BUPATI BANYUWANGI SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG HAK-HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI MENIMBANG : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (3) undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
MENGINGAT
: 1. 2. 3. 4.
Pasal 5 Ayat (2) Pasal 18 ayat (6) Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363) ; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
MEMUTUSKAN MENETAPKAN
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG HAK-HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nonor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi; 3. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
4. Sekretaris DPRD adalah unsure pendukung DPRD Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 5. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi; 6. Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD perupakan pedoman dalam rangka penyediaan dan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahtraan serta pemberiran penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan azas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan bertanggungjawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD; 7. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi; 8. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas; 9. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi; 10. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya; 11. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan , rumah jabatan dan perlengkapan/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan dan jenazah; 12. Uang jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi atas jasa pengabdiannya setelah yang bersanggkutan deberhentikan dengan hormat; 13. Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 14. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 15. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat daerah otonom yang diberi tugas dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 16. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen di daerah. BAB II BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Penghasilan Pasal 2 Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari : a. Uang Representasi ; b. Uang Paket ;
c. d. e. f. g. h.
Tunjangan Jabatan ; Tunjangan Panitia Musyawarah ; Tunjang Komisi ; Tunjangan Panitia Anggaran ; Tunjangan Badan Kehormatan ; Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya. Pasal 3
(1)
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi ;
(2)
Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah ;
(3)
Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD ;
(4)
Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD ;
(5)
Selain uang representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pewai Negeri Sipil. Pasal 4
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket ; (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari uang representasi. Pasal 5 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan ; (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing – masing uang representasi. Pasal 6 Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelngkapan Lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut : a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ; b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ; c. Sekretarais sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ; d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
Pasal 7 Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan. Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan Pasal 8 (1)
Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan ;
(2)
Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRDyang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak ;
(3)
Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran resmi Asuransi Kesehatan kepada Lembaga Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Pasal 9
(1)
Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaran dinas jabatan ;
(2)
Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD ;
(3)
Dalan hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian. Pasal 10
(1)
Anggota DPRD dapat disediakan masing – masing rumah dinas beserta kelengkapannya ;
(2)
Belanja pemeliharaan rumah dan perlengkapannya dibebankan pada APBD ;
(3)
Dalan hal Anggota DPRD diberhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian. Pasal 11
Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.
Pasal 12 (1)
Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan DPRD atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan ;
(2)
Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa uang sewa yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 13
(1)
Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas ;
(2)
Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 14
Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan : (1) Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberi uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi ; (2)
Bantuan biaya pengurusan jenazah. Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian Pasal 15
(1)
Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian ;
(2)
Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan : a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang respresentasi ; b. Masa bakti dari 1 (satu) tahun diberikan jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang respresentasi ; c. Masa bakti dari 2 (dua) tahun diberikan jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang respresentasi ; d. Masa bakti dari 3 (tiga) tahun diberikan jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang respresentasi ; e. Masa bakti dari 4 (empat) tahun diberikan jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang respresentasi ; f. Masa bakti dari 5 (lima) tahun diberikan jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang respresentasi ;
(3)
Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada ahliwarisnya ;
(4)
Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Pasal 16 (1)
Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD ;
(2)
Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD. BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD Pasal 17
(1)
Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Belanja Penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretaris DPRD ;
(2)
Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 2, dianggarkan dalam pos DPRD ;
(3)
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai mana dimaksud ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut : a. Belanja Pegawai ; b. Belanja barang dan jasa ; c. Belanja Perjalanan dinas ; d. Belanja pemeliharaan ; e. Belanja modal.
(4)
Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11
Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum. Pasal 19 (1)
Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari APBD ;
(2)
Penyusunan, pelaksanaan tat usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Dearah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Disahkan di : Banyuwangi Tanggal : 21 Desember 2004 BUPATI BANYUWANGI ttd. Ir. H. SAMSUL HADI Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 21 Desember 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI ttd. Ir. H. SOESANTO SOEWANDI Pembina Tingkat I NIP. 010 089 301 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2004 NOMOR A/4
Sesuai dengan aslinya An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum Ttd IMAM TJIPTOHADI, SH Pembina NIP. 510 095 345
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI I. PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka meningkatkan kemitraan dan kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan tugas dan kewenangan untuk meningkatkan kualitas, produksi, dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Berkaitan dengan hal ini diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, agar masing-masing memperoleh hak dan kewajibannya yang diatur dalam bentuk Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Cukup jelas
Pasal 2 huruf h
: yang dimaksud dengan alat kelengkapan lainnya seperti panitia legeslasi.
Pasal 3 s/d 7
: Cukup jelas
Pasal 8 ayat 1
: Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil golongan IV. : Cukup jelas.
Ayat 2,3 Pasal 9 ayat 1
Ayat 2,3 Pasal 10 ayat 1
Ayat 2,3 Pasal 11 s/d 12
: Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan, dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada estándar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan pada saat penyerahannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD. : Cukup jelas. : Penyediaan rumah dinas Anggota DPRD beserta kelengkapannya berpedoman pada estándar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan penyerahannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dengan Anggota DPRD yang bersangkutan. : Cukup jelas. : Cukup jelas
Pasal 13 ayat 1
Ayat 2
: Pakaian dinas lengkap dengan atributnya terdiri dari : a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasan/stel dalam 1 tahun ; b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasal/stel dalam 1 tahun ; c. Pakaian Sipil lengkap disediakan 1 (satu) pasal/stel dalam 5 (lima) tahun. : Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas dengan memperhitungkan prinsip : Penghematan, kepatutan, dan kewajaran.
Pasal 14 huruf a huruf b
: Cukup jelas : Biaya pengurusan jenazah dibebankan pada APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.
Pasal 15 ayat 1,2,3 Ayat 4
: Cukup jelas : Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.
Pasal 16 ayat 1,2 Ayat 3
: Cukup jelas : Yang dimaksud uraikan dalam jenis belanja sebagai berikut : a. Belanja pegawai seperti gaji, tunjangan pegawai sekretariat sesuai dengan jabatan; b. Belanja barang dan jasa seperti pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta alat tulis kantor, belanja listrik dll; c. Belanja Perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD kedalam dan luar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas PNS tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; d. Belanja pemeliharaan antara lain : 1. Sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD; 2. Rumah dinas jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD; 3. Kendaraan dinas Pimpinan DPRD, Sekretaris DPRD, Komisi-komisi DPRD, Operasional Sekretariat DPRD. e. Belanja modal antara lain : 1. Kebutuhan pembangunan, perluasan, penambahan : a. Gedung ; b. Kantor ; c. Rumah jabatan/rumah dinas DPRD. 2. Pengadaan perlengkapan / pealatan gedung kantor, rumah jabatan dan rumah dinas DPRD.
Pasal 17 s/ 20
: Cukup jelas
