PMKS YANG MENERIMA BANTUAN SOSIAL
Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah mengatasi atau mengurangi masalah sosial yang dihadapi individu, keluarga, atau
komunitas,
sehingga
kualitas
hidup
dapat
ditingkatkan,
memperoleh
perlindungan sosial, dan secara bertahap dapat memperoleh jaminan sosial. Sasaran yang ditetapkan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah “Meningkatnya Bantuan dan Perlindungan Sosial bagi PMKS dan Korban Bencana” Capaian kinerja rata-rata adalah sebesar 100%. Indikator kinerja, target, dan realisasinya untuk tahun 2010 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:
No 1
Indikator Kinerja Jumlah
PMKS
yang
mendapat
bantuan dan perlindungan 2
Jumlah PMKS dapat hidup mandiri
3
Respon Time terhadap bencana yang terjadi di wilayah DKI
Target
Realisasi
%
15.562 orang
15.562 orang
100
2.200 orang
2.200 orang
100
3 jam
3 jam
100
10.000 orang
10.292 orang
100
Jakarta 4
Jumlah PMKS yang dijangkau (ditertibkan) di wilayah DKI Jakarta
Rata-rata capaian kinerja
100
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan berbagai program dan kegiatan senilai Rp. 33.335.330.416 atau 94,35% dari disediakan.
Rp. 35.330.860.000 anggaran yang
Peningkatan
kualitas
hidup
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial
(PMKS)terus diupayakan dengan arah kebijakan Penanganan PMKS yang terintegrasi dengan
melibakan unit terkait dalam menjangkau PMKS melalui rehabilitasi,
perlindungan, pembinaan, penyaluran, dan resosialisasi.
Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta juga terus meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha, lembaga sosial dan masyarakat dalam penanganan PMKS di DKI Jakarta. Hasil akhir dari pembinaan di
PMKS yang potensial adalah kemandirian.
Dengan bekal pelatihan keterampilan PMKS dapat bekerja ataupun membuka usaha sendiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa tergantung orang lain. Selain itu Pemerintah DKI Jakarta terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap korban bencana dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana serta melibatkan masyarakat yang telah diberikan pelatihan pengelolaan dapur umum agar korban bencana cepat mendapatkan bantuan. Upaya Pemerintah DKI Jakarta untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera melalui penanganan PMKS dan keluarga miskin memperoleh hasil yang cukup menggembirakan, dibandingkan tahun 2010 capaian tersebut terlihat dari : -
Jumlah anak terlantar dan anak jalanan yang menerima bantuan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar Jumlah anak terlantar dan anak jalanan yang ditargetkan mendapat bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 5.328 orang dapat direalisasikan 100% melalui kegiatan Pemenuhan kebutuhan dasar anak di Rumah Singgah sebanyak 364 anak dan di NPSAA 3.394 anak. Selain itu juga perlindungan sosial anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 131 orang dan adopsi anak sebanyak 113 anak. Dalam rangka Hari Anak Nasional Dinas Sosial juga memberikan santunan kepada 1100 anak. Dibandingkan dengan target tahun 2010 jumlah anak terlantar dan anak jalanan mendapat bantuan sosial sebanyak 3.000 anak, pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebanyak 2.328 anak atau sekitar 77%. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan jumlah anak di NPSAA yang menerima bantuan pemenuhan
kebutuhan dasar yang sebelumnya pada tahun 2010 sebanyak 1.500, tahun 2011 meningkat menjadi 3.394 anak.
Penambahan jumlah anak terlantar dan anak
jalanan yang mendapat pelatihan keterampilan dan modal usaha dimaksudkan untuk mendukung komitmen Gubernur Provinsi DKI Jakarta bahwa Jakarta Bebas Anak Jalanan pada tahun 2012. -
Jumlah lansia terlantar menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar Jumlah lansia terlantar sebanyak 3311 orang yang ditargetkan mendapatkan bantuan sosial dapat terealisasi 100% melalui kegiatan Pemenuhan kebutuhan dasar di Pusaka sebanyak 3161 orang dan Perlindungan Lanjut Usia sebanyak 150 orang. Pada tahun 2010 jumlah lansia terlantar yang mendapat bantuan sosial sebanyak 1.500 sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2011 ada kenaikan sebesar 1.811 orang atau 100% lebih.
Kenaikan tersebut dikarenakan ada penambahan lansia
terlantar di Pusat Santunan Keluarga (Pusaka) yang mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar yang semula tahun 2010 sebanyak 1.500 orang menjadi 3.161 pada tahun 2011. -
Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan sosial Jumlah keluarga miskin yang mendapat santunan sebanyak 425 keluarga atau sesuai target yang direncanakan melalui kegiatan Perlindungan sosial keluarga miskin sebanyak 400 orang dan Asuransi Keluarga Miskin sebanyak 25 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2010 jumlah keluarga miskin yang mendapat santunan sebesar 600 orang, tahun 2011 memang mengalami penurunan sebesar 175 orang. Hal ini disebabkan tahun 2011 bantuan untuk keluarga lebih diarahkan kepada bantuan kemandirian seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha ekonomi produktif serta penguatan Lembaga Keuangan Mikro Sosial (LKMS) untuk pengembangan KUBE keluarga miskin.
-
Jumlah orang terlantar yang menerima bantuan sosial dan pemulangan ke daerah asal Jumlah orang terlantar yang dapat dipulangkan sebanyak 4.985 orang sesuai dengan target yang direncanakan yang disesuaikan dengan jumlah anggaran. Bantuan sosial yang diberikan berupa tiket perjalanan melalui jalur darat dan bantuan permakanan. Jika dibandingkan dengan tahun 2010 jumlah orang terlantar yang dipulangkan sebanyak 3.984 orang, tahun 2011 mengalami kenaikan sebanyak 1.001 orang atau 25%.
-
Jumlah anak terlantar, anak jalanan dan remaja bermasalah yang mendapat pembinaan keterampilan dan bantuan modal usaha Jumlah anak terlantar yang ditargetkan mendapat bimlat keterampilan dan bantuan usaha ekonomi produktif sebanyak 500 orang dapat tercapat 100% melalui kegiatan Penguatan kemandirian anak terlantar sebanyak 100 anak, Pemberdayaan orang tua dan anak jalanan sebanyak 150 orang, Pemberdayaan rumah singgah sebanyak 250 anak.
Anak terlantar yang diberikan pelatihan dan modal usaha
adalah anak usia 15 tahun ke atas yang sudah putus sekolah. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat hidup mandiri.
Sedangkan pemberdayaan orang tua dan anak
jalanan dimaksudkan agar baik orang tua maupun anak jalanan itu sendiri dapat mandiri dan tidak mencari nafkah di jalanan. Jika dibandingkan dengan tahun 2010 anak terlantar dan anak jalanan yang mendapat pelatihan keterampilan dan modal usaha sebanyak 300 anak, tahun 2011 mengalami kenaikan sebanyak 200 anak atau sekitar 67%. Penambahan jumlah anak terlantar dan anak jalanan yang mendapat pelatihan keterampilan dan modal usaha dimaksudkan untuk mendukung komitmen Gubernur Provinsi DKI Jakarta bahwa Jakarta Bebas Anak Jalanan pada tahun 2012.
-
Jumlah lansia terlantar yang mendapat pembinaan keterampilan dan bantuan modal usaha Jumlah lansia terlantar yang mendapat bantuan modal sebanyak 350 orang dapat direalisasikan 100% melalui kegiatan Pengembangan UEP bagi lanjut usia. Lansia terlantar yang diberikan bantuan UEP adalah mereka yang masih potensial namun tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pada tahun 2011 ini jumlah lanjut usia terlantar yang mendapat bantuan modal UEP meningkat 250 orang atau sekitar 250% dari tahun 2010 yang hanya 100 orang. Permasalahan yang dihadapi adalah lanjut usia kurang mampu untuk mengelola modal usaha, sehingga membutuhkan pengawasan dan pendampingan secara rutin dan berlanjut agar usaha mereka dapat berjalan terus.
-
Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pembinaan keterampilan dan bantuan modal usaha Jumlah keluarga miskin yang ditargetkan mendapat bantuan usaha ekonomi produktif sebanyam 950 orang dapat tercapai 100% melalui kegiatan Penguatan Kemandirian keluarga Miskin melalui LKMS dan LK3 dan Penguatan Kemandirian keluarga Miskin melalui UEP dan KUBE sebanyak 950 orang.
Dengan adanya
bantuan UEP bagi keluarga miskin diharapkan keluarga miskin dapat memperoleh penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya. Untuk mendukung UEP keluarga miskin dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) keluarga miskin Dinas Sosial juga memperkuat Lembaga Keuangan Mikro Sosial (LKMS) sebagai koordinator sekaligus pembina KUBE keluarga miskin. Jika dibandingkan dengan tahun 2010 jumlah keluarga miskin yang mendapat pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha sebanyak 500 keluarga, tahun 2011 mengalami peningkatan sebanyak 450 keluarga atau 90%. Hal ini berdasarkan program prioritas tahun 2011 adalah penanggulangan kemiskinan sehingga anggaran untuk pemberdayaan keluarga miskin ditingkatkan.
-
Jumlah Korban Tindak Kekerasan yang mendapat pelatihan dan modal usaha Korban Tindak Kekerasan yang mendapat bimlat keterampilan sebanyak 250 orang atau 100% dari target yang direncakan melalui kegiatan Advokasi dan Penguatan Kemandirian Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran. Pada tahun 2010 penanganan korban tindak kekerasan hanya berbentuk bimbingan sosial dan mental untuk memulihkan kepercayaan diri dan menghilangkan rasa trauma. Pada tahun 2011 Penanganan korban tindak kekerasan selain diarahkan pada bimbingan sosial dan mental serta perlindungan dari tindak kekerasan juga diarahkan
pada
kemandirian
korban
tindak
kekerasan
melalui
pelatihan
keterampilan dan bantuan modal usaha. -
Jumlah PMKS jalanan yang mendapat pelatihan dan modal usaha PMKS jalanan yang mendapat bimlat keterampilan sebanyak 200 orang atau 100% dari target yang direncakan melalui kegiatan Penguatan kemandirian Rehabilitasi Tuna Sosial. Tuna Sosial yang mendapat bimlat keterampilan dan bantuan modal usaha adalah gelandangan dan pengemis yang berhasil dijangkau oleh petugas di jalanan. Gelandangan dan pengemis tersebut diberikan pelatihan service HP dan kemudian diajarkan cara pengelolaan usaha. Diharapkan setelah mengikuti bimlat dan diberikan modal usaha mereka dapat hidup mandiri dan tidak berkeliaran di jalanan. Pada tahun 2010 jumlah PMKS jalanan yang mendapat bimlat keterampilan dan bantuan modal usaha sebanyak 50 orang sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2011 ada kenaikan sebesar 150 orang atau 300%.
Permasalahan yang dihadapi
dalam pembinaan PMKS jalanan adalah gelandangan dan pengemis masih sulit untuk diarahkan hidup mandiri dengan berwirausaha karena mereka sudah terbiasa hidup di jalanan dengan mengandalkan belas kasihan orang tanp mau bekerja. -
Jumlah penyandang cacat yang menerima bantuan dan perlindungan sosial Penyandang cacat yang mendapat santunan sebanyak 1480 orang atau 100% dari target yang direncanakan melalui kegiatan Perlindungan bagi Penyandang cacat di provinsi DKI Jakarta sebanyak 200 orang, Jaminan Sosial bagi Penyandang cacat
berat sebanyak 50 orang, Penyelenggaraan Gebyar HIPENCA sebanyak 1000 orang Pembinaan WBS di Malang, Lampung dan Demak sebanyak 140 orang, Apresiasi Kompetisi Penyandang cacat Tk. Provinsi DKI Jakarta sebanyak 90 orang Jika dibandingkan dengan tahun 2010 jumlah penyandang cacat yang mendapat bantuan sosial sebanyak 1.255 orang, tahun 2011 mengalami peningkatan sebanyak 225 atau 17,9%.
Selain peningkatan secara kuantitas, bantuan sosial untuk
penyandang cacat juga mengalami peningkatan secara kualitas yaitu dengan adanya jaminan kepada penyandang cacat berat berupa bantuan uang Rp.300.000 per orang per bulan selama 1 (satu) tahun. -
Jumlah penyandang cacat yang menerima bantuan alat bantu dan penyediaan aksesibilitas Pada tahun 2011 Penyandang cacat yang mendapat alat bantu fisik sebanyak 33 orang atau 100% dari target yang direncanakan. Tahun 2010 jumlah penyandang cacat yang mendapat alat bantu fisik sebanyak 40.
Jika dilihat perbandingan
jumlah penerima maka tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 7 orang atau 21%. Hal ini disebabkan pemberian alat bantu fisik berdasarkan permohonan dari penyandang cacat. Selain itu pemberian alat bantu fisik dilakukan oleh Suku Dinas Sosial Kota Administrasi sedangkan Dinas Sosial sebagai pendukung jika anggaran Suku Dinas Sosial Kota Administrasi sudah terserap seluruhnya. -
Jumlah penyandang cacat yang mendapat pelatihan keterampilan dan bantuan UEP Penyandang cacat yang mendapat bantuan UEP sebanyak 200 orang sesuai target yang direncanakan melalui kegiatan kegiatan Pengembangan UEP bagi Penyandang cacat potensial.
Bimlat keterampilan dan bantuan UEP diberikan kepada
penyandang cacat potensial sehingga mereka memperoleh penghasilan dan dapat hidup mandiri. Pada tahun 2010 penanganan penyandang cacat hanya diarahkan kepada santunan sosial dan pemberian alat bantu fisik sedangkan tahun 2011 diarahkan kepada kemandirian melalui pemberdayaan penyandang cacat.
Permasalahan yang
dihadapi
dalam
pelakanaan
kegiatan
adalah
kurangnya
kepercayaan
diri
penyandang cacat sehingga mereka sulit untuk berwirausaha secara mandiri. Untuk itu Dinas Sosial memberikan pendampingan kepada penyandang cacat yang menerima bantuan UEP agar mereka dapat mengembangkan usahanya. -
Responstime penanggulangan bencana Pada tahun 2011 ini Dinas Sosial berhasil mempertahankan responsime penanganan bencana selama 3 jam hal ini didukung oleh kegiatan Kesiapsiagaan bencana, Pengadaan
Peralatan
dapur
Umum
Penanggulangan Korban Bencana.
Mandiri
untuk
pelayananan
sosial
Selain itu juga Dinas Sosial memberikan
pelatihan Dapur Umum kepada pilar-pilar sosial (Karang Taruna, PKK, PSM) sehingga ketika bencana terjadi mereka sudah siap untuk membuka dapur umum mandiri. Untuk peralatan dapur umum mandiri sudah terpenuhi 106 titik lokasi rawan bencana di 5 wilayah DKI Jakarta. Untuk pembinaan Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang merupakan garda terdepan dalam penanggulangan bencana, saat ini Dinas Sosial mempunyai 1.752 orang dan setiap tahun Dinas Sosial memberikan pelatihan peningkatan kemampuan. -
Jumlah PMKS jalanan yang ditertibkan Jumlah PMKS yang ditertibkan sebanyak 10.000 sedangkan target 10.292 orang sehingga melebihi targer yang direncanakan.
Dalam penertiban PMKS jalanan
Dinas Sosial bekerjasama dengan instansi terkait seperti Kepolisian dan Satpol PP. Pelaksanaan penertiban PMKS dilakukan baik siang hari maupun malam hari dan dilakukan secara bertutup.
Hasil dari penertiban kemudian disalurkan ke Panti
Sosial Bina Insan untuk diidentifikasi dan dibina yang selanjutnya dirujuk ke panti sosial yang sesuai dengan permasalahan atau dikembalikan kepada keluarga. Jika dibandingkan dengan tahun 2010 jumlah PMKS yang ditertibkan sebanyak 10.088 orang, tahun 2011 ada kenaikan sebanyak 204 orang atau 2%.
Hal ini
disebabkan masih tingginya arus urbanisasi dari daerah lain yang ingin mengadu nasib di DKI Jakarta.
Selaian itu PMKS dari daerah lain sering memanfaatkan
situasi tertentu seperti bulan suci ramadhan untuk mencari nafkah dengan mengemis yang terkadang mereka di koordinir oleh seseorang. Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa seringkali penertiban PMKS di lapangan mendapat perlawanan baik dari PMKS maupun dari warga. Selain itu masih ada Lembaga Swadaya Masyarakat yang menganggap penertiban PMKS melanggar HAM tanp melihat bahwa maksud penertiban itu sendiri adalah untuk membina dan mengarahkan kehidupan yang lebih layak dan normatif.
