1
BUPATI SEMARANG SAMBUTAN BUPATI SEMARANG PADA ACARA SOSIALISASI DANA DESA DARI KEMENTERIAN KEUANGAN RI
TANGGAL 10 JULI 2015 HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN SEMARANG
2
Assalamu’alaikum
Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua, Yth. :
1. Ketua dan/ atau Anggota Komisi XI DPR-RI ; 2. Para Pejabat dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri
dan
Kementerian
Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi ; Ysh.
3. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Semarang; 4. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Semarang dan para Kepala SKPD Kabupaten Semarang ; 5. Para
Kepala
Bapermasdes
Rembang , dan Blora ;
Kabupaten
Demak,
Jepara
,
3
6. Para Camat, Kepala Desa se- Kabupaten Semarang, serta hadirin yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan dapat hadir dalam rangka Sosialisasi Dana Desa dari Kementerian Keuangan RI, dalam keadaan sehat wal’ afiat. Saya pribadi dan atas nama Pemerintah Kabupaten Semarang mengucapkan Selamat Datang kepada Pimpinan Rombongan dan seluruh anggota Tim Sosialisasi Dana Desa yang telah hadir di Kabupaten
4
Semarang,
semoga
kunjungan
ini
akan
membawa
manfaat
bagi
Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Semarang. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada,
Kementerian
Keuangan,
Kementerian
Dalam
Negeri
dan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Komisi
XI DPR-RI yang berkenan memberikan sosialisasi dan sekaligus
pencerahan tentang pelaksanaan Dana Desa baik dari aspek Normatif, administratif maupun teknis kepada kami Pemerintah Kabupaten Semarang, khususnya bagi seluruh Kepala Desa di Kabupaten Semarang, dan Kabupaten lain yang telah kami hadirkan.
5
Hadirin yang saya hormati, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang dan kesempatan yang semakin nyata kepada Desa untuk bisa berkembang
dan
mandiri
dalam
melaksanakan
kewenangan
dan
urusannya . Pada kesempatan yang membahagiakan ini, perkenankan kami melaporkan
tentang
keadaan
umum
Kabupaten
Semarang
dan
perkembangan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pelaksanaan Dana Desa, yang meliputi beberapa hal sebagai berikut :
6
Kabupaten Semarang mempunyai luas wilayah 950,20
Km² dan
jumlah penduduk 1.061.870 Jiwa. Secara administrasi, wilayah Kabupaten Semarang terdiri atas 19 Kecamatan, 27 Kelurahan, 208 Desa dan 1.323 dusun . Sedangkan untuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut: I. Bidang Regulasi : Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, baru 1 Peraturan Daerah (Perda) yang sudah ditetapkan, yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sedangkan Raperda yang lainnya sudah kami persiapkan, antara Raperda tentang -
7
Pengangkatan Perangkat Desa, Raperda tentang BPD, dan SOT Pemerintah Desa. Namun demikian, dalam pembahasan dengan Pansus DPRD,
Raperda tersebut tetap perlu menunggu Peraturan Menteri
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa . Selain Perda, juga ditetapkan Peraturan Bupati sebagai dasar operasional pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 maupun PP 43 Tahun 2014, terdiri dari : 1. Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa di Desa ;
8
2. Peraturan Bupati Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ; 3. Peraturan Bupati Semarang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 ; 4. Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015; 5. Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Desa ; II. Bidang Pemerintahan Desa :
1. Kepala Desa :
9
Saat sekarang terdapat kekosongan Kepala Desa pada 20 Desa yang diisi dengan Penjabat Kepala Desa. Sedangkan Pemilihan Kepala Desa secara serentak akan dilaksanakan mulai tahun 2016, dan bergelombang, dengan rencana sebagai berikut : 1. Tahun 2016 sebanyak 21 Desa ; 2. Tahun 2018 sebanyak 55 Desa ; 3. Tahun 2019 sebanyak 132 Desa . 2. Perangkat Desa :
Bahwa Total Perangkat Desa di Kabupaten Semarang adalah sebanyak 2.546 orang terdiri : -
Sekretaris Desa sebanyak 142 orang terdiri :
10
Sekretaris Desa PNS 116 Orang ; Sekretaris Desa Non PNS 26 orang . -
Kasi Umum dan Kasi Keuangan sebanyak 371 orang;
-
Kaur, terdiri dari Kaur Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sebanyak 582 orang
-
Jumlah Kepala Dusun sebanyak 1200 orang.
-
Staf Teknis yang tidak masuk dalam struktur SOTK Pemerintah Desa, terdiri
para
Modin
dan
Tenaga
Bantu
sebanyak
251
orang.
Kekosongan Perangkat Desa : 214 orang (bedasarkan formasi) terdiri Sekdes : 66 ; Kaur : 42 ; Kasi : 45 ; Kadus : 61.
11
Terkait
dengan
Kekosongan
perangkat
desa
belum
bisa
dilakukan
pengangkatan karena masih menunggu Peraturan Menteri sebagai Dasar Penyusunan/ penetapan Perda tentang Perangkat desa. 3. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa : Sesuai dengan amanat Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa telah dianggarkan Penghasilan Tetap yang bersumber dari ADD, dengan besaran per bulan sebagai berikut : Kepala Desa Rp. 2.000.000,00 Sekretaris Desa non PNS Rp. 1.400.000,00
12
Perangkat Desa lainnya (Kaur, Kasi dan Kadus) Rp. 1.000.000,00 Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa masih menerima penghasilan yang lainnya yang bersumber dari Tanah Bengkok Desa. III. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa : Dalam rangka
peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dilaksanakan serangkaian kegiatan, antara lain berupa : 1.
Bintek Pengelolaan Keuangan Desa bagi para Kepala Desa, Sekretaris (PJOK) dan Desa dan Bendahara Desa
(PJAK), dengan
nara sumber dari Kejaksaan, Kepolisian dan Kantor Pajak ;
13
2.
Bintek kepada Aparatur Pemerintah Desa di Bidang Manajemen Pemerintahan Desa bagi para Kepala Urusan ;
3.
Sosialisasi Pencegahan Tipikor bagi para Kepala Desa dari Kejati Provinsi Jawa tengah ;
IV. KEUANGAN DESA DAN FASILITASI PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DESA 1.
Dasar Hukum Pelaksanaan : UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ; PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ; PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN ;
14
PP 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN ; Peraturan Bupati Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPDRD) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015; Peraturan Bupati Semarang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan
Dana
Desa
(DD)
Kabupaten
Semarang
Tahun
Anggaran 2015. Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara
15
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 ; Surat Kepala BAPERMASDES
Kab. Semarang Nomor 412.6/0411
tanggal 20 Mei 2015 tentang Petunjuk Teknis Dana Desa Tahun 2015 ; 2.
Jumlah Anggaran Dana Trasfer :
No.
Jenis Dana Transfer
1 2 3
Dana Desa ADD Bagi Hasil PAD Total
2014 0 Rp. 52.726.000 0 Rp. 52.726.000
2015 Rp. 57.840.951.000 Rp. 91.891.077.000 Rp. 11.234.697.000 Rp. 160.966.725.000
Ket
16
Adapun sebaran distribusi Dana Transer Tahun 2015 untuk 208 Desa adalah sebagai berikut : Terendah Rp. 616.755.000,00
Rata-rata
Rp. 773.878.000,00
Tertinggi
Rp. 1.025.111.000,00
3.
Pengguna : Rencana Penggunaan Pendapatan Desa (Dana Trafer) mengacu dan mendasarkan pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa, yang telah disusun berdasrkan hasil musyawarah desa berupa RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, dan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RABK).
17
Dana Transfer digunakan untuk Kegiatan Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; Pelaksanaan Pembangunan Desa ; Pembinaan Kemasyarakatan ; Pemberdayaan Masyarakat Desa . V. Dana Desa : 1. Penggunaan : Khusus Dana Desa, prioritas penggunaannya memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa .
18
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa ; 3. Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa ; 4. Surat Menteri Desa Nomor : 022/50/M-DPDTT/I/2014 tanggal 30 Januari 2015 tentang Prioritas Belanja Dana Desa yang bersumber dari APBN . 5. Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2015 tentang tentang-
19
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 ; Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa . Kegiatan pembangunan fisik diutamakandan diprioritaskan untuk sarana dan prasana serta fasilitas umum yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak, dan dihindari
untuk
pembangunan
sarana
dan
prasarana
termasuk diantaranya kantor dan balai Desa. 2. Perkembangan Pelaksanaan Dana Desa : Jumlah Anggaran Rp. 57.840.951.000,00 Pendistribusian : 208 Desa, dengan sebaran :
pemerintahan,
20
Terendah Rp. 260.641.000,00 Rata-rata Rp. 278.081.000,00 Tertinggi Rp. 308.839.000,00 3. Pencairan : (Tahap I ) 40 % (Rp. 23.136.380.400,00) Jumlah Desa yang sudah mencairkan (s/d tanggal 7 Juli 2015) sebanyak 166 Desa (79.80 %) Jumlah nilai Anggaran yang dicairkan Rp. 18.456.134.000,00 (79,77%) 4. Pelaksanaan Dana Desa : 75 % untuk pembangunan fisik umum);
(infrastruktur dan atau fasilitas
21
25 % untuk pemberdayaan (non fisik) ; 5. Kendala dalam Pelaksanaan Dana Desa / sebab-sebab terjadinya kelambanan dalam pelaksanaan DD (Tahap I) : a.Penyusunan
Perbub
tentang
Tata
Cara
Pembagian
dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 menunggu diundangkannya PP 22 Tahun 2015 ; b.Penghitungan ulang rincian Dana Desa Setiap Desa sesuai dengan ketentuan PP 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN ;
22
c. Perubahan Dokumen Perencanaan (Perubahan APB Desa dan RABK) ; d.Proses mendahului Perubahan APBD Tahun 2015 e. Masih terdapatnya keterbatasan SDM Aparatur Pemerintah Desa; Pada saat ini, laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Semester I masih dalam proses di Tingkat Desa dan belum sampai di Tingkat Kabupaten . Bapak – Ibu, hadirin yang saya hormati , Dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, di Daerah masih terdapat beberapa kendala. Untuk itu, pada kesempatan
23
yang membahagiakan ini ijinkan kami menyampaikan beberapa harapan dan permohonan sebagai berikut: 1. Mohon agar Peraturan Menteri sebagai tindaklanjut dari PP 43 Tahun 2014 bisa segera ditetapkan, antara lain tentang Pengangkatan Perangkat, BPD dan SOTK Pemerintah Desa ; 2. Mohon agar kebijakan tentang pembatasan pagu Belanja Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 PP 43 Tahun 2014 dapat ditinjau kembali, karena sulit dilaksanakan bagi Desa ; 3. Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa tetap merupakan sebagai penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
24
4. Mohon
agar
ada
kejelasan
tentang
batasan
dan
implementasi
pengambilalihan kekayaan milik desa yang sudah digunakan untuk fasilitas umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 tentang Desa dan Pasal 112 PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tentang Desa . 5. Biaya Pilkades dari APBD Kabupaten mohon agar dapat diwujudkan dalam bentuk belanja tidak langsung berupa Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada segenap Anggota Tim Sosialisasi Kebijakan Dana Desa dari Pusat, baik dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
25
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, maupun DPR RI yang telah berkenan memberikan sosialisasi dan pencerahan terkait dengan kebijakan Dana Desa . Selanjutnya, pada momen acara yang sungguh sangat penting ini, kami mohon maaf yang setulus—tulusnya, atas segala kekurangan dan keterbatasan kami dalam memfasilitasi dan membantu penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan Dana Desa ini,
26
Semoga, niat baik dan mulia ini senantiasa mendapatkan ridlo dari Allah SWT. Sekian terima kasih . Billahittaufiq wal hidayah,Wassalamu’alaikum wr wb.
BUPATI
SEMARANG
H. MUNDJIRIN.
27
Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan dapat hadir dalam rangka Sosialisasi Dana Desa dari Kementerian Keuangan RI, dalam keadaan sehat wal’ afiat. Saya pribadi dan atas nama Pemerintah Kabupaten Semarang mengucapkan Selamat Datang kepada Bapak Wakil Menteri Keuangan RI beserta rombongan yang telah hadir di Kabupaten Semarang, semoga kunjungan ini akan membawa manfaat bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Semarang.
28
Hadirin yang saya hormati, Dengan diundangkannya UU No.6/2014 tentang Desa yang diikuti dengan ditetapkannya aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah No.60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN memberikan harapan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan Sumber Daya Alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Terbitnya aturan pelaksanaan dana desa inilah yang membuktikan semangat pemerintah dalam membangun desa di seluruh Indonesia sudah-
29
mulai
bergerak.
Sistem
penyelenggaraan
pemerintahan
desa
yang
menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai peran penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Penggunaan dana desa harus sesuai dengan program yang ada di desa. Dana Desa digunakan dalam pembiaayan prioritas pembangunan, pembangunan pemberdayaan masyarakat desa. .Perlu kami ingatkan bahwa semua bantuan keuangan desa
dimaksud, baik secara langsung maupun tidak langsung harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa, juga oleh Dinas / Instansi yang terkait, terutama leading sektor. Semua bantuan keuangan desa sudah disertai
30
dengan petunjuk pelaksanaan, temasuk bagaimana ketentuan tentang laporan pertanggungjawaban serta berkompetensi. Prinsip pelaksanaan kegiatan yang harus di perhatikan adalah, dapat dipertanggngjawabkan baik secara teknis, administrasi maupun hukum dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan dana
desa
harus
dipertangungjawabkan
kepada
rakyat
dan
juga
mewajibkan membayar pajak. Kepada SKPD terkait, Saya minta berikan informasi/ data tentang apa yang perlu dilakukan oleh desa, terkait dengan Dana Desa dari Kementerian Keuangan yang diberikan kepada desa. Karena tidak menutup kemungkinan pengelolaan dana desa secara langsung dari –
31
Pemerintah Pusat ini rawan penyelenggaraan apabila pengelolaan dana desa tersebut tidak dikelola secara tepat dan tertib administrasi. Minimnya pengawasan
terhadap
penggunaan
dana
desa
dan
rendahnya
kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan maupun penataan administrasi penggunaannya ini juga dapat menyebabkan program pemerintah ini tidak dapat berjalan maksimal. Oleh karena itu, kami berharap, selain mensosialisasikan, Pemerintah Pusat dan SKPD terkait juga dapat menjadi fasilitator atau pendamping masyarakat dalam pengelolaan dana desa ini.
32
Demikian beberapa hal dapat Saya sampaikan, Semoga apa yang kita laksanakan mendapat ridlo dari Allah SWT Wassalamualaikum Wr.Wb.
BUPATI SEMARANG H. MUNDJIRIN.
