BAHAN PEMBAHASAN KOMISI I FORUM KONSULTASI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HOTEL ALILA, JAKARTA 2 DESEMBER 2013
PERMASALAHAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
FOKUS PERMASALAHAN : 1. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN 3. STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
NO 1 1
HAL 2 Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan (JFPPP)
DASAR HUKUM 3 a. Pasal 7 PP Nomor 16 Tahun 1994 Jo. PP Nomor 40 Tahun 2010
b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
KONDISI STRATEGIS
KONDISI RIIL
PERMASALAHAN
4 5 6 a. Pengangkatan PNS ke a. Setiap tahun (sejak a. Penetapan dalam Jabatan 2009) ditetapkan formasi JFPPP Fungsional pada formasi JFPPP belum sesuai instansi pemerintah pada instansi dengan ditetapkan oleh pemerintah (pusat pedoman yang pejabat yang dan daerah); telah ditetapkan berwenang sesuai oleh instansi dengan formasi yang pembina JFPPP; telah ditetapkan secara tepat dan rasional berdasakan pedoman penyusunan formasi;
REKOMENDASI LANGKAH STRATEGIS 7 Menyesuaikan penetapan formasi Perancang dengan pedoman yang berlaku Menyusun perencanaan nasional kebutuhan perancang PUU
b. Peraturan Menyesuaikan Menteri Hukum Permenkumhan Nomor DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Page 1
M.3396.KP.04-12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
b. Penetapan Formasi JFPPP dimaksudkan untuk mendapatkan jumlah dan susunan JFPPP sesuai dengan analisis kebutuhan dan beban kerja;
Tidak sesuainya analisis kebutuhan dan beban kerja dengan formasi Perancang di Instansi Pengguna
c. Analisis kebutuhan merupakan rasio keseimbangan antara seluruh beban kerja (ditentukan dari kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dan dikonversi dalam
Pegawai dengan formasi JFPPP belum dapat diangkat karena tidak memenuhi persyaratan pengangkatan dalam JFPPP sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
dan HAM sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi PUU khususnya UU 12/2011
M.3396.KP.04-12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan dengan ketentuan UU 12/2011
c. Belum semua Instansi Pengguna menyampaikan kebutuhan formasi Perancang kepada Instansi Pembina Analisis kebutuhan dan beban kerja belum dilakukan secara tepat dan akurat;
Meningkatkan koordinasi antara Instansi Pembina dengan Instansi Pengguna dalam penentuan kebutuhan formasi Perancang PUU
Pengembangan karier (kenaikan pangkat) PNS yang mengisi formasi JFPPP terhambat karena belum mengikuti diklat
Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan Diklat dan Instansi Pengguna diberikan peluang untuk menyelenggarakan sendiri Diklat Fungsional JFPPP
Instansi Pembina dan Instansi Pengguna agar melakukan analisis kebutuhan dan beban kerja secara tepat dan akurat
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Page 2
jam kerja efektif) (a.l telah mengikuti secara profesional dan lulus dalam Diklat serta memungkinkan JFPPP) pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat;
Memprioritaskan pegawai dengan formasi JFPP untuk mengikuti Diklat fungsional JFPP
Belum ada standar waktu efektif dan biaya penyelesaian masing-masing langkah penyusunan Peraturan Perundangundangan belum ditetapkan secara tegas
Menyusun pedoman waktu efektif penyelesaian PUU dan standar biaya penyusunan PUU
d. Usulan Penetapan b. Belum semua Kurangnya Meningkatkan Formasi JFPPP instansi pengguna koordinasi koordinasi antara disampaikan oleh menyampaikan antara instansi Instansi Pengguna Pejabat Pembina tembusan pengguna dengan Instansi Kepegawaian masingmengenai usulan dengan instansi Pembina dalam masing instansi penetapan formasi pembina JFPPP menghitung formasi kepada Menteri JFPPP masingdalam JFPPP Pendayagunaan masing instansi ke menghitung Aparatur Negara dan instansi Pembina. formasi JFPPP; Kebutuhan formasi Reformasi Birokrasi JFPP wajib dengan tembusan disampaikan kepada kepada kepala BKN unit yang mengelola dan Menteri Hukum kepegawaian dan unit dan HAM penyelenggara Diklat pada masing-masing DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Page 3
e. Formasi JFPPP e. Belum semua c. kesulitan dalam ditetapkan setiap instansi pengguna mengumpulkan tahun oleh Menteri menyampaikan dan menyusun Pendayagunaan tembusan data mengenai Aparatur Negara dan mengenai usulan Formasi JFPPP Reformasi Birokrasi penetapan formasi berdasarkan JFPPP masingpertimbangan teknis masing instansi ke Kepala BKN setelah instansi Pembina. mendapatkan rekomendasi Menteri Hukum dan HAM 2
Diklat Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan
K/L Mewajibkan Instansi Pengguna menyampaikan tembusan pengisian formasi JFPPP kepada Instansi Pembina dan unit yang mengelola kepegawaian dan unit penyelenggara Diklat pada instansi masingmasing
a. Peraturan Pemerintah Nomor a.Diklat JFPPP a.belum ditetapkan a.Kompetensi Instansi Pembina 101 Tahun 2000 tentang dilaksanakan untuk Standar Kompetensi JFPPP sesuai berkoordinasi dengan Pendidikan dan Pelatihan memenuhi kompetensi JFPPP. jenjangnya belum penyelenggara Diklat Pegawai Negeri Sipil Pejabat Fungsional tercapai secara menyusun dan (Lembaran Negara Republik Perancang Peraturan maksimal karena menetapkan ketentuan Indonesia Tahun 2000 Perundang-undangan belum ada mengenai Diklat Nomor 198, Tambahan sesuai dengan ketentuan Penjenjangan dan Lembaran Negara Republik jenjangnya. mengenai Diklat Diklat Teknis Indonesia Nomor 4019); Penjenjangan dan Perancang PUU b. Keputusan Menteri Negara Diklat Teknis Pendayagunaan Aparatur b. Diklat JFPPP terdiri b.belum ada dasar b.belum dapat Instansi Pembina Negara Nomor dari Diklat hukum yang diselenggarakan berkoordinasi dengan 41/KEP/M.PAN/12/2000 Penjenjangan dan mengatur Diklat Diklat Fungsional penyelenggara Diklat tentang Jabatan Fungsional Diklat Teknis; JFPPP secara Penjenjangan dan segera menyusun dan Perancang Peraturan komprehensif Diklat Teknis menetapkan kebijakan Perundang-undangan dan meliputi Diklat Diklat Penjenjangan Angka Kreditnya Jo. Penjenjangan dan dan Diklat Teknis Peraturan Menteri Diklat Teknis; Pendayagunaan Aparatur c. Penyelenggaraan c.Peraturan c. belum ditetapkan Instansi Pembina Negara Diklat JFPPP Perundangkurikulum Diklat berkoordinasi dengan Nomor:PER/60/M.PAN/6/20 dilaksanakan undangan yang ada Fungsional penyelenggara Diklat 05; berdasarkan pedoman hanya mengatur Penjenjangan dan menyusun dan yang telah ditetapkan Diklat Fungsional Diklat Teknis menetapkan kurikulum c. Peraturan Menteri Hukum oleh instansi pembina; Perancang Pertama; dan silabi Diklat DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Page 4
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.73.KP.04.12 Tahun 2006 d. Diklat Fungsional d. Instansi Pembina d.Keterbatasan tentang Pendidikan dan Perancang Pertama belum dapat anggaran dalam Pelatihan Jabatan merupakan Diklat menyelenggarakan penyelenggaraan Fungsional Perancang pembentukan Diklat Fungsional Diklat Fungsional Peraturan Perundangkompetensi dan Perancang Pertama Perancang undangan. menjadi persyaratan (sebagai syarat Pertama untuk diangkat dalam pengangkatan JFPPP; dalam JFPPP) untuk memenuhi kebutuhan pengangkatan JFPPP pada seluruh instansi pemerintah (pusat dan daerah)
Penjenjangan dan Diklat Teknis Instansi Pembina, instansi pengguna, unit perencanaan pada masing-masing K/L memperjuangkan peningkatan anggaran penyelenggaraan Diklat Fungsional Perancang
d. Diklat JFPPP juga e.beberapa e. frekuensi dapat diselenggarakan Kementerian penyelenggaraan oleh Lembaga Diklat (melalui lembaga Diklat tidak Pemerintah atau diklatnya) telah sesuai dengan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan banyaknya telah mendapatkan Diklat Fungsional jumlah formasi persetujuan Perancang Pertama JFPPP yang (sertifikasi) dari setelah mendapat menunggu instansi pembina; persetujuan dari kesempatan instansi pembina. mengikuti Diklat.
- Instansi Pengguna bekerja sama dengan Instansi Pembina dalam menyelenggarakan Diklat Fungsional Perancang - Menyusun standar biaya dan pedoman penyelenggaraan Diklat Instansi Pembina berkoordinasi dengan LAN dalam menyusun Permenkumham ttg Tata Cara Sertifikasi Penyelenggaraan Diklat
e. Pemberian sertifikasi f. Belum ada penyelenggaraan pedoman mengenai Diklat dilaksanakan tata cara sertifikasi berdasarkan pedoman penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Diklat. Instansi Pembina
g. Monitoring dan
Instansi Pembina
Instansi Pembina dan
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Page 5
Evaluasi penyelenggaraan Diklat belum dilaksanakan
3
Standar Kompetensi JFPPP
dan Instansi Pengguna tidak dapat mengukur hasil pembelajaran selama Diklat
1. Undang-Undang Nomor 1 a. Pengangkatan PNS a. Sedang dilakukan a. belum Tahun 1974 Jo. UU Nomor dalam suatu jabatan analisis jabatan ditetapkan 43 Tahun 1999 tentang dilaksanakan mengenai JFPPP standar Perubahan atas Undangberdasarkan prinsip kompetensi Undang Nomor 1 Tahun profesionalisme sesuai JFPPP 1974 dengan kompetensi, tentang Pokok-Pokok prestasi kerja, dan Kepegawaian jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan. b. Standar Kompetensi JFPPP merupakan kompetensi minimal yang diperlukan untuk memangku suatu jenjang dalam JFPPP (Perancang Pertama, Perancang Muda, Perancang Madya, dan Perancang Utama).
b.
Analisis jabatan b.Diklat JFPPP didasarkan Penjenjangan pada tugas dan dalam rangka fungsi serta pemenuhan kegiatan JFPPP kompetensi JFPPP untuk menentukan juga belum dapat kompetensi JFPPP dilaksanakan yang diharapkan untuk masingmasing jenjang
unit penyelenggara diklat berkoordinasi dengan Instansi Pengguna untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat Instansi Pembina berkoordinasi ddengan Instansi Pengguna dan K/L terkait menetapkan standar kompetensi JFPPP
Instansi Pembina menyelenggarakan Diklat Penjenjangan JFPPP yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan Instansi Pengguna
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Page 6
c. Standar Kompetensi JFPPP ditetapkan oleh instansi pembina sebagai pedoman pemenuhan kompetensi JFPPP pada setiap instansi.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Page 7
