BAHAN PEMBAHASAN KOMISI II FORUM KONSULTASI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HOTEL ALILA, JAKARTA 2 DESEMBER 2013
PERMASALAHAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
FOKUS PERMASALAHAN : 1. PENEMPATAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2. KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3. PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4. RANGKAP JABATAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5. PEMBEBASAN SEMENTARA JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
NO 1 1
HAL 2 Penempatan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan
DASAR HUKUM 3 a. Pasal 7 PP Nomor 16 Tahun 1994 Jo. PP Nomor 40 Tahun 2010 b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.3396.KP.0412 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan
KONDISI STRATEGIS
KONDISI RIIL
PERMASALAHAN
4 5 6 a. Penataan formasi a. sejak tahun a. masih ditemukannya CPNS Perancang 2009 formasi perancang yang dilaksanakan sesuai penempatan ditempatkan di luar tugas dengan analisis CPNS formasi penyusunan peraturan kebutuhan dan perancang perundang-undangan dan dilaksanakan sesuai ditempatkan instrumen hukum lainnya. dengan ketentuan diluar dari Surat Edaran Menteri tugas Hukum dan HAM penyusunan
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
REKOMENDASI LANGKAH STRATEGIS 7 a. Koordinasi/sinergi antara instansi pembina dengan dengan instansi pengguna (Biro Kepegawaian/SDM dan Biro Hukum) b. Komitmen/Kebijakan Pimpinan untuk Page 1
Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan c. SE Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH02.KP.03.04 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan.
peraturan perundangundangan dan instrumen hukum lainnya.
c.
d.
e.
f.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
penempatan Pegawai formasi Perancang pada unit kerja sesuai tugas dan fungsinya. Revisi Peraturan Perundangan mengenai syarat pengangkatan dalam JFPPP (diangkat dulu baru kemudian Diklat). Surat Edaran dari instansi pembina kepada seluruh instansi pengguna untuk mengambil langkah-langkah kebijakan mengenai penempatan JFPPP pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pembentukan PUU. Koordinasi antara Kem. PAN dan RB, BKN, instansi pembina, dan instansi pengguna terkait kebijakan kepegawaian mengenai JFPPP. Untuk permasalahan di lingkungan Kem. Hukum dan HAM Pakta integritas Page 2
antara Unit-Unit Eselon I di lingkungan Kemnetrian Hukum dan HAM g. Khusus Perancang pada instansi Pemerintah Daerah, perlu koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (pada SKPD perlu dirumuskan tugas dan fungsi perancangan PUU) b. Penempatan pegawai b. Penempatan b. masih ada PNS yang telah yang telah mengikuti pegawai yang mengikuti Diklat Jabatan Diklat Jabatan telah Fungsional Perancang fungsional tingkat mengikuti tingkat pertama yang pertama Diklat Jabatan ditempatkan di luar tugas dilaksanakan sesuai fungsional penyusunan peraturan dengan Surat Edaran tingkat perundang-undangan dan Menteri Hukum dan pertama diluar instrumen hukum lainnya; HAM. unit kerja yang bidang tugasnya berkaitan dengan Hukum dan peraturan perundangundangan dan instrumen hukum lainnya; DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Page 3
c. Analisis kebutuhan c. Promosi c. ada perancang yang diberi a. Perlu adanya Jabatan Struktural peningkatan Jabatan kewenangan dalam jabatan sesuai dengan Tugas kesejahteraan dan struktural bagi struktural di bidang Pokok Perancang fasilitas dalam JFPPP Perancang administrasi misalnya Peraturan sebagai faktor diluar tugas keuangan atau Perundangpendorong untuk kepegawaian; yang berkaitan undangan; meningkatkan minat, dengan komitmen, dan Hukum dan integritas Perancang peraturan untuk tetap perundangmengembangkan undangan dan karier melalui jalur instrumen fungsional. hukum lainnya. Kenaikan a. Pasal 9 PP Nomor 16 Pangkat/Jabatan Tahun 1994 Jo. PP Nomor 40 Tahun 2010; b. Pasal 10 Keputusan bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala BKN nomor M.390KP.02.12 Tahun 2002 Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan.
a. Penetapan angka a. Sebelum a. masih ada kendala dalam a. kredit digunakan tahun 2010 proses kenaikan sebagai dasar untuk pengusulan pangkat/jabatan bagi mempertimbangkan pembinaan perancang yang merangkap dalam memberikan karir terhadap jabatan struktural; persetujuan kenaikan kenaikan jabatan/pangkat pangkat/jenja Perancang Peraturan ng dilakukan Perundang-undangan secara reguler tanpa disertai Penetapan Angka Kredit b.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Perlu disusunnya keputusan bersama mengenai Petunjuk Pelaksana terkait mengenai pilihan bagi yang merangkap jabatan yang menjanjikan dalam Pembinaan karir (sama dengan Keputusan Bersama dan Juknis Peneliti). Koordinasi antara BKN (Deputi Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun) dengan Instansi Pembina dan Instansi Pengguna terkait Page 4
kebijakan pembinaan karir perancang rangkap jabatan. b. Pengajuan usulan b. mekanisme b. belum adanya pedoman a. Perlu disusun kenaikan pengajuan terkait pengajuan kenaikan Rancangan Peraturan pangkat/jenjang kenaikan pangkat/jabatan Menteri Hukum dan didasarkan pada pangkat dan HAM mengenai pedoman yang jabatan belum Pengelolaan ditetapkan oleh didasarkan Administrasi JFPPP; peraturan pada pedoman. b. Perlu sosialisasi dan perundangpemahaman bagi undangan. para Perancang mengenai Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian. 3
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan.
a. Pasal 8 PP Nomor 16 Tahun 1994 Jo. PP Nomor 40 Tahun 2010; b. Pasal 13 Kepmenpan Nomor 41/KEP/M.PAN/12/20 00 tentang Jabatan Fungsional Perancang dan Angka Kreditnya. c. Pasal 10 Keputusan bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala BKN nomor M.390KP.02.12 Tahun 2002 Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
a. Penilaian prestasi a. Terdapat a. belum adanya kesamaan kerja bagi pejabat catatan Tim persepsi terkait butir fungsional Perancang Penilai dalam kegiatan perancang Peraturan Daftar Usulan diantara tim penilai AK PerundangPenetapan dengan perancang yang undangan ditetapkan Angka Kredit dinilai dengan angka kredit (DUPAK) oleh pejabat yang berwenang setelah mendengarkan pertimbangan dari Tim Penilai Angka Kredit.
b. Bukti Fisik terhadap b. Selama seluruh kegiatan penilaian
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
a. Bimtek Penilaian AK bagi Perancang b. Bimtek bagi Tim Penilai AK. c. Catatan Tim Penilai AK harus disampaikan kepada Perancang yang dinilai melalui instansi pengusulnya. d. Untuk kegiatan pengembangan profesi perlu disusun pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah.
ini c. metode penilaian AK yang a. perlu cenderung menitiberatkan dipertimbangkan Page 5
Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan.
yang dilakukan Perancang untuk pengusulan penilaian angka kredit disesuaikan dengan perkembangan zaman, misalnya dalam bentuk paperlease
angka kredit terhadap seluruh kegiatan hanya didasarkan kepada bukti fisik dalam bentuk hard copy ;
pada kuantitas bukti fisik
metode penilaian paperless dan online
c. Pelaksanaan tugas c. Tugas instansi c. belum adanya monitoring a. perlu dikembangkan sebagai instansi pembina dan evaluasi yang sistem informasi pembina sesuai dalam dilakukan oleh instansi JFPPP oleh instansi dengan ketentuan monitoring pembina terhadap pembina dan instansi peraturan perundangdan evaluasi instansi/kementerian/pe pengguna undangan pada Tim mda/ kanwil b. perlu ada pedoman Penilai di KL/ monitoring dan Kanwil belum evaluasi penilaian AK dilaksanakan oleh Tim Penilai Instansi 4
Rangkap Jabatan
a. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki Jabatan Rangkap b. Pasal 8 PP Nomor 16
a. Penetapan angka kredit digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangk an dalam memberikan persetujuan kenaikan jabatan/pangkat
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
a. Sebelum tahun 2010 pengusulan pembinaan karir terhadap kenaikan pangkat/jenja ng dilakukan secara reguler tanpa disertai
a. ada permasalahan terhadap pembinaan karir terhadap kenaikan jenjang dan kenaikan pangkat bagi perancang yang merangkap jabatan struktural
Page 6
Tahun 1994 Jo. PP Nomor 40 Tahun 2010; c. Pasal 13 Kepmenpan Nomor 41/KEP/M.PAN/12/20 00 tentang Jabatan Fungsional Perancang dan Angka Kreditnya. d. Pasal 10 Keputusan bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala BKN nomor M.390KP.02.12 Tahun 2002 Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan.
Perancang Peraturan Perundangundangan
a. Pelaksanaan Sasaran Kerja Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5.
Pembebasan sementara
a. Pasal 25 Kepmenpan Nomor 41/KEP/M.PAN/12/20 00 tentang Jabatan
Penetapan Angka Kredit
b. Pelaksanaan sasaran kerja pegawai bagi perancang yang merangkap jabatan struktural masih pada prioritas tugas fungsional a. Penempatan a. Perancang Perancang peraturan peraturan perundangperundangundangan undangan
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
b. penilaian pada SKP bagi perancang yang merangkap jabatan struktural dititik beratkan pada jabatan struktural
Sampai saat ini, belum dijatuhkan pembebasan sementara bagi perancang yang menduduki jabatan di
Perlu sosialisasi bagi instansi pengguna mengenai pembebasan sementara Page 7
6.
Pemberhentian
Fungsional Perancang dan Angka Kreditnya. b. Pasal 16 Keputusan bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala BKN nomor M.390KP.02.12 Tahun 2002 Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan.
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan
a. Pasal 12 Kepmenpan Nomor 41/KEP/M.PAN/12/20 00 tentang Jabatan Fungsional Perancang dan Angka Kreditnya. b. Pasal 16 Keputusan bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala BKN nomor M.390KP.02.12 Tahun 2002 Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan.
a. Pemberhentian dari jabatan fungsional perancang peraturan perundangundangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
ditugaskan secara penuh luar tugas JFPPP
a. Terdapat pengajuan pengusulan pemberhentian dari jabatan fungsional peraturan
luar tugas Pembentukan Peraturan Perundangundangan atau menduduki jabatan struktural yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan di bidang pembinaan JFPPP
a. Belum adanya prosedur a. Tidak perlu diatur dan instrumen hukum mengenai yang mengatur pengunduran diri dari mengenai perancang JFPPP, karena telah yang mengajukan diatur ketentuan untuk diberhentikan pembebasan dari jabatan fungsional sementara dan perancang atas pemberhentian dari permintaan sendiri JFPPP. (pengunduran diri) b. Instansi pembina perlu terus melakukan pembinaan bagi Perancang terkait pengembangan kariernya.
Page 8
