BUPATI BANYUWANGI SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI MENIMBANG
:
a. bahwa dalam rangka penataan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 maka fungsi kepegawaian dapat diakomodasikan dalam bentuk Badan Kepegawaian Daerah ; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsiderans ini, maka perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah Induk Baru.
MENGINGAT
:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah ; 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ; 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
8.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi ; b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ; c. Bupati adalah Bupati Banyuwangi ; d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi ; e. Badan, adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang berupa lembaga teknis daerah dan merupakan unsur penunjang yang melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah ; f. Badan Kepegawaian Daerah, adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyuwangi ; g. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyuwangi ; BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
(1) Badan Kepegawaian Daerah, adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di Bidang Kepegawaian ;
(2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari : a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan ; b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha ; c. Unsur Pelaksana terdiri dari ; 1) Bidang Pengadaan dan Mutasi ; 2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan ; 3) Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data. d. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagian dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN PERTAMA KEPALA BADAN Pasal 4 Kepala Badan Mempunyai tugas : a. Memimpin, membina dan melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ; b. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi ; c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 5 (1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan peningkatan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dibidang kepegawaian sesuai dengan kebijakan Bupati serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi : a. Perencanaan pengembangan kepegawaian daerah ; b. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah ; c. Penyiapan dan Pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; d. Penyiapan dan Penetapan penggajian, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; e. Pelaksanaan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah ; f. Pengelolaan sistim informasi Pegawai Negeri Sipil Daerah ; g. Penyampaian informasi Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara ; h. Perencanaan dan penyusunan serta pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil ; i. Pelaksanaan pembinaan siswa, penyusunan data pribadi siswa dan alumni, dokumentasi dan perpustakaan Diklat Kabupaten; j. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan sarana serta rumah tangga ; k. Pengevaluasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pelaporan ; l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah. BAGIAN KEDUA BAGIAN TATA USAHA Pasal 6 (1) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada semua satuan organisasi dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan ; (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. pelaksanaan tata Usaha Kantor, Perlengkapan, Keamanan Kantor dan Pelayanan Administrasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah, pengurusan bantuan uang muka perumahan, pengurusan pengembalian tabungan perumahan, penghargaan pegawai dan laporan pajak-pajak pribadi (LP2P). b. pelaksanaan Urusan Keuangan.
Pasal 7 (1) Bagian Tata Usaha dimaksud pada ayat (1) pasal 5, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum ; b. Sub Bagian Keuangan. (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 8 (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. Menerima, mengagendakan dan mendistribusikan surat masuk kepada pejabat yang berkepentingan ; b. Mengirim surat ke luar ; c. Melaksanakan urusan perlengkapan dan keamanan kantor ; d. Mengurus bantuan uang muka perumahan dan pengurusan pengembalian tabungan perumahan ; e. Melaksanakan penghargaan pegawai ; f. Melaksanakan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) ; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Menyusun Rencana Anggaran Belanja Badan ; b. Mengurus gaji Pegawai dan Perjalanan Dinas ; c. Melaksanakan pembukuan dan Pelaporan ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. BAGIAN KETIGA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI Pasal 9 (1) Bidang Pengadaan dan Mutasi, pengadaan pegawai dan mutasi.
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
(2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pengadaan dan Mutasi mempunyai fungsi : a. Penyusunan formasi pegawai dan perencanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan yang berlaku ; b. Pengurusan tenaga Sukwan, Kontrak, Borong Kerja dan Pegawai Tidak Tetap ; c. Pelaksanaan ujian penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ;
d. Penyiapan dan Pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pelaksanaan mutasi antar daerah ; e. Penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala ; f. Pengurusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ; g. Pengurusan cuti pegawai ; h. Pengurusan DP-3 pegawai ; i. Pengurusan Pensiun pegawai ; j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 10 (1) Bidang Pengadaan dan Mutasi terdiri dari : a. Sub Bidang Pengadaan ; b. Sub Bidang Mutasi. (2) Masing-masing Sub Bidang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi. Pasal 11 (1) Kepala Sub Bidang Pengadaan mempunyai tugas : a. Menyusun formasi pegawai dan perencanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; b. Mengurus tenaga sukwan, kontrak, borong kerja dan pegawai tidak tetap ; c. Melaksanakan ujian penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ; d. Menyusun konsep keputusan pengangkatan Calon dan Pegawai Negeri Sipil, pengurusan kartu pegawai (Karpeg) dan pengurusan Kartu Peserta Tabungan Asuransi Pensiun (taspen) ; e. Melaksanakan penyumpahan Pegawai Negeri Sipil ; f. Melaksanakan pemrosesan penyesuaian/perubahan masa kerja pegawai ; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi. (2) Kepala Sub Bidang Mutasi mempunyai tugas : a. Menyiapkan dan melaksanakan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam jabatan dan mutasi antar daerah ; b. Mengurus kenaikan gaji berkala ; c. Mengurus kenaikan pangkat, ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ; d. Mengurus cuti pegawai ; e. Mengurus DP-3 pegawai ; f. Mengusulkan pensiun pegawai dan tabungan asuransi pensiun (taspen) ; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi.
BAGIAN KEEMPAT BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pasal 12 (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan program pendidikan dan pelatihan aparatur/pegawai dan menyelenggarakan pelatihan, pengajaran, latihan prajabatan, tugas belajar dan STPDN. (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pendidikan Pelatihan mempunyai fungsi : a. Perencanaan dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ; b. Pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan program latihan Pra Jabatan dan membantu pelaksanaannya; c. Pengevaluasian terhadap pelaksanaan serta hasil pendidikan dan pelatihan ; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 13 (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari : a. Sub Bidang Diklat Penjenjangan ; b. Sub Bidang Diklat Teknik Fungsional. (2) Masing-masing Sub Bidang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
Pasal 14 (1) Kepala Sub Bidang Diklat Penjenjangan mempunyai tugas : a. Mengumpulkan bahan penyusunan program Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan karier bagi pegawai ; b. Merencanakan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Penjenjangan karier bagi pegawai ; c. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Diklat Penjenjangan ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan. (2) Kepala Sub Bidang Diklat teknik Fungsional mempunyai tugas : a. Mengumpulkan bahan penyusunan program Diklat Teknik Fungsional bagi pegawai ; b. Merencanakan dan Penyelenggaraan program Diklat Teknik Fungsional bagi pegawai ; c. Mengevaluasian terhadap pelaksanaan dan hasil Diklat Teknik Fungsional ;
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan. BAGIAN KELIMA BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGOLAHAN DATA Pasal 15 (1) Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data mempunyai tugas Pembinaan, Pengendalian dan Pengolahan Data Pegawai. (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data, mempunyai fungsi : a. Pengurusan pembinaan terhadap pegawai ; b. Pengevaluasian daftar hadir pegawai ; c. Perumusan hukuman disiplin pegawai ; d. Pengurusan pemberian ijin perkawinan dan perceraian pegawai ; e. Pengadministrasian pegawai yang menjadi anggota atau pengurus Partai Politik ; f. Pelaksanaan perekaman data dokumen kepegawaian ; g. Pemberian informasi yang berkaitan dengan bidang kepegawaian ; h. Pengevaluasian keakuratan dan kelengkapan data terbaru tentang informasi kepegawaian dengan informasi pendukungnya ; i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Pasal 16 (1) Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data, terdiri dari : a. Sub Bidang Pengendalian ; b. Sub Bidang Pengolahan data. (2) Masing-masing Sub Bidang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data. Pasal 17 (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian, mempunyai tugas : a. b. c. d. e. f.
Melakukan proses pembinaan terhadap pegawai ; Mengevaluasi daftar hadir pegawai ; Memproses hukuman disiplin pegawai ; Mengurus pemberian ijin perkawinan dan perceraian pegawai; Mengadministrasi pegawai yang menjadi anggota atau pengurus Partai Politik. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data.
(2) Kepala Sub bidang Pengolahan Data, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan arsip dan data pegawai, pengolahan data pegawai dan melaksanakan perekaman data kepegawaian ; b. Melaksanakan penyimpanan file pegawai dan data pegawai ; c. Melaksanakan pengolahan data personil yang berhubungan dengan bidang kepegawaian dengan sisitem koputerisasi ; d. Memberikan informasi yang berkaitan dengan bidang kepegawaian ; e. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan ; f. Mengevaluasi keakuratan dan kelengkapan data terbaru tentang informasi kepegawaian dan informasi pendukungnya; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 18 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Badan di Bidang teknis operasional maupun administrasi; (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. BAB VI TATA KERJA Pasal 19 (1) Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan Badan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya ; (2) Kepala Badan wajib menyusun rencana strategis yang mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, menyusun Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ; (3) Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Badan Kepegawaian Daerah berkewajiban : a. Menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Badan,
mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja ; b. Instansi Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah sesuai bidang tugasnya ; c. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat ; d. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi. (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan dan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut ; (5) Setiap pimpinan suatu organisasi dalam lingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 20 (1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan Kepegawaian Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 21 Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah tidak boleh dirangkap dengan jabatan yang lain ; BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 22 (1) Apabila Kepala Badan berhalangan menjalankan tugasnya Sekretaris Daerah dapat menunjuk salah satu Kepala Bagian atau Kepala Bidang yang dinilai mampu atas usul Kepala Badan ;
(2) Apabila Kepala Bagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Badan dapat menunjuk salah satu Kepala Sub Bagian yang dinilai mampu atas usul Kepala Bagian ; (3) Apabila Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Bidang dapat menunjuk salah satu Kepala Sub Bidang yang dinilai mampu atas usul Kepala Bidang ; (4) Apabila Kepala Sub Bagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Bagian dapat menunjuk salah satu staf yang dinilai mampu atas usul Kepala Sub Bagian melalui Kepala Bagian ; (5) Apabila Kepala Sub Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Bidang dapat menunjuk salah satu staf yang dinilai mampu atas usul Kepala Sub Bidang melalui Kepala Bidang. Pasal 23 (1) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ; (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyuwangi beserta aturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Disahkan di Tanggal
: Banyuwangi : 8 Juli 2004
BUPATI BANYUWANGI ttd. Ir. H. SAMSUL HADI Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 8 Juli 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI ttd. Ir. H. SOESANTO SOEWANDI Pembina Tingkat I NIP. 010 089 301 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2004 NOMOR 27/D Sesuai dengan aslinya An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum
ARI PINTARTI, SH, MSi Pembina NIP. 510 090 171 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
I. PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka upaya penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional, transparan, hierarki yang pendek serta sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, maka perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah Induk Baru.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal
1
s.d. 25
: Cukup Jelas.
