BUPATI BANYUWANGI SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI MENIMBANG :
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu menata kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a konsideran ini, perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah Induk Baru.
MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI MEMUTUSKAN MENETAPKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. b. c. d. e.
Kabupaten, adalah Kabupaten Banyuwangi ; Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ; Bupati, adalah Bupati Banyuwangi ; Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi ; Dinas, adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah dan merupakan unsur pelaksana teknis yamg mempunyai tugas kewenangan desentralisasi ; f. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi ; g. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi ; h. UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertugas melaksanakan sebagian kewenangan Dinas sesuai bidang tugasnya ; BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah Kabupaten. (2) Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III Pasal 3 SUSUNAN ORGANISASI (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari : a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas ; b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Bagian Tata Usaha ; c. Unsur Pelaksana terdiri dari: 1. 2. 3. 4.
Bidang Bidang Bidang Bidang
Pendaftaran dan Pendataan ; Penetapan dan Penagihan ; Pembukuan dan Pelaporan ; Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
d. Unit Pelaksana Tehnis Dinas ; e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagian dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, masingmasing dipimpin oleh Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang dalam melaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas. BAB IV URAIAN TUGAS Bagian Pertama Kepala Dinas Pasal 4 (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati didalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang Pendapatan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (9) pasal ini, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan, penyusunan/perencanaan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan di bidang pendapatan; b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib dan objek pajak daerah serta wajib dan objek retribusi daerah ; c. Pelaksanaan penghitungan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah ; d. Pembantuan dalam pelaksanaan pendataan obyek dan subyek PBB serta penyampaian dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Wajib Pajak ;
e. Pembantuan dalam penyampaian SPPT, SKP, SPT dan sarana administrasi PBB lainnya kepada wajib pajak serta membantu melakukan penyampaian DHPP PBB kepada petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan ; f. Pelaksanaan penagihan pajak bumi dan bangunan, pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku ; g. Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya ; h. Penyusunan perencanaan dan pengendalian operasional serta pengawasan di bidang pendataan, penetapan, penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya ; i. Pengelolaan ketatausahaan ; j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bagian Kedua BAGIAN TATA USAHA Pasal 5 (1) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan serta pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, dokumentasi dan tugas keprotokolan ; b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai ; c. Pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai ; d. Pelaksanaan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas ; e. Penyusunan perencanaan kegiatan dan rencana anggaran ; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 6 (1)
(2)
Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub Bagian Umum ; b. Sub Bagian Keuangan. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung-jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 7
(1)Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a. Menyelenggarakan perencanaan dan pengadaan peralatan yang diperlukan oleh Dinas Pendapatan termasuk Unit Pelaksana Tehnis Dinas ; b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengeluaran barang serta melaksanakan administrasi perbekalan ; c. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan bangunan Kantor Dinas Pendapatan termasuk Unit Pelaksana Tehnis Dinas ; d. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas yang berada dibawah Dinas Pendapatan termasuk milik Unit Pelaksana Tehnis Dinas ; e. Menyelenggarakan Tata Usaha Umum ; f. Melakukan penyempurnaan organisasi dan ketata-laksanaan ; g. Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, pengusulan mutasi, pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun. h. Menyelenggarakan perencanaan kebutuhan pegawai ; i. Melakukan pengurusan kesejahteraan pegawai ; j. Melakukan upaya peningkatan etos kerja dan disiplin kerja dalam rangka peningkatan produktifitas kerja ; k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Menghimpun dan mengolah data untuk keperluan penyusunan anggaran ; b. Menyusun rencana anggaran dan belanja dinas ; c. Mengurus keuangan perjalanan dinas dan pemindahan gaji pegawai Dinas Pendapatan; d. Mengurus pelaksanaan penggajian dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya bagi pegawai ; e. Melakukan pelaksanaan verifikasi tata usaha keuangan Dinas ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Bagian Ketiga BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN Pasal 8 (1) Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah, Retribusi Daerah, memberikan pelayanan perijinan dan membantu melakukan pendataan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengolah data subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi / lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya ; b. penyusunan daftar Induk wajib Pajak Daerah dan wajib Retribusi Daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan ; c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ; Pasal 9 (1) Bidang Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari : a. Seksi Pendaftaran ; b. Seksi Pendataan dan Pengolahan Data ; (2)Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan. Pasal 10 (1)Kepala Seksi Pendaftaran mempunyai tugas : a. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan wajib retribusi daerah ; b. Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang belum diterima kembali ; c. Mencatat nama dan alamat calon wajib pajak dan retribusi daerah dalam formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah ; d. Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan. (2) Kepala Seksi Pendataan dan Pengolahan Data mempunyai tugas : a. Menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek pajak dan subyek pajak serta retribusi daerah; b. Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan melaporkan hasilnya, serta membuat daftar mengenai formulir SPT yang belum diterima kembali ; c. Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan wajib retribusi daerah ; d. Memberitakan kartu pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ; e. Menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan ; f. Membantu penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak, g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat BIDANG PENETAPAN DAN PENAGIHAN Pasal 11 (1) Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas : a. Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah serta menatausahakan jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang penagihannya dilimpahkan kepada daerah berdasarkan SPPT dan DHPP Pajak Bumi dan Bangunan, b. Melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Penetapan dan Penagihan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penghitungan penetapan pajak dan retribusi daerah; b. Pelaksanaan penghitungan jumlah angsuran pemungutan / pembayaran / penyetoran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah yang disetujui ; c. Penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan ; d. Pembantuan dalam melaksanakan penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak Bumi dan Bangunan lainnya serta mendistribusikan kepada wajib pajak dan unit terkait lainnya ; e. Pelaksanaan penagihan pajak daerah serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pasal 12 (1) Bidang Penetapan dan Penagihan terdiri dari : a. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan; b. Seksi Penagihan (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan. Pasal 13 (1)Kepala Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas :
a. Melaksanakan penghitungan penetapan pajak dan retribusi daerah, penetapan secara angsuran, serta penetapan tambahan pajak dan retribusi; b. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Perjanjian Angsuran serta Surat Ketetapan Tambahan Pajak dan Retribusi ; c. Mendistribusikan dan penyimpanan arsip surat perpajakan ; d. Membantu dalam penyampaian arsip SPPT PBB serta dokumen PBB lainnya ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan sesuai dengan bidang tugasnya. (2)Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas : a. Menerbitkan surat tagihan pajak dan retribusi daerah serta pajak bumi dan bangunan ; b. Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak dan wajib retribusi ; c. Memproses penerbitan surat persetujuan dan atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak dan wajib retribusi ; d. Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan langsung kepada bendahara khusus penerima; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN Pasal 14 (1) Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan pendapatan dan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan serta pengelolaan benda berharga ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pembukuan dan Pelaporan Operasional mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pembukuan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan / pembayaran / penyetoran pajak daerah, retribusi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan serta pendapatan lainnya ; b. Pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharga ke dalam kartu persediaan benda berharga ; c. Penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan / pembayaran / penyetoran pajak daerah, retribusi daerah, reallisasi penerimaan / pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala serta realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Bumi dan bangunan;
d. Pelaksaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 15 (1)Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari: a. Seksi Pembukuan ; b. Seksi Pelaporan. (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 16 (1) Kepala Seksi Pembukuan mempunyai tugas : a. Menerima dan mencatat semua Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan semua surat-surat ketetapan lainnya serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ; b. Menerima dan mencatat semua Surat Ketetapan pajak dan Retribusi serta Surat Ketetapan lainnya yang telah dibayar lunas dan mencatat penerimaan / pembayaran / penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan serta menghitung tunggakan PBB ; c. Menerima dan mencatat Tanda Terima benda berharga, bukti penerimaan benda berharga ; d. Menerima dan mencatat uang hasil pemungutan benda berharga serta menghitung dan merinci sisa persediaan benda berharga ; e. Membukukan semua hasil pemungutan pajak / retribusi daerah, PBB serta pendapatan lainnya ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Kepala Seksi Pelaporan mempunyai tugas : a. Menyiapkan laporan periodikal mengenai realisasi peneriman dan tunggakan pajak daerah dan PBB ; b. Membuat laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga ; c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keenam BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL Pasal 17 (1) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan teknis, pemungutan , pemantauan, penggalian dan peningkatan pendapatan daerah ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi : a.Penyusunan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, PBB dan Pendapatan Daerah lainnya ; b. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, PBB dan pendapatan daerah lainnya ; c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional. Pasal 18 (1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri dari: a.Seksi Penyusunan Program Pendapatan ; b. Seksi Pengendalian Operasional. (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung-jawab langsung kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional. Pasal 19 (1) Kepala Seksi Penyusunan Program Pendapatan mempunyai tugas : a. Menyusun program pendapatan daerah dan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pendapatan daerah ; b. Melaksanakan penyusunan program kegiatan pembinaan pelaksanaan tata kerja, tata bangunan, penggunaan sarana dan prasarana perpajakan daerah dan pendapatan daerah lainnya ; c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional. (2)Kepala Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas : a. Meneliti, mengumpulkan dan mengelola data yanng berkaitan dengan sumber pendapatan daerah ; b. Mempersiapkan Naskah rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati tentang perpajakan dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya ;
c. Melaksanakan kegiatan pengawasan administrasi atas pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya ; d. Melakukan pengendalian terhadap operasional pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional. Bagian Ketujuh UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS ( UPTD ) Pasal 20 (1)Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini, adalah merupakan unsur pelaksana tehnis operasional Dinas di lapangan ; (2)Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan pada 21 Kecamatan ; (3)Pengembangan lebih lanjut Unit Pelaksanan Teknis Dinas dimaksud pada ayat (2) pada pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati ; (4)Masing-masing Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas ; Pasal 21 (1) Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam wilayah kerjanya ; (2) Uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Tehnis Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ; Bagian Kedelapan KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 22 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini terdiri dari pegawai-pegawai yang memangku jabatan fungsional ;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidang tehnis operasional maupun administrasi ; (3) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggung-jawab langsung kepada Kepala Dinas. BAB V TATA KERJA Pasal 23 (1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan Dinas Daerah maupun dengan Lembaga Tehnis lainnya ; (2) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Pasal 24 (1) Kepala Dinas wajib menyusun rencana strategi dengan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ; (2) Setiap Pimpinan Unit/Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pasar berkewajiban : a.Menyusun rencana kerja yang mengacu rencana strategis Dinas sebagai bahan penyusunan dan pertanggung-jawaban Akuntabilitas Dinas ; b. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung-jawab kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat ; c. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi. (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.
BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 25 Pengangkatan dan pemberhentian pemegang jabatan diatur dan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 26 Jabatan Kepala Dinas tidak dapat dirangkap dengan jabatan lainnya. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 27 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ; Pasal 28 (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya Sekretaris Daerah dapat menunjuk salah satu Kepala Bagian atau Kepala Bidang yang dinilai mampu atas usul Kepala Dinas; (2) Apabila Kepala Bagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu Kepala Sub Bagian yang dinilai mampu atas usul Kepala Bagian ; (3) Apabila Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Bidang dapat menunjuk salah satu Kepala Seksi yang dinilai mampu atas usul Kepala Bidang ; (4) Apabila Kepala Sub Bagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Bagian dapat menunjuk salah satu staf yang dinilai mampu atas usul Kepala Sub Bagian ; (5) Apabila Kepala Seksi berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Bidang dapat menunjuk salah satu staf yang dinilai mampu atas usul Kepala Seksi.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi beserta aturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Pasal 30 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi. Disahkan di : Banyuwangi Tanggal : 8 Juli 2004 BUPATI BANYUWANGI td. Ir. H. SAMSUL HADI Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 8 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI ttd. Ir. H. SOESANTO SOEWANDI Pembina Tingkat I NIP. 010 089 301 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2003 NOMOR 16/D Sesuai dengan aslinya An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum
ARI PINTARTI, SH, MSi Pembina NIP. 510 090 171
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 19 TAHUN 2004
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI
I.
PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka upaya penyederhanaan birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional, transparan, hierarki yang pendek sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Maka perlu dibentuk kembali organisasi perangkat daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah induk baru.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan pasal 31 : Cukup jelas.
==========================
