g Indek :
LEMBAR DISPOSISI / CATATAN DINAS KOMUNlKASI, INFORMATlKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA
.~.:.:!2..........................
: ..
.
Kode
: .. ././It.:
.
:~~0·~f4k~7?~?:·II~?:..~I . . ~~ If / Ke'uuLRl + .:j :;/
Hal/lsi Ringkas
1l.--Vv.
I
Instruksi /Informasi .. t [~ AI.ttioro·
,
1L. cktD ~. L:: : ) f\fJ\In{lk·
.--....~
r J:.. 1::~1~ l.VE rr-t7 r-~~
r _
,0_
_______ )., .MAAn
T- v
v-
/"" -.-7.
~
I
. Dlleruskan I Kepada :
1. 8ekretaris
2. Kabid Media Massa C)
r _
~A
'-z:;;:"""0,..
~
Sesudah digunakan harap segera dikembalikan Kepada: * Coret yang tidak perlu
.
•. T1i;VV;i~l{f<.iii'.;;:k'fLl;;;:;~r . . . . . . . . . . . . J .1 .(.: ~ ..
Asa I
~~ I
...
. ·h)·F1cu:i~··~1i..·770····1·/~E)····{········~··············
Tgl./Nomor 8urat
,
~.!~1.!~.~= . :
Tanggal Masuk
C-
Perangkat Lunak
6. Kabid Infrasfruktur Perangkat Keras 7. Kabid POSTEL
~ J~_ '1L ~~ IT' .
PERINTAH
PROVINS~
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Jalan Prapatan NomoI' 52 Telepoll : 3847937, 3520752, 3848303, 3846121 34834586, 38176IG,3811356, 3847938, 3483246 Fac. 3847937, 3503623 Jakarta Pusat Kode Pas 10 110
Nomor Sifat Lampiran Hal
:41'1 /-01$'-
JD Maret 2012
: Pentlng
\
: Penyapian Data Informasi Yang dikecualikan
Kepada I Yth. Ka. Dinas Komunikasi Informatika Dan Kehumasan JI. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok G Lt.III Kota Administrasi Jakarta Pusat di Jakarta
Sehubungan dengah Informasi Kepala Seksi Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta tentang Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1971 tahun 2011 tentang Penyampaian Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka bersama ini saya sampaikan Penyampaian Daftar Infol'masi yang Dikecualikan SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, daftar terlampir Atas peerhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.
\(\-0
~. / l\
Y
OAFTAR INFORMASI YANG OIKECUAlIKAN OlllNGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
NO
TUGAS
FUNGSI
Melaksanakan urusan 1. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang meliputi penempatan tenaga kerja dan 2. transmigrasi, pelatihan dan produktivitas, hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja, 3. pengawasan ketenagakerjaan, hygiene perusahaan 4. dan kesehatan, keselamatan kerja, 5. kesejahteraan tenaga 6. kerja, tuna karya dan puma karya serta 7. urusan ketenagakerjaan. 8.
9.
10. 11. 12. 13.
14.
Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dinas tenaga kerja dan transmigrasi; Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan urusan ketenagakerjaan dan ketransmig rasian; Penyusunan perencanaan dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; Pendidikan dan pelatihan kerja; Pengembangan produktivitas; Penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja; Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengembangan kesejahteraan pekerja; Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengembangan pengupahan; Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengembangan hUbungan industrial; Fasilitasi dan penyelesaian hubungan industrial; Sertifikasi dan akreditasi pelatihan kerja; Penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja; Pembinaan, pengawasan dan pengembangan hygiene, kesehatan dan keselamatan kerja; Penyiapan, pembekalan, penempatan dan pemantauan
JENIS PERMINTAAN INFORMASI
JENIS INFORMASI YANG
BATAS WAKTU
PUBLIK
DIKECUALIKAN
PENGECUALIAN
RKA & Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 2. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 3. Pengembangan. Pemanfaatan Informasi Pelatihan Kerja . 4. Data dan Informasi Pasar Kerja (IPK) bulanan; 5. Peta ketersediaan dan penyerapan tenaga kerja; 6. Penyelenggaraan pameran bursa kerja swasta/job fair, Kantor PPTKIS dan izin operasional tenaga kerja sukarela luar negeri dan tenaga kerja sukarela Indonesia; 7. Jurusan Pelatihan yang disediakan oleh BLK 8. Pembinaan Produktivitas yang diberikan kepada pekerja 9. Jumlah, jenis lowongan kerja yang tersedia 10. Perlindungan kerja melalui Asuransi 11. Lokasi Transmigrasi yang akan ditempati oleh peminat transmigrasi 1.
11.
12. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11.
12. 13. 14.
15.
Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ). Laporan Keuangan Sebelum di Audit. Lembar Disposisi Surat Masuk dan Keluar; Perbal Surat Keputusan; Usulan Baperjab; Nota Dinas; Laporan Hasil Rapat; Hasil Uji Hiperkes Materi test seleksi peserta pelatihan WUB dan Magang Materi seleksi dan penilaian pemilihan perusahaan penghargaan Produktivitas Sidhakarya dan Paramakarya Hasil periksaan K3, Norma Ke~ngake~aan dan Lingkungan Laporan Hasil Pemeriksaan Perusahaan HI Hasil sidang mediasi sebelum dikeluarkan surat anjuran. Hasil Survey KHL sebelum ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Berita Acara dewan pengupahan dalam Proposal penetapan UMP/UMSP
Tdk Terbatas
DASAR HUKUM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan; Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; Undnag-undang RI Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerj/Serikat Buruh; Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undangundang RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian; Peraturan Pemerintah RI
transmigran; 15. Pelayanan, pembinaan dan pengendalian perizinan dan/atau rekomendasi ketenagakerjaan; 16. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi ketenagakerjaan; 17. Penegakan peraturan di perundang-undangan bidang ketenagakerjaan; 18. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 19. Pemberian dukungan teknis dan kepada masyarakat perangkat daerah; 20. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 119 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 74 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Produktivitas; Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penyiapan Tenaga Kerja; Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 115 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat
Pelatihan Kerja Pengembangan Industri; 18. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 116 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Kerja Daerah; 19. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 117 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las; 20. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 165 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
