www.parlemen.net JADUAL PEMBAHASAN DPR MENGENAI BEBERAPA RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) PENTING Masa Persidangan II Tahun Sidang 2003-2004 (Dibuat Berdasarkan Jadwal Tertanggal 27 Oktober 2003)
No 1
A. Komisi II Nama RUU
Pembahas
Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundangundangan
Komisi II, diusulkan oleh DPR melalui Rapat Pleno tanggal 10 Mei 2001.
Status Dalam proses pembahasan antara DPR dengan Pemerintah
Jadwal
Pembahasan
Pembahasan pertama diselenggarakan pada hari Senin tanggal 3 Nov 2003. Sedangkan Pembicaraan Tk II / Pengambilan Keputusan atas RUU tersebut (Rapat Paripurna) dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2003
1. Pembahasannya di Tingkat Panitia Kerja dimulai pada tanggal 7 Mei 2003 sampai dengan 25 Juni 2003. Pada masa Sidang I tahun 20032004, RUU ini belum dibahas kembali. 2. Pada dasarnya susbtansi RUU ini terdiri dari empat bagian yaitu, azas peraturan perundangundangan dan materi muatan undang-undang, tata ututan perundangundangan, tata cara pembentukan perundangundangan dan teknik penyusunan perundangundangan. Beberapa materi yang masih dipending oleh Panja
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net No
Nama RUU
Pembahas
Status
Jadwal
Pembahasan dan pemerintah diantaranya adalah tata care pengesahan Perpu dan materi tentang teknik penyusunan peraturan perundangundangan.
2
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
Komisi II, diusulkan oleh DPR
-
3
Saksi dan Korban
Komisi II, diusulkan oleh DPR
4
Ombudsman
Komisi II, diusulkan oleh DPR
5
Pemekaran Wilayah (Kabupaten/Kota)
Komisi II, diusulkan oleh DPR
Telah diajukan surat kepada Presiden, namun belum mendapat jawaban Telah diajukan surat kepada Presiden, namun belum mendapat jawaban Telah diajukan surat kepada Presiden, namun belum mendapat jawaban
B. Komisi VII No Nama RUU 1
Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pembahas Komisi VII, diusulkan oleh DPR
Status Telah diajukan surat kepada Presiden, namun belum mendapat jawaban
Pembahasan pertama diselenggarakan pada hari Senin tanggal 3 Nov 2003. Sedangkan Pembicaraan Tk II / Pengambilan Keputusan atas RUU tersebut (Rapat Paripurna) tidak dijadualkan pada Masa Sidang II Tahun Sidang 20032004 Idem
-
Idem
-
Idem
-
-
Jadwal Pembahasan pertama diselenggarakan pada hari Senin tanggal 3 Nov 2003. Sedangkan Pembicaraan Tk II / Pengambilan Keputusan atas RUU tersebut (Rapat Paripurna) tidak
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
Pembahasan -
www.parlemen.net No 2
No
Nama RUU
Pembahas
Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri
C. Komisi IX Nama RUU
Komisi VII, diusulkan oleh DPR
Pembahas
Status Telah diajukan surat kepada Presiden, namun belum mendapat jawaban
Status
1
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Komisi IX, diusulkan oleh Pemerintah
Dalam proses pembahasan antara DPR dengan Pemerintah
2
Likuidasi Bank
Komisi IX, diusulkan oleh DPR
Telah diajukan surat kepada Presiden, namun belum mendapat jawaban
D. Badan Legislasi (Baleg) No Nama RUU Pembahas 1
Perubahan Kedua UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Baleg, diusulkan oleh DPR
Status Dalam proses pembahasan antara DPR dengan Pemerintah
Jadwal
Pembahasan
dijadualkan pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2003-2004 Idem
-
Jadwal
Pembahasan
Pembahasan pertama diselenggarakan pada hari Senin tanggal 3 Nov 2003. Sedangkan Pembicaraan Tk II / Pengambilan Keputusan atas RUU tersebut (Rapat Paripurna) tidak dijadualkan pada Masa Sidang II Tahun Sidang 20032004 Idem
Jadwal Pembahasan pertama diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 6 Nov 2003. Sedangkan Pembicaraan Tk II / Pengambilan Keputusan atas RUU tersebut (Rapat Paripurna) dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2003
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
-
-
Pembahasan 1. Pembicaraan Tk I (Pembahasan DIM Persandingan) dimulai pada tanggal 8 September 2003, sedangkan Pembahasan materi RUU pada Masa Sidang I 2003-2004 di Tk Panitia Kerja dimulai
www.parlemen.net No
Nama RUU
Pembahas
Status
2
Perubahan UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Baleg, diusulkan oleh DPR
Dalam proses pembahasan antara DPR dengan Pemerintah
3
Perubahan UU No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Baleg, diusulkan oleh DPR
Dalam proses pembahasan antara DPR dengan Pemerintah
Jadwal
Jadual yang telah disusun berdasarkan Rapat Baleg DPR RI Senin 3 November 2003 mengagendakan pembahasan RUU antara tanggal 6 November sampai dengan 10 Desember 2003 Idem
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
Pembahasan pada tanggal 18 s/d 25 September 2003 2. Baru sebagian DIM yang dibahas. 3. Hasil kesepakatan Rapat Panja terakhir tanggal 24 September 2003 yaitu meminta kembali kepada Pemerintah untuk mengajukan konsep atau rumusan alternatif dari pasal 24 amandemen UUD 1945 untuk dimasukkan pada RUU Perubahan Kedua Atas UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. pada Masa Persidangan II Tahun 2003-2004, sekaligus memperkuat substansinya melalui legislative drafting yang lebih sistematis dan "mengena". -
-
www.parlemen.net No 4
5
6
Status
Jadwal
Perubahan UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Perubahan UU No 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Agung
Nama RUU
Baleg, diusulkan oleh DPR
Pembahas
Dalam proses pembahasan antara DPR dengan Pemerintah
Idem
-
Baleg, diusulkan oleh DPR
Dalam proses pembahasan antara DPR dengan Pemerintah
Idem
Komisi Yudisial
Baleg, diusulkan oleh DPR
Telah diajukan surat kepada Presiden, namun belum mendapat jawaban
Idem
Pembicaraan Tk I (Pembahasan DIM Persandingan) dimulai pada tanggal 9 September 2003 -
E. Panitia Khusus (Pansus) No Nama RUU Pembahas
Status
1
Kebebasan Memperoleh Informasi Publik
Pansus, diusulkan oleh DPR
Belum diajukan kepada Surat kepada Presiden
2
Yayasan
Pansus, diusulkan oleh Pemerintah
Dalam proses pembahasan dengan DPR RI
F. RUU Usul Inisiatif DPR Nama RUU Perubahan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Pembahasan
Jadwal Pembahasan pertama diselenggarakan pada hari Senin tanggal 3 Nov 2003. Sedangkan Pembicaraan Tk II / Pengambilan Keputusan atas RUU tersebut (Rapat Paripurna) tidak dijadualkan pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2003-2004 Idem
Jadwal Rapat Paripurna terhadap tanggapan Fraksi-fraksi terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR RI diselenggarakan pada hari Senin tanggal 10 November 2003
Status RUU Usul Inisiatif DPR RI
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
Pembahasan -
-
