1
BUPATI SEMARANG SAMBUTAN BUPATI SEMARANG PADA ACARA PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS BAGI KEPALA DESA SE-KABUPATEN SEMARANG.
TANGGAL 29 PEBRUARI 2016 HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN SEMARANG
2
Assalamu’alaikum
Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua. Ysh. :
1. Wakil Bupati Semarang, 2. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Semarang 3. Kepala Kejaksaan Negeri Ambarawa 4. Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Kab.Semarang; 5. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Semarang; 6. Para Kepala SKPD Kabupaten Semarang ; 7. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Semarang ; 8. Pimpinan Bank Jateng Cab. Ungaran
3
9. Para Camat ,
Para Kepala Desa ,
Bapak, Ibu serta hadirin
yang saya hormati. Puji syukur marilah tiada henti kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas nikmat, rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu dan
berkumpul
bersama
di
ruangan
ini
untuk
mengikuti
acara
Penandatanganan Pakta Integritas Bagi Para Kepala Desa se-Kabupaten Semarang Tahun 2016 dalam keadaan sehat wal’afiat . Dan kami mengucapkan selamat kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan
Desa
Kabupaten
menyelenggarakan kegiatan:
Semarang
yang
telah
berhasil
4
Penandatanganan Pakta Integritas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2016 Bagi Para Kepala Desa se-Kabupaten Semarang, sebagai upaya agar uang Negara bantuan keuangan kepada Desa berupa Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diamanahkan kepada Pemerintah Desa dapat dikelola dengan sebaikbaiknya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis, administrasi dan hukum. Bapak – Ibu, hadirin yang kami hormati, Bahwa desa mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera karena kebijakan berbagai program dan kegiatan dari Pemerintah banyak yang diprioritaskan untuk desa.
5
Bahwa berbagai regulasi yang mengatur tentang desa, pada dasarnya memaknai desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai
otonomi
untuk
menyelenggarakan
pemerintahan
dan
mengatur masyarakat serta rumah tangganya dengan prinsip dasar sebagai berikut : 1. Keanekaragaman dalam bingkai NKRI; 2. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; 3. Penyelenggaraan otonomi asli desa, keselarasan adat istiadat dan sosial budaya dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;
6
4. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang demokratis; 5. Pemberdayaan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, Guna
mendukung
penyelenggaran
pemerintahan
dan
pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, mengacu pada : 1.
UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
7
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016; 8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 1).
9
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 2). Keuangan fiskal desa dengan adanya Dana Transfer pada tahun 2016 meningkat secara signifikan. Dana transfer tersebut terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD), dan Dana Desa yang berasal dari APBN. A. Total Bantuan Keuangan Desa Tahun 2016 untuk 208 desa sebesar Rp 243.148.533.000,- terdiri :
10
Dana Desa
Rp. 129.797.974.000,-
Pencairan 3 tahap : 40 % April, 40 % Agustus, 20 % Oktober. Alokasi Dana Desa
Rp. 101.187.988.000,-
Bagian Hasil Pajak (BHPDRD) Rp. 12.162.571.000,( ADD dan BHPDRD rencana pencairan 3 tahap: 40 % Maret, 40 % Juli, 20 % Oktober ) B. KOMPARASI ANGGARAN RATA RATA PER DESA DANA TRANSFER 2015 2016 : Tahun
Dana tranfer Alokasi Dana Desa BHPDRD DD
2015 Rp 441.784.024 Rp 54.012.966 Rp 278.081.495
2016 Rp 486.480.712 Rp 58.473.899 Rp 624.028.721
11
C. PERSEBARAN/ TAHUN 2016
PENGALOKASIAN
KATEGORI
DD
DANA
TRANSFER
ADD
KE
DESA
BHPDRD
TERENDAH
586,713,000
311,390,000
43,204,000
RATA-RATA
624,028,000
486,480,000
58,473,000
TERTINGGI
713,891,000
743,322,000
359,035,000
Semakin tinggi uang negara yang dilimpahkan kepada desa yang pengelolaannya langsung oleh Desa berarti tingkat resiko yang dipindahkan ke desa dan menjadi tanggung jawab desa semakin tinggi. Untuk itu tepat
12
kiranya dan kami memandang perlu untuk tetap dilakukan langkah-langkah upaya agar Kepala Desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan
keuangan
desa
tetap
selamat,
tidak
menjumpai
permasalahan-permasalahan yang berakibat hukum. Kepala Desa karena jabatannya, tugas pokok dan fungsinya tetap berkewajiban
memberikan
fasilitasi,
bimbingan
dan
melakukan
pengawasan serta pengendalian agar program kegiatan yang langsung dilaksanakan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan .
benar-benar dapat terarah, efektif, dan
13
Hadirin yang kami hormati, Bahwa selain berasal dari bantuan-bantuan dana transfer, sumber keuangan desa dapat digali dan dikembangkan dari Sumber Pendapatan Asli Desa . Pada umumnya pengelolaan sumber Pendapatan Asli Desa masih belum optimal, belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam APBDesa, sehingga keuangan desa masih bergantung Pemerintah di atasnya. Dokumen Pakta Integritas merupakan prasyarat bagi Kepala Desa selaku
Pemegang
Kekuasaan
Pengelolaan
Keuangan
Desa,
agar
Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa dapat akuntabel, untuk
14
itu harus dipenuhi sebelum Pemerintahan Desa menerima bantuan keuangan dalam rekening desa. Dengan
menandatangani
Pakta
Integritas,
berarti
kita
siap
melaksanakan amanah mengelola uang rakyat. Jangan lagi ada saudara kita yang terpaksa berurusan dengan pihak yang berwajib akibat mengelola Keuangan Desa tidak bisa dipertanggungjawabkan baik secara teknis, administrasi maupun hukum . UU
no.
6
tahun
2014
memberikan
peluang
kepada
desa
mendapatkan hak keuangan desa lebih besar, akan tetapi juga akan membawa konsekwensi tanggungjawab yang lebih besar bagi Pemerintah
15
Desa, untuk itu kesiapan desa dalam menyongsong implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa sangat diperlukan. Selanjutnya, pada kesempatan yang membahagiakan ini, ijinkanlah kami menyampaikan beberapa pesan dan harapan sebagai berikut : 1. Semoga
Penandatanganan
Pakta
Integritas
dalam
mengawali
pelaksanaan Pengelolaan Desa Tahun 2016 benar-benar memberikan manfaat dalam peningkatan Kesejahteraan masyarakat desa dan cenderung lebih baik dari tahun sebelumnya ; 2. Mengawali rangkaian proses pengelolaan keuangan desa segera penuhi kewajiban-kewajiban laporan pertanggungjawaban berupa : a. Laporan
Pelaksanaan APBDesa tahun 2015, dari 208 Desa baru 106
Desa yang masuk
16
b. Laporan Penggunaan Dana Desa semester II, sebagai syarat mutlak proses transfer Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahun 2016, dari 208 Desa baru masuk 15 Desa. 3. Camat yang mendapatkan bantuan operasional dari Provinsi ( per Desa Rp. 1.000.000) penggunaannya untuk kegiatan fasilitasi Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa , agar dimanfaatkan sebaik-baiknya 4. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak
Daerah
dan
Retribusi
Daerah,
pengelolaan , Kepala Desa dilarang :
dalam
kaitannya
dengan
17
a.Membawa atau menyimpan Dana Desa , Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.Melaksanakan atau mengelola kegiatan secara langsung dari Dana Desa , Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Pedomani Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 ; dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2016 , agar penggunaan dan
18
pemanfaatan Pengelolaan Keuangan Desa dapat terarah, efektif, efisien dan bisa dipertanggungjawabkan 5. Optimalkan dan intensifkan pemanfaatan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa, termasuk pemanfaatan Tanah Kas Desa dengan tetap mendasarkan pada peraturan perudangan yang berlaku; 6.
Semoga dengan kepemimpinan Saudara yang sekarang menjabat sebagai Kepala Desa, pengelolaan keuangan desa lebih baik dari sebelumnya, amanah mengelola uang negara dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga bisa selamat dan tidak tersandung permasalahan hukum .
19
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua. Amiin. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum Wr.Wb. BUPATI SEMARANG
H. MUNDJIRIN.
