Nota Kebijakan AP PBN 2017 dan 2018
“Urgensi Realokasi Dana Pendidikan Umum untuk
Peningkatan Program Pendidikan-Pelatihan e ja/Vokasi” o as Kerja/V Ole eh: “Konsorsium CSOs utk u Ketenagakerjaan” Prakarsa,, INFID,, Lakp pesdam NU,, P3M,, IRE p
Kerja Layak Sebagai Kebutuhan Warga Program Sosial yang Dibu utuhkan Masyarakat (%) N 2010 N = 2 Pelayanan keseh y hatan
99,0 ,
Bantuan biaya pendidikan
98,3
Penyediaan lapangan kerja yang layak (UMR kee atas)
96,1
Bantuan u usaha
95,2
Akses terhadap bantuan hukum‐ Kekerasan terhadap anaak dan …
92,4
Akses terhadap bantuan hukum‐ Kewarganegaraan (KTP, KK K, dsb)
90,4
Akses air b bersih
90,1
Bantuan paangan
89,0
Pinjaman rringan
88,7
Subsidi di bidang perttanian
87,7
Bantuan tempat tinggal
86,5
Program peensiun
86,4
Akses terhadap bantuan hukum‐ Lahan//tanah
85,1
Indekss Barometer Sosial 2016
Latar Beelakang Latar Be • • •
• •
Pendidikan dan p pelatihan kerja j (vocational education e & training g) adalah salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo dan Kementerian Ketenagakerjaan Persaingan tenaga kerja terampil di levell regional dan global makin tinggi, jika tidak segera meningkatkan keahlian/skills angkattan kerja maka Indonesia akan makin tertinggal Meningkatkan keterampilan angkatan kerja level menengah secara menyeluruh akan meningkatkan kemandirian dan daya sain ng ekonomi Indonesia. Jadi, tenaga kerja terampill b bukan k h hanya pelengkap l k pembangu b unan ekonomi k Pembangunan sumber daya manusia (khusu usnya skill dalam bekerja) masih menjadi pekerjaan pe e jaa rumah u a maha-dahsyat a a da syat Pemerint e e tta tah Indonesia do es a Dengan Dana Pendidikan 20% di APBN (Rp 414 T - 2017) Indonesia memiliki sumber m prioritas ini daya pembiayaan yang memadai untuk menjalankan
Revolusi Industri ke‐4 Revolusi Industri ke 4 • Ditandai dengan artificial intelligence, robotics, the Internet of Things autonomous vehicles 3 D of Things, autonomous vehicles, 3‐D printing, nanotechnology, biotechno gy, , gy logy, materials science, energy storage, and quantum computing (WEF, 2016) • ILO memperkirakan dalam 10 tahun ke depan sekitar 5 juta lapangan k j k hil kerja akan hilang
Masaalah… • •
• •
• •
Profil angkatan kerja Indonesia (2015): 60 0% angkatan kerja hanya berpendidikan SD d SMP dan Survei OECD/Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (2016): dari 34 g anggota gg dan mitra OECD,, kemampu puan orang g Indonesia dewasa untuk bekerja j negara dan berkarya berada di peringkat paling bawah. b Ini terkait kemampuan literasi, numerasi, dan kemampuan pemecah han masalah Akan tetapi, tetapi alokasi anggaran untuk pendid dikan dan pelatihan kerja (vokasi) dalam APBN 2017 belum mencerminkan vokasi sebaga ai bidang prioritas Alokasi anggaran pendidikan masih terlalu berat b di sisi pendidikan formal umum (SD/MI, SMP/MTs, SMU/MA & PT) dan pe endidikan vokasional formal (SMK, PT dan Politeknik) Alokasi anggaran pelatihan kerja/vokasio onal non-formal non formal (Balai Latihan Kerja/BLK, kursus dan lainnya) masih sang gat rendah Jika tidak diperbaiki, APBN 2017 telah men ngesampingkan urgensi pelatihan kerja vokasi k i yang dilaksanakan dil k k oleh l h pemerintah i t h ((pusat-daerah), td h) industri i d t i swasta t dan d organisasi i i masyarakat
Anggaran pendidik gg p kan salah sasaran? Rp 414 Triliun untuk Pendidikan Formal Umum!!!
Salah fokus! Pendidikan Formal Umum dimanja, Pendidikan & Pelatihan U j , Kerja (Vokasi) diianak‐tirikan…
Mengapa salah sasaran Mengapa salah sasaran n dan salah fokus ??? n dan salah fokus…??? Arah dan sasaran RKP 2017 sudah rellatiff baik karena fokus f kepada perluasan kerja dan penurunan ketimpa angan pendapatan dan ketimpangan wilayah namun... wilayah, namun Belanja Pendidikan masih Bermasalah: • Sertifikasi guru, KIP dan Bidikmisi adalah kebiijakan bagus, tetapi tidak menjawab kebutuhan peningkatan keterampilan tenaga kerja Indonesia di mana 60%-nya hanya berpendidikan SD dan SMP
• • • •
Sementara, salah satu syarat mendapatkan Beasiswa Bidikmisi adalah lulusan SMK dan SMA/MA, jadi tidak bisa diakses SD/MI atau SMP P/MTs Fokus dari belanja APBN 2017 belum menyentu uh lapisan penduduk yang rendah pendidikannya namun siap bekerja Dari 2 juta pencari kerja tiap tahunnnya, angkattan kerjanya didominasi oleh tamatan SD/MI dan SMP/MTs KIP (Kartu Indonesia Pintar) hanya bisa dipakai dii sekolah formal, namun tidak bisa dipergunakan untuk pelatihan kerja di BLK atau perusahaan
Bagaimana So Bagaimana So olusinya ??? olusinya...??? Konsorsium CSOs untuk Ketenagakerjaan me engusulkan: Pendidikan dan Pelatihan Kerja (Vokasi) HARUS men ndapatkan dukungan pendanaan dari APBN/APBD yang memadai!!!
Skenario 1:
2.5 % dari total Dana Pendidikan di APBN A 2017 (2.5% x Rp 414 T = Rp 10 T)
Skenario 2:
5% dari total Dana Pendidikan di APBN 2017 (5% x Rp 414 T = Rp 20 T)
Skenario 3:
Realokasi Dana Pendidikan yang ditambahkan d ke beberapa kementerian atau daerah yang diberi wewenang penyelenggaraan pelatihan kerja k sebesar Rp 1-3 T. Misalnya ke Kemnaker KKP Kemnaker, KKP, Kemendes Kemendes, ESDM ESDM, Perhubungan Perhubungan, Perda agangan Perindustrian, agangan, Perindustrian Pertanian, Pertanian PU PU-Pera Pera dll)
Skenario 4: Sebagian Penerimaan Negara Bukaan Pajak (PNBP) yang ada di berbagai
kementerian, Dana Sawit dan lainnya dipergunakan untuk u Perluasan Pelatihan Vokasi yang dilaksanakan oleh b b berbagai iK Kementerian t i atau t daerah(Kemenaker, KKP, Kemendes, ESDM, Perhubunga an, Perindustrian, Pertanian, Kominfo, PU-Pera dll)
Alokasi APBN 2017 Total APBN 2017: Rp 2080 T Anggaran Pendidikan: Rp 416 T Pusat: Rp 142 T Daerah: Rp 269 T Fokus: Pendidikan formal (Wajib Belajar 9-12 9 12 tahun) -BOS Program unggulan: Program Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa Bidikmisi, LPDP, SMK dan lainnya
Usulan: U l Rp 10-30 Triliun untuk Dana Pendidikan dan Pelatihan Kerja (Educational & Vocational Training) Fokus: Pelatihan Kejuruan angkatan kerja --> 60% angkatan kerja Indonesia tamatan SD-SMP. a) Diselenggarakan oleh berbagai K/L: Kemnaker, KKP, ESDM, Perhubungan, Perdagang an, Pertanian, PU-Pera, Perindustrian dll b) Kewajiban Perusahaan/Industri menyelenggarakan Pelatihan Kerja (Pemagangan On the job training, penempatan) (Pemagangan, c) Peran aktif Pemda dalam pelatihan kerja (Revitalisasi BLK, pembentukan BLK dan lainnya) d) Mendorong e do o g da dan mendukung e du u g inisiatif s at masyarakat (organisasi masyarakat) dalam pembentukan BLK dan SMK/Politeknik
Solusi: 5 Pilar Pendidikan dan Pelatihan Solusi: 5 Pilar Pendidikan da n Pelatihan kerja/vokasi
….
Pendidikan-Pelatiihan Kerja/Vokasi
Pelatihan Kerja oleh I d ti Industri Sistem Pendidikan Ganda (Kemristekdikti)
SMK-SMK (Kemdikbud)
(Kadin, Asosiasi BLK, Kursus dan SMK Pengusaha, Asosiasi (Kemnakerr Bisnis, Kemnaker, Perind (Masyarakat atau dan Pemda a) ustrian, KKP, Kemendes, Organisasi Masyarakat) , PU Pera, ESDM dll) BLK-BLK
60 % angkatan kerja Indonesia tamat SD-SMP SD SMP 2 juta pencari kerja baru tiap tahun. 7 juta pencari kerja saat ini
Alokasi Dana Pendidikan‐Pelattihan Kerja/Vokasi Rp 10 ‐ 30 T 1. 2 2. 3. 4. 5 5. 6. 7. 8.
Pelatihan kerja 2 juta angkatan kerja setia ap tahun P Pemagangan d dan penempatan t 1 jjuta t angkat k t kerja k j di b berbagai b i perusahaan h Sertifikasi dan pengakuan profesional oleh berbagai perusahaan nasional dan industri internasional Penambahan tenaga Guru dan Instruktu ur Pelatihan kerja dari perusahaan dan industri K it Kemitraan d dan k kerjasama j d dengan P Pemd da (50-100 (50 100 P Pemda d sampaii 2019) untuk t k ekstensifikasi dan intensifikasi pelatihan ke erja di daerah Kerjasama j dengan g berbagai g industri-per p rusahaan nasional dan perusahaan p multinasional yang beroperasi di Indonesia (Industri dari Jepang, Jerman, dll) Penguatan Kapasitas oleh Instruktur Ind donesia termasuk dengan mendatangkan ahli dan pelatih dari Luar Negeri (Jerman, (Jerman Austtria, tria Norwegia Norwegia, Jepang) Mendorong dan mendukung inisiatif ma asyarakat/organisasi masyarakat yang konsen di bidang ketenagakerjaan
Mengapa penting…??? enting ??? Tujuan j Makro-Strategis g 1) Menjawab Bonus Demografi Indone esia 10-30 tahun ke depan 2) Wujud negara hadir untuk menjawa ab dan meningkatkan profil angkatan kerja Indonesia yang 60 % pendidikkan SD-SM 3)) Menyiapkan y p angkatan g kerja j teramp pil p profesional untuk menjadi j ekonomi berdaya saing, skilled-based dan knowledge-based kn 4) Membuka lapangan kerja dan meningkatkan tenaga formal 5) Mempercepat pencapaian target: Pe engurangan Kemiskinan, Pengangguran dan Pen nurunan Ketimpangan (Gini Rasio) di 2017 2019 2017-2019 6) Menyongsong Revolusi Industri ke--4
Mengapa penting…??? enting ??? Tujuan Mikro k 1) 2)
3) 4)
Mencerminkan Prioritas Presiden untuk Pe endidikan dan Pelatihan Vokasi untuk semua warga Mengatasi bias pendidikan formal dan tida ak siap kerja: pendidikan vokasi via SMK/Politeknik/Universitas tidak memadai baik dalam hal jumlah dan mutu. Perlu jalurj l llain jalur i yang d dapat mengatasii d dan me elengkapi l k i pendekatan d k SMK SMK: Informal I f ld dan non-formal (BLK dan pelatihan di perusaha aan) yang link and match dengan kebutuhan pasar kerja NK APBN 2017: penyediaan lapangan kerrja untuk kurang lebih 2 juta orang Mencerminkan prinsip “Money Follow Prog gram”. Mendukung Penajaman Alokasi dan Belanja APBN
Terimaa Kasih a Kasih
