ARAH KE DEPAN PENYEDIAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN

ARAH KE DEPAN PENYEDIAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN

Dr.dr.Ina Rosalina SpAK.Mkes.MHKes Disampaikan pada Pertemuan Koordinasi Pengelola Pendidikan Tenaga Kesehatan

Jakarta, 23 April 2015

Outline • PENDAHULUAN • SASARAN DAN PROGRAM KEMENTERIAN KESEHATAN • KEBIJAKAN PELAYANAN PRIMER DAN RUJUKAN • UPAYA AKSES TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

PENDAHULUAN

Pembangunan Kesehatan

Bagian Pembangunan Manusia untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (Nawa Cita)

TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Pencapaian MDGs dan Post MDGs

• ↙ angka kematian • ↙ angka kemiskinan • ↙ angka kesakitan

• ↗ akses pelayanan Implementasi • Pelayanan yg terstruktur JKN • Pelayanan yg efisien & efektif

Derajat kesehatan rakyat yg setinggitingginya

SASARAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN KESEHATAN

ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN RPJMN ke III RPJMN I 2005 -2009 Bangkes diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu yankes

RPJMN II 2010-2014 Akses masyarakat thp yankes yang berkualitas telah lebih berkembang dan meningkat

RPJMN III 2015 -2019 Akses masyarakat terhadap yankes yang berkualitas telah mulai mantap

RPJMN IV 2020 -2025 Kes masyarakat thp yankes yang berkualitas telah menjangkau dan merata di seluruh wilayah Indonesia

KURATIFREHABILITATIF

VISI: MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN

PROMOTIF - PREVENTIF Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan 7

PETA STRATEGI PENCAPAIAN VISI 2019 KEMENTERIAN KESEHATAN VISI PRESIDEN 2019 Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berdasarkan Gotong Royong

T1. MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN MASYARAKAT AKI, AKB, % BBLR, % RMH TANGGA PHBS,

ARAH KEBIJAKAN KEMENKES: •Penguatan primary health care (UKP dan UKM) •Continum of care thru life cycle •Intervensi berbasis health risk

Peserta JKN, responsiveness

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM

PROGRAM GENERIK & TEKNIS KEMENTERIAN

ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL (RPJMN 20152019)

T2. MENINGKATNYA RESPONSIVENESS & PERLINDUNGAN MASY THD RISIKO SOSIAL & FINANSIAL DI BIDANG KESEHATAN

(1)

Meningkatnya Kesehatan masyarakat

(2)

Meningkatnya Pengendalian Penyakit

Meningkatnya Jumlah, Jenis,(4) Kualitas, dan Pemerataan Tenaga Kesehatan

Meningkatnya (6) Sinergitas Antar K/L Pusat & Daerah

Meningkatnya tata (10) kelola kepemerintahan yang baik dan bersih

KERANGKA REGULASI: (3)

Meningkatnya Akses & Mutu Fasyankes (5)

Meningkatnya Kemandirian, Akses & Mutu Sediaan Farmasi (Obat, Vaksin, Biosimilar) & Alkes

Meningkatnya Dayaguna (7) Kemitraan (DN & LN) Meningkatnya Integrasi (8) Perencanaan, Bimtek & Monev

Meningkatnya Kom-(11) petensi & Kinerja Aparatur Kemenkes

KERANGKA PENDANAAN:

(9)

Meningkatnya Efektivitas Litbangkes

(12)

Meningkatnya Sistem Informasi Kes. Terintegrasi

LINGKUNGAN STRATEGIS: GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL

• Percepatan Regulasi • Penyempurnaan Sistem JKN

• Peningkatan Pendanaan Preventif & Promotif • Peningkatan Efektivitas Pembiayaan Kesehatan KERANGKA KELEMBAGAAN: Peningkatan Efektivitas Organisasi

VISI BUK 2019 Akses Pelayanan Kesehatan Yang Terjangkau Dan Berkualitas Bagi Masyakarat

AKI meningkat, cakupan yankes maternal membaik…. 450

400

390 334

350

359 307

300

228

250

200

150

100

40.7

50

66.9

75.4

82.2

0

1989-1994

1993-1997 Angka Kematian Ibu

1998-2002

2003-2007

Kecenderungan Persalinan oleh Nakes

2008-2012

Kondisi yang terbalik • Cakupan pelayanan kesehatan maternal membaik, tetapi kenapa AKI meningkat? • Kemungkinan sebabnya: 1. Kualitas pelayanan yang belum baik 2. Kondisi ibu hamil yang tidak optimal 3. Faktor di luar kesehatan (termasuk pendidikan, kesejahteraan, norma keluarga, keluarga berencana, dll)

Kecenderungan Frekuensi Pemantauan Pertumbuhan Balita dalam 6 bulan Terakhir: 2007-2013 60.0 50.0

45.4

44.6

40.0 34.3

29.1

30.0

25.5 21.1

20.0 10.0 0.0 ≥ 4 kali

1 – 3 kali 2007

2013

Tidak Pernah

Beban PTM, penduduk usia >15 tahun Penyakit Stroke Hipertensi Obesitas sentral Diabetes Mellitus

(%) 12.1 25.8 26.6 6.9

(#) 1,2 million 42,1 million 44,3 million 2,7 million

Note: • Cakupan hipertensi oleh nakes  36.8% • Cakupan diabetes mellitus oleh nakes  30.4% • Sekitar 2/3 penderita tidak tahu bahwa dirinya menderita PTM Source: Riskesdas 2013

PROGRAM PRIORITAS DITJEN BUK A. Kegiatan Peningkatan Akses 1. Penguatan Puskesmas melalui peningkatan sarana-prasarana sesuai standar 2. Inovasi pelayanan, khususnya di daerah terpencil dan sangat terpencil : a. RS Pratama, b. Pelayanan Kes Bergerak c. Telemedicine 3. Penguatan RSU Daerah melalui peningkatan sarana prasarana sesuai standar 4. Penguatan RS Rujukan Nasional, RS Rujukan Provinsi, dan RS Rujukan Regional melalui peningkatan sarana prasarana sesuai standar

PROGRAM PRIORITAS DITJEN BUK B. Kegiatan Peningkatan Kualitas 1.Peningkatan kompetensi SDM Kesehatan di pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan antara lain : Dokter Layanan Primer, Pelatihan Persiapan Akreditasi, Manajemen Puskesmas, Pelayanan intensif dan kegawatdaruratan

2. Penerapan Integrasi Data Rekam Medik antara RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional 3. Pembinaan Akreditasi FKTP dan FKRTL

KONDISI DULU,SAAT INI DAN YANG AKAN DATANG DI ERA JKN Tertiary

Secondary

Rujukan Kewenangan Primary Care

GATEKEEPER Tertiary Care Self Care

FKTP

RS Kab/Kota

RS Rujukan Regional 110 RS

RS Rujukan Provinsi 20 RS

RS Rujukan Nasional 14 RS

16

KEBIJAKAN PELAYANAN PRIMER DAN RUJUKAN

MODEL SISTEM PELAYANAN KESEHATAN ERA JKN BPRS PROVINSI Penanganan subspesialistik RS Tipe A dan B Pendidikan

RS KHUSUS

(BERJENJANG) Koordinasi Timbal Balik (Dukungan IT, Regulasi)

INA CBG’S

Penanganan spesialistik RS Tipe B Non Pendidikan, C dan D, serta Balai

PNPK, CP DAN PPK AUDIT RUJUKAN

Gatekeeper

PANDUAN PRAKTIK KLINIK PRIMER 155 D/ PENYAKIT KOMPETENSI DLP

FOKUS PADA PELAYANAN PRIMER Pengelolaan keluhan kesehatan, promotif, preventif, survailans

Kapitasi

Puskesmas, RS Kelas D Pratama

JENIS FASKES TINGKAT PERTAMA

1.

PUSKESMAS ATAU YANG SETARA

2.

PRAKTEK DOKTER

3.

PRAKTEK DOKTER GIGI

4.

KLINIK PRATAMA ATAU YANG SETARA

RS KELAS D PRATAMA ATAU YANG SETARA

DI ERA JKN DISETARAKAN DENGAN FASKES TINGKAT PERTAMA 19

SKN 2012 Perpres 72/2012

PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

1. 2. 3. 4.

UKM

UKP

Peningkatan dan Pencegahan

Pengobatan dan pemulihan

Pelayanan peningkatan Pelayanan pencegahan Pengobatan Pemulihan

Kelompok & Masyarkat

1. 2. 3. 4.

Pelayanan pengobatan Pelayanan Pemulihan Pelayanan peningkatan & pencegahan Gaya hidup sehat (healthy life style) Perorangan & Keluarga

TITIK BERAT PELAYANAN PRIMER UKM dan tidak ada pelayanan spesialistik 20

KEBIJAKAN PUSKESMAS DEFINISI

TUGAS

FUNGSI

PRINSIP

SYARAT

KATEGORI

• Puskesmas adalah fasyankes yang menyelenggarakan UKM & UKP tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

• melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat • penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya; • penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya. • Pertanggungjawaban wilayah; kemandirian masyarakat; keterpaduan dan kesinambungan; teknologi tepat guna; paradigma sehat; dan pemerataan

• Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian dan laboratorium. • Puskesmas kawasan perkotaan; • Puskesmas kawasan perdesaan; • Puskesmas kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil.

21

KONSEP PELAYANAN KESEHATAN PRIMER BERDASARKAN KRITERIA KAWASAN KAWASAN PERDESAAN KAWASAN PERKOTAAN

UKM Konsep Pelayanan Kesehatan Primer

UKM

KAWASAN TERPENCIL

UKM

Program Esensial

Program Esensial

Program Pengembangan

Program Pengembangan SPESIFIK

Program Esensial Program Pengembangan

UKP KLINIK PUSKESMAS KLINIK SWASTA DOKTER PRAKTEK MANDIRI

UKP

UKP

KLINIK PUSKESMAS

KLINIK PUSKESMAS DOKTER LAYANAN PRIMER DI T/ST

KlINIK DOKTER PRAKTEK MANDIRI

Kewenangan Tambahan

DILAKSANAKAN OLEH DOKTER LAYANAN PRIMER DI KAWASAN PEDESAAN

Pelayanan Khusus (TPKB,/Flying Health Care DILAKSANAKAN OLEH DOKTER LAYANAN PRIMER DI KAWASAN T/ST

DILAKSANAKAN OLEH DOKTER LAYANAN PRIMER DI KAWASAN PERKOTAAN

22

POINT KRITIKAL YANG HARUS DI PERHATIKAN

• Kriteria WHO (1 dokter : 2500 penduduk) • Beban Kerja sesuai Visiting rate per pelayanan  SK Menkes 81 tahun 2004 • Jam Kerja/pelayanan : 7 – 8 Jam/hari  UU No.13 tahun 2003 • Jumlah Penduduk dan Karakteristik Masyarakat • Angka utilisasi (15-20 %) • Jenis pelayanan

KHUSUS FASKES TERPENCIL /SANGAT TERPENCIL • JUMLAH FASKES (PKM NON RAWAT INAP MIN.1 DOKTER) • BEBAN KERJA (PKM RAWAT INAP MIN. 2 DOKTER) • KASUS SPESIFIK DAERAH (PENAMBAHAN KEWENANGAN) • TENAGA KESEHATAN STRATEGIS (GIZI, KESLING/SANITARIAN, PERAWAT DAN BIDAN) • MEMPERTIMBANGKAN JENIS PELAYANAN

SUMBER PEDOMAN NAKES DI PUSKESMAS TERPENCIL & SANGAT TERPENCIL

SDM di Puskesmas (Permenkes 75 Tahun 2014) • Untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat serta mensukseskan program Jaminan Sosial Nasional- Penataan Ulang Puskesmas. • Pasal 16 (3), Jenis Tenaga Kesehatan paling sedikit terdiri atas : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Dokter atau dokter layanan primer Dokter Gigi Perawat Bidan Tenaga Kesehatan Masyarakat Tenaga Kesehatan Lingkungan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Tenaga Gizi, dan Tenaga Kefarmasian

Peran dan fungsi di Yankes Primer

Matriks Jenis Kualifikasi Ketenagaan di Fasyankes Primer N o

Jenis pelayanan

Jenis tenaga

Kualifik asi

Fasilitas yang membutuhkan Puskes mas

1

2

3

Pelayanan Medis TK. Pertama

Pelayanan asuhan keperawatan

Pelayanan asuhan kebidanan, persalinan

Klinik Prata ma

Dokter Prakte k Mandir i v

Dokter

S1 Kedokter an Umum

v

v

DLP

S1 Kedokter an Umum + 2 tahun DLP

v

v

Dokter Gigi

S1 Kedokter an Gigi

v

v

Perawat

D3 Perawat

v

v

S1 Perawat/ Ns

v

v

Perawat gigi

D3 Perawat gigi

v

v

Bidan

D III Kebidana n

v

V (+/-)

SI/ D IV

V (perkota an dan rawat

Dokter gigi prakte k mandir i

Bidan Prakte k mandir i

Jejaring Perawat

Prakte k Mandir i

v

v

v

v

v

v

Fisiote rapi Prakte k Mandir i

Apotek

Labora torium

UTD

Lab. Teknisi Gigi

Matriks Jenis Kualifikasi Ketenagaan di Fasyankes Primer N o

Jenis pelayana n

Jenis tenaga

4

Pelayanan laboratori um

Analis Laborator ium

5

Pelayanan farmasi

6

7

8

Pelayanan asuhan gizi

Pelayanan promotif preventif

Pelayanan rehabilitat if

kualifik asi

Fasilitas yang membutuhkan Bidan Praktek mandiri

Jejaring Perawat Praktek Mandiri

Fisioter apis Praktek Mandiri

Puskesma s

Klinik Pratama

D III analis

v

v

Apoteker

S1 Apotek er

V (rawat inap)

V (rawat inap)

V

Tenaga teknis kefarmasi an

D III farmasi

v

v

v

Nutrisioni s

S1 Gizi

V (rawat inap)

V (rawat inap)

D III Gizi

v

v

Promosi Kesehata n

DIII Promk es

v

Tenaga Kesehata n Masyarak at

S1 Kesmas

v

Tenaga Kesling

D III Kesling

v

Teknisi gigi

D III Ketekni sian Gigi

Fisioterap

D III

Dokter Praktek Mandiri

Dokter gigi praktek mandiri

Laboratoriu m

v

UTD

Apotek

Lab. Teknisi Gigi

v

v

v

v

Matriks Jenis Kualifikasi Ketenagaan di Fasyankes Primer

N o

8

9

Jenis pelayana n

Jenis tenaga

Pelayana n Rekam Medis

Tenaga Ketekni san Medis

Pelayana n rehabilita tif

kualifikas i Puskesm as

Klinik Pratam a

DIII Rekam Medis dan informasi kesehata n

V (perkota an)

V

D.IV Rekam Medis dan Informasi Kesehata n

V (perkota an)

v

Dokter Praktek Mandir i

Dokter gigi praktek mandir i

Bidan Prakt ek mandi ri

Peraw at Prakte k Mandi ri

Fisiot erapis Prakte k Mandi ri

Teknisi gigi

D III Keteknisi an Gigi

Fisioter apis

D III Fisiotera pis

V (perkota an)

v

v

Terapi Wicara

D III Terapi Wicara

V (perkota an)

v

v

Laboratoriu m

UTD

Apotek

Lab. Teknisi Gigi

v

LAMPIRAN DRAFT PERMENKES PUSKESMAS

JENIS PUSKESMAS NO

JENIS TENAGA

Puskesmas kawasan perkotaan NON RAWAT RAWAT INAP INAP

Puskesmas kawasan Puskesmas kawasan perdesaan terpencil/sangat terpencil NON RAWAT RAWAT INAP NON RAWAT RAWAT INAP INAP INAP

KETERANGAN

TENAGA KESEHATAN berdasarkan upaya minimal (generik) 1

Dokter Umum

1

2

1

2

1

2

2

Dokter Gigi

1

1

1

1

1

1

3

Tenaga Apoteker

1

1

0

1

0

1

4

Tenaga Kesmas (S1)

1

1

1

1

1

1

5

Perawat (S1-Ners)

1

2

1

2

0

1

6

Perawat (DIII)

5

8

5

8

6

10

7

Bidan (DIV/SI)

1

1

0

1

0

0

8

Bidan (DIII)

4

7

4

7

4

7

9

Tenaga Promkes (D III)

2

2

1

1

1

1

10

Epidemiologis (SI/D III)

2

2

1

1

1

1

11

Sanitarian Kesling)

2

2

1

1

1

1

(D III

untuk daerah terpencil dapat dilaksanakan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian untuk daerah terpencil dapat dilaksanakan oleh lulusan SMA dengan pelatihan untuk daerah terpencil dapat dilaksanakan oleh lulusan SMK dengan pelatihan

untuk daerah terpencil dapat dilaksanakan oleh lulusan SMA dengan pelatihan untuk daerah terpencil dapat dilaksanakan oleh lulusan SMA dengan pelatihan untuk daerah terpencil dapat dilaksanakan oleh lulusan SMA dengan pelatihan

LAMPIRAN DRAFT PERMENKES PUSKESMAS

NO

JENIS TENAGA

JENIS PUSKESMAS Puskesmas kawasan Puskesmas kawasan perkotaan perdesaan NON RAWAT RAWAT NON RAWAT RAWAT INAP INAP INAP INAP

Puskesmas kawasan terpencil/sangat terpencil NON RAWAT RAWAT INAP INAP

12

Nutrisionis (D III)

1

1

1

1

1

1

13

Perawat gigi (D III)

1

1

1

1

1

1

14

Tenaga teknis kefarmasian (D III)

1

1

1

1

1

1

15

Analis (D III)

1

2

1

1

0

1

25

34

20

30

19

30

Jumlah

Kesehatan

KETERANGAN

untuk daerah terpencil dapat dilaksanakan oleh lulusan SMA dengan pelatihan untuk daerah terpencil dapat dilaksanakan oleh lulusan SMK dengan pelatihan untuk daerah terpencil dapat dilaksanakan oleh lulusan SMK dengan pelatihan

Masa Transisi • Untuk Nakes di Puskesmas kawasan terpencil/sangat terpencil pemenuhan secara bertahap oleh daerah dengan disertai roadmap pemenuhan oleh Kabupaten • Jenis tenaga tertentu (epidemiolog, promkes, sanitarian, nutrisionis, farmasis) apabila belum ada di Puskesmas yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dapat diisi dengan lulusan SMK/SMA yang telah mendapat pelatihan khusus/peningkatan kemampuan oleh Dinas Kesehatan dan ditetapkan oleh Dinas untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan yang diberikan • Pemerintahan daerah berkomitmen untuk menyekolahkan tenaga SMK/SMA tersebut ke pendidikan formal sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan • Berkerjasama (MoU) dengan institusi pendidikan untuk peningkatan kualitas tenaga kesehatan

KETENAGAAN PUSTU

JENIS PELAYANAN

KUALIFIKASI TENAGA PERKOTAAN

PEDESAAN

TERPENCIL

2

2

1

BIDAN (D III Kebidanan)

1

1

1

PELAYANAN GIZI

AHLI GIZI (D III Nutrisionis)

1

-

-

PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN

SANITARIAN /D III Kesling)

1

1

-

PERAWAT (D III PELAYANAN KESEHATAN Keperawatan) IBU DAN ANAK

Sistem Rujukan Berjenjang

SISTEM RUJUKAN NASIONAL: Penguatan Layanan Primer Dan Peningkatan Kualitas Layanan Sekunder FAKTA: >70% Penyakit yang ditangani Rumah Sakit adalah Penyakit Kewenangan tingkat pertama (puskesmas) Memperkuat Layanan Kesehatan Primer

Panduan Klinis Proses Rujukan

Penurunan Tingkat Kematian di RS

PROFESI

Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Rujukan

Penurunan Beban Kapasitas RS

PPK tingkat I

Regionalisasi RS

REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN Output : Penetapan RS Pusat Rujukan Regional dalam PERGUB

Puskesmas

Puskesmas

Puskesmas

Pusat Rujukan Puskesmas RS Kab/Kota

RS Kab/Kota

RS di Kabupaten/kota, balai RS Rujukan Regional / Provinsi

RS Kab/Kot a

RS Kab/Kota

RS Rujukan Regional

RS Kab/Kot a

RS di Kabupaten/kota, balai

Keterangan:

Primer (GK) Rujukan Sekunder Rujukan Tersier (tidak berlaku pada daerahdengan kondisi tertentu)

Puskesmas

Klinik

BPM

DPM

KRITERIA RS RUJUKAN NASIONAL DAN RS REGIONAL

(Kepmenkes HK.02.02/MENKES/390/2014 dan HK.02.02/MENKES/391/2014 N O

RS NASIONAL

RS RUJUKAN PROVINSI (USULAN)

RS RUJUKAN REGIONAL

RS KAB / KOTA

Penetapan peraturan

Menteri Kesehatan

Gubernur

Gubernur

Bupati / walikota

2 Akses rujukan

Rujukan lintas provinsi /mengampu sekurangnya 4 provinsi

Rujukan lintas kabupaten /mengampu sekurangnya 4 kabupaten/ kota

Rujukan lintas kabupaten /mengampu sekurangnya 4 kabupaten/ kota

Rujukan lintas kecamatan

A & RS Pendidikan

A & RS Pendidikan

B & RS Pendidikan

C dan D

4 Akreditasi

Paripurna, JCI / Kelas dunia

Paripurna

Minimal Utama

Madya/Dasar

5 Transportasi

Memiliki akses darat, udara dan air min. dari 4 Provinsi

Memiliki akses darat, udara dan air min. dari 4 kabupaten

Memiliki akses darat, udara dan air min. dari 4 kabupaten

Akses dari kecamatan

+

+/-

+/-

+/-

Dengan RS bersertifikasi akreditasi nas dan/intenasional LN

Dengan RS Nasional/RS Tersier lainnya yg berstatus akreditasi Nas

Dengan RS Nasional/RS Tersier lainnya yg berstatus akreditasi Nas/Internasional dalam negeri

Sister Hospital dg RS regional

8 Unggulan

Min. 2 layanan subspesialis

Min 1 Sub spesialistik

spesialistik

Sesuaikan dengan Permenkes 56/2014

9 Anggaran

Pusat dan Pemda terpilih

Pusat dan Pemda

Pusat dan Pemda

Pemda

1 Jumlah Penduduk 0

Provinsi dengan kategori penduduk padat

Menyesuaikan

Menyesuaikan

-

Setiap 5 th

Setiap 5 th

Setiap 5 th

Sesuai Pemda

1

KRITERIA

3 Kelas RS

6 Sistem Remunerasi

7 Sister Hospital

1 Evaluasi 1

Roadmap Penguatan RS Rujukan Nasional

KETERANGAN 2015

2018

2016

2019

2017

KEPUTUSAN MENTERI TENTANG RUMAH SAKIT RUJUKAN NASIONAL N Provinsi o

RS Rujukan Nasional

No

Provinsi

RS Rujukan Nasional

1 Sumatera Utara

RSUP Adam Malik

6

Kalimantan Barat

RSUD Dr Soedarso

2 DKI Jakarta

RSUPN Cipto Mangunkusumo

7

Kalimantan Timur

RSUD Wahab Sjahranie

3 DI Yogyakarta

RSUP dr. Sardjito

8

Sulawesi Selatan

RSUP Wahidin Sudiro husodo

4 Jawa Timur

RSUD dr Soetomo

9

Sulawesi Utara

RSUP dr Kandau

5 Bali

RSUP Sanglah

10

Papua

RSUD Dok II/RSUD ABEPURA

1 Sumatera Barat 1

RSUP M Djamil

12

Sumatera Selatan

RSUP M Husein

1 Jawa Barat

RSUP Hasan Sadikin

14

Jawa Tengah

RSUP Kariadi

37

Roadmap Penguatan RS Rujukan Regional

KLASIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA DI RUMAH SAKIT UMUM (SESUAI DENGAN PMK NO. 56 TAHUN 2014) RUMAH SAKIT

SDM

A

Tenaga Keperawatan Disesuaikan dengan jumlah TT pada instalasi rawat inap Tenaga Kesehatan Disesuaikan dengan lainnya kebutuhan pelayanan rumah sakit

•

B

C

D

Disesuaikan dengan jumlah TT pada instalasi rawat inap Disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit

2:3 (2 perawat untuk 3 TT) Disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit

2:3 (2 perawat untuk 3 TT) Disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit

Kualifikasi dan kompetensi tenaga keperawatan disesuaikan dengan kebutuhan peleyanan rumah sakit

RS KHUSUS • RS Khusus Ibu dan Anak •RS Jantung •RS Kanker •RS Paru •RS Jiwa •RS Mata •RS Ketergantungan Obat •RS Penyakit Infesi •RS Gigi dan Mulut •RS THT •RS Bedah •RS Ginjal •RS Otak

Unsur SDM • Tenaga kefarmasian, dengan kualifikasi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kefarmasian rumah sakit • Tenaga keperawatan, dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit • Tenaga kesehatan lain dan tenaga nonkesehatan, sesuai dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit Klasifikasi RS Khusus : • RS Khusus Kelas A • RS Khusus Kelas B • RS Khusus Kelas C

UPAYA AKSES TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 1.Untuk setiap kualifikasi tenaga untuk diberikan kompetensi Public Health : Sebagai contoh : • D III gizi, dibekali tentang gizi masyarakat, epidemiologi gizi • D III Perawat dibekali dengan ilmu kesehatan masyarakat, konsep perkesmas 2. Untuk setiap kualifikasi tenaga dibekali kompetensi manajemen untuk masing-masing keahlian (manajemen perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi) 3. Untuk setiap kualifikasi tenaga dibekali dengan kompetensi / pengetahuan mengenai integrasi profesi nakes di fasilitas kesehatan (tim interprofesi)

UPAYA AKSES TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN • Mengembangkan sistem insentif untuk tenaga PTT yang bekerja di daerah sangat terpencil. • Penugasan khusus pada pulau-pulau terluar. • Kerjasama dengan Universitas Negeri/ Fakultas Kedokteran dalam penempatan dokter spesialis/residen senior, khusus di daerah-daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan. • Memberikan bantuan pendidikan spesialis utk percepatan peningkatan pelayanan Spesialistik (diutamakan untuk pemenuhan pada RS/RSUD yg sulit pemenuhannya). • Kebijakan pengangkatan tenaga medis (dokter, dokter gigi dan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis)sampai dengan usia 46 th utk mengisi kebutuhan daerah terpencil (PP 56 tahun 2012) • Permenkes No. 6 tahun 2013 tentang kriteria fasyankes terpencil, sangat terpencil, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak diminati.

TERIMA KASIH