045
111,32
9,033
1.721
7.312
424,92
oUl.981
29.159
11.822
41
Bangka Behlung
13102
120.013
lI06.971l
(89,09j
2.191
SlS
1.656
309,53
7567
6146
121
11
Kepulauan Rlau
8",
222.144
(221283)
(99,61)
1.077
15.597 (14.519)
193,09)
6.741
28.390
{21649}
(76)
o
OKI Jakarta
6000
852526
l846.526) 199,30)
5.455
48.853 (4339S1
18aJ3)
Jawa Batat
1.46U54
4.221.855
3239499
76,73
17.185
81.804 (64,619)
(78,991
JawaTengah
6486.200
2.79L 76
3694.324
132.,32
61.141
32-059
29.082
90,71
542.113
340.437
201.681
9.019
41f5
4174
90,07
JawaTtmur
1.929160
3.395,045
4,534115
133,s5
110.162
110.oos
757
0,69
Bimlen
1.291.831
1180.867
110.970
',40
8.971
26.281 (11.3Of)
(65.84)
120 913
""
515.698
521.115
(11417)
(2.11)
570
7,50
28814
1.196.000
553,Q9S
642.905
116.24
""
7594
NlI$iI Tenggara Barat
14277
12.644
1.633
12,91
15.175
Nusa Tenggara Timur
471.713
611.562
(139849)
(22,65)
9.715
5<"
4.657
92,06
102
204
Kalimantan Barat
796.192
648,543
147.649
22,77
7.057
7708
(651)
{8,45)
43.329
18,855
Kalimantan Tengah
456089
287000
169089
58,92
4300
4.600
{3001
{6,52l
6.963
8178
Kalimantan 5elatan
1.056.132
351112
705,020
2OO,SO
9.769
11.559
(1.7901
(15,49)
46..503
17.055
353.130
431AOO
(83670)
(1913)
36'14
12313
(&619]
170,001
25..939
43,232
5,03
8.748
DI Yogyakarta
Kalimantan Timur SUlawesl Utara
338.338
2492S7
89.081
35,74
5538
5_273
165
84.644
(&$ 64)
(1001
651.838 247.757
404,081
163
133 090
n.301
55 789
n
15 124
10-7&4
4.34(]
40
174.000 l1L289
2.711
2
63.536
111
29.624
(50)
(2,53)
14.050
1.125
8,01
57.371
5.213
(102) ISO,o1) 24474
29 448
3475
288391
315014
109,25
3.449
L992
1.451
73,14
5065
3.985
2.1950407
248,04
13.792
8,341
"50
65,34
10,199
15016
SoIawesfTenggara
316.169
234..925
8Ll44
34,58
2.692
OS,
1733
lSO,71
77SO
2.493
5257
210,87
Gorontalo
295..912
10OUOO
191.712
183,98
1824
401
3423
!l53,62
2.358
2.244
114
5,08
SUlawesi Bam
1.6S7
45,32
131.151
121J154
91.19
3041
1.009
lon
201,58
5.313
3.656
63391
162.529
(98.638)
(60,69)
1.699
962
737
16,61
709
4411
(3702) (83,93)
MalukuUtara
n ....s
127 791
{55346}
(43 31j
256
(11.331
303
986
{583} (6911J
1.515
835
SO.819
113543
(92 n4J
53,43)
819
40.52
2.903
3331
(418)
j12,a5}
'.000
6!0
70.000 60.000
" , ..._ - - '12.000
50.000
1,000
40.000 30.000
800
J!I",.";,,r""''ooI;fr'"
8.000
9.000 6,000
7,000
6.000
21,10
251911
p,,,,,
18,000
3.000
0
IU;l?lIlIIIIUllllunUlllUll JIUUJlIUll;ll l)!lltlllUIIUI
24681012246810122468101224681012
-
2011 2012 Pasokan Beras PIBC (skala kanan) Harga Berns Ecelan
TonIMgu
100.000,--------------,1.800 _ Pasokan Cabai Merah (skala kanan) 90.000 _ Harga Cabai Merah Grosir 1.600 80,000 _ Harga Cabai Merah Eceran 1.400
15.000
10.000
14.216) 128,081
Maluku
'"
21.000
65,91
885.086
L080
R~g
TonIMgu
11.000
(J7.293} (40,001
603.465
1.D1l
RplKg
12000,-------------'24.000
172,66
3.080.493
1.840
inflasi pada Februari 2014 juga diperkirakan sebagai imbas dari banjir pada bulan sebelumnya.
(1 215) il4,361
SUlawesi Tengah
Papua Barat
minggu ketiga Januari 2014. Penurunan pasokan komoditas yang diiringi dengan peningkatan harga terlihat dari data di Pasar Induk Cipinang (Grafik II. 7). 5eperti halnya tahun 2013, relatif masih tingginya
129,SO
Su!awesi 5elatan
P61
mengalami gangguan distribusi. Banjir yang melanda Pantai Utara (Pantura) Jawa juga menyebabkan
2013 ~14 - Harga Beras Grosir
1,200
600
20.000 10.000
400
Db==========~200 24681012246810122468101224681012 HUilIUIU11!llllmU!U!'I!1 llll!lJllUnmllU1UllllllllJ11
~11
~12
~3
~14
51mber . Dewan I<elahanlw'I Pangan DKI Jaka1a
Grafik 11.9 Pasokan dan Harga Beras Jakarta
Grafik 11.10 Pasokan dan Harga Cabai Merah Jakarta
81,4f
2353 371.000 1368.647) (99,:m
sID : Nilai sllrplus-defisit komoditas "Kons : Nilai SID dibanding dengan nitai konsumsl komodilas Daerah dengan "Kons di alas 16% berarti nilai surplusnya lebih dari 2 bulan konsumsi per tahun sehingga berpotensi untuk n1err,'alurkan Sllrpillske daerah defisit. Daerah dengan "Kons di bawah -SO" berarti nilai defisitnya lebih dari 6 bulan konsumsi per tahun sehingga berpotensi membuka kerjasama dengan daerah surplus untuk memenuhl kebutuhannya dan meredam gejolak harga.
Meningkatnya permintaan masyarakat dan relatifterbatasnya pasokan bahan pangan mendorong peningkatan inflasi volatile food pada dua bulan terakhir tahun 2014. Gejolak harga pangan antara lain bersumber dari meningkatnya harga beras, terkait dengan menurunnya pasokan beras, di tengah meningkatnya permintaan masyarakat, Faktor anomali waca, yaitu kekeringan pada akhir
30
'. I D !A!(A,S.' 2014, I.\K oCAN KEGI'.~.'N TAHUN 2014 J.'.N RENeAN.' KfR'\ 2015
TriO I"KARTA 2014, L\PORAN :<'EGIATAN TAHUN 2014 D.\N RE~CANA KERiA 2015
11
Bcks 1- Pemelaan Surplus DerlSit Pangan
Bab 2- Perkembangan Innasi Jakarta dan Prospek Ke Depan
sedikit kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (3,56%; yay), didukung oleh kebijakan stabilisasi makroekonomi melalui penerapan kebijakan moneteryang eenderung ketat. Perkembangan
label B.1.1. Hasil Pemetaan Surplus-Defisit Pangan Regional (lanjutan)
intlasi inti yang eukup terkendali terse but berperan dalam menahan tingkat inflasi Jakarta tahun 2014 hingga tidak men em bus level double digit.
PrOVInSI
Oaglng Ayam
Beras
Pada tahun 2014, tingginya intlasi administered prices bersumber dari kenaikan harga BBM
fDKI Jakarta
bersubsidi, tarif tenaga listrik rumah tangga, bahan bakar rumah tangga (LPG 12 kg dan 3 kg). dan
Jawa Baral
6.862.639 4.058.485 2.804.154
tarif angkutan udara. Kenaikan TIL untuk kelompok rumah tangga (R-2 dan R-1) serta untuk golongan
Jawa Tengah
9.509,911
R-3 (>6600VA) mendorong tingginya sumbangan intlasi kelompok administered prices. Penyesuaian
0.1. Yogyakarta
TIL bertahap sepanjang lahun 2014 dilakukan unluk mengurangi subsidi dengan merujuk pada harga
0
530.010
861.539 18615391 100 001 2.791.876 6,718.035 344.433
185.577
JawaTImur
7.866.136 3.393.173 4.472.963
Santen
1.340.245 1206.892
133.353
69,09
0 (49.3691 4936:t, 27.788 138.975 [1 tU87)
240.63
7&192
66.261
53.88
8.981
4.801
4.160
131.82 100.707
84.890
15.817
11.05
9.695
11.931
28.909 (9214)
keekonomiannya. Hal ini menyebabkan adanya penyesuaian harga barang dan jasa di Jakarta, baik yang lermasuk dalam kelompok volatile food maupun kelompok inti (sewa dan konlrak rumah, serta jasa-jasa). Inflasi komodilas bahan bakar rumah langga, yang terutama disumbang oleh kenaikan harga LPG, juga menjadi sumber peningkalan inflasi kelompok administered prices. Kenaikan harga LPG yang kemudian dikoreksi lurun pada awallahun 2014, tidak direspons dengan eepat oleh agen/ penyalur. Terdapat rigidilas penurunan harga LPG di Jakarta, lerkait dengan kelangkaan di sejumlah agen penjualan dan perminlaan konsumen yang tinggi pada periode awallahun 2014. Semenlara itu, kenaikan tarif angkulan udara terjadi karena adanya penyesuaian fuel surcharge dan larif batas
Adapun prognosis konsumsi ketiga bahan pangan strategis lersebut pada tahun 2014 didasarkan pada estimasi pertumbuhan penduduk OKI Jakarta sebesar 1,1 % (yoy)3. Oari hasil prognosis terlihat bahwa kemampuan wilayah Provinsi OKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten untuk mencukup kebutuhan beras dan daging ayam dapat dilakukan dengan dukungan kerjasama perdagangan. Sementara itu, untuk komoditas daging sapi, ketiga wilayah tersebul masih mengaiami delisit dan dapal secara koleklil bekerja sama dengan wilayah lain.
alas. TabellJ.Z Estimasi Dampak Kenaikan Harga 8BM Bersubsidi (Premium dan SOlar)masing-maisng Rp2.000,-/l Terhadap lnflasi
Dampak Kenalkan Harga B8M BersubSldl Oampak Iangsung - Bensin - Solar Oampak t1dak langsung ke tarif angkutan ') • Angkutan ASDP - Angkutan Antar Kata · Angkutan Dalam Kota • Angkutan Laut -TarifKA • TanfTaksl Dampak tidak langsung ke komodltas lalnnya H) -Core • VoIallle Food Total dampak ke Inflas; IHK
•
.... ,
Inflasi (%)
3,66 0,04
30,n 36,36
0,00 0,97 3,66 0,01 0,17 0,11
0,00 10,00 33,30 0,00 6,19
65,62 12,55
0,57 1,21
'.
2,06
Sumbanga n (%)
Secara umum, sebagian besar komodilas pangan stralegis Jakarta telah dipasok dari wilayah Banlen dan Jawa Barat yang berdekalan, sehingga biaya distribusi relalil lebih rendah. Khusus unluk komoditas daging sapi, cabai, dan bawang merah, pasokan perlu diadakan dari sejumiah daerah yang menjadi sentra produksi ulama, meskipun dengan biaya distribusi yang cukup tinggi.
1,14 1,13 0,01 1,33 0,00 0,10 1,22 0,00 0,01 0,00 0,53 0,37 0,15 3,00
••
Tabet B.1.2,
Pasokan Komoditas Pangan Strategis Jakarta
. ...
Beras
Dagrng sapr OaglOg ayam ras Cabal Bawang merah
.) Dampak Tarif Anglwtan cukup oplimis dan hanya mempertimbangkan kenaikan Biaya Pokok Transponasi akibat reocana kenaikan harga 88M bersubsidi di th 2014 sebesar Ap 2.000,-IL dan adak memperlimbangkan kenaikan biaya pokok Iainnya yg belum dilransmisikan di tahun 2013. Apabila biaya2 tsb diperhitungkan maka kenaikan lam angkutan antar kota menjadi 3O,SOO'. sehinggadampak ke infIasi menjadi 3,91·. ") Da~ tidak Iangsung bel'dasatbn estYnasi dengan dala lerkirj, yg mana eIastisitas 10% kenaiKan harga 88M bersubsldi akan menambah tekanan inflasi inti sekilar 0.17". dan VF sekilar 0,36%.
.
.
"
Daerah Pemasok
861,539 Pasokan ke PIBC (Sumber. Karawang. Clrebon. 8andung. Demak, Solo, Tegal, Kedlrl, Lumajang, Surabaya) 49,369 Pasokan ke Dharma Jaya (Sumber. Bolabek/Banlen, Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timuf, Lampung, BalifNusa Tenggara) 85,539 Pasokan ke RPU (Sumber. Jawa Baral) 31,435 Pasokan ke Kramal Jati (Sumber. Bandung, Cipanas, Lembang, Brebes, Yogyakarta) 27,808 Pasokan ke Kramat Jatl (Sumber Bogar, Cipanas, Sukabuml. Bandung, Lembang. Brebes)
SUmber; Dewan Ketahanan Pangan Provinsi OK! Jakarta
Kelerangan: Bobot SBH 2012 (BPS)
Kenaikan harga BBM yang ditetapkan pada 18 November 2014 memberikan tekanan intlasi pada kelompok administered prices yang signifikan pada akhir lahun 2014. Hal ini sebagai akibal
3
Sumber : Dewan Ketahanan Pangan diolah.
dari adanya dampak lanjulan, lerulama dari penyesuaian tarif angkutan yang berpengaruh ke biaya transportas; barang dan jasa. Kenaikan larif angkulan dalam kota di Jakarta meneapai 33%, lertinggi seeara nasional. Berdasarkan estimasi, dampak tidak langsung dari kenaikan harga BBM bersubsidi ke biaya lransportasi meneapai 1,33%, terulama berasal dari penyesuaian larif angkutan anlarkola yang
10
TPI D iAKARTA 2014,
I LAPO:\..\N
~EGIA-AN TA>-{UN 201.f :'IAN Rf~CANA KER;.s. :)15 ••••••••••.•••••••
TPID iAKARTA 2 14, L\PO
31
Bab 2· Perk,mbangan Innosi Jakarta dan Prosp,k K, D,pan
Boks 1-Pemelaan Surplus Defisit Pan&an
sebesar 44,4%. Namun. dampak tidak langsung yang ditimbulkan lebih besar pada tahun 2014, akibat melonjaknya ekspektasi masyarakat sehubungan dengan sejumlah penerapan kebijakan energi pada
TabeI8.1.3. Potensi Kerjasama Perdagangan Bahan Pangan Strategis Antar Daerah
tahun 2014 maupun yang akan dilaksanakan pada tahun 2015.
Komodltas
..
Daging Sapi Provinsi
Daging Ayam
Maluku
Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Banten, OKI Jakarta, lampung, Jawa Barat Bengkulu, Babel, Banten Sumatera Barat
Kep, Riau
Papua
Sumatera Barat
Sumatera Barat
2.S
NAD
2,0
SulawesI Selatan
Riau
Gorontalo
Maluku Utara
Sumatera Utara
Kep_ Riau
Jawa Barat
OKI Jakarta
Papua Barat
Papua
Rlau
Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NIT
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, NT!! Kalimantan Barat
Sumatera Barat
Kep. Riau
Maluku
lampung
Riau
%,mtm 3,S~-----~~-~-----~ _ Jakarta Kenaikan B6M Kenaikan 3,0 & lebaran
, I
NTT
1.5
Nasional
8BM
lebaran
lebaran
14
Banpr
1,0 •
8
0,5
6
0,0 ~04."""':\oJ..-~~"";'~,.....JiJ.,....:.1oJ,..,...:Jl,;l..."';;......j (O.S)
Jawa Barat, Jawa Tengah
2013
2014
4
2
ol-
2 4 6 8 10122 4 6 810122 4 6 B 10122 4 6 81012 2011 2012 2013 2014
OKI Jakarta, Papua
-
12
10
(1.01+....--~---~---~--~ Maluku Utara
%ytd 18,.:---------2005 18 -2008
_ _-
~
Beras Provinsi
=:=:;:::=l
Jan Feb Mar Apr Mel Juo Jul Ags Sep Ok! Nov Des 5lmber BPS, dIoIah
Sumbef BPS, doah
Sumatera Selatan Babel
SulawesI Selatan
Kalimantan Selatan
Grafik 11.5 Dinamika Inflasi Bulanan Jakarta
NTT
NTB
Bali Kalimantan Selatan
Grafik
11.6 Tren Inflasi Jakarta Pasca Kenaikan
Maluku Kalimantan Barat
Kalimantan Timur
Sulawesi Tenggara
Kalimantan Tlmur Kalimantan Tengah Maluku Utara
Sumber: Pokjanas TPiD
Berdasarkan disagregasi Inllasi, tekanan inllasi sepanjang tahun 2014 terutama bersumber dari inllasi kelompok administered prices dan volatile foods. Inllasi kelompok administered prices di Jakarta tereatat paling tinggi sebesar 17,49% (yoy), disusul dengan inllasi kelompok volatile food sebesar 12,88% (yoy). Kenaikan harga BBM bersubsidi mendorong peningkatan inllasi yang signifikan, baik
Terkait dengan komoditas daging sapi, terdapat potensi bagi DKI Jakarta untuk memperluas kerjasama dengan Jawa tengah dan sejumlah wilayah di Sumatera. Biaya distribusi komoditas pangan dari Sumatera ke Jakarta berpotensi lebih rendah dengan optimalisasi terminal Agribisnis yang akan dibangun di Lampung. Ke depan, upaya menekan biaya logistik antara lain dengan menggunakan transportasi laut (short sea shipping) untuk pengiriman komoditas pangan dari Sumatera dan transportasi kereta untuk pengiriman bahan pangan dari Jawa perlu terus didorong dan dijajaki. Selain itu, kajian lebih mendalam perlu dilakukan untuk memetakan efisiensi kerjasama antardaerah dengan menimbang antara lain konektivitas (biaya logistik), timing kebutuhan, kualitas dan kesinambungan. Pemetaan surplus - delisit selanjutnya perlu dilengkapi dengan pemetaan mata rantai pasok, konektivitas dan infrastruktur, serta kendala dalam distribusi yang berpotensi meningkatkan biaya logistik. Selain aspek yang telah disebutkan, program kerja sarna antar daerah pada umumnya merupakan program jangka menengah-panjang terkait dengan masalah institusi yang mencakup hukum dan kelembagaan. Meskipun telah ada aspek hukum dari perdagangan antardaerah yang diatur pemerintah, dalam realisasinya masih mung kin terdapat kendala. Untuk itu,perlu adanya kesinambungan komitmen yang kuat dari segenap Pimpinan Daerah.
dari dampak seeara langsung maupun tidak langsung (second round effect), melalui transmisi biaya distribusi barang dan jasa. Sementara itu, inllasi volatile food hingga Agustus 2014 relatif terkendali dan menunjukkan tren yang menurun. Namun, pada periode selanjutnya, inllasi volatile food terus melaju eepat hingga akhir tahun, dipieu oleh gejolak harga beras dan eabai merah karena turunnya pasokan. Oi sisi lain, inflasi inti tereatat sebesar 5,11% (yoy) pada tahun laporan, hanya mengalami
%,yoy
14.,-:....:.-------------12
10
_IHK
_
lnflasi IHK
-Core
-
-
Adm Price
-
Makanan
20
8
IS
6
10
o ~~':""7-:-:-7"::'O";"'':''"7~.,_,'_:.....,..''':'""'::_:7.J.j
2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 B 10 12 2013
2014
Grafik 1I.7lnflasi Makanan vs Non Makanan Jakarta
TriO
J';~\.:T.\
2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2012 2013 2014 Keterangan: liolah mengglllakan pendekatan Slil kelompok) SiAOOer: BPS, (jo/ah
Sumber :BPS, dlOlah
I
Grafik 11.8 Disagregasi Inflasi Jakarta
2014,
L'.PO:\AN KECIATAN T'cUN
2014
D,N RENCANA KER!;
2015
.
Volatile Foods
-NonMakaI'laJl
2012
32
%,yoy
25.,----------------~
L,POAAN KEGIATAN TAHUN
2014
TriO JAKARTA 2014, DW RENCANA KERIA 2015
9
Boks 1. Pemelaan Surplus Defisit Pangan
Bab 2-Perkembangan Inflasi Jakarta dan Prospek Ke Depan
%,yoy 10,------------------, 9
-
Jakarta
-
%.mlm
3,0.--------------------, • Rata-rata 5Tahun .2014
Nasional
2,5
8
=="I",u",s-Deffsit 2013
2,0
..
7 1.5
6
1.0
5 4
0.5
3j......---~~-_---_---.-I 2 4 6 6 1012 2 4 6 8 1012 2 4 6 B 10 12 2 4 6 8 1012 2011 2012 2013 2014
0.0
Jan Feb Mar Apr Mel Jun JuU Ags Sep Ok! Nov Des
Sl.n'bef BPS, diolah
Sl.ITber BPS, iioIah
•
16 ke 248 Oke 16
Grafik 11.3 Perkembangan Inflasi Tahunan Jakarta
Graftk 11.4 Tren Inflasi BulananJakarta 2014 vs Historis •
·SOkeO
•
·99.6ke-SO
~Z.Il05
CoronIa'"
No data
••
dari tahun-tahun sebelumnya. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi beneana banjir terlihat belum cukup efektif dalam mengatasi gangguan distribusi, khususnya bahan pangan pada saat
DIU'.... tll l!II.'U
M;ll"k" vu.~
$u
(SS3"1&)
(&46 S16)
HTTd~n ~h
a!i623'
TO\.OlO
IJIl7.l>Soa/
IBl.51OJ
Sumber: Pokjanas TPID
terjadinya banjir. Dengan intensitas dampak banjir yang eenderung meningkat, upaya pengendalian
Grafik B.1.1.
banjir di Jakarta tidak lagl dapat dilakukan oleh Pemerintah Jakarta saja. Pemerintah Jakarta perlu
Peta Potensi Kerja Sama antar Daerah Komoditas Beras
menggandeng pemerintah di daerah-daerah penyangga Ibu Kota untuk melakukan koordinasi langkahlangkah antisipasi menghadapi beneana banjir.
........................ .. .......... Tab.III.1 Perkembangan Inflasi Jakarta 2002 - 2014 (% mtm)
Data Sur lus-Defisft 2013
.
.e
•
16ke11."iB7
•
Oke 16
•
-SO keO
•
·93.1 ke
P~P'li
~o
No daI
{.UII
Maluku
--
lJ 1901
Barat
PiJpua
737
J(a~manla..
Ba.al
U.manta.. T........
M~luku UU.;!
(6511
116191
I_I
-.sul.:l.... P
14'1
t,,<>ronuJo
J.4H
S<.I"'-'sj8.>r:lt
'On
Sulewaoni SeI.1tan
S.4SO
Sul..-T...........
I73J
~
45\1
Sumber: Pokjanas TPID
Grafik B.1.2.
Penaikanharga BBM bersubsidi pada November 2014 merupakan salah satu kebijakan dari
Peta PQtensi Kerja Sarna antar Oaerah Komoditas Oaging Sapi
rangkaian kebijakan reformasi subsidi energi yang dilakukan pemerintah sepanjang tahun 2014 yang memberikan dampak eukup signifikan bagi perkembangan inflasl. Dengan adanya kebijakan ini tekanan inflasi di Jakarta melonjak jelang akhir tahun 2014. Dampak langsung dari kenaikan harga BBM pada tahun 2014 terhadap komoditas bensin sebesar 30,8%, lebih rendah daripada tahun 2013
8
I
TPiO J"K\RT.', 2014, LIP0't,N KEG1.C~N T'.HUN
2014 D'N
RE"C~N.' K-RI'
2015
..
LAPORAJ' KEGIATAN TIHUN
TPI DJAKARTA 2014 , 2014 JAN RENCAN.\ KER;A 2015
33
Bab 2 - Perkembangan lnflasi Jakarta dan Prospek Ke Depan
Boks 1. Pemetaan Surplus Defisit Pangan
Seperti halnya pada tahun 2013, dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap inflasi IHK nasional tahun 2014 tidak setinggi episode kenaikan harga BBM pada Maret 200S, Oktober 2005 dan Mei 2008 yang meneapai double digit. Hal ini terkait dengan berbagai upaya yang ditempuh TPI di Data Surplus·Defisit 2013
..
pusat maupun TPIO daerah dalam mengendalikan dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM. Berbagai upaya yang dilakukan antara lain menjaga ketersediaan pasokan dan kelanearan distribusi pangan termasuk pasokan bahan bakar, serta menjaga kenaikan tarif angkutan antarkota dan dalamkotapada batas yang wajar. Sementara itu, tekanan inflasi inti tahun 2014 eukup terkendali, di tengah kenaikan biaya input (cost push). Inflasi inti sedikit lebih rendah, yaitu dari 4,98% pada tahun 2013 menjadi 4,93% (yoy)
pada tahun 2014. Turunnya inflasi inti ditopang oleh moderatnya tekanan, baik dari sisi eksternal maupun domestik. Berlanjutnya tren penurunan harga komoditas global, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, menahan laju tekanan inflasi dari sisi eksternal. Dari sisi domestik, relatif terjaganya
"'.....,
III ~161
....
1.1_
(1.Ull
0'"
.."
um
"'"
,,~
(2.S501
.AO
.n
""
'"
(lOll
""", ..... hI.luku
55.1"
':'16...
2441t
'146441
'""""
!11.l91)
" ""0 ,U.Z,OI
'.m
...
llUI....11
K~rr""l
M~lllt
t.
I
IIU5)
!
I~l
Oke 16
inflasi didorong oleh terjaganya ekspektasi inflasi, dan tidak ditransmisikannya seeara penuh kenaikan
·50keO ·l00ke-SO
biaya-biaya dimaksud terhadap harga-harga di tingkat konsumen.
No data
~---
Bila mencermati dinamika triwulannya, tekanan inflasi inti terutama terjadi pada triwulan I
l4 '461
dan triwulan IV 2014. Pada triwulan I inflasi inti berada di atas rata-rata historisnya akibat transmisi pelemahan nilai tukar rupiah pada semester 112013 ke harga jual, yang mulai dilakukan oleh pelaku
Sumber: Pokjanas TPID
usaha, setelah sebelumnya sempat ditunda. Dampak dari depresiasi rupiah pada tahun 2013 yang baru
Grafik 6.1.3. Peta Potensi Kerja Sarna antar Daerah Komoditas Daging Ayam
distransmisikan ke harga jual pada tahun 2014 tereermin dari kenaikan inflasi beberapa komoditas seperti otomotif, elektronik, dan komoditas lain yang memiliki kandungan impor eukup besar, pada periode awal tahun. Pada periode selanjutnya, tekanan inflasi inti menurun, seiring dengan terjaganya ekspektasi inflasi, tekanan permintaan domestik relatif masih normal (moderat) dan minimalnya tekanan eksternal. Menjelang akhir tahun 2014 tekanan inflasi inti meningkat. Sumber tekanan inflasi inti terutama berasal dari meningkatnya biaya-biaya (cost push), yang didorong oleh penyesuaian harga BBM bersubsidi November 2014.
11.2. Perkembangan Inflasi Jakarta Tahun 2014 Sebagaimana dengan inflasi nasional, inflasi Jakarta tahun 2014 dapat terjaga pada level single
digit, meski lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya maupun dibandingkan dengan inflasi nasional tahun 2014. Inflasi Jakarta tereatat sebesar 8,9S% (yoy), meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 8,0% (yoy). Oalam empat tahun terakhir (keeuali tahun 2013), inflasi Jakarta eenderung lebih tinggi dari inflasi nasional. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh posisi Jakarta sebagai daerah defisit pangan dan relatif kuatnya permintaan masyarakat urban, khususnya kelas menengah. Pada tahun 2014, inflasi 6 bulanan (mtm) di Jakarta eenderung di atas rata-rata lima tahun terakhir pada periode awal dan a.khir tahun. Pada periode awal tahun terdapat gangguan banjir yang berdampak pada kelanearan distribusi, sementara pad a akhir tahun terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi dan gejolak harga pangan. Dalam dua tahun terakhir, intensitas dampak inflasi akibat banjir di Jakarta mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena daerah-daerah penyangga pasokan Jakarta seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten, pada saat yang sama mengalami banjir yang lebih parah
34
,PIO
IAI(UT,.
2J14,
.
I LAPORAN I(EGIA-AN TAHUN 2,)14 D\N RE!'.CAN.\ KtR. \ 2015
,
.
LAPORAN KEGIAnN T. HUN
:01;
TPIO !A'
7
Bab 2. P,rkembangan Inflasi Jakarta dan Prosp,k Ke Depan
Boks 2· Dampak Kenaikan Upah linimum Terbadap Infl"i
sejumlah kebijakan pemerintah terkait harga tariftenaga Iistrik (TIL) dan bahan bakar rumah tangga (BBRT) mewarnai tekanan inflasi pada kelompok administered prices. Tekanan inflasi pada bahan bakar rumah tangga bersumber dari kebijakan pemerintah menaikkan harga LPG 12 kg sebanyak dua kali
BOKS 2
(Januari dan September). Kebijakan tersebut mendorong sebagian masyarakat beralih mengonsumsi
DAMPAK KENAIKAN UPAH MINIMUM TERHADAP INFLASI
LPG 3 kg, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga LPG 3 kg. Selain menaikkan harga LPG, pemerintahjuga menaikkan tariftenaga listrik (TIL) yang merupakan bagian dari roadmap subsidi energi listrik. Pada tanggal1 Mei 2014 kenaikan TIL pada pelanggan nonsubsidi rumah tangga besar (di atas 6.600VA/golongan R-3) sebesar rata-rata 10% diberlakukan. TIL rumah tangga kembali disesuaikan pada tanggallJuli 2014. Penyesuaian TIL rumah tangga dikenakan secara lebih luas, yaitu kelompok
Dengan karakteristik perekonomian yang dimiliki Jakarta, laktor sumber daya manusia
R-2 (daya 3.500 - 5.500 VA) sebesar rata-rata 5,7% setiap dua bulan, kelompok R-1 (daya 2.200 VA) sebesar rata-rata 10,43% setiap dua bulan dan kelompok R-3 (daya 1.300 VA) dengan kenaikan rata-
(SDM) merupakan hal yang utama, baik saat ini maupun pada masa mendatang. Salah satu
rata sebesar 11,36% setiap dua bulan.
isu sentral terkait dengan hal tersebut adalah masalah kenaikan upah minimum provinsi (UMP), yang berpotensi menurunkan daya saing perekonomian Jakarta. Kenaikan upah
Inflasi kelompok administered prices kemudian melonjak di pengujung tahun 2014, didorong
minimum memberikan dampak terhadap kenaikan upah pekerja secara umum di Jakarta,
oleh kenaikan harga BBM bersubsidi. Lonjakan inflasi tidak hanya didorong oleh kenaikan harga BBM
yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kenaikan harga barang dan jasa (elek "sundulan")'. Selanjutnya, akan te~adi hubungan kausalitas, yaitu kenaikan harga barang
bersubsidi saja, tetapijuga oleh dampak lanjutan yang ditimbulkannya, terutama terhadap penyesuaian tarif angkutan (antarkota maupun dalam kota). Bensin dan solar secara total menyumbang inflasi sebesar 1,09%, sementara dampak lanjutannya kepada tarif angkutan menyumbang inflasi sebesar 0,66%. Kebijakan peningkatan harga BBM bersubsidi pada November 2014 menjadi puncak serangkaian kebijakan pemerintah di bidang reformasi subsidi energi tahun 2014, yang mendorong kenaikan hargaharga lainnya, baik bersifat langsung maupun lanjutan (second round effect).
dan jasa tersebut dijadikan sebagai laktor yang mendasari tuntutan kenaikan UMP. Hal ini dikenal dengan wage-price spiral effect, yang berpengaruh pada daya saing khususnya dalam rangka menarik investasi maupun persaingan di pasar ekspor. Terkait dengan upah, dalam tiga tahun terakhir terlihat adanya peningkatan upah minimum yang signilikan di Jakarta. Kenaikan UMP Jakarta ditetapkan sebesar Rp 2,441 ,000 pada tahun 2014 atau mencapai 11 %, jauh lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan
Perhatian pengendalian inflasi terkait kebijakan BBM bersubsidi terutama ditujukan pada dampak lanjutan yang ditimbulkannya. Secara umum, transmisi dampak lanjutan kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap inflasi terjadi melalui dua jalur, yaitu jalur peningkatan tariftransportasi dan jalur ekspektasi
Rp
%
tercatat sebagai inflasi kelompok administered prices, maupun angkutan barang, yang ditransmisikan
2.5
melalui jalur cost-push ke inflasi kelompok volatilejood dan inti. Kenaikan BBM juga mendorong inflasi
2,0
melalui jalur ekspektasi, yang berpengaruh pada tingkat permintaan terhadap barang-barang maupun
1.5
jasa. Meningkatnya ekspektasi inflasi sebelum dilakukan kenaikan harga BBM menyebabkan sebagian
1.0
masyarakat melakukan konsumsi yang lebih besar dari biasanya. Oi sisi pelaku usaha, ekspektasi inflasi
,..
~n /
0.5
mendorong penyesuaian harga sebelum ditetapkannya kenaikan harga BBM. Ketidakpastian besaran dampak !anjutan dari kenaikan harga BBM turut memengaruhi ekspektasi inflasi pelaku usaha.
cdst-push ;
: Ekspektasi Inflasi
t
Transmisi Dampak lanjutan Kenaikan Harga B8M Bersubsidi
I
25 20
60
so 40
15
30
10
20 10 0
5
•
lUI
lUI
\Ji"
llG1l~
IU nUl til; tlr.!l lst."!I U"i.ro ';&\;c
Kelerangan: Kenaikan UMSP 2015 belum dilel
4
TriD j.\KA.,T.\ 201 Ie
r
_2012 .2013
30
Grafik B.2.1
Grafik B.2.2
Perkembangan UMP dan KHLJakarta
Kenaikan Upah Minimum Sektoral {UMSP)
Jalur ekspektasi
Diagram 11.2.
6
t:: ~
3S.,-------------~
20072008200920102011 2012 2013 2014 2015 UMl>,'l(H1. ~1 M 61.': ~l (RpJ ift!liO UWil lJlU&l
f" ~~;i; ~~;~~~~~;;i· r·~ ~
-~
%
120 110 100 90 80 70
3.0
inflasi. Penyesuaian tarif transportasi terjadi baik untuk angkutan orang (transportasi umum), yang
.
LAP,J~\N ~.EGIA-.:\N T..\.HUN ~JI'" D\N RfNCA~U. KfR..\ 2015 ••••••••••••••• ~.
Kenaikan upah minimum di Jakarta merupakan salah satu fsktar yang mendorong peningkatan upah non UMP lebih tinggi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.Hallni selain menyebabkan semakin melebarnya disparitas upah, juga berpengaruh pada penlngkatan inflasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek).
TrlD JAKARTA 2014, U.PORAN KECIATAN TAHUN 2014 D,\N RENCANA KER:A 2015
35
Boks 2- Dampak Kenaikan Upah Minimum Terhadap Innasi
Bab 2- Perkembangan Innasi Jakarta dan Prospek Ke Depan
Pada triwulan III 2014, pergerakan inflasi volatile food berada dalam tren yang menu run. tahun 2013 (44%). Kenaikan UMP Jakarta tahun 2013 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kenaikan UMP daiam periode tahun 2002-2012 yang hanya berkisar
Melimpahnya pasokan pasca-Lebaran, terutama kelompok bumbu, sayuran, dan telur ayam
±10%. Kenaikan UMP turut berdampak pada kenaikan upah minimum sektoral (UMSP),
triwuJan III 2014 juga didorong oleh rendahnya harga CPO yang memicu rendahnya harga minyak
yang secara rata-rata mengalami kenaikan 5-17% dari angka UMP. Kenaikan UMSP tertinggi pada tahun 2013 terjadi pada kelompok industri logam, elektronik dan mesin, termasuk otomoti! sebesar 17%, disusul dengan kelompok bangunan dan pekerjaan umum sebesar 15%. Sedangkan kenaikan di kelompok ritel, pariwisata, makanan dan minuman relati! moderat.
goreng di pasaran.lnflasl volatile foodterendah pada triwulan 1112014 terjadi pada bulan September,
Kenaikan upah minimum yang tinggi di Jakarta in; secara tidak langsung memengaruhi hasil survei upah yang dilakukan JETRO (Japan External Trade Organization). Sesuai survei tersebut, pada tahun 2013, besaran upah minimum di Indonesia tercatat sebagai yang terbesar ketiga di ASEAN dengan angka rata-rata US$226 per peke~a per bulan. Meskipun upah minimum tenaga kerja di Indonesia tergolong tinggi (poslsi nomor tiga tertinggi di ASEAN), besaran upah minimum yang berlaku di Indonesia itu ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia yang berada di urutan ke-5 di antara negara-negara ASEAN.
menyebabkan turunnya harga pada komoditas-komoditas tersebul. 5elain itu, turunnya tekanan inflasi
yang mencatat deflasi 0,22% (mtm). Peningkatan inflasi volatile food pada triwulan IV 2014 terutama diplcu oleh terbatasnya pasokan, khususnya beras akibat anomali cuaca. Kondisi cuaca yang sulit dlprediksi menyebabkan permasalahan pada masa tanam. Hal ini berdampak pada penurunan produksi dan produktivitas padi. Produksi padi nasional pada tahun 2014 diperkirakan turun sebesar 0,94%'. 5ementara itu, luas panenmenurun sebesar0,48% darl 13,8 juta Ha pada tahun 2013 menjadi 13,7 juta Ha pada tahun 2014. Produktivitas sektor pertanian juga menurun sekltar 0,5%, yakni dari 51,5% pada 2013 menjadi 51,2% pada 2014. Faktor kekeringan pada periode September hingga awal November 2014 merupakan salah satu faktor yang mendorong penurunan produksi beras.'
Posisi daya saing Jakarta merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan wilayah lain. Namun, terkait dengan ketenagakerjaan, Jakarta tidak menduduki peringkat teratas untuk aspek pendidikan tinggi dan pelatihan. Kualitas SDM yang baik dengan dukungan pendidikan tinggi dan pelatihan akan meningkatkan produktivitas. Selain itu, dari indeks daya saing tahun 2013 diketahui pula masih perlunya peningkatan kualitas SDM terutama dalam kecanggihan berusaha dan inovasi.
Indeks Daya Samg Wilayah Peringkat Skor (dari 33) (1-7) Kelompok Pilar Dasar " ••" "_ 1 7,o PilarMa.luoekonomi _ _1 7,0 Pilar Inlrastruktur _._ _ __.. 1 7,0 Pilar Kesehatan dan Perddikan Dasar _ 1 __ .7,0 Kclompok Pilar Efisiensi Pilar Pendil:ikan Ttnggi dan Pelatihan _ Pilar Efisiensi Pasar Barang,
Pasar uang. clan Pasar Tenaga Kerja _
Pilar UklJran Pasar _
P~arKesiapanTeknologi
%,mtm
IS,O,--------------------,
Factor driven
Efficiency driven
40 3S 30 2S 20
3,0
'S
0,0 tL~~.!,.,="""'~:.,
'0 5
9.0 6.0
........- ...
.......;;;.O!;:;;:=:;:;=~~
-3.0
_ __1 Jan Feb Mar Apr Mei Jun JuI Ags Sep Ok! Nov Des
-6.0+---~~~-,__~~_-~~~
Sumber: BPS, ~
Innovation driven
45,--------
Beras 2002 Beras2014
12,0
_ _
Grafik II.llnflasi Bulanan Beras Nasional
O~'+;.,...-~_.\f_.~~~~~~~ ·5
"0",20032004 "'6"'11~''''''''''2''''''''''"2'''' "'1O"'3""~'''''6''',~,,'''',''''', "","""""'1O'"'3-:'~1""6"'1""1-4.,..1, 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201220132014 $umber . BPS drllah
Grafik 11.2 Perkembangan Inflasi Beras Nasional
._.1 __.5,8 2
_ _
5,9
_.1 ._ 6.3 4 .4.0 1 .._
Kesiapan Kesehalan & Teknologi (-<'1--«---+,,*+-+.,,,.+1 Perxid'lkan
Dasar
Peran Tim Pengendalian Inflasi, baik di level pusat maupun daerah, dalam koordinasi pengendalian inflasi antarinstitusi di!okuskan pada upaya menjaga pasokan dan dlstribusi pangan. 5elain faktor pengendalian dari slsi suplai, yakni penurunan produksi dan produktivitas pangan, panjangnya mata
7.0
rantai dan belum meratanya sistem distribusi pangan, kebijakan pemerintah terkait pangan juga Kelompok Pilar Kecanggihan Berusaha dan Inovasl Pilar Kecanggihan Berusaha dan lnovasi
4 ..4
.3.8 _.3.8
menjadi perhatian dalam pembahasan koordinasi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan ErlSiensi Pasar DKI Jakarta
Innovation Driven
I
pemerintah. Kebijakan reformasi subsidi di bidang energi oleh pemerintah mendorong naiknya harga-harga
SUmb8r: Global CompetitiYeness 201
komoditas energi. Kebijakan terse but mendorong inflasi odministered prices meningkat dari 16,65% Grafik B.2.3 Indeks Daya Saing Jakarta
(yay) pada tahun 2013 menjadi 17,57% (yay) pada tahun 2014. 5ampai dengan triwulan III 2014,
2
36
I
TPID I.\KART.\ 2014, . lAPOIt\N KEGIATAN T.'.HUN 2014 .:'AN RENCAN" KERIA 2J15 •• , ••••••••••••••
Menurut BPS, proc!uksi padi berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) 112014 sebesar 70,6 juta ton, menurun dad Angka tetap (ATAP) 2013 sebesar 71 ,2 juta ton. Meski demikian, jumlah lahan pertanlan yang mengalami kekeringan sebesar 129.000 heklar dan yang mengalami gagal panen (puso) sekitar 9.000 heklar di 2014, masih relatif keel! dibandingkan dengan totallahan perlanian sekltar 4 juta hektar.
TPI D IAKARTA 2014 , lAPORAI': KEGIATAN TAHUN 2014 DAN RENCAN.\ KERIA 2015
5
Sok, 2. D.mpak Kenaikan Upall Minimum Terhad.p Innasi
Bah 2. Perkembangan Inflasi Jakarta dan Prospek Ie Depan
Mehmpah Pasokan DN untuk beberapa KomodJtas
Costpush i···· _......
Upaya Re!OImasl Slruktural Fiskat dl bldang Subsldl Energl
~I
.. ·
T
STUD' L1TERATUR Secara umum, sebagian besar ekonom berpandangan bahwa kenaikan upah memengaruhi tekanan inflasi. Oalam teori ekonomi ketenagakerjaan, meningkatnya tekanan permintaan tenaga kerja akan mendorong perusahaan (firm) untuk memberikan penawaran pendapatan yang lebih tinggi. Pekerja juga memiliki nilai tawar yang lebih tinggi apabila informasi asimetri relatif minimum. Tekanan inflasi sebagai akibat dari kenaikan upah yang semakin besardan tidak terkontrollagi (saling mengejar) pada akhirnya akan mengakibatkan
Cost push
, ,,
...•
Cost push -------------_. __ ._---_
terjadinya wage-price spiral effect (Layard. dkk 1994).
Inflasi 2014 Melambat dan Kembah terkendah di single digIts
DUKUNGAN KEBIJAKAN "Kc:.b""ija-cka-'c:B:-"-c''''"Jnc:don-.s'''"'.---------, 1. Penyesuaian 81 Rale dan koridor suku bunga unluk mengendalikan dampak tidak langsung kenaikan BBM terhadap ekspektasi intlasi. 2. Pengelolaan nila; lukar dalam rangka meminimalkan rlsiko imported inflation. 3. Kebijakan makroprudensial unluk mengelola permlntaan DN. 4. Komunikasi kebijakan dalam rangka mengelola ekspeklasi in!1asi masyarakat.
,---------------, ,.
Koordinasi Pengendalian Inflasi dengan Pemerintah (Pusat & Daerah) dalam
TPIITPID
Kebijakan Pemerlntah (Tk. Pusa! & Daerah) 1. Mengendalikan kenaikan lari! angkulan dan menghimbau Pemda mengendalikan lari! angkufan dalam kola 2. Memoorikan kompensasi berupa Banluan Langsung Sementara (BLSMj dan karlu perlindungan sosial
~-_.
- - - - - - - .. Daflllak Tidak Langsung Diagram 11.1. Inflasi Nasional Tahun 2014 dan Faktor-faktor yang Memengaruhi
Tekanan inflasi dari sisi volatile food yang cukup signifikan baru terjadi pada triwulan IV 2014. setelah relatif terkendali sampai dengan triwulan III 2014. Inflasi volatile food tercatat 12,88% (yay). lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 12,45%. Pada triwulan I 2014 tekan inllasi volatile food relatif rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, meski sempat meningkat pada Januari 2014 akibat bencana alam dan banjir yang mengganggu distribusi pangan. Rendahnya inllasi triwulan I 2014, terutama didorong oleh rendahnya harga daging ayam ras karena tingginya pasokan. Merespons hal tersebut. Kementerian Perdagangan mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam rangka melindungi peternak ayam ras dari kerugian sekaligus sebagai upaya stabilisasi harga daging ayam. Suplai anak ayam berumur sehari (day old chick/DOC) dipangkas sebesar 20% dan impor grand parents stock (GP5) juga dibatasi. Setelah harga daging ayam stabil pada kisaran harga indikatif (Oktober
2014), besaran pemotongan DOC tidak dipatok lagi, dan diserahkan kepada pertimbangan peternak. Inflasi volatile faod pada triwulan II 2014 secara umum relatif rendah, disebabkan oleh dellasi yang terjadi pada April dan Mei, meski bulan Juni mencatat inflasi cukup tinggi sebesar 1,06% (mtm). Meningkatnya permintaan masyarakat menjelang bulan Ramadhan menjadi faktor pemicu relatif tingginya inflasi Juni 2014. Meskipun permintaan meningkat. kenaikan harga pangan masih relatif terkendali. Hal itu tercermin dari inflasi volatile food Juni 2014 yang masih lebih rendah dari rata - rata historis selama lima tahun terakhir.
4
I
TriO J'.MRT;. ~ 114, L\PG 1..N KEG:A":".\N TAHU~ 2,)14 :).\N RENCAl''-.
K:r:.· -\ 2~15
.
Pandangan yang lain adalah kenaikan upah berpotensi memicu peningkatan inflasi. sebagaimana teori cost-push yang mengaitkannya dengan faktor biaya produksi (Humphrey 1998). Pada intinya, kenaikan biaya produksi akibat peningkatan upah akan diteruskan (pass through) ke kenaikan harga barang dan jasa. yang selanjutnya berdampak pada inflasi. Meski demikian, dalam teori ekonomi neoklasik dengan kompetisi sempurna (perfect competition), upah tidak mempunyai dampak terhadap harga sehingga tldak memengaruhi inflasi. Harga barang sepenuhnya dipengaruhi oleh interaksi faktor permintaan dan penawaran. Oalam realitanya, upah merupakan komponen utama dari biaya produksi barang dan jasa dalam aktivitas perekonomian. Besarnya pangsa komponen upah bervariasi antarsektor tergantung dari beberapa laktor, di antaranya skala ekonomi dan tingkat kemajuan dari masing-masing industri. Industri dengan skala ekonomi yang relatif besar mampu melakukan efisiensi dan mendorong peningkatan produktivitas. Komponen upah menjadi salah satu hal yang diefisiensikan dengan dukungan teknologi. Hal ini berdampak pada peningkatan produktivitas yang dibutuhkan untuk mempertahankan skala ekonomi dan margin keuntungan perusahaan. Oi sisi lain. industri dengan skala ekonomi yang lebih rendah relatif lebih terkendala dalam mengoptimalkan teknologi terkait dengan besarnya beban investasi yang harus ditanggung. Kondisi pasar ketenagake~aan juga turut berpengaruh dalam pembentukan komponen upah. Pasar tenaga kerja yang ketat (tingkat pengangguran rendah) cenderung akan mendorong kenaikan upah. Ketatnya pasar tenaga kerja dapat disebabkan kondisi demografi dan jumlah tenaga kerja. maupun sebagai pengaruh dari ketidaksesuaian (mis-match) antara lapangan kerja dan keahlian pekerja. Semakin berkembangnya tingkat kemajuan suatu industri akan membutuhkan tenaga kerja dengan tingkat keahlian yang relatif lebih tinggi. Terbatasnya tenaga kerja dengan keahlian yang spesifik juga dapat memengaruhi tingkat upah untuk bldang keahlian atau sektor tertentu. Oijelaskan oleh Hess dan Schweitzer (2000), kenaikan upah tidak memberikan tekanan infiasi apabila produktivitas pekerja meningkat. Selain itu, kenaikan upah juga tidak berdampak pada inflasi jika menyebabkan terjadinya penurunan margin keuntungan perusahaan, sebagai akibat ketidak-mampuan perusahaan mentransmisikan peningkatan biaya produksi ke kenaikan harga barang dan jasa yang dihasilkan. Sebagian besar Iiteratur tidak mengonfirmasi dampak yang signifikan dari kenaikan atau pertumbuhan tingkat upah terhadap inflasi. Meski terdapat pula sejumlah studi yang menemukan hal sebaliknya, yaitu kenaikan upah justru didorong oleh peningkatan inflasi (Mehra 1991, Hess dan Schweitzer 2000).
TriO JAKARTA 2014, LAfOitAN KEGIATAN TAHUt' 2014 DAN RENCANA KEIlI, 2015
37
Boks 2 • Dampak Kenaikan Upah Minimum Terhadap Inflasi
Oalam sludi kasus Indonesia yang dilakukan oleh Prasmuko, dkk (2008), dilemukan pula indikasi kausalitas anlara upah dan inflasi. Pada periode penelitian sebelum krisis ekonomi lahun 1998, in/lasi lidak signi/ikan dipengaruhi oleh upah. Sebaliknya terdapat kausalitas satu arah, yaitu in/lasi memengaruhi upah pekerja. Sementara itu, pada periode pascakrisis tahun 1998, terjadi kausalilas dua arah anlara in/iasi dan upah. Oampak kenaikan upah lerhadap peningkalan in/lasi terjadi secara gradual dan memerlukan waktu penyesuaian. Selanjutnya peningkatan inflasi lersebut direspons dengan kenaikan upah, baik melalui kebijakan pemerinlah berupa kenaikan upah minimum maupun melalui proses negosiasi atas tuntutan kenaikan upah. Terkait dengan upah minimum yang bertujuan unluk menjaga daya beli dan kesejahteraan pekerja (minimum safety net), pada sebagian kasus di negara berkembang, penyesuaian upah minimum nominal secara berkala diiakukan untuk mengompensasi erosi dari upah riil yang diterima pekerja setelah memperhitungkan kenaikan harga-harga barang dan jasa. Penyesuaian upah minimum umumnya dilakukan dengan merujuk pada tingkat in/lasi pada periode sebelumnya (Mazumdar 1989). Selain berdampak pada level harga (inflasi), implemenlasi upah minimum juga memberikan pengaruh pada tingkat pengangguran dan distribusi pendapatan. Studi terdahulu secara konsisten mengon/irmasi bahwa upah minimum berdampak pada distribusi pendapatan yang cenderung menguntungkan pekerja berpendapatan rendah (Herr dkk 2009). Hal tersebut turut berpengaruh terhadap pengurangan tingkat kemiskinan, meski terdapat indikasi efisiensi pada pasar tenaga kerja dalam jangka pendek (Leod dan Lustig 1996). Namun, pada kasus Brazii, upah minimum lerbukti berdampak pada kenaikan harga aan leOIn oerpengarun Ke gOlongan menengan oawan (Lemos 2004). Ketidakmampuan perusahaan untuk meneruskan (pass through) biaya kenaikan ke konsumen menyebabkan peningkatan pengangguran, dengan adanya langkah e/isiensi yang berpengaruh pada golongan menengah bawah.
BAB 2
PERKEMBANGAN INFLASI JAKARTA DAN PROSPEK KE DEPAN 11.1. Perkembangan Inflasi Nasional 2014 Inflasi nasional pada tahun 2014 tetap terkendali pada "single digit", di tengah kenaikan tekanan administered prices dan volatile food jeiang akhir tahun. Inflasi tahun 2014 tercatat sebesar 8,36% (yoy), sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 8,38% dan berada di atas target inflasi tahun 2014 (4,5%±1%). Dalam 10 bulan pertama tahun 2014, tekanan inflasi terkendali dan terus menurun menuju pada lintasan sasaran inflasi.lmplementasi kebijakan reformasi energi oleh pemerintah melalui penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada November 2014 menjadi faktor utama pemicu meningkatnya tekanan inflasi. 5elain itu, gejolak harga pangan, yang disebabkan oleh kenaikan harga beras dan cabai, semakin memperkuat tekanan harga dan kemudian membawa inflasi keseluruhan tahun 2014 berada di atas sasaran yang ditetapkan. Meski demikian, realisasi inflasi tahun 2014 masih
HASIL UJI EMPIRIS Pengujian dilakukan tidak hanya terhadap OKI Jakarta, letap juga dilakukan lerhadap kawasan Jawa (lidak termasuk Jakarta) sebagai pembanding. Pangsa sektor industri manu/aklur cukup besar baik di Jakarta maupun kawasan Jawa, sehingga sensitivitas dari dampak kenaikan upah ke in/lasi juga diprediksi relatif selara. Hasil uji empiris menunjukkan korelasi yang signifikan antara kenaikan upah minimum dan in/lasi baik di Jakarta maupun di Jawa. Kenaikan 1% upah minimum akan mendorong kenaikan IHK sebesar 0,6%. Adapun dampak dari kenaikan upah minimum pada peningkatan IHK untuk kawasan Jawa secara keseluruhan sedikit lebih keell. Hal ini sejalan dengan perlumbuhan upah di wiiayah Jakarta yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kenaikan upah minimum di Jawa. Selain itu, kenaikan upah minimum juga cenderung diikuti (e/ek imbas) dengan peningkatan upah hingga level tertentu di alas upah minimum. E/ek imbas dari kenaikan upah minimum ini di Jakarta relatif iebih besar dibandingkan dengan wiiayah lain di Jawa.
lebih rendah dari tahun lalu. Terkendalinya inflasi tahun 2014 terse but didukung oleh perkembangan inflasi inti yang tetap terjaga sejalan dengan langkah stabilisasi makroekonomi melalui pen era pan kebijakan moneter ketal. Terjaganya inflasi tahun 2014 pada level single digit juga tidak terlepas dari dukungan koordinasi pengendalian inflasi yang semakin baik antara Bank Indonesia dan pemerintah, serta komitmen Bank Indonesia yang kuat dalam mengelola ekspektasi inflasi dan menjaga stabilitas niiai tukar (Diagram 11.1).
Pada sejumlah variabel lain yang diuji, terkon/irmasi adanya perbedaan dampak di wilayah Jakarta dan Jawa secara keseluruhan. Peningkatan produktivitas, yang diukur
38
TPI D i·'KARTA 2014,
.
I L\POR 'N KEGIATAN T.'HUN 2014 JAN RE'.CANA KER"
cOl'
,
.
lAPOKAN KEGIATAN TA:"UN 2014 O.IN
TPiD JAKARTA 2014, KERIA 2015
RE~CANA
3
Bab I ' Pendah,luan
Boks 2. Dampak Kenaikan Upah Minimum Terhadap Inflasi
Selain itu, intensitas koordinasi baik internal (dalam wilayah) maupun lintas wilayah akan ditingkatkan dengan mengangkat masalah inflasijangka pendek maupun struktural dan rekomendasinya. Oengan demikian upaya mencapai inflasi Jakarta yang terkendali dan menurun dari waktu ke waktu dapat berjalan lebih efektif. Laporan ini merangkum berbagai program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh TPIO Jakarta dalam rangka pengendalian inflasi sepanjang tahun 2014 dan rencana kerja tahun 2015. Berbagai informasi yang disajikan diharapkan dapat menjadi referensi bagi stakehalderterkait untuk mendukung penguatan peran dan penajaman fokus kegiatan TPIO Jakarta ke depan. Pemaparan terbagi atas lima bab, yakni (I) Bab Pendahuiuan; (II) Bab Perkembangan Inflasi Jakarta dan Prospek ke Oepan; (III) Bab Evaluasi Kegiatan tahun 2014; (IV) Bab Program Kerjatahun 2015; dan dua Boks terkait kajian yang relevan dengan pengendalian inflasi di Jakarta, yakni Pemetaan Surplus Oelisit Pangan serta Oampak
berdasarkan output dibagi dengan jumlah peke~a, berkorelasi negatil dengan inllasi di Jakarta. Setiap kenaikan 1% produktivitas, yang utamanya di seldor non tradable, akan menurunkan IHK sekitar 0,2%. Di wilayah Jawa secara keseluruhan, peningkatan produktivitas justru mendorong peningkatan IHK. Peningkatan produktivitas di Jawa, yang umumnya terdapat di sektor industri manulaktur (tradable), didukung dengan pengoptimalan teknologi yang berorientasi mendukung ekspor. Hal ini cenderung akan mendorong peningkatan inllasi yang lebih tinggi merujuk pada elek Balassa-Samuelson. 5 Temuan ini mengindikasikan bahwa dampak peningkatan upah minimum pada inllasi Jakarta cenderung tidak dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas. Tuntutan pekerja lebih terkait pada kenaikan harga barang dan jasa atau inllasi periode sebelumnya atau sejalan dengan hasil studi terdahulu yang mengindikasikan lebih dominannya pengaruh inllasi pada kenaikan upah.
Kenaikan Upah Minimum terhadap Inflasi di Jakarta.
Tabel B.2.l. Hasil Uji Empiris Dampak kenaikan UMP terhadap Inflasi
--
JAKARTA Faktor Infiasl
0,64
Upah Mimmum Produktivitas Belanja APBD Trade Openess Populasi
12,18'" -5,35'"
,0.17 '0,11 '0,05 0,18
Dependent Variabel : IHK JAWA
'4,92'"
-3,95·" 6,BO·"
Tw IV-2014 Koefisien
I-stat
Upah MInimum ProduktMlas
0,51 0,24
10,88'"
Belania APeD
0,08
3,70'" 3.12'"
Trade Openess Populasi
0,01 0,5
1,21 2,97'"'
Faktor Inflasi
Keterangan: Level Signifikansl···. 1%; ",
5·~.
" 10%
Kenaikan UMP cenderung sejalan dengan peningkatan laju inllasi dalam enam tahun terakhir. Namun, pada periode tahun 2005 - 200B, inllasi Jakarta yang meningkat signilikan cenderung lebih dipengaruhi oleh laktor selain upah minimum.' Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, maka terdapat pula indikasi adanya korelasi antara kenaikan upah minimum dan menurunnya kinerja perekonomian dalam lima tahun terakhir (Gralik B.2.4), Hal ini ditengarai sebagai pengaruh dari lebih tingginya pertumbuhan kenaikan upah minimum pada periode tersebut. Sementara itu, pada periode tahun 2005 - 2009, pertumbuhan kenaikan upah minimum relatil moderat meski terjadi 2 kali episode kenaikan harga BBM. Secara keseluruhan dalam kurun waldu 10 tahun terakhir, belum terlihat dampak negatil yang signilikan dari kenaikan upah minimum pada perekonomian Jakarta. Namun, apabila tren pertumbuhan upah minimum yang relatil tinggi terus berlanjut ke depan, maka terdapat potensi penurunan daya saing lebih lanjut yang dapat berpengaruh signilikan pada kinerja perekonomian. 5
6
2
I
TrID J.\K.\RTA 2114, L\F.'~'N KEGIA~.\N '[;HUN
2014 'hN REr-;CAN, K:R',\ 2015
.
Hipotesa dari Balassa-Samuelson mengasumsikan bahwa negara atau wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara atau wilayah lain, terutama dengan dorongan dad ekspor (traded goods), berpotensi mengalami inflasi yang lebih tinggi. Selain tergantung dari Jevel produktivitas tradedvs non-traded goods, kondisi pasar tenaga kerja (rigiditas dan mobifitas tenaga kerja) dan struktur capital marnet juga turul berpengaruh Lonjakan Inflasi Jakarta tahun 2005 dan 2008 disebabkan oleh adanya shock kenaikan harga 88M yang signifikan.
TPIO IA'-\RTA 2014, LAF01AN KEGIATAN TAHUN 2014 D\N RENCANA KEr.;,; 2015
39
Bilks 2. Dampak Kenaikan Upah Minimum Terhadap Inflasi
Ribu Rp
% 0,2 0,2 0,1
./:
0,1 0,1 0,1 0,1
~ I r'
0,0 0,0
Raslo
%
3.000
1,2
50
2.500
1.0
40
2.000
0,8
1.500
0,6
1.000
0,4
500
0,2
r'\ V I
I
"•
:;
--
I
I
""" I
30 20
BAB 1
'0
•
(10) (20)
PENDAHULUAN
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201220132014
20052006 2007 2008 2009 2010 2011 201220132014
_ Inflasi IHK (skala kanan) gPoRB (skala kanan) -gUMP
~
/1\
_
Proti:tMtas 8eIdor TiadabIe
-
gUMP (skala kanan)
~
-
Se!dor Non Tradable
gProOJk1iYi1as
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jakarta berperan strategis dalam mengoordinasikan Grafik B.2.4 Perkembangan PDRB, Inflasi IHK, dan Rasia Produktivitas
Grafik B.2.5 Perkembangan UMP, Intlasi IHK, dan Rasia Produktivitas Sektor Tradable
dan mengomunikasikan kebijakan pengendalian harga Iintas instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peneapaian tingkat inflasi yang rendah dan stabil, yangsejalan dengan target inflasi nasional, diharapkan mampu mengoptimalkan daya beli masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, sehingga mendukung
Pertumbuhan upah minimum di Jakarta eenderung mengikuti laju kenaikan rasio produktivitas sektor tradable (Gralik 8,2,5). Pada kasus Jakarta, terdapat indikasi adanya imbas elek kenaikan upah sektor tradable ke peningkatan upah sektor non tradable yang relatil memiliki produktivitas lebih tinggi. Hal ini diperkirakan sebagai salah satu laktor ditemukannya korelasi negatil antara produktivitas dan inllasi pada uji empirik di atas. Mesk; demikian, kenaikan upah eenderung lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan produktivitas seeara umum, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Laju pertumbuhan UMP yang lebih tajam dibandingkan dengan periode sebelumnya tersebut, diperkirakan juga menjadi sumber dari tekanan inllasi di Jakarta. Konsekuensi dari kenaikan upah minimum yang lebih didasari pada perkembangan produktivitas sektor tradable di Jakarta yang notabene adalah kota jasa, berpotensi memberikan dampak negatil ke sektor non-tradable. Hal ini terkait dengan potensi terjadinya pull-factor pada upah di sektor tradable ke non-tradable, yang dapat memberikan dampak lebih signifikan pada inllasi Jakarta. Dengan persaingan pasar tenaga kerja yang relatil ketat, khususnya untuk pekerja terampil, maka lenomena pull-factor dari upah tradable ke non-tradable akan semakin terasa. Dalam kaitan tersebut, muneul pula masalah terkait dengan produktivitas sektor non-tradable, yang tidak merata untuk setiap subsektor jasa. Produktivitas sektor jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan yang tertinggi, diikuti berikutnya oleh produktivitas di sektor bangunan. Sementara itu, produktiv~as sektor perdagangan, hotel dan restoran relatil lebih keell. Perbedaan produktivitas sektoral tersebut juga tereermin pada kenaikan upah minimum sektoral yang bervariasi di Jakarta, Pada tahun 2012, kenaikan upah minimum di subsektor jasa keuangan (perbankan), telekomunikasi dan bangunan menduduki peringkat teratas. Kenaikan upah minimum tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas pada ujungnya akan berpengaruh pada kinerja korporasi. Dengan melambatnya perekonomian di 2014 dan 2014, beban biaya produksi yang harus ditanggung perusahaan baik di sektor
pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Dalam upaya mengendalikan inflasi sepanjang tahun 2014, TPID Jakarta menghadapi berbagai tantangan, terutama banjir dan dampak dari kebijakan reformas; subsidi energi berupa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, maupun bahan bakar rumah tangga (LPG). Pengendalian inflasi pada semester awal 2014 dilokuskan pada masalah inflasi volatile taad, melalui upaya penyediaan keeukupan pasokan. Hal ini terkait dengan beneana banjir yang menimpa beberapa daerah pada awal tahun, yang menyebabkan terhambatnya distribusi pangan ke Jakarta. Sementara itu, pada semester II, kegiatan pengendalian harga lebih difokuskan pada pengendalian ekspektasi inflasi menjelang kenaikan harga BBM serta meredam dampak lanjutan setelah kenaikan harga BBM terhadap harga barang dan jasa lainnya. Selain itu, pada periode bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, BUMD Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam menjaga stabilitas harga daging melalui pengadaan daging untuk konsumen akhir. Beberapa permasalahan inflasi kerap disebabkan oleh faktor yang berulang setiap tahun. Upaya pengendalian harga yang umumnya dilakukan hanya mampu memeeahkan masalah dalam jangka pendek saja. Beberapa permasalahan inflasi, khususnya di sisi pangan strategis memerlukan penanganan yang lebih bersifat fundamental. Ke depan, program prioritas TPID Jakarta padatahun 201S akan difokuskan pada pelaksanaan program yang merujuk pada 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelanearan distribusi, dan komunikasi. Berbagai agenda 4K selanjutnya akan dirumuskan dalam bentuk arah pengendalian inflasi (peta jalan/road map). Penyusunan roadmap dimaksudkan agar program pengendalian inflasi DKI Jakarta dapat diselaraskan dengan arah dan target inflasi nasional, sekaligus mewadahi komitmen bersama guna kesinambungan pengendalian inflasi di Jakarta. Hal dimaksud menimbang bahwa koordinasi tersebut diharapkan tidak saja mampu merespons masalah jangka pendek, namun juga masalah inflasi yang bersifat fundamental, seperti melalui program kerjasama perdagangan antardaerah.
40
T !D
'A'(~RTA
2')14:
I ..AP0, N ~'.rG!.-\":""..N ~A'-1UN 2014 DAN r\.rt'
KE~:\
2015 •••••••••••••••••
TrIO JAKART.\ 2014, LAPOIUN KEGiATlN T"HUN 2014 DAN RENCA, A KER!A 2015
1
Boks 2 •D.mpak K"aikan Upah Minimum Toth.d.p Inflasi
~
t;J DAFTAR lSI Kata Pengantar Daftar lsi __.__
__ ..__
.. __
. ..
jj
iv
tradable maupun non tradable juga semakin meningkat. Kenaikan upah yang lebih tingg; dari peningkatan produktivitas akan berdampak pada penurunan daya saing Jakarta dalam mendorong ekspor dan investasi, baik di sektor manutaktur maupun jasa. Hal ini berpotensi mendorong perusahaan untuk melakukan elisiensi baik melalui pengurangan tenaga kerja maupun membatasi lowongan pekerjaan baru yang akan berdampak pada kenaikan jumlah pengangguran. Keputusan tersebut diambilterkait dengan semakin terkikisnya ketahanan pembiayaan korporasi. Meski demikian, lenomena ini cenderung terbatas, sebagai pengaruh dari rigiditas hukum ketenagakerjaan.
.
1
. .
3 3
Oari hasil regresi ditemukan indikasi relatil cukup produktilnya belanja Pemerintah Oaerah yang cenderung berkorelasi negatil dengan laju inllasi di Jakarta. Hal ini ditengarai sebagai pengaruh dari kebijakan alokasi 30% anggaran belanja modal yang secara rata-rata terealisasi sebesar 72% dalam tiga tahun terakhir. Pembangunan dan perbaikan inlrastruktur serta sistem transportasi diprediksi mampu berkontribusi pada penurunan inllasi di Jakarta. Oi sisi lain, peningkatan belanja APBO di wilayah Jawa secara keseluruhan (didominasi belanja pegawai, barang dan jasa) cenderung akan meningkatkan inllasi, meski dalam
11.2 Perkembangan Inflas; Jakarta Tahun 2014
.
7
level yang moderat.
11.3 Prospek dan Faktor Risiko Inflasi Jakarta Tahun 2015
..
12
Bab III Evaluasi Kegiatan TPID Jakarta Tahun 2014 __ __ 111.2 Perluasan Akses Informasl __ 111.3 Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Jakarta 2014 IliA Kajian Faktor Pendorong Inflasi __
..
15
Bab I Pendahuluan
Bab II Perkembangan Inflasi Jakarta dan Prospek ke Depan 11.1 Perkembangan Inflasi Nasional 2014 __
__
111.1 Kerjasama Perdagangan Antar Daerah
__
__
. .. .. ..
Bab IV Program Kerja TPID Jakarta Tahun 2015
15
17 20 24
Terkait dengan laktor keterbukaan perdagangan (trade openness), terdapat hubungan yang negatil dengan inliasi di Jakarta, sementara di wilayah Jawa secara keseluruhan terdapat hubungan yang positi!. Secara teori, semakin terbukanya perdagangan, akan mendorong pertumbuhan industri manufaktur (sektor tradable) dan selanjutnya berdampak pada kenaikan upah. Namun, kenaikan upah di Jakarta lebih didorong oleh kinerja konsumsi domestlk khususnya tekanan permintaan d; sektor jasa (nontradable) yang dominan di Jakarta. Terbatasnya pengaruh dari laktor keterbukaan perdagangan pada kinerja sektor tradable Jakarta dan peningkatan upah juga terkait dengan pangsa sektor industri yang semakin menurun, sejalan dengan relokasi ke wilayah lain di kawasan Jawa.
25
Boks 1 Pemetaan Surplus Deffsit Pangan
..
29
Boks 1 Dampak Kenaikan Upah Minimum Terhadap Inflasi
.
35
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Merujuk pad a hasil uji empiris, disimpulkan bahwa kenaikan upah minimum berpengaruh pada inllasi di Jakarta. Kenaikan upah minimum cenderung sejalan dengan peningkatan laju inliasi khususnya dalam enam tahun terakhir. Berdasarkan obervasi, laju kenaikan upah minimum juga cenderung lebih tinggi dari laju peningkatan produktivitas secara umum. Sementara itu, dampak dari kenaikan upah minimum pada penurunan kinerja perekonomian Jakarta dalam lima tahun terakhir, relatil terbatas. Sejalan dengan temuan tersebut, di bawah iniadalah sejumlah rekomendasi dari kajian : a.
iv
I
Tf'1I) J \K. ~-A 2014, L:J ~-,-\N (EGI~.TAN TA;-{UN ~014 D.\N R~r-.CANA
Km.:.\ 2015
•••••••••••• "0"
•••
Pentingnya menjaga stabilitas harga barang dan jasa secara umum, dan khususnya yang masuk dalam dattar KHL di Jakarta. Adapun kunci dalam menjaga stabilitas barang dan jasa, selain mengamankan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga makanan dan minuman pokok, juga dirasakan perlu adanya dukungan APBO dalam pemberian lasilitas pelayanan publik. Hal yang utama adalah penyediaan lasiiitas perumahan (rusunawa) dan sarana transportasi (mass rapid transport) bagi para pekerja.
TriD JAKARTA 2014, LWORAN KEG:ATAN TAnUN 2014 DAN RE"CANA KER!.' 2015
I
41
BDk,2 -Dampak K,,~kan Upah MiDimum Terhadap Innasi
b.
Perlunya dukungan pada upaya peningkatan produktivitas pekerja baik melalui skill upgrading maupun pemberian kesempatan mendapatkan pendidikan ke tingkal yang lebih tinggi. Pengembangan pusat riset dan inkubator program kewirausahawan berteknologi tinggi juga perlu mendapatkan dUkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ke depan, kunci dari penciptaan lapangan kerja berkualitas (produktivitas tinggi), baik di sektor jasa maupun industri manufaktur, adalah ketersediaan tenaga kerja yang menguasai Research and Development serta keahlian pada teknologi.
Buku Laporan Kegiatan TPID Tahun 2014 dan Reneana Kerja Tahun 2015 merupakan benluk akuntabilitas berbagai program kerja yang telah dilaksanakan oleh TPID Provinsi DKI Jakarta. Selain
c.
Terkait langsung penetapan upah minimum, perlu lebih diperhatikan proses perumusan upah minimum sektoral baik di sektor tradable maupun non tradable, dengan memperhatikan produktivitas sektoral yang berbeda satu dengan yang lain.
itu, laporan berfungsi sebagai referensi dalam pereneanaan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta pada masa mendalang.
Jakarta, Februari 2015 TIM KEBIJAKAN TPID JAKARTA
Franky Mangatas paniaitan! Ketua
TrID ',:
42
.
I i "PC"-.·.N KEG1AT"N T"';UN 2014 D.IN RFNCAN.. KERI.\ JOIS
, ••••••••••••••••
Daddy 2ulverdi Wakil Ketua I
TPI DJAKARTA 2014, ................. LApORAN ~EGIATAN TAHUN 2014 ClAN RENCANA KER.< 201S
iii
~ KATA PENGANTAR
DAFTAR PUSTAKA
Balassa, B. (1964). The Purchasing Power Parity Doctrine: A reappraisal. Journal of Political Economy,
72 (6). Tahun 2014 diwarnai dengan berbagai tantangan dalam mengendalikan inflasi Jakarta. Laju inflasi Jakarta meningkat, terjadi pada seluruh komponennya. Pada akhir tahun 2014, inflasi Jakarta mencapai 8,9S% (yoy), lebih tinggi daripada inflasi tahun sebelumnya (8,00%, yoy), bahkan juga inflasi nasional (8,36%, yoy). Tingginya kenaikan harga umum, terutama bersumber dari berbagai kebijakan pemerintah di sektor energi berupa penyesuaian harga BBM bersubsidi, tarif listrik, dan LPG. Kenaikan
Hess, G.D. dan M.E. Schweitzer (2000), "Does Wage Inflation Cause Price Inflation?", Federal Reserve Bank of Cleveland, Policy Discussion Papers, 1. Herr, H. dkk (2009), "The Theoretical Debate about Minimum Wages", Working Paper No.6, Global Labour University.
harga tersebut memberikan dampak signifikan pada peningkatan inflasi kelompok administered
Humphrey, T.M. (1998), "Historical Origin ofthe Cost-Push Fallacy," Federal Reserve Bank
prices. Sementara itu, dampak lanjutan kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar, dan kenaikan
of Richmond, Economic Quarterly, Vol. 84/3.
upah minimum mendorong naiknya laju inflasi inti. Di tengah berbagai kondisi tersebut, gejolak harga komoditas hortikultura, khususnya pada komoditas cabai merah, pada akhir tahun 2014 memberi tekanan pada inflasi volatile food, sehingga pada gilirannya turut andil pada menambah tingginya inflasi secara keseluruhan. Secara antarwaktu, perkembangan inflasi Jakarta juga dipengaruhi oleh faktor musiman seperti cuaca dan hari besar keagamaan. Pada awal tahun 2014, cukup derasnya curah hujan berdampak pada meluasnya genangan dan banjir di Jakarta sehingga mengganggu aliran distribusi beberapa komoditas, khususnya pangan. Selain itu, banjir juga terjadi di daerah penyangga, sehingga sempat
Layard, R. dkk (1994), The Unemployment Crisis, Oxford University Press. Lemos, S. (2004), "The Effect of the Minimum Wage on Prices in Brazil", IZA Discussion Paper No. 1071, University of Leicester dan IZA Bonn. Mazumdar, D. (1989), "Microeconomic Issues of Labor Markets in Developing Countries: Analysis and Policy Implications", EDI Seminar Paper No. 40, World Bank. Palmqvist, S. dan M. Jonsson (2004), "Do Higher Wages Cause Inflation?", Sveriges Riksbank Working Paper Series No. lS9.
menekan pasokan komoditas strategis di pasar utama Jakarta. Di tengah kendala terse but, secara umum inflasi pada paruh pertama 2014 cukup terjaga. Memasuki paruh kedua 2014, laju inflasi cenderung terakselerasi dan mencapai puncaknya pascapenyesuaian harga energi. Dalam kondisi tersebut, tekanan permintaan periode Lebaran relatif moderat sehingga mampu menahan akselerasi inflasi lebih lanjut. Berbagai langkah pengendalian inflasi telah ditempuh oleh TPID Jakarta dan ke depan perlu semakin diperkuat. Pad a paruh pertama 2014, langkah-Iangkah pengendalian harga difokuskan pada penyediaan kecukupan pasokan bahan pangan, sementara pada paruh kedua 2014, langkah kebijakan difokuskan pada mengendalikan dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Ke depan, tingginya tantangan pengendalian inflasi di Jakarta memerlukan penguatan koordinasi lebih lanjut. Tantangan struktural yang bersumber dari ketergantungan Jakarta yang cukup besar terhadap pasokan pangan maupun nonpangan dari daerah lain dan impor, perlu terus dimitigasi. Upaya menjaga keberlangsungan stok dan memastikan kehadiran TPID di pasar pada saat dibutuhkan menjadi krusial. Sehubungan itu, langkah pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta pada tahun 201S difokuskan pada implementasi langkah-Iangkah 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi), antara lain memperluas dan merealisasikan kerjasama perdagangan antardaerah dan mengoptimalkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS). Selain itu, merumuskan peta jalan (roadmap) Pengendalian Inflasi tahun 201S - 2017
ii
I
TrIO
1'K.\~T:."·114,
L\rO;:"\N :\.EGI \-.\N TAHyN 1014 :JAN RENCANA KER' ;.2015 •••••••••••••••••
L~PORAN
KEGIATAN
T.\~UN
TriO IAKARTA 2014, 2014 DAN RENCANA KERIA 2015
I
43
TPID JAKARTA LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2014 DAN RENCAN~ KERJA 2015
