BUPATI BANYUWANGI SALINAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/ 189 /KEP/429.011/2015 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B/WUSTHA, PROGRAM PAKET C DAN PROGRAM PAKET C KEJURUAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN PELAJARAN 2014/2015 BUPATI BANYUWANGI Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur dan menilai kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) perlu dilaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik melalui Ujian Nasional (UN); b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, untuk mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan Ujian Nasional (UN) perlu membentuk Panitia Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan di Kabupaten Banyuwangi Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan Keputusan Bupati. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
2 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang Sederajat; 10. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0031/P/BSNP/III/2015 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015; 11. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0027/P/BSNP/IX/2014 tentang Kisi-Kisi Ujian Nasional untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2014/2015; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015; 15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015; 16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015; 17. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/501/KEP/ 429.011/2014 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015. MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B/WUSTHA, PROGRAM PAKET C DAN PROGRAM PAKET C KEJURUAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN PELAJARAN 2014/2015.
3 KESATU
: Membentuk Panitia Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan di Kabupaten Banyuwangi Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA
: Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, adalah: a. Merencanakan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Kabupaten Banyuwangi; b. Melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya tentang UN dan Prosedur Operasional Standar UN ke satuan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi; c. Melakukan penandatanganan pakta integritas dengan kepala satuan pendidikan; d. Menetapkan satuan pendidikan yang berhak melaksanakan UN, dengan prosedur sebagai berikut: 1) melakukan pendataan satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi; 2) mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan jenjang akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan penetapan satuan pendidikan pelaksana UN; 3) menetapkan satuan pendidikan pelaksana UN dan satuan pendidikan yang menggabung ke satuan pendidikan lain, yang dituangkan dalam surat keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksana UN melalui dinas pendidikan kabupaten Banyuwangi. e. Mengkoordinasikan pengumpulan data peserta UN dan mengelola database peserta UN; f. Menetapkan Daftar Nominasi Sementara (DNS); g. Mengkoordinasikan pengumpulan nilai Sekolah (S)/Madrasah (M)/Pendidikan Kesetaraan (PK) dan mengelola database nilai S/M/PK; h. Mengirimkan nilai ujian teori dan praktik kejuruan, dan nilai S/M/PK ke Panitia UN Tingkat Provinsi secara online; i. Melakukan koordinasi dengan Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan UN di satuan pendidikan; j. Menetapkan pengawas ruang UN dengan ketentuan: 1) dilakukan secara silang, tidak ada pengawas ruangan yang mengawasi sekolahnya sendiri; 2) pengawas ruang harus dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi UN dengan baik. 3) pengawas ruang adalah guru yang mata pelajarannya tidak sedang diujikan; dan 4) pengawas ruang dalam satu sekolah berasal lebih dari satu sekolah; k. Menyampaikan daftar pengawas ruang ke Panitia UN tingkat provinsi; l. Menetapkan penanggungjawab ruang ujian dari salah seorang pengawas ruang UN;
4 m. Mengkoordinasikan keterlibatan Dewan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dalam pemantauan pelaksanaan UN; n. Menyerahkan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) SMA, MA, dan SMK ke Perguruan Tinggi; o. Menyerahkan LJUN SMALB, SMP, MTs. dan SMPLB serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan ke Dinas Pendidikan Provinsi; p. Menerima Nilai UN dan Nilai S/M/PK dari Dinas Pendidikan Provinsi; q. Mengirimkan Nilai UN dan Nilai S/M/PK ke satuan pendidikan; r. Menerima Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional (DKHUN) dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) untuk diteruskan ke satuan pendidikan; s. Mendistribusikan blanko ijazah ke S/M/PK; t. Mengevaluasi pelaksanaan UN di Kabupaten Banyuwangi; dan u. Membuat laporan pelaksanaan UN di Kabupaten Banyuwangi untuk disampaikan kepada Panitia UN Tingkat Provinsi yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi UN yang dilengkapi dengan: 1) Surat keputusan Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota; 2) Data peserta UN; 3) Data pengawas ruang; 4) Data satuan pendidikan Pelaksana UN;dan 5) Laporan kelulusan satuan pendidikan. KETIGA
: Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 1 April 2015 BUPATI BANYUWANGI ttd H. ABDULLAH AZWAR ANAS
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 188/189/KEP/429.011/2015 TANGGAL : 1 APRIL 2015 SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B/WUSTHA, PROGRAM PAKET C DAN PROGRAM PAKET C KEJURUAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN PELAJARAN 2014/2015 NO 1
JABATAN DALAM PANITIA 2
NAMA
KETERANGAN
3
4
1.
PEMBINA
a. H. Abdullah Azwar Anas, M.Si. b. Drs. H. Slamet kariyono, M.Si. c. AKBP. Tri Bisono Soemiharso, SIK.
Bupati Banyuwangi Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi Kapolres Banyuwangi
2.
PENASEHAT
Drs. Wiyono, M.H.
Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Banyuwangi
3.
a. KETUA I
Drs. Sulihtiyono, M.Pd.
Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Banyuwangi selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
b. KETUA II
H. Santoso, S.Ag., M.Pd.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuwangi
a. SEKRETARIS I
Drs. Dwi Yanto
Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
b. SEKRETARIS II
Zaenal Abidin, S.Ag.
Kasubag. TU Kementerian Banyuwangi
5.
BENDAHARA
Dra. Nuriyatus Sholeha
Kasubag. Keuangan pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
6.
ANGGOTA
a. Drs. Suhud AR., M.M.
Kabid Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
b. Suhartoyo, S.H., M.Hum..
Anggota Dewan Banyuwangi
c. Drs. H. Triono
Pengawas Sekolah Madya (Koordinator Pengawas Pendidikan Menengah) pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
d. Saroni
Staf Dinas Banyuwangi
4.
pada Agama
Kantor Kab.
Pendidikan
Pendidikan
Kab.
Kab.
2
1 7.
8.
9.
2
3
4
1. KOORDINATOR SMP, MTs. SMPLB
Drs. Sutikno
Kasi Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
2. ANGGOTA
a. Dra. Hj. Suciningsih, M.Pd.I
Kasi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuwangi
b. Supriyadi, M.Pd.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri Banyuwangi
c. Dra. Bina Yuda Dwi Herawati
Staf Dinas Banyuwangi
1. KOORDINATOR SMA, MA, SMALB
Drs. Sutikno
Kasi Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
2. ANGGOTA
a. Dra. Hj. Suciningsih, M.Pd.I
Kasi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuwangi
b. Drs. H. Abdul Rachman
Pengawar Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuwangi
c. Drs. Mujiono, M.Pd.
Ketua MKKS Banyuwangi
d. Sri Hartatik, S.E.
Staf Dinas Banyuwangi
Drs. Sutikno
Kasi Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
a. Dra. Hj. Suciningsih, M.Pd.I
Kasi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuwangi
b. Husin Matamin, S.T.
Pengawas Sekolah Madya (Pengawas SMK) pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
c. H. Paidi, S.ST
Ketua MKKS Banyuwangi
d. Sri Hartatik, S.E.
Staf Dinas Banyuwangi
Drs. Sunari, M.M.
Kasi Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
1. KOORDINATOR SMK
Pendidikan
SMA Pendidikan
Kab.
Negeri Kab.
2. ANGGOTA
10.
1. KOORDINATOR PROGRAM PAKET B/ WUSTHA, PAKET C DAN PAKET C KEJURUAN
SMK Pendidikan
Negeri Kab.
3 1
2 2. ANGGOTA
3
4
a. H. Nasrodin, S.Pd.
Kasi PAUD Non Formal pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
b. Dimyati, S.Ag.
Kasi Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuwangi.
BUPATI BANYUWANGI, ttd H. ABDULLAH AZWAR ANAS
