1
BUPATI SEMARANG SAMBUTAN BUPATI SEMARANG PADA ACARA PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN PENYERAHAN DPA-SKPD KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015 TANGGAL 15 JANUARI 2015 HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN SEMARANG
2
Assalamu’alaikum
Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua. Ysh
:
1. Bapak Wakil Bupati Semarang, 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, 3. Para Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang yang saya hormati. Alhamdulillahirobbil ’alamin, puji syukur kita panjatkan ke hadirat
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa , atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan, dapat bersama-sama hadir pada acara Penandatanganan Pakta Integritas dan Penyerahan DPA Tahun Anggaran 2015, dalam keadaan sehat wal’afiat.
3
Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Semarang menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak, Ibu semuanya, atas komitmennya untuk mewujudkan dan melaksanakan optimalisasi Pembangunan di Kabupaten Semarang. Bapak, Ibu, Hadirin yang saya hormati, Penandatanganan pakta integritas ini merupakan momentum yang penting untuk menggugah dan membangkitkan perhatian seluruh SKPD / Pengguna Anggaran terhadap pentingnya pembangunan seluruh sektor untuk mensejahterakan masyarakat khususnya Masyarakat Kabupaten Semarang.
4
Meskipun secara eksplisit tidak diatur oleh Peraturan Perundangundangan, penandatanganan pakta integritas merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Tujuan diselenggarakannya Penandatanganan Pakta Integritas ini , agar semua SKPD di Kabupaten Semarang memiliki persamaan persepsi, dan persamaan komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan/kegiatan, atau melaksanakan APBD sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan. Selain itu agar tercapai pelaksanaan APBD yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, tepat waktu dan tepat manfaat, guna mensejahterakan masyarakat.
5
Bapak, Ibu, Hadirin yang saya hormati, Dengan disahkannya Peraturan Daerah No. 14 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014, tentang APBD Tahun Anggaran 2015, dan disahkannya Peraturan Bupati, No 90 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014, tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015, serta Berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 124 ayat 4 DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran,. Penyerahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2015 jangan dimaknai sebagai penyerahan simbolik dan seremonial. Tetapi ini adalah langkah
6
awal
pelaksanaan
/
pedoman
bagi
masing-masing
SKPD
untuk
melaksanakan kegiatan di tahun anggaran 2015. Rencana Pendapatan yang tertulis di DPA merupakan target minimal.
Artinya,
masing-masing
SKPD
pengelola
PAD
harus
bisa
merealisasikan target yang direncanakan sampai seratus persen syukur dapat melampaui target. Sedangkan Rencana belanja merupakan plafon tertinggi, artinya pengelola belanja tidak boleh melampaui rencana anggaran. Dan perlu saya sampaikan ringkasan APBD Tahun Anggaran 2015: a.
Pendapatan :
Rp. 1.549.256.853.000,- (satu trilyun lima ratus empat –
7
puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) b.
Belanja
:
Rp. 1.628.024.456.000,-
(satu trilyun enam ratus dua
puluh delapan milyar dua puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang terdiri : -
Belanja Tidak Langsung
Rp. 1.056.699.611.000,- (satu trilyun
lima puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah) -
Belanja langsung
Rp.
571.324.845.000,- (lima ratus
tujuh puluh satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)
8
c.
Pembiayaan ; -
Penerimaan
:
Rp.
83.284.870.000,- (delapan puluh tiga
milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) -
Pengeluaran
:
Rp.
4.517.267.000,-
(empat
milyar
lima
ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) Maka dari itu Pelaksanaan Anggaran program Kegiatan masing-masing SKPD untuk berpedoman pada Peraturan Bupati Semarang No. 1 tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015. Kedepan kepada SKPD pengelola pendapatan akan diberikan penghargaan (reward) apabila memenuhi atau bahkan melampaui target,
9
Sebaliknya bisa diberikan hukuman (punishment) bila tidak bisa memenuhi target yang telah ditentukan. Bapak, Ibu, Hadirin yang saya hormati. Seperti telah kita ketahui bersama, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk laporan keuangan tahun anggaran 2011 sampai dengan 2013. Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras kita semua yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.
10
Penghargaan atas prestasi itu harus dimaknai oleh para pengguna anggaran daerah untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harus pemerintahan
disadari
bahwa
seluruh
proses
pembangunan
daerah
memiliki
tujuan
utama
untuk
dan
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang diambil harus berdasarkan aturan hukum yang ada dan selaras dengan tujuan utama. Bedakan dengan kebijaksanaaan yang terkadang dilatarbelakangi kepentingankepentingan tertentu. Para pimpinan di setiap SKPD Saya harapkan terus melaksanakan pengawasan
melekat
di
lingkup
jajarannya.
Selain
untuk
menjaga
11
transparansi
penggunaan
anggaran
juga
sebagai
langkah
nyata
pembinaan kinerja jajaran. Perlu Saya ingatkan, mulai tahun 2015 ini akan dilaksanakan pengelolaan anggaran berbasis akrual. Model pengelolaan ini menekankan pada transparansi transaksi yang real time sehingga lebih akuntabel. Karenanya, penguatan komitmen para pimpinan SKPD dan jajarannya untuk melaksanakan pengelolaan anggaran berbasis akrual ini sangat diperlukan. Sehingga harapannya, Kita tetap dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Penting untuk diketahui pula, BPK RI juga telah menerapkan sistem kendali kecurangan (Sikencur). Implementasi sistem ini telah terbukti berhasil
12
mengurangi resiko kecurangan. Upaya pengawasan internal tersebut dapat menjadi contoh dan acuan para pimpinan SKPD dalam melakukan pengawasan melekat pada jajarannya. Sebelum mengakhiri sambutan ini, Saya ingin menyampaikan satu keprihatinan atas masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan di Kabupaten Semarang. Salah
satu
upaya
percepatan
penanggulangan
adalah
pembentukan satuan tugas lintas instansi untuk melakukan langkah-langkah inovasi peningkatan pemberian pelayanan kesehatan guna menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
13
Disamping itu, pembangunan bidang keluarga berencana juga harus terus mendapat perhatian kita semua. Prosentase peserta KB aktif yang mencapai angka 83,54 persen diatas rata-rata tingkat provinsi Jawa Tengah yang hanya 78,47 persen jangan menjadikan kita cepat berpuas diri. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang mencapai 188.890 perlu terus mendapat pembinaan dan perhatian agar mau ikut serta dalam program keluarga berencana (KB). Sedangkan jumlah keluarga pra sejahtera sebanyak 73.313 KK juga menjadi perhatian kita agar dapat mengembangkan potensi keluarga menjadi lebih sejahtera.
14
Akhirnya, Sekali lagi saya berpesan kepada para pimpinan SKPD agar dapat melaksanakan kegiatannya tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat mutu dan manfaat serta tertib urutan dan aturan . Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua. Amiin. Sekian terima kasih Wassalamualaikum Wr.Wb. BUPATI SEMARANG H. MUNDJIRIN.
15
