BUPATI BANYUWANGI SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PENANAMAN MODAL, DAN KOPERASI KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI MENIMBANG
: a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu meninjau kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada konsideran Menimbang huruf a, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kas Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah induk baru.
MENGINGAT
: 1.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ; 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat ; 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Jo. undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ; 7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ; 8. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ; 9. Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Perangkat Daerah ; 13. Keputusan Presiden Nomor 44 Peraturan Perundang-undangan Rancangan Peraturan Pemerintah
Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan dan bentuk Rancangan Undang-undang, dan rancangan Keputusan Presiden ;
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI MEMUTUSKAN MENETAPKAN : PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJADINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,PENANAMAN MODAL,DAN KOPERASI KABUPATEN BANYUWANGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi ; b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; c. Bupati adalah Bupati Banyuwangi ; d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi ; e. Dinas adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah dan merupakan unsur pelaksanaan teknis yang mempunyai tugas kewenagan desentralisasi ; f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, dan Koperasi Kabupaten Banyuwangi ; g. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, dan Koperasi adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, dan Koperasi Kabupaten Banyuwangi. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi adalah Pelaksana Pemerintah Kabupaten ; (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi terdiri dari : 1. Unsur pimpinan yaitu Kepala Dinas; 2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Bagian Tata Usaha;
3. Unsur Pelaksana : a. Bidang Perindustrian; b. Bidang Perdagangan; c. Bidang Kelembagaan, Koperasi dan UKM; d. Bidang Penanaman Modal dan Usaha Koperasi; e. UPTD ( Unit Pelaksana Tekdin Daerah ); f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagian dan masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpim oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pananaman Modal dan Koperasi. BAB IV URAIAN TUGAS Bagian Pertama Kepala Dinas Pasal 4 (1) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Pananaman Modal dan Koperasi ; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi mempunyai fungsi : a. Perencanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan pengumpulan data, pengelolaan data, penilaian dan penyusunan rencana program dan proyek untuk pelaksanaan tugas pokok; b. Pelaksanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan ; c. Pembinaan, yaitu melaksanakan pembinaan dalam rangka pelayanan di perindustrian, penanaman modal dan koperasi; d. Pengawasan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; e. Administrasi, yaitu segala usaha dan kegiatan di bidang ketata usahaan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan; f. Koordinasi, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Dinas serta instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua Bagian Tata Usaha Pasal 5 (1) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas Tata Usaha Umum, Keuangan dan Penyusunan program. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusuanan program kerja dinas ; b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan ; c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana ; d. Pengelolaan administrasikepegawaian ;
e. Pengelolaan urusan dalam, surat menyurat dan kearsipan ; f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi, keuangan dan perlengkapan ; g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi. Pasal 6 (1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Penyusunan Program. (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 7 (1) Kepala Sub Bagian Umum, mempunyai tugas : a. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan dan tata kearsipan ; b. Melaksanakan urusan dalan dan pemerilahaan kebersihan serta keamanan kantor; c. Mengelola administrasi perjalanan dinas dan tugas keprotokolan ; d. Menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan dinas ; e. Menyiapkan bahan untuk menyusun alokasi serta melakukan distribusi barang perlengkapan ; f. Melaksanakan tata usaha barang dan perlengkapan ; g. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas ; h. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian ; i. Menyiapakan bahan untuk penyusunan pedoman dan ketatalaksanaan ; j. Memproses tentang kedudukan hukum pegawai dan upaya peningkatan kemampuan pegawai ; k. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran dinas ; l. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan keuangan lainnya ; m. Melaporkan keuangan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan ; n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. (2) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas : a. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data untuk bahan penyusunan rrencana program kegiatan perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan koperasi ; b. Mengolah dan mengkoordinasikan penyusunan program-program kegiatan sebagai perencanaan program dinas secara menyeluruh ; c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian ; d. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas ; e. Melakukan bimbingan dalam rangka pengembangan SDM dalam bidang industri perdagangan, penanaman modal dam koperasi ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Bagian Ketiga Bidang Perindustrian Pasal 8 (1) Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas, meliputi bidang industri logam, mesin. Elektronika kimia, tekstil, aneka, agro dan hasil hutan serta monitoring dan pelaporan industri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Bidang Perindustrian mempunyai fungsi : a. Penyusunan petunjuk/pedoman teknis dan penyiapan pertimbangan teknis perijinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang perindustrian; b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang perindustrian ; c. Penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar pengawasa mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi ; d. Peberbitan Tanda Daftar Industri ; e. Penyiapan bahan pembinaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang perindustrian ; f. Penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran ; g. Penganalisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama usaha dengan dunia usaha di bidang industri ; h. Penyiapan fasilitas dibidang HAKI ; i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 9 (1) Bidang perindustrian terdidi dari : a. Seksi Industri, Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka ; b. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil hutan. (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian. Pasal 10 (1) Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka mempunyai fungsi : a. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi dibidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka ; b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program dan kegiatan pembinaan Standarisasi, Akreditasi, Sertifikasi dan pengawasan mutu ; c. Menyiapkan pedoman teknis pembinaan proses produksi dan penerapan teknologi tepat guna ; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pencegahan, pencemaran dan perusakan lingkungan dibidang Industri Logam, Mesin, Elketrinika, Tekstil dan Aneka ; e. Melakukan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang Industri Logam, Mesin, elektronika, Tekstil dan Aneka ; f. Melakukan fasilitas Sertifikasi standar Nasional Indonesia (SNI) dan pengawasa penerapannya ; g. Memberikan pertimbangan teknis terhadap pemrosesan perijinan dan pelaksanaan Tanda daftar Industri Logam, Mesin, elektronika, Tekstil dan Aneka ; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perindustrian. (2) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, mempunyai tugas : a. Melakukan penyiapan bahan dan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi dibidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan ; b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program dan kegiatan pembinaan Standarisasi, Akreditasi, Sertifikasi dan pengawasan mutu ;
c. Menyiapkan pedoman teknis pembinaan proses produksi dan penerapan teknologi tepat guna ; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pencegahan, pencemaran dan perusakan lingkungan dibidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan ; e. Melakukan fasilitas Sertifikasi standar Nasional Indonesia (SNI) dan pengawasa penerapannya ; f. Melakukan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan ; g. Memberikan pertimbangan teknis terhadap pemrosesan perijinan dan pelaksanaan Tanda daftar Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan ; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perindustrian. Bagian Keempat Bidang Perdagangan Pasal 11 (1) Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi bidang bina usaha dan sarana perdagangan, pendaftaran perusahaan, pengadaan, penyaluran, ekspor dan impor serta pengembangan dan perlindungan konsumen serta melaksanakna tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya ; (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Bidang Perdagangan mempunyai fungsi : a. Penyusunan petunjuk/pedoman teknis dan penyiapan pertimbangan teknis perijinan dan pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang perdagangan ; b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana dan usaha perdagangan, perlindungan konsumen HAKI, ekspor dan impor, perdagangan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan beberapa barang penting lainnya ; c. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian buku daftar perusahaan ; d. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penerbitan ijin usaha perdagangan ; e. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan ; f. Pemberian rekomendasi kegiatan ekspor dan impor ; g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang usaha perdagangan ; h. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang usaha perdagangan ; i. Penyiapan bahan bimbingan, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang perdagangan ; j. Analisa iklim usaha dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang perdagangan; k. Penyiapan penyusunan rencana dan program, pemberian bimbingan petunjuk teknis dan konfirmasi mengenai pengembangan dan perlindungan konsumen, promosi dan kegiatan pameran dagang dalam dan luar negeri ; l. Penyiapan, penyusunan, pengembangan serta pemantauan dan evaluasi serta konfirmasi mengenai kegiatan kemitraan usahaan dan kewirausahaan ; m. Penyiapan penyusunan rencana dan program, bimbingan dan petunjuk teknis penyuluhan, pengembangan serta pemantauan dan evaluasi serta konfirmasi mengenai kegiatan pelayanan informasi bisnis ; n. Penyiapan, penyusunan rencana dan program pembinaan penyuluhan bimbingan dan petunjuk teknis, pemantauan, pengawasan dan evaluasi kegiatan perlindungan konsumen ; o. Pengelolaan dan pengujian standar alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) ; p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 12
(1) Bidang Perdagangan, terdiri dari : a. Seksi Usaha, sarana, distribusi, Pengembangan Pasar dan Pendaftaran Perusahaan ; b. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Konsumen. (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan. Pasal 13 (1) Kepala Seksi Usaha, Sarana, Distribusi, Pengembangan Pasar dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas : a. Melakukan penyiapan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana dan usaha perdagangan, pemberian pertimbangan perijinan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan dinas lainnya dibidang usaha perdagangan ; b. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian buku daftar perusahaan kepada pihak yang memerlukan ; c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor dan impor daerah dan kegiatan perdagangan luar negeri, perijinan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dibidang ekspor dan impor ; d. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dibidang pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian buku daftar perusahaan kepada pihak yang memerlukan; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Kepala Seksi Pengembangan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas : a. Melakukan penyiapan pemberian penyuluhan dan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kemitraan dan kewirausahaan ; b. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana dan usaha perdagangan, perijinan, perlindungan konsumen, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha, Pemerintah daerah dan Dinas dibidang usaha dan perlindungan konsumen ; c. Melakukan fasilitas dalam rangka pengurusan sertifikasi HAKI ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pasal 14 (1) Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, fasilitas dan pengembangan kelembagaan koperasi serta meyiapklan bahan perencanaan dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis kegiatan advokasi, mediasi, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi Usaha Kecil Menegah (KUKM) ; (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pelayanan teknis pendirian Koperasi kepada masyarakat ;
b. Pelaksanaan pengaturan, pencatatan, pendaftaran, pengesahan akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar pengabungan dan pembubaran koperasi; c. Pengembangan organisasi koperasi, penelaah peraturan perundang-undangan ; d. Pelaksanaan advokasi dan mediasi terhadap permasalahan yang dihadapi koperasi, usaha kecil dan menengah (KUKM) ; e. Pelaksanaan klasifikasi koperasi ; f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah ; g. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan sumber daya manusia koperasi serta pengembangan kewirausahaahn ; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 15 (1) Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM terdiri dari : a. Seksi Bina kelembagaan Koperasi ; b. Seksi Bina Usaha Kecil dan Menegah ; (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah. Pasal 16 (1) Kepala Seksi Bina Kelembagaan, mempunyai tugas : a. Menyusun bahan pengembangan organisasi dan tatalaksana koperasi ; b. Melakukan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan, organisasi dan tatalaksana koperasi ; c. Melakukan klasifikasi koperasi ; d. Melaksanakan kegiatan advokasi, mediasi penyelesaian dan pertimbangan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi oleh koperasi ; e. Menghimpun dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian ; f. Mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka fasilitas dan pengembangan koperasi ; g. Memfasilitasi kerja sama antar koperasi atau dengan Badan usaha lain ; h. Melakukan pengendalian pertumbuhan dan pengembangan koperasi ; i. Malakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan koperasi ; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dan usaha Kecil Menengah. (2) Kepala Seksi Bina Usaha Kecil dan Menegah, mempunyai tugas : a. Melakukan kegiatan bimbingan teknis management usaha dengan batas lingkup tugas pengusaha kecil dan menengah ; b. Melakukan pemberdayaan, penguatan dan pangembangan Sentra Usaha Kecil Menengah ; c. Memfasilitasi perkuatan permodalan dan pembiayaan terhadap Usaha Kcil dan Menengah ; d. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan teknis bagi pengusaha kecil dan menengah ; e. Melaksanakan tugas tugas laen yang diberikan Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Bagian Keenam Bidang Penanaman Modal dan Usaha Koperasi Pasal 17 (1) Kepala Bidang Penanaman Modal Industri dan Usaha Koperasi mempunyai tugas dibidang penanaman modal dan Koperasi ; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bidang Penanaman Modal dan Usaha Koperasi mempunyai fungsi : a. Penelitian dan pengkajian potensi daerah untuk pengembangan penanaman modal di Kabupaten ; b. Pengkajian penelitian, Pengawasan, dan Evaluasi kebijakan untuk pengembangan modal di Kabupaten ; c. Penyusunan rumusan bahan hubungan kerjasama investasi, baik hubungan antar Kabupaten, Provinsi, Swasta maupun dengan pihak lainnya ; d. Pemrosesan pelayanan perijinan dan fasilitas dibidal penanaman modal ; e. Pengolahan dan pemberdayaan penanaman modal ; f. Pelaksanaan penyiapan rencana dan program bahan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis pengembangan aneka usaha Koperasi ; g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan aneka usaha Koperasi ; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 18 (1) Bidang Penanaman Modal dan Usaha Koperasi, terdiri dari : a. Seksi Promisi, Kerjasama, Perdagangan dan Koperasi ; b. Seksi Pemberdayaan Investasi dan Aneka Usaha Koperasi ; (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal Industri dan Usaha Koperasi.
Pasal 19 (1) Kepala seksi Promosi, Kerjasama, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas : a. Menyusun program promosi dan kerjasama dibidang penanaman modal ; b. Menyiapkan bahan kebijakan penanaman modal ; c. Melakukan pengumpulan, Pengolahan bahan perumusan dan penjabaran teknis pengembangan jaringan usaha Koperasi ; d. Melakukan kegiatan fasilitasi perkuatan permodalan Koperasi ; e. Mendorong terciptanya kerjasama kemitraan Koperasi ; f. Melaksanakan Promosi dan kerjasama penanaman modal antar instansi di daerah, Kabupaten, Kota, Provinsi, Pusat dan Luar negeri ; g. Melakukan informasi penanaman modal ; h. Memanfaatkan peluang kerjasama untuk mendukung pengembangan penanaman modal ; i. Melaksanakan tugas laen yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal dan usaha Koperasi.
(2) Kepala Seksi Pemberdayaan Investasi dan Aneka Usaha Koperasi mempunyai tugas : a. Melakukan koordinasi antar instansi didaerah untuk penyusunan rencana dan program tahunan bidang penanaman modal ; b. Memantau dan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat persetujuan pemerintah ; c. Pengkajian dan pengembangan potensi sumber daya daerah dan identifikasi peluang penanaman modal ; d. Menyusun program pemantauan dan evaluasi kegiatan penanaman modal ; e. Menilai dan perumusan kebijaksanaan atas permohonan penanaman modal PMDN dan PMA serta perubahannya sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; f. menyiapkan petunjuk teknis dalam mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan antar Koperasi dengan lembaga keuangan lainnya ; g. Melakukan fasilitasi dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro ( LKM ) ; h. Melakukan koordinasi dengan Lembaga Keuangan Perbangkan maupun non bank ; i. Melakukan pengawasan dan pengendalian serta penilaian kesehatan usaha Koperasi ; j. Melakukan pembinaan pengembangan Lembaga Keuangan ( LK ) ; k. Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan permodalan dan usaha Koperasi ; l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal dan Aneka Usaha Koperasi ; Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) Pasal 20 Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini adalah unsur pelaksanaan teknis operasional dinas dilapangan.
Pasal 21
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, adalah Industri, Komoditas Perdagangan dan Koperasi. (2) Unit Pelaksana Teknik Dinas ( UPTD ) dimaksud pada ayat ( 1 ) pasal ini adalah : a. Kecamatan Kalipuro meliputi wilayah Kec. Wongsorejo, Kalipuro dan Giri ; b. Kecamatan Glagah meliputi wilayah Kec. Banyuwangi, Glagah dan Licin ; c. Kecamatan Rogojampi meliputi wilayah Kec. Kabat, Rogojampi, dan Songgon; d. Kecamatan Sempu meliputi wilayah Kec. Singojuruh, Sempu dan Genteng ; e. Kecamatan Glenmore meliputi wilayah Kecamatan Kalibaru, Glenmore dan Gambiran ; f. Kecamatan Cluring meliputi meliputi wilayah Kec. Srono, Muncar dan Cluring ; g. Kecamatan Purwoharjo meliputi wilayah Kecamatan Purwoharjo, Jajag, Tegaldlimo ; h. Kecamatan Siliragung meliputi wilayah Kecamatan Pesanggaran, Siliragung dan Bangorejo.
Pasal 22 Unit Pelaksana Teknis Dinas Industri, Komoditas Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas : 1. Merencanakan program/kegiatan pembangunan bidang industri, komoditas perdaganan dan koperasi ; 2. Melakukan pembinaan terhadap usaha industri, komoditas perdagangaan dan koperasi ; 3. Melakukan pemantauan kerja dan pendataan terhadap potensi dan perkembangan usaha industri, komoditas perdagangan dan koperasi di wiliyah kerjanya ; 4. Mencermati, mnengidentifikasi dan mendata potensi wilayah kecamatan yang dapat/belum diolah/dimanfaatakan ; 5. melaksanakn koordinasi dengan berbagai pihak untuk terciptanya siklus yang kondusif bagi pengembangan usaha industri, komoditas perdagangan dan koperasi ; 6. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modan dan Koperasi Kabupaten Banyuwangi di Bidang Industri, Komoditas perdagangan dan Koperasi ; 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 23 (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari : 1. Kepala Unir ; 2. Petugas Administrasi ; 3. Petugas Operasional. (2) Petugas-ppetugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) pasal ini dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 24 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melksanakan sebagin tugas teknis dinas sesuai dengan bidang keahlian dankebutuhan. Pasal 25 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam pasal 24 Peraturan daerah ini, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ; (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
BAB V TATA KERJA Pasal 26 Semua Unit Kerja di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrgrasi, sinkronisasi dan simplifikasi. Pasal 27 (1) Kepala Dinas wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ; (2) Setiap Pimpinan Unit/Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Perdagangan, Perindutrian dan Koperasi berkewajiban : a. Menyusun rencana kerja yang mengacu rencana strategis dinas sebagai bahan penyusunan dan pertanggung jawaban Akuntabilitas Dinas ; b. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat ; c. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi. (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.
B A B VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 28 (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; (3) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh ditangkap dengan Jabatan lainnya.
B A B VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 29
Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan daerah ini. Pasal 30 (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya Sekretaris daerah dapat menunjuk salah satu Kepala Bagian atau Kepala Bidang yang dinilai mampu atas usul Kepala Dinas ; (2) Apabila Kepala Bagian berhalangan menjalankan tugasnya Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu Kepala Sub Bagian yang dinilai mampu atas usul Kepala Bagian ; (3) Apabila Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Bidang dapat menunjuk salah satu Kepala Seksi yang dinilai mampu atas usul Kepala Bidang ; (4) Apabila Kepala Sub Bagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Bagian dapat menunjuk salah satu staf yang dinilai mampu atas usul Kepala Sub Bagian ; (5) Apabila Kepala Seksi berhalangan menjalankan tugasnya Kepala Bidang dapat menunjuk salah satu staf yang mampu atas usul Kepala Seksi. B A B VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31 (1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 30 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi . (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. B A B IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agas setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Disahkan di Tanggal
: Banyuwangi : 8 Juli 2004
BUPATI BANYUWANGI ttd. Ir. H. SAMSUL HADI
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 8 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI ttd. Ir. H. SOESANTO SOEWANDI Pembina Tingkat I NIP. 010 089 301 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2004 NOMOR 6/D Sesuai dengan aslinya An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum ARI PINTARTI, SH, MSi Pembina NIP. 510 090 171
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 9
TAHUN 2004
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PENANAMAN MODAL DAN KOPERASI KABUPATEN BANYUWANGI
I. PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka upaya penyederhanaan birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional, transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya. Maka oleh karena itu, Organisasi perangkat daerah perlu disusun kembali Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal di merger dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan Visi dan Misi jelas dan selanjutnya pola struktur organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang nyata dan memberikan ruang partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi dalan suatu Peraturan Daerah Induk Baru. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan pasal 32 : Cukup jelas.
