KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SUHARIYONO AR

www.djpp.depkumham.go.id

JENJANG KARIER PNS Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, jenjang karier PNS dapat ditempuh melalui jenjang jabatan struktural dan jenjang jabatan fungsional.


Salah satu kelompok jabatan fungsional yang terdapat pada instansi pemerintah sebagai salah satu pilihan/jenjang karier adalah Perancang Peraturan Perundang-undangan


DASAR HUKUM JAFUNG PERANCANG 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN; 2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; 3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1997 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN RANGKAP; 4. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; 5. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 1999 TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL; 6. KEPMENPAN NOMOR NOMOR 41/KEP/M.PAN/12/2000 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ANGKA KREDITNYA; 7. KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR M.390-KP.04.12 TAHUN 2002 NOMOR: 01 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ANGKA KREDITNYA; www.djpp.depkumham.go.id

DASAR HUKUM JAFUNG PERANCANG 8.

9.

10.

11.

12.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02.PR.08.10 TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01.PR.08.10 TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN; PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.73.KP.04.12 TAHUN 2006 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.3396.KP.04.12 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN; PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-06.KP.09.02 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. www.djpp.depkumham.go.id

PERATURAN PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG YANG SEDANG DIPERSIAPKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI 1.

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

2.

RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

3.

RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

4.

RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI

5.

RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN, KENAIKAN PANGKAT/JABATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG JABATAN STRUKTURAL YANG DIRANGKAP OLEH PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Siapa dan apa? • Perancang adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan atau instrumen hukum lainnya pada instansi pemerintah (Kepmenpan Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000). • Peran/tugas Perancang adalah tenaga fungsional yang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan (Penjelasan Umum Undang-Undang No.10/2004). • Jabatan fungsional termasuk dalam rumpun dan peradilan..

hukum


PERAN PERANCANG • • • • • • • • •

menentukan pilihan-pilihan (alternatif) yang dikehendaki oleh penentu kebijakan; merumuskan substansi secara konsistens atau taat asas; merumuskan substansi yang tidak menimbulkan penafsiran (ambigu); merumuskan substansi yang adil, sepadan, atau tidak diskriminatif; menjamin bahwa peraturan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan mudah oleh pelaksana; menjamin bahwa peraturan yang dirancang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau melanggar kepentingan umum; menjamin bahwa peraturan yang dirancang dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh penentu kebijakan; menjadi penengah dalam penyelesaian tumpang tindih kewenangan dan pengaturan dalam pembahasan di tingkat antardepartemen atau antarlembaga; melakukan negosiasi atau pendekatan-pendekatan psikologis terhadap penentu kebijakan demi tercapainya tujuan yang diinginkan. www.djpp.depkumham.go.id

KEWAJIBAN PERANCANG? • • •

• • •

MEMAHAMI KETATANEGARAAN INDONESIA, JUGA NEGARA-NEGARA LAIN; MEMAHAMI SISTEM POLITIK NEGARA DAN PETA POLITIK; MEMAHAMI HUKUM PADA UMUMNYA, JIKA PERLU, MEMAHAMI SECARA KOMPREHENSIF DAN INTEGRAL (HUKUM PIDANA, HUKUM PERDATA, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, HUKUM TATA NEGARA, HUKUM AGAMA, HUKUM ADAT) MENGUASAI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004; MENGETAHUI SECARA DETAIL LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004; MEMAHAMI DENGAN CEPAT MENGENAI OBJEK GARAPANNYA (DARI NA SAMPAI RANCANGAN PERATURAN), TERMASUK BAGAIMANA MELAKUKAN HARMONISASI & SINKRONISASI UNTUK MENGHASILKAN KONSEPSI SESUAI DENGAN PANCASILA DAN UUD 1945


KEWAJIBAN PERANCANG?

• MEMAHAMI BAHASA HUKUM & PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; • MEMAHAMI ASAS MATERI MUATAN; • MEMAHAMI MATERI MUATAN; • MEMAHAMI PENORMAAN; • MEMAHAMI ASAS PEMBENTUKAN & TATA URUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;


INSTANSI PEMBINA DAN SEBARAN TENAGA PERANCANG INSTANSI PEMBINA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

SEBARAN TENAGA PERANCANG UNIT KERJA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN FUNGSIONAL PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG PERUNDANG--UNDANGAN, MELIPUTI : - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TERMASUK KANTOR WILAYAH NYA; - KEMENTERIAN/LPNK; - LEMBAGA NEGARA ( DALAM LINGKUP KESEKJENAN); - PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.

2 www.djpp.depkumham.go.id

SYARAT UNTUK MENJADI PERANCANG 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

MEMENUHI ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL YANG DITENTUKAN Untuk Perancang Pertama minimal 100 angka kredit yang dapat diperoleh langsung dari ijazah Strata Satu (S1) Sarjana Hukum atau Sarjana lain di bidang hukum; BERIJAZAH SERENDAH-RENDAHNYA SARJANA HUKUM ATAU SARJANA LAIN DI BIDANG HUKUM DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DITENTUKAN UNTUK JABATAN PERANCANG; PANGKAT SERENDAH-RENDAHNYA PENATA MUDA (III/a); TELAH MENGIKUTI DAN LULUS DIKLAT FUNGSIONAL DI BIDANG PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; PENILAIAN PRESTASI KERJA SEKURANG-KURANGNYA BERNILAI BAIK DALAM 1 (SATU) TAHUN TERAKHIR; MEMILIKI PENGALAMAN DALAM KEGIATAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKURANG-KURANGNYA 2 (DUA) TAHUN (Syarat bagi Pegawai yang menduduki jabatan lain untuk diangkat ke dalam jabatan Perancang); dan USIA SETINGGI-TINGGINYA 5 (LIMA) TAHUN SEBELUM MENCAPAI USIA PENSIUN DARI JABATAN TERAKHIR YANG DIDUDUKINYA (Syarat bagi Pegawai yang menduduki jabatan lain untuk diangkat ke dalam jabatan Perancang).


Salah satu kelebihan/keuntungan dari jabatan fungsional Perancang adalah dapat merangkap jabatan struktural Jabatan struktural yang dapat dirangkap oleh Perancang adalah jabatan struktural yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap.) www.djpp.depkumham.go.id

Berapa Besaran Tunjangan Perancang dan Berapa Usia Pensiun Perancang ? Tunjangan Perancang: 1. Perancang Pertama (III/a-III/b), sebesar Rp. 325.000,2. Perancang Muda (III/c-III/d),sebesar Rp. 750.000,3. Perancang Madya (IV/a-IV/b-IV/c), sebesar Rp. 1.200.000,4. Perancang Utama (IV/d-Ive), sebesar Rp.1.400.000,-

(Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan)

Usia Pensiun Perancang adalah 56 (lima puluh enam) tahun.* * saat ini masih dalam pembahasan dengan Menpan dan instansi terkait, bahwa usia

Perancang akan diperpanjang menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Perancang Pertama, 60 (enam puluh) tahun bagi Perancang Muda dan Perancang Madya, serta 65 (enam puluh lima) tahun bagi Perancang Utama.


Menuju Kualitas Kompetensi • Dalam Penjelasan UU P3 disebutkan bahwa Untuk menunjang pembentukan peraturan perundang-undangan, diperlukan peran tenaga perancang peraturan perundang-undangan sebagai tenaga fungsional yang berkualitas yang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undanganan. • Makna ”berkualitas” sebagaimana ditentukan dalam penjelasan tersebut tampaknya akan mengalami hambatan dan tantangan tersendiri dalam bidang kepemerintahan karena masih berbenah di sana-sini mengingat jabatan tersebut relatif anyar atau baru dibanding jabatan fungsional lainnya seperti jabatan peneliti atau jaksa penuntut umum. • Mencari format mengenai kompetensi dan sertifikasi jabatan fungsional perancang serta kurikulum dalam diklat perancang, diperlukan kerja keras dan ketekunan yang luar biasa. Hal ini masih dalam proses penyelesaian di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. www.djpp.depkumham.go.id

PERMASALAHAN PERANCANG • KURANGNYA KUANTITAS PERANCANG (DI PUSAT SEKITAR 151 ORANG DI ANTARNYA DI DEP. HUK DAN HAM 22 ORANG. • KURANGNYA KUALITAS PERANCANG • BANYAKNYA RANCANGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN, BAIK BERASAL DARI KEMENTERIAN/LPNK. • MUTASI KE JABATAN STRUKTURAL ATAU JABATAN LAINNYA YANG MENJANJIKAN


( JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG )

PENERIMAAN/REKRUITMEN Proses penerimaan disesuaikan dengan kebutuhan perancang di Kementerian/LPNK/Lembaga Negara

INSENTIF : Diklat Perancangan

ANIMO PERANCANG

Batas Usia Pensiun karier yg jelas


KINERJA PERANCANG DAN APBN Kinerja perancang terkait erat dengan anggaran (anggaran mengikuti kinerja). Anggaran kinerja mencerminkan beberapa hal: Pertama, maksud dan tujuan permintaan dana. Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan. Ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program.


EFISIENSI ANGGARAN Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif. www.djpp.depkumham.go.id

OUTPUT & ABK • Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini disusun dengan orientasi output. Jadi, menyusun anggaran dengan pendekatan kinerja, maka mindset harus fokus pada "apa yang ingin dicapai". • Kalau fokus ke "output", berarti pemikiran tentang "tujuan" kegiatan harus sudah tercakup di setiap langkah ketika menyusun anggaran. • Tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah performance atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. • Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)


TAHAPAN YG HARUS DILALUI Untuk dapat menyusun ABK, harus ditetapkan: • Perencanaan strategik/Renstra (Penyusunan Renstra dilakukan secara obJektif dan melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan dan masyarakat). • Standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. • Pengukuran kinerja (tolok ukur) (digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah).


Pengukuran Kinerja Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu antara lain indikator masukan (input) berupa dana, sumber daya manusia dan metode kerja. Agar input dapat diinformasikan dengan akurat dalam suatu anggaran, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kewajarannya. Dalam menilai kewajaran input dengan keluaran (output) yang dihasilkan, peran analisa standar biaya (ASB) sangat diperlukan. ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.


Menentukan Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan bermanfaat (berfungsi). Indikator kinerja meliputi: 1. Masukan (Input); 2. Keluaran (Output); 3. Hasil (Outcome); 4. Manfaat (Benefit); 5. Dampak (Impact);


MAKNA •

•

• •

•

Masukan (Input) adalah sumber daya yang digunakan dalam suatu proses untuk menghasilkan keluaran yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Indikator masukan meliputi dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, data dan informasi lainnya yang diperlukan. Keluaran (Output) adalah sesuatu yang terjadi akibat proses tertentu dengan menggunakan masukan yang telah ditetapkan. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu aktivitas atau tolok ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan terukur. Hasil (Outcome) adalah suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran. Indikator hasil adalah sasaran program yang telah ditetapkan. Manfaat (Benefit) adalah nilai tambah dari suatu hasil yang manfaatnya akan nampak setelah beberapa waktu kemudian. Indikator manfaat menunjukkan hal-hal yang diharapkan dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi secara optimal. Dampak (Impact) pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh manfaat dari suatu kegiatan. Indikator dampak merupakan akumulasi dari beberapa manfaat yang terjadi, dampaknya baru terlihat setelah beberapa waktu kemudian. www.djpp.depkumham.go.id

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (1)

• Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan (Pasal 1 angka 1 UU 10/2004). • Penyusunan RUU didasarkan pada Prolegnas yang telah ditetapkan oleh DPR setelah dibahas bersama dengan Pemerintah (Kemhukham); • Prolegnas dengan sistem terbuka (antara lain ratifikasi dan putusan MK); • Prolegnas dengan sistem pengecualian [Pasal 17 ayat (3) UU 10/2004] jo Perpres No. 68 Thn. 2005. • Setiap tahun masih akan ditentukan prioritas RUU yang dibahas pada tahun berikutnya (termasuk luncuran RUU yang belum sempat dibahas tahun sebelumnya). www.djpp.depkumham.go.id

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (2) Permasalahan: • Apakah setiap tahapan pembentukan peraturan di atas mempunyai anggaran masing-masing dan tersendiri dan selalu melibatkan perancang? • Jika masing-masing, bagaimana mengukur atau menentukan indikator kinerjanya? Karena penganggaran dengan pendekatan kinerja ini disusun dengan orientasi output, maka harus fokus pada "apa yang ingin dicapai". • Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak berdiri sendiri atau adanya ketergantungan dengan instansi terkait (baik lintas lembaga maupun lintas sektor), terutama kinerja Ditjen PP dalam melakukan harmonisasi dan DPR sebagai pintu keluaran (output) yang paling menentukan;


Perancang Ada Di Mana? • • • • • • • •

Penyusunan NA (perencanaan)? Persiapan penyusunan RUU/RPP/Rperpres? Teknik penyusunan RUU/RPP/Rperpres? Perumusan RUU/RPP/Rperpres? Pembahasan RUU (di DPR/Pem)? Pengesahan RUU/RPP/Rperpres? Pengundangan RUU/RPP/Rperpres? Dan Penyebarluasan UU/PP/Perpres. www.djpp.depkumham.go.id

Ukuran Kinerja Secara konsisten, penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR-RI dan Pemerintah dilakukan dengan memperhatikan konsepsi RUU yang meliputi: • latar belakang dan tujuan penyusunan; • sasaran yang akan diwujudkan; • pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan • jangkauan dan arah pengaturan. Semua konsep di atas sudah harus dituangkan dalam NA sehingga menghasilkan substansi yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.


Ukuran Kinerja Secara konsisten, upaya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan: • falsafah negara; • tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya; • UUD Negara RI Tahun 1945; • undang-undang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya; dan • kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang diatur dengan RUU tersebut. Konsepsi di atas juga harus dituangkan dalam NA dan sekaligus dalam substansi RUU yang dilaksanakan secara konsisten baik di Baleg (jika RUU inisiatif DPR) maupun di Kemhukham (jika inisiatif pemerintah)


SEKIAN DAN TERIMA KASIH www.djpp.depkumham.go.id

KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Recommend Documents