Term Of Reference | Local Governance Forum – PATTIRO | Seri Kedua, 2013 “MELAWAN KORUPSI DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG” Rekonstruksi Sistem Akuntabilitas Nasional dalam Harmonisasi 5 (lima) RUU terkait Pemerintahan Daerah Hotel Alila, Lantai 5 Selasa, 25 Juni 2013 Pukul 09.00 – 13.00 WIB
A. Pendahuluan Publik dikejutkan kepala daerah banyak terjerat oleh korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Februari 2013, Mendagri Gamawan Fauzi melansir data yang memprihatinkan. Dalam Sembilan tahun terakhir, 2004 – 2012, terdapat 290 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dalam rentang waktu implementasi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Artinya, setiap tahun terdapat 32 kepala daerah yang bermasalah dengan hukum, 86,2 % telah dipidana. 290 kepala daerah itu terdiri dari: 20 orang gubernur, 7 orang wakil gubernur, 156 orang bupati, 46 orang wakil bupati, 41 orang walikota, dan 20 orang wakil walikota. Padahal UU Pemda ini cukup kuat dalam membentengi keberadaan kepala daerah untuk meredam atau terhindar dari tindakan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum. Dari data tersebut menjadi tantangannya adalah bagaimana membangun sebuah Sistem Akuntabilitas Nasional yang kuat memitigasi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Untuk mengkaji 5 RUU tersebut dalam mitigasi korupsi dan penyalahgunaan wewenang, dalam kerangka kajian harmonisasi kelima RUU ini, PATTIRO mengambil prakarsa untuk mendorong Pemerintah dan Komisi II DPR RI agar dapat segera melakukannya. Oleh karena itu, diskusi publik berkala ini, yang bertitel Local Governance Forum II, diselenggarakan untuk maksud tersebut. Sesuai Prolegnas 2013, Komisi II DPR RI sedang membahas beberapa Rancangan UndangUndang. Beberapa RUU tersebut terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau desentralisasi. Beberapa RUU tersebut adalah RUU Pilkada, RUU Pemerintahan Daerah, RUU Desa, dan RUU Aparatur Sipil Negara. Di samping itu, terdapat pula dalam Prolegnas 2013, RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Harmonisasi kelima RUU tersebut penting dilakukan. Disamping untuk menjamin konsistensi materi antar RUU dan mencegah terjadinya masalah dalam pelaksanaan UU tersebut, harmonisasi juga dibutuhkan dalam membangun suatu Sistem Akuntabilitas Nasional. Dan bagian utama dalam kerangka sistem tersebut adalah mitigasi korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Salah satu caranya, mengidentifikasi loopholes (lubang-lubang hukum) bagi tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, didalam 5 RUU terkait Pemerintahan Daerah. Dan merekonstruksi sebuah sistem pengaman yang memitigasi tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
B. Tujuan 1. Menyampaikan temuan-temuan studi PATTIRO atas loopholes dalam 5 (lima) RUU dalam kerangka mitigasi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. 2. Menyampaikan rekomendasi-rekomendasi untuk rekonstruksi mitigasi korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam kerangka harmonisasi 5 (lima) RUU untuk sistem akuntabilitas nasional. 3. Menyamakan persepsi stakeholder tentang urgensi harmonisasi 5 (lima) RUU untuk mitigasi korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam sistem akuntabilitas nasional. 4. Membangun komitmen stakeholder tentang urgensi mitigasi korupsi dan penyalahgunaan wewenang melalui harmonisasi 5 (lima) RUU untuk sistem akuntabilitas nasional.
C. Output 1. Publikasi media terhadap temuan-temuan PATTIRO terkait harmonisasi 5 (lima) RUU. 2. Adanya penyamaan persepsi tentang perlunya harmonisasi 5 (lima) RUU dalam mitigasi korupsi dan penyalahgunaan wewenang, dalam kerangka sistem akuntabilitas nasional.
D. Waktu dan Tempat Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Juni 2013, dan bertempat di hotel Alila lantai 5, jl. Pecenongan Kav. 7-17 Jakarta.
E. Narasumber 1. Dr. Bambang Widjojanto, S.H., Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI). 2. Dr. Yuswandi Temenggung Dirjen Keuangan Daerah, Kemendagri RI. 3. Khotibul Umam Wiranu, Komisi II, DPR-RI. F. Moderator Didiek Purwondanu, Spesialis Monev-PATTIRO
G. Agenda WAKTU 09.00-09.10
AGENDA Pembukaan
NARASUMBER/FAS/PIC Panitia
09.10-09.50
Paparan Hasil Review PATTIRO atas RUU Pemda, Pilkada, Desa, ASN dan HKPD Tanggapan stakeholder: 1. Komisioner KPK
Sad Dian Utomo (Direktur Eksekutif PATTIRO)
09.50-11.00
2. Komisi II DPR RI 3. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri-RI
1. Dr. Bambang Widjojanto, S.H. 2. Khotibul Umam Wiranu 3. Dr. Yuswandi Temenggung Moderator: Didiek Purwondanu
11.00-12.00
Diskusi dan Perumusan tindak lanjut
Fasilitator: Didiek Purwondanu
12.00-12.30
Penutupan
Panitia
H. Penutup Demikian TOR ini disusun sebagai pedoman bagi para pihak yang terlibat berpartisipasi dalam diskusi berkala ini.
Lampiran Peserta:
Legislatif: 1. Kaukus Perempuan Parlemen DPR RI. 2. Kaukus Perempuan Parlemen DPD RI. 3. Panitia Kerja RUU Pemda, Pilkada, Desa, ASN, dan HKPD.
Pemerintah Pusat: 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Tim Penyusun RUU Pemerintahan Daerah (Kemendagri) Tim Penyusun RUU Pemilihan Kepala Daerah (Kemendagri) Tim Penyusun RUU Aparatur Sipil Negara (Kemenpan dan RB) Tim Penyusun RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Kemenkeu) Tim Penyusun RUU Desa (Kemendagri) Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Komisi Pemberantasan Korupsi UKP4 BAPPENAS
Pemerintah Daerah: 13. 14. 15. 16.
Sekretariat Provinsi Banten Sekretariat Provinsi DKI Jakarta DPRD Provinsi Banten DPRD Provinsi DKI Jakarta
Non Government Organizations 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
APEKSI ADEKSI YAPPIKA Riset Data Utama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) KPPOD Seknas FITRA YPID Women Research Institute RAHIMA Kapal Perempuan KOMNAS PEREMPUAN
29. Indonesia Parliamentary Centre 30. Indonesia Corruption Watch 31. Indonesia Budget Centre 32. Transparency International Indonesia 33. INFID Mitra Pembangunan: 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Media 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.
Charles Parker, CIDA Kate Shanahan, Manager of MAMPU PRogram, AusAID Sandra Hamid, The Asia Foundation Erman Rahman, The Asia Foundation Hana Satriyo, The Asia Foundation Novi Anggriani, The Asia Foundation Petra Karetji, AusAID Leonard Simanjuntak, AusAID Richard Manning, AIPD AusAID Tim Auracher, GIZ Hartian Silawati, GIZ Yoke Sudarbo, USAID Elke Rapp, KINERJA USAID Firli, NZ Aid UNDP UNODC Harian Kompas Koran Tempo Harian Republika Harian Media Indonesia Harian Rakyat Merdeka Kantor Berita ANTARA Portal Detik.com Portal Vivanews.com Berita Parlemen TV One Metro TV SCTV RCTI Harian Sindo Harian Terbit Harian Jawa Pos Harian Jakarta Post Harian Republika
