BUPATI BANYUWANGI SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI Menimbang
:
a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2000 ; b.
Mengingat
:
bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan Badan Pengawas dipandang perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah Induk Baru.
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ; 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI MEMUTUSKAN MENETAPKAN
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS KABUPATEN BANYUWANGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi ; b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ; c. Bupati adalah Bupati Banyuwangi ; d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi ; e. Badan, adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang berupa lembaga teknis daerah dan merupakan unsur penunjang yang melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah ; f. Badan Pengawas, adalah Badan Pengawas Kabupaten Banyuwangi ; g. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Pengawas Kabupaten Banyuwangi ; h. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan daerah.
BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Badan Pengawas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten ; (2) Badan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Struktur Organisasi Badan Pengawas terdiri dari : a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Badan ; b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Bagian Tata Usaha ; c. Unsur Pelaksana terdiri dari : 1) Bidang Pemerintahan dan Aparatur ; 2) Bidang Ekonomi dan Sosial ; 3) Bidang Pendapatan dan Aset Daerah. d. Kelompok Jabatan Fungsional BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama KEPALA BADAN Pasal 4 (1) Kepala Badan Pengawas mempunyai tugas membantu Bupati penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang pengawasan .
dalam
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, Badan Pengawas mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pemeriksaan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan (perencanaan dan pelaksanaan) pembangunan dan pemerintahan Kabupaten dan meliputi bidang pemerintahan umum, pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan kelurahan, agraria, pembinaan aparatur, pertanian, industri perhubungan, agama, pendidikan, kesehatan, kesatuan bangsa, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, pendapatan/pendapatan lainlain, pengelolaan BUMD/perusahaan daerah, serta pengelolaan aset-aset daerah lainnya ; b. pelaksanaan pengujian dan penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan/atau instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten ; c. pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang pemerintahan, aparatur, ekonomi dan sosial, serta pendapatan dan aset daerah; d. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi dan fungsional.
BAGIAN KEDUA BAGIAN TATA USAHA Pasal 5 (1) Kepala Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Kepala Bagian TU mempunyai tugas menyiapkan bahan, koordinasi pengawasan, memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengawas. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. pengumpulan bahan koordinasi, penyusunan dan pengendalian program kerja pengawas ; b. penghimpunan, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat fungsional di daerah ; c. penyiapan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; d. penyiapan dan menginventarisir bahan dan data dalam rangka penata usahaan proses penanganan pengaduan ; e. pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan surat menyurat; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 6 (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas : a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ; b. Sub Bagian Umum dan Keuangan . Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bagian Tata Usaha. Pasal 7 (1) Kepala Sub Bagian Perencana , Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan, penyusunan dan pengendalian program kerja pengawasan ; b. Menghimpun dan mengolah bahan pengawasan ; c. Melaksanakan administrasi pengaduan dari masyarakat ; d. Melaksanakan evaluasi dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat fungsional pengawasan ; e. Menyusun laporan kegiatan pengawasan. f. Menyiapkan, menghimpun dan mengolah bahan laporan hasil pengawasan aparat fungsional pengawasan; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian TU.
(2) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan urusan surat menyurat, pengetikan penggandaan dan kearsipan ; b. Melaksanakan urusan kepegawaian, urusan perjalanan dinas ; c. Menghimpun peraturan perundang-undangan dan dokumentasi; d. Melaksanakan pemeliharan, perlengkapan, peralatan, kepustakaan dan kebersihan serta keamanan kantor ; e. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembayaran gaji pegawai ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian TU. Bagian Ketiga BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR Pasal 8 (1) Kepala Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah pemerintahan desa dan kelurahan, keagrariaan , pembinaan dan pendayagunaan aparatur, pengelolaan administrasi kepegawaian pelaksanaan pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaiama dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Bidang Pemeriksa Pemerintahan dan Aparatur mempunyai fungsi : a. pelaksanan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan ; b. pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan ; c. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan dibidang Pemerintahan dan Aparatur; d. persiapan menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal
9
(1) Bidang Pemerintahan dan Aparatur terdiri dari : a. Sub Bidang Pemerintahan dan Agraria ; b. Sub Bidang Aparatur dan Kepegawaian. (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Aparatur. Pasal 10 (1) Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Agraria mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah, pemerintahan desa dan kelurahan serta bidang pertanahan ; b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
(2) Kepala Sub Bidang Aparatur dan Kepegawaian mempunyai tugas: a. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan dan pendayagunaan aparatur, administrasi umum kepegawaian, pelaksanaan pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai ; b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Aparatur. Bagian Keempat BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL Pasal 11 (1) Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial mempunyai tugas melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan sektor-sektor ekonomi yang meliputi bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, bidang industri, perdagangan, koperasi, bidang perhubungan, pariwisata dan sektor sosial yang meliputi agama, pendidikan, kesehatan, kesatuan bangsa, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat. (2) Untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini, Bidang Ekonomi dan Sosial mempunyai fungsi : a. pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan ; b. pembinaan, memberi petunjuk dan mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan ; c. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan disektor ekonomi dan sosial ; d.ppelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 12 (1) Bidang Ekonomi dan Sosial terdiri dari : a. Sub Bidang Pertanian, Industri dan Perhubungan ; b. Sub bidang Agama, Pendidikan dan Kesehatan ; (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial. Pasal 13 (1) Kepala Sub Bidang Pertanian, Industri dan Perhubungan mempunyai tugas : a. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan, terhadap penyelenggaraan bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, bidang industri, perdagangan dan koperasi, bidang perhubungan dan pariwisata ; b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial. (2) Kepala Sub Bidang Agama, Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas :
a. Melaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan bidang agama, pendidikan, kesehatan, kesatuan bangsa, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat; b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial.
BAGIAN KELIMA BIDANG PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Pasal 14 (1) Kepala Bidang Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peningkatan pendapatan dan pendapatan lain-lain, perijinan, pengelolaan BUMD/perusahaan daerah dan pengelolaan asset daerah lainnya; (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Bidang Pemeriksa Keuangan, Pendapatan dan Kekayaan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengumpulan bahan - bahan dalam rangka penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan ; b. pelaksanaan pemberian petunjuk, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan ; c. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan dibidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah ; d. penyiapan penyusunan dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 15 (1) Bidang Pendapatan dan Aset Daerah terdiri dari : a. Sub Bidang Pendapatan, Pajak dan Retribusi ; b. Sub Bidang Pengelolaan Aset Daerah. (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 16 (1) Kepala Sub Bidang Pendapatan, Pajak dan Retribusi mempunyai tugas: a. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan peningkatan pajak, retribusi, pendapatan lainnya dan pelaksanaan perijinan; b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidan Pendapatan dan Aset Daerah ; c. Melaksanakan pemeriksaan terhadap perhitungan dan perubahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Asset Daerah mempunyai tugas : a. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan BUMD/perusahaan daerah, pengelolaan kekayaan daerah mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan ; b. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan dan Asset Daerah. BAB III JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR (JFA) Pasal 17 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan ; (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; (4) Pembinaan terhadap Tenaga fungsional Perundang-Undangan yang berlaku ;
dilakukan
sesuai
Peraturan
(5) Pejabat fungsional Auditor (PJA) adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan (teknis operasional) pada instansi pemerintah. Pasal 18 Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari : a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor (Auditor) ; b. Kelompok Jabatan Fungsional Non Auditor. Pasal 19 (1) Ketentuan mengenai Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam pasal 18 huruf a Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut : a. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan pengawasan pada instansi Pemerintah ; b. Pejabat Fungsional Auditor (PJA) adalah Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan (teknis operasional) pada instansi Pemerintah ; c. Pejabat Fungsioanal Auditor (PFA) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang ; d. Jumlah Pejabat fungsional Auditor (PFA) disesuaikan dengan kebutuhan
dan beban kerja yang dibandingkan dengan maksimal hari pengawasan pertahun ; e. Untuk Jabatan Fungsional Auditor diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . (2) Ketentuan mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Non Auditor dimaksud dalam pasal 18 huruf b Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut : a.
Kelompok Jabatan fungsional (non Auditor) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Pengawasan sesuai dengan bidang keahliannya dan kebutuhan.
b.
Kelompok Jabatan Fungsional (Non Auditor) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
c. Jumlah Jabatan fungsional (non Auditor) ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja d.
Jenis Jabatan fungsional (Non Auditor) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV TATA KERJA Pasal 20
(1) Kepala Badan Wajib menyusun Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan bidang tugasnya menurut pedoman ketentuan yang berlaku ; (2) Setiap Pimpinan Unit/Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan Pengawas berkewajiban : a. Menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Badan mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Badan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan sesuai bidang tugasnya menurut pedoman sesuai ketentuan yang berlaku ; b. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat ; c. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi. (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijaksanaan lebih lanjut.
BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 21 (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; (2) Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 22 (1) Apabila Kepala Badan berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris Daerah dapat menunjuk Bagian Tata Usaha atau Kepala Bidang yang dinilai mampu atas usul Kepala Badan ; (2) Apabila Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Badan menunjuk salah satu Kepala Sub Bagian yang dinilai mampu atas usul Kepala Bagian Tata Usaha ; (3) Apabila Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Badan dapat menunjuk salah satu Kepala Sub Bidang yang dinilai mampu atas usul Kepala Bidang yang bersangkutan ; (4) Apabila Kepala Sub Bagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Badan dapat menunjuk salah satu staf yang dinilai mampu atas usul Kepala Sub Bagian ; (5) Apabila Kepala Sub Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Badan dapat menunjuk salah satu staf yang dinilai mampu, atas usul Kepala Sub Bidang.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 24 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 25 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi. Disahkan di : Pada tanggal :
Banyuwangi 8 Juli 2004
BUPATI BANYUWANGI ttd. Ir. H. SAMSUL HADI
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 8 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI ttd. Ir. H. SOESANTO SOEWANDI Pembina Tingkat I NIP. 010 089 301
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2004 NOMOR 19/D Sesuai dengan aslinya An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum
ARI PINTARTI, SH, MSi Pembina NIP. 510 090 171 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS KABUPATEN BANYUWANGI
I.
PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka upaya penyederhanaan birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional, transparan, hierarki yang pendek sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Perangkat daerah. Maka perlu dibentuk kembali organisasi perangkat daerah Badan Pengawas kabupaten Banyuwangi dengan pendekatan kewenangan wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, dalam suatu Peraturan Daerah induk baru.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan pasal 26 : Cukup jelas. ================================
