PELAYANAN KESEHATAN KERJA

PELAYANAN KESEHATAN KERJA Oleh : Dewi Sumaryani Soemarko Program Studi Kedokteran Kerja, FKUI, Dept. Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI

I. PENDAHULUAN Pelayanan kedokteran Okupasi merupakan bagian dari pelayanan kesehatan kerja. Peran dokter sebagai salah satu staf dalam pelayanan kesehatan kerja memiliki peran yang sejajar dengan ahli keselamatan kerja dan petugas kesehatan dan keselamatan lainnya yang ada di tempat kerja. Pelayanan kesehatan kerja di Indonesia sampai saat ini dirasakan belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyak tempat kerja yang belum menerapkan pelayanan yang baik. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang kompleks, harus melakukan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan pasien/klien, menjaga kesehatan pengunjung rumah sakit dan juga harusnya menjaga kesehatan petugas/pegawai yang bekerja di rumah skait agar selalu sehat dan selamat dalam melakukan pekerjaannya. Pada tulisan ini ingin dibicarakan tentang pelayanan kesehatan kerja secara umum dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pelayanan kedokteran Okupasi , jenis fasilitas dan staf pemberi pelayanan kedokteran okupasi yang idealnya dilaksanakan pada pegawai di rumah sakit, serta peraturan perundangan yang mendukung, dan pelaksanaannya di Indonesia saat ini.

II. PELAYANAN KESEHATAN KERJA Sesuai dengan definisi dari ILO (1985) dikatakan bahwa Pelayanan kesehatan kerja sebagai pelayanan titik berat pada fungsi pencegahan dan tanggung jawab memberikn nasihat kepada pekerja, pekerja dan perwakilannya dalam rangka : pemenuhan dan pemeliharaan keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja untuk mengoptimalkan kesehatan fisik dan mental yang berhubungan dengan pekerjaan. Dan adaptasi pekerjaan untuk memenuhi kapabiltas pekerja dari derajat kesehatan fisik dan mentalnya Tujuan pelayanan kesehatan kerja ini adalah :  melindungi pekerja terhadap bahaya potensial pada pekerjaan ataupun kondisi-kondisi yang dapat mengganggu kesehatan di tempat kerja  Memberikan kontribusi dalam membantu pekerja melakukan adaptasi fisik dan mental terhadap pekerjaannya dan lingkungan kerjanya  Memberikan kontribusi dalam meningkatkan dan mempertahankan setinggi mungkin kesejahteraan fisik dan mental pekerja Untuk mencapai tujuan ini maka pelayanan kesehatan kerja merupakan pelayanan yang melibatkan multidisiplin yaitu dokter sebagai tenaga medis, perawat kesehatan kerja, ahli keselamatan dan kesehatan kerja, dan ahli higiene industri. Titik berat utama pelayanan kesehatan kerja adalah pada upaya preventif dan bertanggung jawab memberikan advokasi kepada para pekerja.

1

III. PELAYANAN KEDOKTERAN OKUPASI Pelayanan Kedokteran Okupasi adalah Pelayanan kesehatan primer dimana pelayanan kesehatan diberikan kepada pekerja, baik sebagai individu maupun komunitas pekerja pada tingkat primer. Dalam ilmu Kedokteran maka Ilmu Kedokteran Okpasi merupakan cabang dari Ilmu Kedokteran Komunitas , yang lebih menitik beratkan pada upaya preventif dan diagnosis dini gangguan kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan. Pada ilmu ini terjadi perpaduan antara pengetahuan dan keterampilan klinis dengan epidemiologi, statistik, toksikologi, higiene industri dan ergonomi.

IV.RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN WHO tahun 1982 menggariskan bahwa tujuan utama pelayanan kesehatan kerja adalah : meningkatkan kondisi bekerja yang menjamin kualitas pekerjaan tertinggi dengan melindungi kesehatan fisik, mental, dan sosial pekerja serta mencegah dari timbulnya penyakit dan kecelakaan. Dengan demikian, pada negara Eropa dilakukan survey dan didapatkan 4 prinsip dasar pelayanan kesehatan kerja, yaitu 1. prinsip perlindungan dan pencegahan dengan melakukan perlindungan pekerja dari bahaya potensial di tempat kerja 2 prinsp adaptasi yaitu melakukan tindakan tertentu untuk menyesuaikan pekerjaan dan lingkungan kerja dengan pekerja, bukan sebaliknya 3. prinsip.promosi kesehatan dengan melakukan berbagai upaya meningkatkan kesejahteraan fisik, mental dan sosial tenaga kerja 4. prinsip penyembuhan dan rehabilitasi dengan meminimalkan konsekuensi dari bahaya potensial, kecelakaan dan trauma di tempat kerja serta penyakit akibat kerja. 5. prinsip pelayanan kesehatan umum bagi tenaga kerja dan keluarganya, baik tindakan preventif maupun kuratif, di tempat kerja dan tempat pelayanan lainnya . Dalam Undang-undang no 23 tahun 1992, bagian keenam pasal 23, dikatakan pada bahwa setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja. Adapula Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI no 03 / men/ 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja. Pada pasal 1 dikatakan Pelayanan kesehatan kerja adalah suatu kesehatan yang dilaksanakan dengan tujuan : memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri baik fisik maupun mental, terutama dalam penyesuaian pekrjaan dengan tenaga kerja melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja meningkatkan ksehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan fisik tenaga kerja memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit

2

V. BASIC OCCUPATIONAL HEALTH SERVICES (Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar) Misi • •

Pelayanan esensial untuk perlindungan setiap orang di tempat kerja, peningkatan kesehatan, kesejahteraan dan kemampuan, juga perlindungan dari penyakit dan kecelakaan kerja. Pelayanan kesehatan kerja dilakukan dengan pendekatan pelayanan kesehatan primer

Prinsip  Berusaha menyediakan pelayanan untuk setiap pekerja.  Pelayanan kesehatan kerja harus dilakukan dengan memenuhi kebutuhan lokal  Pelayanan kesehatan disesuaikan dngan kondisi lokal.  Pelayanan kesehatan dapat dijangkau oleh penyedia dan klien.  Pelayanan kesehatan diorganisir pemberi kerja untuk pekerja.  Disediakan oleh sector publok untuk pekerja mandiri dan sector informal  Didukung oleh pelayanan tingkat menengah.

KARAKTERISTIK INFRASTRUKTUR DEPKES

NASIONAL

INTERMEDIATE

LOKAL

MENTRI

DEPNAKER REGULASI DAN KEBIJAKAN

AKADEMISI KED KERJA,KES KERJA

PRIVATE CENTER

PHC UNIT

KLINIK KK

GROUP OHS

INDT MENENGAH PEKERJA MANDIRI INDT KECIL SEKTOR INFORMAL

INSPEKTORAT K3

BANTUAN PELAYANAN

INDUSTRI BESAR

OHS PERUSH

KETENTUAN PELAYANAN

Tahapan perkembangan jenis pelayanan Kesehatan kerja menurut ILOdan WHO (April 2005) , yaitu: 1. Starting Level (tahap awal Pelayanan Kesehatan kerja) • Tidak ada K3 sama sekali • Pelayanan kes. Kerja oleh pekerja atau perawat , dan jenis pelayanan dititik beratkan P3K • Perawat : harus pelatihan Hiperkes, kerja di PKM • Kegiatan : risiko kecelakaan, beban kerja, higiene sanitasi, penentuan bahaya potensial (kimia, fisik, biologi) • Sasaran : industri kecil, industri rumah tangga dan sektor informal (SME, SSE, SE(self employed), Informal)

3

2. Basic Occupational Health Services (pelayanan Kesehatan kerja dasar) • Pelayanan kes. Kerja oleh Dokter, perawat • Dokter dan perawat : harus pelatihan K3 minimal 10 minggu • Kegiatan :infrastruktur Public Health Center (puskesmas), Basic Occupationa Health Safety content , toolboxes • Sasaran : SME, SSE, SE(self employed), Informal 3. International standard services (pelayanan kesehatan dengan standar internasional) • Pelayanan kes. Kerja oleh : multidisiplin team • Pimpinan pel. Kes. Kerja : Occ. Medicine Specialist • Kegiatan : ILO convention no 161, Primarery preventive, curative services, multidisipline • Sasaran : Big industry, well organized SME 4. Comprehensive Occupational Helath Services (Pelayanan kesehatan kerja komprehensif) • Pelayanan kes. Kerja oleh multidisiplin • N company or external special Occupational Health Safety unit • Kegiatan : comprehensive content : prevention, curative, promotion and developmnet service • Sasaran : Big industry, Big Occupational Health Safety centre

VI. JENIS FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KERJA /KEDOKTERAN OKUPASI Berdasarkan fasilitas yang ada, dalam buku ILO Encyclopaedi jenis fasilitas pelayanan kesehatan kerja / kedokteran okupasi berbeda-beda tergantung pada beberapa model pelayanan kesehatan kerja: 1. Inplant (in-company) model 2. Group (inter-enterpise) model 3. industry-oriented (brancg specific) model

4

4. 5. 6. 7.

hospital outpatient clinics private centers primary health care units social security model

Pemilihan Jenis fasilitas pelayanan kesrehatan kerja/kedokteran okupasi ini sangat diperngaruhi oleh peraturan perundangan, kesepakatan bersama antara pekerja dan pengusaha serta perhatian manajemen terhadap K3. Di Indonesia, pembagian jenis fasilitas pelayanan ksehatan kerja secara tertulis belum ada, yang ada dalam Petunjuk Pelaksanan Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI no 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja, disebutkan bahwa : Pembentuikan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja tergantung pada jumlah tenaga kerja dan tingkat bahaya yang ada di tempat kerja. 1. Bagi perusahaan yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 500 orang dalam menyelenggarakan pelayanan harus berbentuk klinik dan dipimpin oleh seorang dokter yang praktek setiap hari kerja Bila pekerjaan dilakukan dalam beberpa shift dan tiap shift memperkerjakan lebih dari 500, maka harus ada poliklinik jaga. 2. Perusahaan yang mempunyai 200-500 tenaga kerja dengan tingkat bahaya rendah, harus menyelenggarakan pelayanan berbentuk klinik dan buka tiap hari kerja (dilayani oleh paramedis) dan dipimpin oleh dokter yang praktek 2 hari sekali 3. Perusahaan yang mempunyai 200-500 tenaga kerja dengan tingkat bahaya tinggi harus menyelenggarakan seperti butir 1. 4. Perusahaan yang mempunyai 100 – 200 tenaga kerja dengan tingkat bahaya rendah, harus menyelenggarakan pelayanan berbentuk klinik dan buka tiap hari kerja (dilayani oleh paramedis) dan dipimpin oleh dokter praktek 3 hari sekali. 5. Perusahaan yang mempunyai 100 – 200 tenaga kerja dengan tingkat bahaya tinggi harus menyelenggarakan pelayanan seperti butir 2.

VII. STAFF DALAM PELAYANAN KESEHATAN KERJA Menurut ILO encyclopaedia dalam pelayanan kesehatan kerja dibutuhkan kerja sama yang baik antara dokter, ahli keselamatan kerja, ahli higiene . Pada buku yang sama juga disebutkan bahwa Staf Pelayanan kedokteran okupasi dalam industri , terdiri dari dokter ahli kedokteran okupasi (staf inti utama), atau dokter dan perawat yang terlatih kesehatan kerja. Staf yang diperlukan oleh fasilitas pelayanan kedokteran okupasi dipengaruhi dengan jenis fasilitas kesehatan yang tersedia dan jumlah pekerja yang ada di tempat kerja tersebut

5

DOKTER PERUSAHAAN Dalam industri, pelayanan kesehatan untuk pekerja umumnya dilakukan oleh dokter yang bekerja di Industri tersebut atau dapat juga oleh pemberi pelayanan kesehatan di luar industri tersebut. Dokter yang bekerja di Industri umumnya disebut dengan Dokter Perusahaan. Sebagai Dokter Perusahaan, menurut Levy dan Wegman dalam buku Occupational Health, seorang dokter mempunyai tugas : 1. melakukan pencegahan dan deteksi dini penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja 2. menetapkan diagnosis dan penatalaksanaan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja saat keadaan darurat atau ketika tidak tersedia pelayanan kesehatan di komunitas Menurut ILO Encyclopaedia, untuk dokter yang bekerja di level manajemen, dalam buku tersebut juga disebutkan , seorang dokter perusahaan mempunyai tugas antara lain 1. melakukan surveilens medis dan risk asessment 2. mengembangkan pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan standar tempat kerja yaang aman dan sesuai dengan kesehatan pekerja 3. mengetahui toksikologi, higiene industri dan lain-lain 4. sebagai anggota tim kesehatan dan keselamatan kerja Dalam ILO encyclopaedia, dikatakan bahwa di negara Jerman, seorang dokter perusahaan mempunyai tugas , yaitu : 1. memberikan nasehat/konsulatasi ke pekerja dan semua pihak untuk aspek kesehatan dan keselamatan kerja di teampat kerja 2. Melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja , meberikan kesimpulan dan nasehat sesuai dengan hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan Standar kedokteran okupasi dan hasil medical record dan hasil pemeriksaan kesehatan pekerja 3. Mengobservasi aplikasi Kesehatan dan Keselamatan kerja dalam hubungannya dengan pekerja dan pekerjaanya. 4 Work towards bringing it about that all employee in the firm behave manner consonant with the requirements of K3

Berdasarkan peraturan perundangan no 1 tahun 1970, pasal 8, ayat 2 : Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerjanya yang berada di bawah pimpinannya , secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur Pada peraturan Menteri Tenaga Kerja no 01?men/1976 pasal 1, disebutkan : Setiap perusahaan diwajibkan untuk mengirimkan setiap Dokter perusahaannya untuk mendapatkan latihan dalam bidang higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja DOKTER PEMERIKSA Di Indonesia dikenal adanya istilah dokter pemeriksa karena pemeriksaan kesehatan sering belum dilakukan oleh dokter perusahaan. Untuk itu dipakailah istilah dokter pemeriksa untuk dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap tenaga kerja. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan kesehatan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no. Per

6

02/Men/ 1980 dilakukan oleh dokter. Yang dimaksud dengan dokter sesuai dengan pasal 1 butir e, peraturan tersebut adalah dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transkop no. 01/Men/1976 dan syarat-syarat lain yang dibenarkan oleh Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

VIII. KEGIATAN KLINIK Aktifitas pelayanan kedokteran okupasi dapat dilaksanakan di dalam klinik dan di lokasi kerja (luar klinik). Menurut ILO Encyclopaedi aktifitas yang pelayanan yang dapat dilakukan berupa : Orientasi awal perusahaan, surveilens lingkungan kerja dan kesehatan pekerja, menginformasikan kepada pengusaha, pekerja dan pihak manajemen tentang bahya potensial kesehatan di pekerjaan, Analisis risiko kesehatan di tempat kerja, Insitiatif Pengukuran lingkungan kerja untuk pencegahan dan pengendalian lingkungan, Pertolongan Pertama pada Kecelakaan dan persiapan kegawat daruratan, perawatan kesehatan kerja dan pelayan kesehatan primer, rehabilitasi, adaptasi pekerja terhadap pekerjaannya, melindungi kelompok rentan, Informasi-pendidikan dan pelatihan, promosi kesehatan, manajemen data dan penelitian. Di Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI no 03 / men/ 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja. pasal 2 dikatakan tentang Tugas pokok pelayanan kesehatan kerja, meliputi : - pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus - pembinaan dan pengawasan atau penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja - pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja - pembinaan dan pengawasan terhadap sanitair - pembinaan dan pengawasan perlengkapan kesehatan kerja - pencegaan dan pengobatan terhadap penyakit umumdan penyakit akibat kerja - pertolongan pertama pada kecelakaan - pendidikan kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas pertolongan pertama pada kecelakaan - memberi nasihat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat - pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja - membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja - pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai kelaina tertentu dalam kesehatannya - memberikan laporan berkala tentang pelayanan kesehatan kerja kepada pengurus Jenis pelayanan kedokteran okupasi/kesehatan kerja yang ada, tergantung dengan jenis industri, kegiatan yang dilakukan, struktur organisasi tempat kerja, jumlah pekerja dan peraturan perundangundangan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Pada perusahaan skala kecil , aktifitas pelayan yang dapat dilakukan: Analisis kebutuhan pelayanan kesehatan kerja di perusahaan, pencegahan dan pemantauan di tempat kerja, kegiatan yang ditujukan untuk pencegahan pada pekerja, kegiatan kuartif dan manajemen data dan evaluasi.

7

Fungsi pelayanan kesehatan kerja atau klinik di tempat kerja : 1. identifikasi faktor risiko/penyebab Penyakit Akibat Kerja / peny. Akibat Hub. Kerja 2. membuat konfirmasi Penyakit Akibat Kerja 3. membantu menanggulangi permasalahan 4. melakukan tindak lanjut di tempat kerja 5. memberi rekomendasi preventif, kuratif, dan rehabilitatif 6. pencatatan dan pelaporan 7. penelitian epidemiologis Dari fungsi-fungsi tersebut ada 3 fungsi minimal yang harus dilakukan oleh klinik / pelayanan kesehatan kerja, yaitu: • Pemeriksaan kesehatan pekerja (pra kerja dan berkala) • Surveillance kondisi dan higine perusahaan • Pelayanan P3K/pertolongan gawat darurat

IX. SISTIM RUJUKAN Sistim rujukan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan kerja sebagai berikut : 1. Rujukan kasus : Pada rujukan ini dimaksudkan untuk menegakkan Diagnosis kasus, penatalaksanaan pengobatan dan perawatan pada kasus okupasi yang ada 2. Rujukan untuk mendapatkan informasi lebih lengkap Pada rujukan ini ditujukan untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dalam bidang kesehatan kerja, industrial hygiene dan keselamatan kerja 3. Rujukan untuk pengendalian di perusahaan Pada rujukan ini titik berat merujuk adalah untuk melakukan pengendalian lingkungan kerja

X. SISTIM EVALUASI PELAYANAN KESEHATAN KERJA Evaluasi pelayanan kesehatan kerja dapat dibagi menjadi evaluasi dalam : 1. Unsur masukan : perhatikan unsur-unsur yang terdapat di pelayanan kesehatan kerja, seperti : tenaga pelaksana, sarana dan prasarana, pendanaan, metode yang digunakan  bandingkan dengan standar yang berlaku 2. Unsur poses : Perhatikan perencanaan program yang dibuat bandingkan dengan pelakasanaan kegiatan program yang dilaksanakan, dan lain sebagainya. 3. Unsur keluaran : Perhatikan indikator yang akan digunakan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja, seperti misalnya : • Penanganan kecelakaan kerja : Accident Rate, Accident severity rate, Total lost time

8

•

Penyakit Akibat Kerja/Peny. Akibat Hub Kerja : Incidance rate, Prevalence rate

•

Surveilens K3 : - jumlah paparan zat - incidence penyakit

- action level - causal effect

4. Unsur umpan balik Perhatikan bahwa pelaksanaan umpan balik apa berlangsung baik atau tidak, apa ada laporan tertulis dan sebagainya

XI. KEMITRAAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN KERJA Dalam memberikan pelayanan kesehatan kerja dan pelayanan Kedokteran Okupasi khususnya diperlukan adanya kerjasama antar berbagai pihak, yaitu : • interdisiplin bidang keilmuan : kedokteran, teknik, kimia, ekonomi, hukum, dll • antar institusi : Dep. Kes, Depnaker, Depdagri, Dep.industri, Dep Perdagangan, dll • antar bagian dlm perusahaan : HRD, Kesehatan, Safety, produksi, lingkungan, dll KESIMPULAN Pelayanan kesehatan kerja menitikberatkan pada pelayanan yang bersifat preventif dan multidisplin. Pelayanan kedokteran okupasi merupakan bagian dari pelayanan kesehatan kerja. Dalam pelayanan kedokteran okupasi diperlukan dokter dengan kemampuan khusus yang dapat melakukan upaya preventif pada pekerja agar didapat tingkat kesejahteraan fisik, mental dan sosial setinggi-tingginya. Kegiatan pelayanan kesehatan kerja haruslah ditujukan untuk mempertahanan kesehatan pekerja di rumah sakit, bahkan meningkatkan kesehatannya , dengan demikian diharapkan agar kinerja pekerja di rumah sakit akan meningkat juga. Jangan lupa dengan kinerja yang baik , maka penanganan pasien akan lebih baik dan juga pencegahan kesakitan pada pengunjung rumah sakit dapat dilakukan. Program Kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit yang dilakukan haruslah dilakukan secara terpadu dan terintegrasi antar staf-pimpinan, antar departmen terkait, antar profesi dan antar bidang keilmuan KEPUSTAKAAN

1. ILO . Occupational Health Services in ILO Encyclopaedia, 2000 : 16.1-62 2. Levy and Wegman. Occupational Health : Recognizing and Preventing Work Related Diseases and Injury. Lippincott Williamas and Wilkins. Phi. USA. 2000 3. New Kirk William. Selecting a program Philosophy, structure and Medical Director, in Occupational Health Service : Practical Strategis Improving Quality & Controlling Costs. American Hospital Publishing, Inc. USA. 1993 4. ILO. Ethical Issue in ILO Encyclopaedi. 2000: 19.1- 30 5. Yanri Zulmiar, Harjani Sri, Yusuf Muhamad. Himpunan Peraturan Perundangan KEsehatan Kerja. PT Citratama Bangun Mandiri. Jakarta 1999. 6. Jamsostek. Kumpulan Peraturan Perundangan Jamsostek.Jakarta. 2003 7. Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. Pedoman Diagnosis dan Penilaian cacat karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja. Jakarta. 2003 8. WHO. International Classification of Functioning, Disability and Health. Geneva 9. ILO & WHO. Basic Occupational Health Services, April 2005

9