BUPATI BANYUWANGI SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI MENIMBANG : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dipandang perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi ; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah Induk Baru. MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ; 3. Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ; 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden ; Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI MEMUTUSKAN MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN BANYUWANGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. b. c. d. e.
Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi ; Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; Bupati adalah Bupati Banyuwangi ; Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi ; Kelurahan, adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi ; f. Pemerintah Kelurahan, adalah Lurah beserta perangkat lainnya yang menyelenggarakan sebagian kewenangan dan tugas Camat yang dilimpahkan ke Kelurahan. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Pemerintah Kelurahan merupakan Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat ;
(2) Pemerintah Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan Pemerintah Kelurahan, terdiri dari : a. Lurah ; b. Sekretariat ; c. Seksi Pemerintahan ; d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ; e. Seksi Pembangunan ; f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat ; (2) Sekretariat dan masing masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. BAB IV URAIAN TUGAS Bagian Pertama Lurah Pasal 4 (1) Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Camat dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kelurahan ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pemerintah Kelurahan mempunyai fungsi : a. pemimpin pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di Kelurahan tentang penyelenggaraan pemerintahan serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat ; b. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat ; c. pelayanan dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat ; d. pembinaan ketentraman dan ketertiban umum ;
e. pemberdayaan potensi wilayah Kelurahan secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bagian Kedua Sekretaris Kelurahan Pasal 5 (1) Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Kelurahan ; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretaris mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perangkat Kelurahan; b. pengumpulan, penyusunan evaluasi data dan perumusan program serta petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ; c. pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan dalam, perlengkapan dan penyusunan laporan serta pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Kelurahan ; e. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, urusan perlengkapan, urusan dalam, inventarisasi Kelurahan ; f. pelaksanaan urusan tata usaha ; g. pengaturan penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara ; h. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Lurah. Bagian Ketiga Seksi Pemerintahan Pasal 6 Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas : a. b. c. d. e.
Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan ; Mengumpulkan bahan dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat ; Melakukan pelayanan kepada masyarakat ; Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ; Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan ;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah. Bagian Keempat Seksi Ketentraman dan Ketertiban Pasal 7 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas : a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang Ketentraman dan Ketertiban ; b. Melakukan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat ; c. Melakukan pelayanan masyarakat di bidang Ketentraman dan Ketertiban ; d. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ; e. Membantu pelaksanaan pengawaan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ; f. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan kerukunan warga ; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah. Bagian Kelima Seksi Pembangunan Pasal 8 Kepala Seksi Pembangunan, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan ; b. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian rakyat ; c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan ; d. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ; e. Membantu pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan kelurahan ; f. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan ; g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan ; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
Bagian Keenam Seksi Kesejahteraan Masyarakat Pasal 9 Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, mempunyai tugas : a. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat ; b. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat ; c. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ; d. Membantu pelaksanaan pemberdayaan PKK, Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya ; e. Membina kegiatan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh ; f. Membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI) ; g. Mengumpulan bahan dan menyusun laporan dibidang Kesejahteraan Masyarakat ; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 10 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lurah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 11 (1) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut dalam pasal 10 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Lurah melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah : (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; (4) Jenis Jabatan Fungsional di atas sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
BAB V TATA KERJA Pasal 12 Semua Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi. Pasal 13 (1) Lurah wajib Pemerintah Pemerintah Pemerintah berlaku ;
menyusun rencana kerja Kabupaten Banyuwangi, (AKIP) dan membuat (LAKIP) sesuai dengan
(2) Setiap Pimpinan Unit/Satuan Kelurahan, berkewajiban :
dengan mengacu pada Rencana Strategis menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi tugasnya berdasarkan ketentuan yang
Organisasi
dalam
lingkungan
Pemerintah
a. Menyusun rencana kerja yang mengacu rencana strategis Kantor sebagai bahan penyusunan dan pertanggung jawaban Akuntabilitas Kantor ; b. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat ; c. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi. (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut. BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 14 Lurah, Sekretaris dan Seksi-seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15 Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ; Pasal 16 (1) Apabila Lurah berhalangan menjalankan tugasnya Sekretaris Daerah dapat menunjuk Sekretaris Kelurahan atau Kepala Seksi yang dinilai mampu dan memiliki pangkat tertinggi untuk mewakilinya atas usul Lurah ; (2) Apabila Sekretaris Kelurahan berhalangan menjalankan tugasnya, Lurah dapat menunjuk salah satu Staf Sekretariat yang dinilai mampu dan memiliki pangkat tertinggi untuk mewakilinya atas usul Sekretaris ; (3) Apabila Kepala Seksi berhalangan menjalankan tugasnya, Lurah dapat menunjuk salah satu staf seksinya yang dinilai mampu dan memiliki pangkat tertinggi untuk mewakilinya atas usul Kepala Seksi. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 53 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi serta aturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . Pasal 18 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan Dearah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi. Disahkan di : Banyuwangi Tanggal : 8 Juli 2004 BUPATI BANYUWANGI ttd. Ir. H. SAMSUL HADI Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 8 Juli 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI ttd. Ir. H. SOESANTO SOEWANDI Pembina Tingkat I NIP. 010 089 301 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2004 NOMOR 26/D Sesuai dengan aslinya An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum
ARI PINTARTI, SH, MSi Pembina NIP. 510 090 171
Bagan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kabupaten Banyuwangi
LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 29 Tahun 2004 Tanggal : 8 Juli 2004
LURAH
Sekretariat Kelompok Jabatan Fungsional
Seksi Pemerintahan
Seksi Ketentraman & Ketertiban
Seksi Pembangunan
Seksi Kesejahtraan Masyarakat
BUPATI BANYUWANGI Sesuai dengan Aslinya An. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Asisten Pemerintahan Ub Kepala Bagian Hukum Ttd ARI PINTARTI, SH, Msi Pembina NIP. 510 090 171
Ttd Ir. H. SAMSUL HADI
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN BANYUWANGI
I. PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka upaya penyederhanaan birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional, transparan, hierarki yang pendek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk organisasi perangkat daerah Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah Induk Baru.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan pasal 19
: Cukup Jelas.
