BIRO KEUANGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA APBN-P TAHUN ANGGARAN 2012
Prinsip Umum Pembayaran Didasarkan
pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : (1) : Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima; (2) : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga, kepada PA/KPA dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
Mekanisme Pembayaran
LS
UP
Langsung kepada rekening penyedia
Pembayaran untuk operasional
Pembayaran diatas Rp20juta
Bersifat revolving
Tambahan Uang Persediaan TUP
diberikan karena pagu dana UP tidak mencukupi untuk kebutuhan satu bulan Tidak diperuntukkan untuk pembayaran LS Diberikan untuk kegiatan yang sifatnya mendesak, untuk belanja barang (jenis belanja 52) dan tidak untuk digunakan belanja modal (jenis belanja 53) Harus dipertanggungjawabkan kepada KPPN dalam waktu satu bulan sejak tanggal pengajuan TUP kepada KPPN
Dokumen Administrasi Belanja (SPJ)
Kuitansi Dilengkapi
dengan nota pembelian atas
barang Pembelian sampai dengan Rp50juta Dilengkapi dengan materai: 1. Materai Rp 3.000,- untuk nilai kuitansi Rp 250.000,- s.d. Rp 1.000.000,2. Materai Rp 6.000,- untuk nilai kuitansi diatas Rp 1.000.000,-
Surat Perintah Kerja
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Transaksi pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya Rp 50juta sampai dengan Rp200juta Transaksi pengadaan jasa konsultansi Rp 10juta sampai dengan Rp 50juta Memuat ketentuan: Pejabat yang memerintahkan dan yang menerima perintah Pokok/bidang, ruang lingkup dan spesifikasi teknis Harga Jangka waktu penyelesaian pekerjaan Sanksi dalam hal tidak memenuhi kewajiban Materai
Belanja Honorarium Belanja
atas honor kegiatan dan jasa profesi nara sumber (MAK 521213 dan 522151) Dapat dibayarkan melalui mekanisme LS dan UP Daftar honorarium wajib menyebutkan nomor dan tanggal SK sebagai dasar pembayaran Dilampiri dengan SK SSP atas pajak honorarium yang telah dibayarkan
Belanja Barang
Belanja atas barang dan jasa (MAK 521119, 521211, 521219, 524119, 524219) contoh: belanja ATK, konsumsi, cetak, foto copy, uang transport, perjalanan dinas nara sumber Dapat dibayarkan melalui mekanisme UP dan LS Dokumen yang digunakan meliputi kuitansi, nota pembelian, dokumen pajak. Khusus untuk SPPD dilampiri rincian SPPD, rincian pengeluaran riil, form SPPD, bukti pengeluaran (tiket, boarding) dan surat penugasan
Beasiswa dan Penelitian Belanja
atas pemberian dana kegiatan penelitian dan pemberian beasiswa (MAK 521119, 521219 dan 572111) Dilakukan melalui mekanisme LS Dokumen yang digunakan meliputi PKS, berita acara pembayaran, SK pemberian bantuan penelitian/ beasiswa, daftar nominatif pembayaran penelitian/ beasiswa/rekening penerima penelitian/ beasiswa
PER Dirjen Perbendaharaan 37/PB/2012 Langkah-langkah
dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2012 Penentuan saat pelaksanaan pencairan dana Dokumen terkait dalam penyelesaian pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai
Batas Waktu Pelaksanaan Permintaan
UMK dana APBN 3 Desember 2012 Permintaan UMK operasional PNBP tanggal 6 Nopember 2012 (SE Pembatu Rektor II ITS No. 13067/IT2.II/KU.02.02/2012 Pekerjaan yang bersifat kontraktual (APBN dan PNBP) dokumen kontrak dan penagihan paling lambat diterima Biro Keuangan tanggal 12 Desember 2012 Atas UMK dana APBN paling lambat dipertanggungjawabkan tanggal 21 Desember 2012
Kelengkapan
SPJ tahun 2012, berupa SSP PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPh final paling lambat diterima tanggal 21 Desember 2012 Saldo UMK di Fakultas/ unit dana PNBP yang belum dipertanggungjawabkan sampai tanggal 21 Desember 2012, wajib disetor kembali ke rekening PR II nomor 0049842599 tanggal 26 Desember 2012 Proses entry data transaksi keuanngan ke dalam SIM keuangan paling lambat tanggal 21 Desember 2012 (Aplikasi SIM keuangan ditutup tanggal 21 Desember 2012 pukul 24.00 WIB)
Time Schedule APBN-P No
Kegiatan
1Pengajuan UMK dan SPJ kegiatan bersumber APBN 2Penghitungan sisa anggaran dan Pengajuan TUP 3Pengajuan kegiatan yang bersifat LS 4Pelaksanaan kegiatan yang didanai dana TUP 5Proses pertanggungj awaban TUP 6Pengesahan TUP ke KPPN
Nopember 26 27 28 29 30
Desember 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Dokumen yang disyaratkan
Surat perjanjian pembayaran antara KPA dengan rekanan Asli jaminan/ garansi pembayaran bank umum Surat pernyataan keabsahan jaminan oleh KPA Surat Kuasa pencairan jaminan kepada KPPN oleh KPA Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sampai masa kontrak berakhir
Penyelesaian pekerjaan KPA
menyampaikan BAPP 5 hari kerja setelah masa kontrak berakhir Dalam hal pekerjaan tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan masa kontrak berakhir, KPA paling lambat 1 hari kerja setelah kontrak berakhir memberitahukan secara tertulis kepada KPPN bahwa pihak ketiga telah wanprestasi Maksimal penyelesaian pekerjaan 50 hari kalender sejak masa kontrak berakhir
PMK 25/PMK.05/2012 Pelaksanaan
sisa pekerjaan tahun anggaran berkenaan yang dibebankan pada DIPA tahun anggaran berikutnya KPA menyampaikan kepada KPPN 5 hari kerja setelah masa kontrak berakhir, dilampiri pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan oleh rekanan yang dilegalisasi oleh KPA
Tata Cara Penyelesaian Pekerjaan pada tahun Anggaran Berikutnya
Addendum kontrak Penyedia membuat surat pernyataan kesanggupan yang berisi (1) kesanggupan menyelesaikan pekerjaan; (2) waktu penyelesaian; dan (3) bersedia dikenakan denda keterlambatan KPA menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN KPPN mencairkan jaminan pembayaran sebesar sisa pekerjaan yang belum selesai
SEKIAN
TERIMA KASIH
