1
BUPATI SEMARANG SAMBUTAN BUPATI SEMARANG PADA ACARA BIMBINGAN TEKNIS TENTANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN SEMARANG TANGGAL 10 NOVEMBER 2014 HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN SEMARANG
2
Assalamu’alaikum
Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua, Ysh. : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang; 2. Staf Ahli Bupati Semarang Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; 3. Para Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang yang terkait 4. Para Narasumber Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Desa; 5. Segenap peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan-
3
Pembangunan Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karuniaNya, sehingga kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat wal’afiat untuk mengikuti acara Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Semarang Tahun 2014. Selanjutnya, tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Narasumber/Pembicara dan segenap peserta yang telah hadir mengikuti acara ini.
4
Hadirin yang saya hormati, Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan
secercah
harapan
baru
kepada
segenap
pelaku
pembangunan di desa untuk mewujudkan desa yang lebih mandiri dan sejahtera melalui penciptaan keberdayaan desa. Semangat perubahan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memandang desa sebagai sebuah entitas yang memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat untuk berperan
mewujudkan
cita-cita
kemerdekaan
berdasarkan
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-
5
Oleh sebab itu, maka desa perlu diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan di tingkat desa sejatinya akan dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hadirin yang saya hormati,, Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan penyelenggaraan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana,
6
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, paradigma baru dalam penyelenggaraan pembangunan desa didasarkan atas 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa membangun‟ dan “Membangun Desa‟ yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Hadirin Yang Saya hormati, Seperti yang kita ketahui bersama, perencanaan adalah tahap terawal dari siklus pembangunan, tanpa perencanaan yang baik mustahil akan diraih hasil-hasil pembangunan yang maksimal. Namun kenyataannya perencanaan seringkali dipandang sebelah mata oleh sebagian besar
7
pihak. Penyusunan rencana hanya dianggap sebagai formalitas belaka, diakui atau tidak selama ini kita selalu terjebak pada kata-kata ”BIASANYA” bukan ”SEHARUSNYA”, artinya hal-hal yang menjadi kebiasaan selalu lebih dikedepankan ketimbang hal-hal yang menjadi keharusan. Sementara tanpa disadari di luar sana dinamika lingkungan strategis selalu berubah dalam hitungan hari, jam, menit, bahkan detik. Akibatnya perencanaan yang ada dari tahun ke tahun sifatnya cenderung monoton, hampir tidak ada terobosan-terobosan yang berarti, kalaupun ada
sifatnyapun
tidak
terlalu
signifikan. Terobosan-terobosan
yang
dilakukan selama ini justru terkesan sporadis. Artinya hanya mampu menjawab tantangan dan permasalahan dalam ruang dan waktu tertentu.
8
Sehingga cita-cita untuk mewujudkan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan (sustainable development) akan sangat sulit untuk diraih. Hadirin yang saya hormati, Dalam
konteks
perencanaan
pembangunan
desa,
amanat
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus direspon dengan cermat oleh Pemerintah Desa dan para pelaku pembangunan di desa. Terlebih dengan semakin besarnya alokasi jumlah anggaran yang diberikan kepada desa, tentunya harus diimbangi dengan peningkatan kreativitas dan inovasi dari segenap pelaku pembangunan desa dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan desa.
9
Adapun agar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa dapat berjalan dengan efektif, maka konsistensi antara perencanaan dan penganggaran desa harus selalu dikedepankan. Dengan demikian dapat terwujud keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan, serta akan mempermudah didalam penatausahaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah desa. Oleh
sebab
itu,
kemampuan
dalam
merencanakan
harus
diimbangi pula dengan kemampuan untuk melaksanakan termasuk dalam hal pelaksanaan barang dan jasa di tingkat desa, menatausahakan dan mempertanggungjawabkannya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
10
Hadirin yang saya hormati, Berpijak dari latar belakang permasalahan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Bappeda memandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Kabupaten Semarang dengan maksud dan tujuan untuk: 1. Meningkatkan pemahaman peserta Bimbingan Teknis terhadap Konsep sinergisitas Perencaaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Pembangunan di Desa; 2. Meningkatkan pemahaman peserta Bimbingan Teknis tentang konsep dasar perencanaan pembangunan desa sehingga dapat
menyusun
11
perencanaan pembangunan desa yang berkualitas, tepat waktu dan tepat mutu; 3. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta Bimbingan Teknis didalam menyusun perencanaan pembangunan desa berbasis potensi / karakteristik
dan
kebutuhan
desa,
dan
cara
memberdayakan
Masyarakat dan Kelembagaan di Desa dalam Penyusunan Perencanaan Desa; 4. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta Bimbingan Teknis didalam mewujudkan konsistensi dan keselarasan antara perencanaan pembangunan dan penganggaran desa;
12
5. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta Bimbingan Teknis didalam merencanakan pengadaan barang dan jasa ditingkat desa; 6. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta Bimbingan Teknis didalam menatausahakan dan menyusun pertanggung-jawaban dalam pengelolaan keuangan desa atau APBDesa. Untuk itu, pada kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Semarang berharap
kepada
Perencanaan
segenap
Pembangunan
Peserta Desa
di
Bimbingan Kabupaten
Teknis
Penyusunan
Semarang,
agar
senantiasa berupaya untuk memahami apa saja yang disampaikan narasumber. Sehingga nantinya melalui Bimtek ini
diharapkan dapat
membantu pembentukan satu kesamaan persepsi dan pola pikir bagi
13
segenap peserta didalam menyusun perencanaan pembangunan desa yang
berkualitas, sinergi dengan arah kebijakan pembangunan daerah,
integral, komprehensif dan efektif, tepat waktu, serta tepat guna/manfaat sesuai dengan
prioritas kebutuhan
masyarakat desa yang selanjutnya
tentunya berguna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
desa
tersebut. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dengan mengucapkan
Bismillaahirrohmaannirrokhiim,
Bimbingan
Teknis
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Semarang dengan resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai .
14
Semoga ALLAH SWT. senantiasa melindungi dan memberikan bimbingan kepada kita sekalian. Sekian terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
BUPATI SEMARANG H. MUNDJIRIN
