BUNGA RAMPAI ADMINISTRASI PUBLIK INOVASI DALAM RANAH SEKTOR PUBLIK

BUNGA RAMPAI ADMINISTRASI PUBLIK

INOVASI DALAM RANAH SEKTOR PUBLIK

Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 2016

Bunga Rampai Administrasi Publik: INOVASI DALAM RANAH SEKTOR PUBLIK

Penanggung Jawab Redaktur

Anggota Editor

: Erfi Muthmainah : Harditya Bayu Kusuma Witra Apdhi Yohanitas : Teguh Henry Prayitno Isni Kartika Larasati : Marsono Abdul Muis

Hak Cipta © 2016 pada Pusat Inovasi Pelayanan Publik - LAN

Layout : Harditya Bayu Kusuma Sampul : Witra Apdhi Yohanitas

Diterbitkan Oleh : Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Jl. Veteran No. 10 Jakarta 10110 Telp. (021) 3868201-05 ext. 144, 145 ISBN : 978-602-71620-9-9

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan Bunga Rampai Administrasi Publik: Inovasi Dalam Ranah Sektor Publik /Jakarta : PIPEL-LAN, 2016 v + Halaman 1 – 114 ; 18,2 x 25,7 Cm Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang

ii | Bunga Rampai Administrasi Publik: Inovasi Dalam Ranah Sektor Publik

PENGANTAR Reformasi administrasi publik selama ini masih menyisakan berbagai permasalahan, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat Bangsa Indonesia. Permasalahan tersebut antara lain terkait dengan hubungan dan kewenangan antar lembaga Negara, sistem pemerintahan, kelembagaan penyelenggara pemerintahan Negara, hubungan kelembagaan antara pusat dan daerah, SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kurang profesional serta kinerja pelayanan publik yang masih buruk. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti Lembaga Administrasi Negara menerbitkan sebuah Bunga Rampai Administrasi Publik: Inovasi Dalam Ranah Sektor Publik, untuk menjawab berbagai permasalahan dan mencari solusi terhadap masing-masing permasalahan tersebut. Pertama, Abdul Muis, Peneliti Madya pada Pusat Inovasi Tata Pemerintahan mengupas tentang Inovasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Community Development), menurutnya bahwa paling tidak ada 3 (tiga) model pemberdayaan masyarakat yang telah berhasil diterapkan dan dapat direplikasi oleh daerah lain. Ketiga model tersebut adalah : (1) Model Community Development Mengentaskan Kemiskinan (Comdev-MK) yang telah diterapkan di Kabupaten Bantul; (2) Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) yang digagas oleh Yayasan Peningkatan Dan Pengembangan Sumberdaya Ummat (YP2SU). Program pemberdayaan masyarakat mencakup 5 (lima) bidang kerja yaitu: (a) Pemberdayaan Ekonomi Rakyat; (b) Pemberdayaan Usaha Berorientasi Pasar; (c) Pengembangan Kapasitas Masyarakat; (d) Antisipasi Kebencanaan; (e) Pemberdayaan Sosial dan Pendidikan bagi Masyarakat; dan (3) Model Pemberdayaan Masyarakat dalam program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM). Kedua, Harditya Bayu Kusuma, Peneliti Pertama pada Pusat Inovasi Pelayanan Publik mengupas tentang Kualitas Pelayanan Di Badan Penanaman Modal Kota Kediri. Disebutkan bahwa keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan BPM Kota Kediri dilihat dari 5 (lima) hal yaitu: tangibles atau bukti fisik, reliability atau kehandalan, responsiveness atau ketanggapan, assurance atau jaminan/kepastian, dan empathy atau kepedulian. Kelima hal tersebut merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan di BPM Kota Kediri. Ketiga, masih terkait dengan pelayanan publik, Witra Apdhi Yohanitas, Peneliti Pertama pada Pusat Inovasi Pelayanan Publik mengupas tentang Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Inovasi Di Kota Surakarta, menurutnya Kota Surakarta sudah lebih maju dibanding dengan daerah lain terkait dengan pelayanan publiknya. Transformasi pelayanan publik di Kota Surakarta ditentukan dengan adanya peran serta dari berbagai pihak dalam percepatan perbaikan pelayanan publik. Konsep co-production terlihat sangat menonjol dalam pengambilan kebijakan oleh pimpinan daerah terhadap pelayanan publik. Keempat, Sapto Widodo, Arsiparis Muda LAN, menyoroti tentang administrasi tata persuratan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya Bunga Rampai Administrasi Publik: Inovasi Dalam Ranah Sektor Publik |iii

Sistem Persuratan LAN Menuju Sistem Persuratan Elektronik Berbasis Aplikasi. Teknologi sistem persuratan elektronik berbasis aplikasi (ANDALAN) telah memberikan manfaat, antara lain: sebagai terobosan dan inovasi baru bagi sistem persuratan di LAN serta menjadi sistem persuratan elektronik, menaikan citra instansi dalam proses persuratan yang dilaksanakan secara elektronik, dan menjadi instansi yang ramah lingkungan dalam proses persuratan (paperless). Kelima, Harditya Bayu Kusuma, Peneliti Pertama pada Pusat inovasi Pelayanan Publik, yang menyoroti mengenai tata laksana dalam kelembagaan instansi pemerintah. Menurutnya salah satu cara untuk menata kelembagaan instansi pemerintah adalah diawali dengan penataan proses bisnis. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di dalam sistem, proses dan prosedur kerja agar lebih jelas dan mudah dipahami. Upaya penataan proses bisnis yang dilakukan akan mempermudahkan organisasi dalam menyusun uraian tugas, membangun struktur organisasi yang efektif, menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur), serta membangun suatu sistem tata laksana. Keenam, Wisber Wiryanto, Peneliti Madya pada Pusat Kajian Reformasi Administrasi, mengupas tentang pentingnya Inovasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Menurutnya inovasi pengembangan kapasitas SDM meliputi aspek kepemimpinan, mindset dan budaya kerja, serta learning organization. Diketahui aspek kepemimpinan berhasil diterapkan di Perusahaan Listrik Negara dan PT Kereta Api Indonesia; sedangkan dalam aspek mindset dan Budaya Kerja berhasil diterapkan di Kecamatan Kota Sumenep, dan BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu. Kementerian/Lembaga dan Pemda perlu diberikan ruang gerak yang luas untuk melakukan pertukaran pengetahuan, dan bestpractices dari organisasi yang telah berhasil menerapkan inovasi dan berkinerja. Ketujuh, Marsono, Peneliti Madya pada Pusat Inovasi Pelayanan Publik, yang menyoroti Urgensi Peran Kecamatan Dalam Mengantisipasi Perdagangan Bebas ASEAN Di Masyarakat Pedesaan. Menurutnya peran strategis yang dapat dimainkan Kecamatan terkait dengan kesiapan desa dalam menghadapi MEA, antara lain : (1) memfasilitasi desa untuk melakukan mapping (pemetaan) potensi unggulan; (2) penguatan pelaku usaha dan industri di desa; (3) mendorong dan memfasilitasi desa untuk membentuk BUMDes; (4) bantuan program pelatihan kewirausahaan, manajemen, pemasaran, teknik produksi modern, teknis pengemasan modern, bantuan peralatan, modal usaha, dan lainnya; (5) mendampingi desa untuk meningkatkan wawasan sumber daya manusia (SDM) pelaku UKM terhadap MEA; dan (6) mendorong dan mendampingi para pelaku UMKM desa untuk menerapkan standarisasi atau sertifikasi produk-produk unggulannya, sehingga akan memiliki daya saing. Jakarta, Maret 2016 Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik, Erfi Muthmainah

iv | Bunga Rampai Administrasi Publik: Inovasi Dalam Ranah Sektor Publik

DAFTAR ISI Pengantar Daftar Isi

INOVASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (COMMUNITY DEVELOPMENT) Abdul Muis

Halaman iii v 1-21

KUALITAS PELAYANAN DI BADAN PENANAMAN MODAL KOTA KEDIRI Harditya Bayu Kusuma

23-34

PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI INOVASI DI KOTA SURAKARTA Witra Apdhi Yohanitas

35-57

SISTEM PERSURATAN LAN MENUJU SISTEM PERSURATAN ELEKTRONIK BERBASIS APLIKASI Sapto Widodo

59-65

ANALISIS PROSES BISNIS SEBAGAI LANGKAH AWAL PENATAAN KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH Harditya Bayu Kusuma

67-77

INOVASI PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA Wisber Wiryanto

79-101

URGENSI PERAN KECAMATAN DALAM MENGANTISIPASI PERDAGANGAN BEBAS ASEAN DI MASYARAKAT PEDESAAN Marsono

103-114

Bunga Rampai Administrasi Publik: Inovasi Dalam Ranah Sektor Publik |v

vi | Bunga Rampai Administrasi Publik: Inovasi Dalam Ranah Sektor Publik

Inovasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Community Development)

INOVASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (COMMUNITY DEVELOPMENT) Oleh : Abdul Muis

PENDAHULUAN Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) bukanlah merupakan konsep baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, akan tetapi konsep pemberdayaan masyarakat tersebut pada era desentralisasi ini menjadi salah satu strategi yang dipakai oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik itu pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat maupun Perguruan Tinggi. Dibawah ini disajikan gambaran singkat penerapan inovasi Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) yang digagas dan dilaksanakan oleh pihak pemerintah daerah dalam hal ini Program Community Development Mengentaskan Kemiskinan atau yang lebih dikenal dengan singkatan CD-MK Pemerintah Kabupaten Bantul, pemberdayaan masyarakat yang digagas dan dilaksanakan oleh LSM dan Perguruan Tinggi, dimana UGM telah mengembangkan Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) dalam tema Kuliah Kerja Nyata, dimana dalam 3 (tiga) program pemberdayaan masyarakat tersebut sudah mengandung nilai-nilai inovasi.

Ketiga model Inovasi pemberdayaan masyarakat yang akan disajikan di bawah ini dideskripsikan dari hasil studi lapangan yang dilakukan oleh Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2012 yang lalu. INOVASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (COMMUNITY DEVELOPMENT) YANG DIGAGAS OLEH PEMDA BANTUL : Community Development Mengentaskan Kemiskinan (CDMK). Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah Bantul adalah Community Development Mengentaskan Kemiskinan (ComdevMK). Model comdev yang dipraktekkan dan dapat dijadikan model oleh pemerintah daerah lain di Indonesia adalah COMDEV-MK Kabupaten Bantul Provinsi DIY. COMDEV-MK singkatan dari Community Development Mengentaskan Kemiskinan adalah program pemberdayaan masyarakat berbasis pedukuhan dengan prinsip melindungi, memperkuat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia berdasarkan Pancasila, berpihak kepada rakyat, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan

Bunga Rampai Administrasi Publik: Inovasi Dalam Ranah Sektor Publik|1

Inovasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) kesejahteraan masyarakat, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari usaha pembaharuan desa. COMDEV-MK merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah dan diperkenalkan pada era kepemimpinan Bupati H.Idham Samawi. Sekalipun harus diakui bahwa COMDEV-MK bukanlah satu-satunya program pemberdayaan masyarakat yang ada, karena terdapat pula bentuk lain seperti Posdaya (Damandiri), PEL (Pemberdayaan Ekonomi Lokal), dan bentuk-bentuk pengembangan masyarakat lain, baik yang diinisiasi dan dikembangkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha, NGO Asing, maupun oleh warga masyarakat sendiri. Namun demikian, daya tarik dari COMDEV-MK di Kabupaten Bantul ini adalah ketika COMDEV-MK dijadikan sebagai salah satu bentuk program pemerintah yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati secara tersendiri. Bahkan dalam Peraturan Bupati tersebut diuraikan secara lebih rinci berbagai hal terkait dengan teknis pelaksanaan COMDEV-MK. Mulai dari maksud dan tujuan, azas, pendanaan, mekanisme dan tahapan kegiatan, pembagian hasil dari keuntungan kegiatan atau program, dan lainnya. Dilihat dari azas umum program ini, sangat diharapkan program COMDEV-MK ini akan berhasil dan memberi manfaat yang sebesarbesarnya bagi masyarakat miskin di pedesaan. Sebagaimana disebutkan dalam kebijakan Comdev-MK, “Pemerintah dan masyarakat daerah berkewajiban atas keberhasilan pelaksanaan program COMDEV-MK dengan dilandasi oleh prinsip pengentasan kemiskinan berbasis

pedukuhan”. Kemudian pada pasal 3 disebutkan Asah, Asih, Asuh dalam rangka melindungi, melayani, memperkuat dan meningkatkan fasilitas sumber daya manusia melalui berbagai langkah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap mental dan ketrampilan, mengurangi faktor keterbatasan (limitation), efisiensi dan kontrol. Sebagai program berbasis pedukuhan maka sasaran program ditujukan pada warga miskin yang tinggal di pedukuhan. Oleh karenanya Kelompok Pedukuhan di sini identik pula dengan Kelompok COMDEV-MK. Kelompok Pedukuhan (KP) adalah kelompok yang dibentuk untuk keperluan program dan merupakan representasi keluarga miskin di pedukuhan, yang keanggotaannya ditentukan dan disepakati oleh pertemuan forum pedukuhan (rembug pedukuhan). Kelompok pedukuhan inilah yang diharapkan akan menerima manfaat program. Pada periode awal sasaran program COMDEV-MK dijalankan di 40 (empat puluh) pedukuhan, yang tersebar di 75 (tujuh puluh lima) desa dan 17 (tujuh belas) Kecamatan. Dilaksanakan pada tahun 2006 dan merupakan periode perintisan dan percontohan (program pioneer). Adapun bidang-bidang kegiatan yang akan dikembangkan oleh kelompok di masing-masing pedukuhan harus benar-benar mencerminkan kemampuan, potensi dan mempunyai prospek untuk dikembangkan di pedukuhan. Bidang-bidang kegiatan terbuka luas dari kegiatan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan dan aneka kegiatan rumah tangga yang disesuaikan dengan

2| Bunga Rampai Administrasi Publik: Inovasi Dalam Ranah Sektor Publik

Inovasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) kebutuhan, potensi dan kemampuan setempat. Dalam penentuan bidangbidang kegiatan, fasilitator, terutama fasilitator kabupaten dan kecamatan serta desa memiliki peran besar, terutama dalam memberikan informasi dan mendampingi dalam proses penentuan, yaitu memberikan semangat dan membantu kelompok dalam memahami potensi yang ada. Dalam program percontohan fasilitasi langsung dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa. Dari sisi pendanaan, anggaran program COMDEV-MK bersumber dari APBD Kabupaten Bantul yang pengelolaannya disepakati berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas dalam rangka penguatan kelompok COMDEV-MK. Prinsip-prinsip ini juga diberlakukan dalam mengelola sarana dan prasarana pendukung lainnya. Pada tahun 2006, Pemerintah Daerah menyediakan sejumlah dana untuk masing-masing Kelompok Pedukuhan diberikan sejumlah Rp. 10.000.000 sebagai modal awal realisasi program. Dikatakan sebagai modal awal karena ternyata dalam prakteknya, diperlukan dana tambahan, atau dukungan sarana dan prasarana sekalipun tidak dalam bentuk uang demi menjamin terealisasinya dengan baik program yang sudah ditetapkan. Sekalipun demikian itu dapat dimaklumi oleh masyarakat, karena pada dasarnya program tersebut untuk kepentingan masyarakat atau anggota pedukuhan itu sendiri. Bagaimana dengan pengelolaan hasil usaha kelompok? Pengertian hasil usaha dalam kontek COMDEV-MK ini adalah keuntungan yang diperoleh oleh kelompok selama periode usaha. Yang

dimaksudkan dengan keuntungan adalah selisih antara modal kerja dengan hasil penjualan produk. Hasil bersih dibagikan kepada pengelola program dan anggota kelompok. Adapun besaran prosentase, ditentukan melalui musyawarah kelompok. Pembagian ini penting dijelaskan sejak awal, agar dapat menjadi motivasi pengelola program. Adapun modal usaha, tidak dikembalikan kepada program, melainkan akan dikembalikan pada kelompok, menjadi modal penguatan atau sebagai tambahan modal untuk usaha pada tahun berikutnya. Dengan demikian, diharapkan bahwa program COMDEV-MK ini akan berkelanjutan, bahkan boleh jadi stimulan bagi pengembangan program-program pemberdayaan lainnya. Mekanisme Program dan Tahapan Kegiatan COMDEV-MK. 1. Mekanisme Program Untuk menggerakkan program COMDEV-MK ini, ditempuh mekanisme perpaduan dua arah antara yang bersifat top-down dan buttom-up. Dalam konteks top-down, Pemerintah Daerah bertindak sebagai inisiator sekaligus fasilitator. Sebagai inisiator dan fasilitator, Pemerintah Daerah melalui Bupati membentuk Tim Fasilitator yang berkewajiban memberikan pedoman, bimbingan pelatihan, arahan dan supervisi. Tim Fasilitator akan tersusun dalam Tim Fasilitator Kabupaten, Tim Fasilitator Kecamatan dan Tim Fasilitator Desa. Adapun Lurah mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pelaksanaan program COMDEV-MK di Desa masingmasing, sementara Kepala Dukuh mempunyai tugas membantu Lurah


Inovasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) atas pelaksanaan program COMDEVMK. Dari sisi penentuan jenis program, mekanisme yang ditempuh adalah menganut prinsip buttom-up, yakni dari bawah (warga pedukuhan). Dalam pengertian bahwa warga masyarakat memiliki ruang (keleluasaan) untuk mengusulkan atau memilih jenis program yang hendak dilaksanakan. Namun demikian usulan atau pilihan tentu harus sesuai potensi yang memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan. Jenis usulan kegiatan itulah yang dirembugkan sampai dengan menghasilkan proposal program. Dan itu dilakukan oleh kelompok COMDEV-MK di tingkat pedukuhan melalui rembug pedukuhan. Selanjutnya proposal dari kelompok COMDEV-MK diproses dari tingkat desa, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten untuk mendapatkan persetujuan untuk dilaksanakan/dijalankan. Setelah mendapatkan persetujuan untuk dilaksanakan diikuti proses pencairan dana yang disalurkan kepada kelompok COMDEV-MK. 2. Tahapan Kegiatan Adapun gambaran lebih rinci terkait tahapan-tahapan kegiatan operasinaliasi COMDEV-MK adalah sebagai berikut: a. Sosialisasi. Sosialisasi dimulai setelah persiapan administrasi dan kelembagaan di tingkat Tim Fasilitator Kabupaten selesai, dengan melibatkan elemen pemerintah (Kecamatan, Desa dan pedukuhan). Sosialisasi adalah media untuk membangkitkan semangat kerja berbasis prakarsa dengan saling pengertian, serta menjaring berbagai masukan (kritik

dan saran) dari masyarakat, untuk dapat menyempurnakan mekanisme program. b. Persiapan System. Persiapan System adalah penyiapan masyarakat, melalui penguatan kelembagaan dan perencanaan yang dilakukan dengan rapat koordinasi, konferensi kerja Kecamatan. Proses ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi yang telah dilakukan sebelum membentuk kelompok COMDEVMK. c. Pembentukan Kelompok COMDEVMK. Pembentukan kelompok melalui forum pedukuhan atau rembug pedukuhan, yang diarahkan dapat membentuk kelompok secara demokratis, mufakat dan dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat. Organisasi kelompok disusun dengan prinsip sederhana dan operasional mengikuti kebutuhan setempat. Namun demikian, setidak-tidaknya memuat system unsur berikut: (i) ketua; (ii) sekretaris; (iii) bendahara dan; (iv) seksi-seksi. Adapun seksi-seksi jumlah dan jenis akan ditentukan berdasarkan persoalan yang ada dan jenis usaha yang dijalankan. Sedang yang menjadi anggota kelompok adalah warga miskin di pedukuhan yang disepakati dalam pertemuan rembug pedukuhan. Setiap kelompok didukung oleh pendamping lapangan tingkat pedukuhan, yang dapat diisi oleh Kepala Dukuh atau pemuka masyarakat yang disepakati bersama. d. Pembekalan dan Pelatihan Kelompok COMDEV-MK. Pembekalan dan pelatihan dimaksudkan untuk memberikan



e.

f.

g.

h.

kesiapan kepada kelompok COMDEV-MK meliputi : 1) pemahaman yang menyeluruh mengenai COMDEV-MK; 2) substansi dan teknis; 3) kemampuan untuk mengorganisir program, terutama untuk menemukan akar permasalahan, pemecahan masalah dan rencana aksi di tingkat pedukuhan; 4) teknik penyusunan proposal secara partisipatif. Penyusunan Program Kelompok COMDEV-MK. Kelompok COMDEVMK membuat rancangan program, berdasarkan kebutuhan dan kemampuan. Selanjutnya rancangan yang telah disusun oleh kelompok COMDEV-MK dibawa ke dalam rembug pedukuhan. Output dari proses penyusunan program adalah program yang akan diajukan kepada pengelola program. Penilaian Proposal. Proposal yang dihasilkan dalam rembug pedukuhan diberi pengesahan oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan. Tim Fasilitator menyeleksi, memberikan penilaian terhadap proposal yang masuk melalui proses dan mekanisme yang telah ditentukan. Penilaian dimaksudkan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Penyerahan Dana Program. Dana program diserahkan kepada Pemerintah Desa selanjutnya akan dicairkan kelompok melalui mekanisme keuangan Desa. Untuk tahun Anggaran 2006 tiap kelompok mendapatkan dana sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Pelaksanaan Kegiatan 1) Pelaksanaan kegiatan meliputi: (a) penetapan pelaksana dan

lokasi program; (b) penetapan skenario usaha 2) Jenis usaha dan bentuk pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada kelompok pedukuhan yang diputuskan melalui Rembug Pedukuhan. Secara umum, dana program dibagi dalam tiga komponen utama yakni : a) keperluan sarana modal tetap 40%. b) keperluan modal kerja (modal tetap 20%. c) keperluan tenaga kerja (upah tenaga kerja 20%. d) toleransi sebesar 10%. e) kas desa sebesar 10%. Adapun prosentase (pembagian) alokasi dana untuk masingmasing komponen akan ditentukan lebih lanjut dalam Rembug Pedukuhan dan Rembug Anggota Profesi. i. Monitoring dan Evaluasi. Kegiatan monitoring berupa pendampingan selama proses pelaksanaan program. Gagasan pendampingan disini adalah untuk memastikan program berjalan, dan disisi lain mampu menggalang sumber daya pendukung lain yang akan meningkatkan kualitas program. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat kualitas program, hambatan dan persoalan-persoalan yang berkembang. Feed back dari kegiatan ke depan kerangka berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi dibedakan dalam tiga tahap, yakni : 1) Monitoring dan evaluasi sebelum proses dilaksanakan untuk menjaring masukan, input, kritik, dan sarana yang dapat


Inovasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) memperbaiki rencana operasional; 2) Monitoring dan evaluasi dalam proses dilaksanakan untuk menjaring masukan, input dan saran yang dapat memperbaiki proses pelaksanaan; 3) Monitoring dan evaluasi setelah proses dilakukan untuk memberikan evaluasi lengkap menyeluruh mengenai program sebagai masukan untuk memperbaiki program lanjutan. Evaluasi program dilakukan pada akhir pelaksanaan dengan metode partisipatif. Metode partisipatif dimaksudkan untuk menjadikan evaluasi sebagai proses belajar kelompok. Evaluasi bukan merupakan suatu penilaian kaku, melainkan proses dimana kelompok dapat memberikan penilaian terhadap apa yang dilakukan, dapat menemukan segi-segi negatif yang harus ditinggalkan, dan segi-segi positif yang harus dipertahankan. j. Pendampingan. Pendampingan adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa berperan sebagai fasilitator, komunikator, mediator dan dinamisator. Adapun tujuan pendampingan seperti disebutkan dalam pasal 15 adalah: pertama, meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dengan memperkuat kelembagaan kelompok untuk menggerakkan program-porgram pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kedua, Menumbuhkan dan meningkatkan

usaha produksi sesuai dengan potensi dan kemampuan setempat, sebagai salah satu sumber pendapatan yang berkelanjutan. Ketiga, membangun hubungan sosial yang demokratis dan modal sosial melalui proses pengambilan keputusan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya lokal atau kelompok dan menumbuhkan semangat gotong royong pada setiap kelompok masyarakat. Sementara sasaran pendampingan dapat dijumpai pada pasal 16 sebagai berikut: pertama, tumbuhnya kelompok-kelompok di pedukuhan yang memiliki kesadaran dan kemampuan dalam mengatasi persoalan-persoalan di masyarakat dan menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kedua, Tumbuh dan berkembangnya wirausaha di tingkat pedukuhan yang mengembangkan usaha produktif sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada. Ketiga, Munculnya jenis-jenis usaha baru di masyarakat, sehingga mampu menggerakkan ekonomi rakyat, menambah pendapatan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Keempat, Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dengan kesesuaian antara program dengan kebutuhan masyarakat. Kelima, Terciptanya kewirausahaan antar kelompok masyarakat. Tugas pendampingan sebagaimana disebutkan dalam pasal 17 adalah pertama, Memberikan motivasi kepada kelompok masyarakat untuk secara sukarela terlibat secara aktif dalam program dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan program; Kedua, Meningkatkan


Inovasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) kemampuan kelompok dalam mengelola manajemen organisasi. Ketiga, Meningkatkan kemampuan kelompok dalam pengembangan usaha ekonomi produktif melalui program pelatihan dan pertemuanpertemuan. Keempat, Meningkatkan kemampuan kelompok untuk memanfaatkan stimulan program sebagai modal pengembangan sumber daya masyarakat. Kelima, Meningkatkan kemampuan kelompok untuk mengembangkan jaringan komunitas sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. INOVASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (COMMUNITY DEVELOPMEN) YANG DIGAGAS OLEH YAYASAN PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA UMMAT (YP2SU) Yayasan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Ummat (YP2SU) adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dibentuk sejak 13 November 1992. Lembaga ini dihadirkan sebagai bentuk kepedulian kaum muda terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan yang kerap kali dijumpai dalam aktivitasnya selama ini. YP2SU digagas untuk menjadi salah satu bagian dalam memberikan solusi bagi permasalahan masyarakat dan ikut dalam menumbuhkan masyarakat madani (civil society) di Indonesia. YP2SU selalu mendorong adanya budaya kerja mulai dari (1) Solidaritas; (2) Partisipasi; (3) Penghormatan Kepada Perempuan; (4) Transparansi dan Kejelasan Laporan; (5) Melahirkan Wiraswasta Sosial; dan (6) Berkelanjutan Menuju Kemandirian Bersama.

Dalam memperkuat peran lembaga bagi masyarakat, YP2SU mengembangkan beberapa kegiatan yang terangkum dalam 5 bidang kerja yaitu: (1) Pemberdayaan Ekonomi Rakyat; (2) Pemberdayaan Usaha Berorientasi Pasar; (3) Pengembangan Kapasitas Masyarakat; (4) Antisipasi Kebencanaan; (5) Pemberdayaan Sosial dan Pendidikan bagi Masyarakat. Selanjutnya untuk aspek metode kerja YP2SU mengusung slogan “ETIKA” yaitu (1) Edukasi (Saling Belajar); (2) Empowerment (Saling Memberdayakan); (3) AdvokasI (Saling Membela); (4) Kelembagaan (Penguatan Kelembagaan Basis); dan (5) Mobilisasi Resources (Penguatan Jaringan) . Program Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh YP2SU diantaranya : 1. Gerakan Ekonomi Kaum Ibu (GEMI) Keresahan kaum ibu atas lingkaran kemiskinan yang terusmenerus menjerat mereka menuntut solusi, dan program YP2SU dalam bidang microfinance – program GEMI – telah membuat banyak terobosan untuk mengatasinya. Gerakan Ekonomi Kaum Ibu (GEMI) adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diinisiasi dengan beneficiaries perempuan yang kurang mampu. Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup anggota dan keluarganya melalui modifikasi kredit mikro. Secara umum, GEMI mereplikasi sistem Grameen Bank yang sangat populis di Bangladesh sebagai Bank For The Poorest Women. Seiring dengan kiprahnya untuk memberi makna kepada kehidupan kaum ibu di lokasi-lokasi garapan YP2SU, GEMI melakukan pemberdayaan bagi para perempuan


Inovasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) pengusaha mikro dalam bentuk dana bergulir, pelatihan, konsultasi usaha, dan pengembangan jaringan usaha. ”Adalah menjadi tanggung jawab saya kepada Allah, untuk: Berikhtiar menambah rezeki untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, mendorong anak-anak agar terus bersekolah, membantu anggota kumpulan bila mereka dalam kesusahan, membayar kembali pinjaman setiap minggu, Allah menjadi saksi segala yang saya ucapkan dan saya lakukan”. Ikrar tersebut rutin dilafalkan secara serempak oleh anggota GEMI pada saat dimulai dan berakhirnya pertemuan anggota setiap minggunya. Ikrar tersebut seperti telah menjadi motivator untuk bersemangat berusaha dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Ikrar dan budaya disiplin dalam program inilah yang telah mengantarkan para perempuan pengusaha mikro untuk selalu menghadapi hidup dengan optimis, giat berusaha, dan disiplin dalam menjaga kredit. Dalam perjalanannya, berbagai perkembangan yang cukup menggembirakan telah dilaksanakan selama tiga tahun ini. Pada tahun 2005 saja program GEMI yang diinisiasi sudah menjangkau Kabupaten Bantul dan pinggiran Kota Yogyakarta dengan anggota sebanyak 1168 perempuan pengusaha mikro (data April 2008). Program ini memunculkan semangat baru untuk menjangkau keluarga miskin secara lebih luas. Selain untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, kegiatan GEMI juga ditujukan untuk memberikan peningkatan dalam bidang

pendidikan, peningkatan pendapatan keluarga, dan penguatan peran perempuan untuk mempengaruhi kebijakan di lingkungannya. 2. SLAMET (Antisipasi Bencana Dengan Rencana) Indonesia adalah negeri yang akan selalu gelisah. Lokasi Indonesia yang terletak di kawasan rawan bencana menjadikan setiap orang Indonesia harus bersiap dalam menghadapi segala kemungkinan bencana yang muncul. Gempa 27 Mei 2006 yang lalu menjadi saksi kedashyatan bencana yang dapat terjadi. Besarnya kerugian material dan nyawa masyarakat menjadi tolak ukur belum adanya kesiagaan bencana yang dimiliki oleh masyarakat. Merupakan tantangan tersendiri untuk mengedukasi masyarakat agar selalu siap dalam menghadapi bencana. Lembaga YP2SU sebagai komponen masyarakat bangkit menjawab tantangan tersebut dengan program SLAMET (Antisipasi Bencana Dengan Rencana). SLAMET adalah program edukasi antisipasi bencana yang telah dilakukan di 5 (lima) desa yaitu: Desa Katekan Gantiwarno Klaten, Desa Wonokromo Pleret Bantul, Desa Srihardono Pundong Bantul, Desa Potorono Banguntapan Bantul dan Desa Sumberharjo Prambanan Sleman. Program edukasi antisipasi bencana SLAMET bersinergi dengan program livelihood PRIGEL. Dalam perjalanannya, SLAMET telah membangkitkan kesadaran masyarakat dalam antispasi bencana lewat Program Training Kader Desa, Workshop Antisipasi Bencana dan Simulasi Bencana. Simulasi Bencana yang diadakan di Katekan telah sukses mengajak masyarakat bersiap sebelum


Inovasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) bencana datang dengan pembentukan Komunitas Masyarakat Tanggap Bencana yang diresmikan sama dengan nama program ini yaitu Tim SLAMET. Kedepan, SLAMET terus berusaha menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan program edukasi bencana berbasis masyarakat. Maka SLAMET bukan hanya menjadi sebuah nama namun menjadi spirit yang tidak akan pernah padam bagi semua masyarakat untuk bersiap menghadapi bencana dengan rencana. 3. Trading House (Terus Jualan Kembangkan Potensi Lokal) Kekayaan budaya Indonesia memunculkan tradisi dan kerajinan yang melimpah. Dari sinilah lahir potensi UKM (Usaha Mikro Kecil) kerajinan yang sangat besar termasuk salah satunya di Kota Yogyakarta. Yogyakarta sebagai kota tradisi merupakan salah satu daerah sentra kerajinan. Namun masalah yang dihadapi oleh UKM adalah ketergantungannya pada order pasar. Keberadaan UKM yang memproduksi kerajinan sangat bergantung permintaan pasar baik lokal maupun internasional. Hal inilah yang menjadikan UKM di Yogyakarta bagai cendawan di musim hujan, namun kemudian mati waktu kemarau. Permintaan pasar bisa jadi akan menumbuhkan banyak UKM, namun akan segera mati apabila tren telah berlalu. Lemahnya akses pasar mendorong YP2SU sebagai komponen masyarakat sipil untuk melakukan program pemberdayaan dan penguatan UKM dalam akses pasar. Atas prakarsa YP2SU lahirlah program pemberdayaan bagi UKM kerajinan di wilayah Yogyakarta tahun 2005 dalam sebuah

program Trading House. Program dimulai dengan pendampingan akses pasar bagi UKM kerajinan yang terangkum dalam Program Peningkatan Kapasitas Produksi Kerajinan, Program Pengembangan Desain Produk, dan Program Pelatihan Internet bagi UKM. Beberapa UKM yang pernah bekerjasama dengan YP2SU adalah UKM di sektor kerajinan kulit di Manding dan keramik di Pundong Bantul DIY. Dalam kiprahnya berbagai pameran telah dilakukan baik dalam skala nasional ataupun internasional antara lain di Italia dan Bulgaria. Seiring dengan tumbuhnya jaringan pasar UKM dan kepercayaan dari berbagai pihak, Trading House YP2SU berkomitmen untuk meningkatkan jangkauan dan pemberdayaan UKM. 4. GESIT (Gerakan Koperasi Rakyat Merakyat) Menjadi daerah tujuan wisata ternyata bukan jaminan bahwa masyarakat di daerah tersebut lebih sejahtera dibandingkan dengan masyarakat di daerah lain. Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal memiliki banyak tempat tujuan wisata ternyata memiliki angka persentase penduduk miskin di atas angka nasional. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk yang masuk kategori miskin di DIY pada Juli 2007, tercatat 633,40 ribu jiwa yang berarti mengalami kenaikan, dibandingkan pada Juli 2005 yang mencapai 625,80 ribu jiwa. Angka persentase penduduk miskin di DIY selalu berada di atas angka nasional. Pada Maret 2007, persentase penduduk miskin DIY sekitar 18,99 persen, sementara persentase penduduk miskin secara nasional hanya 16,58 persen. Lembaga YP2SU dengan


Inovasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) program GESIT (Gerakan Koperasi Rakyat Merakyat), memberikan alternatif peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada awalnya, masyarakat didorong untuk mempunyai kepentingan bersama dalam usaha peningkatan kesejahteraannya. Selanjutnya kelompok-kelompok usaha yang telah ada di masyarakat dikuatkan sekaligus membentuk kelompokkelompok usaha baru bagi yang belum berkelompok. Setelah kelompokkelompok masyarakat ini terbentuk, masyarakat dipahamkan mengenai gerakan koperasi rakyat. Fungsi penting dari penguatan kelompok masyarakat ini adalah: Pertama, fungsi edukasi dan advokasi. Pembelajaran untuk memperkuat paradigma yang benar tentang aktivitas ekonomi yang selama ini dilakukan, peningkatan kompetensi dan kapasitas masyarakat, serta motivasi bersama untuk semakin sejahtera. Metode yang dilakukan adalah dengan metode Sekolah Lapang (SL) bagi petani dan pelatihan-pelatihan bagi pelaku usaha lainnya, sehingga masyarakat dapat langsung merasakan proses edukasi yang dijalankan. Selain itu, juga dilakukan advokasi kebijakan terkait dengan sektor ekonomi produktif, agar proses yang dilakukan sinergi dengan program-program dari Pemerintahan. Kedua, fungsi peningkatan pendapatan (income generating). Salah satu investasi tingkat lokal yang sangat mungkin dilakukan oleh masyarakat desa dalam sebuah wilayah adalah dengan pembentukan koperasi tingkat Desa. Setiap anggota koperasi adalah pemilik kekayaan koperasi tersebut, sehingga keuntungan dari pembentukan koperasi ini benar-benar dirasakan oleh semua anggota

masyarakat bukan hanya oleh beberapa orang saja. Koperasi ini dapat difungsikan sebagai tempat pembelajaran bagi masyarakat desa sekaligus peluang penambahan pendapatan keluarga. Agar keberadaan koperasi ini memberikan dampak positif, YP2SU memberikan pendampingan pengurus koperasi dalam pembentukan sistem kelembagaan koperasi rakyat yang profesional. 5. Prigel Raharjo (Kerja Trampil Menggapai Sejahtera) Gempa bumi 27 Mei 2006 sudah lama berlalu. Kini, masyarakat sudah mulai berjalan kehidupan perekonomiannya. Meski demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat masih membutuhkan perhatian agar benar-benar kembali pulih perekonomiannya. Tidak cukup hanya kembali pulih, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kondisi perekonomian masyarakat dapat semakin meningkat. Seperti juga di Desa Srihardono Pundong Bantul, masyarakat sudah mulai melakukan aktivitas usahanya. Kondisi usaha mereka sebagian besar belum pulih kapasitas produksinya karena beberapa faktor diantaranya kehilangan modal kerja dan peralatan yang rusak. Selain akibat bencana gempa bumi, ternyata faktor krisis ekonomi global juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sampai sekarang kondisi usaha masyarakat belum pulih sepenuhnya. Menghadapi situasi ini, YP2SU menginisiasi satu program dengan nama Prigel Raharjo. Prigel Raharjo adalah istilah dalam Bahasa Jawa, ”prigel” berarti terampil atau cekatan dan ”raharjo” berarti sejahtera.


Inovasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) Program ini mendampingi 182 pelaku usaha dengan 7 macam jenis komoditas lokal yang terdiri dari 6 komoditas makanan olahan dan minyak kelapa. Selama ini peluang pasar lokal untuk produk-produk lokal ini masih sangat terbuka. Permasalahan yang masih menjadi kendala selain terkait dengan manajemen usaha adalah masalah persaingan pasar antar produsen dan kebijakan harga belum ada. Permasalahan ini dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha. Oleh karena ini, program Prigel Raharjo akan diinisiasi berdasarkan kelompok usaha. Harapannya selain permasalahan manajemen produksi setiap pelaku usaha semakin baik, juga permasalahan-permasalahan antar pelaku usaha dapat diselesaikan dengan aktivitas-aktivitas bersama dalam kelompok usaha. Ada tiga hal yang dilakukan dalam program ini yaitu pemberian peralatan produksi sesuai dengan kebutuhan untuk memulihkan produksi, pinjaman modal kerja, pelatihan-pelatihan usaha dan akses pasar. Modal akan digulirkan dengan metode replikasi model Grameen Bank yang telah diterapkan dalam salah satu program kami yang lain dalam bidang microfinance (GEMI). Sedangkan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan adalah pelatihan entrepreneurship seperti motivasi dan bisnis development (sertifikasi produk dan diversifikasi), manajemen usaha, dan akses pasar. Perkembangan bisnis makanan olahan lokal dan terbentuknya kelembagaan usaha masyarakat tingkat lokal yang kuat menjadi cita-cita YP2SU dan masyarakat yang didampinginya. Kerja keras, terampil, saling belajar,

optimalisasi semua potensi menjadi bagian penting dari keseluruhan proses yang akan selalu ada dalam pelaksanaan program Prigel Raharjo di Srihardono Pundong Bantul. 6. LANTIP Pengalaman-pengalaman YP2SU dalam memberdayakan komunitas selama ini memberikan YP2SU gagasan untuk mengabadikannya menjadi sebuah media inspiratif yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Media ini dinamakan dengan LANTIP, sebuah kata bahasa Jawa yang berarti “tajam”, “cakap”, atau “cerdas”. Diharapkan, dengan ini YP2SU mampu membawa nama tersebut sebagai spirit bagi YP2SU untuk menghasilkan karya-karya yang diharapkan mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat. Untuk program LANTIP, YP2SU memprogramkan beberapa media, yakni: a. Website; b. Panduan program; c. Video Komunitas; d. Media lain. Untuk rencana ke depan yang diprogramkan membangun sebuah sistem knowledge management yang terpadu (integrated), dengan didukung oleh website, penerbitan, perpustakaan modern, dan model-model lain. 7. WATER : WASIS Training Center Pengalaman-pengalaman YP2SU dalam menyelenggarakan pelatihanpelatihan dalam bidang comdev, Penguatan Keorganisasian dan Advokasi menumbuhkan semangat untuk membuat program baru dengan membuat pelatihan-pelatihan yang intensif, yang diberi nama WASIS Training Center (WATER). Program ini menyediakan jasa pelatihan dalam bidang-bidang sebagai berikut: a. Community Organizing b. Model pemberdayaan ekonomi komunitas


Inovasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) c. Manajemen Program d. Pembuatan model untuk pemberdayaan sosial ekonomi berkelanjutan melalui CSR e. Penganggaran pro-rakyat miskin f. Pembuatan kebijakan publik pro UKM melalui pengembangan cluster industri g. Pembuatan model kebijakan dan anggaran manajemen bencana tingkat daerah h. Pembuatan model untuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah i. Pembuatan model untuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah melalui pengawasan partisipatif j. Manajemen Corporate Social Responsibility (CSR) dan k. semua pelatihan yang diselenggarakan oleh programprogram yang lain Pelatihan-pelatihan ini ditujukan untuk pengorganisasi masyarakat, NGO, lembaga amil zakat, intelektual muda, pengamat dan pelaku CSR, pemerintah, dan anggota legislatif. INOVASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (COMMUNITY DEVELOPMENT) YANG DIKEMBANGKAN OLEH UGM : Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKNPPM) Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara resmi ada dalam kurikulum Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai bentuk nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam perkembangannya, KKN di UGM senantiasa mengalami penyempurnaan secara berkala. Penyempurnaan KKN

dilakukan dengan merubah dasar filosofi pembangunan (development) menjadi pemberdayaan (empowerment) sehingga kegiatan tersebut menjadi lebih kontekstual. Model KKN ini mampu menggandeng mitra dari lembaga-lembaga diluar Universitas, dari pemerintah daerah, BUMN dan stakeholder lain. Model KKN seperti saat ini dikenal dengan nama Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM). Model KKN menempatkan masyarakat bukan lagi sebagai objek melainkan sebagai subyek bersama Universitas dalam meningkatkan potensi diri dan wilayahnya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Prinsip pelaksanaan KKN-PPM UGM : 1. Co-creation (gagasan bersama) : KKN-PPM dilaksanakan berdasar pada suatu tema dan program yang merupakan gagasan bersama antara universitas (dosen, mahasiswa, Pusat Studi) dengan pihak Pemerintah Daerah, mitra kerja dan masyarakat setempat. 2. Co-financing/co-funding (dana bersama) : KKN-PPM dilaksanakan dengan pendanaan bersama antara mahasiswa pelaksana, universitas dengan pihak Pemerintah Daerah, mitra kerja dan masyarakat setempat, disesuaikan dengan tema dan program yang telah disepakati. 3. Flexibility (keluwesan) : KKN-PPM dilaksanakan berdasarkan pada suatu tema dan program yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan Pemerintah Daerah, mitra kerja dan masyarakat dalam proses pembangunan di daerah. Mahasiswa dapat memilih tema dan waktu pelaksanaan KKN-PPM yang


Inovasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) ditawarkan universitas sesuai dengan keinginannya. 4. Sustainability (berkesinambungan) : KKN-PPM dilaksanakan secara berkesinambungan berdasarkan suatu tema dan program yang sesuai dengan tempat dan target tertentu. 5. KKN-PPM dilaksanakan berbasis riset (Research Based Community Services) Kegiatan utama Program KKNPPM UGM adalah melaksanakan kegiatan KKN-PPM yang terdiri atas tahap persiapan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi. Input dari kegiatan ini adalah mahasiswa, tema KKN-PPM dan mitra kerja sama. Sedangkan proses kegiatan KKN-PPM meliputi Penjaringan tema, Pendaftaran mahasiswa, Persiapan Pelaksanaan KKN-PPM, Penetapan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Korkab/ Korkot, Penempatan Mahasiswa, DPL, Korkab, Penerjunan Mahasiswa dan DPL KKN-PPM, Operasional Kegiatan KKNPPM di lapangan, penarikan mahasiswa dan DPL, Pelaporan KKN-PPM, penilaian kinerja KKN-PPM, dan monitoring evaluasi kegiatan KKN-PPM. Output kegiatan KKN-PPM adalah keberhasilan pelaksanaan kegiatan KKN-PPM serta kepuasan mahasiswa, DPL, Korkab/Korkot dan mitra kerja sama. 1. Persyaratan Mahasiswa Peserta KKN-PPM a. mahasiswa terdaftar pada jenjang pendidikan S-1 dari semua fakultas di lingkungan universitas b. mahasiswa telah menempuh minimal 100 Satuan Kredit Semester (SKS) pada saat penerjunan dan tidak boleh mengambil mata kuliah dan atau praktikum selama mengikuti KKNPPM

c. diijinkan dan dikirim oleh fakultas masing-masing d. membayar biaya pelaksanaan 3 SKS kegiatan KKN-PPM e. Mahasiswa mengisi KRS mata kuliah KKN-PPM f. Lulus tes kesehatan dan tidak dalam keadaan hamil g. Bersedia mematuhi peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM serta bersedia dinilai dengan aturan pelaksanaan KKNPPM 2. Prosedur Pendaftaran LPPM menawarkan tema yang telah memenuhi paradigma dan prinsipprinsip pelaksanaan KKN-PPM kepada mahasiswa calon peserta KKN-PPM melalui website LPPM UGM. Mahasiswa calon peserta KKNPPM yang telah memenuhi persyaratan 100 SKS pada saat penerjunan dapat mendaftarkan diri di fakultas masing-masing dengan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS). Mahasiswa membayar biaya kegiatan 3 SKS KKN-PPM di Bank BNI 46 cabang UGM, serta melakukan pemeriksaan kesehatan di Gama Medical Centre (GMC). Setelah itu mahasiswa meminta account dan password untuk memilih tema yang ditawarkan dan untuk mengisi identitas diri dalam pendaftaran pada fakultas masing-masing setelah menunjukkan bukti pembayaran dari BNI 46 dan bukti lulus tes kesehatan. Langkah berikutnya, mahasiswa mengisi data identitas diri dan memilih tema yang ditawarkan secara on line di website LPPM (www.lppm.ac.id). Proses input data hanya bisa dilakukan sekali kecuali pemilihan tema dan upload foto diri (tidak lebih dari 150 kilobyte).


Inovasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) Mahasiswa yang memenuhi semua persyaratan berhak mengikuti kegiatan KKN-PPM dan diumumkan di website LPPM dan fakultas masing-masing. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan tidak berhak mengikuti kegiatan KKN-PPM dan persyaratan dikembalikan ke fakultas masing-masing, serta dapat mengikuti kegiatan KKN-PPM pada periode berikutnya. Bagi mahasiswa yang telah mendaftar dan diterima sebagai peserta program KKN-PPM tidak dapat mengundurkan diri kecuali ada alasan kuat yang dapat diterima oleh pengelola program KKN-PPM. Biaya program KKN-PPM yang telah dibayarkan oleh mahasiswa tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi biaya dapat digunakan untuk pelaksanaan program KKN-PPM periode berikutnya. 3. Pembekalan dan General Test Mahasiswa peserta KKN-PPM wajib mengikuti pembekalan dan general test dengan materi KKN-PPM dan tema dari dosen pembekalan, DPL, penanggung jawab tema, Pemerintah Daerah/ masyarakat pengguna, serta mitra kerja (stakeholder) untuk memberikan orientasi pelaksanaan kegiatan KKNPPM. 4. Penempatan Lokasi Mahasiswa peserta KKN-PPM ditempatkan di lokasi penerapan tema kegiatan KKN-PPM. Penempatan lokasi kegiatan KKNPPM tersebut dilakukan oleh staf pengelola KKN-PPM dibantu oleh Korkab/ Korkot dan DPL. Kegiatan ini meliputi pengelompokkan (plotting) mahasiswa pada tingkat unit dan sub unit.

5. Konsolidasi Mahasiswa peserta KKN-PPM wajib mengikuti kegiatan konsolidasi yang dilaksanakan oleh DPL. Sosialisasi dan koordinasi antar sesama mahasiswa dibawah bimbingan DPL untuk mempersiapkan pelaksanaan tahapan kegiatan KKN-PPM selanjutnya. Plotting mahasiswa tingkat subunit, lokasi pondokan dan penentuan kormanit, kormasit dan kormabid dilakukan oleh DPL pada saat konsolidasi. 6. Pelaksanaan a. Penerjunan Mahasiswa ke Lokasi KKN-PPM. Penerjunan mahasiswa KKN-PPM ke lokasi diatur menurut jadwal yang telah disusun berdasarkan jumlah mahasiswa dan lokasi KKN-PPM yang telah ditetapkan. Penerjunan mahasiswa ke lokasi KKN-PPM di tingkat Kabupaten dan Kota dikoordinir oleh Korkab/ Korkot; kemudian DPL mengkoordinir penerjunan sampai ke lokasi KKN-PPM b. Sosialisasi Program. Kegiatan yang dilakukan mahasiswa pada awal pelaksanaan KKN-PPM adalah sosialisasi program yang telah direncanakan kepada masyarakat di lokasi KKN-PPM. Hasil sosialisasi di masyarakat dipresentasikan dihadapan pemerintah setempat c. Rencana Kegiatan. Rencana kegiatan disusun berdasarkan tema KKN-PPM yang telah dipilih. Setiap mahasiswa KKN-PPM wajib menyusun rencana kegiatan sesuai dengan tema. Rencana kegiatan didiskusikan di tingkat sub unit yang dihadiri oleh semua mahasiswa subunit dan


Inovasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) masyarakat atau mitra kerja di lokasi kegiatan. Hasil diskusi diteruskan ke forum tingkat unit yang diikuti oleh semua mahasiswa dan didampingi oleh DPL pejabat, tokoh masyarakat setempat atau mitra kerja; sehingga rencana kegiatan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Rencana kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Rencana Kegiatan (LRK). d. Pelaksanaan Kegiatan. Mahasiswa melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun, disepakati berbagai pihak melalui forum diskusi, dan memenuhi persyaratan penilaian kinerja KKN-PPM. Mahasiswa wajib menuliskan semua kegiatan

harian yang telah dilaksanakan dalam format yang tersedia. e. Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan. Laporan pelaksanaan dimaksudkan sebagai sarana penyampaian informasi tentang kegiatan KKN-PPM dan pertanggungjawaban program kegiatan yang telah dilakukan. Laporan pelaksanaan KKN-PPM disusun secara individual kemudian diintegrasikan dalam laporan kelompok setelah pelaksanaan kegiatan KKN-PPM selesai. f. Pengarahan, Pembimbingan, dan Pengawasan Pelaksanaan KKNPPM. Pengarahan, pembimbingan dan pengawasan pelaksanaan KKN-PPM dilakukan oleh DPL dan Korkab/ Korkot.

Kepala Bidang Pengelolaan KKN-PPM Pengembangan UMKM dan Pelayanan

Staf Administrasi dan Operasional KKN-PPM

Koordinator Kerjasama dan Pengembangan Tema KKN-PPM

Koordinator Operasional dan Monitoring

Koordinator Operasional dan Monitoring

Koordinator Kabupaten/Kota Dosen Pembimbing Lapangan

Mahasiswa : 1. Koordinator Mahasiswa Unit 2. Koordinator Mahasiswa Sub Unit 3. Koordinator Mahasiswa Bidang 4. Mahasiswa Peserta

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengelola Program KKN-PPM UGM Bunga Rampai Administrasi Publik: Inovasi Dalam Ranah Sektor Publik|15

Inovasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) g. Responsi. Setiap mahasiswa wajib mengikuti responsi yang dilaksanakan oleh DPL sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Responsi dilakukan secara tertulis atau lisan untuk mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan KKN-PPM oleh mahasiswa. Pada dasarnya responsi ini meliputi kajian tingkat capaian tujuan dan sasaran KKN-PPM serta dampak dan manfaat yang ditimbulkannya bagi mahasiswa, masyarakat, dan isntitusi. h. Penarikan Mahasiswa dari Lokasi KKN-PPM. Setelah mahasiswa selesai melaksanakan programprogram KKN-PPM sesuai dengan rencana yang dijadwalkan, maka mahasiswa ditarik dari lokasi kembali ke kampus. Pada saat penarikan mahasiswa peserta KKN-PPM wajib mengikuti prosesi kegiatan yang telah ditentukan dan berkumpul kembali di LPPM UGM untuk pengecekan kembali jumlah peserta dan pengumpulan dokumen administrasi. Penarikan mahasiswa KKN-PPM di tingkat kecamatan dikoordinir oleh DPL dan di tingkat Kabupaten/ Kota dikoordinir oleh Korkab/ Korkot. i. Penilaian. Ditetapkannya KKNPPM sebagai mata kuliah intrakurikuler wajib dengan bobot 3 SKS di perguruan tinggi untuk jenjang pendidikan S-1, maka penilaian terhadap mahasiswa dilakukan secara akademik. Berdasarkan pada substansi temanya, ruang lingkup KKN-PPM antara lain :

a. Pemberdayaan wilayah b. Pemberdayaan UMKM c. Eksplorasi Sumber Daya Alam dan Konservasi Lingkungan d. Pengembangan Sumber Daya Manusia e. Penerapan Teknologi Tepat Guna Berdasarkan pada luasnya cakupan dan dampak pengembangannya, ada 3 macam KKN-PPM : a. KKN-PPM taraf lokal b. KKN-PPM taraf nasional c. KKN-PPM taraf internasional. Program kegiatan KKN-PPM yang dilakukan oleh mahasiswa di setiap lokasi harus sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan nyata di lokasi masing-masing. Kegiatan dapat bersifat rintisan, pelengkap, penunjang maupun kelanjutan program. Dalam pelaksanaan program kegiatan KKN-PPM tersebut, mahasiswa berperan sebagai : Motivator dan Problem Solver. Pelaku utama dalam pelaksanaan kegiatan adalah masyarakat di lokasi sebagai subjek dan objek pembangunan masyarakat. Kegiatan KKN-PPM tersebut dikelompokkan ke dalam 4 kluster kegiatan yaitu : SainsTeknologi (ST), Sosial- Humaniora (SH), Kesehatan-Kedokteran (KK), dan Agro (A). Keempat kluster tersebut beranggotakan mahasiswa yang berasal dari berbagai fakultas, yaitu : a. Kluster Sains-Teknologi (ST) - Fakultas Geografi - Fakultas MIPA - Fakultas Biologi - Fakultas Teknik


Inovasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) b. Kluster Agro (A) - Fakultas Kedokteran Hewan - Fakultas Kehutanan - Fakultas Pertanian - Fakultas Peternakan - Fakultas Teknologi Pertanian c. Kluster Sosial-Humaniora (SH) - Fakultas Ekonomi - Fakultas Filsafat - Fakultas Hukum - Fakultas Ilmu Budaya - Fakultas ISIPOL - Fakultas Psikologi d. Kluster KesehatanKedokteran (KK) - Fakultas Farmasi - Fakultas Kedokteran - Fakultas Kedokteran Gigi Sifat program kegiatan KKN-PPM terdiri dari : a. Monodisipliner, yaitu program kegiatan KKN-PPM yang dilaksanakan berdasarkan 1 kluster kegiatan. Contoh : seorang mahasiswa Jurusan Biologi (Kluster ST) melaksanakan inventarisasi anggrek alam, maka program ini termasuk monodisipliner karena tidak melibatkan kluster lain. b. Interdisipliner, yaitu program kegiatan KKN-PPM yang dilaksanakan berdasarkan minimal 2 kluster kegiatan. Contoh : mahasiswa fakultas MIPA Jurusan Kimia (kluster ST) mengadakan kegiatan membuat VCO (Virgin Coconut Oil). Hal ini merupakan program bersifat interdisipliner karena dapat melibatkan kluster lain

misalnya penyuluhan manfaat VCO oleh kluster kesehatan masyarakat. Program individual mahasiswa KKN-PPM dikelompokkan menjadi 3 macam program, yaitu: a. Program pokok (pokok tema dan pendukung) Program pokok adalah program yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa KKN-PPM. Mahasiswa yang bersangkutan bertanggungjawab penuh atas program tersebut baik secara alamiah maupun operasional. Program pokok tema adalah program pokok yang sesuai dengan tema dan pokok pendukung adalah program pokok diluar tema yang dilaksanakan sesuai dengan kluster dari mahasiswa yang melaksanakan program tersebut. Jumlah program pokok minimal 5, minimal 1 program diantaranya bersifat interdisipliner dan minimal diantaranya adalah pokok tema. b. Program bantu Yaitu program kerja yang harus dikerjakan oleh setiap mahasiswa KKN-PPM yang bersifat hanya membantu peserta KKN-PPM lain dalam 1 unit/ subunit secara operasional, tetapi secara ilmiah tidak terkait dalam pola kerja interdisipliner. Misalnya kerja bersama dalam gotongroyong pengerasan jalan (semua bidang kegiatan mahasiswa membantu


Inovasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) mengumpulkan batu dan meratakan jalan bersamasama). Program bantu tema berlaku untuk 1 unit, tetapi program bantu non tema berlaku untuk 1 subunit. 7. Pendanaan Dana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan KKN-PPM bersumber dari Mahasiswa peserta KKN-PPM, Pemerintah daerah, Swadaya masyarakat, perusahaan swasta, dll. Dana tersebut dialokasikan secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan KKN-PPM. Sumber dan alokasi dana KKN-PPM dapat dilihat pada gambar berikut : Mahasiswa KKN-PPM

Lembaga). Sehubungan dengan hal itu maka Wakil Dekan Bidang Akademik dan Penelitian, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, serta Dosen Pembimbing Lapangan menjadi penghubung antara Pengelola KKN-PPM dengan mahasiswa. b. Eksternal (Pemda dan Instansi lain). Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kegiatan KKN-PPM kepada Pemda, dan instansi lain maupun stakeholders lainnya yang akan menjadi mitra kegiatan KKN-PPM agar dapat mempersiapkan pelaksanaan  Biaya hidup  Transportasi  Dana kesehatan dan pemeriksaan  Pendidikan dan latihan  Perlengkapan mahasiswa

   

Pemda (Proposal) Swadaya Swasta Lain-lain (tidak mengikat)

 Pengelolaan KKN-PPM  Pembimbingan  evaluasi  Bahan percontohan  Program dan diskusi

Gambar 2. Sumber Sumber dan Alokasi Dana KKN-PPM UGM

8. Sosialisasi a. Internal. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang tema-tema KKN-PPM yang telah disetujui dan akan dilaksanakan kepada semua pihak di lingkungan universitas (Fakultas, Pusat Studi, dan

kegiatan KKN-PPM di wilayahnya. Kerjasama ini meliputi tahap persiapan, pelaksanaan (operasional), monitoring, dan evaluasi. Pada tahun 2009 UGM menerjunkan ±6000 mahasiswa dalam 4 periode, yaitu periode genap satu,


Inovasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) genap dua, antar semester dan semester gasal. Pelaksanaan KKN-PPM itu dilakukan selama 2 bulan. Keberhasilan program KKN-PPM dapat tercapai dengan adanya kerjasama dalam penerapan dan pengembangan IPTEKS yang harmonis baik ke dalam maupun ke luar. Kerjasama ke dalam dilakukan antar fakultas di lingkungan universitas, sedangkan kerjasama ke luar dilakukan antara pemerintah dengan lembaga non pemerintah dalam negeri maupun luar negeri. Kerjasama yang harmonis ini akan menciptakan kelancaran komunikasi dan penyelesaian urusan serta masalah yang menyangkut kegiatan KKN-PPM dan kegiatan pemerintah daerah, instansi, dinas atau pihak-pihak lain yang terkait. Kerjasama ini membuka jalan rintisan menuju tercapainya tujuan dan sasaran KKN-PPM sebaikbaiknya. Kerjasama diwujudkan dalam bentuk penandatanganan MoU antara LPPM dengan mitra kerja. Program yang selama ini dianggap berhasil misalnya adalah program pengangkatan air di Gua Lawang Gunung Kidul dengan menggunakan solar sel. Program ini dimulai tahun 2006 dan masih berlanjut sampai sekarang. Program ini murni berasal dari mahasiswa terutama mapala. Di Gunung Kidul terdapat masalah kesulitan air, selama ini uang masyarakat habis untuk belanja air. Di Gua Lawang yang terdapat di Gunung Kidul itu mengalir sungai, sehingga mahasiswa tertantang untuk mengembangkan kreativitasnya untuk membantu masyarakat Gunung Kidul. Pada awalnya mahasiswa memperoleh dana 10 juta, lalu mahasiswa mencoba meminta bantuan ke bank, departemen

PU, dll. Awalnya ini hanya program kecil, namun karena dianggap penting maka banyak pihak yang membantu, dan akhirnya program tersebut terus berjalan dan menghabiskan dana 2 milyar. Untuk mempersiapkan masyarakat didalam pengelolaan program ini, mahasiswa juga membentuk organisasi kelola air mandiri. Program ini sudah berjalan dan dimanfaatkan oleh sedikitnya 7 dusun. PENUTUP Pemberdayaan Masyarakat merupakan konsep pemberdayaan masyarakat yang menjadi salah satu strategi dalam penyelenggaraan pembangunan. Disini dijelaskan 3 model penerapan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada membangun kapasitas masyarakat. Community Development Mengentaskan Kemiskinan (ComdevMK) dari Kabupaten Bantul menerapkan model program pemberdayaan masyarakat berbasis pedukuhan dengan prinsip melindungi, memperkuat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia berdasarkan Pancasila, berpihak kepada rakyat, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari usaha pembaharuan desa. Pada periode awal sasaran program COMDEV-MK dijalankan di 40 (empat puluh) pedukuhan, yang tersebar di 75 (tujuh puluh lima) Desa dan 17 (tujuh belas) Kecamatan. Bidang-bidang kegiatan terbuka luas dari kegiatan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan dan aneka kegiatan rumah tangga yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi


Inovasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) dan kemampuan setempat. Dalam penentuan bidang-bidang kegiatan, fasilitator, terutama fasilitator Kabupaten dan Kecamatan serta Desa memiliki peran besar. Model yang dikembangkan Yayasan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Ummat (YP2SU) adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendorong adanya budaya kerja mulai dari (1) Solidaritas; (2) Partisipasi; (3) Penghormatan Kepada Perempuan; (4) Transparansi dan Kejelasan Laporan; (5) Melahirkan Wiraswasta Sosial; (6) Berkelanjutan Menuju Kemandirian Bersama. Universitas Gadjah Mada (UGM) juga mengembangkan model Kuliah Kerja Nyata (KKN) dimana merupakan bentuk nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Model KKN ini mampu menggandeng mitra dari lembagalembaga di luar Universitas, dari pemerintah daerah, BUMN dan stakeholder lain. Model KKN seperti saat ini dikenal dengan nama Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM). Model KKN menempatkan masyarakat bukan lagi sebagai objek melainkan sebagai subyek bersama Universitas dalam meningkatkan potensi diri dan wilayahnya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Kegiatan utama Program KKN-PPM UGM adalah melaksanakan kegiatan KKN-PPM yang terdiri atas tahap persiapan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi. Input dari kegiatan ini adalah mahasiswa, tema KKN-PPM dan mitra kerja sama. Sedangkan proses kegiatan KKN-PPM meliputi Penjaringan tema, Pendaftaran mahasiswa, Persiapan

Pelaksanaan KKN-PPM, Penetapan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Korkab/ Korkot, Penempatan Mahasiswa, DPL, Korkab, Penerjunan Mahasiswa dan DPL KKN-PPM, Operasional Kegiatan KKN-PPM di lapangan, penarikan mahasiswa dan DPL, Pelaporan KKN-PPM, penilaian kinerja KKN-PPM, dan monitoring evaluasi kegiatan KKN-PPM. Output kegiatan KKN-PPM adalah keberhasilan pelaksanaan kegiatan KKN-PPM serta kepuasan mahasiswa, DPL, Korkab/ Korkot dan mitra kerja sama. Apapun model yang dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat, akan lebih berguna jika masyarakat benar-benar terlibat didalamnya dan bukan hanya sebagai subjek dari program pemberdayaan saja. DAFTAR PUSTAKA Chang Soo Choe, Ph.D, Key Factors to Succesful Community Development: The Korean Experience, Institute of Developing Economies (IDE) Jetro, November 2005. Derick W. Brinkerhoff, with Omar Azfar, Decentralization and Community Empowerment: Does community empowerment deepen democracy and improve service delivery? Oktober 2005. Dr. Love M. Chile (Ph.D). Good Community Developmen Practice: An instrumen for Building Community and Developing Society. Keynote Address to the New Zealand Council of Social Services Conference. Hamilton Gardens


Inovasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) Pavilion, Hamilton, New Zealand. 19-20 September 2004.

Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK).2002. Hal 56.

FCLC acknowledges the Melbourne based Association of Neighourhood Houses & Learning Centres (ANHLC) for these principles.

Mansuri, Ghazala and Vijayendra Rao, Community Based (and Driven) Development : A Critical Review, Development Research Group The World Bank, November 2003.

Frank, Flo and Anne Smith, The Community Development Handbook: A Tool to Build Community Capacity, Minister of Public Works and Government Services Canada, 1999. Hasim and Remiswal, Ecosystem-based Community Development, Jakarta, Diadit Media, 2009. J.

NormanReid, Community Development : How People Power Brings Sustainable Benefits to Communities, USDA Rural Development Office of Community Development, Juni 2000.

Jim Ife and Frank Tesoriero, Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, Pustaka Pelajar, September 2008. Johnson, Thomas G, Succesful Community Development Strategis, Department of Agricultural Economics, Virginia Polytechnic Institute and State University, September 1989. Jones and Silva (1991) dalam ibid La Ode Ida. Otonomi Daerah, Demokrasi Lokal dan Clean Government.

Paper develop by Greg Wise, Extension Community Development Agent and Associate Professor, University of WinconsinExtension – Sauk County specifically for EPA/USDA Partnership project. Contributor: Elaine Andrews, Extension Environmental Education Spesialist, Environmental Resources Center, University of Wisconsin-Extension. 1998. Phillips, Rhonda and Robert H. Pittman, An introduction to community development, New York, Routledge, 2009. Wrihatnolo, Randy R and Riant Nugroho Dwijowijoto, Empowerment Manajemen, Jakarta, Gramedia, 2007. Zamhariri, Community Development: Perpective in Community Empowerment, paper in Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 4 Number 1, June 2008. http://www.menkokesra.go.id/content /view/10592/39/, Kamis (26/2/2009)




Kualitas Pelayanan Di Badan Penanaman Modal Kota Kediri

KUALITAS PELAYANAN DI BADAN PENANAMAN MODAL KOTA KEDIRI Oleh : Harditya Bayu Kusuma

PENDAHULUAN Pelayanan publik selalu menjadi isu strategis yang selalu hadir dalam retorika kehidupan masyarakat. Pelayanan publik selalu dikaitkan dengan kehadiran Negara yang diwakili oleh pemerintah dalam mengurusi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiadaan pemberian pelayanan yang berkualitas akan menjadi cela dan kritik terhadap kinerja pemerintah. Tidak bisa diingkari bahwa pelayanan publik saat ini yang diberikan oleh pemerintah masih jauh dari sempurna, pelayanan yang diberikan masih berkutat pada prosedur yang berbelit-belit, jangka waktu yang lama, mahalnya biaya dan kurangnya transparansi. Berbagai kondisi tersebut mengakibatkan adanya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Permasalahan pelayanan publik juga diungkapkan oleh Dwiyanto, dkk (2006) bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, orientasi pada kekuasaan sangat kuat sehingga membuat birokrasi menjadi semakin jauh dari misinya untuk memberikan pelayanan publik. Birokrasi dan para pejabatnya lebih menempatkan diri sebagai penguasa daripada pelayan masyarakat. Sikap dan perilaku

birokrasi tersebut mengakibatkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik cenderung mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Berkembangnya budaya paternalistik ikut memperburuk sistem pelayanan publik melalui penempatan kepentingan elite politik dan birokrasi sebagai variabel yang dominan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Lebih lanjut Dwiyanto, dkk melihat bahwa elite politik dan birokrasi serta teman-temannya sering mendapatkan perlakuan istimewa dalam pelayanan publik. Hal ini tentu saja menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan akses dalam pelayanan publik. Segala diskriminasi dan ketidakadilan dalam pelayanan publik diharapkan dapat diperbaiki melalui reformasi birokrasi. Panggabean (2015) menyatakan bahwa perbaikan pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat dipisahkan dari konteks reformasi birokrasi. Dimana institusi birokrasi dalam penyelenggaraan negara tidak bisa digantikan dengan lembaga lainnya karena merupakan suatu upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Tujuan dari reformasi birokrasi ialah suatu upaya untuk mengurangi dan


Kualitas Pelayanan Di Badan Penanaman Modal Kota Kediri menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan, meningkatkan mutu pelayanan publik dan demi menjadikan birokrasi Indonesia yang proaktif dan efektif. 1 Harapan perubahan ditanamkan dalam reformasi birokrasi agar dapat memperbaiki pelayanan publik. Tetapi permasalahan pelayanan publik juga masih sering muncul dalam pelayanan perizinan. Anshori, dkk (2014) mengemukakan bahwa pungutan liar menjadi keluhan para investor di daerah ketika mengurus perizinan investasi. Ketidakpastian waktu penyelesaian pelayanan perizinan juga menjadi masalah klasik dalam pelayanan perizinan di era otonomi daerah. Meskipun demikian, sebenarnya pemerintah pusat juga telah mendorong dan memfasilitasi perbaikan pelayanan perizinan ini dengan mengeluarkan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kebijakan PTSP bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Hal tersebut memperlihatkan bahwa munculnya PTSP sebenarnya diharapkan sebagai solusi dalam permasalahan perizinan, tetapi dalam konteks implementasi terdapat pula masalah yang mengiringi kehadiran PTSP di Indonesia. Tarigan (2015) melihat bahwa implementasi PTSP di daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain: Pertama, tidak semua kepala daerah/kepala dinas mau melimpahkan kewenangannya ke

kepala PTSP. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Idealnya PTSP memiliki staf teknis, seperti ahli penilaian AMDAL, kesehatan, sipil, dan transportasi. Namun, jumlah staf tersebut umumnya berada di dinas/instansi asalnya dan bukan di PTSP. Ketiga, status kelembagaan PTSP yang beragam. Ada yang berbentuk badan, dinas, dan kantor, dengan implikasi yang berbeda-beda. Keempat, disharmoni regulasi PTSP dan ego sektoral. 2 Berbagai masalah yang dihadapi tersebut dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan PTSP, sehingga perlu langkah nyata untuk menjadikan PTSP sebagai garda terdepan perbaikan pelayanan publik. Dibalik berbagai permasalahan mengenai pengelolaan PTSP di daerah, tetapi di sisi lain ada beberapa PTSP yang layak untuk dikedepankan karena dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Salah satunya adalah Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Kediri, pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh KPPOD (2015) di Kota Kediri, dimana terdapat momentum pelimpahan kewenangan terhadap PTSP sekaligus dijadikan proses penyederhanaan jenis izin. Pada saat pemetaan perizinan, Pemkot Kediri melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap izin-izin yang akan dilimpahkan dan izin yang bisa disederhanakan sesuai dengan kebutuhan Kota Kediri. Saat itu, PTSP juga harus memperlihatkan kesiapan secara kelembagaan untuk menerima kewenangan izin-izin dari tiap SKPD sektoral, memastikan dan menjamin

1 Diakses dari http://harian.analisadaily.com/opini/ news/ pentingkah- ptsp-di indonesia/132618/2015/ 05/12

2 Diakses dari http://nasional.kompas.com/read/ 2015/01/08/19033681/Dilema.Birokrasi.Satu.Pintu


Kualitas Pelayanan Di Badan Penanaman Modal Kota Kediri bahwa izin akan diselenggarakan dengan pelayanan yang lebih baik. Adanya proses penyederhanan jenis izin yang dilakukan oleh BPM Kota Kediri merupakan suatu hal yang layak diapresiasi. Belum semua PTSP di Indonesia berhasil melakukan penyederhanaan jenis izin dikarenakan berbagai alasan dan hambatan. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini ingin melihat kualitas pelayanan di BPM Kota Kediri dengan adanya penyederhanaan jenis izin tersebut. Berawal dari berbagai latar belakang yang telah diungkapkan sebelumnya, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah kualitas pelayanan di Badan Penanaman Modal Kota Kediri?” Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dilakukan oleh BPM Kota Kediri. Diharapkan data dan informasi yang disajikan dalam penelitian ini mengenai kualitas pelayanan BPM Kota Kediri dapat dijadikan referensi bagi pengelolaan PTSP di daerah lain. METODE Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Moleong (2011) menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Sedangkan metode deskriptif dilakukan untuk mendalami kondisi riil yang terjadi pada subjek penelitian kemudian menggambarkannya melalui analisis data. Lokus dalam penelitian ini adalah BPM Kota Kediri karena berdasarkan informasi dari media cetak dan online bahwa BPM Kota Kediri merupakan salah satu PTSP yang terbaik, salah satunya dengan

keberhasilan melakukan deregulasi izin dalam pelayanan kepada masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu: data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan kunjungan langsung ke BPM Kota Kediri dan melakukan wawancara dengan jajaran manajemen untuk memperoleh data dan informasi. Kemudian data sekunder diperoleh dari studi pustaka berbagai literatur baik dari buku, jurnal, internet maupun datadata yang diperoleh langsung dari lokus penelitian. KONSEP KUALITAS PELAYANAN Konsep tentang kualitas pelayanan sangat beragam, salah satunya menurut Lewis & Booms dalam Tjiptono & Chandra (2005) yang mengemukakan bahwa kualitas pelayanan sebagai bentuk ukuran seberapa baik tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan harapan pelanggan. Kemudian, Tjiptono (2000) juga mempunyai pendapat bahwa kualitas pelayanan adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi harapan. Roesanto dalam Tasunar (2006) juga menyatakan bahwa kualitas layanan mengacu pada penilaian-penilaian pelanggan tentang inti pelayanan, yaitu pemberi pelayanan itu sendiri atau keseluruhan organisasi pelayanan, sebagian besar masyarakat sekarang mulai melakukan tuntutan terhadap pelayanan prima, mereka bukan lagi sekedar membutuhkan produk yang bermutu tetapi lebih senang menikmati kenyamanan pelayanan. Goetsch dan Davis dalam LAN (2006) mengartikan bahwa kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi


Kualitas Pelayanan Di Badan Penanaman Modal Kota Kediri dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas pelayanan dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan dan kebutuhan pelanggan, dan pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Lebih lanjut dalam LAN (2006) dinyatakan bahwa kualitas pelayanan mencakup tata cara, perilaku dan penguasaan pengetahuan tentang produk dari penyelenggara layanan, sehingga penyampaian informasi dan pemberian fasilitas/jasa pelayanan kepada pelanggan dapat secara optimal memenuhi kebutuhan sesuai harapan pelanggan, sehingga pelanggan akan merasa puas dan perusahaan akan mendapatkan manfaatnya. Sementara itu, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan menurut Wolkins dalam Tjiptono (2002) antara: 1. Mengidentifikasi determinan utama kualitas pelayanan. Melakukan riset untuk mengindentifikasi determinan kualitas pelayanan yang penting bagi pasar sasaran dan memperkirakan penilaian yang diberikan. 2. Mengelola harapan pelanggan. Semakin banyak janji yang diberikan, maka semakin besar pula harapan pelanggan yang akan menambah peluang tidak dapat terpenuhinya harapan pelanggan tersebut. Sehingga jangan memberikan janji apa yang tidak bisa diberikan tetapi berikan lebih dari yang dijanjikan. 3. Mengelola bukti.

Pengelolaan bukti kualitas pelayanan mempunyai tujuan untuk memperkuat persepsi pelanggan selama dan sesudah pelayanan diberikan. Oleh karena itu, pelanggan lebih cenderung memperhatikan fakta-fakta tangible. 4. Mengembangkan budaya kualitas. Budaya kualitas merupakan sistem organisasi yang menghasilkan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan penyempurnaan kualitas secara terus menerus. Budaya kualitas terdiri dari beberapa hal, seperti: filosofi, keyakinan, sikap, norma, nilai, tradisi, prosedur dan harapan. Kesimpulan dari berbagai pengertian kualitas pelayanan di atas adalah segala bentuk penyelenggaraan pelayanan secara maksimal dan berkelanjutan yang diberikan dengan segala keunggulan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan demi memenuhi kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan merupakan suatu pernyataan tentang sikap, dan hubungan yang dihasilkan dari perbandingan antara harapan dengan kinerja yang dicapai. Terdapat 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman dalam Lupiyoadi (2006), yaitu: 1. Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Maksudnya adalah penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan sebuah bukti nyata dan pelayanan yang diberikan. 2. Reliability, atau kehandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang


Kualitas Pelayanan Di Badan Penanaman Modal Kota Kediri dijanjikan secara akurat dan terpercaya kepada pelanggan. 3. Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, disertai dengan penyampaian informasi yang jelas. 4. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, sopan santun, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan kepada perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen seperti: komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun. 5. Empathy, atau kepedulian yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan pelanggan. Sunarto (2003) mengidentifikasi 7 (tujuh) dimensi dasar dari kualitas yaitu: 1) Kinerja, yaitu tingkat absolut kinerja dari barang atau jasa pada atribut kunci yang diidentifikasi para pelanggan; 2) Interaksi Pegawai, yaitu seperti keramahan, sikap hormat, dan empati ditunjukkan oleh pegawai yang memberikan jasa atau barang; 3) Keandalan, yaitu konsistensi kinerja barang, jasa dan toko; 4) Daya Tahan, yaitu rentan kehidupan produk dan kekuatan umum; 5) Ketepatan Waktu dan Kenyamanan, yaitu seberapa cepat produk diserahkan atau diperbaiki, serta seberapa cepat produk infomasi atau jasa diberikan; 6) Estetika, yaitu penampilan fisik barang atau toko dan daya tarik penyajian jasa; dan 7) Kesadaran akan Merek, yaitu dampak

positif atau negatif tambahan atas kualitas yang tampak, yang mengenal merek atau nama toko atas dasar evaluasi pelanggan. Jika menurut Hutt dan Speh dalam Nasution (2004), kualitas pelayanan terdiri dari 3 (tiga) dimensi atau komponen utama yang terdiri dari: 1. Technical Quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas output yang diterima oleh pelanggan, seperti: 1) Search quality, yaitu kualitas yang dapat dievaluasi pelanggan sebelum membeli, misalnya: harga dan barang; 2) Experience quality, yaitu kualitas yang hanya bisa dievaluasi pelanggan setelah membeli atau mengkonsumsi jasa atau produk. Contohnya: ketepatan waktu, kecepatan pelayanan, dan kerapian hasil; dan 3) Credence quality, yaitu sesuatu yang sukar dievaluasi pelanggan, meskipun telah konsumsi suatu jasa. 2. Functional quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas cara penyampaian suatu jasa. 3. Corporate image, yaitu profit, reputasi, citra umum, dan daya tarik khusus suatu perusahaan. Dari beberapa pendapat dan pengertian tentang dimensi kualitas pelayanan, dapat disimpulkan beberapa dimensi yang sesuai dengan penelitian ini terutama dalam mengukur kualitas pelayanan, yaitu : tangibles atau bukti fisik, reliability atau kehandalan, responsiveness atau ketanggapan, assurance atau jaminan/kepastian, empathy atau kepedulian. Kerangka berbagai teori di atas dapat digambarkan sebagai berikut :


Kualitas Pelayanan Di Badan Penanaman Modal Kota Kediri

Gambar 1. Kerangka Teori

ANALISIS DAN PEMBAHASAN Kualitas pelayanan BPM Kota Kediri dilihat dari 5 (lima) hal yaitu : tangibles atau bukti fisik, reliability atau kehandalan, responsiveness atau ketanggapan, assurance atau jaminan/kepastian, dan empathy atau kepedulian. Kelima hal tersebut merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan di BPM Kota Kediri. Tangibles atau Bukti Fisik Indikator tangibles dari pelayanan yang diberikan oleh BPM Kota Kediri terkait dengan bukti fisik yang dimiliki untuk memperlihatkan secara nyata tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sarana prasarana dan lingkungan kerja fisik yang dimiliki oleh BPM Kota Kediri merupakan bukti nyata dari pelayanan. Beberapa hal yang menjadi bukti nyata pelayanan BPM Kota Kediri, antara lain: Kantor BPM Kota Kediri terletak di Jl. Basuki Rahmad 15 Kota Kediri. Walaupun kantor yang dimiliki tidak terlalu besar tetapi terletak di tengah Kota Kediri sehingga akses masyarakat sebagai pemohon lebih mudah dalam menjangkau pelayanan. Di dalam

kantor sudah terdapat beberapa loket yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Untuk peningkatan kualitas pelayanan, terdapat berbagai fasilitas yang dapat dinikmati oleh masyarakat ketika sedang menunggu antrian pelayanan seperti: ruang tunggu yang nyaman dan ber-AC, televisi satelit, air minum dingin gratis, media cetak harian, wifi gratis dengan bandwith 3mbps dan system antrian digital. Selain itu, dalam mendukung promosi penanaman modal dan menarik investor, maka telah disediakan ruang pamer yang terletak di Jl. Yos Sudarso yang dikelola oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi. Pameran tersebut berupa makanan/minuman dan kerajinan khas Kota Kediri. Selain ruang pamer tersebut, BPM Kota Kediri juga mempunyai ruang pamer mini pada ruang pelayanan PTSP yang memungkinkan masyarakat yang sedang memohon perizinan dapat melihat langsung sambil menunggu antrian. Dalam menyebarluaskan informasi penanaman modal Kota


Kualitas Pelayanan Di Badan Penanaman Modal Kota Kediri Kediri dilakukan melalui berbagai cara, seperti tabel berikut ini : Tabel 1. Sarana Promosi Penanaman Modal N Sarana Keterangan o Promosi 1 Leaflet/bros - Leaflet PTSP yang ur/ profil terdiri dari 7 potensi series - Brosur Kota Kediri penanaman Landmark modal - Brosur oleh-oleh Kota Kediri - Brosur UMKM Unggulan 2 Iklan Melalui Koran, Baliho, Radio dan Televisi 3 Buku Profil - Buku Profil Potensi dan investasi peluang - Buku Profil potensi dan investasi peluang investasi 4 VCD Berisi potensi dan peluang investasi terbitan KPP Tahun 2013 5 Website Pemerintah Kota maupun SKPD : - www.kedirikota. go.id - www.bpm.kedirik ota. go.id 6 Telepon Melalui No : - 0354 682345 - 0354 697034 Sumber : Bahan Paparan Investment Award Jawa Timur 2014/2015 Kriteria Penilaian Kota Kediri

Berbagai sarana promosi di atas akan membantu BPM Kota Kediri dalam memberikan data dan informasi penanaman modal sehingga dapat menarik investasi ke Kota Kediri. Berdasarkan data yang di atas, dapat dilihat bahwa BPM Kota Kediri

memiliki bukti nyata dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Bukti nyata tersebut membuktikan bahwa pelayanan yang diberikan sudah baik dalam mengurus berbagai permohonan izin. Bukti nyata tersebut antara lain : Kantor BPM Kota Kediri yang terletak di tengah kota dengan didukung ruang tunggu yang nyaman dan dilengkapi berbagai fasilitas, terdapat pula ruang pameran promosi penanaman modal dan juga berbagai sarana promosi yang membuktikan adanya kinerja pelayanan yang dilakukan oleh BPM Kota Kediri. Reliability atau Kehandalan Indikator reliability dari pelayanan yang diberikan oleh BPM Kota Kediri terkait produk atau jasa yang handal. Produk atau jasa yang diberikan harus selalu terbaik dan sempurna bagi masyarakat yang menjadi pemohon. Pelayanan yang diberikan oleh BPM Kota Kediri juga sesuai dengan yang dijanjikan, misalnya dari segi waktu dan biaya. BPM Kota Kediri selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam melaksanakan pelayanan tersebut, BPM Kota Kediri didukung oleh Tim Teknis Perizinan yang beranggotakan unsur-unsur dari SKPD Teknis yang membidangi sektor-sektor. Melalui bentuk kerjasama dan kolaborasi seperti ini, pelayanan yang diberikan terhadap berbagai jenis izin akan sesuai dengan prosedur dan waktu yang dijanjikan. Selain itu, kehandalan pelayanan BPM Kota Kediri bisa dilihat dari performance pegawai dalam melayani masyarakat. Pegawai BPM Kota Kediri mempunyai penampilan yang rapi dan bersih sehingga menunjukkan bahwa


Kualitas Pelayanan Di Badan Penanaman Modal Kota Kediri pelayanan yang diberikan dapat dipercaya. Penampilan pegawai menjadi hal penting karena akan menimbulkan kesan pertama bagi masyarakat yang mengurus permohonan izin. Tanpa penampilan yang rapi dan bersih maka masyarakat sebagai pelanggan akan turun tingkat kepercayaan terhadap kinerja pegawai. Sebagai upaya meningkatkan kepercayaan kepada investor, BPM Kota Kediri juga memberikan pelayanan pra perizinan, yaitu dengan cara : membantu memberikan informasi terkait ketersediaan lahan, listrik, peraturan dan informasi lain yang dibutuhkan, melakukan korespondensi surat maupun komunikasi langsung dengan calon investor, mendampingi calon investor dan mengadakan pertemuan dengan instansi pemerintah terkait untuk membahas investasi. Hal ini dilakukan agar investor merasa mendapatkan pelayanan yang terbaik dan terpercaya sehingga dapat menanamkan investasi di Kota Kediri. Kemudian dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat, BPM telah menyusun Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). SP dan SOP tersebut juga telah ditetapkan sebagai standar sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus sesuai dengan yang dijanjikan. Selain itu, BPM Kota Kediri juga melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai kontrol mutu pelayanan yang dilakukan 2 (dua) kali setahun. Dalam hal pelaksanaan SPIPISE, BPM Kota Kediri telah memiliki akses sejak tahun 2011 dan telah mendapatkan hibah komputer sebanyak 3 (unit).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disampaikan bahwa BPM Kota Kediri memiliki kehandalan dalam memberikan pelayanan. Kinerja pelayanan juga telah didukung tim teknis dari berasal dari berbagai SKPD sehingga dapat mempercepat proses perizinan. Pelayanan pegawai terhadap masyarakat sebagai pemohon juga sudah baik dengan didukung penampilan yang rapi dan bersih serta performance yang baik pula. Selain itu, untuk menarik investor, BPM Kota Kediri juga melalukan pelayanan pra perizinan. Sedangkan dalam pelayanan perizinan sudah terdapat SP, SOP serta pengukuran IKM. Responsiveness atau Ketanggapan Indikator responsiveness dari pelayanan yang diberikan oleh BPM Kota Kediri terkait kecepatan dalam melayani kebutuhan masyarakat yang mengurus perizinan. Selain itu, bisa diukur dari kemampuan pegawai dalam membantu kebutuhan pemohon secara cepat dan tanggap. Pegawai BPM Kota Kediri selalu siap dalam membantu berbagai kebutuhan masyarakat pemohon yang sedang mengurus perizinan. Pegawai yang berposisi sebagai front liner selalu menanyakan kebutuhan pemohon dan siap membantu segala kebutuhan yang diperlukan. Masyarakat yang datang sebagai pemohon tidak perlu takut dan ragu karena pegawai BPM Kota Kediri akan memberikan bantuan yang diperlukan. Daya tanggap BPM Kota Kediri terhadap kebutuhan masyarakat terlihat dengan hadirnya fasilitas jemput bola melalui Program Mobile Public Service (MPS). Sejak tahun 2009, melalui program ini, BPM Kota Kediri melakukan pelayanan perizinan keliling.


Kualitas Pelayanan Di Badan Penanaman Modal Kota Kediri Hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akses masyarakat yang terbatas dalam mengurus berbagai perizinan, sehingga dengan hadirnya MPS diharapkan dapat mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya pelayanan di tengah-tengah mereka. Pelayanan perizinan keliling melalui MPS ini dilakukan ke berbagai tempat-tempat keramaian masyarakat, seperti : Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan, Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Komplek Pertokoan dan pusat keramaian lainnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk melakukan pelayanan pendaftaran perizinan maupun konsultasi terkait perizinan usaha. Berdasarkan data yang di atas, dapat digambarkan bahwa daya tanggap BPM Kota Kediri terhadap kebutuhan masyarakat sebagai pemohon sudah baik. Pegawai BPM Kota Kediri selalu siap membantu kebutuhan pemohon dalam mengurus perizinan. Selain itu, BPM Kota Kediri cepat tanggap dengan kebutuhan askes pelayanan masyarakat sehingga dimunculkan program MPS yang dapat berkeliling memberikan pelayanan langsung ke masyarakat. Assurance atau Jaminan/ Kepastian Indikator assurance dari pelayanan yang diberikan oleh BPM Kota Kediri terlihat dari adanya jaminan atau kepastian dari pelayanan yang diberikan. Jaminan ini bagi masyarakat lebih kepada rasa aman yang diwujudkan dalam kepastian dan janji dalam pelayanan. BPM Kota Kediri harus bisa menyakinkan masyarakat sebagai pemohon bahwa pelayanan yang diberikan terjamin. Jaminan atau kepastian dari pelayanan BPM Kota Kediri tergambarkan dalam SP dan SOP yang

telah disusun dan ditetapkan sebagai standar kinerja pelayanan. Semua pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan yang tertera di dalam SP dan SOP. Segala jenis prosedur, biaya dan waktu harus tetap sesuai yang dijanjikan di dalam SP dan SOP. BPM Kota Kediri selalu berpedoman pada SP dan SOP yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan. Masyarakat tinggal melihat SP dan SOP yang ada di BPM Kota Kediri ketika merasa pelayanan perizinan yang diberikan tidak sesuai. Selain itu, untuk menggambarkan jaminan atau kepastian pelayanan juga bisa dilihat dari berbagai penggunaan teknologi informasi melalui media sosial dalam memastikan pelayanan. Melalui website pada www.bpm.kedirikota. go.id maka segala jenis informasi bisa diperoleh terkait pelayanan. Facebook pada akun BPM Kota Kediri juga selalu aktif menginformasikan program dan kegiatan yang up to date. Instagram dengan akun #bpmkotakediri juga bisa diakses untuk kepastian informasi. Twitter juga aktif dengan akun @bpmkedirikota. Segala bentuk penggunaan media sosial tersebut memberikan jaminan dan kepastian bahwa pelayanan BPM Kota Kediri selalu siap melayani kebutuhan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa BPM Kota Kediri selalu memberikan jaminan dan kepastian terhadap semua jenis pelayanan yang diberikan. Semua pelayanan sudah berdasarkan standar yang disusun dan ditetapkan dalam SP dan SOP. SP dan SOP tersebut sudah menjadi pedoman dalam pelaksanaan kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu jaminan dan kepastian terkait


Kualitas Pelayanan Di Badan Penanaman Modal Kota Kediri data dan informasi pelayanan dapat di akses melalui berbagai cara, seperti : website, facebook, instragam dan twitter. Empathy atau Kepedulian Indikator empathy dari pelayanan yang diberikan oleh BPM Kota Kediri terlihat dari adanya kepedulian kepada pemohon yang sedang mengalami permasalahan. Bentuk kepedulian dapat berupa komunikasi yang efektif dalam membantu menyelesaikan permasalahan. Bentuk kepedulian BPM Kediri terhadap investor dilakukan dengan pelayanan pasca perizinan. Pelayanan yang diberikan kepada investor tidak hanya sampai pada penerbitan izin saja tetapi masih berlanjut melalui : melakukan kunjungan lapangan meninjau perusahaan, melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan realisasi investasi dan membantu perusahaan menyelesaikan masalah melalui konseling ataupun surat. Kepedulian BPM Kota Kediri lainnya terlihat dalam penanganan pengaduan. BPM Kota Kediri selalu siap menangani segala jenis pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Dalam menangani pengaduan masyarakat, BPM Kota Kediri mengkategorikan pengaduan menjadi beberapa hal, antara lain : pengaduan ringan (cukup diproses secara internal BPM Kota Kediri), pengaduan sedang (diproses oleh BPM Kota Kediri dengan Tim Dalak), dan pengaduan berat (diproses BPM Kota Kediri bersama Tim Pengaduan Kota dan mohon petunjuk kepada Walikota dalam penyelesaian akhirnya). Pengaduan dari masyarakat dapat dilakukan melalui : email: [email protected] SMS Surga ke nomor: 082232444411

dan juga dapat melakukan pengaduan langsung ke BPM Kota Kediri pada alamat Jl. Basuki Rahmad 15 Kota Kediri. Berdasarkan data di atas, dapat disampaikan bahwa BPM Kota Kediri mempunyai kepedulian terhadap masyarakat sebagai pemohon. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelayanan pasca perizinan, yang salah satu fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan pemohon melalui konseling. Selain itu, BPM Kota Kediri juga peduli dengan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Kepedulian itu dibuktikan dengan menangani dan menindaklanjuti pengaduan bahkan sampai ke Walikota jika pengaduan yang disampaikan tergolong berat. Melihat berbagai uraian di atas terkait kualitas pelayanan BPM Kota Kediri dari 5 (lima) indikator yaitu : tangibles atau bukti fisik, reliability atau kehandalan, responsiveness atau ketanggapan, assurance atau jaminan/kepastian, dan empathy atau kepedulian, hasil pembahasan menunjukkan tingkat kualitas pelayanan yang baik. Kelima indikator tersebut memperlihatkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah berkualitas demi mencapai kepuasan sebagai pemohon pelayanan perizinan. PENUTUP Kualitas pelayanan yang diberikan BPM Kota Kediri kepada masyarakat memperlihatkan hasil yang baik, hal ini terlihat dari berbagai usaha yang telah dilakukan untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat. Setelah melakukan analisis dan pembahasan dapat diambil


Kualitas Pelayanan Di Badan Penanaman Modal Kota Kediri kesimpulan berdasarkan indikator yang digunakan, antara lain : 1. BPM Kota Kediri memiliki tangibles atau bukti nyata dalam menunjang kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Bukti nyata tersebut memperlihatkan kualitas pelayanan BPM Kota Kediri. Hal itu terlihat dari : Kantor BPM Kota Kediri berada di tengah kota dengan didukung ruang tunggu yang nyaman dan dilengkapi berbagai fasilitas, memiliki ruang pameran promosi penanaman modal dan sarana promosi kinerja pelayanan BPM Kota Kediri. 2. BPM Kota Kediri memiliki reliability atau kehandalan dalam memberikan pelayanan, salah satunya kinerja pelayanan juga telah didukung tim teknis dari berasal dari berbagai SKPD. Penampilan pegawai sudah rapi dan bersih dalam menunjang performance. Terdapat pula pelayanan pra perizinan bagi pemohon. Dan pelayanan sudah dilengkapi SP, SOP serta pengukuran IKM. 3. BPM Kota Kediri sudah mempunyai responsiveness atau daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat sebagai pemohon. Pegawai siap membantu kebutuhan pemohon dalam mengurus perizinan. Terdapat pula program MPS yang dapat berkeliling memberikan pelayanan langsung ke masyarakat sebagai respon kebutuhan masyarakat. 4. BPM Kota Kediri selalu memberikan assurance atau jaminan dan kepastian terhadap semua jenis pelayanan. Semua pelayanan sudah berdasarkan SP dan SOP. Selain itu jaminan dan kepastian terkait data dan informasi pelayanan dapat di

akses melalui berbagai media, seperti : website, facebook, instragam dan twitter. 5. BPM Kota Kediri mempunyai empathy atau kepedulian terhadap masyarakat sebagai pemohon. Misalnya : pelayanan pasca perizinan untuk menyelesaikan permasalahan pemohon melalui konseling. Selain itu, BPM Kota Kediri selalu menangani pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Sedangkan saran yang bisa disampaikan terkait dengan kualitas pelayanan di BPM Kota Kediri adalah : 1) perlunya lokasi pelayanan perizinan yang lebih luas sehingga dapat lebih banyak menampung pemohon yang akan mengurus perizinan; 2) BPM Kota Kediri terus mengembangkan inovasiinovasi terbaru dalam konteks pelayanan publik sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini untuk membuktikan kehandalan pelayanan yang dimiliki; dan 3) meningkatkan program-program jemput bola pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk respon dan kepedulian kebutuhan pelayanan publik. DAFTAR PUSTAKA Anshori, Yuli Tirtariandi El, dkk. 2014, Implementasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12, Nomor 4, Januari 2014: 229-240. Dwiyanto, Agus, dkk. 2006, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.


Kualitas Pelayanan Di Badan Penanaman Modal Kota Kediri KPPOD Brief Edisi Januari-Maret 2015, Deregulasi Izin: Melanjutkan Reformasi Perizinan di Daerah, Jakarta: KPPOD. Lembaga Administrasi Negara, 2006, Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Pelayanan LAN RI. Lupiyoadi, 2006, Manajemen Pemasaran Jasa, Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Moleong, Lexy J., 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Nasution, M. Nur, 2004, Manajemen Jasa Terpadu, Bogor: Ghalia Indonesia. Panggabean, James Marihot, 2015, Pentingkah PTSP di Indonesia? Diakses dari http://harian. analisadaily.com/opini/news/ pentingkah-ptsp-di-indonesia/ 132618/2015/05/12 pada tanggal 15 Februari 2016. Sunarto, 2003, Perilaku Konsumen. Yogyakarta: AMUS Jogyakarta dan CV Ngeksigondo Utama.

Tarigan, Antonius, 2015, Dilema Birokrasi Satu Pintu, Diakses dari http://nasional.kompas.com/rea d/2015/01/08/19033681/Dilema .Birokrasi. Satu.Pintu pada tanggal 15 Februari 2016. Tasunar, Nanang, 2006, ”Kualitas Layanan Sebagai Strategi Menciptakan Kepuasan pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Morodemak”, Jurnal Sains Pemasaran Indonesia, Vol. V, No. 1 Mei 2006, h. 41-62 Tjiptono, Fandy, 2000, Strategi Pemasaran, Yogyakarta: Andi Offset. Tjiptono, Fandy, 2002, Manajemen Jasa, Yogyakarta: Penerbit Andy. Tjiptono, Fandy, dan Gregorius Chandra, 2005, Service: Quality Satisfaction, Yogyakarta: Penerbit Andy. Sumber lainnya : Bahan Paparan Investment Award Jawa Timur 2014/2015 Kriteria Penilaian Kota Kediri. Buku Profil Badan Penanaman Modal Kota Kediri.


Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Inovasi Di Kota Surakarta

PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI INOVASI DI KOTA SURAKARTA Oleh : Witra Apdhi Yohanitas 1

PENDAHULUAN Latar Belakang Kinerja pelayanan publik yang baik di instansi pemerintah merupakan pendorong bagi keberhasilan dan peningkatan layanan kepada masyarakat selaku penerimanya. Hal ini juga sangat penting dalam rangka meningkatkan kompetitif dari daerah serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang sudah lama didengungkan. Apalagi, pembangunan sebuah Negara merupakan hal yang sangat esensial dalam rangka mencapai tujuan utama dari keberadaan sebuah Negara yakni bagaimana mewujudkan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Dalam pembukaan UUD 1945 juga telah disebutkan tujuan dari dibentuknya pemerintahan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Keberhasilan dari pembangunan salah satunya ditentukan oleh kemampuan Pemerintah dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang

benar dan sesuai dengan kondisi lokal serta dalam mengembangkan perangkat kelembagaan yang akan menjadi infrastruktur utama dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Dengan begitu kinerja birokrasi dapat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelayanan publik. Mewujudkan iklim kompetitif sebagai pengejawantahan sebuah konsepsi inovasi bagi pemerintahan daerah dalam kerangka desentralisasi merupakan bagian tak terpisahkan bagi kemajuan suatu daerah. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa ujung dari pelaksanaan reformasi dan peningkatan kompetitif terwujudnya pelayanan publik di daerah. Program reformasi birokrasi yang terjadi di Indonesia yang bergulir sejak tahun 1999 merupakan salah satu cara untuk melakukan perbaikan dalam hal pelayanan publik untuk menuju good governance. Hal ini memberikan dampak yang cukup menyentuh di seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia, terutama di bidang birokrasi. Selain pembaharuan, terkandung dampak persoalan yang tidak sederhana untuk diselesaikan, membutuhkan proses yang panjang.

1 Witra Apdhi Yohanitas S.Kom adalah peneliti pada Pusat Inovasi Pelayanan Publik– Lembaga Administasi Negara Bunga Rampai Administrasi Publik: Inovasi Dalam Ranah Sektor Publik|35

Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Inovasi Di Kota Surakarta Budaya inovasi yang sejatinya merupakan salah satu aspek budaya birokrasi yang sangat penting bagi keberhasilan reformasi birokrasi. Akan tetapi sayangnya, inovasi belum menjadi nilai utama dari budaya birokrasi pemerintah di Indonesia saat ini. Apalagi saat ini potesi untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sudah terbuka. Inovasi penting dalam setiap lapisan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pergeseran sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi telah membuka tapir tentang pentingnya inovasi bagi pemerintah daerah. Inovasi bagi pemerintah daerah menjadi keharusan dalam upaya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan daerahnya. Keberhasilan Kota Surakarta dalam mengembangkan inovasi menjadi daya tarik bagi berbagai daerah lain untuk melakukan perbandingan yang biasanya dilakukan replikasi terhadap inovasi tersebut. Yang paling menarik adalah meskipun sudah berganti kepemimpinan, namun semangat untuk memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui inovasi tetap melekat. Dengan inilah mengapa Kota Surakata merupakan salah satu kota yang memiliki konsistensi dalam upaya melakukan reformasi birokrasi melalui perbaikan pelayanan publiknya. Dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2015 yang diikuti oleh 1.189 inovator masuk menjadi 25 besar. Program seperti Kartu Insentif Anak (KIA) dan Sistem Relasi Pencatatan Kelahiran Kota Surakarta merupakan program yang membantu masyarakat dalam bidang pendidikan yang menuntut banyak pihak untuk terlibat.

Selain itu, Pemerintah Kota Surakarta menyelenggarakan kompetisi inovasi yang bertujuan mendorong masyarakat untuk kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan daya saing kota Surakarta pada tahun 2015. Kompetisi yang bertajuk “Lomba Kreativitas dan Inovasi 2015” ini merupakan kompetensi inovasi teknologi baik bersifat konseptual dan atau penerapan yang telah dilakukan mencakup bidang : 1) energi; 2) Kesehatan, Obat-obatan dan Kosmetika; 3) Rekayasa dan Manufaktur; 4) Kerajinan dan Industri Rumah Tangga; dan 5) Ketahanan Pangan Kreativitas. Inovasi dari masyarakat umum terbukti menghasilkan berbagai produk industri/rekayasa yang potensial yang berguna bagi kehidupan. Kompetisi yang sudah dilakukan berkali - kali ini merupakan wujud dari menjawab tuntutan kepada pemerintah untuk memberi ruang yang seluas luasnya pada masyarakat untuk menciptakan ide-ide kreatif yang mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat secara ekonomi serta memfasilitasi untuk pengembangannya. Tujuan dan Manfaat Dengan dijabarkannya berbagai inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta, maka dapat: a. Melihat proses transformasi pelayanan publik yang terjadi untuk perbaikan layanan kepada masyarakat; b. Memberikan gambaran semangat perubahan untuk menciptakan good governance di Surakarta; c. Menjadi contoh baik dalam penyelenggaraan layanan publik. Tentu saja dengan begitu akan diperoleh manfaat sebagai berikut:


Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Inovasi Di Kota Surakarta a. Mendapat informasi yang lebih banyak tentang proses pelaksanaan perbaikan pelayanan publik; b. Membuka wawasan bahwa pemerintah daerah telah banyak berusaha untu merubah paradigma layanan publik; c. Mendapat gambaran yang baik terhadap layanan publik yang selanjutnya dapat direplikasikan. Perumusan Masalah Perbaikan pelayanan publik tentu berangkat dari permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surakarta sampai pada pemecahan permasalahannya, oleh karena itu diperlukan perumusan masalah sebagai berikut: a. Memahami kembali konsep good governance yang menjadi panduan perbaikan layanan publik; b. Menyajikan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam melakukan layanan kepada masyarakat; c. Mengurai perbaikan pelayanan publik Kota Surakarta yang dilakukan dengan inovasi sektor publik. METODE PENULISAN Pendekatan penulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis, dimana menjelaskan permasalahan melalui analisa berdasarkan data. Data didapat dengan memperhatikan permasalahan yang dapat muncul dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Surakarta. Data didapat melalui data sekunder yang berasal dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ditambah data terkini yang sudah banyak tersebar. Selanjutnya permasalahan tersebut dilihat usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut sehingga

dapat menginspirasi bagi pemerintah daerah lain untuk melakukan perbaikan dalam layanan terhadap masyarakat. PEMBAHASAN Makna Reformasi dan Inovasi dalam Perbaikan Pelayanan Publik Konsep reformasi administrasi diartikan berbeda antara pakar yang satu dengan yang lain. Namun demikian referensi yang sering menjadi acuan terhadap reformasi administrasi tersebut berasal dari Caiden. Seperti yang dikutip oleh Zebua dalam Reformasi dan Inovasi Administrasi Publik, Caiden (1969) mendefinisikan bahwa reformasi administrasi sebagai: the artificial inducement of administrative transformation against resistance. Berdasarkan definisi ini, reformasi administrasi mempunyai tiga unsur yang melekat, yaitu (1) reformasi administrasi merupakan usaha yang dibuat oleh manusia, tidak bersifat otomatis ataupun alamiah, (2) reformasi administrasi merupakan suatu proses, (3) adanya resistensi yang beriringan dengan proses reformasi administrasi. Dalam hal ini, reformasi administrasi muncul sebagai implikasi tidak berfungsinya perubahan administrasi yang terjadi secara alamiah. Penyelenggara pelayanan publik saat ini harus berorientasi kepada kemanfaatan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Pollit dan Bouckaert (1995:6) mengatakan masyarakat memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang individu dalam aturan hukum dan hirarki hukum dan peraturan. Dalam pelayanan publik tentu saja masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara layanan.


Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Inovasi Di Kota Surakarta Jika melihat dari pendekatan politik, maka menurut Bovairt dan Loefler (2016) penyelenggaraan layanan terutama bagi masyarakat sangat penting dalam pengambilan keputusan politik dimana pemegang keputusan dapat memberikan anggaran terhadap layanan tersebut dan masyarakat tentu harus menghormatinya. Dalam kasus Kota Surakarta, keputusan Walikota untuk memperbaiki layanan seperti KTP 1 jam, Kartu Sehat, relokasi pasar dan yang lainnya, tidak terlepas dari keputusan politik sang kepala daerah yang diaminkan oleh para anggota DPRD untuk dilaksanakan. Melirik kembali awal terjadi reformasi di Indonesia, ternyata tuntutan reformasi itu sendiri telah banyak merubah tatanan mendasar manajemen pemerintahan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mewujudkan good governance di Indonesia. Pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan – perubahan sesuai dengan konsep good governace. Melalui UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah menempatkan era pemerintah daerah hanya sebagai kepanjangan administrasi pemerintah pusat selesai. Dengan kata lain era sentralistik telah bertukar dengan era desentralistik. Dengan begitu pertumbuhan pembangunan daerah daerah di Indonesia sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah masing masing. Pemerintah daerah seyogyanya juga berhak dan berkewajiban untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (good local governance). Hal ini merupakan wujud dari semangat reformasi administrasi yang dapat dilakukan melalui inovasi. Menurut Bryson (1997) seperti yang dikutip oleh

Faozan (2003), untuk mencapai good local governance sebagaimana yang telah dilaksanakan di beberapa negara dunia ketiga, pemerintah daerah diharapkan memiliki visi strategis yang harus diwujudkan dalam bentuk perencanaan stratejik, implementasi stratejik dan evaluasi pengukuran kinerja (performance measurement). Hal inilah yang seharusnya mampu mendorong pertumbuhan inovasi di kalangan birokrasi khususnya pemerintah daerah. Oleh karena itu, penataan kembali peran dan fungsi dengan cara merancang siklus kebijakan pemerintah daerah yang lebih berorientasi pada kepekaan terhadap lingkungan (environment sensibility) dan pertanggungjawaban yang kuat terhadap kepada siapa kebijakan tersebut akan dipertanggungjawabkan (managerial and/or public accountability). Dalam reformasi administrasi kualitas pelayanan publik merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemerintah. Peningkatan pelayanan publik menurut Turner (2000) seperti yang dikutip juga oleh Faozan (2003) Standar Pemberian Pelayanan Minimum (Minimum Service Provision Standard /MSPS) perlu dilakukan dengan tujuan mempertahankan tingkat pelayanan publik yang sudah ada yang akan membantu perbaikan pelayanan publik itu sendiri. Dengan menerapkan MSPS organisasi pemerintah harus memiliki indikator dan standar kinerja yang jelas dengan mengkaitkan dengan strategi perbaikan kualitas. Reformasi dalam proses kerja yang terdapat dalam reformasi administrasi di dalam organisasi tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan. Contohnya KTP 1


Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Inovasi Di Kota Surakarta jam yang diterapkan di Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta melakukan pemotongan proses kerja pada pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk untuk mempercepat waktu layanan. Sistem antrian juga diperbaiki untuk menunjang kenyamanan masyarakat yang akan mendapatkan layanan. Sudah sama-sama diketahui bahwa tujuan dari proses inovasi adalah memberikan dan menyalurkan nilai pelanggan yang lebih baik. Inovasi dapat dipandang dengan pendekatan strukturalis dan pendekatan proses. Menurut Swan dkk (1999) seperti yang dikutip oleh Hartini (2012), pendekatan strukturalis memandang inovasi sebagai suatu unit dengan parameter yang tetap seperti teknologi dan praktek manajemen, adapun pendekatan proses memandang inovasi sebagai suatu proses yang kompleks, yang sering melibatkan berbagai kelompok sosial dalam organisasi. Reformasi administrasi tidak bisa dipisahkan dari sebuah inovasi. Selama perubahan administrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka diperlukan inovasi untuk menyelamatkan kegiatan administrasi. Dalam perkembangan awal, inovasi merupakan bagian dari sebuah reformasi administrasi, namun seiring perkembangan teori dan pengalaman praktis, inovasi merupakan reformasi itu sendiri. Kebijakan yang Diambil dalam Melakukan Perbaikan Pelayanan Publik Kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah dalam peraturan perundang undangan. Tepatnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Menurut Hakim dan Rohmah (2011)

dalam Mario (2013) undang undang tersebut lahir dengan pertimbangan, pertama, bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Kedua, untuk membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Ketiga, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keempat, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelaksanaan teknis pelayanan publik harus memiliki peraturan turunan lain yang dapat merinci misalnya terkait dengan standar pelayanan. Kementerian PAN dan RB telah mengeluarkan pedomannya yakni melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Tahun 2014 yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan. Peraturan ini merupakan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.


Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Inovasi Di Kota Surakarta Pada pedoman standar pelayanan tersebut ditekankan untuk pelakukan pelibatan masyarakat dalam menyusun standar pelayanan yang disusun oleh pemerintah khususnya di daerah. Hal ini sesuai juga dengan teori co-Production seperti yang dijelaskan oleh Mario (2013) dimana co-Production menekankan pada partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Sekilas tentang teori ini, teori ini dikembangkan sejak tahun 1980-an. Saat itu para pakar administrasi publik dan para elite politik membangun teori yang dapat menjelaskan kegiatan kolektif dan peran kritis dari keterlibatan masyarakat dalam penyediaan pelayanan barang dan jasa. Coproduction mengkonseptualkan pemberian layanan baik sebagai sebuah penataan maupun proses, dimana pemerintah dan masyarakat membagi tanggungjawab (conjoint responsibility) dalam menyediakan pelayanan publik. Kedua belah pihak bertindak sebagai bagian dari pemberi layanan tersebut. Kebijakan pemerintah sekarang belum mampu menyerap dan mengembangkan nilai-nilai manajemen yang lebih maju. Menurut Farago dan Skymer ( 1995 ) seperti yang dikutip oleh Zebua, bahwa masalah itu muncul karena : a. Learning Culture. Budaya pembelajaran di kalangan instansi pemerintahan tampak semakin meredup. Sedangkan di satu sisi karakteristik budaya pembelajaran berkaitan sangat kuat terhadap inovasi sebuah organisasi. b. Processes. Proses manajemen kunci berorientasi pada internal, terkungkung dalam wilayah internal yang membutakan wawasan dan pengetahuan penghuni-penghuni di

dalamnya. Hal ini seringkali menimbulkan prasangka bahwa sebagian besar institusi pemerintah sekitarnya bukanlah mitra tetapi pesaing yang harus dikalahkan. c. Tool dan Techniques. Metode yang berkembang hanya dianggap sebagai tontonan. Bukan dikaji agar mampu menciptakan kreativitas dan pemecahan masalah bagi individu dan kelompok. d. Skill dan Motivation. Kurang memadainya motivasi sumber daya manusia aparatur mengakibatkan rendahnya keinginan untuk belajar, sedangkan terbatasnya keahlian mereka berakibat pada ketidakmampuan mereka dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terus bergerak tanpa belas kasih. Tekanan inilah yang kemudian mendorong gerakan reformasi administrasi (birokrasi) di berbagai bidang baik itu terkait dengan model pelayanan publik, sistem pemerintahan, maupun dari sisi kebijakan suatu negara. Di Indonesia reformasi administrasi sendiri diikuti dengan debirokratisasi dan deregulasi seperti langkah konkrit yang dilakukan oleh pemerintah. Dapat dikatakan bahwa reformasi administrasi merupakan suatu pola yang menunjukkan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Wallis berpendapat seperti yang dikutip oleh Zebua bahwa pembaharuan administrasi meliputi tiga aspek, yaitu bahwa pertama, suatu perubahan harus merupakan perbaikan dari keadaan sebelumnya, kedua, perbaikan diperoleh dengan upaya yang disengaja dan bukan terjadi secara kebetulan, ketiga, perbaikan yang terjadi bersifat jangka panjang dan tidak


Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Inovasi Di Kota Surakarta sementara. Dengan demikian reformasi memerlukan usaha yang keras dalam mencapai hasil hasilnya melalui perbaikan yang nyata dalam kehidupan pemerintahan. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Surakarta Visi jangka panjang sesuai dengan RPJPD Kota Surakarta 2005 - 2025 adalah “ Surakarta sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera”. Kemudian diterjemahkan ke dalam visi jangka menengah sesuai dengan RPJMD Kota Surakarta 2010–2015; yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Memajukan Kota Dilandasi Spirit Surakarta sebagai Kota Budaya.” Visi jangka menengah yang juga merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk masa bakti 2010 – 2015 mempunyai makna bahwa tujuan jangka menengah yang hendak dicapai Kota Surakarta dalam jangka menengah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi lahir dan batin. Kesejahteraan dalam dimensi lahiriah dapat diartikan sebagai terpenuhinya segala kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan tersedianya lapangan kerja sehingga dapat meningkatan pendapatan per kapita dan kemampuan daya beli. Sedangkan kebutuhan batiniah dapat diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan rohaniah dan kehidupan keagamaan sesuai dengan keyakinan masyarakat masing-masing dengan tingkat toleransi yang tinggi. Dalam bahasa yang lebih membumi, hakekat atau tujuan pembangunan Kota Surakarta adalah mewujudkan masyarakat Kota Surakarta yang Waras, Wasis, Wareg, Mapan dan Papan.

Selanjutnya, untuk mencapai visi jangka menengah tersebut dirumuskan kedalam 9 (sembilan) misi pembangunan, yaitu : pertama, Mengembangkan dan meningkatkan ekonomi kerakyatan; kedua, Pengembangan budi pekerti, tata krama dan tata nilai budaya Jawa; ketiga, Memperkuat karakter kota dengan aksentuasi Jawa dan melestarikan asetaset budaya, baik yang tangible (bendawi) maupun intangible (tak bendawi); keempat, meningkatkan pelayanan dan perluasan akses masyarakat di bidang pendidikan; kelima, meningkatkan pelayanan dan perluasan akses masyarakat di bidang kesehatan; keenam, meningkatkan akses ke lapangan kerja dengan titik berat pada menciptakan wirausahawanwirausahawan baru; ketujuh, Membuka lapangan kerja baru dengan menciptakan iklim investasi yang makin kondusif (Kota Ramah Investasi) dan suasana kota yang aman dan damai; kedelapan, Meningkatkan sarana dan prasarana kota; dan kesembilan, Pengembangan brand image kota dengan melakukan penataan kawasan wisata, budaya dan perdagangan serta meningkatkan even-even bertaraf nasional dan internasional. Untuk mencapai visi misi tersebut, Kota Surakarta terus melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasilnya kini telah banyak perubahan dan kemajuan di berbagai bidang serta hasilnya bisa dinikmati seluruh kota Surakarta. Kinerja ekonomi selain meningkat di sisi pertumbuhan, peningkatan kinerja ekonomi juga diikuti peningkatan pembangunan manusia. Angka IPM Kota Surakarta pun telah mencapai 78,60 meningkat dari sebelumnya sebesar 78,18. IPM Kota


Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Inovasi Di Kota Surakarta Surakarta selama lima tahun terakhir menduduki peringkat pertama di Jawa Tengah. Angka tersebut masuk dalam kategori menengah atas (upper medium). Kemajuan di satu bidang diikuti dengan kemajuan dibidangbidang lainnya seperti di bidang pariwisata, koperasi, perdagangan, pertanian, pengembangan kewirausahaan serta SDM. Visi RPJMD 2016-2021 adalah "Terwujudnya Surakarta sebagai kota budaya, mandiri, maju, dan sejahtera", sedangkan misinya terbagi menjadi 5 sesuai dengan misi Wali Kota Surakarta, yaitu waras, wasis, wareg, mapan, dan papan. Kelima misi tersebut diwujudkan dengan menerapkan 5 mantab, yaitu “ mantab Kejujuran, Kedisiplinan, Pelayanan, Organisasi, dan Gotongroyong”. Masing-masing misi terdiri dari 11 strategi dan 38 arah kebijakan yang kemudian dijabarkan menjadi indikator sasaran pembangunan daerah dan program-program yang nantinya akan diakomodir oleh Perangkat Daerah. Sangat terlihat bahwa semangat yang diusung tetap dilanjutkan sehingga usaha peningkatan pelayanan publik dapat berjalan berkesinambungan. Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Inovasi Inovasi yang telah memberikan perbaikan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah inovasi terkait dengan sasaran yang tertuang dalam Misi Kota Surakarta. Hal ini terus dilanjutkan pada pemerintahan daerah saat ini yang tetap mengusung prinsip yang sama dengan yang sebelumnya. Perbaikan meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan ekonomi kerakyatan dimana urusan yang terkait untuk mewujudkan sasaran pertama adalah urusan wajib

perencanaan pembangunan, urusan wajib koperasi, usaha kecil dan menengah; urusan wajib penanaman modal; urusan pilihan perdagangan, urusan pilihan perindustrian, urusan pilihan pertanian; urusan wajib ketahanan pangan; urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa; urusan pilihan kepariwisataan. Inovasi yang berhasil dilakukan adalah sebagai berikut : a. Inovasi Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) adalah pemberian pemeliharaan pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diberikan kepada masyarakat Surakarta pemegang kartu berobat berlangganan. PKMS ini merupakan program pemeliharaan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kesehatan kepada masyarakat Kota Surakarta yang berwujud bantuan pengobatan rawat jalan di Puskesmas dan RSD Surakarta, maupun rawat inap di Puskesmas, rawat inap RSD Surakarta dan Rumah Sakit yang ditunjuk. PKMS ini mempunyai tujuan melindungi kesehatan masyarakat, mengimplementasikan dan mengembangkan sistem jaminan kesehatan, menjamin keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, memberdayakan masyarakat bersama pemerintah dalam pelayanan kesehatan. Peserta PKMS adalah semua penduduk yang berdomisili di daerah yang memenuhi persyaratan : bukan peserta Jamkesmas, bukan peserta


Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Inovasi Di Kota Surakarta Askes PNS, bukan peserta askes sosial lainnya, mempunyai KK Surakarta, mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) Surakarta, bertempat tinggal dan berdomisili di daerah selama 3 tahun berturutturut yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan. Pelaksanaan program ini tentu diperkuat dengan peraturan pendukung yang dapat terlihat pada timeline sebagai berikut: • Tahun 2007, Dinas Kesehatan menerima data dari Kemenkes SK Walikota mengenai jumlah masyarakat yang mendapatkan Kartu Jamkesmas. Dalam SK Walikota tersebut menyebutkan bahwa dari data yang ada yaitu sebesar 107.008 jiwa masyarakat miskin yang mendapatkan Jamkesmas hanya 100.019 jiwa sehingga masih ada sekitar hampir 7.000 jiwa masyarakat miskin (tepatnya 6.989 jiwa) yang masuk SK Walikota tapi tidak mendapatkan Jamkesmas. Masih di tahun 2007, ada Surat Edaran dari Menteri Kesehatan bahwa nanti tahun 2008 diluncurkan jamkesmas sehingga Surat Keterangan Pernyataan Miskin (SKPM) yang selama ini berlaku itu tidak akan berlaku lagi. • Tahun 2008, digulirkan Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta untuk memberikan jaminan kepada 6.989 jiwa masyarakat miskin yang tidak mendapatkan jamkesmas dari pemerintah, dan memberikan kartu Gold kepada mereka. • Tahun 2010, digulirkan Program Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat Surakarta dimana pelayanan cuci darah dibatasi hanya 6 kali setahun dan chemoteraphy 1 seri, setiap kali masuk RS (rawat inap) mendapat uang jaminan Rp 2.000.000 • Tahun 2011 : digulirkan Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta yaitu Perwali No 3B-Tahun 2011 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan berupa cuci darah 15 kali setahun dan chemoteraphy 2 seri, selain itu setiap kali masuk rumah sakit (rawat inap) mendapat uang jaminan Rp. 5.000.000, bahkan tokoh masyarakat mendapatkan uang jaminan Rp 7.500.000 Program ini sekarang bahkan sudah mengarah kepada upaya untuk memperluas peluang kerja kepada masyarakat dan perlindungan tenaga kerja. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah menggelar pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja; penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja kepada 2.250 pencari kerja; pelatihan kewirausahaan; membatik; boga; dan sangkar burung; pemantauan UMK dan pemantauan THR terhadap lebih dari 210 perusahaan; serta pemeriksaan norma kerja dan norma K3 terhadap 600 perusahaan. b. Inovasi Kartu Insentif Anak Kartu Insentif Anak atau KIA merupakan kartu yang diberikan kepada anak-anak di Surakarta yang berumur 0-18 tahun, bentuknya seperti KTP. KIA ini untuk memberi masukan tentang layanan-layanan yang wajib dicakup oleh KIA, sehingga memudahkan masyarakat,


Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Inovasi Di Kota Surakarta khususnya anak, mengakses layanan sesuai yang dimandatkan oleh norma internasional (Konvensi Hak Anak PBB) dan Nasional (UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Maksud diselenggarakannya program ini adalah: pertama, mendukung RENSTRANAS tahun 2011, bahwa semua anak Indonesia tercatat kelahirannya. Kedua, mendukung RENSTRA Kota Surakarta Tahun 2011, bahwa Semua Anak Surakarta Tercatat Kelahirannya. Ketiga, mendukung Program Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak. Keempat, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak untuk menjamin kehidupan, pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah pertama menjadikan kartu tersebut sebagai Kartu Insentif Anak yang berdomisili di Kota Surakarta, kedua memberikan fasilitas tertentu pada berbagai bidang sesuai kebutuhan anak, ketiga untuk meningkatkan kesadaran orang tua dalam membuatkan akta kelahiran bagi anaknya, keempat untuk memberikan jaminan kesejahteraan, perlindungan dan fasilitas bagi anak. Penerapan KIA juga akan diintegrasikan pada pelayanan penerbitan akta kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surakarta. Penerapan kartu Insentif anak merupakan yang pertama di Indonesia. "Ini merupakan bagian dari persiapan Surakarta sebagai kota layak anak". Dengan kartu tersebut anak anak surakarta mendapatkan fasilitas kemudahan bidang

kesehatan, pendidikan, hiburan, olah raga, transportasi. Selain itu dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan potongan harga di sejumlah fasilitas yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta. Penerapan KIA merupakan Goodwill Pemerintah Kota Surakarta (dalam rangka mendukung program Kota Layak Anak yang tergetnya tahun 2015) sehingga program ini banyak didukung. Pemerintah terdorong untuk menerapkan KIA karena ingin mempercepat kesejahteraan dan kecerdasan anakanak. Selain itu, mempercepat kenaikan cakupan kepemilikan kartu akte kelahiran. Dengan mendaftarkan anak untuk memperoleh kartu tersebut maka secara langsung akte kelahiran akan bertambah karena syarat pengajuan dari kartu tersebut. Implementasi Kartu insentif Anak ini juga menemui hambatan dalam pelasanaannya. Respon dari masyarakat untuk mendaftarkan anaknya untuk memperoleh kartu ini juga masih kurang. Penyebabnya tentu saja dikarenakan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait implementasi KIA ini. Untuk mengatasinya Pemerintah Kota Surakarta bekerja sama dengan sekolah untuk menghimbau penggunaan kartu tersebut. Selain itu KIA hanya digunakan untuk memfasilitasi anak anak yang berdomisili dan lahir di Surakarta saja, sehingga anak yang secara kebetulan bukan berasal dari Surakarta tidak dapat memperoleh fasilitas Kartu tersebut. Pemerintah juga kesulitan untuk menambah stakeholder yang mau ikut


Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Inovasi Di Kota Surakarta bergabung dalam memfasilitasi anak. Sampai saat ini ada 43 stakeholder yang bergabung untuk memfasilitasi anak melalui kartu ini. Pelaksanaan Karti Insentif Anak ini diawali dengan keinginan Walikota saat itu Joko Widodo yang baru dilantik untuk memberikan anak fasilitas yang layak bagi anak sesuai dengan program kota layak anak yang saat itu sedang dicanangkan. Untuk itu Pemerintah Kota Surakarta melakukan beberapa langkah untuk melaksanakannya diantaranya adalah: • Mempersiapkan anggaran melalui perencanaan program yang jelas. • Kerjasama dengan stakeholder dengan melakukan penandatanganan MOU untuk memfasilitasi pelayanan yang akan didapat bagi pemegang kartu. • Mengintegrasikan data pemegang kartu dengan data kependudukan catatan sipil. • Membuat sistem aplikasi yang dapat menghubungkan kartu dan database dari fasilitas Kartu insentif Anak. • Internalisasi dan juga sosialisasi kepada seluruh pegawai Kota Surakarta dan juga masyarakat. • Penambahan dan perawatan fasilitas yang didapatkan pemegang kartu. Saat ini Kartu Insentif Anak tersebut dirasakan bermanfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Surakarta. Dari aspek anak, ini bisa merupakan percepatan untuk kota Surakarta mewujudkan Kota Layak Anak sekaligus untuk percepatan kesejahteraan anak, karena untuk mengurus kepemilikan KIA ini persyaratannya harus mempunyai

akte kelahiran, jadi sampai sekarang cakupan akte di Surakarta sudah mencapai 93,6%. Dari sisi dinas, manfaatnya adalah untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akte kelahiran, karena untuk mengurus kepemilikan KIA ini persyaratannya harus mempunyai akte kelahiran, jadi sampai sekarang cakupan akte di Surakarta sudah mencapai 93,6%. Dari sisi dunia usaha, stakeholder atau mitra pelaku usaha ini dengan adanya perjanjian kerjasama yang ada di KIA ini bisa mendapatkan tambahan pendapatan atas omzet pembelian yang ada. Sebenarnya untuk menjalankan program ini sangat mudah. Yang perlu diperhatikan untuk dapat menerapkan program ini adalah sebagai berikut: • Komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi kepentingan anak. • Mempersiapkan anggaran dengan perencanaan program yang jelas. • Mempersiapkan sistem aplikasi data base peserta dan stakeholder (dan ini cukup mudah), dan running well. • Bisa merangkul stakeholder. Masing-masing daerah harus punya daya tarik bagi stakeholder. • Melakukan kesepakatan dengan para stakeholder untuk mau memfasilitasi kepentingan anak yang dianggap penting. • Dari sisi proses, pertemuan yang dilakukan melalui diskusi, workshop, koordinasi dengan LSM. c. Inovasi Digital Arsip Kependudukan Semakin hari arsip yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta semakin menumpuk, karena data


Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Inovasi Di Kota Surakarta yang disimpan terkait register kelahiran, kematian dan berkas yang lain semakin banyak. Kemudian muncul gagasan bagaimana agar menemukan suatu cara agar mudah untuk mencari dokumen yang diperlukan. Hal itu dikarenakan selama ini proses pengarsipan dan pencarian data melalui sistem yang ada terlalu lama dan kurang praktis, sehingga dibutuhkan pembaharuan. Digital Arsip Kependudukan merupakan salah satu inisiasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DisDukCapil) Kota Surakarta. Melalui digital arsip ini, Disdukcapil Kota Surakarta mengarsipkan dokumen kependudukan warga Surakarta dalam bentuk softcopy (berkas digital). Tujuan dimulainya program ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat pencarian data kependudukan serta menjadi dokumen cadangan jika sewaktu waktu dokumen cetak yang disimpan rusak atau hilang. Mekanismenya cukup mudah, yaitu dengan memasukkan data kependudukan ke dalam sebuah bank data, kemudian melakukan scaning terhadap dokumen cetak. Program ini dapat berjalan berkat ada bantuan dari citizen yang membantu dalam penyediaan serta melakukan assesment terhadap sarana prasarana yang dibutuhkan pada tahun 2008, termasuk sistem aplikasi untuk digital arsipnya. Bantuan citizen ini juga merupakan salah satu pilot project dari Kementerian Kominfo, dimana dari 3 kota yang terpilih salah satunya adalah Surakarta. Sistem ini terus berjalan hingga pada akhirnya dilakukan upgrade sistem dan peremajaan

sarana dan prasarana pada tahun 2014. Pada tahun 2007 ada suatu fasilitasi dari Kemendagri dimana dilakukan assessment kebutuhan dari mulai sistem, sarpras termasuk digitalisasi arsip. Kemudian pada tahun 2008 proses untuk mengarsipkan berkas secara digital dimulai, dimana dengan adanya register entry, kemudian catatan informasi dan perekaman. Pengembangan sistem tersebut dibantu pembuatan programnya oleh pihak Jepang. Digital arsip ini dapat dijalankan berkat adanya bantuan dalam penyediaan sarana dan prasarana terkait dengan digital arsip yakni citizen dan merupakan pilot project dari Kementerian Kominfo. Pimpinan Pemerintah Kota Surakarta pun ikut mendukung program ini. Hal itu terbukti dengan memasukkan program digital arsip ke dalam perencanaan pemerintah kota. Dengan komitmen petugas lapangan untuk mendigitalisasi dokumen yang ada secara serius menjadikan program ini terus berjalan. Hal yang paling penting adalah adanya keinginan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Dengan adanya semangat ini program apapun pasti dapat didorong keberhasilan implementasinya. Tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta untuk keberhasilan program ini, adalah dimulai dengan: • Keinginan yang kuat untuk memperbarui sistem pengarsipan dokumen


Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Inovasi Di Kota Surakarta • Memasukkan program/ kegiatan ke dalam perencanaan • Mempersiapkan anggaran khusus untuk pengadaan sarana dan prasarana serta sistem aplikasinya • Adanya bantuan pemikiran dan dana dari luar, untuk melakukan assesment terhadap sarana dan prasarana yang telah dimiliki serta melakukan ujicoba terhadap sistem tahun 2007. • Program pelatihan kepada petugas digital arsip untuk menjalankan prosedur yang telah ditentukan pada tahun 2008. • Digital arsip dimulai dengan memasukkan data sesuai registery yang ada dan menscaning dokumen pendukung • Melakukan konversi data dari sistem lama ke sistem baru • Ujicoba digital arsip secara trial by doing untuk menemukan kendala dalam operasionalisasi. Pemerintah Kota Surakarta sudah merasakan manfaat dari digital arsip ini seperti adanya keteraturan register data dari arsip kependudukan yang selama ini cukup membuat pemkot kewalahan pencarian berkas. Dengan ini juga dalam mendokumentasikan data masyarakat terkait kependudukan dan catatan sipil masyarakat Surakarta menjadi lebih rapi, data kependudukan menjadi aman karena tidak hilang dan cepat rusak karena disimpan dalam bentuk softcopy. Selain itu dengan sistem database, maka data yang diinginkan akan mudah ditemukan dan menghemat waktu dalam pencariannya. d. Inovasi Pelayanan KTP Satu Jam Pelayanan KTP satu jam merupakan kebijakan yang

dikeluarkan berdasarkan banyaknya keluhan masyarakat tentang lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengurus KTP. Pada tahun 2005 lewat program Sistem Kependudukan (SIMDUK), Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, dan Kelurahan dituntut untuk mempercepat pelayanan KTP. Saat itu untuk pembuatan KTP memerlukan waktu 14 hari. Dengan tujuan melakukan pemangkasan waktu pelayanan, maka dilakukan simulasi pelayanan pembuatan KTP yang dilakukan langsung oleh Walikota Joko Widodo. Tidak sampai satu bulan, setelah melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan maka Pelayanan KTP 1 jam siap dilaksanakan di Kota Surakarta. Pada pelayanan ini disosialisasikan melalui Surat Edaran Walikota tentang Pelayanan KTP 1 jam. Pelayanan KTP 1 jam ini merupakan goodwill dari Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah dan cepat serta nyaman bagi warganya. Pemerintah mempersiapkan infrastruktur yang memadai untuk dapat melaksanakan pelayanan tersebut, salah satu perubahan yang dilakukan adalah mengubah tata ruang untuk ruang tunggu dibuat dengan mengadopsi tata ruang perbankan. Disana disediakan antrian dengan urutan digital sehingga masyarakat tidak perlu mengantri dan cukup menungu dipanggil sesuai nomor urut. Pimpinan dan petugas lapangan memiliki komiten yang baik dalam melaksanakan pelayanan yang diberikan. Masyarakat juga mulai sadar bahwa dengan melengkapi


Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Inovasi Di Kota Surakarta berkas yang diperlukan dapat memercepat pelayanan yang akan diterima olehnya. Pelayanan ini juga menemui hambatan dalam pelasanaannya. Dari sisi petugas, petugas merasa kurang dapat penghargaan yang cukup atas kinerja yang diberikan. Akan tetapi pada tahun 2014 pemberian atas kinerja tambahan yang dilakukan para petugas akan ditambah. Ini dilakukan agar petugas dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Selain itu warga masih banyak yang belum mengetahui tentang kelengkapan yang harus disediakan, hal in dinilai karena masih kurang tersosialisasikannya mengenai kelengkapan dalam pengajuan KTP. Dari sisi infrastruktur, sistem kependudukan yang dipakai masih berjalan kurang baik. Sistem kependudukan yang digunakan Pemkot Surakarta bersifat online, jika jaringan yang tersedia bermasalah maka dapat menghambat kinerja pelayanannya. Selain itu karena menggunakan banyak peralatan elektronik, mulai dari penggunaan komputer, jaringan, dan sistem antrian digital, menyebabkan pasokan listrik di sekitar loket menjadi tidak cukup. Mengatasi ini, beberapa loket tempat pelayanan KTP satu jam mulai ditambah voltase listriknya. Pelaksanaan pelayanan KTP satu jam ini diawali dengan keinginan Walikota Joko Widodo yang pada saat itu baru dilantik untuk memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat Kota Surakarta. Banyaknya keluhan masyarakat tentang lamanya pengurusan KTP menjadi perhatian khusus pada awal

pemerintahannya. meskipun pada kenyataannya menurut Undang Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 69 ayat 1 poin a menyebutkan bahwa instansi pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggungjawabnya wajib menerbitkan dokumen mendaftaran penduduk dalam hal ini di beri waktu 14 hari. Tetapi pada saat itu Walikota berpikir kalau bisa cepat mengapa harus menunggu 14 hari. Oleh karena itu, beliau memerintahkan untuk mempersingkat waktu pelayanan dalam hal ini adalah KTP. Saat itu belum ditentukan berapa lama pelayanan pengurusan KTP itu akan dipersingkat waktunya. Untuk mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk pengurusan KTP itu dibutuhkan, maka Pemkot Surakarta melakukan simulasi/ujicoba pengurusan KTP dengan Walikota langsung berperan sebagai warga yang hendak mengurus KTP. Setelah melewati beberapa kali ujicoba, akhirnya didapatkanlah lama waktu pengurusan selama satu jam, tentu saja jika persyaratan yang dibutuhkan lengkap. Setelah waktu didapatkan, maka mulai dipikirkan juga mengenai kenyamanan masyarakat saat menunggu giliran untuk dilayani. Untuk itu perlu mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di tempat pelayanan. Setiap loket layanan mulai diperbaiki fasilitas ruang runggu, disediakan pendingin ruangan, dan dibuat juga kartu antrian seperti yang diterapkan di perbankan. Selain itu diberikan pula pelatihan kepada para petugas yang


Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Inovasi Di Kota Surakarta terlibat tentang prosedur pelayanan standar yang telah diatur sesuai simulasi sebelumnya. Petugas pelayanan yang terdiri dari petugas layanan/petugas loket, operator sistem kependudukan dan kasi pemerintah diminta untuk melakukan prosedur yang telah ditetapkan. Setelah dari pihak pemerintah siap melakukan prosedur tersebut, maka mulai disosialisasikan tentang pelayanan KTP 1 jam kepada masyarakat. Pemberian informasi dilakukan melalui leaflet yang disebar di Kecamatan dan juga melalui pejabat terendah dari kota yaitu ketua RT dan RW. Sementara sosialisasi dilakukan pelayanan KTP 1 jam mulai dilakukan dan hal ini terus berlangsung sampai sekarang. Saat ini Pelayanan KTP 1 jam ini dirasakan bermanfaat bagi masyarakat Surakarta. Bagi mereka saat melakukan pengajuan pembuatan KTP menjadi lebih mudah, cepat dan nyaman. Mudah, karena pelayanan tidak bertele-tele dan prasyarat jelas, cepat karena dapat selesai dalam 1 (satu) jam saja, nyaman karena fasilitas ruang tunggu yang sangat baik telah disediakan. e. Penanganan Pengemis Dan Pengamen Dengan Pendekatan Kemanusiaan Penanganan pengemis dan pengamen dengan pendekatan kemanusiaan merupakan komitmen satuan polisi pamong praja untuk menciptakan kota yang nyaman dan aman bagi warga Kota Surakarta. Selain memberi rasa nyaman dan aman bagi warga, pemerintah memberikan solusi terhadap pelaku untuk melakukan aktifitas yang lain.

Penanganan pengemis dan pengamen dilakukan dengan cara mendata terlebih dahulu pengemis dan pengamen yang ada melalui diteksi dini di lapangan. Setelah didata dan membekali diri dengan "buku saku", petugas mendatangi pengemis dan pengamen untuk ditanyakan keinginannya lalu memberikan solusi. Petugas juga mengantarkan mereka pulang setelah sepakat atas solusi yang diberikan. Kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja ini dapat berhasil karena tercukupkannya sarana prasarana untuk melaksanakan tugas, termasuk mengantarkan pengemis dan pengamen ke rumahnya kembali. Selain itu dengan dilakukan secara baik dan memperhatikan sisi kemanusiaannya dapat memunculkan kesadaran pengemis dan pengamen yang dipulangkan untuk melakukan aktifitas yang lebih berguna. Dan hal ini menjadi lebih memudahkan petugas menjalankan tugasnya. Sayangnya hal ini tidak selalu berhasil. Tenyata ada pengamen/ pengemis yang kedapatan melakukan kegiatannya. Ini menjadikan hambatan bagi proses berjalannya penanganan pengemis dan pengamen ini sehingga menuntu petugas harus lebih tegas terhadap mereka. Tapi meski begitu kegiatan ini akan tetap diterapkan karena ini sejalan dengan tugas fungsi mereka untuk melakukan pengayoman kepada masyarakat. Untuk menjalankan program ini, tidak membutuhkan tahapan yang panjang bagi Kota Surakarta.


Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Inovasi Di Kota Surakarta Tahapan yang dilakukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut: • Pencanangan penanganan pengemis dan pengamen secara manusiawi yang merupakan adaptasi dari konsep memanusiakan manusia yang dilakukan oleh walikota surakarta pada proses penanganan PKL. • Memberi pembekalan pada petugas tentang standar penanganan dan pedoman penanganan untuk itu Kota Surakarta menyediakan 'Buku Saku' berisi tugas pokok dan fungsi satpol PP beserta beberapa peraturan tentang ketertiban umum yang diterapkan di Kota Surakarta. • Pendataan pengemis dan pengamen yang ada di Surakarta. • Koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Polisi Satuan Lalulintas dan Linmas. • Pelaksanaan Penanganan, hal ini meliputi mendatangi, komunikasi dan pemberian solusi bagi pengemis dan pengamen dan jika perlu menghantarkan mereka pulang ke rumah masing masing. Kegiatan ini dirasakan manfaatnya bagi Pemerintah Kota Surakarta. Dengan ini Pemerintah Kota Surakarta dapat memberi rasa nyaman dan aman bagi warga Kota Surakarta. Selain itu pengemis dan pengamen yang ditangani mendapatkan solusi yang baik untuk meneruskan hidupnya, karena sebenarnya mereka juga tidak ingin melakukan kegiatan tersebut.

f. Relokasi Rumah Deret Kampung Keprabon Kota Surakarta Permasalahan kawasan kumuh di Kota Surakarta menampilkan gambaran yang cukup memprihatinkan, seakan-akan menjadi halaman belakang dari wajah suatu kota, biasanya menempati lahan-lahan pinggiran menempel pusat-pusat perdagangan/ jasa, seperti: bantaran sungai, tanah-tanah negara dan diatas saluran/pedestarian. Keberadaaannya sangat mengganggu lingkungan kapasitas infrastruktur kota. Dampak ikutannya adalah semakin melebarnya kesenjangan sosial antara masyarakat mapan dengan masyarakat pinggiran di kawasan tersebut. Hal ini akan mengakibatkan tumbuhnya kota yang terbelah dan rawan krisis sosial. Salah satu slum area di kota Surakarta adalah di bantaran Kali Pepe yang melewati kawasan tengah kota sebelum mengalir ke Bengawan Solo. Sebagai salah satu fasilitas infrastruktur pengendali banjir kota, keberadaan Kali Pepe saat ini sangat memprihatinkan karena tidak berfungsi secara optimal, dimana selain berperan dalam pengendalian banjir kota, sungai dan bantarannya belum mampu mendukung perannya sebagai salah satu penyangga kualitas lingkungan dan penyediaan ruang publik. Kompleksitas permasalahan dalam penataan bantaran Kali Pepe menuntut adanya langkah-langkah strategis dan tidak hanya mengedepankan prosedur yang normatif. Pemenuhan kebutuhan sosial juga harus diakomodasi dan diberdayakan potensinya untuk


Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Inovasi Di Kota Surakarta memperkuat kepentingan pengembalian fungsi (revitalisasi) bantaran Kali Pepe sebagai infrastruktur pengendali banjir, namun bisa dimanfaatkan untuk memperkuat peran yang lainnya. Salah satunya sebagai peningkatan kualitas lingkungan maupun pemberdayaan ruang publik yang berbasis sungai, sehingga bisa menjadi pembangkit tumbuhnya ekonomi kreatif dari pemberdayaan masyarakat bantaran. Langkahlangkah strategis yang dimaksud dalam hal ini adalah dilakukan terobosan-terobosan kebijakan pembangunan yang memerlukan perubahan atau penyesuaian organisasi dari pemangku kepentingan. Salah satu terobosan kebijakan berupa program pembangunan Rusunawa sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan di segmen Jembatan PringgadingJembatan S. Parman, dimana disana dijumpai adanya 32 keluarga di bantaran, 18 PKL di tanah Negara dan 13 penyewa di tanah Hak Pakai Pemerintah Kota Surakarta yang harus diakomodasi. Program ini diawali dengan pendekatan dan sosialisasi yang dilakukan secara langsung dan intensif kepada warga yang akan direlokasi sehingga warga memiliki pemahaman yang sama mengenai maksud dan tujuan pelaksanaan program. Dalam sosialisasi ini juga dilakukan pemetaan terhadap tingkat prioritas permasalahan yang terjadi di permukiman bantaran Kali Pepe baik dari aspek fisik, sosial, dan ekonomi, serta pembahasan langkah-langkah

yang dilakukan bersama warga untuk mempercepat proses penataan. Proses selanjutnya adalah dilakukannya pemetaan data penduduk secara faktual dan akurat oleh warga mengenai konsep Rusunawa yang akan dibangun. Antusiasme warga dalam memberikan aspirasi menghasilkan konsep Rusunawa dengan penataan yang komprehensif mengintegrasikan aspek tempat tinggal (rumah deret), lahan usaha, penataan ruang publik dan infrastruktur lingkungan. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan sosial dapat diakomodasi dan diberdayakan potensinya untuk memperkuat kepentingan pengembalian fungsi (revitalisasi) bantaran Kali Pepe sebagai infrastruktur pengendali banjir, selain dapat pula dimanfaatkan untuk memperkuat peran yang lainnya, seperti peningkatan kualitas lingkungan. Rusunawa sebagai tempat relokasi yang diberi nama Griya 3WMP Keprabon ini sudah diresmikan pada tanggal 26 Juli 2015 oleh Walikota Surakarta. Warga yang sebelumnya tinggal di permukiman kumuh bantaran Kali Pepe sudah menempati rumah deret dan lahan usaha yang tersedia disana. Dengan demikian, tujuan dari tahapan awal program ini sudah tercapai. Untuk selanjutnya, lahan yang sudah ditinggalkan oleh warga akan dibenahi dan diberdayakan sebagai ruang publik yang berbasis sungai sehingga diharapkan bisa menjadi pembangkit tumbuhnya ekonomi kreatif sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat


Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Inovasi Di Kota Surakarta bantaran. Pemerintah pun akan terus mengawal dan melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat ini agar berjalan berkesinambungan sesuai bussiness plan yang sudah dirancang sendiri oleh masyarakat. Stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu, kelompok utama yang terdiri dari Walikota, Sekda, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bappeda, Dinas Tata Ruang, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Lurah Keprabon, warga bantaran kampung Keprabon dan Arsitek Komunitas Jogjakarta (LSM). Sedangkan yang lain sebagai kelompok pendukung dan kelompok tindak lanjut pemberdayaan. Sampai dengan saat ini, program Relokasi Rumah Deret Kampung Keprabon Kota Surakarta sudah mencapai tahapan pelaksanaan sebagai berikut: • Pembangunan dan peresmian Rusunawa sebagai tempat relokasi yang diberi nama Griya 3WMP Keprabon. • Penempatan warga dan PKL ke Rusunawa sesuai dengan data inventarisasi warga yang direlokasi. Program Relokasi Rumah Deret Kampung Keprabon dalam rangka penataan kawasan kumuh di bantaran kali Pepe Kota Surakarta memberikan manfaat antara lain: • Bagi warga yang direlokasi mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak dengan sarana prasarana yang tersedia lengkap, serta biaya sewa yang resmi dan murah.

• Bagi PKL yang direlokasi memiliki lahan usaha yang lokasinya strategis karena terletak di tengah kota dan lebih tertata rapi. • Bagi pemerintah dapat mendukung pengembangan ekonomi daerah dengan tumbuhnya ekonomi kreatif di ruang publik yang berbasis sungai, sehingga menarik minat para pengusaha untuk berusaha dan berinvestasi di lokasi tersebut. • Selain itu, dapat juga menjadi sumber pendapatan daerah melalui retribusi tempat tinggal dan tempat usaha di Rusunawa. g. River Tourism Kota Surakarta Melalui Penataan Kawasan Sungai Perkembangan dan kemajuan pembangunan perkotaan di Indonesia tidak bisa terlepas dari tumbuhnya kawasan-kawasan kumuh, dimana perkembangan kawasan tersebut seiring dengan keberhasilan penataan kawasan protokol di pusat kota. Kawasan kumuh di Kota Surakarta juga menampilkan gambaran serupa, seakan-akan menjadi halaman belakang dari wajah suatu kota, biasanya menempati lahan-lahan pinggiran menempel pusat-pusat jasa/ perdagangan, seperti bantaran sungai, tanah-tanah negara dan diatas saluran/ pedestarian. Keberadaaannya sangat mengganggu lingkungan kapasitas infrastruktur kota. Dampak ikutannya adalah semakin melebarnya kesenjangan sosial antara masyarakat mapan dengan masyarakat pinggiran di kawasan tersebut. Hal ini akan mengakibatkan tumbuhnya kota yang terbelah dan rawan krisis sosial. Dalam rangka perbaikan tata ruang


Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Inovasi Di Kota Surakarta wilayah sekitar sungai dan juga untuk mencapai empat sasaran utama pembangunan serta wisata sungai (River Tourism) kota Surakarta dilakukan penataan perumahan yang ada disekitar bantaran sungai/ kali Pepe. Rencana penataan kawasan sungai telah dimulai sejak tahun 2011 yang diawali dengan adanya sayembara penataan kota Surakarta. Hasil rancangan direalisasikan dengan anggaran yang sudah dipersiapkan. Rancangan tersebut menyajikan konsep desain yang modern, hijau dan menonjolkan ciri khas kota. Ruang terbuka publik dirancang sedemikian rupa agar terkesan lebih luas. Kawasan sungai terutama bantaran kali pepe dibuat menjadi area publik yang hijau, cantik dan mendukung perkembangan UKM di wilayah itu. Salah satu slum area di kota Surakarta adalah di bantaran Kali Pepe yang melewati kawasan tengah kota sebelum mengalir ke Bengawan Solo. Kondisi Kali Pepe yang merupakan salah satu fasilitas infrastruktur pengendali banjir kota sangat memprihatinkan karena tidak berfungsi secara optimal. Sungai dan bantaran Kali Pepe belum mampu mendukung perannya sebagai salah satu penyangga kualitas lingkungan dan penyediaan ruang publik. Kompleksitas permasalahan dalam penataan bantaran Kali Pepe ini menuntut adanya langkah-langkah strategis, tidak hanya mengedepankan prosedur yang normatif. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh di bantaran Kali Pepe, dilakukan relokasi warga dan

penataan bantaran Kali Pepe tahun 2014 yang dimotori oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta melalui program pembangunan Rusunawa. Penataan pertama dilakukan di kawasan bantaran Kali pepe yang merupakan salah satu anak sungai Bengawan Solo. Tentu saja antinya akan diikuti juga dengan penataan kawasan anak sungai Begawan Solo lainnya seperti meliputi Sungai Gajah Putih, Jenes, Anyar yang kondisinya perlu dibenahi dari sisi pembuatan embung atau pelebaran parapet. Saat itu ada lebih dari 340 kepala keluarga yang mendiami bantaran Kali Pepe dan Kali Anyar yang menambah kompleksitas permasalahan sekitar bantaran kali. Penentuan lokasi relokasi yang lama membuat proses penataan kawasan bantaran kali tersebut menjadi sedikit sulit. Penataan kawasan bantaran kali diawali dengan proses pendekatan dan sosialisasi yang dilakukan secara langsung dan intensif kepada warga yang akan direlokasi sehingga mereka memiliki pemahaman yang sama mengenai maksud dan tujuan pelaksanaan program ini. Dalam sosialisasi ini, dilakukan pemetaan terhadap tingkat prioritas permasalahan yang terjadi di permukiman bantaran Kali Pepe baik dari aspek fisik, sosial, dan ekonomi, serta pembahasan langkahlangkah yang dilakukan bersama warga untuk mempercepat proses penataan. Dari proses ini dihasilkan alternatif yang diharapkan warga dengan merelokasi warga tersebut ke rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Kebingungan pun sempat terjadi saat rusunawa itu


Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Inovasi Di Kota Surakarta ternyata tidak boleh jauh dari lokasi tempat tinggal mereka saat itu. Sedangkan normalisasi sisi selatan Kali Pepe memang menjadi prioritas awal dan relokasi masyarakat merupakan langkah awal proses normalisasi tersebut. Akan tetapi warga bantaran yang bukan merupakan warga beridentitas Solo ternyata otomatis tak bisa direlokasi ke Rusunawa. Ini dikarenakan berdasarkan ketentuan yang ada, Rusunawa hanya diperuntukkan bagi warga Solo yang ditunjukkan dengan identitas diri. Proses selanjutnya adalah dilakukannya pemetaan data penduduk secara faktual dan akurat oleh warga sendiri serta penggalian usulan warga mengenai konsep Rusunawa yang akan dibangun. Antusiasme warga dalam memberikan aspirasi menghasilkan konsep Rusunawa dengan penataan yang komprehensif, mengintegrasikan aspek tempat tinggal (rumah deret), lahan usaha, penataan ruang publik dan infrastruktur lingkungan. Rusunawa sebagai tempat relokasi yang diberi nama Griya 3WMP Keprabon ini sudah diresmikan pada tanggal 26 Juli 2015 oleh Walikota Surakarta. Warga yang sebelumnya tinggal di permukiman kumuh bantaran Kali Pepe juga sudah menempati rumah deret dan lahan usaha yang tersedia disana. Dengan demikian, tujuan dari tahapan awal program ini sudah tercapai. Program pembangunan Rusunawa sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan di segmen Jembatan PringgadingJembatan S. Parman, dimana disana

dijumpai adanya 32 keluarga di bantaran, 18 PKL di tanah Negara dan 13 penyewa di tanah Hak Pakai Pemerintah Kota Surakarta yang harus diakomodasi pembangunan dua rumah deret susun sewa di Keprabon. Rumah deret sewa sisi barat dirancang memiliki kapasitas 26 unit tempat tinggal di lantai dua dan tiga bagi 26 keluarga. Lantai satu sebanyak 13 ruangan untuk kios. Rumah deret sewa sisi timur memiliki kapasitas 18 keluarga di lantai dua dan tiga serta 10 kios di lantai satu. Selain itu dibangun jalan inspeksi di kedua sisi sungai selebar 1,5 meter untuk kendaraan dan 1,5 meter untuk pejalan kaki. Sepanjang memungkinkan, akan dibuat jalan inspeksi. Keberhasilan program ini tidak terlepas dari beberapa faktor kunci yang dilakukan, yakni sebagai berikut; a) adanya komunikasi yang terbangun secara intensif dengan warga, dimulai dari sosialisasi sampai dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat setelah penataan fisik selesai dilaksanakan; b) adanya persetujuan/ penetapan lahan hak pakai pemerintah dan tanah negara sebagai bahan relokasi; c) prosesproses koordinasi dan sosialisasi yang melibatkan stakeholders berjalan dengan baik; d) tersedianya dukungan anggaran yang memadai. Kendala dalam penetapan lahan yang boleh digunakan untuk Rusunawa dan perijinannya memang menjadi faktor lamanya program ini dapar direalisasikan. Karena Rusunawa sangat vital untuk disediakan agar penghuni bantaran kali dapat menempati dan bantaran kali dapat direvitalisasi.


Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Inovasi Di Kota Surakarta Permasalahan tersebut meliputi Lahan Hak Pemerintah yang disewakan untuk usaha taman dan tanah Negara yang digunakan untuk hunian dan PKL dimana kewenangan memerlukan Keputusan Walikota dan sertifikasi tanah dari BPN, serta memerlukan rekomendasi dari DPPKA, DTRK, bagian Hukum dan HAM serta BPMPT Kota Surakarta. Selain itu diperlukan juga proses kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum karena kewenangan mengelola Kali Pepe ada dibawah Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo, Kementerian Pekerjaan Umum. Permasalaan alokasi anggaran juga sedikit menghambat karena kurang sesuai kebutuhan dan penjadwalan pencairan anggaran biaya bongkar. Selain melakukan penataan kawasan kumuh bantaran kali melalui program rusunawa tersebut, dilakukan pula restorasi sungai yang akan dijadikan tempat wisata sungai. Restorasi dilakukan dengan membuat cekungan penampung (embung) yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air sehingga akan sangat mudah dilewati kapal wisata. Selain itu embung dapat berfungsi untuk mengatasi kekurangan air dimusim kemarau. Kali Anyar dan Kali Pepe memang sering meluap dan membanjiri daerah Banyuanyar, Sumber, Gilingan, dan Nusukan, tetapi cenderung kurang saat musim kering. Untuk itulah perlu dilakukan restorasi terutama bendung karet Tirtonadi yang menjadi penampungan air kali tersebut. Restorasi dilakukan saat untuk

menjadikan bantaran kali pepe sebagai wisata sungai. Proses restorasi dilakukan dengan membuat kolam endapan di hulu, yakni di sisi selatan Terminal Tirtonadi yang berfungsi untuk menampung sedimentasi yang masuk ke Kali Pepe sehingga akan mengurangi endapan yang terbawa ke hilir. Penataan juga dilakukan untuk menyediakan ruang publik bagi warga, seperti jalur pedestrian dan taman kota serta pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi kreatif warga. Setelah proses restorasi selesai dan bantaran kali tertata, maka wujud wisata sungai yang telah direncanakan sekian lama mulai tampak dengan diresmikannya wisata air oleh Walikota FX Hadi Rudyatmo dan Wakil Walikota Achmad Purnomo Surakarta dengan rute Kelurahan Sudiroprajan hingga Mangkunegaran. Pembukaan ditandai dengan menyusuri kali pepe menggunakan perahu yang sudah dihias lampion di sepanjang kali tersebut. Pada tahun 2016 diadakan agenda wisata tahunan diWahana wisata air Kali Pepe dalam rangka menyemarakkan Grebeg Sudiro di Pasar Gede, sekaligus untuk menyambut dan memeriahkan perayaan Imlek atau tahun baru China di Kota Solo yang berlangsung selama 10 hari, yakni dari tanggal 28 Januari hingga 7 Februari. Wahana wisata air Kali Pepe ini merupakan wahana wisata air berbasis akulturasi budaya Jawa dan Tionghoa. Ternyata rute wisata Kali Pepe dari Sudiroprajan hingga Mangkunegaran, menyimpan beragam budaya yang begitu


Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Inovasi Di Kota Surakarta potensial. Produk budaya yang dapat diangkat dari wilayah tersebut antara lain bangunan cagar budaya, toponim, atraksi budaya, dan kerajinan. Bangunan cagar budaya yang tersebar antara Sudiroprajan hingga Mangkunegaran memiliki daya tarik dan karakter yang berbeda-beda. Sudiroprajan menjadi tempat berkumpulnya bangunanbangunan Tionghoa, Kampung Baru merupakan bekas pusat pemerintahan kolonial sedangkan Mangkunegaran adalah gudangnya budaya lokal. PENUTUP Transformasi pelayanan publik di Kota Surakarta terlihat sangat ditentukan dengan adanya peran serta dari berbagai pihak hal ini memang akan sangat membantu dalam percepatan perbaikan pelayanan publik itu sendiri. Konsep co-production terlihat sangat menonjol dalam pengambilan kebijakan oleh pimpinan daerah terhadap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan berbagai perbaikan layanan publik yang terjadi di Kota Surakarta, maka dapat disimpulkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, dapat melakukan hal hal sebagai berikut: • memberikan goodwill untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya dari pemerintah setempat karena dengan tekat itulah apapun program yang disusun pasti akan berhasil; • melakukan pendelegasian wewenang dalam pelayanan publik terkait untuk percepatan proses layanan; • kerjasama antar unit organisasi pemerintah merupakan prinsip yang harus selalu ditekankan untuk

•

• • • • • •

menjalankan inovasi sebagai suatu kebijakan; melakukan kerjasama dengan berbagai pihak (stakeholder) termasuk masyarakat untuk mempercepat keberhasilan pelaksanaan program layanan; mempersiapkan anggaran dengan perencanaan program yang jelas; mempersiapkan pemberitahuan tertulis seperti surat edaran kepada masyarakat tentang pelayanan; menyusun perubahan SOP untuk petugas pelayanan; melakukan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan; melakukan pengembangan kapasitas kepada pegawai untuk dapat melayani masyarakat; masyarakat membekali diri dengan pengetahuan program inovatif pemerintah untuk berpartisipasi aktif.

DAFTAR PUSTAKA ___, 2015. Upaya Pemkot Mengatasi PMKS, Memperbesar Peluang Kerja dan peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. Tersedia Online (https://Surakarta.go.id/konten/ upaya- pemkot- mengatasi – pmks- memperbesar -peluang kerja –dan- peningkatan – kualitas- hidup, diakses 22 Februari 2016) Bovaird, Tony dan Loefler, Elke, 2016, Understanding Public Managemen and Governance dalam Public Management and Governance Third Edition. Oxon: Routledge


Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Inovasi Di Kota Surakarta Faozan, Haris, 2003. Peran Birokrasi, Manajemen Kebijakan dan Eksistensi Pelayanan Publik. Jakarta: LAN Hakim, Abdul dan Rohmah,Siti. 2011. Implementasi Undang- Undang Pelayanan Publik: Siapkah Pemerintah Daerah?. Tersedia Online (https://ahakim61.files.wordpress .com/ 2011/ 09/ microsoft-wordpelayanan-publik1.pdf, diakses 22 Februari 2016) Hartini, Sri. 2012. Peran Inovasi: Pengembangan Kualitas Produk dan Kinerja Bisnis. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, Vol.14, No. 1, Maret 2012: 82−88 Lembaga Administrasi Negara. 2014. Laporan Akhir Direktori Inovasi Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta Lembaga Administrasi Negara. 2015. Laporan Akhir Pengembangan Dan Diseminasi Direktori Inovasi Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta Mario, Rheza. 2013. Penggunaan Teori Co-Production dalam pelaksanaan

pelayanan publik: Solusi Masalah Pelayanan Publik Melalui Pendekatan Berbasis Teori Menuju Praktik Terbaik Pelayanan Publik. Jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara. Jakarta: KemenPANRB Pollit, Christopher dan Geert Bouckaert, 1995, Quality Improvement in European Public Service: Concepts, Cases, and Commnetary. London : Sage Rahajeng, Shabrina. 2007. Solo "The Spirit of Java". Universitas Diponegoro: Semarang Swan, J., Newel, H., Scarbrought, & Hislop. 1999. Knowledge Management and Innovations: Networks and Networking. Journal of Know-ledge Management, 3(4): 262−275. Zebua, Foniaman, ___ , Reformasi dan Inovasi Administrasi Publik, Tersedia Online (https://www.academia.edu/118 13741/Reformasi_dan_Inovasi_A dministrasi_Publik, diakses 22 Februari 2016


Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Inovasi Di Kota Surakarta


Sistem Persuratan LAN Menuju Sistem Persuratan Elektronik Berbasis Aplikasi

SISTEM PERSURATAN LAN MENUJU SISTEM PERSURATAN ELEKTRONIK BERBASIS APLIKASI Oleh : Sapto Widodo

PENDAHULUAN Era globalisasi yang makin berkembang dewasa ini terutama bidang teknologi informasi telah membuat jarak dan batas suatu wilayah menjadi seperti tidak tersekat, hal tersebut membuat informasi pada suatu wilayah dalam suatu negara antara yang satu dengan lainnya walaupun mempunyai jarak yang sangat jauh dapat dengan cepat diketahui dan dirasakan. Dengan perkembangan teknologi informasi yang demikian cepat menyebabkan perubahan pula pada kegiatan manusia dalam suatu organisasi. Salah satu perkembangan teknologi informasi yang mempengaruhi kegiatan manusia dalam suatu organisasi adalah berkembangnya teknologi sistem persuratan elektronik berbasis aplikasi. Sistem persuratan yang sebelumnya dilakukan secara tradisional/manual dengan menggunakan kertas sebagai media utama dalam bertransaksi dan berhubungan antar organisasi serta antar pimpinan perlahan mulai bergeser dan berubah sesuai perkembangan jaman, yaitu dengan menggunakan teknologi berbasis aplikasi dan surat elektronik sebagai media utamanya sehingga proses persuratan berjalan lebih efisien,

efektif, dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, serta ramah lingkungan (paperless). Dalam kegiatannya, proses persuratan di Lembaga Administrasi Negara (LAN) selama ini masih berjalan secara tradisional/manual. Dengan kondisi seperti ini proses persuratan yang berjalan memerlukan waktu, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang lebih banyak. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka mencari terobosan dan inovasi baru di LAN untuk mempercepat waktu proses persuratan, mengurangi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses persuratan, menghemat sarana dan prasarana dalam rangka mendukung proses persuratan agar berjalan lebih efisien, efektif dan sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi proses persuratan maka dibutuhkan teknologi di bidang persuratan berbasis aplikasi yang dapat mendukung proses persuratan menjadi efisien, efektif dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu serta ramah lingkungan (paperless). Lembaga Administrasi Negara (LAN) saat ini sudah membuat teknologi sistem persuratan elektronik berbasis aplikasi. Teknologi aplikasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan akan proses persuratan secara elektronik dan

Bunga Rampai Administrasi Publik: Inovasi Dalam Ranah Sektor Publik |59

Sistem Persuratan LAN Menuju Sistem Persuratan Elektronik Berbasis Aplikasi terpadu di LAN yang diberi nama “Aplikasi Tata Naskah Dinas Lembaga Administrasi Negara (ANDALAN)”, dan khususnya untuk proses persuratan masuk dari instansi lain yang lebih dikenal dengan sebutan “E-Disposisi”. Dengan adanya aplikasi “ANDALAN” ini diharapkan semua transaksi persuratan di LAN dari mulai masuknya surat dari instansi lain dalam bentuk kertas sampai pada proses pembuatan surat ataupun nota dinas yang akan dikirim ke luar instansi maupun di intern LAN akan dilakukan secara elektronik dalam aplikasi “ANDALAN”. GAMBARAN UMUM TENTANG PROSES SURAT MASUK Proses persuratan di Lembaga Administrasi Negara (LAN) hingga saat ini masih dilaksanakan secara tradisional/manual baik itu proses persuratan masuk dari instansi lain ke LAN maupun proses persuratan yang akan dikirim dari LAN ke instansi lain. Dengan masih terprosesnya persuratan secara tradisionial/ manual seperti yang selama ini berjalan maka pelaksanaan kegiatan persuratan tersebut akan memerlukan waktu, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tidak sedikit. Dikarenakan cukup luasnya pembahasan seperti yang disebutkan di atas maka akan diketengahkan dan dibatasi pada proses persuratan yang masuk dari instansi lain ke LAN yang selama ini berjalan dan memerlukan beberapa tahapan pelaksanaan pekerjaan yang cukup menyita waktu dan tenaga serta sarpras, yaitu dari mulai penerimaan surat, pengecekan dan pemeriksaan surat, pencatatan dalam lembar distribusi, pengentrian data surat dalam database surat

masuk, scan surat, pemberian kode klasifikasi surat, pemberian folder surat sampai pada akhirnya surat tersebut dikirim oleh caraka ke tempat surat itu dituju yang nantinya akan diterima oleh sekretaris atau pengelola surat di unit yang bersangkutan. Setelah surat sampai di unit pengolah, surat tersebut masih memerlukan proses lebih lanjut oleh sekretaris/pengelola surat sebelum sampai ke tangan pejabat/pimpinan yang dituju, yaitu mulai dari pencatatan/registrasi dalam buku agenda/database surat masuk di komputer, kemudian diberikan lembar disposisi dan baru dikirim ke meja pejabat/pimpinan. Dari tahap inipun surat masih belum berhenti untuk berproses, hal ini dikarenakan pejabat/ pimpinan akan merespon/ menindaklanjuti surat tersebut sesuai isi, makna atau perintah dari surat dimaksud melalui lembar disposisi yang telah disediakan. Setelah itu baru kemudian surat akan diserahkan kembali ke sekretaris untuk kembali dicatat di buku agenda/database surat mengenai isi disposisi, dan sesuai dengan disposisi akan ditindaklanjuti kemana surat tersebut akan dikirim atau di proses lebih lanjut. Dari gambaran tersebut diatas terlihat bahwa proses persuratan yang berjalan memerlukan waktu, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang cukup banyak dan panjang. Hal ini dikarenakan proses persuratan tersebut dilaksanakan dengan cara tradisional/manual, belum lagi apabila pejabat/pimpinan yang dituju tidak berada di tempat atau sedang dinas ke luar daerah, maka bisa berhari-hari surat tersebut mengendap di meja pejabat/pimpinan dan menunggu


Sistem Persuratan LAN Menuju Sistem Persuratan Elektronik Berbasis Aplikasi pejabat/pimpinan yang bersangkutan datang/masuk kerja untuk kemudian menyelesaikan surat tersebut. PEMBAHASAN TENTANG PROSES SURAT MASUK Dari kegiatan persuratan seperti yang digambarkan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa LAN secara organisasi menanggung cukup banyak pemborosan dan kerugian hanya untuk memproses surat masuk agar dapat di proses, direspon dan ditindaklanjuti. Pemborosan dan kerugian tersebut adalah sebagai berikut: 1. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan surat dari pertama kali diterima di Sub Bagian Arsip sampai pada surat itu ditindaklanjuti oleh pejabat/pimpinan bisa memerlukan waktu beberapa menit/jam atau bahkan sampai beberapa hari apabila kebetulan pejabat/ pimpinan sedang dinas di luar kota. 2. Sumber daya manusia yang diperlukan, seperti: a. Petugas penerima surat di Sub Bagian Arsip yang akan memproses sampai surat tersebut siap dikirim. b. Petugas caraka dari Sub Bagian Arsip yang akan mengirim ke tempat surat itu dituju. c. Sekretaris atau pengelola surat di unit yang menerima dan memproses surat. d. Pejabat/pimpinan yang akan merespon dan menindaklanjuti surat. e. Petugas caraka di unit pengolah yang akan mengirim surat yang akan ditindak lanjuti ke unit-unit.

f. Sekretaris/petugas persuratan di unit pengolah lain yang menerima surat/disposisi. 3. Sarana dan prasarana yang diperlukan, seperti: a. ATK b. Buku kartu kendali tanda terima surat. c. Kertas surat d. Mesin scan e. Folder surat f. Buku pencatatan/registrasi surat masuk g. Komputer PC h. Lembar disposisi i. Mesin Foto copy j. Buku Ekspedisi Surat keluar unit pengolah Itulah sekilas gambaran tentang proses persuratan masuk di LAN yang dihubungkan dengan kebutuhan untuk mendukung jalannya proses persuratan masuk hingga sampai ke pejabat/pimpinan yang dituju yang kemudian ditindaklanjuti dan direspon kembali. Dan memang terlihat sekali dari proses tersebut bahwa waktu, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk berlangsungnya kegiatan proses persuratan tersebut cukup panjang. Digambarkan juga prosedur surat masuk dari instansi lain (SOP) yang proses awalnya dari Sub Bagian Arsip, seperti pada tabel di bawah ini :


Sistem Persuratan LAN Menuju Sistem Persuratan Elektronik Berbasis Aplikasi Tabel 1. Prosedur Surat Masuk Dari Instansi Lain (SOP) Versi Manual No. 1 2

3

4

5

6

7

9

Kegiatan

Instansi Luar

Pelaksana Staf

Kasubbag

Penerimaan berkas surat masuk Pemilahan berkas surat masuk biasa & rahasia Berkas surat masuk biasa dibuka, &di scan

Mutu Baku Kelengkapan Surat Surat, lembar distribusi Surat, Scanner, Komputer Surat

Penyampaian berkas surat rahasia kepada Kasubbag Arsip & Eksp Pencatatan berkas surat masuk pada lembar tanda terima Pendistribusian berkas surat masuk kpd unit kerja yang dituju Pengarsipan lembar tanda terima surat Menginput lembar tanda terima surat masuk di computer

Waktu 5 menit 5 menit

Ket. Output Lembar distribusi Lembar distribusi

5 menit

Database

5 menit

Lembar distribusi

Surat, Lembar Distribusi Surat, Lembar Distribusi

5 menit

Lembar distribusi

10 menit

Lembar distribusi

Surat, Lembar Distribusi Lembar distri-busi, Komputer

5 menit

Arsip

5 menit

Database

Sumber : SOP pada Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi LAN

SOLUSI DAN PEMECAHAN MASALAH TENTANG PROSES SURAT MASUK Dalam rangka mencari terobosan dan inovasi baru di bidang “persuratan masuk dari instansi lain”, maka untuk mempercepat waktu proses, mengurangi sumber daya manusia yang terlibat, menghemat sarana dan prasarana dalam rangka mendukung proses persuratan masuk agar berjalan lebih efisien, efektif dan sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi proses persuratan masuk, maka dibutuhkan sistem persuratan barbasis aplikasi yang dapat mendukung proses persuratan menjadi efisien, efektif dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Untuk menghadapi tantangan tersebut di atas Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tahun-tahun sebelumnya telah mengadakan terobosan dan pengembangan di bidang persuratan berbasis aplikasi, seperti kerjasama LAN dan Arsip Nasional RI, yaitu “Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)”, namun dalam prosesnya tidak berjalan. Kemudian pada tahun 2014, STIA LAN Bandung mengembangkan teknologi persuratan elektronik berbasis aplikasi di bidang penomoran surat yaitu “Nodong Ekspres”, dimana pada saat itu STIA LAN Bandung berhasil menjadi juara pada lomba inovasi dalam rangka Hari Ulang Tahun LAN tahun 2014.


Sistem Persuratan LAN Menuju Sistem Persuratan Elektronik Berbasis Aplikasi PKP2A I LAN Bandung juga mengembangkan teknologi persuratan berbasis aplikasi di bidang E-Disposisi yaitu “Aplikasi Surat Masuk”. Kemudian juga Sub Bagian Arsip LAN Jakarta mengembangkan teknologi persuratan berbasis aplikasi di bidang penomoran yaitu “Sistem Penomoran Instansi (Sinorsi)”. Walaupun dalam praktek dan kegunaannya aplikasi tersebut masih dalam bentuk sederhana dan terbatas, tapi dari hasil pengembangan tersebut dapat dijadikan tonggak baru untuk LAN bagi dimulainya sistem persuratan elektronik yang berbasis pada teknologi aplikasi. Pada tahun 2015, dari hasil pengembangan persuratan berbasis aplikasi baik di LAN Jakarta, STIA LAN Bandung dan PKP2A I LAN Jatinangor, maka Tim IT LAN di Jakarta terus mengembangkan dan menyempurnakan teknologi aplikasi dimaksud agar dapat dipakai dalam proses persuratan di LAN secara keseluruhan dengan menyesuaikan juga untuk kebutuhan pejabat/pimpinan di LAN yang mobilitasnya cukup tinggi. Sehingga walaupun mereka dinas di luar kota tetapi surat-surat yang masuk dapat ditangani, baik dengan menggunakan Komputer PC, Laptop, dan bahkan hanya dengan menggunakan HP android semua surat-surat untuk pejabat/pimpinan bisa langsung ditindaklanjuti dan direspon serta dikirim ke pejabat/pimpinan yang dituju melalui media aplikasi tersebut sehingga proses persuratan bisa berjalan walaupun di ruang dan waktu yang berbeda. Pada bulan Mei 2016 yang lalu telah dilaunching Sistem Persuratan Elektronik Berbasis Aplikasi untuk memproses persuratan di LAN yang

diberi nama “Aplikasi Naskah Dinas Lembaga Administrasi Negara (ANDALAN)“ di hadapan para pejabat tinggi LAN pada acara Rapat Pimpinan dan sekaligus diserahkannya manual book “E-Disposisi” sebagai pedoman bagi proses persuratan masuk berbasis aplikasi, sehingga para pimpinan dapat mempelajari dan mencoba untuk mempraktekkan aplikasi tersebut yang dapat dibuka dengan alamat “http//andalan.lan.go.id”. Dan menurut rencana di tahun 2016 ini juga teknologi berbasis aplikasi “ANDALAN” akan langsung dioperasikan secara resmi untuk mendukung proses persuratan elektronik di Lembaga Administrasi Negara. Dengan telah dilaunchingnya teknologi sistem persuratan elektronik berbasis aplikasi ini maka diharapkan semua surat dari instansi lain yang masuk ke LAN akan diproses di aplikasi “ANDALAN” sehingga segala macam pemborosan dan kerugian seperti yang digambarkan pada bab di atas akan dapat dikurangi, seperti: 1. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan surat dengan menggunakan sistem persuratan elektronik berbasis aplikasi “ANDALAN” hanya memerlukan waktu beberapa menit. Hal ini dikarenakan surat masuk dari luar yang sudah di scan dapat langsung di input di aplikasi dan setelah selesai input kemudian disimpan maka surat langsung bisa dilihat dan ditindaklanjuti serta direspon oleh pejabat/pimpinan yang dituju dimanapun dia berada (tidak dibatasi oleh ruang dan waktu). 2. Sumber daya manusia yang diperlukan dengan menggunakan teknologi berbasis aplikasi, adalah:


Sistem Persuratan LAN Menuju Sistem Persuratan Elektronik Berbasis Aplikasi a. Petugas penerima surat di Sub Bagian Arsip atau di sekretariat unit pengolah yang akan memproses dan menginput surat dalam aplikasi “ANDALAN”. b. Sekretaris selain pejabat/pimpinan yang dituju juga dapat melihat kiriman surat masuk dan memberitahukan pejabat/pimpinan bahwa ada surat masuk melalui aplikasi “ANDALAN”. c. Pejabat/pimpinan yang akan mendisposisi/merespon dan menindaklanjuti surat melalui aplikasi “ANDALAN” ke unit /pejabat/ pimpinan lain. 3. Sarana dan prasarana yang diperlukan dengan menggunakan teknologi berbasis aplikasi ini adalah:

a. Komputer/ laptop/ HP (android) b. Jaringan internet/ teknologi aplikasi c. Kertas surat d. Mesin scan Itulah sekilas gambaran tentang proses persuratan masuk secara elektronik di LAN dengan menggunakan teknologi berbasis aplikasi “ANDALAN”. Digambarkan juga prosedur surat masuk dari instansi lain (SOP) tentang proses surat masuk di LAN dengan menggunakan aplikasi “ANDALAN” yang proses awalnya dari Sub Bagian Arsip sampai pada pejabat/pimpinan yang dituju serta disposisi dan respon sebagai tindak lanjut dari proses surat dimaksud, seperti pada tabel di bawah ini .

Tabel 2. Prosedur Surat Masuk Dari Instansi Lain (SOP) Versi Sistem ANDALAN

No.

Kegiatan

Pelaksana Unit Staf Pengolah

Instansi Luar

Mutu Baku Kelengkapan Surat

Waktu 5 menit 5 menit

Ket. Output

1

Penerimaan berkas surat masuk

2

Pemilahan berkas surat masuk biasa & rahasia

Surat

3

Berkas surat masuk biasa dibuka&di scan serta surat rahasia tetap tertutup dan discan amplopnya Berkas surat elektronik (yang di scan) di input dan dikirim melalui Sistem Aplikasi“ANDALAN” Hasil Input pd Aplikasi “ANDALAN” langsung ke pejabat yang dituju dan langsung berproses sesuai Disposisi dan Respon dan Surat Rahasia dikirim tertutup secara manual

Surat, Scanner, Komputer

5 menit

Surat Elektronik

Surat Elektronik Komputer Aplikasi Komputer Aplikasi

5 menit

Surat Elektronik

1 menit

Surat Elektronik

4

5

Surat Macam Surat

Sumber : SOP pada Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi LAN

Dan apabila dibandingkan antara proses persuratan secara tradisional/

manual dan proses per surat elektronik dengan menggunakan teknologi


Sistem Persuratan LAN Menuju Sistem Persuratan Elektronik Berbasis Aplikasi berbasis aplikasi “ANDALAN” maka akan terlihat perbandingan kegiatan yang sangat berbeda, yaitu : Tabel 3. Perbandingan Prosedur surat masuk dari instansi lain (SOP) No. 1.

Kegiatan Proses persuratan masuk secara manual/ tradisional

2.

Proses persuratan masuk berbasis aplikasi“ANDALAN”

Waktu Beberapa menit/ jam/ hari (tergantung keberadaan pimpinan di ruang kerja) Beberapa menit (tidak tergantung keberadaan pimpinan di ruang kerja)

SDM

Sarpras

6 orang

10 buah

3 orang

4 buah

Sumber: Hasil Pengamatan Langsung Di Instansi Oleh Penulis

KESIMPULAN Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan : 1. Bahwa teknologi sistem persuratan elektronik berbasis aplikasi (ANDALAN) sangat penting diwujudkan dan dilaksanakan dalam rangka proses persuratan masuk yang lebih efisien dan efektif di LAN. 2. Peranan teknologi sistem persuratan elektronik berbasis aplikasi (ANDALAN) secara langsung antara lain : proses persuratan dapat dikurangi dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sumber daya manusia yang terlibat dalam proses persuratan lebih sedikit, dan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses persuratan tidak banyak. 3. Peranan teknologi sistem persuratan elektronik berbasis aplikasi (ANDALAN) secara tidak langsung antara lain : sebagai terobosan dan inovasi baru bagi sistem persuratan di LAN, yaitu menjadi sistem persuratan elektronik, menaikan citra instansi dalam proses persuratan yang dilaksanakan secara elektronik, dan menjadi instansi

yang ramah lingkungan dalam proses persuratan (paperless). DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Kepala LAN Nomor : 23 Tahun 2010, tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan LAN Peraturan Kepala LAN Nomor : 42 Tahun 2015, tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan LAN Manual Book Aplikasi ANDALAN (EDisposisi) Tahun 2016, Biro Perencanaan, Hukum, Humas dan Protokol, Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Berkas Surat Masuk dari Instansi Lain pada Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi, LAN


Sistem Persuratan LAN Menuju Sistem Persuratan Elektronik Berbasis Aplikasi


Analisis Proses Bisnis Sebagai Langkah Awal Penataan Kelembagaan Instansi Pemerintah

ANALISIS PROSES BISNIS SEBAGAI LANGKAH AWAL PENATAAN KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH Oleh : Harditya Bayu Kusuma

PENDAHULUAN Era reformasi yang mulai berlangsung sejak hampir 2 (dua) dekade yang lalu telah merubah kehidupan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang. Sebelum era reformasi, menurut Dwiyanto, dkk (2006) bahwa terdapat krisis kepercayaan terhadap birokrasi karena menjadi instrumen yang efektif bagi penguasa orde baru saat itu untuk mempertahankan kekuasaan yang dimiliki. Birokrasi publik, sipil maupun militer, dalam rezim orde baru telah menempatkan diri sebagai alat penguasa daripada pelayan masyarakat. Kepentingan penguasa cenderung menjadi sentral dari kehidupan dan perilaku birokrasi publik. Kondisi tersebut mengakibatkan perlunya reformasi di Indonesia, walaupun hasil yang diinginkan belum sesuai harapan. Wicaksono (2014) menambahkan bahwa berbagai masalah publik yang sedemikian kompleks secara keseluruhan memberi kesan bahwa reformasi di Indonesia belum berhasil untuk mendatangkan kehidupan yang berkualitas bagi rakyat di negara Indonesia. Reformasi yang dicanangkan belum sepenuhnya mampu memberikan harapan baru pada seluruh konstalasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Hal tersebut memperjelas bahwa reformasi dibalik niat yang diinginkan masih belum bisa mewujudkan perubahan dan perbaikan bagi Bangsa Indonesia secara menyeluruh. Reformasi di sektor birokrasi yang telah mulai dijalankan juga belum bisa memperbaiki pelayanan publik yang dianggap oleh masyarakat masih buruk. Hal ini dikarenakan banyaknya penyakit birokrasi yang ada di dalam sistem pemerintahan yang harus segera ditangani karena mengakibatkan semakin buruknya pelayanan publik. Penyakit birokrasi tersebut, antara lain : prosedur yang berbelit-belit, biaya mahal, inefektivitas dan inefisiensi, diskriminasi pelayanan, kurangnya kompetensi sumber daya aparatur dan besarnya struktur kelembagaan. Melihat kondisi seperti itu, apabila tidak segera diantisipasi sejak dini dapat menyebabkan semakin lemahnya kinerja birokrasi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Seperti yang dikemukakan di atas, salah satu penyebab lemahnya birokrasi di Indonesia adalah terlalu besarnya struktur kelembagaan instansi pemerintah. Hal ini mengakibatkan kelembagaan menjadi kaya struktur dan miskin fungsi, terbukti jika dilihat struktur pemerintahan di Indonesia yang sangat besar tetapi tugas dan fungsi yang dikerjakan belum seimbang


Analisis Proses Bisnis Sebagai Langkah Awal Penataan Kelembagaan Instansi Pemerintah dengan besarnya struktur pemerintahan yang ada. Berbagai masalah juga sering terjadi dengan besarnya struktur kelembagaan yang ada dalam sistem pemerintahan di Indonesia, salah satunya dapat menimbulkan overlap dari pelaksanaan tugas dan fungsi antara organisasi pemerintah satu dengan yang lain. Selain itu, duplikasi pelaksanaan tugas dan kewajiban bisa terjadi karena keanekaragaman kelembagaan instansi pemerintah yang ada. Hal itu akan menimbulkan kesulitan dalam berkoordinasi untuk melaksanakan kebijakan sehingga akan terjadi pemborosan terhadap anggaran negara. Apabila kondisi tersebut dibiarkan terus menerus tanpa adanya alternatif solusi, ditakutkan akan terjadi konflik diantara instansi pemerintah karena perbedaan kepentingan dalam melaksanakan tugas masing-masing. Dan juga seringkali ditemukan keberadaan beberapa struktur kelembagaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga berdampak pada ketidakefektifan pada pelaksanaan tugas pemerintah di aspek pembangunan. Berbagai peraturan dan kebijakan telah disusun dan dikeluarkan untuk mengatur sistem kelembagaan baik di pusat maupun di daerah, hal itu untuk memberikan pedoman dalam penataan kelembagaan yang ada. Berbagai kebijakan itu antara lain : PP No. 84 Tahun 2000, PP No. 8 Tahun 2003, PP No. 41 Tahun 2007 dan Permendagri No. 57 Tahun 2007. Tetapi sudah menjadi kebiasaan bahwa kebijakan

yang dibuat oleh pemerintah pusat seringkali menimbulkan kebingungan dalam pengimplementasian di daerah. Melihat kenyataan seperti di atas, agar tidak terjadi pemborosan terhadap anggaran negara dan kemungkinan masalah lain yang terjadi, maka harus dilakukan perbaikan dan penataan kembali kelembagaan instansi pemerintah agar lebih efisien dan ramping sebagai upaya untuk peningkatan kinerja. Menurut Thaha, organisasi pemerintah yang ramping akan menghasilkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih berkualitas serta memudahkan bagi penerima layanan. Kondisi ini menjadikan kelembagaan menjadi tidak berbelit-belit dan prosedur pelayanan yang mudah dipahami oleh masyarakat serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat. 1 Dungga menyatakan bahwa ketika melakukan perubahan kelembagaan daerah seharusnya tidak hanya pada dimensi yuridis formal, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan pemerintahan daerah. Hal ini karena tujuan pembentukan organisasi pemerintahan bukan hanya untuk tertib administrasi, tetapi juga merupakan instrumen yang digunakan untuk memastikan misi dasar pemerintahan lokal berlangsung. 2 Salah satu cara untuk menata kelembagaan instansi pemerintah adalah diawali dengan penataan proses bisnis. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di dalam sistem, proses dan prosedur kerja agar lebih jelas dan mudah

Diakses dari http://repository. unhas.ac.id/ bitstream/handle/123456789/2255/Jurnal04.pdf?sequence=7

2

1

Diakses dari http://repository.ung.ac.id/.../ Penataan-Kelembagaan-Perangkat-DaerahBerdasarkan-PP-41.


Analisis Proses Bisnis Sebagai Langkah Awal Penataan Kelembagaan Instansi Pemerintah dipahami. Upaya penataan proses bisnis yang dilakukan akan mempermudahkan organisasi dalam menyusun uraian tugas, membangun struktur organisasi yang efektif, menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur), serta membangun suatu sistem tata laksana di suatu unit organisasi yang selalu mengandalkan perbaikan yang berkesinambungan. Secara umum manfaat yang diperoleh dari penyusunan proses bisnis adalah: (1) memberikan pemahaman tentang bagaimana proses pencapaian misi dan tujuan secara keseluruhan. Proses bisnis dapat menggambarkan bagaimana suatu unit organisasi dapat mencapai sasaran, tujuan dan misi; dan (2) merupakan dasar untuk menentukan peta/arsitektur informasi yang dibutuhkan (LAN, 2011). Berdasarkan berbagai uraian di atas, tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemikiran mengenai perlunya melakukan analisis proses bisnis dalam menata kelembagaan instansi pemerintah. Diharapkan ke depan, terdapat perbaikan kelembagaan instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. TINJAUAN TEORI Proses Bisnis Instansi Pemerintah PermenPAN dan RB No. 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process) menyebutkan bahwa tata laksana/proses bisnis merupakan sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran sesuai kebutuhan pengguna. Dari pengertian yang tercantum dalam PermenPAN dan RB tersebut, lebih mengarahkan pada suatu kegiatan sebagai tindakan sistematis dengan

memakai sarana kerja untuk melayani masyarakat sebagai pengguna layanan. Aktivitas kerja yang dilakukan oleh aparatur negara dengan menggunakan fasilitas negara harus juga dapat menghasilkan suatu outcome yang nyata bagi masyarakat. Hasil Pusat Kajian Manajemen Pelayanan LAN (2011) tentang Modul Analisis Proses Bisnis Instansi Pemerintah menyimpulkan bahwa proses bisnis adalah suatu pendekatan manajemen untuk perbaikan kinerja melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi proses organisasi dengan memaksimalkan nilai tambah dan meminimalkan hal-hal yang tidak memberi nilai tambah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam proses bisnis adalah untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Terkait dengan pendekatan perbaikan tata laksana, menurut LAN (2011), terdapat 3 (tiga) pendekatan yaitu : a. Pendekatan Penataan Tata Laksana Model Quick Hits Tindakan Cepat (Quick Hits) merupakan tindakan-tindakan dengan resiko yang rendah, mudah dan memberikan hasil dalam waktu dekat. Pendekatan model ini adalah hasil modifikasi dari model Business Process Management (BPM) untuk memperbaiki bagian tertentu dari keseluruhan proses bisnis agar dapat segera memberikan dampak perubahan yang diinginkan. Quick hits dapat dilakukan apabila nilai-nilai yang ingin dicapai dalam suatu organisasi sudah disepakati dan instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai terebut sudah tersedia. Pada dasarnya quick hits


Analisis Proses Bisnis Sebagai Langkah Awal Penataan Kelembagaan Instansi Pemerintah dilakukan untuk memperbaiki instrumen yang sudah ada dan sudah berjalan dalam organisasi. Tujuan dari pendekatan quick hits adalah membuang proses atau kegiatan yang tidak memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Sedangkan manfaat model pendekatan ini adalah untuk memperbaiki bagian tertentu dari keseluruhan proses bisnis agar dapat memberikan dampak perubahan yang diinginkan dalam waktu dekat. b. Pendekatan Penataan Tata Laksana Model Business Process Management (BPM) Konsep BPM dan BPI (Business Process Improvement) memberikan saran bahwa perbaikan proses bisnis dilakukan dalam derajat yang kecil namun cukup berarti dalam hasil dan dilakukan secara inkremental dan terus menerus. Latar belakang perbaikan tata laksana secara inkremental adalah perbaikan tersebut diharapkan dapat mempengaruhi secara langsung terhadap pencapaian kinerja organisasi, derajat perbaikan yang dibutuhkan minor, tujuan perbaikan skala kecil, dan keterlibatan pimpinan puncak minor. Tujuan perbaikan tata laksana dengan model inkremental adalah membuat proses lebih efektif, efisien dan adaptif. Sedangkan sasarannya adalah penurunan biaya, peningkatan kualitas output, peningkatan kualitas layanan dan peningkatan kecepatan pengiriman. Pendekatan ini merupakan pendekatan holistik yang bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta menciptakan inovasi,

fleksibilitas dan integrasi dengan penggunaan teknologi informasi (TI). c. Pendekatan Penataan Tata Laksana Model Business Process Reengineering (BPR) Pendekatan model BPR mengandung 4 (empat) hal yaitu: 1) fundamental, dimana dalam BPR mengabaikan “apa itu” dan berfokus pada “apa yang seharusnya”; 2) radikal, merancang ulang secara radikal dari awal dan membuang semua prosedur yang sudah ada; 3) dramatis/kritis, hasil yang akan dicapai dari proses rekayasa ulang tidak inkremental atau bertahap, akan tetapi pencapaian sebuah lompatan besar; dan 4) orientasi pada proses bisnis, rekayasa ulang terjadi pada proses bisnis yang meliputi satu jenis input atau lebih dan menciptakan sebuah output yang bernilai bagi pelanggan. Metode pendekatan ini bertujuan ingin melihat proses yang ada, apakah sesuai/menunjang aktivitas, memang diperlukan dan menambah nilai manfaat atau tidak. Jika tidak, maka bisa dilakukan penyederhanaan proses dan/atau penghilangan proses. Manfaat BPR bagi organisasi, antara lain : (1) meningkatkan efektivitas; (2) meningkatkan efisiensi; (3) mengurangi biaya; (4) memberikan pekerjaan yang berarti bagi karyawan; (5) peningkatan dalam pendekatan organisasi; dan (6) mengembangkan usaha. Berbagai pendekatan yang dikemukakan di atas adalah cara yang dipergunakan untuk menata proses bisnis di dalam suatu instansi. Perbaikan atau penataan tersebut dapat dimulai dari mana saja dilakukan, dari awal dan diubah semua atau hanya memperbaiki satu bagian saja. Intinya adalah penataan proses bisnis yang dilakukan


Analisis Proses Bisnis Sebagai Langkah Awal Penataan Kelembagaan Instansi Pemerintah agar roda kinerja organisasi menjadi lebih baik. Nurochman (2011) menyatakan bahwa proses bisnis merupakan nyawa/roh dari suatu organisasi, karena merupakan perangkat bisnis yang mempunyai peranan dalam menggerakkan, mengarahkan, serta mempercepat laju roda organisasi. Hal ini dikarenakan kinerja suatu organisasi akan sangat bergantung pada efektivitas dan efisiensi proses bisnis

yang dimiliki. Proses bisnis dinilai bagus jika berhasil mencapai tujuan organisasi secara efektif dengan mensinergikan seluruh sumber daya yang dimiliki secara efisien. Peranan yang sangat penting tersebut mendorong kesadaran setiap organisasi untuk melakukan manajemen proses bisnis. Lebih lanjut disebutkan bahwa penataan proses bisnis terdiri dari 8 (delapan) langkah (LAN, 2011), sebagai berikut :

Sumber : LAN (2011)

Gambar 1. Siklus Proses Bisnis Berbagai langkah sesuai gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Analisis Kebutuhan dan Identifikasi Leveling Proses Bisnis Analisis kebutuhan merupakan langkah pertama dalam penataaan proses bisnis untuk menentukan hal-hal yang mempengaruhi dalam menata tata laksana di instansi pemerintah. Aspekaspek yang perlu diperhatikan dalam

analisis kebutuhan antara lain: nilai-nilai (values), kebijakan, situasi sosial baru dan paradigma baru. Kemudian, dalam penentuan peta level tata laksana juga tergantung dari tingkatan penguraian kegiatan ke dalam sub-sub kegiatan. b. Membuat Rancangan Awal Proses Bisnis Baru (Modeling) Pada tahapan ini penataan proses bisnis dilakukan dengan membuat rancangan


Analisis Proses Bisnis Sebagai Langkah Awal Penataan Kelembagaan Instansi Pemerintah awal proses bisnis yang baru atau mendesain ulang proses bisnis. Selanjutnya dilakukan identifikasi faktor penting yang berhubungan dengan proses serta spesifikasi proses. c. Ujicoba Rancangan Awal Proses Bisnis Ujicoba rancangan awal proses bisnis dilakukan dengan suatu simulasi jalannya proses bisnis untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang terjadi. Pada ujicoba rancangan, simulasi dilakukan untuk menguji kinerja rancangan proses tersebut. Diharapkan dengan adanya simulasi rancangan proses bisnis dapat diperoleh masukan sebelum proses bisnis diimplementasikan dalam menghasilkan kinerja yang tinggi. d. Review Hasil Uji Coba Review dilakukan untuk melakukan evaluasi hasil ujicoba, sehingga rancangan proses bisnis tersebut valid dan reliabel. Valid artinya bahwa proses bisnis memang dibutuhkan secara tepat oleh pengguna dalam penyelenggaraan pelayanan dalam organisasi. Sedangkan reliabel memiliki arti bahwa proses bisnis dapat bersifat konsisten selama tidak terjadi perubahan-perubahan pada lingkungan organisasi yang mengharuskan dilakukannya perumusan ulang. e. Penyempurnaan Proses Bisnis Penyempurnaan proses bisnis dilakukan agar berbagai hambatan yang mungkin terjadi bisa diminimalisir, sehingga ketika proses bisnis diimplementasikan dapat menunjukkan kinerja yang optimal bagi organisasi. f. Penetapan Penetapan proses bisnis dilakukan setelah tahapan analisis kebutuhan, identifikasi leveling, modeling, ujicoba rancangan dan penyempurnaan proses

bisnis. Penetapan ini dilakukan ketika proses bisnis yang telah dibuat dapat dilaksanakan, sehingga akan dihasilkan suatu produk kebijakan sebagai dasar pelaksanaan proses bisnis. g. Implementasi Implementasi merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa penyusunan atau perubahan tata laksana dapat terlaksana dan tercapai dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Implementasi ini bermuara pada aktivitas, aksi dan tindakan nyata yang terencana dan dilakukan sesuai dengan tujuan dari penyusunan atau perbaikan tata laksana. h. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dilakukan untuk melihat sesuatu yang akan menghambat atau menjadi masalah dalam pelaksanaan proses bisnis. Sedangkan evaluasi proses bisnis merupakan suatu kegiatan untuk menilai tingkat pelaksanaan proses bisnis dalam organisasi. Langkah-langkah penataan proses bisnis yang dikemukakan di atas, menganut cara pendekatan dari Business Process Improvement (BPI), karena langkah-langkah tersebut memungkinkan untuk diimplementasikan di dalam instansi pemerintah. BPI dikenal sebagai kerangka yang terstruktur dan sistematis untuk membuat peningkatan dalam suatu organisasi, sehingga dengan mengacu pada langkah-langkah yang ada dalam BPI maka instansi pemerintah dapat membuat suatu kerangka untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penataan Kelembagaan


Analisis Proses Bisnis Sebagai Langkah Awal Penataan Kelembagaan Instansi Pemerintah Tatanan organisasi pemerintah negara adalah sejumlah organisasi atau lembaga yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, berupa organisasi kenegaraan dan organisasi pemerintahan. Semua itu dibangun untuk mewadahi upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dalam bernegara. Untuk itu organisasi-organisasi pemerintah negara tersebut diberikan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara (LAN, 2003). Melihat pernyataan di atas dapat diartikan bahwa penyusunan tatanan organisasi pemerintah atau kelembagaan dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan dalam melayani masyarakat, sehingga dalam penyusunan kelembagaan pemerintahan harus mendasarkan tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Kelembagaan menurut Sinambela (dalam Thaha) lebih lanjut diartikan sebagai sarana dan alat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di era masyarakat yang semakin modern dan kompleks. Kelembagaan sebagai alat pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga seharusnya kelembagaan instansi pemerintah harus disusun berdasarkan analisis kebutuhan terhadap tugas dan peran pemerintah dalam melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengertian di atas memperlihatkan bahwa dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang melayani

kebutuhan masyarakat maka harus didukung oleh tatanan organisasi pemerintah yang mendukung pelayanan kepada masyarakat. Penataan organisasi mutlak diperlukan karena sebagai pondasi dalam menjalankan kinerja kelembagaan instansi pemerintah, dengan menata kembali kelembagaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat maka pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dapat diarahkan kepada prioritas utama dalam melayani kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Penataan organisasi merupakan cara efektif dalam menentukan pelaksanaan kinerja ke depan, karena suatu organisasi akan mengalami masa “stagnan”, sehingga diperlukan suatu pembaharuan dan perbaikan dalam merumuskan tujuan yang ingin dicapai selanjutnya dan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat saat ini. LAN (2011) menyatakan bahwa elemen yang perlu dilakukan dalam penataan struktur organisasi adalah pembagian kerja, pengelompokan pekerjaan, dan pengkoordinasian. Sedangkan penentuan tugas dan tanggungjawab antar masing-masing unit pada umumnya dijabarkan dalam analisa jabatan atau uraian tugas yang pada praktik organisasi pemerintahan secara formal dituangkan pada aturan yang terpisah dengan penataan struktur organisasi. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam menata suatu struktur organisasi harus dimulai dari elemen paling mendasar dari prinsip organisasi itu sendiri terutama terkait dengan pembagian, pengelompokan dan pengkoordinasian dalam melakukan pekerjaan.


Analisis Proses Bisnis Sebagai Langkah Awal Penataan Kelembagaan Instansi Pemerintah Hasil Kajian Pusat Kinerja Kelembagaan LAN (2011) menyebutkan bahwa tahapan penataan organisasi dimulai dari tahap persiapan, perencanaan dan penataan struktur organisasi, formalisasi, pelaksanaan/pengelolaan perubahan, dan evaluasi (LAN, 2011). Tahapan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut : a. Tahap Persiapan Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan seperti seperti pembentukan tim, identifikasi kondisi organisasi saat ini, menyelaraskan (aligning) penataan dengan strategi organisasi, telaah peraturan perundangan, analisis lingkungan strategis, dan benchmarking. b. Tahap Perencanaan Penataan Struktur Pada tahap ini dirumuskan bagaimana struktur yang akan digunakan. Oleh karena itu dilakukan kegiatan seperti melakukan perumusan tugas, fungsi, dan uraian tugas jabatan, melakukan departementasi, menentukan besaran organisasi, melakukan analisis biaya, dan memilih struktur yang direkomendasikan. c. Tahap Formalisasi Pada tahap ini dilakukan formalisasi atau legalisasi perubahan struktur organisasi menjadi peraturan yang berketetapan hukum. d. Tahap Pelaksanaan/Pengelolaan Perubahan Pada tahap ini, penataan organisasi yang telah menjadi peraturan diterapkan sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan pengelolaan gejolak agar perubahan dapat dilakukan dengan baik.

e. Tahap Evaluasi Struktur dan Kinerja Organisasi Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap hasil penataan yang telah dilakukan dan tingkat kinerja dari organisasi yang telah dibentuk ataupun ditataulang. Proses tahapan terhadap proses penataan organisasi di atas sangat dipengaruhi oleh kondisi masingmasing organisasi, karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi baik dari internal maupun eksternal. Dalam penataan organisasi harus dimulai dengan pengenalan secara mendalam terhadap organisasinya sendiri terkait dengan tugas, fungsi dan tujuan organisasi. ANALISIS DAN PEMBAHASAN Perencanaan penataan struktur dimulai dengan merumuskan tugas dan fungsi organisasi yang akan dibentuk atau ditata (LAN, 2011), hal ini sama dengan analisis proses bisnis, dimana tahap awal dari analisis proses bisnis adalah dengan mengetahui visi dan misi organisasi, yang nantinya akan menuju pada perumusan tugas dan fungsi organisasi. Seperti yang dikemukakan Nurochman (2011), bahwa tahap awal dari penyusunan proses bisnis adalah dengan mengetahui visi dan misi yang ditetapkan. Visi dan misi sangat menentukan arah tujuan yang akan dicapai sebuah organisasi. Visi dan misi kemudian dijabarkan dalam berbagai sasaran strategis yang akan menjadi arah setiap elemen dalam melakukan aktivitas kerja sesuai dengan struktur organisasi. Struktur organisasi tersebut akan menjelaskan fungsi dari masingmasing anggota organisasi dalam lingkup kegiatan organisasi. Masingmasing pihak yang terdapat dalam


Analisis Proses Bisnis Sebagai Langkah Awal Penataan Kelembagaan Instansi Pemerintah struktur organisasi tersebut kemudian akan melaksanakan proses bisnis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan keterangan diatas, dapat dilihat bahwa proses awal penataan kelembagaan instansi pemerintah dapat dilakukan dengan analisis proses bisnis. Dimana tahap tersebut dimulai dengan memahami kembali visi dan misi organisasi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan roda kerja instansi pemerintah tersebut. Seringkali aparatur negara dalam melaksanakan pekerjaannya tidak mengetahui visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan, mereka bekerja hanya sebagai rutinitas sehingga berakibat bisa menjauh dalam pencapaian dari visi dan misi. Hal itu akan berakibat pada program dan kegiatan yang ditetapkan akan berbeda arah dengan visi dan misi tersebut. Kemudian dilakukan perumusan tugas dan fungsi terkait dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan, penataan kelembagaan memang harus dimulai dengan perumusan kembali tugas dan fungsi agar sesuai dengan visi dan misi yang menjadi pedoman dalam pencapaian kinerja organisasi. Selanjutnya menurut LAN (2011), terkait dengan pengaturan tugas dan fungsi, fungsi dapat menjadi tugas unit di bawahnya sampai unit organisasi terkecil yang tugasnya tidak dapat dijabarkan atau diuraikan dalam fungsi. Sedangkan dalam hal fungsi tidak diturunkan atau tertampung dalam unit di bawahnya, berarti fungsi tersebut menjadi tanggungjawab atau pekerjaan pimpinannya. Dalam identifikasi tugas dan fungsi, perlu ditetapkan kegiatan utama yang akan dilakukan, selanjutnya diidentifikasi pula sub-sub kegiatan atau

aktivitas dari kegiatan-kegiatan yang telah teridentifikasi, sampai dimana kegiatan sudah sangat rinci dan tidak dapat diuraikan lagi maka disusun Standar Operasional Prosedur (SOP). Sehingga dalam penataan kelembagaan suatu instansi pemerintah, terdapat penyusunan SOP dalam proses tersebut, karena SOP merupakan perincian akhir dari tugas dan fungsi organisasi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Oleh karena itu, langkah awal penataan kelembagaan instansi pemerintah dengan menggunakan analisis proses bisnis akan lebih terperinci dalam merumuskan tugas dan fungsi, karena dengan menggunakan analisis proses bisnis, perumusan tugas dan fungsi akan diidentifikasi sampai kegiatan, sub kegiatan, aktivitas dan sampai pada penyusunan SOP. Karena ketika sampai pada tahap penyusunan SOP, penataan kelembagaan yang dilakukan akan lebih detail sehingga setiap struktur organisasi mengetahui dan memahami pelaksanaan tugas sampai yang terperinci. Selain itu, dalam penataan struktur organisasi seperti : pembagian kerja, pengelompokan pekerjaan, dan pengkoordinasian, mengandung makna yang sama dengan aspek-aspek dalam proses bisnis yang mencakup : sistem kerja, metode kerja, prosedur kerja, pembagian kerja, susunan/struktur, pendelegasian wewenang, dan tanggung jawab. Sehingga analisis proses bisnis bisa dijadikan landasan awal dalam menyusun penataan kelembagaan instansi pemerintah karena aspek yang terkandung di dalamnya secara umum sama, terutama terkait pembagian kerja.


Analisis Proses Bisnis Sebagai Langkah Awal Penataan Kelembagaan Instansi Pemerintah Pembagian kerja dalam analisis proses bisnis tergantung dari proses inti dan proses pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, sehingga dengan menggunakan analisis proses bisnis pembagian kerja dalam rangka penataan kelembagaan akan lebih jelas dan terstruktur. PENUTUP Beberapa pembahasan di atas memperlihatkan bahwa analisis proses bisnis dapat dijadikan langkah awal dalam penataan kelembagaan instansi pemerintah, karena analisis proses bisnis dapat dijadikan pedoman dalam menyusun tugas dan fungsi dalam penataan kelembagaan, bahkan bisa lebih terperinci sampai dengan penyusunan SOP. Bahkan dalam pembagian kerja yang merupakan salah satu elemen penting penataan kelembagaan, tetap dibutuhkan suatu analisis proses bisnis karena terdapat proses inti dan proses pendukung. Proses bisnis merupakan inti dari organisasi termasuk instansi pemerintah, karena proses bisnis dapat mengarahkan dan mempercepat jalan pada pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Proses bisnis yang disusun secara efektif dan efisien akan meningkatkan kinerja suatu organisasi. Dalam proses penataan kelembagaan instansi pemerintah juga bisa dimulai dengan analisis proses bisnis, karena proses penataan yang dilakukan bisa lebih rinci sehingga nantinya akan bisa menggerakkan perubahan yang diinginkan dalam penataan tersebut. Setiap instansi pemerintah harus mulai menata ulang kelembagaannya dengan melakukan analisis proses bisnis terlebih dahulu, apabila proses bisnis yang disusun sudah berjalan dengan

baik maka akan bersinergi positif pada pencapaian tujuan adanya penataan kelembagaan tersebut. Penataan kelembagaan instansi pemerintah berujung pada perubahan, dan perubahan positif suatu kelembagaan akan tercapai bila dilandasi oleh dasar yang kuat, yaitu penyusunan proses bisnis yang efektif dan efisien. DAFTAR PUSTAKA ________________________, 2011, Analisis Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Pusat Kajian Manajemen Pelayanan, LAN RI, Jakarta. ________________________, 2011, Buku 1 Penataan Organisasi Pemerintah : Konsep dan Praktek, Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan, LAN RI, Jakarta. ________________________, 2011, Modul Analisis Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Pusat Kajian Manajemen Pelayanan, LAN RI, Jakarta. ________________________, 2011, Pedoman Penataan Organisasi Pemerintah, Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan, LAN RI, Jakarta. Dungga, Weny Almoravid, Penataan Kelembagaan Perangkat Dasar Berdasarkan PP 41/2007, Diakses dari repository.ung. ac.id/.../Penataan-KelembagaanPerangkat-Daerah-BerdasarkanPP-41. Pada tanggal 12 Februari 2016. Dwiyanto, Agus, dkk. 2006, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.


Analisis Proses Bisnis Sebagai Langkah Awal Penataan Kelembagaan Instansi Pemerintah Lembaga Administrasi Negara, 2003, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia : Buku I Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara, LAN RI, Jakarta. Nurochman, 2011, Analisis Proses Bisnis BPK RI Perwakilan Provinsi DIY, Diakses dari http://blogs.itb.ac.id/ nurochmangunkids/files/2011/1 0/UTS_23511070_Nurochman_v

alue-chain.pdf. Pada tanggal 12 Februari 2016. Thaha, Rasyid, Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah, Diakses dari http://repository. unhas.ac.id/ bitstream/handle/123456789/22 55/Jurnal-04.pdf?sequence=7. Pada tanggal 12 Februari 2016. Wicaksana, Kristian Widya, 2014, Telaah Kritis Administrasi & Manajemen Sektor Publik di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Gava Media


Analisis Proses Bisnis Sebagai Langkah Awal Penataan Kelembagaan Instansi Pemerintah


Inovasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

INOVASI PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA Oleh : Wisber Wiryanto

PENDAHULUAN Manusia merupakan faktor paling menentukan dalam setiap organisasi termasuk dalam hal ini birokrasi pemerintah yang terdiri dari sumber daya manusia (SDM) aparaturnya sebagai birokrat profesional karier. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk membangun birokrasi pemerintah, dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur harus terus diupayakan penerapan kompetensi dengan profesionalisme dan budaya kerja, dengan berkomitmen dan berintegritas dalam segala kreativitas dan inovasinya ketika bekerja. 1 Kebutuhan dan masalah dalam pemerintahan di Indonesia sekarang yang berpotensi menjadi pencetus lahirnya inovasi dan memungkinkan dikembangkannya sesuatu inovasi dalam pemerintahan antara lain adalah masalah otonomi daerah dengan berbagai aspeknya, kebutuhan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi, dan masalah peningkatan SDM. 2 SDM aparatur sebagai bagian penting dari

setiap upaya reformasi birokrasi dalam menyajikan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan serta akomodasi berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat menghadapi permasalahan antara lain sebagai berikut: Pertama, Masalah kualitas dan distribusi SDM aparatur: SDM aparatur negara Indonesia (PNS) saat ini berjumlah 4.475.997 orang (data BKN Oktober 2016).3 Masalah utama SDM aparatur negara adalah alokasi dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS menurut teritorial (daerah) tidak seimbang serta tingkat produktivitas PNS masih rendah. Manajemen SDM aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalitas, kinerja pegawai, dan organisasi. 4 Isu pokok SDM aparatur negara adalah komposisi dan distribusi yang tidak seimbang dengan beban tugas dan kondisi geografis. Kapasitas individual SDM aparatur negara rendah karena “best practice” dalam manajemen aparatur negara belum diterapkan seperti halnya di banyak

3 Aba Subagya, Pemetaan dan Penataan SDM Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik , Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Aparatur menuju SMART ASN, Paparan diskusi Depan, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, media di Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, hlm.98; 2 Februari 2017, hlm. 12. 2 Purwanto, Difusi Inovasi, STIA LAN Press, 4 Lihat Perpres No. 81/2010 Tentang Grand Jakarta, 2000, hlm. 20; Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Bunga Rampai Administrasi Publik: Inovasi Dalam Ranah Sektor Publik|79 1

Inovasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia negara maju (Sofian Effendi, 2013). 5 Anugrah Yuka Asmara (2013) menyatakan sumber daya manusia merupakan elemen lahirnya inovasi dan kreativitas (Aritonang, 2012), kekurangan personel yang qualified adalah salah satu dari faktor-faktor penghambat inovasi (Bruno et al, 2008). Dengan demikian pembenahan sumber daya aparatur birokrasi dalam mendorong kemauan dan meningkatkan kemampuan pelayanan publik harus dilakukan agar lebih kreatif dan inovatif. 6 Kedua, Masalah kepemimpinan yang lemah: Warisan karakter pemimpin-penguasa selama ini mendominasi pemahaman di antara para pejabat publik kita sehingga banyak diantara pemimpin yang melihat bawahan hanya sebagai sebuah “sekrup” kecil dari sebuah sistem besar. Akibatnya, komitmen para pemimpin menjadi tumpul dan kinerja pelayanan publik terus mengalami penurunan. Untuk itulah diperlukan adanya perombakan pola-pikir, bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang memiliki mentalitas kuat untuk melayani publik. 7 Ketiga, Masalah mindset dan budaya kerja: Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) birokrat belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, dan profesional. Selain itu, birokrat belum benar-benar memiliki pola pikir

yang melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih baik (better performance), dan belum berorientasi pada hasil (outcomes). 8. Di samping itu, transformasi kultur/sumber daya aparatur, responsnya masih rendah. Hal tersebut tampak dalam memformulasikan kebijakan publik, menciptakan kegiatan bisnis yang kondusif maupun di dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. 9 Keempat, Masalah penggunaan teknologi: Teknologi membentuk tatanan dunia baru yang seolah-olah tidak mengenal batas negara, mempercepat globalisasi dengan semangat persaingan dan pasar bebas di berbagai belahan dunia dan di segenap pelosok wilayah negara, menuntut peningkatan daya saing bangsa. Hal ini membawa implikasi khususnya disiplin administrasi, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Sementara, sebagian bangsabangsa telah berhasil memanfaatkan kemajuan teknologi bagi peningkatan mutu dan efisiensi khususnya dalam pengelolaan pelayanan dan kebijakan dengan memanfaatkan teknologi dalam sistem administrasinya, namun di negara yang masih berkembang seperti Indonesia kondisi tersebut, belum berjalan sebagaimana yang 10 diharapkan. Termasuk dalam hal ini kapasitas SDM dalam penggunaan teknologi informasi menjadi kendala

5 Adriana Elisabeth, Dede Mariana, Awani Irewati Kembali, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, (Editor), Evaluasi Reformasi Birokrasi di 2010, hlm.4. 8 Perpres No. 81/2010 Tentang Grand Design Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Reformasi Birokrasi 2010-2025. Jakarta, 2013, hlm.32. 6 9Sedarmayanti, Reformasi, 2013, hlm.31. Adriana Elisabeth, Dede Mariana, Awani 10 Ibid. Irewati (Editor), 2013, hlm.407. 7 Wahyudi Kumorotomo & Ambar Widaningrum (Editor), Reformasi Aparatur Negara Ditinjau 80| Bunga Rampai Administrasi Publik: Inovasi Dalam Ranah Sektor Publik

Inovasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemberian pelayanan yang berkualitas. Permasalahan SDM dalam birokrasi tersebut perlu diatasi dengan melakukan reformasi SDM melalui inovasi pengembangan kapasitas SDM sehingga dapat diperoleh SDM yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan pada umumnya; dan SDM yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, mencapai kinerja yang lebih baik dan berorientasi pada hasil (outcome) pada umumnya. Pengembangan kapasitas SDM dengan sikap dan karakter yang kuat akan mampu mendorong Indonesia ke arah yang lebih baik yaitu Negara akan memiliki kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan yang akan sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia yang maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat. 11 Dengan demikian inovasi pengembangan kapasitas SDM merupakan sebuah solusi dalam rangka mengatasi permasalahan SDM dalam birokrasi pemerintah. INOVASI Inovasi adalah suatu ide, praktek, atau objek yang dianggap baru kemudian diadopsi untuk mengatasi masalah yang dihadapi organisasi. Schumpeter (1934) merupakan ahli yang pertama kali mengemukakan http://www.dikti.go.id/revolusi-mentalmodal-menuju-inovasi-indonesia/# 4ZyMWkvwp T6U WGE.99: Agus Puji Prasetyono, Revolusi Mental, Modal Menuju Inovasi Indonesia, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Jakarta, 21 April 2016, hlm.1. 11

konsep inovasi. Ia mendefinisikan “inovasi” sebagai kombinasi baru dari faktor-faktor produksi yang dibuat oleh pengusaha dan pemikian inovasi adalah kekuatan pendorong yang penting (critical driving force) dalam pertumbuhan ekonomi. 12 Selanjutnya, Rogers (1973) mendefinisikan sebagai berikut: Innovation as an idea, practice, or object that is perceived as new to an individual or another unit of adoption. The innovation-development process consists of all of the decisions, activities, and their impacts that occur from recognition of a need or problem, through research, development, and commercialization of an innovation, through diffusion and adoption of the innovation by users, to its consequences. 13 Pengertian inovasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) adalah (1) pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru; pembaruan; (2) penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode atau alat). 14 Inovasi diartikan sebagai sesuatu yang sifatnya baru, baik berupa metode, alat, ataupun gagasan. Contoh sederhana dari inovasi sebagai sesuatu yang baru, seperti pada kegiatan upacara hari kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2014 di kantor Lembaga Administrasi Negara Jakarta tampak berbeda dengan upacara yang

12 Wawan Dhewanto dkk, Manajemen Inovasi: Peluang sukses menghadapi perubahan, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2014, hlm.3. 13 Rogers, Everett M., Diffusion of Innovation, The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co., Inc., Newyork, 1973, hlm. 135. 14 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 538. Bunga Rampai Administrasi Publik: Inovasi Dalam Ranah Sektor Publik|81

Inovasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia biasa dilakukan sebelumnya. Pola barisan upacara yang lama menempatkan kelompok barisan pejabat eselon I dan II berada di hadapan kelompok barisan pegawai (gabungan pejabat eselon III dan IV serta pegawai fungsional lainnya) sedangkan pola barisan yang baru sekarang ini dilakukan inovasi dengan menempatkan barisan pejabat eselon I dan II bergabung sedemikian rupa sehingga telah menyatu dengan kelompok barisan pegawai lainnya. Dalam hal yang lebih kompleks, berinovasi perlu langkah-langkah terobosan yang baru dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang efisien dan efektif. Membangun adalah kata kerja yang berarti membuat yang belum ada dan memperbaiki yang telah ada agar penggunaannya optimal dan tujuan tercapai dengan efektif. Sedang inovasi adalah keluar dari pola yang telah ada, seperti yang disampaikan Mintzberg (2000: 432-433) berikut ini: To innovate mean to break away from established pattern, so the innovative organization cannot rely on any form of standardization for coordination. Diterjemahkan sebagai berikut: menginovasi adalah berhenti dari proses biasa, sehingga berinovasi dalam organisasi tidak dapat bergantung pada bentuk standar koordinasi. Dengan kata lain, standarisasi koordinasi jangan kaku atau rigid apabila ingin berinovasi. Standarisasi dapat berarti peraturan, keputusan, kebijakan, budaya organisasi (Ayuning Budiati, 2010). 15 Masalah yang dihadapi dalam melakukan inovasi menurut Khairul

Muluk (2010) adalah bahwa organisasi sektor publik senantiasa mengalami cercaan banyak persoalan yang belum teratasi sementara pada saat yang bersamaan tuntutan dan kebutuhan masyarakat terus berkembang. Sementara itu, keberanian para pejabat untuk berinovasi juga rendah karena insentif rendah yang diperoleh dari inovasinya dan pada saat yang sama resiko besar dihadapi jika terjadi kegagalan dalam berinovasi. Dua hal ini tentu merupakan problema yang dihadapi oleh pejabat publik. Namun demikian, inovasi tetap relevan dan penting digunakan di sektor publik karena fungsi alternatifnya untuk mencari solusi baru atas persoalan lama yang tak kunjung tuntas (new solutions to old problem). Inovasi juga merupakan instrument untuk mengembangkan cara-cara baru dalam menggunakan sumber daya dan memenuhi kebutuhan secara lebih efektif. Inovasi juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan strategi dan tindakan dalam pelayanan publik (Mulgan & Albury, 2003). Selain itu, inovasi juga dapat digunakan untuk mengembangkan penggunaan Information & Communication Technologi (ICT) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, serta transparansiasi juga dapat digunakan untuk mengembangkan penggunaan Information & Commnucation Technologi (ICT) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, serta transparansi. 16 Sehubungan dengan permasalahan tersebut diperlukan

16 Falih Suaedi dan Bintoro Wardiyanto, Wahyudi Kumorotomo dan Ambar Widaningrum (Editor), 2010, hlm.98. Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi 82| Bunga Rampai Administrasi Publik: Inovasi Dalam Ranah Sektor Publik 15

Inovasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia langkah-langkah inovatif. Inovasi di sektor publik dibutuhkan untuk memberikan layanan publik yang lebih mencerminkan ketersediaan bagi pilihan-pilihan publik dan menciptakan keanekaragaman metode pelayanan. Inovasi di sektor publik juga bisa dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya mengingat pada dasarnya organisasi sektor publik senantiasa menghadapi kelangkaan sumber daya dan keterbatasan anggaran. Inovasi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan dampaknya bagi masyarakat terutama untuk mengatasi kebijakan sebelumnya yang kurang menampakkan hasil yang memuaskan. Suatu model untuk membangun ide-ide inovatif diawali dengan suatu keberanian berinovasi dengan cara menantang status-quo, dan mengambil risiko; kemudian melakukan keahlian berperilaku yaitu bertanya, melakukan pengamatan, melakukan jejaring, dan melakukan eksperimen. Keahlian perilaku ini merupakan katalis bagi keahlian kognitif untuk mensintesis masukan baru dengan berpikir asosiasi sehingga menghasilkan ide bisnis inovatif. 17 Selanjutnya, upaya meningkatkan inovasi dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara sebagai berikut: (1) meningkatkan inovasi dengan inspirasi dan kolaborasi dengan menyadari bahwa : (a) anda bukan satu-satunya sumber ide; (b) anda mendorong kolaborasi dalam organisasi dan lintas

organisasi; (2) Meningkatkan inovasi dengan diversitas dan kreativitas saat eksplorasi: (a) anda menghargai keberagaman; (b) petakan tahap-tahap kreativitas sesuai kebutuhan; (3) Meningkatkan inovasi dengan motivasi intrinsic dan mengambil hikmah dari kegagalan: (a) anda perlu menerima kegagalan yang tidak terhindarkan dan mengambil manfaat dari situasi itu; (b) anda perlu memotivasi anggotaanggota organisasi dengan tantangan intelektual. 18 Inovasi sebagai sesuatu yang sifatnya baru, baik berupa metode, alat, ataupun gagasan untuk mengatasi masalah yang dihadapi organisasi ke arah yang lebih baik telah dijadikan sebagai salah satu prinsip reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi memberikan ruang gerak yang luas bagi Kementerian/Lembaga dan Pemda untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pertukaran pengetahuan, dan bestpractices untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. 19

Birokrasi dan e-governance, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 47. 17 Jeff Dyerr, Hal Gregersen, Clayton M. Christensen, DNA Inovator, Penerbit Andi Yogyakarta, 2013, hlm.27;

18

INOVASI PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA Inovasi dalam organisasi akan berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, seperti kepemimpinan, mindset dan budaya kerja serta organisasi pembelajaran. Dalam kaitan inovasi dengan aspek kepemimpinan dan organisasi pembelajaran, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan pelayanan publik antara

Avanti Fontana, Innovate We Can!: Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai Individu, Organisasi, Masyarakat, Cipta Inovasi Sejahtera, Jakarta, 2011, hlm. 86-88. 19 Perpres No. 81/2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Bunga Rampai Administrasi Publik: Inovasi Dalam Ranah Sektor Publik|83

Inovasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia lain: Pertama, kepemimpinan dari kepala daerah. Kedua, bagaimana membangun perangkat daerah sebagai organisasi pembelajaran. Kepemimpinan diarahkan kepada sosok yang merupakan motor pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terkait dengan aspek kepemimpinan, maka peminpin yang dibutuhkan adalah: (1) orang yang futuristic dalam arti ia harus mempunyai pemikiran yang menjangkau ke depan, sehingga arah orientasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan merupakan bagian dari tahapan masa depan; (2) orang yang dapat mengatasi kondisi yang sering berubah dalam arti dapat mengatasi perubahan yang berkembang cepat; (3) orang yang dapat melakukan perkiraan dari keadaan yang tidak bisa diprediksikan; (4) seorang pimpinan yang situasional; (5) orang yang memiliki wawasan nusantara. Organisasi perangkat daerah hendaknya menjadi pusat pembelajaran. Interaksi para pegawai dalam organisasi yang dimulai dalam unit skala kecil menjadi ajang memunculkan gagasan/ide perbaikan cara kerja dan bahkan perbaikan kondisi kerja dalam skala yang lebih luas. Kecenderungan yang ada sekarang adalah membuat pekerjaan yang besar sementara perubahan pada hal yang sifatnya kecil selalu diabaikan. 20 Seorang pemimpin memiliki peran yang besar dalam suatu proses perubahan karena ia memiliki kekuatan

untuk mengubah banyak hal dalam lingkup kekuasaannya. Tetapi perubahan yang sejati tidak akan terjadi tanpa dukungan luas dari mereka yang terpengaruh oleh proses perubahan yang akan terjadi. 21 Inovasi dan perubahan khususnya dalam tubuh pemerintahan membutuhkan adanya keberanian moral. Dukungan dan pertukaran antar rekan sejawat (peer to peer support and exchanges) adalah satu bentuk dukungan moral yang sangat berpengaruh. Berbagai literatur menekankan aspek leadership sebagai satu prasyarat untuk menjalankan aksi yang konkret di lapangan menuju suatu perubahan yang inovatif. 22 Inovasi di samping berkaitan dengan aspek kepemimpinan juga berkaitan dengan aspek mind-set (pola pikir). Upaya inovasi pada tingkat apa pun perlu didahului dengan perubahan dan transformasi dalam organisasi atau dalam lingkungan dimana inovasi akan dilakukan atau ingin terjadi, baik itu trasformasi desain organisasi maupun pola pikir (mindset) yang mengarah pada perubahan perilaku. 23 Mindset adalah keadaan pikiran yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak dalam setiap situasi. Mindset adalah paradigma mental yang dipengaruhi diantaranya asumsi, puas dengan dirinya sendiri, kebiasaan dan sikap. 24 Selain inovasi berkaitan dengan aspek kepemimpinan dan mindset, inovasi juga berkaitan dengan organisasi pembelajaran (learning

20 Adriana Elisabeth, Dede Mariana, Awani 22 Ibid, hlm. 129; 23 Avanti Fontana, 2011, hlm. 41; Irewati (Editor), 2013, hlm. 441; 21 Hetifah Sj Sumarto, Inovasi, Partisipasi dan 24 M. Nur Nasution, Manajemen Perubahan, Good Governance, Yayasan Obor Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 140; Jakarta, 2004, hlm.11; 84| Bunga Rampai Administrasi Publik: Inovasi Dalam Ranah Sektor Publik

Inovasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia organization). Organisasi pembelajaran adalah organisasi yang proaktif menciptakan, mendapatkan, dan mentrasfer pengetahuan dan ketrampilan untuk merubah perilakunya. Organisasi pembelajaran merupakan organisasi yang membangun kapasitas untuk menyesuaikan dan berubah secara kontinu. 25 Definisi lainnya, menyatakan organisasi pembelajaran yaitu bentuk suatu organisasi yang mengandung sistem, mekanisme dan proses yang digunakan secara berkesinambungan untuk memperkuat kapabilitas organisasi dan mereka yang bekerja dengan dan untuk organisasi dalam mencapai tujuan yang berkesinambung untuk organisasi dan masyarakat dimana mereka bekerja. Ciri-cirinya, antara lain: mengembangkan kapasitas inovasi dengan langkah tepat dan cepat; dan mengorganisasi manusia sebagai pelaku produksi dan memenuhi kebutuhannya dalam suatu organisasi belajar. 26 Dengan demikian inovasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia berhubungan dengan aspekaspek antara lain kepemimpinan; perubahan mindset dan budaya kerja; serta organisasi pembelajaran yang berdampak kepada pengembangan kinerja organisasi. Selanjutnya, akan dibahas berturut-turut inovasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam 3 (tiga) aspek yaitu aspek kepemimpinan, aspek mind-set

dan budaya kerja, serta aspek learning organization (organisasi pembelajaran). Pertama, inovasi pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dalam aspek kepemimpinan: Achmad Nurmandi (2006) menerangkan hasil riset Borin di negara bagian di Amerika Serikat dan Kanada, menyimpulkan bahwa faktor kepemimpinan yang baru telah menjadi salah satu faktor penentu bagi keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun inovasi 27 pemerintahan. Pola kepemimpinan yang akan mendorong timbulnya inovasi adalah pola kepemimpinan transformatif (Venkat R. Krishnan dan Ekkirala S. Srinivas, 1998: 4). Model kepemimpinan transformasional pada hakekatnya menekankan seorang pemimpin perlu memotivasi para bawahannya untuk melakukan tanggung jawab mereka lebih dari yang mereka harapkan. Pemimpin transformasional harus mampu mendefinisikan, mengkomunikasikan dan mengartikulasikan visi organisasi, dan bawahan harus mengakui (James MacGregor Burns). 28 Pola kepemimpinan transformatif ditengarai mendorong terbentuknya inovasi mempunyai komponen-komponen: (1) Memperkuat sumber daya manusia; (2) Meningkatkan Payback (3) Melindungi kekayaan intelektual; (4) Konsisten; (5) Mempermudah akses inovasi; (6) Promosi dan pengembangan kluster; dan (7) Kepemimpinan dengan contoh nyata inovasi (James P. Andrew dalam www.america.gov). 29

Ibid., hlm. 147; UGM, Volume 10, Nomor 2, Yogyakarta, Tb. Sjafri Mangkuprawira, Bisnis, Manajemen November 2006, hlm. 141; 28 Ibid, hlm.3; dan Sumberdaya Manusia, IPB Press, Bogor, 29 Ibid; 2009, hlm.256-257; 27 Universitas Gajah Mada, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Magister Administrasi Publik Bunga Rampai Administrasi Publik: Inovasi Dalam Ranah Sektor Publik|85 25 26

Inovasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Hamilton (dalam Andersen, 2008) berpendapat, bahwa ada beberapa outcomes yang dapat diharapkan terekspresikan dari sebuah organisasi yang dipimpin oleh pemimpin yang melayani, seperti: (1) focus pada misi dan nilai; (2) kreatif dan inovatif; (3) responsive dan fleksibel; (4) komitmen terhadap pelayanan internal maupun eksternal; (5) loyalitas; dan (6) pengakuan keragaman. 30 Contoh penerapan inovasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam aspek kepemimpinan, adalah pengalaman praktis perusahaan milik negara yang telah berhasil melakukan peningkatan kinerja, diantaranya Perusahaan Listrik Negara; dan PT Kereta Api Indonesia, sebagaimana disajikan dalam Box 1 dan 2 berikut ini. 1. Inovasi Perusahaan Listrik Negara Box 1: Inovasi Perusahaan Listrik Negara Kinerja sebagian besar BUMN yang belum maksimal mungkin tidak terlepas dari gaya kepimimpinan yang diterapkan oleh pimpinan BUMN oleh karena itu, untuk memaksimalkan diperlukan langkah-langkah inovatif dari pimpinan BUMN. Berikut ini adalah kepemimpinan Dahlan Iskan ketika menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara periode Desember 2009-Oktober 2011, dan sewaktu menjabat sebagai Menteri BUMN 2011-sekarang; berdasarkan kajian dengan pendekatan gaya 30 Wahyudi Kumorotomo dan Ambar Widaningrum, Reformasi Aparatur Negara

kepemimpinan transformasional meliputi (1) Dimensi Idealized Influence; (2) Dimensi Inspirational Motivation; (3) Dimensi Intellectual stimulation; dan (4) Dimensi Individualized consideration. a. Dimensi Idealized Influence: Dimensi ini menggambarkan perilaku pemimpin yang membuat para pengikutnya mengagumi, menghormati dan mempercayainya. Hal ini ditempuh dengan cara pemimpin tersebut menjadi model bagi bawahannya. Disini diperlukan konsistensi antara ucapan dengan tindakan seorang pemimpin. Hal yang mutlak dimiliki seorang pemimpin transformasional adalah ia mempunyai visi, misi dan target yang jelas. Saat menjadi Direktur Utama PLN, Dahlan mempunyai target diantaranya membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya di 100 pulau di Indonesia hingga tahun 2011. Kemudian untuk memperbaiki kinerja BUMN, maka diperlukan seorang pemimpin yang mampu memberikan contoh langsung. Ia berupaya agar bawahannya menghormati dan mempercayai segala tindakan yang dilakukannya sebagai bagian dari upaya perbaikan kinerja organisasi. Misalnya perbaikan disiplin waktu dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini ditunjukkannya dengan tidak Ditinjau Kembali, Penerbit Yogyakarta, 2010, hlm 65.


Gava

Media,

Inovasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia segan-segan membuka gerbang tol ketika terjadi kemacetan karena belum semua loket dibuka. Kemudian, ia tidak segan-segan menunjukkan bahwa disiplin adalah hal utama untuk memperbaiki kinerja BUMN. Disiplin waktu ini ditunjukkan saat menjabat sebagai Menteri BUMN yaitu dengan rela naik kereta listrik dan dilanjutkan naik ojek sepeda motor agar tidak terlambat menghadiri undangan rapat dari presiden yang dilaksanakan di Istana Bogor. Hal ini semakin menguatkan kepercayaan para pegawai di seluruh jajaran Kementerian BUMN bahwa perubahan sikap dan mental yang diharapkan Dahlan sangatlah serius. b. Dimensi Inspirational Motivation: Pemimpin transformasional digambarkan sebagai pemimpin yang mampu mengartikulasikan pengharapan yang jelas terhadap prestasi bawahan, mendemonstrasikan komitmennya terhadap seluruh tujuan organisasi, dan mampu menggugah spirit tim dalam organisasi melalui penumbuhan entusiasme dan optimisme. Dalam mewujudkan harapan terhadap prestasi maksimal dari karyawan, salah satu langkah yang dilakukannya di PLN adalah dengan melakukan supervisi berupa kunjungan kerja ke 400 kabupaten/kota dalam setahun. Hal ini sekaligus menggugah semangat tim dengan memperlihatkan jiwa pekerja keras. Selain itu, Komitmen

terhadap pencapaian tujuan organisasi yang lebih baik ditunjukkan Dahlan Iskan saat memimpin PLN. Ia menerapkan transparansi keuangan dengan mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan mengakses data keuangan PLN. c. Dimensi Intellectual Stimulation: Dimensi ini menggambarkan seorang pemimpin transformasional harus mampu menumbuhkan ide-ide baru, memberikan solusi yang kreatif terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi bawahan, dan memberikan motivasi kepada bawahan untuk mencari pendekatan-pendekatan yang baru dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi. Dalam konteks perbaikan kinerja BUMN, hal ini dapat dilihat ketika tahun 2009-2011 Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama PLN, ia membuat solusi yang kontroversial untuk menghadapi masalah yang dialami PLN. Ketiadaan pasokan gas membuat Dahlan mencari solusi yakni menggunakan bahan bakar minyak agar pembangkit listrik di Jawa Bali tetap beroperasi. Opsi ini diambil daripada memilih opsi lainnya yaitu melakukan pemadaman listrik di Jakarta. Meskipun keputusan ini membuat PLN mengalami inefisiensi sebesar Rp 37,6 triliun, tetapi nilai positifnya adalah bahwa ia memberi motivasi kepada bawahan agar


Inovasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia berani mencari pendekatan baru dalam melaksanakan tugas. Pendekatan baru yang dilakukan secara konkrit adalah dengan membatasi waktu rapat direksi menjadi lebih efisien, hanya 1 jam setiap rapat. Hal ini terbukti lebih produktif karena dalam satu minggu rapat direksi mampu menghasilkan 12 keputusan. d. Dimensi Individualized Consideration: Dalam dimensi ini, pemimpin transformasional digambarkan sebagai seorang pemimpin yang mau mendengarkan dengan penuh perhatian masukan-masukan dari bawahan, dan secara khusus mau memperhatikan kebutuhan-kebutuhan bawahan dalam hal pengembangan karir. Dahlan melakukan ide baru untuk menyehatkan kinerja PLN. Misalnya membangun komunikasi efektif dengan bawahannya melalui CEO’s Note. Ini merupakan wadah baginya untuk mendengarkan masukan dari bawahannya, dan di sisi lain ia dapat memberikan motivasi kepada bawahannya. Melalui CEO’s Note ini Dahlan mengemukakan ide-ide baru sekaligus dan mendapatkan saran serta kritik dari bawahannya di PLN. Berikutnya, sebagai wujud dari memperhatikan kebutuhankebutuhan bawahan dalam hal pengembangan karir, maka pada bulan April 2011 Dahlan melakukan uji kompetensi untuk sertifikasi terhadap 20 ribu lebih

pegawai PLN. Hal ini merupakan bagian dari upaya kaderisasi untuk menciptakan jenjang karir yang jelas di PLN. Dampak terhadap Kinerja PLN dari berbagai langkah perbaikan yang dilakukan oleh Dahlan dengan sejalan dengan karakteristik pemimpin transformasional yakni sebagai fasilitator perubahan dalam sebuah organisasi. Hal ini dinyatakan dalam semboyan “Bekerja, bekerja, dan bekerja” untuk mengubah budaya organisasi PLN. Kemudian, seorang pemimpin transformasional mempunyai visi yang jelas untuk masa depan organisasi, serta Have a desire for common goals, not “me” Kepemimpinan but “us”. transformasional yang diterapkan Dahlan terbukti mampu memperbaiki kinerja PLN selama tahun 2009-2011. Pada tahun 2009 laba bersih PLN mencapai Rp 10,35 triliun. Padahal tahun sebelumnya (tahun 2008) PLN masih mengalami kerugian Rp 12,3 triliun. Kemudian tahun 2010, laba bersih PLN sebesar Rp10,086 triliun. Kemudian pada tahun 2011 laba bersih PLN mencapai Rp 11,7 triliun. Hal di atas menjadi bukti bahwa kepemimpinan transformasional yang dipraktekkan dahlan di PLN mampu membawa BUMN tersebut ke arah perubahan yang lebih baik. Selain langkah perbaikan seperti perbaikan mesinmesin pembangkit lsitrik dan gerakan “sehari sejuta sambungan listrik”, Dahlan Iskan juga mampu menjadikan nilai moral dan kredibilitas sebagai hal penting. Sumber: http://www.pustaka. ut.ac.id/ dev25/fisip2013/enceng_yuli_tirta_rian


Inovasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia di_el_anshori.pdf: Enceng dan Yuli Tirta Riandi EA, Membenahi Kinerja BUMN Melalui Kepemimpinan Jurusan Ilmu Transformasional, Administrasi Universitas Terbuka.

2. Inovasi PT. Kereta Api Indonesia Box 2: Inovasi PT. Kereta Api Indonesia 31 Dunia perkeretaapian di Indonesia selama ini dikenal sebagai sebuah perusahaan benalu yang hanya menghabiskan anggaran negara namun selalu mengaku merugi milyaran hingga trilyunan rupiah. Jasa trasportasi berbasis rel ini juga terkenal dengan keterlambatan yang sangat parah, disamping jasa layanan yang memuakkan seperti stasiun dan gerbong yang kotor, toilet yang bau busuk, sarana prasarana yang rusak dan amat buruk, sikap yang kurang ramah dari para petugasnya, dan kurang profesionalismenya manajemen yang dibuktikan banyaknya kecelakaan. Singkatnya, hanya orang-orang bodoh dan terpaksa saja yang mau naik kereta api. Kondisi yang begitu memprihatinkan, ditambah lagi dengan banyaknya vandalisme yang harus dihadapi seperti perusakan, pelemparan, pencurian, hingga sabotase yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Lengkaplah derita PT. KAI, dan logis rasanya untuk terus pesimis bahwa perusahaan ini bisa bangkit.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah berhasil meraih juara umum sekaligus berpredikat 31

Namun faktanya, PT. KAI saat ini bisa bangkit secara sangat mengejutkan. Meskipun “hanya” mendapat subsidi dari APBN sebesar Rp 47 milyar, sementara kebutuhan pemeliharaan berbagai asset mencapat lebih dari Rp 1.7 trilyun, belum termasuk biaya operasional untuk membayar upah pegawai dan sebagainya, ternyata perusahaan ini sudah mampu mencatat keuntungan meskipun belum terlalu signifikan. Ini sudah menunjukkan sebuah lompatan besar dari situasi yang amat negatif menjadi jauh lebih positif. Belum lagi inovasi lainnya seperti operasi lebaran yang mampu mencapai 100% (one seat one passenger), sehingga tidak lagi kita lihat penumpang duduk di loronglorong, atau masuk melalui jendela, atau bahwa duduk di atap-atap gerbong. Inovasi semacam ini memiliki sentuhan humanis yang tinggi, berbeda sekali dengan caracara lama seperti menyemprot penumpang di atap gerbong dengan pilox. Inovasi lain yang bisa kita saksikan adalah tersedianya ticket reservation di berbagai convenience store seperti Indomaret dan Alfamart, atau melalui call center, Blackberry Messenger, email, dan sebagainya. Ini tentu akan sangat memudahkan calon penumpang tanpa harus mengantre dan berdesak-desakan di loket di stasiun. Pimpinan PT. KAI juga membangun komitmen untuk meniadakan senioritas, menerapkan sistem baru remunerasi, serta sebagai perusahaan milik negara terbaik dalam Anugerah BUMN 2012.


Inovasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia merubah organisasi dari product oriented ke costumer oriented. Bisa dirasakan bahwa saat ini para petugas sudah jauh lebih ramah dan profesional. Pada saat yang sama, inovasi juga disertai dengan pergantian Logo dan seragam baru. Meski terkesan sederhana, namun sesungguhnya hal ini memiliki dampak cukup besar. Perubahan logo pada hakekatnya adalah perubahan mindset, perubahan visi, dan perubahan gaya kepemimpinan dan standar pelayanan. Gambar panah putih ditengah logo, mengilustrasikan kerja cepat melalui strategi yang tepat untuk mencapai target-target besar yang ditetapkan. Perubahan seragam dengan menggunakan baju putih juga bermakna perubahan dari semangat mengatur (sebelumnya mereka memakai baju dinas Kemeterian Perhubungan warna biru muda seperti Angkatan Udara) menjadi semangat melayani. Tidak berhenti sampai disini, PT. KAI juga menciptakan terobosan baru dengan menyediakan gerbong komuter khusus wanita, kereta batik, dan gerbong-gerbong yang smoke free. Saat ini juga hampir seluruh gerbong sudah ber-AC. Ignatius Jonan, Direktur Utama PT. KAI saat itu, dengan nada bercanda mengatakan bahwa Indonesia yang sudah merdeka hampir 70 tahun kok masih memiliki kereta tidak ber-AC, bagaimana tingkat kewarasan bangsa ini? Maka, wajar jika kemudian dilakukan penghapusan KA Ekonomi, yang secara langsung menghilangkan para penumpang di atap karena memang tidak ada lagi keretanya

(selama ini hanya kereta Ekonomi yang lazim mengangkut penumpang di atas gerbong). Inovasi yang lebih nyata lagi adalah penerapan electronic gate. Dengan tiket elektronik ini, sampah kertas di sekitar stasiun dan di dalam gerbong menjadi hilang sama sekali. Masyarakat juga dididik untuk menjadi disiplin dalam antrian masuk dan keluar peron. Secara tidak langsung, PT. KAI juga berkontribusi terhadap pendidikan karakter bangsa melalui penanaman kedisiplinan ini. Selain itu, penerapan electronic gate juga untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. PT KAI memiliki target dapat melayani 1 juta penumpang per hari dalam 1 line (jurusan). Hal ini tentu tidak dapat dilayani secara manual dengan tenaga manusia. Inovasi ini sekaligus akan menghemat utilisasi tenaga kerja, yang otomatis juga menghemat pengeluaran untuk belanja pegawai. Satu inovasi lagi adalah prinsip stasiun harus steril dari aktivitas pedagang liar dan kumuh, pengemis, dan pengamen. Adalah hal yang lumrah ketika kita melihat stasiun lebih kumuh dari pasar tradisional. Seluruh profesi dan karakter manusia tumplek di stasiun. Sterilisasi tadi ditempuh melalui pembongkaran kios/lapak sebanyak 5.618 se Jabodetabek. Bagi pimpinan direksi, tidak ada satupun UU yang mewajibkan PT. KAI mengelola pedagang dan menyediakan tempat, apalagi kios untuk berdagang. Justru praktek selama ini disadari merupakan suatu hal yang “dipelihara” untuk melanggengkan “pungli” dari oknum tertentu kepada


Inovasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia para pedagang. Maka, dengan hapusnya lapak-lapak dan kios dagangan yang semrawut tadi, wajah stasiun menjadi lebih bersih dan cantik, sementara praktek pungli juga dapat ditiadakan. Dengan demikian, inovasi PT. KAI sesungguhnya hadir dan hidup karena adanya tantangan, tekanan, dan bahkan desakan internal maupun eksternal yang sangat kuat. Sumber: http://triwidodowutomo.blogspot.com/ 2014/01/inovasi-pt-kai.html: Tri Widodo W. Utomo, 23 Januari 2014.

Kedua, inovasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam aspek Mind-set dan Culture-set (Budaya Kerja): Perubahan mind-set, culture-set, dan perilaku birokrat dari orientasi paradigma lama menjadi menggunakan paradigma baru. Birokrasi tidak lagi berorientasi dilayani, sebagai penguasa atau pangreh akan tetapi sebagai pelayanan. Masyarakat bukan lagi sebagai client atau sekedar pelanggan akan tetapi sebagai citizen atau owner yang memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik. 32 Contoh penerapan inovasi pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dalam aspek Mindset dan Budaya Kerja diantaranya dapat dikemukakan pengalaman praktis Kecamatan di Kota Sumenep, dan BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu dimana unit pelayanan ini telah melakukan perubahan mindset dalam

upaya peningkatan pelayanan publik sehingga masuk kedalam kelompok unit pelayanan terbaik, sebagaimana disajikan dalam Box 3 dan 4 berikut ini. 3. Inovasi di Kecamatan Kota Sumenep Box 3: Inovasi di Kecamatan Kota Sumenep Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Kota Sumenep: Selama ini opini dan image masyarakat terhadap pelayanan publik yang berbelit-belit, pungli dan ketidakjelasan waktu dan penyelesaiannya menjadi isu aktual yang terus mengemuka yang harus segera diupayakan solusi dan pemecahannya. Kondisi ini disebabkan kualitas sistem dan manajemen di dalam pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah yang belum optimal serta integritas, etos dan budaya aparatur yang tidak terbangun. Untuk menjawab buruknya pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya melalui koreksi dan perbaikan terhadap Manajemen Pelayanan Publik yang selama ini dilakukan. Untuk itu perlu dilakukan inovasi terhadap manajemen pelayanan publik. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik melalui Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) memiliki makna yang strategis didalam mewujudkan pelayanan yang prima di tingkat kecamatan serta membangun Citra

Pusat Kajian Administrasi Internasional LAN, Pengembangan Jejaring Inovasi di Bidang Administrasi Negara, Jakarta, 2013, hlm.25. Bunga Rampai Administrasi Publik: Inovasi Dalam Ranah Sektor Publik|91 32

Inovasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pelayanan Publik Pemerintah khususnya di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi. PATEN adalah sebuah produk Inovasi Manajemen dalam rangka mempermudah, memperlancar, mempercepat dan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat baik yang disebabkan karena faktor geografis maupun ketersediaan infra struktur yang kurang memadahi. Pelaksanaan beberapa jenis perijinan dan non perijinan yang sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten dan kemudian didelegasikan oleh Bupati Kepada Camat melalui penyelenggaraan PATEN dirasa signifikan terhadap reformasi birokrasi pelayanan publik yang dalam implementasinya dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kelancaran terhadap permintaan layanan masyarakat dan kepuasan layanan. Di dalam penyelenggaran PATEN ini beberapa unsur seperti: Policy, Prosedur, Personil dan Organisasi, menjadi Indikator dan perhatian yang terus dikembangkan secara efektif dan efisien, sehingga operasionalisasi penyelenggaraan PATEN dapat memberikan kepuasan terhadap pelayanan masyarakat. Pengalaman pelaksanaan PATEN telah memberikan dampak yang positif terhadap kenaikan PAD dimana dengan adanya PATEN telah mampu menaikkan PAD sebesar 700,95% dari PAD tahun sebelumnya. Penyelenggaraan PATEN telah menunjukkan tingkat layanan yang dapat memberikan kepuasan terhadap pelayanan publik yang

dibutuhkan. Hal ini terbukti dari hasil survey IKM dengan nilai 84,31 (Sangat Baik). Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2014, Jakarta, 2014, hlm.18.

4. Inovasi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Box 4: Inovasi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Inovasi Pelayanan Perizinan Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Kabupaten Tanah Bumbu: Cara berpikir masyarakat sudah semakin kritis. Kebutuhan akan pelayanan publik yang berkualitas semakin berkembang dinamis. Sementara pemerintah sebagai penanggung jawab sangat lamban dalam mengikuti perkembangan tersebut, disebabkan birokrasi pemerintah sedang sakit. Penyakit birokrasi yang sudah sangat parah adalah lambat, mahal, dan korup. Dari pemahaman tersebut dicoba melakukan inisiatif. Agar dokumen izin selesai tepat waktu (sesuai SOP) maka diterapkan aturan; pegawai yang memperlambat (dapat diketahui melalui sistem alur berkas) wajib memberikan ganti ongkos transport pemohon sebanyak dua kali lipat (menggunakan uang pribadi). Di samping itu, juga diterapkan aturan; pegawai yang menghilangkan


Inovasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia berkas pemohon wajib mengganti Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar dokumen (menggunakan uang pribadi). Ganti ongkos transport pemohon dua kali lipat. Agar biaya pengurusan izin tidak mahal diterapkan aturan, yaitu pegawai dilarang PUNGLI dan GRATIFIKASI, dengan sanksi pemberhentian bagi yang melakukan. Untuk penilaian kinerja pegawai yang obyektif diterapkan sistem pembobotan dan system reward and punishment yang tegas dan konsekuen. Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2014, Jakarta, 2014, hlm.32.

Ketiga: Inovasi Pengembangan Kapasitas Sumber daya Manusia dalam aspek Organisasi Pembelajaran: Belajar merupakan aktivitas setiap orang dan hasilnya adalah organisasi inovatif dan visioner. Belajar inovatif merupakan jenis belajar yang dapat membawa perubahan, pembaharuan, restrukturisasi dan perumusan kembali masalah. Belajar inovatif membantu pemimpin mengenali kebutuhan arah baru ketika visi lama tidak efektif lagi. Belajar dalam organisasi diperlukan untuk mengadakan adaptasi dan pembaharuan. Belajar dalam organisasi akan berhasil ketika ada keterbukaan dan saling percaya yang memungkinkan orang tertarik akan perubahan dan mengadakan eksperimen tanpa merasa terancam secara pribadi. 33 Suatu proses inovasi yang nyata biasanya melalui 33 34

proses belajar yang merupakan kombinasi dari good pactice pihak lain dan dari pengalaman sukses atau kegagalan sendiri dalam menerapkan suatu perubahan. 34 Langkah-langkah inovatif berbasis pengetahuan berfokus pada tiga hal yang mengarahkan dan menjelaskan peran pengetahuan pada proses inovasi (Nonaka dan Takeuchi, 1995; Quintane, 2011): (1) the definition of the concept of knowledge in organization, pengetahuan organisasi merupakan pengetahuan yang didapatkan dari anggota organisasi tersebut yang secara sukarela memberikan pengetahuannya untuk menjadi pengetahuan bersama dan menjadi asset bagi organisasi tersebut; (2) knowledge creation in the innovation process. Machlup (1980) mengemukakan sebuah model proses penciptaan inovasi dan menggambarkan proses tersebut sebagai sebuah alur yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu: Research  Invention  Development  Application. Pengetahuan yang terdapat di organisasi (existing knowledge) merupakan syarat awal (prerequisite) terjadinya proses inovasi (Cohen dan Levinthal, 1990); (3) Mechanism by which knowledge relate to innovation. Pengetahuan mempunyai peran penting sebagai atribut organisasi dalam mengembangkan inovasi 35 (Kanter, 1988; Daugherty, 1992) Contoh penerapan inovasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam aspek organisasi pembelajaran seperti pengalaman praktis organisasi yang telah menghasilkan peningkatan kinerja diantaranya: Unit Pelayanan Terpadu

35 Wawan Dhewanto, dkk., Manajemen Inovasi, Sedarmayanti, 2013, hlm. 179; CV Andi Offeset, Yogyakarta, 2013, h.291-293. Hetifah Sj Sumarto, 2004, hlm.130. Bunga Rampai Administrasi Publik: Inovasi Dalam Ranah Sektor Publik|93

Inovasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Gianyar, dan Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, serta PT Telkom Indonesia, sebagaimana disajikan dalam box 5, 6 dan 7 berikut ini. 5. Inovasi Unit Pelayanan Gianyar Box 5: Inovasi Unit Pelayanan Terpadu Gianyar Kualitas pelayanan publik dapat menjadi salah satu indikator baik buruknya kinerja pemerintah. Kepuasan warga atas pelayanan menjadi salah satu bukti kesungguhan pemerintah dalam mewujudkan local good governance. Pemda Kabupaten Gianyar, telah melakukan reformasi di bidang pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan, jauh sebelum era reformasi terjadi. Reformasi ini terwujud dalam Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Tanpa keluar dari koridor peraturan perundangan yang membatasinya. Pemda Gianyar dapat melakukan terobosan inovatif untuk mempermudah pelayanan perijinan dalam satu atap. Hambatan yang muncul dalam pengembangan UPT justru dijadikan tantangan untuk lebih konsisten membangun sistem pelayanan yang transparan dan sekaligus memberi jaminan kepastian. UPT Gianyar kini menjadi tempat pembelajaran bagi pemda lain yang akan mereplikasi program UPT di wilayahnya. Konteks dan proses pembentukan UPT Gianyar: Sudah menjadi rahasia umum bahwa pelayanan birokrasi di Indonesia berjalan dengan sistem berbelit,

korup dan tanpa kepastian. Suap dan percaloan adalah hal biasa ditemui dalam proses pelayanan birokrasi, terutama perizinan. Pelayanan yang buruk menjadi salah satu sebab hilangnya legitimasi pemerintah Gianyar di mata rakyatnya. Dialog publik kemudian dilakukan hasilnya menyatakan bahwa rakyat memerlukan pelayanan yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan pasti. UPT adalah alternative untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat memperpendek jalur birokrasi. Konsep yang dikembangkan dalam UPT Gianyar adalah konsep satu kantor, dimana konsumen cukup datang ke kantor UPT untuk mengurus berbagai perizinan.Tantangan terbesar dari dinas/instansi pelayanan enggan bergabung dan calo-calo yang berkeliaran. Untuk mengatasinya dilakukan mekanisme pengawasan dan publik handling complain yang berada langsung di bawah koordinasi Bupati, membuka hotline dan saluran interaktif radio lokal. Mekanisme Kerja: UPT Gianyar mengembangkan mekanisme: (1) pelayanan pasif yang diberikan di kantor UPT. Masyarakat datang sendiri dengan membawa persyaratan. Petugas UPT melakukan pengecekan dan proses. Setelah selesai, masyarakat mengambil produk pelayanan di UPT. (2) Pelayanan aktif jemput bola, dengan mobil keliling mendatangi masyarakat yang membutuhkan pelayanan serta mengantarkan setelah selesai ke rumah konsumen. Secara internal UPT mengembangkan


Inovasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia sistem kerja kondusif bagi penyatuan kinerja antar dinas/instansi terkait dan bagi kenyamanan pengguna UPT. Bagi petugas dikembangkan insentif atas prestasinya dan penerapan hukuman bagi pelanggaran, seperti percaloan atau menerima suap. UPT mengembangkan sistem kerja 3S (Senyum, Salam dan Sapa). Idenya petugas harus bersikap ramah dan sigap melayani konsumen. Terobosan inovatif: (1) Inisiatif dan komitmen yang kuat dari Pemda: Langkah berani dan radikal dilakukan bagi upaya pemangkasan birokrasi. Komitmen ini membuahkan hasil positif bagi UPT, sebagai langkah awal menyamakan visi memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. (2) Membangun Sikap Terbuka dan Transparan: Pelayanan perizinan semula tidak transparan, prosesnya terkesan tertutup. UPT Gianyar kemudian mengembangkan sikap dan budaya terbuka dan transparan dalam sistem pelayanan perizinan. Paket transparansi dilengkapi dengan mekanisme public handling complain, dimana konsumen dapat mengadukan masalahnya agar transparansi dan keterbukaan tidak menjadi ajang kolusi. Selanjutnya, kepercayaan masyarakat pada aparat Pemda Gianyar mulai tumbuh kembali dan dengan sukarela berperan aktif dalam ruang partisipasi. (3) Penyediaan ruang partisipasi bagi masyarakat: UPT Gianyar berkembang bersama masyarakatnya. Saat itu, masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan Bupatinya, melalui saluran hot-line bebas pulsa, dapat mengadukan keluhannya atau temuan lapangan untuk dengan

segera Bupati menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi. Pemda Gianyar mengembangkan kerjasama dengan media radio dan surat kabar lokal. Upaya ini cukup efektif karena warga membutuhkan informasi mengenai proses penyelesaian masalahnya yang disalurkan lewat media tersebut. Replikasi di tempat lain: Gianyar sebagai pioneer UPT menjadi tempat belajar bagi pemda-pemda lain yang akan mendirikan UPT. Pemda yang belajar dari Gianyar kemudian mengembangkan UPT sesuai kebutuhan wilayah masingmasing. Beberapa UPT bahkan berkembang lebih baik dari Gianyar dengan sistem pengintegrasian satu atap. UPT Kendari misalnya, telah berhasil menggabungkan pelayanan dalam satu pintu dan satu atap sebagai upaya memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, pasti dan amat bagi masyarakatnya. Tantangan UPT Gianyar: Secara ideal UPT dikemabangkan untuk: penghapusan izin yang kurang diperlukan; mengombinasikan izin yang sejenis; menyederhanakan prosedur perizinan; dan mendelegasikan kewenangan pemberian izin ke tingkat lebih bawah. Dengan tantangan yang dihadapi: (1) UPT harus “bertempur” dengan kawan sendiri yang enggan bergabung; (2) Tuntutan pelayanan perizinan semakin meningkat. Untuk itu, UPT perlu diberi kewenangan yang cukup agar dapat melakukan penyederhanaan perizinan; (3) mekanisme kerja UPT bersandar pada leadership pimpinan daerah perlu dibangun ke arah bekerja


Inovasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia secara sistem bukan berdasarkan orang. Sumber: Hetifah Sj Sumarto, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.393-401.

6. Inovasi Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Box: 6 Inovasi Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan Rakernis dengan tema “Strategi Pengembangan SDM Kompeten dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan Berbasis Negara Kepulauan untuk Kesejahteraan Masyarakat” di Bandung, tanggal 4-7 Maret 2014. Dalam Rakernis tersebut ditetapkan antara lain Prioritas dan arah kebijakan Pengembangan SDM kelautan dan perikanan tahun 2015– 2019 sebagai berikut: - Prioritas meliputi: ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, SDM berdaya saing tinggi, penguatan paradigma negara kepulauan, dan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan. - Arah kebijakan ditujukan untuk memantapkan pembangunan kelautan dan perikanan secara menyeluruh dengan menekankan pada peningkatan daya saing, ketahanan pangan dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, SDM yang berkualitas,

-

serta kemampuan Iptek untuk kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan tersebut meliputi aspek-aspek antara lain: peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan berbasis pengetahuan dan teknologi; peningkatkan kemampuan Iptek terkait dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; peningkatan akses masyarakat terhadap pelatihan terutama terkait dengan peningkatan wawasan bahari dan peningkatan kapasitas masyarakat dengan berorientasi kebutuhan; peningkatkan kompetensi masyarakat melalui transfer Iptek sektor kelautan dan perikanan; peningkatan kualitas penyuluhan berbasis Iptek dan informasi; serta peningkatan kelas kelompok melalui pendampingan berbasis teknologi terekomendasi. Berbagai langkah-langkah inovasi di bidang pengembangan SDM kelautan dan perikanan dilakukan terkait dengan strategi, negara kepulauan, dan kesejahteraan serta aspek-aspek pro poor, pro growth, pro job, dan pro environment. Upaya inovasi tersebut diperlukan dalam rangka keberhasilan menghadapi persaingan yang semakin ketat guna menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015.


Inovasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia BPSDMKP lahirkan berbagai inovasi pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan. Beberapa innovator telah lahir dengan hasil karya Inovasi Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut: - Dr. TB. Haeru Rahayu, A.Pi, M.Sc./Kabag Administrasi Diklat Lapangan, Sekolah Tinggi Perikanan Kampus Serang, beserta tim, mengembangkan Budidaya Udang Skala Mini Empang Plastik (Busmetik) Melalui inovasi teknologi Busmetik, budidaya udang menjadi lebih ramah lingkungan, biaya lebih murah, lahan lebih kecil (600 m2), masa panen lebih singkat (3 siklus per tahun), dan hasil yang lebih banyak dan berkualitas. - Dari kampus Akademi Perikanan Sidoarjo lahir dua innovator. (1) Dr. Endang Suhaedy, A.Pi, MM, M.Si./Direktur APS; dan (2) Ir. Edy Busono, MP./Pembantu Direktur APS. Endang dinilai memiliki inovasi dalam pengembangan tambak berwawasan lingkungan (silvofisheries) dengan Jepang, kerja sama bidang konservasi dan ekonomi masyarakat dengan Japan International Cooperation Agency dan United Nations Development Programme, serta pengembangan kerjasama pendidikan dengan Pemda dan universitas lainnya. Sementara Edy sebagai inovator Mina Padi Kolam Dalam yang juga mengembangkan budidaya kepiting soka dengan sistem kereta serta tambak rakyat dengan teknik budidaya udang Bunga Rampai Administrasi Publik: Inovasi Dalam Ranah Sektor Publik|97


-

-

-

dan bandeng secara terpadu dan tanpa limbah. Kadarusman, Ph.D. dari AP Sorong, berjasa sebagai penemu spesies baru ikan pelangi Melanotaenia salawati. Ia tergabung dalam tim riset penemu empat spesies baru ikan pelangi di Papua. Ia juga mengembangkan program kuliah umum dengan pendekatan information and communication technology (ICT) sebagai narasumber (guest lecturer) yang memberikan materi kuliah secara online dari negara asal melalui Skype. I Wayan Suarya, A.Pi, M.Si./Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Banyuwangi, mengembangkan inovasi teknologi garam sistem ulir dg hasil NaCl 97,23%; Sistem Ramsol, NaCl 91%; Tambak Madura, NaCl 82%; pelayanan Diklat dan sertifikasi Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (Ankapin) 3 untuk 120 orang per tahun (terbanyak nasional); pengembangan ikan nila nirwana Bali, serta program kompetensi vaksinasi ikan di Jawa Timur dan Danau Batur, Bali. Moch. Muchlisin, A.Pi, M.P. Kepala Seksi Program BPPP Tegal ini mengembangkan Aplikasi Elektronic System Training Centre; otomatisasi pelatihan penyusunan SPJ, memasyarakatkan budidaya lele sistem bioflok, aplikasi teknologi mesin pakan, pendingin bergerak, automatic feeder, serta

produksi pakan ikan murah berkualitas. - Ir. Sugiyanto/Penyuluh Perikanan Madya pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP), Kabupaten Cilacap. Peraih predikat Penyuluh Perikanan PNS teladan peringkat I tahun 2013 ini berprestasi dalam membangun jejaring antara kelompok dengan perbankan, memanfaatkan lahan rawa menjadi kolam yang produktif, pengembangan teknologi pembenihan gurame secara intensif; serta pengembangan limbah buahbuahan sebagai pestisida alami. Proses perencanaan hingga implementasi program dan kegiatan pengembangan SDM kelautan dan perikanan dapat berjalan efektif dan terpadu yang didukung oleh seluruh masyarakat, swasta, pemerintah daerah dan stakeholder terkait lainnya serta rumusan yang telah dihasilkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Inovasiinovasi yang telah dihasilkan tersebut dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat di bidang pengembangan SDM kelautan dan perikanan. -

Sumber: http://www.bpsdmkp.kkp.go.id/det ail_berita/bpsdm_kp_lahirkan_berb agai_inovasi pengembangan_ sdm_kelautan_dan_perikanan#stha sh.YwYtOD5K.dpbs.


Inovasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia 7. Inovasi PT Telkom Indonesia Tbk. Box 7: Inovasi PT Telkom Indonesia Tbk. Perubahan portfolio bisnis dari Infocom ke TIMES menimbulkan implikasi pergeseran kompetensi yang diperlukan. Kompetensi dan kemampuan SDM merupakan salah satu elemen penting yang harus diperhatikan untuk mewujudkan praktik GCG. Dalam implementasinya, pengelolaan pengetahuan difokuskan untuk menciptakan nilai bisnis yang menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkesinambungan dengan mengoptimalkan proses penciptaan (acquisition), berbagi (sharing) dan pemanfaatan (utilization) pengetahuan yang dibutuhkan perusahaan. Guna mendukung proses pengelolaan pengetahuan tersebut, PT Telkom Indonesia Tbk telah menyediakan Knowledge Management System yang diberi nama KAMPIUN yang merupakan bank data (repository) sebagai sarana bagi setiap karyawan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dengan cara mengunggah atau mengunduh melalui sistem, sehingga diharapkan dapat menjadi solusi atas beranekaragam permasalahan pekerjaan yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan produktivitas dan kualitas pekerjaan. Tujuan akhir dari pengelolaan pengetahuan adalah terciptanya learning organization, yaitu suatu kondisi dimana organisasi akan tetap berjalan terus tanpa

ketergantungan kepada pegawai tertentu dengan memproyeksikan dirinya menjadi knowledge based enterprise melalui transformasi Learning Center sebagai unit pembelajaran dengan metoda konvensional telah bertransformasi menjadi Corporate University (“CorpU”) yang merupakan wahana peningkatan kompetensi yang dapat mendukung kebutuhan bisnis Perusahaan agar terbentuk center of excellent human capital bertaraf internasional di industri TIMES yang dapat mendukung peningkatan performansi bisnis dan implementasi budaya baru dengan tagline “from competence to commerce” yang mempunyai makna bahwa karyawan yang kompeten yang akan mengcreate bisnis. Sumber: http://www.telkom.co.id/ UHI/CDInteraktif2013/ID/0088_konsiste nsi.html: Laporan Tahunan 2013 PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

PENUTUP Inovasi pengembangan kapasitas sumberdaya manusia aparatur di Indonesia terkait dengan aspek-aspek kepemimpinan, pola pikir dan budaya kerja aparatur; serta organisasi pembelajaran. Inovasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam aspek kepemimpinan telah berhasil diterapkan antara lain di Perusahaan Listrik Negara; dan PT Kereta Api Indonesia; sedangkan dalam aspek Mindset dan Budaya Kerja telah berhasil diterapkan diantaranya di Kecamatan Kota Sumenep, dan BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu dimana unit pelayanan ini telah melakukan perubahan mindset dalam upaya peningkatan pelayanan


Inovasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia publik sehingga masuk ke dalam kelompok unit pelayanan terbaik. Selain itu, inovasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam aspek organisasi pembelajaran yang telah menghasilkan peningkatan kinerja diantaranya Unit Pelayanan Terpadu Gianyar, dan Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, serta PT Telkom Indonesia. Inovasi merupakan salah satu prinsip reformasi birokrasi oleh karena itu Kementerian/Lembaga dan Pemda diberikan ruang gerak yang luas bagi untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pertukaran pengetahuan, dan bestpractices dari organisasi yang telah berhasil melakukan inovasi untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik; termasuk melalui proses belajar yang merupakan kombinasi dari good pactice pihak lain dan dari pengalaman sukses atau kegagalan sendiri dalam menerapkan suatu perubahan. DAFTAR PUSTAKA Buku-buku/Peraturan: Aba Subagya, Pemetaan dan Penataan SDM Aparatur menuju SMART ASN, Paparan diskusi media di Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2 Februari 2017. Adriana Elisabeth, Dede Mariana, Awani Irewati (Editor), Evaluasi Reformasi Birokrasi di Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Jakarta, 2013; Avanti Fontana, Innovate We Can!: Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai Individu,

Organisasi, Masyarakat, Cipta Inovasi Sejahtera, Jakarta, 2011; Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008; Falih Suaedi dan Bintoro Wardiyanto, Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan eGovernance, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010; Hetifah Sj Sumarto, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004; Jeff Dyerr, Hal Gregersen, Clayton M. Christensen, DNA Inovator, Penerbit Andi Yogyakarta, 2013; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2014, Jakarta, 2014; M.

Nur Nasution, Manajemen Perubahan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010;

Peraturan Presiden No. 81/2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Purwanto, Difusi Inovasi, STIA LAN Press, Jakarta, 2000, hlm. 20; Rogers, Everett M., Diffusion of Innovation, The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co., Inc., Newyork, 1973; Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik , Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan, PT Refika Aditama, Bandung, 2013;


Inovasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tb.

Sjafri Mangkuprawira, Bisnis, Manajemen dan Sumberdaya Manusia, IPB Press, Bogor, 2009;

Universitas Gajah Mada, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Magister Administrasi Publik UGM, Volume 10, Nomor 2, Yogyakarta, November 2006; Wahyudi Kumorotomo dan Ambar Widaningrum, Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2010; Wawan Dhewanto dkk, Manajemen Inovasi: Peluang sukses menghadapi perubahan, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2014. Website: http://triwidodowutomo.blogspot.com / 2014/01/inovasi-pt-kai.html, Tri Widodo W. Utomo, 23 Januari 2014;

http://www.bpsdmkp.kkp.go.id/detail_ berita/bpsdm_kp_lahirkan_berb agai_inovasipengembangan_ sdm_kelautan_dan_perikanan#st hash.YwYtOD5K.dpbs; http://www.pustaka. ut.ac.id/ dev25/fisip2013/enceng_yuli_tirt a_riandi_el_anshori.pdf: Enceng dan Yuli Tirta Riandi EA, Membenahi Kinerja BUMN Melalui Kepemimpinan Transformasional Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Terbuka; http://www.telkom.co.id/ UHI/CDInteraktif2013/ID/0088_k onsistensi.html: Laporan Tahunan 2013 PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. http://www.dikti.go.id/revolusimental-modal-menuju-inovasiindonesia/# 4ZyMWkvwp T6U WGE.99: Agus Puji Prasetyono, Revolusi Mental, Modal Menuju Inovasi Indonesia, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Jakarta, 21 Februari 2016.




Urgensi Peran Kecamatan Dalam Mengantisipasi Perdagangan Bebas ASEAN Di Masyarakat Pedesaan

URGENSI PERAN KECAMATAN DALAM MENGANTISIPASI PERDAGANGAN BEBAS ASEAN DI MASYARAKAT PEDESAAN Oleh : Marsono

PENDAHULUAN Data empiris terkait dengan pembentukan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau pasar bebas Asia Tenggara diawali dari KTT ASEAN di Bali Oktober 2003. Para Pemimpin ASEAN mendeklarasikan bahwa Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) merupakan tujuan integrasi ekonomi regional (Bali Concord II) pada tahun 2020. Selain KEA, Komunitas Keamanan ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN merupakan dua pilar integral lain dari komunitas ASEAN yang akan dibentuk. Ketiga pilar tersebut diharapkan dapat bekerja secara erat dalam pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2020. Selanjutnya pada pertemuan ke38 Menteri Ekonomi ASEAN di Kuala Lumpur Malaysia pada Agustus 2006 telah bersepakat untuk menyusun “Suatu Cetak Biru” yang terpadu untuk mempercepat pembentukan KEA. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik dan elemen KEA pada tahun 2015 sesuai Bali Concord II, dengan sasaran dan kerangka waktu yang jelas dalam mengimplementasikan berbagai langkah serta fleksibilitas yang telah

disepakati sebelumnya guna mengkomodir kepentingan seluruh negara anggota ASEAN. Upaya percepatan implementasi pasar bebas ASEAN telah disepakati pada KTT ASEAN Ke-12, dimana para pemimpin ASEAN menegaskan komitmen yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 sejalan dengan Visi ASEAN 2020 dan Bali Concord II, dan menandatangani Cebu Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015. Secara khusus, para pemimpin sepakat untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentranformasikan kawasan ASEAN menjadi suatu kawasan dimana terdapat aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas. Terdapat empat pilar utama yang dijadikan pedoman dalam mencapai AEC 2015 yaitu: 1. Pilar Pertama ASEAN merupakan pasar tunggal dengan basis produksi elemen aliran adalah barang bebas,


Urgensi Peran Kecamatan Dalam Mengantisipasi Perdagangan Bebas ASEAN Di Masyarakat Pedesaan investasi, tenaga kerja terampil, serta aliran modal. 2. Pilar Kedua ASEAN dengan daya saing ekonomi tinggi, elemen yang digunakan adalah peraturan kompetisi, perlindungan pelanggan (konsumen), HAKI, pengembangan infrastruktur, serta perpajakan dan e – comers. 3. Pilar Ketiga ASEAN adalah pengembangan ekonomi merata, elemen yang digunakan yaitu pengembangan UKM, serta prakarsa dari integrasi ASEAN kepada Negara Kamboja, Laos, Vietnam dan Myanmar. 4. Pilar Keempat ASEAN kawasan integrasi penuh terhadap ekonomi global. Elemen yang digunakan yaitu dengan pendekatan yang koheren antara hubungan ekonomi kawasan luar ASEAN, serta peningkatan dalam produksi global. Percepatan pemberlakuan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut, ditengarai hanya akan membuat Indonesia hebat dalam menjadi konsumen. Kondisi tersebut bukan tidak mungkin, mengingat kapasitas SDM yang relatif rendah dan tidak memiliki daya saing di lingkungan Negara-negara anggota ASEAN. Sejalan dengan kondisi tersebut, Faisal Basri (2014) menyatakan bahwa pasar bebas tersebut tentu saja dapat menjadi hal positif bagi kita jika kita mampu bersaing. Namun, sebaliknya dapat merugikan kita jika kita tidak mampu bersaing. Pasar bebas tentu saja menguntungkan bagi para produsen yang target pasarnya internasional. Lalu untuk produsen dalam negeri, apakah sudah siap menghadapi

persaingan dengan produk yang ditawarkan asing. Sudahkah siap SDM kita bersaing dengan SDM asing yang mungkin lebih berkompeten daripada kita. Dalam menghadapi pasar bebas 2015 nanti, masyarakat dan pemerintah perlu bebenah untuk memperbaiki kualitas diri, agar mampu bersaing dengan asing dan mendapatkan manfaat sebanyakbanyaknya dari pasar bebas 2015 nanti. Terkait dengan penguatan kapasitas Kecamatan sebagai strategi antisipasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di tingkat lokal, pada hakekatnya adalah upaya yang sangat penting dimana dalam manajemen pemerintahan menempatkan Kecamatan sebagai pembina dan akselerator bagi Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menghadapi MEA. PERAN DAN KEDUDUKAN KECAMATAN DALAM PEMERINTAHAN DAERAH Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Perubahan kedudukan kecamatan sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah melalui pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah


Urgensi Peran Kecamatan Dalam Mengantisipasi Perdagangan Bebas ASEAN Di Masyarakat Pedesaan dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa dampak berubahnya kedudukan kecamatan. Kecamatan berubah dari Perangkat Kewilayahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi dekonsentrasi dan tugas pembantuan, menjadi Perangkat Daerah Otonom, yang membawa dampak pada kewenangan yang dijalankan oleh Camat. Camat selain menerima kewenangan atributif yang melekat dalam jabatannya, juga memperoleh kewenangan delegatif dari pejabat atasannya (Bupati/Walikota). Pelimpahan adalah proses menyerahkan sebagian wewenang dari pejabat kepada pejabat untuk melaksanakan sebagian urusan. Mengapa pelimpahan kewenangan ini perlu dilakukan? Dengan adanya pelimpahan kewenangan, maka Camat dapat memiliki “ruang gerak” yang lebih luas untuk melakukan berbagai upaya termasuk inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan kepada masyarakat. Pelimpahan wewenang ini sebenarnya merupakan upaya untuk optimalisasi peran dan fungsi Kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hasil yang diharapkan adalah terealisasikannya kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat dan berkualitas. Dalam skema pelimpahan ini, kecamatan sebagai SKPD dan koordinator wilayah berfungsi mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menuju

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kecamatan juga harus bekerjasama dengan unit-unit pemerintahan di lingkup kecamatan (seperti Puskesmas, Cabang Dinas, UPTD, Sekolah, para penyuluh). Kejasama sinergi ini dimaksudkan agar kemampuan yang ada dapat diakumulasi dalam rangka mendukung Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mencapai SPM/target kinerja yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Dalam kerangka itulah maka kecamatan mendapatkan sejumlah pelimpahan kewenangan seperti bidang: kesehatan, pendidikan dasar, perizinan, pembinaan mukim dan gampong (desa), serta perpajakan. Adapun aspek yang dilimpahkan pada dasarnya berfungsi untuk mengefektifkan koordinasi. Oleh karena itu, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan untuk: (a) fasilitasi, perencanaan dan penganggaran, (b) koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan dan monitoring pelaksanaan kegiatan, (c) pengawasasn kegiatan yang dilakukan UPTD tingkat kecamatan, (d) Fasilitasi Pengaduan Masyarakat, dan (e) Evaluasi Kinerja Bidang yang dilimpahkan. Untuk memastikan efektifitas pelimpahan maka kecamatan bersama SKPD Kabupaten/ Kota mendapatkan target kinerja. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, tugas-tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan


Urgensi Peran Kecamatan Dalam Mengantisipasi Perdagangan Bebas ASEAN Di Masyarakat Pedesaan oleh Camat, meliputi : (a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; (b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; (c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; (d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; (e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; (f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan; (g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan. Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria ekternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi

kewenangan camat. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan Camat. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 102, mengisyaratkan bahwa Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan. Pembinaan dan pengawasan tersebut, meliputi : (1) Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa; (2) Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa; (3) Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; (4) Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa; (5) Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; (6) Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa; (7) Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; (8) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan; (9) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; (10) Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga; (11)


Urgensi Peran Kecamatan Dalam Mengantisipasi Perdagangan Bebas ASEAN Di Masyarakat Pedesaan Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; (12) Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga; (13) Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan (14) Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan. Sehingga dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka dapat dijelaskan bahwa tugas Camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, meliputi : 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan; Dalam menjalankan perannya Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, seperti dalam proses pembuatan peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa, sehingga produk hukum dimaksud

2.

3.

4.

5.

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan; Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa, Camat juga memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pelaksanaan adminstrasi desa dan/atau kelurahan. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah; Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, meskipun secara de jure kepala desa bukan merupakan bawahan dari Camat karena kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat, akan tetapi wilayah kerja kepala desa berada dalam wilayah kecamatan sehingga Camat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa walaupun hanya bersifat koordinatif. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan; Selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, Camat juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; Camat juga


Urgensi Peran Kecamatan Dalam Mengantisipasi Perdagangan Bebas ASEAN Di Masyarakat Pedesaan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan pada tingkat kecamatan, agar dapat mengetahui sampai sejauh mana tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan. 6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati/Walikota. KONSEPSI KAPASITAS DAN PENGUATAN KAPASITAS Pengertian Kapasitas menurut UNDP, 1998 disebutkan bahwa “kapasitas adalah kemampuan individu dan organisasi atau unit-unit organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kapasitas juga dapat diartikan dalam konteks sistem dimana suatu entitas bekerja untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan proses dan aturan-aturan baku tertentu.” Pengertian kapasitas berdasarkan Mc Nair, C.J (1994) yang dikutip oleh Mutiara S. tahun 2013, mendefinisikan kapasitas sebagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang siap untuk digunakan yang dapat menggambarkan potensi keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan pada masa mendatang. Mc Nair C.J dan Vangermeersch (1998) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan dari suatu organisasi atau perusahaan untuk menciptakan nilai dimana kemampuan tersebut

didapatkan dari berbagai jenis sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Chase (2001), definisi kapasitas dalam konteks manajemen operasi sebaiknya didefinisikan sebagai, “The amount of resource inputs available relative to output requirements over a particular period of time”. Berdasarkan definisi tersebut maka disimpulkan bahwa kapasitas adalah kemampuan pengelolaan sumber daya yang ada untuk menghasilkan hasil akhir yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dalam kerangka waktu tertentu. Definisi kapasitas menurut Hilton, Maher dan Selto (2003) adalah kapasitas merupakan ukuran dari kemampuan proses produksi dalam mengubah sumber daya yang dimiliki menjadi suatu produk atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen. Selanjutnya terkait dengan penguatan atau pengembangan kapasitas secara terminologi masih terjadi adanya perbedaaan pendapat, sebagian orang merujuk kepada pengertian dalam konteks kemampuan (pengetahuan, keterampilan) sebagian lagi mengartikan kapasitas dalam konteks yang lebih luas termasuk di dalamnya soal sikap dan perilaku. Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah kapasitas yang terkait dengan manusia dan juga sistem yang ada di sekitarnya, kapasitas yang dapat pula diartikan sebagai kemampuan manusia, kemampuan institusi dan juga kemampuan sistemnya. Pengembangan kapasitas secara umum ditujukan agar individu, organisasi maupun juga sistem yang ada dapat dipergunakan secara efektif


Urgensi Peran Kecamatan Dalam Mengantisipasi Perdagangan Bebas ASEAN Di Masyarakat Pedesaan dan efisien untuk mencapai tujuan dari individu maupun organisasi tersebut. Sedangkan dalam konteks kekinian, pengembangan kapasitas ditujukan terutama untuk menciptakan tata kepemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan good governance. Suatu kondisi kepemerintahan yang yang dicita-citakan semua pihak dan mampu menjawab persoalanpersoalan dunia saat ini. Terkait dengan pengertian pengembangan kapasitas, A9CBF (2001) menyatakan bahwa peningkatan kapasitas dapat didefinisikan sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas atau masyarakat untuk menganalisa lingkungan nya; mengidentifikasi masalahmasalah, kebutuhan-kebutuhan, isu-isu dan peluang-peluang; memformulasi strategi-strategi untuk mengatasi masalah-masalah, isu-isu dan kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan memanfaatkan peluang yang relevan, Merancang sebuah rencana aksi, serta mengumpulkan dan menggunakan secara efektif, dan atas dasar sumber daya yang berkesinambungan untuk mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi rencana aksi tersebut, serta memanfaatkan umpan balik sebagai pelajaran. Selanjutnya Riyadi Soeprapto lebih menekankan mengenai konsepsi pengembangan kapasitas pada: (1) Pengembangan sumber daya manusia; training, rekruitmen dan pemutusan pegawai profesional, manajerial dan teknis; (2) Keorganisasian, yaitu pengaturan struktur, proses, sumber daya dan gaya manajemen; (3) Jaringan

kerja (network), berupa koordinasi, aktifitas organisasi, fungsi network, serta interaksi formal dan informal; (4) Lingkungan organisasi, yaitu aturan (rule) dan undang-undang (legislation) yang mengatur pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan antara lembaga, kebijakan yang menjadi hambatan bagi development tasks, serta dukungan keuangan dan anggaran; (5) Lingkungan kegiatan lebih luas lainnya, meliputi faktorfaktor politik, ekonomi dan situasikondisi yang mempengaruhi kinerja. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengertian Pengembangan Kapasitas, yaitu: (1) Pengembangan kapasitas bukanlah produk, melainkan sebuah proses; (2) Pengembangan kapasitas adalah proses pembelajaran multitingkatan meliputi individu, grup, organisasi, dan sistem; (3) Pengembangan kapasitas menghubungkan ide terhadap sikap; dan (4) Pengembangan kapasitas dapat disebut sebagai actionable learning dimana pengembangan kapasitas meliputi sejumlah proses-proses pembelajaran yang saling berkaitan, akumulasi benturan yang menambah prospek untuk individu dan organisasi agar secara terusmenerus beradaptasi atas perubahan. Sedangkan UNDP memfokuskan pada tiga dimensi, yaitu : (1) Tenaga kerja (dimensi human resources), yaitu kualitas SDM dan cara SDM dimanfaatkan; (2) Modal (dimensi fisik), menyangkut sarana material, peralatan, bahan-bahan yang diperlukan dan ruang/gedung; (3) Teknologi, yaitu organisasi dan gaya manajemen, fungsi perencanaan,


Urgensi Peran Kecamatan Dalam Mengantisipasi Perdagangan Bebas ASEAN Di Masyarakat Pedesaan penentuan kebijakan, pengendalian dan evaluasi, komunikasi, serta sistem informasi manajemen. Secara umum pengembangan kapasitas dilakukan secara berjenjang pada 3 (tiga) area sebagai berikut: (1) area individual; (2) area organisasi; dan (3) area sistem atau lingkungan strategik. Terkait hal tersebut, Riyadi Soeprapto (2010) menyatakan bahwa pengembangan kapasitas dilaksanakan dalam berbagai tingkatan dengan skema sebagai berikut:

Gambar 1. Skema Pengembangan Kapasitas

Berdasarkan skema tersebut, dapat terlihat bahwa pengembangan kapasitas harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada 3 (tiga) tingkatan-tingkatan, yaitu: (1) Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakankebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu; (2) Tingkatan institusional atau keseluruhan satuan, contoh struktur organisasi-organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi, prosedur dan mekanisme-mekanisme pekerjaan,

pengaturan sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringanjaringan organisasi; (3) Tingkatan individual, contohnya ketrampilanketrampilan individu dan persyaratanpersyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang di dalam organisasi-organisasi. PENGUATAN KAPASITAS KECAMATAN KEDEPAN Berdasarkan konsepsi dan lingkup pengembangan kapasitas sebagaimana tersebut di atas, maka penguatan kapasitas Kecamatan tentu saja juga mencakup paling tidak 3 (tiga) aspek, yaitu pada aspek: (1) individu; (2) organisasi; dan (3) sistem atau lingkungan strategis, sesuai dengan Panduan Pengembangan Kapasitas INAGARA (2015) sebagai berikut: Dalam konteks individual, adalah peningkatan penerapan pengetahuan dan wawasan, pengalaman, keterampilan dan keahlian, serta pembentukan sikap dan perilaku kerja serta motivasi penyelenggara pemerintah dalam menunjang pelaksanaan kinerja organisasi dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengembangan kapasitas individu dapat dilaksanakan dengan proses pembelajaran, berbagi pengetahuan dan pengalaman, penyelenggaraan pendidikan formal, pelatihan dan kursus, seminar, magang, mentoring, pembinaan, pendampingan serta coaching clinic yang mendukung tugas dan fungsi. Dalam konteks organisasi, pengembangan kapasitas organisasi


Urgensi Peran Kecamatan Dalam Mengantisipasi Perdagangan Bebas ASEAN Di Masyarakat Pedesaan tentu lebih diarahkan pada: (1) peningkatan kapasitas struktur organisasi yang efisien dan proporsional dalam menunjang pelaksanaan kinerja; (2) Pelaksanaan proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi setiap elemen dalam organisasi; (3) Penerapan Standard Operating Procedures (SOP) dan mekanisme kerja sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi; (4) Peningkatan kapasitas dan pengaturan sarana dan prasarana yang memadai serta sesuai dengan kebutuhan kerja; (5) Peningkatan hubungan dan jaringan kerja dalam organisasi; (6) Peningkatan budaya kerja organisasi yang berbasis kualitas dalam rangka membangun daya saing. Pengembangan Kapasitas Organisasi Kecamatan dilaksanakan dengan cara: (1) Penataan struktur organisasi yang dilakukan dengan mengevaluasi kelembagaan organisasi saat ini dan menyesuaikan dengan tugas dan fungsi yang dilakukan; (2) Pembenahan pola dan metode pelibatan dan partisipasi pegawai dalam pengambilan keputusan organisasi; (3) Penetapan Standard Operating Procedures (SOP) dan mekanisme kerja sehingga dapat dijadikan panduan dalam melaksanakan pekerjaan; (4) Penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan; (5) Perbaikan mekanisme hubungan dan jaringan kerja yang mendukung tercapainya tujuan organisasi; dan (6) Internalisasi nilainilai ASN dalam pembangunan budaya kerja organisasi yang inovatif.

Dalam konteks sistem atau lingkungan strategis, peningkatan kapasitas dengan menyiapkan kerangka kerja lingkungan strategis yang berhubungan dengan aturan, kebijakan dan kepentingan stakeholders; Penyusunan aturan dan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Peningkatan peran serta stakeholders dalam setiap penentuan arah kebijakan. Pengembangan Kapasitas Lingkungan Strategis dilaksanakan dengan cara penyusunan kerangka kerja yang berhubungan dengan aturan, kebijakan dan partisipasi stakeholders; Perbaikan metode dan mekanisme penyusunan aturan dan kebijakan; Pembenahan mekanisme pelibatan partisipasi stakeholders dalam penyusunan setiap aturan dan kebijakan. PERAN STRATEGIS KECAMATAN DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) DI TINGKAT LOKAL Strategi membangun Indonesia dari Desa/Kelurahan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak akan pernah menafikkan peran strategis Kecamatan sebagai Pembina kewilayahan di tingkat pemerintahan terbawah (akar rumput). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, dimana dinyatakan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas: (a) Sekretariat Daerah; (B) Sekretariat


Urgensi Peran Kecamatan Dalam Mengantisipasi Perdagangan Bebas ASEAN Di Masyarakat Pedesaan DPRD; (C) Inspektorat; (D) Dinas; (E) Badan; Dan (F) Kecamatan. Selanjutnya terkait dengan Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 sebagai berikut: (1) Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan; (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah; (3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan. Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoorkinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Selanjutnya Kecamatan dibentuk cukup dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Namun Rancangan Perda tentang pembentukan Kecamatan tersebut sebelumnya harus mendapat persetujuan bersama antara

Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri melelui Gubernur untuk mendapat persetujuan. Berkaitan dengan pelaksanaan MEA pada akhir Tahun 2015, sesungguhnya peran aktif Kecamatan dalam mentransformasi Desa/Kelurahan dalam menghadapi pasar bebas ASEAN di tingkat lokal sungguh sangat vital. Peran ini tentu menjadi sangat penting manakala Desa/Kelurahan harus dapat bersaing dengan beberapa Negara di kawasan ASEAN baik menyangkut produkproduk pertaniannya maupun terkait dengan tenaga kerjanya. Oleh karena itu, agar tenaga kerja dan ekonomi lokal memiliki daya saing yang baik dalam menghadapi pasar bebas ASEAN, maka Kecamatan harus memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perannya tersebut. Lalu peran konkrit apa yang harus dilakukan Kecamatan dan Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak di tataran lokal terhadap Desa/Kelurahan agar mereka memiliki daya saing dalam menghadapi MEA tersebut. Sesungguhnya banyak sekali peran yang harus dimainkan terkait dengan kesiapan Desa/Kelurahan dalam menghadapi MEA, misalnya: 1. Memfasilitasi desa untuk melakukan mapping (pemetaan) potensi unik dan lokal untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai potensi unggulan atau produk unggulan lokal; 2. Penguatan pelaku usaha dan industri di desa yang rata-rata merupakan usaha rumah tangga dan industri kecil menengah (UKM/IKM) dalam hal akses permodalan,


Urgensi Peran Kecamatan Dalam Mengantisipasi Perdagangan Bebas ASEAN Di Masyarakat Pedesaan

3.

4.

5.

6.

pemasaran, teknologi dan sumber daya manusia; Mendorong dan memfasilitasi Desa untuk membentuk BUMDes. Karena melalui BUMDes ini dana desa dapat dikelola secara produktif untuk menggerakkan ekonomi desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; Bantuan program pelatihan kewirausahaan, manajemen, pemasaran, teknik produksi modern, teknis pengemasan modern, bantuan peralatan, modal usaha, dan lainnya; Mendampingi desa untuk meningkatkan wawasan sumber daya manusia (SDM) pelaku UKM terhadap MEA, peningkatan efisiensi produksi dan manajemen usaha, peningkatan daya serap pasar produk UKM lokal dan penciptaan iklim usaha yang kondusif; Mendorong dan mendampingi para pelaku UMKM desa untuk menerapkan standarisasi atau sertifikasi produk-produk unggulannya, sehingga akan memiliki daya saing.

PENUTUP Upaya membangun Indonesia dari Desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak akan pernah menafikkan peran strategis Kecamatan sebagai Pembina kewilayahan di tingkat pemerintahan terbawah (akar rumput). Selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan MEA pada akhir Tahun 2015, sesungguhnya peran aktif Kecamatan dalam menstransformasi Desa/Kelurahan dalam menghadapi

pasar bebas ASEAN di tingkat lokal sungguh sangat vital. Peran ini tentu menjadi sangat penting manakala Desa/Kelurahan harus dapat bersaing dengan beberapa Negara di kawasan ASEAN baik menyangkut produkproduk pertaniannya maupun terkait dengan tenaga kerjanya. Oleh karena itu, agar tenaga kerja dan ekonomi lokal memiliki daya saing yang baik dalam menghadapi pasar bebas ASEAN, maka Kecamatan harus memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perannya tersebut. Adapun peran strategis yang harus dimainkan Kecamatan terkait dengan kesiapan Desa/Kelurahan dalam menghadapi MEA, misalnya: (1) Memfasilitasi desa untuk melakukan mapping (pemetaan) potensi unik dan kindustri di desa yang rata-rata merupakan usaha rumah tangga dan industri kecil menengah (UKM/IKM) dalam hal akses permodalan, pemasaran, teknologi dan sumber daya manusia; (3) Mendorong dan memfasilitasi Desa untuk membentuk BUMDes. Karena melalui BUMDes ini dana desa dapat dikelola secara produktif untuk menggerakkan ekonomi desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; (4) Bantuan program pelatihan kewirausahaan, manajemen, pemasaran, teknik produksi modern, teknis pengemasan modern, bantuan peralatan, modal usaha, dan lainnya; (5) Mendampingi desa untuk meningkatkan wawasan sumber daya manusia (SDM) pelaku UKM terhadap MEA, peningkatan efisiensi produksi dan manajemen usaha, peningkatan daya serap pasar produk UKM lokal dan


Urgensi Peran Kecamatan Dalam Mengantisipasi Perdagangan Bebas ASEAN Di Masyarakat Pedesaan penciptaan iklim usaha yang kondusif; (6) Mendorong dan mendampingi para pelaku UMKM desa untuk menerapkan standarisasi atau sertifikasi produkproduk unggulannya, sehingga akan memiliki daya saing. Agar peran strategis Kecamatan dalam mengakselerasi Desa untuk dapat bersaing dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di local state, maka diperlukan penguatan atau pengembangan kapasitas Kecamatan dalam 3 (tiga) cakupan, yaitu: (1) penguatan individu; (2) penguatan organisasi; dan (3) penguatan sistem atau lingkungan strategis. DAFTAR PUSTAKA African Capacity Building Foundation (ACBF), 2001, Capacity Needs Assessment : A Conceptual Framework, ACBF Newsletter, Vol.2,p.9-12. Anwar Syarif, (2013) Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Artikel Umum, Mei 2013. Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community Blueprint), Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI 2009. Didik

Herdiana, Konsep Umum Pengembangan Kapasitas, Sabtu, 11 Agustus 2012.

Lembaga Administrasi Negara, Panduan Pengembangan

Kapasitas Inovasi Administrasi Negara (Inagara) Jakarta, 2015. Marwan Jafar, Hadapi Pasar Bebas ASEAN, Daya Saing Desa Perlu Ditingkatkan, Kompas, 28 Januari 2015. Marwan Jafar, Sambut MEA, Menteri (Mendes PDTT) Benahi UMKM Desa Dengan Program Peningkatan Daya Saing, Jurnal Pewarta, 28 Januari 2015. Mutiara S. Pengembangan Kapasitas Organisasi (Capasity Building), Universitas Airlangga, Surabaya, 2013. http:/mutiarafisip11.web.unair.ac.id Riyadi Soeprapto, The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance, Word Bank http://www.tempo.co/read/news/201 4/06/25/090587919/Faisal-BasriMEA-Bukan-Ancaman-EkonomiASEAN. http://ditjenkpi.kemendag.go.id/websi te_kpi/Umum/Setditjen/Buku%2 0Menuju%20ASEAN%20ECONO MIC%20COMMUNITY%202015.p df http://www.kompasiana.com/sutardjo /tantangan-desa-menujumasyarakat-ekonomi-aseanmea2015_54f42ff77455139e2b6c87f c http://www.kamusbesar.com/17613/k apasitas, Konsep Umum Pengembangan Kapasitas


BUNGA RAMPAI ADMINISTRASI PUBLIK INOVASI DALAM RANAH SEKTOR PUBLIK

Recommend Documents