BUPATI BANYUWANGI SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI MENIMBANG : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a konsideran ini, perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah Induk Baru. MENGINGAT
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup ; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; 5. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tetang Pedoman Organisasi Perangkat daerah ; 7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI M E M U TU S K A N MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BANYUWANGI. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. b. c. d. e.
Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi ; Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; Bupati adalah Bupati Banyuwangi ; Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi ; Dinas, adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah dan merupakan unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas kewenangan desentralisasi ; f. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi ; g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah unsur pelaksana Kabupaten Banyuwangi dibidang Kebersihan dan Pertamanan ;
Pemerintah
(2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi terdiri dari : a. Unsur Pimpinan Yaitu Kepala Dinas b. Unsur Pembantu Pimpinan Yaitu Kepala Bagian Tata Usaha ; c. Unsur Pelaksana terdiri dari : 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Bidang Kebersihan Bidang Pertamanan dan Pemakaman Bidang Penerangan Jalan Bidang Bina Progam Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ; Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Masing-masing Bagian Tata Usaha dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ; BAB IV URAIAN TUGAS Bagian Pertama Kepala Dinas Pasal 4 (1) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di bidang Kebersihan dan Pertamanan; (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perencanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan pengumpulan data, pengelolaan data, penilaian dan penyusunan rencana program dan proyek untuk pelaksanaan tugas pokok ; b. Pelaksanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan ; c. Pembinaan, yaitu segala usaha dan kegiatan penyuluhan ke arah peningkatan program di bidang Kebersihan dan Pertamanan ;
d. Pengawasan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Administrasi, yaitu segala usaha dan kegiatan di bidang Ketatausahaan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan; f. Koordinasi, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Dinas serta Instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua Bagian Tata Usaha Pasal 5 (1) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan, perencanaan, dan program kegiatan, melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta perlengkapan ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perbekalan ; b. penyelenggarakan urusan dalam Dinas Kebersihan dan Pertamanan ; c. pelaksanaan urusan keamanan ke dalam terhadap personil, materiil dan informasi ; d. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan program penyelenggaraan Urusan dalam Dinas Kebersihan dan Pertamanan ; e. pelaksanaan tugas-tugas protokoler dan perjalanan dinas ; f. pelaksanaan tugas-tugas di bidang organisasi, tata laksana dan aktifitas peningkatan aparatur pemerintah ; g. Penyelenggaraan pengolahan, evaluasi dan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perbekalan; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 6 (1) Bagian Tata Usaha membawahi : a. Sub Bagian Umum ; b. Sub Bagian Perlengkapan. (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 7 (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a. Menyelenggaran urusan ketatausahaan, keuangan dan tata usaha kepegawaian ; b. Menyelenggarakan kearsipan ( baik arsip dinamis maupun arsip statis) ; c. Mengurus keuangan perjalanan dinas, pengadaan alat-alat tulis, kertas dan penyelesaian ganti rugi serta biaya-biaya lainnya sebagai pengeluaran dinas ; d. Menyelenggaran persiapan upacara-upacara, pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat dinas, serta persiapan-persiapan dan pengaturan tamu dinas ; e. Melaksanakan tugas-tugas protokoler dan perjalanan dinas ; f. Menyusun laporan pertanggung jawaban realisasi dan perhitungan anggaran belanja dinas; g. Menyelenggaran tata usaha dan pembayaran gaji pegawai ; h. Mengurus kesejahteraan pegawai misalnya kesehatan, usulan pemberian tanda jasa dan lain-lain Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan program penyelenggaraan belanja dinas ; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. (2) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas : a. Merencakan dan menyelenggarakan pengadaan atau pembelian barangbarang keperluan dinas menurut ketentuan yang berlaku ; b. Menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang dinas; c. Mengurus pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dan alat-alat pengangkutan lainnya ; d. Mengurus perbaikan kantor dan bangunan lainnya milik dinas serta menyelenggarakan keamanan kantor maupun informasi kedinasan ; e. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perlengkapan ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bagian Tata Usaha. Bagian Ketiga Bidang Kebersihan Pasal 8 (1) Kepala Bidang Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi penyelenggaraan pelayanan, pemeliharaan kebersihan kota, dan pengelolaan serta membina lokasi pembuangan sampah ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Kebersihan mempunyai fungsi : a. pengaturan dan penyelenggaraan kebersihan kota dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup ; b. pelaksanaan pengangkutan atau pembuangan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) serta melaksanakan pengangkutan air kotor ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja; c. pelaksanaan pemusnahan atau pemanfaatan sampah;
d. pengusahaan terciptanya kota yang bersih dan sehat lingkungan ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 9 (1) Bidang Kebersihan membawahi : a. Seksi Penampungan, Pengangkutan dan Tempat Pembuangan sampah ; b. Seksi Normalisasi Saluran dan Pembuangan Air Kotor. (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksnakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kebersihan ; Pasal 10 (1) Seksi Penampungan mempunyai tugas :
Pengangkutan
dan
Tempat
Pembuangan
Sampah
a. Melaksanakan Pembersihan kota, jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, dan perkampungan; b. Menyelenggarakan pembangunan tempat pembuangan sampah sementara dan atau tempat pembuangan sampah akhir dan menjaga ketertibannya ; c. Menjaga ketertiban pembuangan sampah pada tempat pembuangan sampah akhir ; d. Menginventarisasi peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas ; e. Melakukan pengangkutan sampah dari pembuangan sampah sementara, rumah tangga, toko-toko dan pasar ke tempat pembuangan sampah akhir ; f. Melaksanakan pengangkutan sisa bahan bangunan yang ada di lokasi kewenangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan ; g. Menyelenggarakan pemusnahan dan pemanfaatan sampah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan lebih berdaya guna ; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan ; (2) Seksi Normalisasi Saluran dan Pembuangan Air Kotor mempunyai tugas : a. Melakukan inventarisasi tingkat kerusakan dari saluran tertutup (trotoar) dan saluran terbuka (Drainase) ; b. Melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan saluran tertutup (trotoar) dan saluran terbuka (drainase) ; c. Melaksanakan kebersihan pada saluran terbuka dan tertutup; d. Menyelenggarakan pemusnahan dan atau pemanfaatan air kotor agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan ; e. Menyelenggarakan pembersihan got atau saluran pembuangan dan pengurasan WC ;
f. Menetapkan tempat-tampat pembuangan dan atau pemanfataan air kotor ; g. Melaksanakan pemanfaatan air kotor termasuk tinja untuk lebih berdaya guna ; h. Menginventarisasi peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas ; i. Menyelenggarakan pelayanan pemanfaatan mobil WC Umum; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang kebersihan. Bagian Keempat Bidang Pertamanan dan Pemakaman Pasal 11 (1) Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas Dinas yang meliputi bidang pengagendaan pembangunan taman jalur hijau, penertiban taman hias, pohon pelindung, penghijauan, pemeliharaan dan perawatan, penebangan pohon pelindung dan pemakaman ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pembangunan taman-taman kota, air mancur, monumen/tugu, makam umum dan Lapangan Olah Raga yang sesuai dengan kewenangan DKP; b. pembibitan guna menunjang kebutuhan pertamanan dan penghijauan kota ; c. pelaksanaan Penghijauan Kota ; d. pelaksanaan pengawasan dan pengaturan terhadap tanah makam ; e. pelaksanaan dan melayani pengangkutan dan pemakaman jenazah temasuk jenazah orang terlantar ; f. pelaksanaan pemeliharaan taman-taman kota, air mancur, monumen/tugu dan makam umum ; g. pengusahaan terciptanya keindahan dan paru-paru kota; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; Pasal 12 (1) Bidang Pertamanan dan Pemakaman membawahi : a. Seksi Pembibitan dan Pertamanan b. Seksi Pemakaman (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman. Pasal 13 (1) Seksi Pembibitan dan Pertamanan mempunyai tugas:
a. Melaksanakan usaha usaha penghijauan kota termasuk lapangan olah raga, jalur hijau dan fasilitas umum lain ; b. Memelihara dan mengembangkan serta mengadakan pembibitan tanaman lainnya untuk kepentingan pertamanan penghijauan kota ; c. Menanggulangi jenis hama atau penyakit tanaman dari pertamanan dan penghijauan kota ; d. Melaksanakan pembangunan Pertamanan jalur hijau monumen/tugu , air mancur dan lingkungan gedung olah raga ; e. Menyelenggarakan Inventarisasi peralatan taman, air mancur, monumen /tugu, air mancur dan lapangan olah raga; f. Menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan taman, jalur hijau, monumen/tugu, air mancur dan lapangan olah raga sesuai dengan kewenangan DKP; g. Melaksanakan pengadaan sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan pemeliharaan pertamanan ; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman. (2) Seksi Pemakaman mempunyai tugas : a. Melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap permohonan penanganan atas tanah makam sesuai golongannya ; b. Melakukan Inventarisasi, penertiban dan pemeliharaan tanah makam umum ; c. Membuat dan memberikan surat pemakaian dan penggunaan makam ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman. Bagian Kelima Bidang Penerangan Jalan Pasal 14 (1) Kepala Bidang Penerangan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi bidang pembangunan dekorasi kota, pemasangan lampu penerangan jalan, taman-taman hias, dan reklame ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Penerangan Jalan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan ; b. pelakuan pemantauan dan pengawasan lampu penerangan jalan ; c. pelaksanaan Inventarisasi lampu penerangan jalan serta sarana dan prasarananya ; d. pengupayaan terciptanya keindahan dan penerangan kota: e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.
Pasal 15 (1) Bidang Penerangan Jalan membawahi : a. Seksi Pembangunan, Inventarisasi, dan Evaluasi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) ; b. Seksi Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum. (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penerangan Jalan. Pasal 16 (1) Seksi Pembangunan , Inventarisasi dan Evaluasi Lampu Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas : a. Melaksanakan pembangunan lampu penerangan jalan ; b. Menyelenggarakan Inventarisasi dan evaluasi lampu penerangan jalan ; c. Melayani pemasangan lampu penerangan jalan secara swadaya yang berasal dari masyarakat ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penerangan Jalan. (2) Seksi pemeliharaan lampu Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas : a. Melaksanakan pemeliharaan, perbaikan dan melayani pengaduan masyarakat tentang lampu penerangan jalan umum ; b. Melaksanakan pengadaan sarana prasarana untuk pemeliharaan dan perbaikan lampu penerangan jalan umum ; c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Penerangan Jalan. Bagian Keenam Bina Program Pasal 17 Kepala Bidang Bina Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang penyusunan program, pengendalian operasional, evaluasi, dan pelaporan ; (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bina Program mempunyai fungsi: a. pengumpulan dan menganalisa data untuk bahan penyusunan Progam Kebersihan dan Pertamanan; b. perumusan dan menyusun progam Kebersihan dan Pertamanan;
c. pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan progam Kebersihan dan Pertamanan; d. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan progam Kebersihan dan Pertamanan; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 18 (1) Bidang Progam membawahi : a. Seksi Penyusunan Progam ; b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Progam. Pasal 19 (1) Seksi Penyusunan Progam mempunyai tugas : a. Mengumpulkan dan menyiapkan data, serta melakukan pengkajian dan Analisis Data sebagai bahan Penyusunan Program Kebersihan dan Pertamanan ; b. Melakukan survey dan mengolah hasil survey sebagai bahan penyusunan Progam Kebersihan dan Pertamanan ; c. Melaksanakan koordinasi penyusunan program Dinas Kebersihan dan Pertamanan; d. Menyusun Progam Kebersihan dan Pertamanan ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bina Progam. (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. Mengumpulkan data dan hasil pemantauan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Kebersihan dan Pertamanan; b. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan Kebersihan dan Pertamanan ; c. Melaksanakan monitoring dan Evaluasi mengenai manfaat dan hasil serta dampak pelaksanaan program kegiatan Kebersihan dan Pertamanan ; d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program Kebersihan dan Pertamanan; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bina Program.
BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 20 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 5 Peraturan Daerah ini, adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas di lapangan. Pasal 21 (1) Unit Pelaksana Tehnis Dinas sebagaiamana dimasud pasal 20 Peraturan Daerah ini, adalah Unit Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PPBK) ; (2) Unit Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PPBK), dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 22 Unit Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PPBK) mempunyai tugas : a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pemadam dan pencegahan kebakaran ; b. Melaksanakan pengawasan serta pemeriksaan seluruh alat pemadam api di Perusahaan Negara, swasta, Kantor dan pertokoan ; c. Memberikan informasi dan atau laporan kepada Kepala Dinas sewaktu-waktu terjadi kebakaran ; d. Menyusun petunjuk dan pedoman tentang usaha pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan badan atau lembaga Pemerintah atau Swasta ; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 23 (1) Susunan Organisasi Unit Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran, terdiri dari : a. b. c. d.
Kepala Unit ; Petugas Administrasi ; Petugas Operasi ; Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Petugas-petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Unit.
Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 24 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan. Pasal 25 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Dinas. (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; (4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai denagn Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VI TATA KERJA Pasal 26 Semua Unit kerja di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi. Pasal 27 (1) Kepala Dinas wajib secara strategis Dinas dengan mengacu pada rencana strategis pemerintah Kabupaten banyuwangi, menyusun Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ; (2) Setiap pimpinan unit kerja lingkungan Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), berkewajiban : a. Menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana startegis Dinas, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Dinas dan laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
b. Melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat ; c. Memimpin dan memperdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Organisasi. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan dan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut ; Pasal 28 (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ; (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja dilingkungan Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala kepada atasannya ; (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan unit kerja bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan ; (3) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara Fungsional mempunyai hubungan kerja ; (4) Setiap Pimpinan Unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 29 (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 30 Bagan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Paraturan Daerah ini. Pasal 31 (1) Jabatan Kepala Dinas Kebersihan tidak boleh dirangkap dengan jabatan yang lain ; (2) Apabila Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka menunjuk Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 29 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Disahkan di : Banyuwangi Tanggal : 8 Juli 2004 BUPATI BANYUWANGI ttd. Ir. H. SAMSUL HADI Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 8 Juli 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI ttd. Ir. H. SOESANTO SOEWANDI Pembina Tingkat I NIP. 010 089 301 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2004 NOMOR 13/D Sesuai dengan aslinya An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum
ARI PINTARTI, SH, MSi Pembina NIP. 510 090 171 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BANYUWANGI
I. PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka upaya penyederhanaan birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proposional, transparan, hierarki yang pendek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Maka perlu dibentuk kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah Induk Baru. II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan pasal 33 : Cukup jelas.
==========================
