BUPATI BANYUWANGI SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI MENIMBANG
: a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2003 ; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan di bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah dipandang perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah Induk Baru.
MENGINGAT
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
j. k. l.
Kabupaten, adalah Kabupaten Banyuwangi ; Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; Bupati, adalah Bupati Banyuwangi ; Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi; Dinas adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah dan merupakan unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi ; Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Banyuwangi ; Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Banyuwangi ; Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kimpraswil ; Permukiman, adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dengan dilengkapi fasilitas jalan yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan beroda tiga atau lebih serta mempunyai lebar jalan 3,5 meter ; Prasarana permukiman adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya ; Sarana permukiman adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya ; Tata Ruang, adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 (1)
Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah Kabupaten.
(2)
Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1)
Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah terdiri dari : a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas ; b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Bagian Tata Usaha ; c. Unsur Pelaksana yaitu : 1) Bidang Penyusunan Program, Pengendalian dan Pelaporan ; 2) Bidang Sarana dan Prasarana ; 3) Bidang Perumahan, Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan ; 4) Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan. 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 6) Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagian dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Dinas Pasal 4 (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dibidang Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dibidang Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan, Pelayanan Permukiman, sesuai dengan kebijakan Bupati ; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Dinas Kimpraswil mempunyai fungsi :
a. perencanaan, yaitu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan dan penilaian data serta penyusunan perencanaan atau program dan perumusan kebijakan tehnis ; b. pelaksanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan hasil perencanaan atau program dan kebijakan tehnis yang telah ditetapkan meliputi pembangunan & pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan permukiman ; c. pelaksanaan analisis dan evaluasi tentang fungsi dan struktur jalan, jembatan drainase dan permukiman ; d. pembinaan yaitu, segala usaha kegiatan penyuluhan bimbingan kearah peningkatan kemampuan pedoman melaksanakan tugas dibidang Kimpraswil ; e. pelaksanaan koordinasi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan gerak langkah yang berhubungan dengan tugas ; f. pelaksanaan urusan administrasi umum dan rumah tangga Dinas.
Bagian Kedua Bagian Tata Usaha Pasal 5 (1)
Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam Penyusunan Perencanaan dan Program Kegiatan ketatausahaan , melakukan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan ; b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana ; c. pengelolaan administrasi kepegawaian ; d. pengelolaan urusan dalam, surat menyurat dan kearsipan e. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 6
(1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum ; b. Sub Bagian Keuangan. (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 7 (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. Melaksanakan urusan surat menyurat ;
b. Menyusun rencana kebutuhan ; c. Menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, tugas keprotokolan dan perjalanan Dinas; d. Menyiapkan data dan mengolah administrasi kepegawaian; e. Memproses tentang kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kemampuan pegawai dan kesejahteraan pegawai ; f. Menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi dan tata laksana, kegiatan dokumentasi serta mengelola perpustakaan Dinas ; g. Menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan Dinas; h. Menyiapkan bahan untuk menyusun alokasi serta melakukan distribusi barang perlengkapan ; i. Melakukan Tata Usaha barang dan prelengkapan ; j. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasi Dinas. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata k. Usaha sesuai bidang tugasnya . (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin dan pembangunan ; b. Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan ; c. Melakukan pembayaran keuangan lainnya ; d. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Bidang Penyusunan Program, Pengendalian dan Pelaporan Pasal 8 (1) Kepala Bidang Penyusunan Program, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penyusunan program, pengendalian operasional, evaluasi dan laporan; (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Bidang Penyusunan Program , Pengendalian dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. Mengumpulkan dan mengsistematiskan data untuk bahan penyusunan program ; b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program ; c. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan program ; d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program ; e. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 9 (1) Bidang Penyusunan Program, Pengendalian dan Pelaporan terdiri dari : a. Seksi Penyusunan Program ; b. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan. (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyusunan Program, Pengendalian dan Pelaporan serta melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 10 (1) Kepala Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas : a. Mengumpulkan dan menyiapkan data, melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan penyusunan program ; b. Menyusun program tahunan, tiga tahunan dan lima tahunan terhadap pengembangan jalan, jembatan, jaringan drainase dan permukiman ; c. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap status dan manfaat jalan, drainase, pengairan, permukiman dan tata usaha ; Melakukan kegiatan pemantauan, studi kelayakan dan AMDAL dalam d. rangka pengembangan jaringan jalan dan pemanfaatan jalan, jembatan, drainase pengairan dan permukiman Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyusunan Program, Pengendalian dan Pelaporan. (2) Kepala Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas: a. Melaksanakan penelitian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan ; b. Menghimpun dan menginventarisir semua permasalahan sebagai akibat pelaksanaan program dan kegiatan ; c. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan program kerja ; d. Menyusun dan membuat laporan data , potensi dan kegiatan secara berkala dan rutin ; e. Memenuhi dan memberikan laporan terhadap permintaan data dari Instansi terkait ; f. Melaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyusunan Program, Pengendalian dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat Bidang Sarana dan Prasarana Pasal 11 (1) Bidang Sarana dan Prasarana melaksanakan tugas : Melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Pembangunan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan, Jembatan dan Drainase ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan tehnis operasional pembangunan, pemeliharaan jalan , jembatan dan drainase ; b. pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan dan drainase ; c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase; d. pelaksanaan analisis dan evaluasi tentang fungsi dan status jalan, jembatan dan drainase ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas . Pasal 12 (1) Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari : a. Seksi Perencanaan Tehnis dan data inventaris (Leger) Jalan, Jembatan dan Drainase ; b. Seksi Pembangunan Jalan , Jembatan dan drainase . (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana. Pasal 13 (1) Kepala Seksi Tehnis dan data inventaris (Leger) Jalan, jembatan dan drainase mempunyai tugas : a. Melakukan survey tentang struktur jalan, topologi serta melakukan rencana dan gambar mengenai geometri jalan, jembatan dan drainase ; b. Melaksanakan spesifikasi teknis dan estimasi biaya terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan drainase; c. Melaksanakan pendataan, analisis dan evaluasi tentang status jalan, jembatan dan drainase d. Mengolah, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan pemutakhiran data jalan, jembatan dan drainase ; e. Menyusun pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan jalan , jembatan dan drainase ; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sarana f. dan Prasarana.
(2) Kepala Seksi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Drainase mempunyai tugas : a. Melaksanakan kegiatan pembangunan jalan, jembatan dan drainase ; b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan, jembatan dan drainase serta kegiatan penanggulangan kerusakan jalan akibat bencana alam dan lainnya ; c. Melakukan pengkajian, penelitian dan pemantauan tentang pemanfaatan jalan, jembatan dan drainase ; d. Melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap pemanfaatan jalan , jembatan dan drainase ; e. Menyiapkan rekomendasi teknis terhadap pemasangan fasilitas umum pada daerah milik jalan, daerah manfaat jalan dan daerah pengawasan jalan dan jembatan ; f. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan jalan , jembatan dan drainase ; g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pembangunan dan pemanfaatan saluran drainase ; h. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan secara rutin terhadap peralatan drainase, pengawasan sistem drainase kota, dan pengadaan peralatan drainase kota ; i. Menyusun kebutuhan peralatan termasuk alat-alat berat untuk pemeliharaan jalan , jembatan dan drainase ; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.
Bagian Kelima Bidang Perumahan, Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan Pasal 14 (1) Kepala Bidang Perumahan, Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perumahan, permukiman, pembangunan gedung dan tertib bangunan yang efisien, secara fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung dan tata ruang dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bidang Perumahan, Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan dan bantuan tehnis perencanaan pembangunan perbaikan dan rehabilitasi perumahan serta prasarana dan sarana lingkungannya ;
b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan perumahan dan permukiman. c. Pengaturan pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman ; d pemberian bantuan tehnis dan pembangunan prasarana dan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan ; e. perencanaan, pengaturan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan bangunan gedung dan kelengkapannya ; f. pelaksanaan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin kehandalan tehnis dan konstruksi bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan ; g. pelaksanaan bangunan gedung yang efisien dan secara fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung serta serasi dan selaras dengan lingkungannya ; h. pelaksanaan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung ; i. pelaksanaan dan bantuan tehnis pembangunan bangunan gedung pemerintah ; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;
Pasal 15 (1) Bidang Perumahan, Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan terdiri dari : a. Seksi Tata Bangunan ; b. Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan. (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan, Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan. Pasal 16 (1) Kepala Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas :
`
a. Menyiapkan perencanaan penataan bangunan gedung-gedung ; b. Melaksanakan pengendalian tertib pembangunan dan keselamatan bangunan gedung milik Pemerintah Daerah atau milik pihak lain ; c. Melaksanakan perencanaan, bantuan dan bimbingan tehnis perencanaan bangunan gedung milik Pemerintah Daerah atau milik pihak lain ; d. Melakukan pemeriksaan dan menyiapkan rekomendasi pengesahan perencanaan bangunan gedung milik Pemerintah Daerah atau milik pihak lain ; e. Melaksanakan inventarisasi dan evaluasi pelaksanaan jasa konsultasi sesuai dengan bidang tugasnya ;
f. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembangunan gedung perkantoran atau bangunan untuk kepentingan umum lainnya, sesuai dengan rencana detail tata ruang kota ; g. Menentukan dan merumuskan kekuatan bangunan gedung untuk perkantoran dan banguna tempat umum lainnya ; h. Melaksanakan penilaian dan mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung ; i. Mengambil tindakan terhadap pembangunan gedung yang tidak sesuai dengan perencanaan tehnis ; j. Merencanakan dan melaksanakan perawatan dan perbaikan bangunan gdung-gedung yang dikuasai Pemerintah Daerah ; k. Menyusun dan membuat laporan secara berkala sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan pemeliharaan gedung-gedung, baik yang dilaksanakan sendiri maupun oleh pihak lain ; l. Mengadakan bimbingan dan petunjuk tehnis dalam usaha perbaikan gedung-gedung ; m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan, Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan.
(2) Kepala Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan : a. Merencanakan pembangunan, perbaikan, rehabilitasi dan pengembangan perumahan dan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan ; b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan maupun pemeliharaan perumahan prasarana sarana air bersih dan penyehatan lingkungan ; c. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian rekomendasi, Sarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan ; d. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian dalam pembangunan, perbaikan, peremajaan dan pengembangan prasarana lingkungannya kawasan permukiman ; e. Melaksanakan menyiapkan bahan dalam rangka pengaturan dan pemberian rekomendasi pemberian Ijin Pembangunan Kawasan Permukiman ; f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan maupun pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman ; g. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan , Penyehatan Lingkungan dan Tata bangunan.
Bagian Keenam Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Pasal 17 (1) Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas Dinas dibidang tata ruang dan pengawasan bangunan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan survey dan penataan ruang ; b. Pengelolaan dan analisa data dalam rangka penyusunan rencana dan dokumentasi perkembangan tata ruang ; c. Pengendalian dan penelitian mengenai permohonan Ijin Prinsip Tata Ruang ; d. Pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan, dokumentasi dan informasi perijinan serta perkembangan pembangunan gedung dan bangunan ; e. Pelaksanaan pengawasan dan penelitian teknis pendirian gedung dan bangunan ; f. Penertiban bangunan dan pengusutan serta usulan pembongkaran gedung dan bangunan liar ; g. Pelaksanaan pengawasan terhadap kelengkapan peralatan penangulangan kebakaran ; h. Pemberian pertimbangan teknis dan penolakan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan ; i. Pemberikan teguran terhadap pendirian bangunan tanpa ijin dan penyalahgunaan ijin. Pasal 18 (1) Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan terdiri dari: a. Seksi Tata Ruang dan Tata Kota ; b. Seksi Pengawasan Bangunan.
(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan.
Pasal 19 (1) Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Kota mempunyai tugas : a. Mengumpulkan bahan serta menyusun rencana survey dan pemetaan mengenai perkembangan tata ruang ; b. Mengumpulkan data, informasi sebagai bahan perencanaan tata ruang dan penyusunan, tata cara serta prosedur perijinan tata ruang ; c. Melaksanakan pengaturan ketentuan teknis survey, pemetaan dalam rangka penataan ruang ; d. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang ; e. Menghimpun, mengolah dan merekomendasikan data beserta informasi tentang pengembangan tata ruang ; f. Melaksanakan survey dan mengolah hasil survey pemetaan dan pengukuran untuk penataan ruang ; g. Mengumpulkan bahan rencana pengembangan sistim sarana dan prasarana dasar dalam rangka penataan ruang; h. Melakukan pemetaan, evaluasi dan pengendalian terhadap perkembangan tata ruang serta terhadap permohonan ijin prinsip tata ruang ; Menentukan garis sempadan bangunan ; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata J. Ruang dan Pengawasan Bangunan . (2) Kepala Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas : a. Melakukan pengawasan terhadap pendirian bangunan dan pengawasan pemanfaatan bangunan ; b. Memberikan teguran terhadap pendirian bangunan tanpa ijin dan penyalahgunaan ijin ; c. Melakukan pengusutan dan usulan pembongkaran bangunan-bangunan liar; d. Pemberian pertimbangan teknis dan penolakan permohonan ijin mendirikan bangunan ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan . BAB VI Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) Pasal 20 Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 5 Peraturan Daerah ini, adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan. Pasal 21 (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, adalah : a. Unit Peralatan dan Perbengkelan ; b. Unit Laborat dan Kualitas Bahan ; c. Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. (2) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Pengembangan dan rincian tugas UPTD dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 22 Unit Peralatan dan Perbengkelan dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang peralatan dan perbengkelan, meliputi : a. Pengelolaan urusan administrasi ; b. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan bimbingan tehnis ; c. Pelaksanaan penyewaan alat-alat berat, perelatan hamparan jalan dan pemeliharaan peralatan serta mengadakan perbengkelan umum ; d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan unit ; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 23 (1) Susunan Organisasi Unit Peralatan dan Perbengkelan, terdiri dari : a. b. c. d.
Kepala Unit ; Petugas Administrasi ; Petugas Operasional ; Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Petugas-petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Pasal 24 Unit Laborat dan Kualitas Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas : a. Melaksanakan test kepadatan tanah, pengujian beton, pengujian penetrasi, test kelayakan kelas jalan dan pengujian kualitas bahan/analisa kelayakan ; b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit. Pasal 25 (1) Susunan Organisasi Unit Laborat dan Kualitas Bahan terdiri dari : a. Kepala Unit ; b. Petugas Administrasi ; c. Petugas Operasional d. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Pasal 26 (1) Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini mempunyai tugas : a. mengumpulkan bahan dan melaksanakan survey dalam rangka penyusunan rencana pemeliharaan jalan dan jembatan ; b. mengusulkan rencana pemeliharaan jalan dan jembatan ; c. melaksanakan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (2)
Susunan Organisasi Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdiri dari : a. Kepala Unit ; b. Petugas Administrasi ; c. Petugas Operasional ; d. Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)
Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 27 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 6 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas tehnis Dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
Pasal 28 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional Dikoordinir Oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ; (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; (4) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII TATA KERJA Pasal 29 Semua Unit Kerja di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Pasal 30 (1) Kepala Dinas wajib menyusun rencana strategis Dinas dengan mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan bidang tugasnya menurut pedoman ketentuan yang berlaku ; (2) Setiap Pimpinan Unit/Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Kimpraswil berkewajiban : a. Menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Dinas dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ; b. Melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat ; c. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan operasional.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan dan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut. BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 31 (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 32 Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 33 (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris Daerah dapat menunjuk Kepala Bagian atau Kepala Bidang yang dinilai mampu atas usul Kepala Dinas ; (2) Apabila Kepala Bagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk salah satu Kepala Sub Bagian yang dinilai mampu atas usul Kepala Bagian Tata Usaha ; (3) Apabila Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu Kepala Seksi yang dinilai mampu atas usul Kepala Bidang yang bersangkutan ; (4) Apabila Kepala Sub Bagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Bagian dapat menunjuk salah satu staf yang dinilai mampu atas usul Kepala Sub Bagian melalui Kepala Bagian yang bersangkutan ;
(5) Apabila Kepala Seksi berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Bidang dapat menunjuk salah satu staf yang dinilai mampu, atas usul Kepala Seksi melalui Kepala Bidang . (6) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya , Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu staf yang dinilai mampu atas usul Kepala UPTD . BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kimpraswil beserta aturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi. Disahkan di Tanggal
: Banyuwangi : 8 Juli 2004
BUPATI BANYUWANGI ttd. Ir. H. SAMSUL HADI
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 8 Juli 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI ttd. Ir. H. SOESANTO SOEWANDI Pembina Tingkat I NIP. 010 089 301 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2004 NOMOR 11/D Sesuai dengan aslinya An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum
ARI PINTARTI, SH, MSi Pembina NIP. 510 090 171 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI
I.
PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka upaya penyederhanaan birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional, transparan, hierarki yang pendek sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
Maka perlu dibentuk kembali organisasi perangkat daerah Dinas Kimpraswil Kabupaten Banyuwangi dengan pendekatan kewenangan wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, dalam suatu Peraturan Daerah Induk Baru. II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan pasal 20 : Cukup jelas. Pasal 21 ayat (1) huruf a
:
UPTD dimaksud berkedudukan di Kecamatan Srono.
huruf b
:
UPTD dimaksud berkedudukan di Kecamatan Srono.
huruf c
:
UPTD dimaksud berkedudukan di Kecamatan Rogojampi, Cluring, Genteng dan Bangorejo.
Pasal 22 sampai dengan pasal 35 : Cukup jelas.
Glagah,
