g
LEMBAR DISPOSISI / CATATAN DINAS KOMUNlKASI, INFORMATlKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA Tanggal Masuk
~5h~
Indek: ........................................
Kode
:
.~.~!~t.l?!?~?::. ~
.
//3
·¥~r1?:~j~~~j<':~~~
Hall lsi Ringkas
l~~~~:~::::~'~:::r.~~~::~X::·::::::::::::::::::::::::
·
·~··Rar·if··§fj·i~/~1-~···~··········.·5·i·
· ···A········i>············r····i···.··o···~·:·!-.'1··!·0f9 ·· f.J.~~' ,Q-lY)U\h ~ .
Tgl.lNomor Surat Asa I
. .
Diteruskan I Kepada :
Instruksi I Informasi :
f' RaiJe< ~ f'~1j·
-
·······..······ .
VltAA. di 1L d.
~ ~
C~~
1. Sekretaris 2. Kabid Media Massa
(§) Kabid Informasi Publik 4. Kabid S!M
5. Kabid Infrastruktur Perangkat Lunak 6. Kabid Infrastruktur
~
Perangkat Keras 7. Kabid POSTEL
~ ()(,~ It,
'0<-1 Sesudah digunakan harap segera dikembalikan Kepada:
* Coret yang tidak perlu
.
sus
11
LEMBAR DISPOSISII CATATAN
Tanggal Masuk .............................. . 29 r~...,rct 20'
ASISTEN PEMERINTAHAN
Indek
:
'P.;g.~~~ ?~.~.~.p~A~r
Hal / isi Ringkas
~~I
.
Kode
: ...:w.Yf?J ~'}~. L .~.t):.nj!¥.~&J1. )q~ rji\. J~\.1.J?G~.m~r
~r.'.p..1,U'). ..
... ~.9..~.! Tanggal/Nomor Surat
:
As al
:
A
G
.
~.~ .. ~0!~.~ .. .?9.~..?J!~.! ?1.7.1j~9J.9..!5~ A~.lt.
DlSPOSISI
DlTUJUKAN KEPADA [)Biro Tata Pemerintahan
I
Perhatikan disposisi pimpinan
2.
BiroHukum
2
Tindak Ianjut disposisi pimpinan
3.
Biro Organisasi dan Tatalaksana
3
Untuk menjadi perhatian
4.
Biro Kepala Daerah Dan Kerjasama
4
Tindak lanjuti
Luar Negeri
5
Untuk diketahui
5.
Sekretariat DPRD
6
Segera koodinasikan
6.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7
Pendapat/pertimbangan/saran
7.
Dinas Pemadam Kebakaran dan
8.
Prinsip Setuju
Penanggulangan Bencana
9
Oimonitor
~ 9.
10
Oiwakili
Kehumasan
II.
Aturwaktu
Badan Kcpegawaian Daerah
12
File
)Oinas Komunikasi, Informatika dan
10.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
II.
Badan Pcndidikan dan Pclatihan
12.
Kota Administrasi
13.
Kabupaten Administrasi
14.
Satpol PP
IS.
Sekrctariat APPSI
16.
Kabid Pcmcrintahan Bappeda
\~
~~.
~~ ~41~
-i/o
.. .
DINAS PENDIDlKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOTA DINAS Kepada Yth : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi OKI Jakarta "---"'" Oari Kepala Oinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta 2177/...r:J't9 • 52 Nomor Sifat Penting Lampiran Hal : Evaluasi Kunjungan Kerja Gubernur Tahun 2011
'-........
Sehubungan dengan surat Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi OKI Jakarta perihal Evaluasi hasil penyelesaian usulan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja Gubernur di wilayah Kelurahan, dengan hormat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan suara masyarakat saat ini biaya pendaftaran masuk sekolah tingkat SMA masih dirasa sangat memberatkan orang tua siswa dan mengusulkan agar Komite Sekolah ditiadakan karena berpihak pada kepentingan sekolah. Jawaban: Pemerintah belum dapat sepenuhnya mengcover seluruh biaya pendidikan khususnya di tingkat menengah (SMAlSMK) meskipun APBO OKI Jakarta sudah mencapai lebih dari 20 %. Sebagaimana diketahui bahwa APBD untuk urusan pendidikan di dalamnya masih termasuk gaji dan tunjangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta urusan pendidikan lainnya. Arah kebijakan yang ada adalah menggratiskan biaya sekolah yang diutamakan bagi masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu. Oalam rangka menangani siswa miskin ini, sekaligus mencegah/menanggulangi rawan putus sekolah, kebijakan lain dalam hal penyusunan RAPBS antara lain harus berpedoman pada : APBS disusun sesuai kebutuhan Harus berdasarkan musyawarah mufakat Menerapkan subsidi silang Mencari solusi Tidak diperbolehkan mengeluarkan siswa dengan alasan tidak mampu membayar iuran.
<'";
'29
I l /8 [/ J.-I~
..,
.:.-
"I
;
HAR ?012
0073'('0
M 1~fY1
Pemerintah (eksekutif) telah menetapkan program antara lain: a. Pemberian beasiswa Retrival dan Transisi bagi anak jalanan tingkat SMP b. Bantuan Rawan Putus Sekolah melalui Kartu Gratis Sekolah untuk siswa SMA/SMK c. Bantuan khusus murid (BKM) d. Bantuan inisiasi wajar 12 tahun e. Beasiswa-beasiswa f. Kemitraan dengan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah g. Bantuan bagi lulusan SMA yang berprestasi tetapi tidak mampu untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi h. BOP SMAlSMK Pemberian bea siswa rawan putus sekolah diberikan untuk siswa tidak mampu pada sekolah negeri dan swasta. Adapun kriteria siswa rawan putus sekolah yaitu siswa yang dalam memenuhi kewajiban berupa iuran sekolah yang telah disepakati melalui musyawarah dengan komite sekolah tidak dapat memenuhi kewajibannya dan setelah dilakukan kunjungan ke rumah (visitasi) masuk dalam kategori siswa dari keluarga miskin Selanjutnya mengenai anggaran siswa rawan putus sekolah telah sesuai dengan amanat Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar (ayat f , pasal 16)
2. Usia untuk pendaftaran masuk SO dibatasi yaitu 6 tahun untuk usia yang kurang dari 6 tahun bahkan hanya kurang 2 hari tidak bisa mendaftar Jawaban: Berdasarkan Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional Dan Menteri Agama Nomor 04NI/Pb/2011 Dan Nomor Ma/111/2011 dalam pasal 5 berbunyi : (1). Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD/MI: a) telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima; b) paling rendah berusia 6 (enam) tahun; dan c) yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog professional. (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SOLB yaitu anak yang berusia paling rendah 6 (enam) tahun. 3. Proses perijinan PAUD Jawaban: Prosedur pengajuan ijin pendirian taman kelompok bermain (PAUD)
penitipan anak dan
1. Lembaga Penyelenggara PAUD mengajukan ijin ke Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota cq. Oinas Pendidikan Tingkat
Kabupaten/Kota atau Dinas Perijinan setelah mendapat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2. Untuk itu langkah-Iangkah yang perlu dilakukan oleh penyelenggara PAUD adalah : a. Penyelenggara mengisi Borang/Formulir dan melengkapi Pengajuan Ijin Pendirian Taman Penitipan Anak/Kelompok Bermain (Form PAUD 1-01 sampai Form PAUD 1 -06). b. Penyelenggara harus mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Kelurahan/Desa setempat (Form PAUD 1 -07) c. Penyelenggara PAUD harus mendapat persetujuan dan rekomendasi dari cabang Dinas Pendidikan Kecamatan (FORM PAUD 1-08) d. Penyelenggara mengajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten /Kota (Form PAUD 1 - 09) e. Dalam hal ijin dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Kabupaten/kota. Dinas Pendidikan langsung memproses pengajuan ijin tersebut.
3. Penyelenggara harus melampirkan hal-hal berikut dalam pengajuan pendirian PAUD 1. Copy akte PKBMlYayasan oleh notaris 2. Identitas PKBM dan Lembaga Pendidikan (From PADU-02) 3. Daftar tenaga Pendidik dan Kualifikasinya ( From PADU 103) dilampiri Copy Ijazah dan atau Sertifikasi masing-masing tenaga Pendidikan. 4. Rencana Jadwal kegiatan Pembelajaran 5. Gambaran situasi dan Gedung (Form PADU 1-04) 6. Surat Ketarangan tentang status tanah dan Bangunan 7. Keterangan kondisi Perlengkapan Pendidikan (Form PADU105) 8. Keterangan Kondisi sarana dan Perlengkapan Pendidikan (Form PADU 1-06) 9. Surat Rekomendasi dari Pemerintah Dasa/Kelurahan setempat (Form PADU 1-07) 10. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kematan setempat(Form PADU 1-08) 11. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengelola 4. Keterbatasan tunjangan fungsional pada PAUD Jawaban:
=
Data Tenaga Pendidik PAUD Di Provinsi DKI Jakarta 8.084 Orang Yang dibiayai dari Dana Dekon Tahun 2011 = 2.261 Orang Dan rencana untuk Tahun 2012 dibiayai Dana Dekon = 3.022 Orang Jumlah tersebut merupakan kuota dari Direktorat PAUDNI Persyaratan untuk mendapat insentif adalah sebagai berikut a. Diutamakan memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan b. Satu pendidik minimal mengajar 10 (sepuluh) orang, jadi apabila dilembaga memiliki pendidik 5 orang tetapi anak didik hanya 30
(tiga puluh) orang maka yang berhak mendapat insentif hanya 3 orang pendidik c. Pendidikan minimal SLTA d. Melaksanakan tugas mengajar minimal 1 (satu) tahun e. Tenaga pendidik bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Demikian hal ini saya sampaikan, atas perhatiannya, ucapkan terima kasih.
Jakarta,26
saya
Maret 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
;\~ Dr. H. TAUFIKYUDI MULYANTO, M.Pd NIP 196111091987031005
Tembusan: 1. Kepala Biro Oikmental Setda Provinsi OKI Jakarta.
