CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ( CALK ) SEMESTER I RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2014
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN Jl.Syeh Nawawi Al-Bantani, Kel.Banjarsari Kec.Cipocok Jaya Kota Serang Banten
1
KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. RSUD Banten adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Banten mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor Per66/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tahun anggaran 2006. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketetuan perundangundangan yang berlaku. Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.
Serang, 18 Juli 2014
Direktur RSUD Banten
drg. Andi Fatmawati, MMKes NIP 19600920 199203 2 001
2
DAFTAR ISI
Halaman Kata Pengantar Daftar Isi Pernyataan Tanggung Jawab Ringkasan Eksekutif Laporan Keuangan A. Catatan atas Laporan Keuangan I. Pendahuluan 1.1 Dasar Hukum 1.2 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
1 1 1
II. Kebijakan Akuntansi 2.1 Pendapatan 2.2 Belanja 2.3 Aset 2.4 Ekuitas Dana
2 2 2 2 6
III. Ringkasan Laporan 3.1 Anggaran dan Estimasi Pendapatan 3.2 Realisasi Pendapatan dan Belanja 3.3 Neraca
6 6 7 7
IV. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Anggaran 4.1 Pendapatan a. Realisasi Pendapatan 4.2 Belanja a. Realisasi Belanja
B.
i ii Iv v
Realisasi
Lampiran : I. Laporan Realisasi Anggaran Pendukung LRA Pendapatan LRA Belanja Ringkasan Realisasi Belanja Daerah Per rincian Obyek LRA Pendapatan dan Belanja Daerah Neraca Neraca Saldo
3
7 7 7 8 8
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB SKPD
RSUD Banten Laporan keuangan RSUD Banten yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Per Semester I (Satu) Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Serang, 18 Juli 2014 Direktur RSUD Banten
drg. Andi Fatmawati, MMKes NIP 19600920 199203 2 001
4
RINGKASAN EKSEKUTIF Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Kepala Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada satuan kerja. Laporan Keuangan SKPD tahun 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2014 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi pendapatan semester I pada TA 2014 adalah sebesar Rp.1.763.806.259,- atau mencapai 3.03% dari anggaran sebesar Rp.58.250.000.000,Realisasi belanja pada semester I TA 2014 adalah sebesar Rp. 16.051.724200,atau mencapai 7.35% dari anggaran Rp.218.488.223.000,2. NERACA Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2014 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp. 240.086.115.298,- yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp 585.534.500,-; aset tetap sebesar Rp 239.500.580.798,-; dan aset lainnya sebesar Rp 0,Jumlah kewajiban per 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp.0,- yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp.0,-; dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp 0,-. Jumlah ekuitas dana per 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp. 239.500.580.798,- yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp.0,ekuitas dana investasi sebesar Rp. 239.500.580.798,-; dan ekuitas dana cadangan sebesar Rp 0.,- .
3.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah (KASDA). Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban,
5
dan ekuitas dana diakui
berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah (KASDA).
6
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
RSUD Banten Laporan keuangan pertengahan tahun 2014 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. I.
PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
B. PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh RSUD Banten yang berasal dari dana APBD sebesar Rp. 218,488,223,000,Laporan Keuangan RSUD Banten terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan Sistem Informasi Keuangan SIA-KU Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran telah dilakukan rekonsiliasi dengan DPKAD setiap bulannya. Penyusunan data neraca untuk aset tetap sudah menggunakan Sistem Keuangan SI-AKU.
II. KEBIJAKAN AKUNTANSI Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. A. PENDAPATAN Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah (KASDA) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KASDA. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
7
B. BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran KASDA yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KASDA. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Biro Keuangan Provinsi Banten. C. ASET Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Pengukuran/penilaian Aset: 1. Persediaan; Persediaan disajikan sebesar: Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. 2. Tanah; Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan. 3. Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola
8
meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan. 4. Peralatan dan Mesin Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut. 5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. 6. Aset Tetap Lainnya Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan asset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan. 7. Kontruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi: Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan;
9
pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi: Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. D. EKUITAS DANA Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Diinvestasikan.
III. RINGKASAN LAPORAN A. Anggaran dan Estimasi Pendapatan Selama periode 01 Januari s/d 31 Desember 2014 / tahun anggaran 2014 RSUD Banten menerima anggaran pengeluaran sebesar Rp. 218,488,223.000,yang digunakan untuk membiayai kegiatan RSUD Banten. Estimasi pendapatan yang dialokasikan pada RSUD Banten untuk tahun anggaran 2014 sebelum APBD Perubahan adalah sebesar Rp.58.250.000.000,- dan estimasi pendapatan pada APBD Perubahan adalah sebesar Rp 6,000,000,000,- yang terdiri dari estimasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Rp 6,000,000,000,-. B. Realisasi Pendapatan dan Belanja Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.1,763,806,259,- atau 3.03% dari total anggaran. Realisasi pendapatan pada semester Pertama ( I ) anggaran 2014 sebesar Rp 1,763,806,259,- yang berasal dari penerimaan Retribusi Jasa Umum Rp 1,763,806,259,-. C. Neraca Posisi keuangan RSUD Banten pada 30 Juni 2014 sebagai berikut: Aset sebesar Rp 240,086,115,298,- Kewajiban sebesar Rp.0,-; dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 239,500,580,798,Jumlah Aset sebesar Rp. 240,086,115,298,- berupa persediaan Rp. 0,- Aset Tetap sebesar Rp. 239,500,580,798,- serta Aset Lainnya sebesar Rp. 0,Jumlah Kewajiban sebesar Rp 0,-. Jumlah ekuitas dana sebesar Rp 239,500,580,798,- terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp 0.- dan ekuitas dana investasi sebesar Rp. 239,500,580,798,-
10
IV. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN A. PENDAPATAN A.1. Realisasi Pendapatan RSUD Banten memiliki Pendapatan pada Tahun Anggaran 2014. -
Pendapatan terdiri dari penerimaan Retribusi Jasa Umum. Penerimaan Retribusi selama periode ini adalah sebesar Rp 1,763,806,259,- atau 3.03% dari anggarannya.
-
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga berasal dari pengembalian belanja atas belanja-yang-terjadi-pada-tahun-anggaran-yang-lalu sebesar Rp 0,dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.
Dari total pendapatan yang telah dijelaskan di atas, terdapat pengembalian pendapatan sebesar Rp 0,- dimana sebesar Rp 0,- merupakan pengembalian atas pendapatan tahun anggaran tahun anggaran yang lalu, dan sisanya sebesar Rp 0,merupakan pengembalian atas pendapatan-yang-diterima-pada-tahun-anggaran berjalan. Karena kedua jenis pengembalian pendapatan ini bersifat normal dan berulang (recurring), maka dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadinya pengembalian. B. BELANJA B.1.
Realisasi Belanja
Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja RSUD Banten meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja Modal. Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini : Tabel.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana Uraian
Anggaran Semula
1 Rupiah Murni Pinjaman LN
2
Anggaran Setelah Revisi 3
Realisasi Belanja
Persentase
4
5=(4/3)x100%
Rp, 218,488,223,0000 Rp.,Rp. Rp.
Rp. 16,051,724,200,7,35 % Rp. ………….%
Hibah Rupiah Murni Pendamping PNBP
Rp.
Rp.
Rp.
………….%
Rp.
Rp.
Rp.
………….%
Rp.
Rp.
Rp.
………….%
Jumlah
Rp.218,488,223,000
Rp,-
Rp.16,051,724,200,-
7,35 %
Tabel.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Kode Jenis Bel. 1 211
Uraian Jenis Belanja 2 Belanja
Anggaran Setelah Revisi Rp.
3 14,628,364,000,-
11
Realisasi Belanja 4 Rp. 4,696,194,814,-
Persentase 5=(4/3)x100% %
221 222
223
Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah
Rp. 28,115,790,000,-
Rp. 6,717,394,766,-
%
Rp.
Rp. 4.366,185,820,-
%
Rp. 271,948,800,Rp.,271.948.800,-
0.12% 0.12%
68,074,616,100,-
Rp. 107,669,452,900,Rp. 218.488.223,000,-
Tabel.3 Rincian Realisasi Belanja Modal Kode Rek. 1 2.2.2
Uraian Belanja Modal (BM) 2 Peralatan dan Mesin
Anggaran Setelah Revisi 3 Rp. 104,860,146,700
4 Rp. 271,948,800
2.2.3
Bangunan dan Gedung
Rp.
Rp.0,-
0,%
2.2.4
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp. ,-
2,176,950,000
Rp. 0,-
0,%
2.2.5
Belanja Aset Tetap Lainnya
Rp.
300,000,000,-
Rp. 0,-
0,%
2.2.6
Belanja Aset Lainnya
Rp.
160,756,200,-
Rp. 0,-
0,%
Jumlah
171,600,000,-
Rp 107.669.452.900,-
Realisasi Belanja
Rp. 271,948,800
Persentase 5=(4/3)x100% 0,26%
0.25%
H. REALISASI ANGGARAN Anggaran RSUD Banten pada tahun 2014 ini berjumlah Rp.218,488,223,000,dan Realisai Anggaran untuk Tahun Anggaran 2014 adalah Rp.16,051,724,200,- atau sebesar 7,35%, hal ini terjadi karena banyaknya anggaran yang tidak terserap dikarenakan ketidak cukupan waktu pelaksanaan kegiatan dan ketidak sesuaian rekening sehingga tidak dapat ditarik. Adapun rincian pagu anggaran dan realisasi anggarannya adalah sebagai berikut ;
1. Belanja Tidak Langsung Pada Kegiatan Belanja Tidak Langsung mempunyai pagu Anggaran sebesar Rp. 14.628.364.000,- dan realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 4.696.194.814,-.. 2. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pada kegiatan ini memiliki pagu sebesar Rp.395.922.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 51.235.000,- atau sebesar 12,94%. 3. Penyusunan Laporan Kinerja keuangan dan Neraca Aset Untuk kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 371.391.300,- dan realisasi anggarannya untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp. 68.818.470,atau sebesar 18.52% 4. Perbendaharaan dan Verifikasi Pada kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 454.260.000,- dan untuk realisasi anggarannya adalah sebesar Rp.110.537.720,- atau sebesar 24.33%
12
5. Penyedian Barang dan Jasa Perkantoran Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 55.579.156.800,- dan capaian realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 8.053.990.086-- atau sebesar 14.50% 6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.5,279,350,000,- dan capaian realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% 7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 19.572.980.000,dan realisasi sampai dengan akhir tahun 2014 adalah sebesar Rp.0,- atau sebesar 0 % 8. Peningkatan Kapasitas Aparatur Untuk kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 942.700.000,--dan realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. .21.062.500,- atau sebesar 2.23%. 9. Penyediaan Data dan Pembangunan Daerah Untuk kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.145,075,500,- dan capaian realisasi anggarannya adalah Rp. 0,- atau sebesar 0% 10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten Pada kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 107.209.104.000,dan capaian realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 1.512.018.000,atau sebesar 1.41%,. 11. Peningkatan sarana dan Prasarana barang Non Medis RSUD Banten Pada kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 5.962.220.000,- dan capaian realisasi anggaran yang ditorehkannya adalah sebesar Rp. 734.476.910,-atau sebesar 12.31%. 12. Peningkatan Operasional Pelayanan Kesehatan Pada kegiatan ini dengan pagu angggaran sebesar Rp. 282.397.500,dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 188.628.500,-atau sebesar 66.80% 13. Pemantauan Pelayanan Kesehatan Pada kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 658.962.000,- dan capaian realisasi anggarannya sebesar Rp. 116.793.750,- atau sebesar 17.72% 14. Peningkatan Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.187.789.000,- dan capaian realisasi anggarannya sebesar Rp.57.530.000,- atau sebesar 30.64%. 15. Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan Pada kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 235.500.000,- dan cpaian realisasi anggarannya sebesar Rp. 77.807.000,- atau sebesar 33,04%.
13
16. Penyediaa Rekam Medis dan Pelaporan Untuk kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 759.550.000,- dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 249.374.500,- atau sebesar 32.83%. 17. Pengadaan Sistem Informasi Manajemen RSUD Banten Pada kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.2.138.390.500,- dan capaian realisasi anggarannnya sebesar Rp.60.412.550,- atau sebesar 2.83%.. 18. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Banten ( DAK ) Pada kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 2.099.144.900,- dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 7.848.000,- atau sebesar 0.37% 19. Pengembangan Sumber Daya Manusia RSUD Banten Pada kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 1.585.965.000,- dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 44.996.400,- atau sebesar 2.84%
14
