JAYA RAYA'"
ID Indek:
LEMBA DISPOSISI/ CATATAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATlKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DK! JAKARTA Tanggal Masuk ;
A.?? f~
Hall lsi Ringkas
Tgl./Nomor Surat Asa I
.
Kode
.,g ~...~...qq.. .~
?:::.q..~!..: .
: 2.9...§..t?::: ~
·~~t:J:Xq£~0tt~~ .J.<.i 2.. . .ii.::i:iFiiJ[ ~'Pi~~1:ti?1.~::§::: ~I
V..
:...A.~ .....U!J..... ~...... :J).,.K.~.~~
Instruksi I Informasi :
Diteruskan I Kepada : 1. Sekretaris 2. Kabid Media Massa Kabid Informasi Publik 4. Kabid SIM 5. Kabid Infrastruktur Perangkat Lunak 6. Kabid Infrastruktur Perangkat Keras 7. Kabid POSTEL
Sesudah digunakan harap se era dikembalikan Kepada:
* Corel yang lidak perlu
.
.
LEMBAR DISPOSISII CATATAN 25-7-2011
ASISTEN PEMERINTAHAN fndek
DINAS KOMINFOMAS DKI JAKARTA .....................................................................
Tanggal Masuk :
.
Kode
.
. Laporan Panggilan Sidang Adjudikasi Non
Hal / isi Ringkas
.
TanggallNomor Sural
..... . : ~.?.!-I.lJl~ ~'O'1.l., P.9..•....15.9.4/::-.Q.7.9.,.3 : .r.~m.b.1J~@
····Li·~igasi··ke···::···2·····························
,
~
AsaI
DITUJUKAN KEPADA
DISPOSISI
I.
Biro Tala Pemerintahan
2.
Biro Hukum
2.
Tindak lanjut disposisi pimpinan
3.
Biro Organisasi dan Talalaksana
3
Untuk menjadi perhatian
4.
Biro Kepala Daerah Dan Kerjasama
4
Tindak lanjuti
LuarNegeri
5
Untuk diketahui
5.
Sekretarial DPRD
6
Segera koordinasikan
6.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7
Pendapat/pertimbangan/saran
7.
Dinas Pemadam Kebakaran dan
8
Prinsip Setuju
Penanggulangan Bencana
9
Dimonitor
9.
Perhatikan disposisi pimpinan
Dinas Komunikasi, Informatika dan
10
Diwakili
Kehumasan
II
Atur waktu
Badan Kepegawaian Daerah
12
File
10.
Badan Kesatuan Bangsa dan Polilik
II.
Badan Pendidikan dan Pelalihan
12.
Kota Administrasi
13.
kabupalen Administrasi
14.
Satpol PP
Petunjuk lain:
r
~l /"
IS ..
Sekretarial APPSI
16.
Kabid Pemerintahan Bappeda
. . . .
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOMUNIKASIINFORMATIKA DAN KEHUMASAN Jln. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok G Lt. XIII Telp. (021) 3814216,3823054,3823158,3823258, 3823449,3823457, Fax. (021)3848850
JAKARTA 10110
NOTA DINAS Nomor: !C194 /o79·"J
Kepada Yth Oari Tanggal Hal
Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta Kepala Oinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan ;Z2..Juli 2011 Laporan Panggilan Sidang Adjudikasi Non Litigasi Ke 2
Sehubungan dengan Surat Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 147/1VI KIP-RLS/2011 Tentang Panggilan Sidang Adjudikasi Non Litigasi ke 2 Terhadap Sengketa Informasi Nomor Register Sengketa 48111/KIP-PS/2011 Antara Herunarsono Sebagai Pemohon Terhadap Kepala Suku Oinas Oisdik Kota Madya Jakarta Timur atau Pimpinan Badan Publik di lingkungan Suku Oinas Oisdik Kota Madya Jakarta Timur pada Tanggal 19 Juli 2011 di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, perkenan saya laporkan hal sebagai berikut : 1. Sengketa informasi yang disengketakan adalah Sdr. Herunarsono mengajukan surat permohonan informasi Nomor 482/-1-922.1 kepada PPIO Provinsi OKI Jakarta tentang permintaan mengenai dugaan tindakan pidana korupsi di SON RSBI Rawangun 12 Pagi. Empat hal pokok mengenai dugaan tindak pidana korupsi sebagai berikut: a. Komite Sekolah SON RSBI Rawamangun 12 Pagi (SONP (KIP Rawamangun) melakukan pungutan uang dalam rangka penerimaan siswa baru. b. Kepala Sekolah mengetahui bahwa Bapak Sadiman selaku Kepala Bidang Kesra di Sekolah, meminjam uang kepada komite sekolah Rp 70 s.d Rp. 90 Juta. c.
Pembayaran honor Kelebihan Jam Mengajar kepada guru, Kepala Sekolah dan tenaga kependidikan lainnya tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 14/2005 Pasal 35 ayat (2) yang menetapkan bahwa beban kerja adalah sekurangkurangnya 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam 1 (satu) muka dalam 1 (satu) minggu.
d. Terdapat 5 (lima) guru yang sudah lebih dari 5 (lima) tahun belum dilakukan evaluasi. Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur KOKI nomor 1728 tahun 1986 tentang perpindahan jabatan pasal 4 ayat (1) yang menetapkan bahwa: perpindahan jabatan dan atau wilayah kerja dikarenakan secara teratur antara 3 (tiga) tahun sampai 5 (lima) tahun. 2. Pada sidang adjudikasi tersebut pihak Suku Oinas Oisdik Kota Madya Jakarta Timur tidak hadir. Sedangkan sidang ini merupakan sidang yang kedua. Pada Sidang Pertama Suku Oinas Oisdik Kota Madya Jakarta Timur juga tidak hadir. 3. Oari 4 (empat) pertanyaan yang diminta, sudah 3 (tiga) pertanyaan yang dijawab oleh Suku Oinas Oisdik Kota Madya Jakarta Timur, sedangkan satu pertanyaan pada point
1 huruf d belum diberikan dan hal ini menjadi informasi yang disengketakan.
4. Sidang adjudikasi ketiga akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2011 untuk membacakan hasil putusan sengketa informasi dan pihak Pemprov OKI Jakarta akan diminta pendapatnya apakah menerima atau menolak keputusan tersebut. 5. Saran staff: a. Untuk Pejabat yang akan menghadiri sidang adjudikasi berikutnya pada tanggal 28 Juli 2011, terdapat ketentuan dari Komisi Informasi Pusat bahwa Pejabat yang didelegasikan membawa surat tugas atau surat kuasa untuk dapat mengambil keputusan pada proses Sidang Adjudikasi Non Litigasi. b. Menurut SK Gubernur Nomor 579 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Ookumentasi (PPIO) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Ookumentasi Pembantu (PPIOP) bahwa PPIO pembantu di Oinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta adalah Sekretaris Oinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta, oleh karena itu Pejabat yang menghadiri dalam sidang adjudikasi pada tanggal 28 Juli 2011 adalah Sekretaris Oinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta. c. Terhadap informasi yang disengketakan bahwa pihak pemohon meminta Surat Keputusan Gubernur KOKI nomor 1728 tahun 1986 tentang perpindahan jabatan pasal 4 ayat (1) yang menetapkan bahwa: perpindahan jabatan dan atau wilayah kerja dikarenakan secara teratur antara 3 (tiga) tahun sampai 5 (lima) tahun, disarankan permintaan informasi ini dapat diberikan kepada pemohon. Oemikian dilaporkan untuk mendapat koreksi dan arahan lebih lanjut. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.
Jakarta,.2<Juli 2011 KEPALA OINAS KOMUN SI, INFORMATIKA OAN KEHUMASAN P OV. OKI JAKARTA
SUGIYANTA NIP.
Tembusan: 1. Gubernur Provinsi OKI Jakarta 2. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta 3. Asisten Pemerintahan Provinsi OKI Jakarta
19600705~1014
KOMISIINFORMASI PUSAT REPUBUK INDONESIA Nornor Larnpiran Prihal
:lJtl /VI/KIP- RLS/2011
Jakarta, 28 Juni 2011
Berkas Perrnohonan Panggilan Sidang Adjudikasi Non Litigasi ke 2
KepadaYth, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Atasan PPID Suku Dlnas Dlsdlk Kota Madya Jakarta Tlmur Di Tempat
I
I
Kornisi Informasi Pusat memanggil Saudara untuk rnenghadiri Sidang Adjudikasi Non Litigast ke 2 terkait sengketa informasi No. Register sengketa 48/II/KIP-PS/2011 antara : Herunarsono Sebagai Pemohon; Terhadap Kepala Suku Dinas Disdik Kota Madya Jakarta Tlmur Atau Pimplnan Badan Publik di Ungkunian Suku Dinas Disdlk Kota Madya ·Jakarta Tlmur Sebagai Termohon . Agar datang menghadiri Siqang Adjudikasi Non Litigasi ke 2 yang t~J(J~n untuk itu, -. . , yang diselenggaraka~ ...dL: _. t.
Ternpat
Hari/Tanggal Pukul Atara
: Kantor Pusat Kernenterian Kornunikasi Dan Informatika Ruang Serba Guna , Gedung utarna , lantai Dasar Jalan Medan Merdeka Barat ~,. 9 J a k art a : 19 Juli 2011 : 09.00 -12.00 WIB : Pernbuktian para pihak
Untuk inforrnasi Lebih lanjut, para pihak ~apat rnenghubungi : Duloh Suherman
: 085883'219815
Demikian surat panggilan Sidang Adjudikasi Non Litigasi ke 2 ini karni sarnpaikan, atas perhatian Bapak/lbu karni mengucapkan terirna kasih.
~~;'iil\,
'"
.
;';'(~"""'/::';:
• ,
.~
.
Republlk Indont¥a,
~:i':
'"
~.'~I~
"',r'\ " ,~.
..
\
' •.
. ~t· Komisi In.formas'l~~sat
r:t. , ';i 'f
-) .
I.
R'
\
,
\
.
'Il
I
',,:\,
'I.\r~·l
."
..
,~'__ ~nclf Terima.kas Kepada
: I,,'. •
Perihal '~
Jumlah
,
sekreta~aera~~~OVinSiD~'-~i::,a undanga~~djU~i"k.~ • ( . F!
: 1 Berkas
"
_':'
'.')"
,~\ ~"_.L
I
'-
J~kartaJ ..?:!..... Juni 201\1
J ~Jr~~
J~J:~ l" / uF _.~ ~ I~CA/JV\ <:L.~b· ..;
'~ 1· f; f,
,
,
.;
\2f.. .
r
~
'
"<
"¥ (':-
"
I
;~;
i
\ ; I,
;1
fr
I I
-'\.
/'"
I '
'r I:.,
i
jj
(
~Darl v.
:~~2.1s a'6
)
.. ORANGTUA MURID .•
SDN RSBI RAWAMANGUN 12 Pagi Perihal : Mendapatkan Informasi Tentangllndak Lanjut Surat Inspektorat Pemvrop OKI jakarta Nomor 482/-1-922.1 tanggal16 April 2010 tentang pennintaan pemeriksaan 4 (empat) hal mengenaf dugaan tfndak· pldana korupsl di SON RSBI Rawamangun U Pagi.
I·
i
'~.:
KepadaYth. Pejabat PPIO Olnas Pendldlkan PrOvinsi OKI Jakarta OiJakarta.
Dengan hoimat. Sehubungan dengan pennlntaan Inspektorat Pemprov OKI Jakarta kepada Bapak melalul surat nornor 482/-1-922.1 tanggal16 Aprfl2010 untuk melaltukan pemerfksaan terhadap·4 (empat) hal pokok mengenal dugaan tindak pldaria korupsl sebagal berlkut: 1. Komite Sekolah SON RSBI Rawamangun 12 Pag! (SDNP IKIP Rawamangun) melakukan pungutan uang dalam rangka pener1maan siswa baru. 2. Kepala Sekola.h mengetahul bahwa baPak Sadiman selaku Kepala Bidang Kesra dl sekolah, I . meminjam uang kepada komlte sekolat.nebesar Rp. 70 s.d. Rp. 90 juta. 3. Pembayaran honor Keleblhan Jam mengajar kepada ~ru, Kepala SekoIah dan tenaga kependidlkan Iainwia tidak sesual dengan Undang-Undang No. 14/2005 Pasal 35 ayat (l), yang menetapkan bahwa beban kerja adalah sekurang-klirangnya 24 Jam tatap muka dan sebanyakbanya!qlva 40 jam tatap muka dalam 1 (satu) mlnggu. 4. Terdapat 5 (lima) guru yang sudah leblh danS (lima) tahun yang belurn dilakukan evaluasi. Hal ini tidak sesual dengan Keputusan Gubemur KDKIJakarta nomor ln~ tahun 1986 tentang perpindahan jabatan pasal4 ayat (1) yaog menetapkanbahwa: Perpindaban jabatan dan atau wilayah kerja dilaksanakan secara teratur antara 3 (tfga) tahun ~mpal 5 (lima) tahun. .
.
maka dengan Inl kamllng!n Mendapatkan Infonnasl kepada Bapak. apakah Bapak telah melakukan pemeriksaan terhadap empat hal diatas, kaml mohon Bapak memberlkan jawaban kepada· kaml dengan memperhatikan, bilhwa pennl~taan pemeriksaan tersebut hamplr Satu tahun lamanya dan kenyataan yang ada dl SON RSBrRawamaOgun 12 Pagi tidak terllhat perubahan yang berartl, mlsalnya pungutan uang untuk Siswa baru mencapal Rp. 7 juta per slswa pada tahun ajaran 2010/2011 yang lalu, perlakuan intimidasi dan dislq-iminasl hingga saat I.nl. Mohon kiranya untuk semua jaWaba':! diatas dlsertai dengan bukti-bukti pendukung. Demlklanlah pennohonan kaml. Hormat kami,
1
~~1t·~··
. ~~~
.
lJIC14.1~ .. t"\C •
I
i
•
1-.
~RANGTUA
·t
MURID
SON RSBI RAWAMANGUN 12 PAGI "
1
Perihal : Keberatan tidak dijawabnya permlntaan karni mengenai inforrnasi tentang tindak lanjut Surat hispektorat Pernprov OKI Jakarta No. 482/-1-922.1 tanggal16 April 2010 Lampiran: llernbar Jakarta, 18 April 2011
Kepada Yth, Atasan PejabatPPIO Oina$ Pendldikan Provinsi OKI Jakarta Oi Jakarta
.1 I
I
f Oengan hormat, Sehubungan dengan tidak dijawabnya surat karni tertanggal 28 Matet 2011 yang telah diterima pada tanggal 29 Maret 2011 oleh pihak Uinas Pendidikan Propinsi tentang tindak lanjut surat Inspektorat Pemprov OKI Jakarta nornor 482/-1-922.1 tanggal 16 April·2010, maka dengan ini untuk kedua kalinya kaml memohon kepada bapak selaku atasan -Pejabat PPIO
Oinas
Pendldikan Pemprov OKI untuk mernberikan lnformasi terkait 4 hal yang terdapat di dalam surat Inspektorat Pemprov OKI tersebut; Dimana informasi tersebut dapat kami pergunakan untuk memperbaiki· dan menyelesaikan permasalahan SON RSBI Rawamangun 12 Pagl yang selama ini tidak kunjuilg selesai.
7
Demikian surat permohonan inlkami buat untuk menjadikan perhatlan bapak, mohon kiranya untuk semua jawaban tersebut di atas disertai dengan bukti-bukti pendukung•
...
Te
Hormatkami ?
~ ~tJiJ/JtI; V ~ukman Heru N
'.
M Richard
Arif
ortu 4B
ortu 4C
ortu4A
ortu.4C
08131504404
08129299913
08161968450
0811860695 :
~O#~:2..J<J4
~L" ~~L...2c\, '1<0~
·~$.~~tLO ---'---
--.-
.
.'1'
.,.
.!
Jakarta, 10 Juni 2011 Kepada yth, Ketua Komisi Informasi Pusat J1. Abdul Muis No.8 Jakarta Pusat Perihal : Permohonan Penyelesaian Sengketa informasi Dengan Hormat, i
I; I
I
Sehubungan dengan permintaan/permohbnan kami tentang informasi k<:pada PPIO Dinas Pendidikan Provinsi DIG Jakarta, melalui surat pertama diterima tanggal 29 Maret 2011 dan surat kedua kepada atasan PPIO Dinas Pendidikan Provinsi DKl Jakarta diterima tanggal 20 April 2011 (terlampir) yang hingga saat ini kami belum mendapat tanggapan atau jawaban dari pihak PPIO, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Melalui surat ini kami mohon kepada Ketua Komisi Informasi Pusat untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan undang-undang K1P No. 14 tahun2008. Demikian permohonan ini kami sampaikan, harapan kami Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) dapat segera dapat segera menindaklanjuti.
Hormat kami,
Ii;;
I
Herunarsono Orang Tua Murid Dari: Punoti Widiastuti (kelas 4BIB) TI. Ekor Kuning Raya NO'. 33 Rawamangun - Jakarta Timur
••
A.l.
KOMISIINFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA JI. Meruya Selatan No, l. Kembangan, Jakart,a Barat Tel: (021) 58900158 Faks (021) 58900159 Website': http://www.komisiinformasLgo.id Email:
[email protected]
/KIP/?-Oll
SUrat/formulir permohonan informasl Tanda buktl permohonan informasi Surat/forinulir pengajuan keberatan
v
Tanda bukti pengajuan keberatan Bukti Identitas. ASPORjSIM/AKTA (*lIngkari salah satu)
. FORMULIR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI A. IDENTITAS PEMOHON
Nama:
HE /l,(/NAk.50,A./O
A1amat:Jl.. EJ:.OIl/tCCll'TllJ9,/l.A yA J3 !
Kecamatan: Pc/{O ()vN~ Kota: d A It!. A II..TA orl"" VII... Proplnsl: OK-I ,7~ IOU_114 Kode Pas: /3 -Z.2.. 0 . Kewarganegaraart: • Agama: rf~I-\(1) /Nf)O.AJeSIA
c,1J
(Laki laki /Pli!Fli!ffll'ban/Bitda" Iltlkcm) • caret salah satu Tempat /Tanggal Lahirfq..J.;~kerjaan : 0 .2.v.6~
80
6 7.
.
Telepon (lingkari nomor yang paling mudah dihubungl) Rumah: Kantor: Tanda Bukti Identltas (lingkarl salah saW) (KTP) Olwakil1 oleh Nama:
---
(laid laid /Perempuan) Tempat /Tanggal Lahir
I
wl/l.,ASVJAJ#A
EmaH: p. {II} I;OLi4'~aksimili: Paspor .SIM Akta I mo. m/SIM/Paspor/Akta :09.5jO,l·.l3oL.f'3.0OJ..~ Alamat: Kecamatan : Proplnsl:
I
Pekerjaan:
...
B.l: Badan Publik Nama Badan Publik I
P/}1M peN9IfJI/(,.f.If'J PlloV-Old
I
)'0//.
'. I
Agama:
Fakslmili:
I
Unit Kerja . . ATASA#
Nama: ........_...__...__........."............... Jabatan : ...................._.._...._:_:__........
Kota: Kode Pas: Kewarganegaraan:
I
Email:
.\ AlamatJl.6 ... TOT SUO*.,GT U /<.A.V·~c -rei: P. 7,17-1 q.Jq.
PPI/).
B.2. Kronologi Permohonan Informasi Tanggal Jawaban Petugas Informasi Ta[lggal Permohonan Informasl
j.q._p»).,A.(i-T
I
tHP;n
Telepon (lingkari nomor yong poling mudah dihubungl) HP; Kantor: Rumah: • untuk lebih dan satu petpohon gunakan lembor tambahan B. MENGENAJ PERMOHONAN INFORMASI
Te
T
Tanggal Keberatan J. 0 A P,Ub ,:).Olf
Tanggal Jawabal1 Atasan Petugas Informasl Nama: ._..____._.......................__......__._.. Jabatan : ..___.._.._.__.............................
..
...
• tidak perlu dllst apablla data tldak pemah ter]adf B.~; Deskripsi Permasalahan (Jelaskan deng;m singkat sengketa anda) ' .- N - L.J{/ 2 I , - 9..l Z. .f B.~:l.lnfonnaslyangDiminta -rO.FPI-K {.,A~ vr D/t iLl' $vILICr T ::iNSl'CtLTO/L/t T. 1'1-- 0 0 OM' 0 ... r . 16L. Il:.AJlA;c.. ~~/O. P.,4JL.IJ>.H I~e-. LtUfCofl'&T;J /N;-/<'U'-<;" Te/L~t:?-I!>ur su,r)AH {>1(..,~lI:.vf£" lr C?(.€;.H
1.(6 pA /..~ piN 0(..$ "'epl'41~ H
v/<..i
./-'f,tIf. ..... f'1(
• Gunakan lembor tambahan pada tampiran 2 apabila t1dak cukup
• Gunakcin lembar tambahan pada tamplran 2 aDabila tldak cukup
\-
4.1. v 1.0
~
KOMISIINFORMASI PUSAT FORMULIR REGISTRASI KASUS No Register· 201NI/KI P-PS/2011 KEPADA YTH.
0
MPPI
1. Nama Pemohon :
@MPPII Heru Narsono
2. Nama Termohon : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 3. Informasi yang dimohon : 1. Tind"ak Lanjut dari surat inspektorat pemrov DKI No.428 tgl16 April 2010. apakah ke-4 instruksi tsb sdh dijalankan oleh Kepal? Dinas Pendidikan DKI Jakarta. 4. Alasan Permohonan Informasi: Untuk bahan publikasi, advokasi peran serta masyarakat 5. Berkas yang dilampirkan : 1. Formulir permohonan informasi tertanggal 28 Mar 2011
2. Surat Keberatan tertanggal 18 April 2011 ..
3. Formulir permohonan PSI tertanggallO Jun 2011
6. Alasan Pengajuan Sengketa : P~rmohonan informasi tidak ditanggapi 7. CatatanKabag PPSI : .13Jf~J '.
Terima kasih.
Jakarta,
117 ~ 6 -
~
Hafida Riana Kabag. PPSI .
2011
•
'I::
'Y-.-
aJelis belum m e t : : Termohon atau kuasanya, Pemohon dipersilahkan menyampaikan surat atatJidentitas.
II
namun~d..,gtetap
. bisa dilanjutkan.
Herunarsono lahir Bojonegoro, saudara sendiri. Herunarsono: mengangguk ARM: Aslinya nanti diberikan, silahkan di fotocopy. Baik, sebelumnya saya minta klarifikasi Panitera sejauhmana dihubungi. Ramlan: termohon sdh kita hubungi dan tidak memberikan tanggapafl. Tidak ada keinginan untuk datang. ARM: untuk penyelesaian secara singkat,cepat dan murah Sidang kami lanjutkan ..... Informasi '/ang Sdr. Mi'nta ada 3 apakah ada dok pendukung dan kedua, apa alasan saudara meminta informasi yang Majelis belum lihat walaupun ini dijamin dalam Undang-undang
Herunarsono: Assalamu alaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kondisi sekolah kami berjalan tidak nyaman karena ada kesenioritasan di pihak guru. Dan kami sudah mengajukan beberapa kali ke Dinas Pendidikan 2007 sampai 2008. Setelah ada kasus tidak membuat nyaman di
s~kolah,
ternyata ini bersumber dari guru2 senior. Terus terang kami ingin memperbaiki pendidikan anak2 kami baik suasana maupun kebijakannya. ARM: Kemudian soal dok
pendu~ung karena
surat2 sdr adalah pertanyaan mengapa dan apa.
HRN: Ada surat tugas dari Dlnas yang bersangkutan. Ada ercantum kapan ditugaskan, jadi guru apa dan besar pendapatannya. Taoi kami tdk menuntut itu kami hanya ingin mengetahui kapan mulai bertugas dan akan membandingkan dengan peraturan2 yang ada. Mislanya guru tiap empat tahun perlu di "', evaluasi. Dengan dok2 itu kami ingin mengawal bahwa pelaksanaan belajar mengajar horus disertai komunikasi yang baik. ARM: Apakah sudah pernah bertemu dengan pihak2 terkait, dan apa penjelasan mereka? HRN: 2008 kami mengajukan pada Kasudin Pendidikan, suratditerima dan sempat Pak
sampai
tdk menjabat itu tidak ada jawaban. Kami menyampaikan Kasudin 2008 juga baru menjabat 1
atau 2 bulan kami diusir dan tid
Heru: Kami minta guru2 PNS yg msh ditugaskan disana dan sudah melampaui masa 4 tahun ke atas. AMD: PNS yg masiha ktif Heru: Yg melampaui masa 4 tahun
AMD: Kedua soal proses rotasi dan mutasi, ini untuk semua atau yg PNS? Heru: ini u semua PNS, PTI maupun honorer, AMD: Jadi pemohon meminta informasi soal proses rotasi dan mutasi PNS, PTI maupun honorer? Heru: Iva AMD: yg ketiga
yg terkait dengan mutasi dan rotasi atau apa?
Heru: mengenai penempatan, proses rotasi dan mutasi. Pendapat kami, guru itu mendapat surat perintah kerja dari Sudin Pendidikan. Sampai sa at ini kami sudah mencoaada yg dr thn 90-an, statusnya kami belum tahu apakah tetap, PNS, maupun honorer. Sebab pembiayaan mrk mjd beban kami dan ortu murid tidak pernah diberitahu mengenai dana2 dari pemerintah baik BOS maupun lainnya. Karenanya kami mau tahu PTI ini sudah berapa lama, juga honorernya. Dengan data2 itu kami ingin memberikan informasi kepada ortu murid di sekolah kami maupun sekolah lain bahwa guru honorer ini dibiayai berapa. Kami juga harus tahu criteria dari sudin menempatkannya. AMD: jadi substansi permohonaQ info ketiga Pertama, adalah criteria penempatannya? Heru: kalau PNS itu hasil evaluasi. ~.
AMD: Kriteria pertama utk PTI dan Non PNS Heru: Kriteria tetap 3, tapi evaluasi untuk ygPNS. AMD: Evaluasi setiap empat tahun? Heru: Tiap tahun .... AMD:
dipertanyakan
Heru: Dipertanyakan, krn satu tahun kami harus menanggung 700 - 900 juta. Kami tdk tahu yg kami tanggung itu untuk PNS, PTI mana atau honorer mana. AMD: ja'di yang ketiga ada 2 soal criteria dan evaluasi. Kemdian alasan permohonan sudah disebutkan, baik saya kembalikan.
\
'
UAW: ada bbrp halyg saya tanyakan. Mengenaipengelolaan info dan info yg diminta. Td mengatakan ;
bahwa sampai diusir ketika mengajukan permohonan informasi. Apakah dapat dikatakan menghadapi kendala serius? Heru:
.5ebelumnyakami sudah mengirimkan surat kepada Kepala dinas pendidikan tdk
mendapat tanggapan. Akhirnya kami demo. Mrk menjanjikan ada mutasi. Setelah bbrp bin kemudian tdk ada, kami datang kembali dan kami diusir. UAW: alasannya? Heru: tidak ada, alasannya hanya jangan membuat repot Bapak. Saya membacakan permohonan, diterima Tatik yg tanggal 24 November 2010. Saya ingin menanyakan apakah ini tanda terima resmi dari SUku-(linas atau ada form? UAW:Dari 3 informasi ... mekanisme pemutasian di lingkungan RSBI? Apakah benar aturan mutasi pns Heru: kalau .. aturan sudah ada, ... kenapa dan bagaimana aturan itu dilaksanakan? UAW: tata kelola aturan tersebut. Surat tugas? Heru: ada pada kami ARM:· ada informasi yang termasuk ......dikecualikan, sidang kali ini dimanfaatkan betul agar mengetahui posisi informasi . apakah informasi bisa diberikan secara lisan? Heru: beberapa kali datang diusir, berharap pada KIP bahwa informasi yang diterima berupa tertulis. UAW: apabila pemohon merasa dihambat lagi dalam mendapatkan informasi, bisa mendatangi AMD: Heru: kami menginginkan hasil evaluasi ini karena ada guru""yang dimutasi, kami kage.t guru yang sedang bermasalah .... diangkat menjadi kepala sekolah. Kemudian ada guru yang ..... AMD: terkait dengan informasi ini, evaluasi yangdinginkan terkait dengan... ? Heru : pasal 9 ayat 1 PP... ada masa tiga,
peng~mbangan,
peningkatan mutu ada tolakukur ...sesuai
dengan tolak ukur itu evaluasi yang kami ingi.nkan. ARM: .... Pasal...bahwa dalam hal termohondan kuasanya tdk hadir dalam persidangan dapat memutus sengketa informasi. Namun kaena masih dibutuhkan pembbuktian dan kami berharap dalam sidang mendatang dapat hadir. Sidang akan kami gelar kembali pada tanggal 19 Juli 2011. Oleh karena itu sengketa informasi nomor........ antara pemohon Herunarsono dan termohon .... akan kami lanjutkan pada ,
tanggal19 Juli 2011. Ramlan : ........ditunda ...... hadirin dipersilahkan berdiri. Terima kasih
