KOMISI I PROGRAM PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

KOMISI I PROGRAM PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN Pemandu Narasumber Ketua Sekretaris Anggota

: Dra. Utami Hariyadi, M.Lib : 1. Drs. Bambang Supriyo Utomo, M.Lib 2. Prof. Sulistyo Basuki : Ahmad Syaikhu HS : Vivit W. Rufaidah : (terlampir)

Prof.Sulistyo Basuki 1. Angka kredit pustakawan terlalu kecil, wacana untuk meningkatkan/menaikkan angka kredit seperti juga pengajar/dosen. Ini pernah dilaksanakan di Universitas Atmajaya. 2. Pustakawan tidak aktif menulis. 3. Rakor yang setiap tahun dilaksanakan tetapi tindak lanjutnya tidak terlihat. 4. Perlu pemikiran dalam meningkatkan pustakawan utama yang sampai saat ini mayoritas masih Sarjana Strata 1, ke depan minimal S2 untuk 5-10 tahun yang akan datang. 5. Perlu menerima usulan-usulan dari peserta untuk kemajuan rakor ke depan.

Bambang Supriyo Utomo 1. Perlu diulas kembali butir-butir kegiatan pustakawan yang lebih mendorong pustakawan lebih meningkat kinerjanya (kualitas dan kuantitas), pustakawan harus menjadi motor. 2. Perlu ada pedoman atau landasan hukum. 3. Perlu dibahas mekanisme pengembangan pustakawan di masa yang akan dalam rangka kompetensi pustakawan dan ke depan dan sertifikasi pustakawan. 4. Perlu ditinjau ulang dan peningkatan kemampuan pustakawan baik dalam diklat, seminar dan pelatihan. 5. Hubungan administrasi dalam jabatan fungsional pustakawan baik itu hubungan struktural dan fungsional. Diskusi: 1. Jumlah nilai kredit kecil termasuk nilai makalah 2. Nilai makalah disamakan dengan dosen? 3. Persyarakatan pustakawan utama yang minimal S2 setuju

1

Farly Ernumery 1. Kejelasan posisi untuk menjadi kepala perpustakaan terkait dengan UU No 43 tahun 2007 mengenai Perpustakaan, perlu ada ketegasan bahwa kepala perpustakaan harus pustakawan dan memiliki pendidikan perpustakaan untuk semua jenis perpustakaan. 2. Bila tunjangan fungsional meningkat akan berdampak pada minat yang tinggi untuk menjadi fungsional pustakawan, tetapi bila dikaitkan dengan perpustakaan yang one library one person perlu dipertimbangkan kejelasan kedudukan kepala perpustakaan di situ. 3. Perlu dibahas kedudukan tenaga perpustakaan yang belum mencapai Strata 1 tetapi hanya sampai D2/D3.

Minanudin 1. Semangat fungsional perlu ditangani secara serius. 2. Peran pustakawan yang selalu berorientasi ke masalah teknis akan menjadi sulit untuk mengikuti dinamika global baik di lembaga sendiri maupun di luar lembagasampai saat ini di perguruan tinggi ilmu perpustakaan masih berorientasi teknis. Perpusnas 1. Di deposit masih ada pustakawan yang mengerjakan pekerjaaan yang tidak ada angka kreditnya. 2. Pustakawan sebagian besar waktunya mengerjakan pekerjaan teknis bagaimana solusinya. 3. Dengan terbatasnya jumlah pustakawan juga membuat pustakawan harus mengerjakan pekerjaan di bawahnya atau di atasnya.

Utami Haryadi Muatan teori dalam studi ilmu perpustakaan di perguruan tinggi (UI) sudah mengakomodasi dengan lebih banyak praktek dibandingkan dengan teori, tetapi yang luput dari jangkauan adalah belum adanya soft skill (psikologi dan komunikasi, leadership, kerjasama) dan hard skill. Juga penerapan kurikulum berbasis kompetensi sehingga diajarkan pada semester 2 yaitu proactive librarianship.

Arifin Perlu adanya pemisahan antara tenaga administrasi dan fungsional. Pekerjaan teknis yang tidak ada nilainya perlu dipikirkan solusinya oleh sebab itu perlu meninjau ulang butir-butir kegiatan yang menghasilkan nilai kredit untuk pustakawan, atermasuk teknis penilaian yang masih harus dibuktikan dengan bukti tercetak dan tidak boleh soft copy.

2

Rumonang (Lemigas)     

Bagaimana butir-butir kegiatan untuk nilai kredit di era perpustakaan digital dapat disesuaikan sesuai dengan kemajuan Teknologi Informasi. Masih ada tim penilai yang pendidikannya lebih rendah daripada pustakawan yang dinilai. Ada baikknya hasil penilaian dikembalikan pada yang dinilai untuk pembelajaran dalam pengajuan berikutnya. Diklat fungsional pustakawan di perpustakaan khusus sangat sulit diikuti oleh perpustakaan khusus karena kesibukan di lapangan  perlu frekuensi diklat yang lebih tinggi. Kriteria pekerjaan perpustakaan khusus tidak ada di butir-butir kegiatan.

Sugandi Terkait dengan usulan agar perpustakaan lebih nyaman bagi pemustaka, perlu adanya political will dalam bentuk surat edaran (Menpan) agar seluruh instansi mendukung pengadaan berbagai resources untuk perpustakaan.

Lutfiati Makarim         

Permasalahan masih tersebar/scatter sehingga perlu difokuskan pada makro dan mikro issues. Di daerah ada yang belum mengetahui jabatan fungsional pustakawan. Tidak mengakomodir potensi pustakawan secara kualitatif/ekstraordinary sehingga perlu membuat model/formula yang bisa mengakomodir pustakawan seperti itu. Kegiatan rakor masih sebatas memotret permasalahan, peraturan-peraturan baru tapi belum ada solusi yang konkrit untuk pemberdayaan pustakawan. Kemampuan pustakawan menangkap kebutuhan lingkungan/pemustaka masih rendah Etika pustakawan belum populer/etika profesi belum ada. Grand strategi dengan berbuat sinergi antar lembaga perpusnas, Menpan, ikatan profesi yang peduli terhadap pustakawan Perlu adanya SOP tim penilai. Bila DUPAK bermasalah apakah ada wawancara untuk mengetahui kebutuhan.

Andiriani (Anri Jateng)   

Perlu penambahan pemahaman dan pengetahuan pustakawan akan lingkungannya. Pejabat terkait: Masih rendahnya komitmen di pemimpin daerah akan perlunya pustakawan, Masih ada pustakawan yang mengerjakan pekerjaan di luar tugas pokoknya (SKPD). Perlu ditingkatkan diklat-diklat pustakawan yang sudah ada.

3

Upriadi (Perpusnas)    

CPTA dua angkatan di Jakarta, 1 di Semarang dan 1 Makassar. Kurikulum diklat telah disusun 120 jam dan materi bukan hanya teknis tapi juga soft skill (interpersonal skill, enterpreunership dll). Wacana mengenai dihilangkannya pustakawan terampil perlu dipikirkan nasib pustakawan yang masih terampil terkait UU Perpustakaan. Analisis SWOT yang teridentifikasi, pada waktu menentukan strategi cukup digabungkan.

Dani PPAD  



Peran pustakawan masih sangat rendah, masih pasif, tidak ada peran dalam perencanaan karena kedudukan pustakawa masih rendah, perlu dukungan pihak Perpusnas. Tunjangan pustakawan yang masih rendah perlu komunikasi dengan menyarankan pustakawan utama harus sering menulis dan mengangkan issue ini untuk mendorong peran pustakawan lebih signifikan Jumlah pustakawan tidak meningkat padahal diklat CPTA terus menerus dilaksanakan sehingga perlu dievaluasi secara menyeluruh termasuk sarjana perpustakaan d instansi yang tidak menjadi pustakawan

Menkumham   

Angka kredit memasukkan diklat Jenjang pendidikan pustakawan terampil perlu diperhatikan ke depannya Perpusnas bekerja sama dengan instansi lain dalam pelaksanaan diklat baik lokasi maupun materi

4

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI KOMISI I

Permasalahan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Angka kredit untuk butir-butir kegiatan jabatan fungsional pustakawan dirasakan masih kecil. Penyelenggaraan Diklat CPTA masih kurang optimal terhadap perkembangan jumlah pustakawan Indonesia . Belum adanya keseimbangan jenjang jabatan pustakawan dengan pendidikan formal, khususnya pustakawan utama. Beberapa kegiatan kepustakawanan terkait pemanfaatan teknologi informasi belum diakomodasi dalam SK MENPAN. Masih seringnya dijumpai pelanggaran terhadap kepatuhan dan kepantasan serta profesionalime pustakawan(plagiarisme, KKN). Masih dijumpai penyimpangan implementasi peraturan perundangan-undangan terkait jabatan kepala perpustakaan. Mobilitas dan ketidaksesuaian penugasan pustakawan dalam penyelenggaran perpustakaan. Masih belum mengakomodasi kegiatan-kegiatan perpustakaan khusus. Kurang ditegakkannya sanksi pembinaan jabatan fungsional pustakawan.

Rekomendasi 1. Revisi AK pada butir-butir kegiatan jabatan fungsional pustakawan, khususnya pada karya tulis dan karya tulis ilmiah. 2. Penambahan butir-butir kegiatan dan penilaian kegiatan yang berkaitan dengan TIK. 3. Lulusan pendidikan formal ilmu perpustakaan dan informasi langsung menjadi pustakawan. 4. Memperluas jangkauan fungsional pustakawan ke sektor swasta (pendidikan dan sektor lainnya). 5. Penambahan anggaran untuk pelaksanaan diklat CPTA dan CPTT(melalui Anggaran Pusat dan Daerah). 6. Perpustakaan Nasional harus memastikan kepada Kepala Daerah dan Lembaga Pemerintah dalam penetapan Kepala perpustakaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 7. Perlunya penyempurnaan kode etik pustakawan dan perangkat penegakannya. 8. Perlunya pengawasan ketat terhadap DUPAK pustakawan terutama berkaitan dengan plagiarisme. 9. Perlu pemantauan dan tindak lanjut hasil rakor kerjasama pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan dengan instansi terkait. 10. Hasil rakor dan tindak lanjutnya agar diinformasikan tertuliskepada daerah dan lembaga terkait. Jakarta, 11 Desember 2012 Sekretaris

Ketua

Vivit W. Rufaidah

Akhmad Syaikhu HS

5

KOMISI II TIM PENILAI PUSTAKAWAN

Pokok-pokok arahan Tim Pengarah 1. Penilaian angka kredit dilakukan bukan sekedar menilai tetapi lebih kepada memberikan bimbingan untuk peningkatan kinerja pejabat fungsonal pustakawan 2. Perlu keselarasan antara pangkat, masa kerja, jabatan, dan kompetensi pustakawan 3. Permasalahan perlu diidentifikasi dan dikelompokkan supaya sistematis kemudian dicari solusi 4. Perlunya sanksi dari pelanggaran berupa plagiasi karya ilmiah, misalnya ditunda dalam pengajuan DUPAK 5. Rekomendasi tentang penilaian DUPAK dari tim instansi tidak boleh melebihi 450 AK. Kewenangan menerbitkan SK PAK untuk angka kredit melebihi 450 AK dikeluarkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI 6. Penentuan kepatutan dan kepantasan jumlah karya ilmiah yang ditulis pustakawan untuk periode waktu tertentu. 1.

Latar Belakang Masalah Jabatan fungsional pustakawan telah berusia 24 tahun dimulai sejak tahun 1988. Dalam perjalanan tersebut telah terbit tiga aturan jabatan fungsional pustakawan Kepmenpan No 18/1988, Kepmenpan No 33/ 1998 dan Kepmenpan No 132/2002. Kepmenpan No 132/2002 sudah berusia sepuluh tahun. Dalam pelaksanaanya banyak dijumpai permasalahan yang perlu diselaraskan dengan perkembangan saat ini. Pada sisi pustakawan juga perlu ada peningkatan wawasan, karir, dan kompetensinya untuk menjawab tantangan perkembangan jaman yang terus dan selalu berkembang. Penilaian terhadap DUPAK jabatan fungsional pustakawan dilakukan berdasarkan kualitas penilaian secara profesional dan bukan berdasarkan ukuran kuantitas hasil penilaian. Saat ini masih banyak dijumpai permasalahan pelaksanaan Menpan No 132 /2002 sebagai berikut: pejabat fungsional pustakawan yang mengumpulkan karya ilmiah dari butir kegiatan pengembangan profesi melebihi kepatutan dan kepantasan, adanya perbedaan pemahaman dalam menginterpretasi butir-butir kegiatan pustakawan, adanya dugaan plagiasi karya ilmiah dari pejabat fungsional pustakawan, adanya bukti-bukti kegiatan yang tidak disertai dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang, belum adanya sinergi antara tim Penilai Pusat dan tim Penilai Instansi, belum adanya verifikasi berkas DUPAK yang dilakukan oleh

tim penilai instansi yang akan dikirim ke tim penilai Pusat, penerbitan karya ilmiahnya melalui jurnal elektronik yang belum diatur dalam Kep Menpan 132/2002, dan masih dijumpai karya ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan belum diseminarkan secara internal

2.

Permasalahan a. Permasalahan tim penilai dan upaya penyelesaiannya         

Kegiatan penilaian DUPAK dari tim Penilai ada yang masih belum mengacu pada aturan Menpan No 132 /2002. Contoh penilaian DUPAK melebihi 450 tidak boleh dilakukan tim penilai instansi Masih dijumpai pejabat fungsional pustakawan yang mengumpulkan karya ilmiah dari butir kegiatan pengembangan profesi melebihi kepatutan dan kepantasan. Masih dijumpai adanya perbedaan pemahaman dalam menginterpretasi butir-butir kegiatan pustakawan Dijumpai adanya dugaan plagiasi karya ilmiah dari pejabat fungsional pustakawan yang ditemukan oleh tim penilai Masih dijumpai bukti-bukti kegiatan yang tidak disertai dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang Masih belum adanya sinergi antara tim Penilai Pusat dan tim Penilai Instansi. Belum adanya verifikasi berkas DUPAK yang dilakukan oleh tim penilai instansi yang akan dikirim ke tim penilai Pusat. Dengan perkembangan TIK memungkinkan pustakawan menerbitkan karya ilmiahnya melalui jurnal elektronik yang belum diatur dalam Kep Menpan 132/2002 Masih dijumpai karya ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan belum diseminarkan secara internal

b. Upaya peningkatan kompetensi tim Penilai  Perlunya diklat khusus bagi tim Penilai karena beberapa hal seperti perkembangan dan perubahan peraturan yang berkaitan dengan kepustakawanan  Perlunya lokakarya/seminar tentang penanggulangan dan pencegahan tindak pragiarisme bagi tim Penilai jabatan fungsional pustakawan 3.

Solusi dan Rekomendasi a. Penentuan kepatutan dan kepantasan jumlah karya ilmiah yang ditulis pustakawan untuk periode waktu tertentu. b. Kewenangan penilaian AK melebihi 450 AK dilakukan oleh Tim Penilai Pusat dan PAK dikeluarkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI c. Perlu ada batasan kepatutan dalam hal jumlah karya ilmiah yang dihasilkan oleh pejabat fungsional pustakawan dihitung dalam kurun waktu tertentu

d. Perlu ada kesepahaman dalam menginterpretasi butir-butir aturan kegiatan jabatan fungsional pustakawan melalui diklat bagi tim penilai e. Perpustakaan Nasional RI perlu memberikan sanksi yang tegas bagi pustakawan yang melakukan plagiasi. Sangksi dapat mengacu pada Permendiknas No 17 Tahun 2010. Sanksi untuk plagiasi bersifat mendidik dan bukan mematikan potensi pejabat fungsional pustakawan f. Setiap karya ilmiah yang diajukan untuk angka kredit pustakawan perlu diunggah di website lembaga g. Setiap kegiatan perlu didukung dengan tugas-tugas secara kelembagaan dan bukan berdasarkan interes pribadi h. Perlu adanya sinergi antara tim Penilai Pusat dan tim Penilai Instansi. Tim Penilai Pusat perlu memberikan catatan dari proses penilaian DUPAK yang dikirim ke tim penilai instansi i. Perlu ada verifikasi dari tim Penilai instansi terhadap berkas DUPAK yang akan dikirim ke tim Penilai Pusat j. Kepmenpan No 132/2002 perlu disempurnakan dengan perkembangan TIK yang memungkinkan pustakawan menerbitkan karya ilmiahnya melalui jurnal elektronik k. Karya ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan perlu diseminarkan/diskusikan secara lokal/setempat di lingkungan.

TOPIK BAHASAN: 1. 2. 3.

Kinerja Tim Penilai dalam pengembangan karier pustakawan; Permasalahan Tim Penilai dan upaya penyelesaiannya; Upaya peningkatan kompetensi Tim Penilai.

Nara Sumber

Ketua Sidang Komisi Sekretaris Presenter Perumus

: 1. Drs. Supriyanto, M.Si. 2. Ir. Abdul Rahman Saleh, M.Sc. 3. Dra. Titiek Kismiyati, M.Hum. : Dra. Welmin S.A., M.Lib : Drs. Darmono, M.Si : Dra. Lies Suliestyowati Widodo, M.Si : Dr. Ir. Farham H.M. Saleh, M.Sc Ir. Janti G. Sujana, M.A Nurdin Salmi, Drs., M.Si. Sutarsyah, S.Sos., MP.

Anggota NO. 1 2 3 4 5 6 7

: (Terlampir) NAMA

Aay Tasriani, SE. Agus Sugio Pranoto, SS. Agus Sutikno, SP. M.Si Ahmad Masykuri, Drs. Akhmad Daldiri, S.Sos. Akhmad Syaikhu, S.Ag., SS. Alfiah, Dra.

8 Alif Sudardjo 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Ana Afrida, S.Ag., S.IP., M.Hum. Atis Taufik Abdul Rahman, A.Md. Dadan, S.Si., MP. Darmiati, S.Sos. Darmono, Drs., M.Si. Dasnimar, S.Pd. Dhian Deliani, MH. Dian Hartanie, S.Sos. Diana Toyang, M.Hum. Dice Simarmo, Dra., S.Sos. Elfi Moralita, SS. Elmira Ekasuci,Dra Endang Sri Rahayu, A.Md. Eti Yulianti, Dra. Etty Andriaty Euis Rosinar, M. Lis. Fany Trihasari, SE Farhan HM. Saleh Fathmi, Dra., SS. H. Asep Muslih H. Sutarya, Drs., S.Sos., M.Si. Hamonangan P. Sihombing, S.Kom. Hanun Ningsih, Dra., S.Sos. Hardjo, S.Sos. Hindar Purnomo. Drs.

34 Hj. Penny Librayanti, S.Sos. 35 I Made Suryayadnya 36 37 38 39 40 41 42

I. Putu Suhartika, Drs., M.Si. Ika Prasidiaty, A. Md. Indra Astuti, SS. Indreswari Nurmalia S., S.Sos. Janti G. Sujana Joko Prasetyo, SS., M.Si. Jono, Drs.

INSTANSI Kementrian Perdagangan ITS Surabaya Universitas Riau Perpustakaan Nasional RI Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga IAIN Antasari Perpustakaan Nasional RI Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DI. Yogyakarta IAIN Walisongo Perpustakaan Nasional RI Kementerian Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanudin Universitas Negeri Malang ISI Padang Sekretariat Negara Kementrian Hukum dan HAM Perpustakaan Nasional RI Universitas Manado Universitas Surabaya Universitas Pendidikan Indonesia Perpustakaan Nasional RI PDII - LIPI Pustaka Bogor Universitas Pendidikan Indonesia Perpustakaan Nasional RI Universitas Islam Indonesia Perpustakaan Nasional RI Perpustakaan Nasional RI Universitas Negeri Surabaya Perpustakaan Nasional RI Perpustakaan Nasional RI Perpustakaan Nasional RI Universitas Gadjah Mada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi DKI Jakarta Universitas Udayana Perpustakaan Nasional RI Perpustakaan Nasional RI Perpustakaan Nasional RI Institut Pertanian Bogor Perpustakaan Nasional RI ISI Yogyakarta

NO.

NAMA

43 Juhaeri, SE., SS., MM. 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Khoiriah, SH. Lies Suliestyowati Widodo, Dra., M.Si. Lisianah, SH. Luluk Tri Wulandari, M.Hum. Lusiana Manohevita, M.Hum. Mangestuti Agil, Prof., Dr. Apt., MS Mieke Hardjiatmi, Dra., S.Sos. Mohammad Mansyur, Drs., MM. Nana Heriana, Dra., M.Si. Nasrullah, SE. Noer'Aida, Dra. Nurdin Salmi, Drs., M.Si. Nuryudi Nyoman Angela Datta, SH. Pamuji, S. Ag., M.IP Prita Wulandari, Dra., M.Hum. Rismini, SH. Saifurrohman, S.Sos. Sri Hartati, SH.

63 Sri Lestari Handayani, Dra. 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Sri Mulyani, Dra., M.Si. Sri Rahayu, A.Md. Sugeng Widaryatno, S.IP Sugiyanta, Drs., S.Sos., M.Pd. Sukinem Sukoyo, S.Sos. Suparman Karim, Drs. M.Si. Sutarsyah, S.Sos., MP. Sutino, S.Sos., MA. Suyoto, SH., SIP. Syafiardi, SH., S.Sos.

75 T. Rakhmatsyah, M.Si 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Tati Suryati Taufiq Abdul Gani, M. Eng., S.Kc. Titin Sumartini Totok Suprapto, SH. Tri Julianto Tri Lestari Tri Listiowati, SS., SH. Tuti Sri Sundari, Dra., MS. Waas Ferdinand, Drs. Wahyu Praptini, Dra. Wijoko Lestariono, Drs., M.Si.

INSTANSI Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Timur Universitas Negeri Malang BPPT Perpustakaan Nasional RI Universitas Indonesia Universitas Indonesia Universitas Airlangga ISI Surakarta Universitas Sunan Ampel Universitas Mulawarman Universitas Lambung Mangkurat BATAN Universitas Sumatera Utara BATAN Universitas Pendidikan Ganesha Universitas Islam Sunan Kalijaga Universitas Pendidikan Ganesha Perpustakaan Nasional RI Lembaga Administrasi Negara Universitas Negeri Yogyakarta Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Tengah Perpustakaan Nasional RI Perpustakaan Nasional RI Universitas Sebelas Maret Universitas Lampung Perpustakaan Nasional RI Perpustakaan Nasional RI Universitas Negeri Padang PDII - LIPI Universitas Soedirman Purwokerto Universitas Negeri Yogyakarta Universitas Andalas Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Sekretariat Negara Universitas Syah Kuala Universitas Padjadjaran Perpustakaan Nasional RI Universitas Negeri Jakarta Universitas Jember Perpustakaan Nasional RI Pustaka Bogor Universitas Pattimura Universitas Diponegoro Universitas Palangkaraya

NO. NAMA 87 Wita Takari, Dra., S.IP., MM. 88 Yahyono, Drs., SS., M.Si. 89 Yeri Nurlita, SS.

INSTANSI Universitas Tanjungpura Perpustakaan Nasional RI Perpustakaan Nasional RI Direktur Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh Universitas Negeri Padang

90 Zunaimar 91 Zuyetti, S.Pd., M. Pd.

TIM PERUMUS Sekretaris

Ketua Komisi II

Drs. Darmono, M.Si

Dra. Welmin S.A., M.Lib

Dra. Lies Suliestyowati Widodo, M.Si

Dr. Ir. Farham H.M. Saleh, M.Sc

Ir. Janti G. Sujana, M.A

Nurdin Salmi, Drs., M.Si.

Sutarsyah, S.Sos., MP.