INOVASI DI SEKTOR PUBLIK Oleh : Yogi Suwarno1 One of the greatest pains to human nature is the pain of a new idea. It makes you think that after all, your favorite notions maybe wrong, your firmest belief ill-founded. Naturally, therefore, common men hate a new idea, and are disposed more or less to ill-treat the original man who brings it. (Walter Bagehot)
Abstrak Inovasi di sektor publik adalah salah satu jalan atau bahkan “breakthrough” untuk mengatasi kemacetan dan kebuntuan organisasi di sektor publik. Karakteristik dari sistem di sektor publik yang rigid, kaku dan cenderung status-quo harus mampu dicairkan melalui penularan budaya inovasi. Inovasi yang biasanya hanya akrab di lingkungan dinamis seperti di sektor bisnis, perlahan mulai disuntikkan ke lingkungan sektor publik. Sinyal perubahan pun menunjukkan positif, di mana inovasi mulai mendapat tempat di sektor publik. Budaya inovasi ini harus dapat dipertahankan dan dikembangkan lebih baik lagi. Hal ini tidak terlepas dari dinamika eksternal dan tuntutan perubahan yang sedemikian cepat, yang terjadi di luar organisasi publik. Selain itu perubahan di masyarakat dengan tingkat literasi yang lebih baik, mempunyai kesadaran (awareness) yang lebih baik akan haknya. Dengan demikian maka sektor publik dapat menjadi sektor yang dapat mengakomodasi dan merespon secara cepat setiap perubahan yang terjadi. Pelajaran penting mengenai inovasi di sektor publik dapat diambil dari masalah yang timbul seputar upaya penerapan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) di lingkungan instansi pemerintah di Indonesia, serta inisiatif pemerintah Malaysia dalam menerapkan pelayanan publik secara elektronik (eservice). Keywords : Inovasi, sektor publik, pelayanan publik, organisasi publik, perubahan
Pendahuluan Secara tradisional, sektor publik adalah sektor yang relatif tidak leluasa dalam berhubungan dengan inovasi dibandingkan dengan sektor bisnis. Keengganan sektor publik dalam memanfaatkan inovasi erat kaitannya dengan sejarah dan karakteristiknya yang cenderung statis, formal, dan rigid. Dengan kata lain, sistem dalam sektor publik berkarakteristik status-quo dan tidak menyukai perubahan. Bahkan tidak hanya dalam konteks kelembagaan, bahwa 1
Dosen Tetap STIA-LAN untuk mata kuliah Difusi Inovasi dalam Pemerintahan, dan Peneliti pada Pusat Kajian Administrasi Internasional.
-1-
secara individu pun sangat jarang inovasi menjadi bagian dari keseharian kerjanya. Pada umumnya individu yang terlibat di sektor publik hanya menjalankan tugas dan fungsinya secara datar-datar saja (business as usual). Kondisi ini boleh jadi tidak terlepas dari faktor reward yang tidak mencapai kriteria layak, pengukuran kinerja dan prestasi yang cenderung tidak objektif, sehingga tidak mampu memotivasi individu untuk dapat berprestasi atau berkinerja lebih baik lagi. Dengan demikian, perkembangan sektor publik dianggap relatif tertinggal dibanding dengan sektor bisnis. Sehingga secara umum kesan yang muncul adalah bahwa sektor publik mencitrakan potret statis, sedangkan sektor bisnis merupakan potret yang sangat dinamis sebagai sebuah sistem. Bahkan ironisnya ketertinggalan ini tidak hanya terjadi dalam tataran praktis, namun juga dalam level teori dan konsepsi pun terjadi. Konsep keilmuan organisasi sejak awal dirintis dan dikembangkan dari pengalaman organisasi publik. Indikasi ketertinggalan ini pernah diulas oleh Steve Kelman 2 yang menjelaskan ketertinggalan sektor publik dari dinamika sektor bisnis. Menurut Kelman, tulisan-tulisan mengenai khazanah keilmuan organisasi pada awalnya berdasarkan atas pengalaman empirik organisasi publik. Ketika Weber menulis tentang ilmu organisasi (birokrasi), yang menjadi patokannya adalah organisasi publik yaitu instansi pemerintah Prussia, dan bukan organisasi yang bergerak di sektor bisnis. Tulisan pertama Herbert Simon pun pada tahun 1937 adalah juga mengenai kinerja pemerintah kota, termasuk tulisan terkenalnya berjudul Public Administration pada tahun 1950. Demikian pula halnya dengan Philip Selznick yang menulis the New Deal Tennessee Valley Authority in TVA and the Grass Roots pada tahun 1953. Namun demikian, dalam perkembangannya, keilmuan organisasi lebih banyak berkembang dan lebih dinamis di disiplin ilmu sektor bisnis. Disiplin ilmuilmu organisasi publik yang semula menjadi pionir, kini lebih banyak sebagai ”murid” dengan mengadopsi berbagai konsep organisasi bisnis. Sebutlah misalnya ide Osborne dalam tulisannya Reinventing Government pada 2
Kelman, Steve. 2005. Harvard University. hal. 967-969
-2-
tahun 1990-an, yang banyak memperkenalkan dan menyuntikkan ideologi bisnis (semangat kewirausahaan) ke dalam sektor publik. Terlepas
dari
nilai
positif
atau
negatif
dari
dinamika
dan
pergeseran ”ideologi” tersebut, semangat yang patut menjadi perhatian dalam dinamika ini adalah budaya inovasi di sektor publik. Inovasi dengan segala karakteristiknya harus menjadi pintu keluar dari segala kebuntuan sistem di sektor publik. Pentingnya inovasi di sektor publik juga diakui oleh United Nation’s Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) dengan meluncurkan penghargaan United Nation’s Public Service Awards sejak tahun 2003. Penghargaan ini dirancang untuk meningkatkan peran, profesionalisme dan visibility dari pelayanan publik dengan tiga kategori dasar, yaitu transparansi dan akuntabilitas, perbaikan pelayanan publik, dan aplikasi ICT atau e-government.
Inovasi Inovasi secara umum dipahami dalam konteks peribahan perilaku. Inovasi biasanya erat kaitannya dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang. Pengertian inovasi sendiri sangat beragam, dan dari banyak perspektif. Menurut Rogers 3 , salah satu penulis buku inovasi terkemuka, menjelaskan inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Pengertian dari sumber lain4 menyebutkan bahwa inovasi adalah kegiatan yang meliputi seluruh proses menciptakan dan menawarkan jasa atau barang baik yang sifatnya baru, lebih baik atau lebih murah dibandingkan dengan yang tersedia sebelumnya. Sedangkan dalam Damanpour 5 dijelaskan bahwa sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produksi yang baru,sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi.
3
Rogers, Everett M. 2003. hal 12 www.ucs.mun.ca/~rsexty/business1000/glossary/I.htm 5 Lebih rinci di Organizational Innovation: A Meta Analysis of Effects of Determinants and Moderators, Fariborz Damanpour 4
-3-
Dengan merujuk pada pengertian-pengertian diatas, maka sebuah inovasi tidak akan bisa berkembang dalam kondisi status quo. Dan walaupun tidak ada satu kesepahaman definisi mengenai inovasi, namun secara umum dapat dsimpulkan bahwa inovasi mempunyai atribut6 : 1. Relative Advantage atau Keuntungan Relatif Sebuah
inovasi
harus
mempunyai
keunggulan
dan
nilai
lebih
dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan
yang
melekat
dalam
inovasi
yang
menjadi
ciri
yang
membedakannya dengan yang lain. 2. Compatibility atau Kesesuaian Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat 3. Complexity atau Kerumitan Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting. 4. Triability atau Kemungkinan dicoba Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik”, dimana setap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk mengujii kualitas dari sebuah inovasi.
6
Rogers, Everett M. 2003. Free Press. hal 219
-4-
5. Observability atau Kemudahan diamati Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.
Dengan atribut seperti itu, maka inovasi sebuah inovasi merupakan cara baru menggantikan cara lama dalam mengerjakan atau memproduksi sesuatu. Namun demikian, inovasi mempunyai dimensi geofisik yang menempatkannya baru pada satu tempat, namun boleh jadi merupakan sesuatu yang lama dan biasa terjadi di tempat lain. Karakteristik inovasi di sektor publik juga relatif berbeda dengan inovasi di sektor bisnis. Secara singkat dalam matriks berikut tergambar perbedaan inovasi yang terjadi di kedua sektor. Inovasi di Sektor Bisnis dan Sektor Publik7 Sektor Bisnis Upaya memperoleh profit, Prinsip Pengorganisasian stabilitas atau pertumbuhan pendapatan Æ Pasar yang terus berubah
Struktur Organisasional
Ukuran organisasi yang bervariasi Æ
Perusahaan besar biasanya mengalokasikan dana khusus untuk inovasi Ukuran Kinerja
Return on Investment (RoI) Æ Inovasi memakan biaya besar, oleh karenanya biasanya dihitung dari selisih keuntungan penjualan.
7
Sektor Publik Penegakkan kebijakan publik Æ
Kebijakan baru dan atau yang berubah karena siklus politik Sistem organisasi yang kompleks, kadang konflik satu sama lain Æ Inovasi harus disesuaikan dengan situasi kompleks, termasuk isu social equity dan efisiensi ekonomi Indikator dan target kinerja yang banyak Æ Keuntungan dari inovasi sangat sulit diukur
Untuk elaborasi mendalam lihat Ian Miles (2004), untuk matriks singkat lihat Tan (2004)
-5-
Sektor Bisnis Isu Manajemen
Beberapa manajer mempunyai otonomi, beberapa lainnya dibatasi oleh shareholder, corporate goverance dan atau keuangan Æ
Inovasi berhubungan dengan pengambilan resiko Pasar adalah sebagai Hubungan dengan end-users konsumen dan juga industri. Feedback dari pasar mendorong ide/inovasi Æ Inovasi dimotivasi oleh kebutuhan menjaga hubungan dengan pasar
Rantai supply
SDM
Kebanyakan perusahaan merupakan bagian dari rantai supply yang lebih besar Æ Inovasi yang dihasilkan perusahaan kecil biasanya kalah oleh perusahaan besar, karena kalah dalam hal dukungan dana Motif ekonomi Æ Pegawai didorong untuk embuat perbaikan atas produk yang dihasilkan
Sumber pengetahuan
Fleksibel dan luas mulai dari konsultan, asosiasi perdagangan, dan peneliti sektor publik Æ
Inovasi bervariasi
-6-
Sektor Publik Kebanyakan manajer berada dalam situasi tekanan politik Æ
Inovasi memerlukan persetujuan politik End-users adalah masyarakat, secara tradisional adalah warga negara Æ Customer relation tidak terbangun dengan baik. Inovasi biasanya tidak didorong oleh faktor endusers Sektor publik tergantung pada sektor bisnis dalam pengadaan barang dan jasa Æ
Sektor publik menentukan standar, sektor bisnis menawarkan inovasi Motif idealis Æ Inovasi kadang dilihat sebagai ancaman, kadang juga sebagai diadopsi untuk perbaikan pelayanan publik Sumber pengetahuan sangat banyak. Relatif kaku, hanya beberapa bagian dari sektor publik yang memanfaatkan universitas Æ Jenis inovasi di beberapa bagian berbeda
Sektor Bisnis Horizon Waktu
Sektor Publik
Kebanyakan Short-term Æ
Kebanyakan Long-term Æ
Inovasi memerlukan pembayaran secepatnya
Kesulitan dalam mengetahui konsekuensi dari sebuah inovasi
Inovasi juga tidak selamanya baru (completely new), baik dari segi fisik maupun fitur yang melengkapinya. Inovasi dapat terjadi karena sebuah proses yang dkenal dengan nama re-invention. Proses re-invention ini bukan prose penemuan kembali inovasi secara orisinil, namun lebih bersifat kosmetik atau dikenal dengan pseudo-innovation. Proses ini sering dilakukan untuk maksud agar lebih mendekatkan inovasi kepada pengguna. Sering kali inovasi yang muncul masih sangat asing dengan calon pengguna. Dalam sebuah pelayanan publik, proses re-invention juga dimungkinkan dilakukan, dengan maksud agar pelayanan publik akan lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal. Maknanya bahwa pelayanan publik pada esensinya adalah sama, namun muatan lokal harus menjadi perhatian, apalagi dengan kondisi beragam etnik, agama, nilai dan budaya lokal di masing-masing daerah. Salah satu contoh yang paling mudah diamati dalam hasil sebuah proses re-invention ini adalah pengembangan situs yahoo yang memperkenalkan berbagai layanan dalam bahasa lokal. Fitur layanan dari yahoo, baik yahoo dot com, maupun yahoo lokal seperti yahoo dot co dot id, dot co dot jp, dsb adalah sama. Yang membedakan adalah bahasa pengantar dari masing-masing situs. Jadi pada dasarnya tidak ada inovasi yang benar-benar baru dalam layanan yahoo ini. Yang terjadi kemudian adalah pseudo-innovation yang secara kosmetik hanya mengubah tampilan dan bahasa pengantar ke identitas lokal. Model pseudo-innovation ini banyak dijumpai ketika inovasi telah merambah ke domain lokal, dan ketika warna globalnya mulai meluntur
-7-
Contoh pseudo-innovation dari Yahoo
Sumber : diolah sendiri Adapun tipologi inovasi di sektor publik menurut Halvorsen 8 adalah sebagai berikut 1. a new or improved service (pelayanan baru atau pelayanan yang diperbaiki), misalnya kesehatan di rumah. 2. process innovation (inovasi proses), misalnya perubahan dalam proses penyediaan pelayanan atau produk 3. administrative innovation (inovasi administratif), misalnya penggunaan instrumen kebijakan baru sebagai hasil dari perubahan kebijakan 4. system innovation (inovasi sistem), adalah sistem baru atau perubahan mendasar dari sistem yang ada dengan mendirikan organisasi baru atau bentuk baru kerjasama dan interaksi 5. conceptual innovation (inovasi konseptual), adalah perubahan dalam outlook, seperti misalnya manajemen air terpadu atau mobility leasing
8
Halvorsen, Thomas, et al. 2005. hal 5.
-8-
6. radical change of rationality (perubahan radikal), yang dimaksud adalah pergeseran pandangan umum atau mental matriks dari pegawai instansi pemerintah
Lebih lanjut Halvorsen menjelaskan bahwa
inovasi sendiri dapat
dikategorikan sebagai berikut : 1. Incremental innovations—radical innovations. Inovasi ini berhubungan dengan tingkat keaslian (novelty) dari inovasi itu sendiri. Di sektor industri, kebanyaka
inovasi
bersifat
perbaikan
incremental 2. Top-down innovations—bottom-up innovations. ini untuk menjelaskan siapa yang memimpin proses perubahan perilaku. Top berarti manajemen atau organisasi atau hirarkhi yang lebih tinggi, sedangkan bottom merujuk pada pekerja atau pegawai pemerintah dan pengambil keputusan pada tingkat unit (mid-level policy makers) 3. Needs-led innovations and efficiency-led innovation. Proses inovasi yang diinisiasi telah meneyelsaikan permasalahan dalam rangka meningkatkan efisiensi pelayanan, produk dan prosedur.
Faktor penghambat Inovasi Inovasi tidak terjadi secara mulus atau tanpa resistensi. Banyak dari kasus inovasi diantaranya justru terkendala oleh berbagai faktor. Biasanya budaya menjadi faktor penghambat terbesar dalam mempenetrasikan sebuah inovasi.
-9-
Hambatan Inovasi
Budaya Risk Aversion
Tekanan & Hambatan Administratif Anggaran jangka pendek & perencanaan
Keengganan menutup program yang gagal
Tidak ada Inovasi
Ketidakmampuan menghadapi resiko & perubahan
Ketergantungan berlebihan pada high performer
Teknologi ada, terhambat budaya & penataan organisasi
Tidak ada penghargaan atau insentif
Sumber : Albury, 2003. hal 31
Hambatan inovasi diidentifkasi ada delapan jenis. Salah satunya yang dimaksud dengan budaya risk aversion adalah budaya yang tidak menyukai resiko. Hal ini berkenaan dengan sifat inovasi yang memiliki segala resiko, termasuk resiko kegagalan. Sektor publik, khususnya pegawai cenderung enggan berhubungan dengan resiko, dan memilih untuk melaksanakan pekerjaan secara prosedural-administratif dengan resiko minimal. Selain itu, secara kelembagaan pun, karakter unit kerja di sektor publik pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk menangani resiko yang muncul akibat dari pekerjaanya. Hambatan lain adalah ketergantungan terhadap figur tertentu yang memiliki kinerja tingi, sehingga kecenderungan kebanyakan pegawai di sektor publik hanya menjadi follower. Ketika figur tersebut hilang, maka yang terjadi adalah stagnasi dan kemacetan kerja. Selain itu, hambatan anggaran yang periodenya terlalu pendek, serta hambatan administratif yang membuat sistem dalam berinovasi menjadi tidak fleksibel. Sejalan dengan itu juga, biasanya penghargaan atas karya-karya
- 10 -
inovatif masih sangat sedikit. Sangat disayangkan hanya sedikit apresiasi yang layak atas prestasi pegawai atau unit yang berinovasi.
Inovasi dan Pemerintahan Menurut laporan UNDESA, keharusan sektor publik berinovasi karena alasan-alasan berikut : 1. Demokratisasi Fenomena demokratisasi telah menyebar ke seluruh dunia, melewati batas-batas kedaulatan, ideologi dan politik bangsa-bangsa. 2. Perjanjian internasional/glocalization Perjanjian internasional sebagai bagian dari konsekuensi globalisasi dan interaksi antar bangsa dalam rangka kerjasama. 3. Brain drain Fenomena human capital flight yang terjadi dari negara berkembang ke negara maju, sehingga terkadi ketidak seimbangan persebaran sumber daya manusia unggulan. Alhasil kesenjangan sosial ekonomi politik antara negara maju dengan negara berkembang makin melebar. 4. Negara pasca konflik, demokrasi dan ekonomi transisi Beberapa negara baru saja melewati masa konflik dan instabilitas poplitik akibat perang atau friksi kepentingan politik dalam negeri. Saat ini mulai mengadopsi sistem demokrasi serta mengalami transisi 5. Moral pegawai negeri Moralitas menjadi salah satu isu integritas pegawai dalam penataan birokrasi yang lebih baik. 6. Sumber baru persaingan: privatisasi dan outsourcing Privatisasi dan outsourcing adalah fenomena organisasional yang telah merambah sektor publik sejak lama. Hal ini berdampak pada perubahan struktur, budaya kerja dan lingkungan dinamis organisasi.
- 11 -
Dalam hal inovasi di sektor publik, pemerintah mempunyai tiga peranan kebijakan terkait dengan inovasi9. Yaitu : 1. Policy innovation: new policy direction and initiatives (inovasi kebijakan) 2. Innovations in the policy-making process (inovasi dalam proses pembuatan kebijakan) 3. Policy
to
foster
innovation
and
its
diffusion
(kebijakan
untuk
mengembangkan inovasi dan penyebarannya) Berkenaan dengan itu Berry & Berry 10 menjelaskan bahwa penyebaran inovasi kebijakan terjadi dengan merujuik pada dua determinan penting, yaitu internal determinant, dan regional difusion. Yang dimaksud dengan internal determinant atau penentu internal adalah karakteristik sosial, ekonomi, dan politik sebuah negara menentukan keinovativan sebuah negara. Sedangkan regional diffusion atau difusi regional adalah kemungkinan sebuah negara mengadopsi kebijakan tertentu lebih tinggi jika negara-negara tetangganya telah mengadopsi kebijakan tersebut Sebuah contoh ilustrasi dari internal determinants yang menyebabkan terjadinya inovasi kebijakan adalah perubahan sosial ekonomi dalam negeri, demonstrasi publik, instabilitas politik yang memaksa terjadi perubahan kebijakan mendasar yang berkenaan dengan kepentingan publik. Regional diffusion terjadi ketika negara tetangga atau negara lain menerapkan kebijakan tertentu yang ditiru oleh kita. Misalnya dalam hal kebijakan di bidang lalu lintas, d Malaysia diberlakukan kewajiban menyalakan lampu bagi pengendara sepeda motor untuk menekan angka kecelakaan. Kebijakan ini kemudian di tiru oleh Indonesia, terutama di beberapa kota besar, dengan hasil yang diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu linas. Dengan demikian, inovasi kebijakan terjadi karena salah satu dari dua faktor tersebut, atau terjadi juga karena dua faktor tersebut.
9
Albury, 2003. hal 4. Tyran, 2003. Universität St.Gallen. hal 5
10
- 12 -
Inovasi Kebijakan
INTERNAL DETERMINANTS INOVASI KEBIJAKAN REGIONAL DIFFUSION Sumber : diolah sendiri
Dalam sebuah studi inovasi di sektor publik melalui survey yang dilakukan oleh Borin dalam The Challenge of Innovating in Government tahun 2001 mengindikasikan bahwa : 1. 50% inovasi di sektor publik merupakan inisiatif dari front line staff dan manager tingkat menengah (middle manager) 2. 70% inovasi yang dihasilkan bukan merupakan respon dari krisis 3. 60% inovasi melewati batas-batas organisasional (cut cross organizational boundaries) 4. inovasi hadir lebih dikarenakan oleh motivasi untuk dikenali atau dihargai (recognition) dan kebanggaan daripada sekedar penghargaan finansial
Proses inovasi bagi organisasi berbeda dengan proses yang terjadi secara individu. Sebagai sebuah organisasi, sektor publik dapat mengadopsi inovasi melalui tahapan sebagai berikut11 : 1. Initiation atau perintisan Tahapan perintisan terdiri atas fase agenda setting dan matching. Ini merupakan
tahapan
awal
pengenalan
situasi
dan
pemahaman
permasalahan yang terjadi dalam organisasi. Pada tahapan agenda setting ini dilakukan proses identifikasi dan penetapan prioritas kebutuhan dan masalah. Selanjutnya dilakukan pencarian dalam lingkungan 11
Rogers, 2003. hal 420
- 13 -
organisasi untuk menentukan tempat di mana inovasi tersebut akan diaplikasikan. Tahapan ini seringkali memakan waktu yang sangat lama. Pada tahapan ini juga biasanya dikenali adanya performance gap atau kesenjangan kinerja. Kesenjangan inilah yang memicu proses pencarian novasi dalam organisasi. Fase selanjutnya adalah matching atau penyesuaian. Pada tahapan ini permasalahan telah teridentifikasi dan dilakukan penyesuaian atau penyetaraan dengan inovasi yang hendak diadopsi. Tahapan ini memastikan feasibilities atau kelayakan inovasi untuk diaplikasikan di organisasi tersebut. 2. Implementation atau pelaksanaan Pada tahapan ini, perintisan telah menghasilkan keputusan untuk mencari dan menerima inovasi yang dianggap dapat menyelesaikan permasalahan organisasi. Tahapan implemenasi ini terdiri atas fase redefinisi, klarifikasi dan rutinisasi. Pada fase redefinisi, seluruh inovasi yang diadopsi mulai kelhilangan karakter asingnya. Inovasi sudah melewati proses re-invention, sehingga lebih dekat dalam mengakomodasi kebutuhan organisasi.pada fase ini, baik inovasi maupun organisasi meredefinisi masing-masing dan mengalami proses perubahan untuk saling menyesuaikan. Bpada umumnya terjadi paling tidak perubahan struktur organisasi dan kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Fase klarifikasi adalah terjadi ketka inovasi sudah digunakan secara meluas dalam organisasi dan mempengaruhi seluruh elemen organisasi dalam keseharian kerjanya. Fase klarifikasi ini membutuhkan waktu lama, karena mempengaruhi budaya organisasi secara keseluruhan, sehingga tida sedikit yang kemudian justru gagal dalam pelaksanaannya. Proses adopsi yang terlalu cepat justru menjadi kontra produktif akibat resistensi yang berlebihan. Fase rutinisasi adalah fase di mana inovasi sudah diangap sebagai bagian dari organisasi. Inovasi tidak lagi mencirikan sebuah produk baru
- 14 -
atau cara baru, arena telah menjadi bagian rutin penyelenggaraan organisasi.
Di luar sektor publik, beberapa organisasi bisnis yang dikenal sangat inovatif seperti Unilever dan Shell lebih memfokuskan diri pada outcome, didukung dengan budaya organisasi yang benar, reward dan metode yang memastikan inovasi hadir dan bermanfaat.
Kasus Inovasi ICT di Indonesia Pentingnya inovasi teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tubuh pemerintah Indonesia sudah disadari sejak awal. Berbagai lembaga pemerintah seakan berlomba untuk meluncurkan web atau situs pelayanannya masing-masing. Walaupun demikian masih sangat sedikit yang bersifat interaktif. Kebanyakan hanya menampilkan informasi yang bersifat statis. Teknologi informasi sebenarnya mulai mendapat perhatian pemerintah, apalagi dengan dibentuknya Kementerian Kominfo yang sedianya menjadi penggerak kebijakan informasi dan komunikasi di negara ini. Namun demikian, dalam prakteknya banyak kendala yang masih terjadi. Beberapa masalah lain seputar implementasi ICT di lembaga pemerintah adalah 1. Masalah Trust dan Legitimasi Contoh kasus yang jelas untuk masalah ini adalah TI KPU. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia telah melibatkan TI. Walaupun metode pencoblosan masih bersifat manual, namun penghitungan suara dari mulai tngkat kecamatan sudah diproses secara elektronik, dan dikompilasi secara nasional. Kenyataannya data TI KPU yang online, cepat dan sangat up-todate tidak serta merta menjadi dasar perhitungan yang diakui secara hukum untuk menentukan pemenang Pemilu. Penghitungan manual dari mulai di tingkat daerah sampai secara nasional yang memakan waktu bermingguminggu justru masih dipercaya.
- 15 -
2. Masalah Willingness dan Akuntabilitas Persoalan pelayanan pelabuhan yang buruk sampai sekarang belum bisa diatasi hanya karena willingness yang lemah dari para pengambil keputusan. Pelayanan kepelabuhan saat ini belum bisa menyatukan pelayanan yang terintegrasi dalam satu pintu pelayanan. Sehingga ketika ada brang yang akan masuk memerlukan waktu dan biaya yang relatif tinggi dibandingkan dengan pelayanan sejenis di negara tetangga. Rencana implementasi TI yang mampu menyatukan dan menyederhanakan pelayanan ternyata tidak mendapat dukungan dari para pengambil keputusan. Karena praktek-praktek pelayanan manual selama ini dianggap masih mampu mengimbangi tuntutan pelayanan. Terlebih pelayanan manual pada kondisi saat ini juga secara langsung “menghidupi” banyak orang. 3. Masalah Infrastruktur Infrastruktur informasi di Indonesia masih sangat jauh dari memadai. Jangankan untuk sebuah blueprint TI nasional, untuk memenuhi kualifikasi teknis minimum pun sepertinya masih jauh dari harapan. Untuk rasio keterhubungan masyarakat dengan telepon saja, Indonesia masih termasuk negara yang paling tertinggal di tingkat regional ASEAN. 4. Masalah Literasi dan Gagap Teknologi (Digital Divide) Masyarakat Indonesia pada umumnya belum terbiasa benar dengan sistem pelayanan yang serba online. Tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata belum tinggi menyebabkan hanya sedikit saja dari masyarakat yang benarbenar terkoneksi dan mengenal TI, yang sebagian besar tinggal di perkotaan. Sementara di level pengguna TI yang mahir atau profesional, terbuka peluang penyalahgunaan seperti terjadinya beberapa kejahatan cyber. 5. Masalah Biaya Akses dan Daya Beli Selain karena keterbatasan akses internet, juga karena biaya akses yang relatif masih tinggi untuk ukuran daya beli masyarakat. Permasalahan biaya akses yang tidak seimbang dengan daya beli masyarakat yang rendah adalah fenomena umum di negara berkembang. Hal berbeda justru terjadi
- 16 -
sebaliknya di negara maju, dimana daya beli masyarakat relatif tinggi, tetapi biaya akses sangat rendah, atau bahkan gratis.
Pelayanan Publik di Malaysia: Don’t Stay In Line, GET ONLINE ! Pelayanan publik di Malaysia dimulai dengan jargon fast, efficient and with integrity. Untuk mewujudkan kecepatan, efisiensi dengan integritas itulah pemerintah Malaysia memulai penerapan teknologi komunikasi dan informasi dalam pelayanan publik. Pelayanan publik di Malaysia diselenggarakan melalui cara yang sangat terjangkau baik melalui internet, kiosks dan telepon genggam. Perintisan dimulai oleh The Road Transport Department (JPJ), bersama dengan Tenaga Nasional Berhard (TNB) dan Telekom Malaysia Berhard (TM). Pada tahun 2002, e-service diperluas ke empat instansi pemerintah lainnya yaitu the Polis DiRaja Malaysia (PDRM), Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL), Jabatan Insolvensi Malaysia dan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)12. Dalam pelayanan elektronik ini, terdapat delapan jenis pelayanan yang dapat dilakukan, yaitu : 1. Pengecekan dan pembayaran JPJ summonses 2. Pengecekan dan pembayaran PDRM summonses 3. Penjadwalan Highway Code Test (Tes teori terkomputerisasi) 4. Penerbitan Ijin Mengemudi (Learner’s Driver License) 5. Pengecekan dan pembayaran tagihan listrik 6. Pengecekan dan pembayaran tagihan telepon 7. Pengecekan dan pembayaran DBKL compounds 8. Pengecekan status bankrut atau pailit (bankrupcy status) individu dan perusahaan
Pelaksanaan e-service di Malaysia cukup berhasil. Hal ini dibuktikan dengan jumlah koneksi dan penggunaan layanan elektronik ini yang cukup tinggi. Untuk jenis layanan aplikasi dan atau lamaran kerja, terdapat sepuluh besar situs 12
StarSpecial, 26 June 2007
- 17 -
layanan elektronik yang formulir aplikasinya paling sering didownload oleh masyarakat di Malaysia, yaitu : 1. Local Government Department dengan 23.243 pengakses 2. Internal Revenue Board dengan 14.455 pengakses 3. RISDA dengan 13.869 pengakses 4. MARA dengan 1.320 pengakses 5. Institute of Language and Literacy Malaysia dengan 1.046 pengakses 6. University of Malaya dengan 952 pengakses 7. Defence Ministry dengan 698 pengakses 8. National Tobacco Board dengan 646 pengakses 9. Malaysia Rubber Board dengan 615 pengakses 10. Immigration Department dengan 519 pengakses
Selain itu, melalui instansi the Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU),
pemerintah Malaysia terus
menggalakkan pengunaan sarana ICT untuk publik. Target pengguna e-service tidak hanya warga negara biasa yang membutuhkan pelayanan publik mendasar, bahkan diperluas untuk kalangan pengusaha, instansi pemerintah, lembagalembaga dan orang asing.
Penutup Pada akhirnya, inovasi di sektor publik hanya akan berhasil apabila masyarakat banyak memiliki kemampuan untuk menjangkaunya. Inovasi menjadi tidak memiliki arti apa-apa, dan tidak membuat perbedaan apabila tidak dapat dimanfaatkan oleh publik secara luas. Inovasi juga harus memperhatikan budaya dan identitas lokal, sebagai bagian dari proses adaptasi inovasi yang lebih baik. Pemanfaatan identitas lokal, tidak hanya strategis dalam mendekatkan inovasi kepada penggunanya, tetapi juga bagian dari apresiasi atas existing budaya yang ada. Ini tidak lepas dari karakter inovasi yang baru dan cenderung menggeser struktur nilai dan budaya yang lama. Tidak salah apabila Machiavelli (1513) pernah mengatakan bahwa
- 18 -
the innovator makes enemies of all those who prospered under the old order, and only luke-warm support is forthcoming from those who would prosper under the new.
Sumber Bacaan
Albury, David. 2003. Innovation in the Public Sector. Discussion paper. The Mall. London Halvorsen, Thomas, et al. 2005. On the Differences between public and private sector innovations. Publin Report. Oslo. Harjanto, Sri., 2004. Dari Sistem Inovasi Nasional ke ABG: Catatan Kebijakan Iptek Nasional. Jurnal Inovasi, Vol. 2/XVI/November 2004. Hesselbein, Francis & Rob Johnston., 2002. On Creativity, Innovation and Renewal (tentang kreativtas, inovasi, dan pembaruan). The Drucker Foundation. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
Kelman,
Steve.
2005.
Public
Management
Needs
Help.
Academy
of
Management Journal. Harvard university. Rogers, E.M., 2003. Diffusion of Innovations 5th edition, Free Press. New York. Selman, Jim., 1999. Leadership and Innovation: Relating to Circumstances and Change. Online Paper. Tyran, Jean-Robert and Rupert Sausgruber., 2003. The Diffusion of Policy Innovation: An Experimental Investigation. Discussion Paper no. 2003-14. Department of Economics, Universität St.Gallen. United Nations, 2005. Innovations in the Public Sector: Compendium of Best Practices. UNDESA. New York.
- 19 -
