BUPATI BANYUWANGI SALINAN

BUPATI BANYUWANGI SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI, Menimbang : a. bahwa pajak kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar roda pembangunan dapat berjalan secara baik dan lancar; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak untuk disesuaikan pengaturannya sesuai dengan undang-undang dimaksud; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Kabupaten dalam suatu Peraturan Daerah. Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Nomor 2753); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir ketiga dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3116); 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189); 8. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377); 9. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 10. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor4844); 11. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

3 14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

4 23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 27. Perturan Daerah Kabupaten Dati II Banyuwangi Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 3/c); 28. Perturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1/D).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI dan BUPATI BANYUWANGI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi. 2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 3. Kepala daerah adalah Bupati Banyuwangi.

5 4. Dinas Adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pajak daerah. 5. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 6. Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah. 7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya. 8. Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang, dengan tidak mendapatkan imbalan scara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memeperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 11. Nilai strategis penyelenggaraan reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. 12. Nilai jual obyek pajak reklame adalah, keseluruhan pembayaran/pengeluaran hingga biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan, sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang diijinkan. 13. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 15. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 16. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 17. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

6 19. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun di peroleh dari sumber lain. 20. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 22. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 23. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. 24. Pajak sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 25. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. 26. Pajak Mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 27. Mineral bukan logam dan batuan adalah Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara. 28. Subyek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. 29. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. 30. Masa Pajak, adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang. 31. Tahun Pajak, adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 32. Pajak yang Terutang, adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 34. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan pajak daerah. 35. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

7 36. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. 38. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak. 40. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 41. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar. 42. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 43. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 44. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 45. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8

46. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 47. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 48. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. 49. Self Assesment adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang. 50. Official Assesment adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang. 51. Penyidikan tindak Pidana dibidang Pajak Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang sah, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya. 52. Kas Umum Daerah, adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup pajak daerah yang diatur dalam Peraturan daerah ini meliputi: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet;

9 BAB III Bagian Kesatu Pajak Hotel Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 3 Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pasal 4 (1)

(2)

(3)

(4)

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Rincian dalam Obyek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Hotel; b. Motel; c. Losmen; d. Gubug pariwisata; e. Wisma pariwisata; f. Pesanggrahan; g. Rumah kos dengan kamar lebih dari 10; h. Rumah penginapan. Tidak termasuk dalam Obyek pajak hotel sebagaimana pada ayat (1) adalah: a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. Pasal 5

(1)

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

10 (2)

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Pasal 7 Tarif Pajak Hotel ditetapkan 10 % (sepuluh persen). Pasal 8 Besarnya pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Pasal 9 (1) Wajib pajak hotel wajib mencantumkan tarif pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak hotel. (2) Dalam hal wajib pajak hotel tidak mencantumkan tarif pajak hotel dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak hotel, maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak hotel. Paragraf 3 Sistem Pemungutan Pajak Hotel Pasal 10 Pajak Hotel dipungut dengan sistem Self Assesment. Paragraf 4 Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak Pasal 11 Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Pasal 12 Pajak Hotel yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha hotel atas pelayanan di hotel atau sejak diterbitkan SPTPD.

11 Bagian Kedua Pajak Restoran Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 13 Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pasal 14 (1) (2)

(3)

(4)

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Rincian dalam objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. rumah makan; b. kafetaria; c. kantin; d. warung; e. bar; f. kegiatan usaha lainnya yang sejenis, termasuk jasa boga/katering. Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Pasal 15

(1) (2)

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 16

(1) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. (2) Dalam hal nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka pengenaan pajak berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima.

12 Pasal 17 Tarif pajak restoran ditetapkan 10% (sepuluh persen). Pasal 18 Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Pasal 19 (1) Wajib pajak restoran wajib mencantumkan tarif pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran. (2) Dalam hal wajib pajak restoran tidak mencantumkan tarif pajak restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran, maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak restoran. Paragraf 3 Sistem Pemungutan Pajak Pasal 20 Pajak Restoran dipungut dengan sistem Self Assesment. Paragraf 4 Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak Pasal 21 Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Pasal 22 Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha Restoran atas pelayanan di Restoran atau sejak diterbitkan SPTPD. Bagian Ketiga Pajak Hiburan Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 23 Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan di daerah.

13 Pasal 24 (1) Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. (2) Termasuk dalam objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Tontonan film; b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; d. Pameran; e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya; f. Sirkus, akrobat dan sulap; g. Permainan bilyar, golf dan bowling; h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitnes center); dan j. Pertandingan olahraga. (3) Dalam hal hiburan diselenggarakan melalui pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak hiburan. (4) Dikecualikan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hiburan yang tidak ditujukan untuk kepentingan komersial dan hiburan untuk kegiatan sosial/amal yang diadakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Pasal 25 (1) Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan. (2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Paragraf 2 Dasar pengenaan, Tarif dan Cara perhitungan Pajak Pasal 26 (1) Dasar pengenaan pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Pasal 27 Tarif pajak hiburan sebagai berikut: a. Tontonan film dikenakan pajak 10% (sepuluh persen); b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana dikenakan pajak 10% (sepuluh persen);

14 c.

d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.

Pagelaran kesenian, musik dan/atau tari yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dan kesenian yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional dikenakan pajak 5% (lima persen); Kontes kecantikan, dan sejenisnya dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen); Kontes binaraga dikenakan pajak 10% (sepuluh persen); Pameran komputer, elektronik, otomotif, seni budaya, seni ukir, busana dan/atau pameran lainnya dikenakan pajak 10% (sepuluh persen); Diskotik, klab malam dan sejenisnya dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen), dan karaoke dikenakan pajak 10% (sepuluh persen); Sirkus, akrobat dan sulap dikenakan pajak 15% (lima belas persen); Permainan bilyar dikenakan pajak 25% (dua puluh lima persen); Permainan golf dan bowling dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen); Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan dikenakan pajak 15% (lima belas persen); Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitnes center) dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen); Pertandingan olah raga dikenakan pajak 10% (sepuluh persen). Pasal 28

Besarnya pokok Pajak Hiburan terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. Paragraf 3 Sistem Pemungutan Pajak Pasal 29 Pajak Hiburan dipungut dengan sistem Self Assesment. Paragraf 4 Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak Pasal 30 Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, sedangkan untuk kegiatan hiburan yang sifatnya insidentil, masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan hiburan.

15 Pasal 31 Pajak Hiburan yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan atau sejak diterbitkan SPTPD. Paragraf 5 Tanda Masuk Pasal 32 (1) Penyelenggara atau Wajib pajak hiburan wajib memberikan tanda masuk kepada setiap penonton/pengunjung pada setiap penyelenggaraan pertunjukkan. (2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud ayat (1) disahkan oleh Kepala Daerah dengan cara diperforasi. (3) Tata cara pengajuan dan persyaratan perforasi tanda masuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Bagian Keempat Pajak Reklame Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 33 Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame. Pasal 34 (1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame; (2) Rincian Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 1. reklame papan/billboard/videotron/megatron/neon box/LED dan sejenisnya; 2. reklame kain dalam bentuk spanduk,umbul-umbul,baliho,banner,layer toko dan sejenisnya; 3. reklame melekat, stiker termasuk pengecatan pada dinding dan sejenisnya; 4. reklame selebaran; 5. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 6. reklame udara; 7. reklame apung; 8. reklame suara; 9. reklame film/slide, dan 10. reklame peragaan.

16

(3) Tidak termasuk sebagai obyek pajak reklame: a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; e. reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 2 M2 (dua meter persegi) dan diselenggarakan di atas/bangunan yang bersangkutan; f. penyelenggaraan reklame oleh organisasi sosial dan organisasi profesi tanpa mengandung unsur komersial; g. penyelenggaraan reklame semata-mata untuk kepentingan umum, tidak bersifat komersial dan tidak menggunakan sponsor; h. penyelenggaraan reklame berkenaan dengan pemilihan umum presiden, kepala daerah, kepala desa dan legislatif, yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 35 (1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. (2) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 36 (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame; (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame; (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame;

17 (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3); (5) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara menjumlahkan nilai jual obyek pajak reklame dan nilai setrategis penyelenggaraan reklame; (6) Hasil penghitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 37 Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen). Pasal 38 Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 36. Paragraf 3 Sistem Pemungutan Pajak Pasal 39 Pajak Reklame dipungut dengan sistem Official Assesment. Paragraf 4 Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak Pasal 40 Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut: 1. Pajak Reklame Permanen dan Reklame Terbatas ditetapkan 1 (satu) tahun. 2. Pajak reklame insidentil ditetapkan sebagai berikut : a. Jenis baliho dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari ; b. Jenis umbul-umbul, spanduk, banner dan sejenisnya dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari ; c. Jenis reklame peragaan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari d. Jenis Selebaran, Striker Melekat sesuai dengan ijin penyelenggaraan. e. Jenis Flim/Slide, Udara, Suara dan Apung dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari.

18 Pasal 41 Pajak Reklame terutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau sejak diterbitkan SKPD. Bagian Kelima Pajak Penerangan Jalan Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 42 Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pasal 43 (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik. (3) Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN atau selain PLN. (4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait dengan kapasitas terpasang di bawah 35 KVA. Pasal 44 (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik. Paragraf 2 Dasar pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 45 (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan jalan adalah nilai jual tenaga Listrik.

19 (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan: a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang ditetapkan oleh Perusahaan Listrik Negara. Pasal 46 a. Tarif Pajak Penerangan Jalan dari sumber lain bukan untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 9% (sembilan persen). b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain yaitu golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga persen); c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Pasal 47 Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. Paragraf 3 Sistem Pemungutan Pajak Pasal 48 Pajak Penerangan Jalan dipungut dengan sistem Self Assesment. Paragraf 4 Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak Pasal 49 Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Pasal 50 Pajak Penerangan Jalan yang terutang terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik atau sejak diterbitkan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

20 Bagian Keenam Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 51 Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Pasal 52 (1) Rincian Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar; j. garam batu (halite); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; u. opsidien; v. oker; w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. phospat; aa. talk; bb. tanah serap (fullers earth); cc. tanah diatome; dd. tanah liat; ee. tawas (alum); ff. tras; gg. yarosif; hh. zeolit;

21 ii. basal; jj. trakkit; (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyatanyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial. Pasal 53 (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 54 (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar yang berlaku didaerah atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pasal 55 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

22 Pasal 56 Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. Paragraf 3 Sistem Pemungutan Pajak Pasal 57 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut dengan sistem Self Assesment. Paragraf 4 Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak Pasal 58 Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Pasal 59 Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Bantuan atau sejak diterbitkan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Bagian Ketujuh Pajak Parkir Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 60 Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan. Pasal 61 (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

23 (2) Termasuk dalam objek pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. Lokasi Pelabuhan Penyeberangan; b. Lingkungan Rumah Sakit Swasta; c. Lingkungan Stasiun Kereta Api; d. Lingkungan Perusahaan, Apotik; e. Lingkungan Pertokoan, Swalayan dan sejenisnya; f. Lingkungan Bank, BPR, Koperasi, Asuransi, Salon Kecantikan, Fitness dan sejenisnya; g. Lingkungan Tempat Pendidikan, Kursus dan sejenisnya milik swasta; h. Lingkungan Sarana Olah Raga milik swasta; i. Tempat Rekreasi; j. Fasilitas lainnya milik perorangan atau swasta, misalnya lingkungan hiburan dan kegiatan yang mengambil keuntungan. (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; Pasal 62 (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir. Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 63 (1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. (3) Pembayaran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis tarif sewa parkir yang meliputi tarif tetap dan parkir khusus. (4) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan luas area parkir, jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelanggaraan parkir dalam 1 (satu) bulan dan jenis tarif sewa parkir tarif tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

24 Pasal 64 Tarif pajak parkir ditetapkan sebagai berikut: (1) penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dan parkir khusus dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran. (2) Penyelenggara tempat parkir yang tidak memungut sewa parkir dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir; Pasal 65 Besaran pokok Pajak parkir dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63. Paragraf 3 Sistem Pemungutan Pajak Pasal 66 Pajak Parkir dipungut dengan sistem Self Assesment. Paragraf 4 Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak Pasal 67 Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Pasal 68 Pajak Parkir yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir atau sejak diterbikan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Bagian Kedelapan Pajak Air Tanah Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 69 Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

25 Pasal 70 (1) Setiap pengambilan, dan/atau pemanfaatan air tanah dikenakan pajak dengan nama pajak air tanah. (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (3) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah: a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah. Pasal 71 (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 72 (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 73 Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Pasal 74 Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

26 Paragraf 3 Sistem Pemungutan Pajak Pasal 75 Pajak Air Tanah dipungut dengan sistem Official Assesment. Paragraf 4 Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak Pasal 76 Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu) bulan kalender. Pasal 77 Pajak Air Tanah yang terutang terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah atu sejak diterbitkan SKPD. Bagian Kesembilan Pajak Sarang Burung Walet Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 78 Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung Walet. Pasal 79 Objek Pajak Sarang Burung Walet pengusahaan Sarang Burung Walet.

adalah

pengambilan

dan/atau

Pasal 80 (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

27 Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara perhitungan Pajak Pasal 81 (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah dengan volume Sarang Burung Walet. Pasal 82 Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Pasal 83 Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana di maksud dalam Pasal 82 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81. Paragraf 3 Sistem Pemungutan Pajak Pasal 84 Pajak Sarang Burung Walet dipungut dengan sistem Self Assesment. Paragraf 4 Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak Pasal 85 Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan kalender. Pasal 86 Pajak Sarang Burung Walet yang terutang terjadi pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet atau sejak diterbitkan SPTPD.

28

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 87 Wilayah pemungutan pajak adalah Kabupaten Banyuwangi. BAB V PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK Bagian Kesatu Tata Cara Penetapan dan Pemungutan Pasal 88 Pemungutan pajak tidak dapat di borongkan. Pasal 89 (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya sendiri (Self Assesment), dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT. (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. (4) Dokumen SSPD pada BPHTB berfungsi sebagai SPTPD. (5) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD dan tata cara penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 90 (1) Wajib Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (Official Assesment), memenuhi kewajiban pajaknya dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan. (3) Tata cara penetapan pajak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

29 Pasal 91 (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal: 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam 30 (tiga puluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) tidak berlaku terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak Pasal 92 (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika: a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

30

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD. Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pasal 93 (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 94 (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

31

Bagian Keempat Keberatan dan Banding Pasal 95 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: a. SPPT; b. SKPD; c. SKPDKB; d. SKPDKBT; e. SKPDLB; f. SKPDN; g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan. Pasal 96 (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

32

Pasal 97 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Pasal 98 (1) Apabila Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 atau Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan. (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Bagian Kelima Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pasal 99 (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

33

(2) Kepala Daerah dapat: a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; c. mengurangkan atau membatalkan STPD; d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. BAB VI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 100 (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

34

BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK Pasal 101 (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila: a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut. (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. BAB VIII PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK Pasal 102 (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 103 Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan dalam bidang pemungutan perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini kepada Kepala Dinas.

35 BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 104 (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 105 (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib: a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang; b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; c. Memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 106 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. BAB XI KETENTUAN KHUSUS Pasal 107 (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

36

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah: a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah. (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta. BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 108 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

37

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

38

BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 109 (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar. (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar. Pasal 110 Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. Pasal 111 (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

39

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan. Pasal 112 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dan Pasal 111 merupakan penerimaan negara. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 113 Hal-hal yang belum, cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini Sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 114 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pajak atas pengusahaan sarang burung walet/sriti; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 37 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pajak parkir; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

40 Pasal 115 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bayuwangi. Ditetapkan di Banyuwangi Pada Tanggal 2 Mei 2011 BUPATI BANYUWANGI, ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 2 Mei 2011 Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi ttd. Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M. Pembina Utama Madya NIP. 19560225 198212 1 002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 1/B

Sesuai dengan aslinya, a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Asisten Pemerintahan u.b. Kepala Bagian Hukum,

DRS. WIYONO, M.H. Pembina Tingkat I NIP 19590920 198603 1 011 Sesuai dengan aslinya