BAGIAN ANGGARAN 005 01.400396
LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI KLAS I-B LUBUK PAKAM TAHUN ANGGARAN 2012
JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 58 TELP. 061-7951974-7955861 FAX. 061-7955861 LUBUK PAKAM
SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
Dalam penyusunan Laporan Keuangan serta untuk mempermudah Satuan Kerja dalam penyajian Laporan Keuangan, maka kami sampaikan Sistematika Penyajian Laporan Keuangan sebagai berikut: Sistematika Penyajian Laporan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 1.
Sampul Luar Merupakan sampul luar dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan periode penyampaian Laporan Keuangan.
2.
Sampul Dalam Merupakan sampul dalam dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan periode penyampaian Laporan Keuangan.
3.
Kata Pengantar Merupakan pengantar dari Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai Laporan Keuangan yang disampaikan.
4.
Daftar Isi Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.
5.
Daftar Tabel Merupakan daftar tabel yang terdapat dalam Laporan Keuangan. Daftar tersebut memuat nama tabel, nomor tabel dan nomor halamannya.
6.
Daftar Grafik Merupakan daftar grafik yang terdapat Laporan Keuangan. Daftar tersebut memuat nama grafik, nomor dan nomor halamannya.
7.
Daftar Lampiran Merupakan daftar lampiran yang terdapat dalam Laporan Keuangan. Daftar tersebut memuat nama lampiran, nomor lampiran dan nomor halamannya.
8.
Daftar Singkatan Merupakan daftar yang memuat singkatan-singkatan yang digunakan dalam Laporan Keuangan.
9.
Pernyataan Tanggung Jawab Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam setiap periode penyampaian Laporan Keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat pernyataan sebagai berikut :
Pernyataan bertanggungjawab terhadap penyusunan dan isi Laporan Keuangan yang disampaikan; Pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan SAP dan; Pernyataan Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.
10.
Ringkasan Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi Laporan Keuangan yang dipertanggungjawabkan. Memuat gambaran ringkas mengenai anggaran, realisasi anggaran, neraca dan catatan atas Laporan Keuangan.
11.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi Realisasi Pendapatan dan Belanja berdasarkan nilai neto, yaitu Realisasi Pendapatan dan Belanja setelah dikurangi pengembalian pendapatan dan pengembalian belanja yang masing-masing dibandingkan dengan estimasi anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah Laporan Keuangan periode tahunan. Untuk Laporan Keuangan periode tahunan laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif yaitu laporan realisasi anggaran yang membandingkan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) dengan tahun anggaran berjalan.
12.
Neraca Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu. Untuk periode tahunan, laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) dengan tahun anggaran berjalan.
13.
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Merupakan Laporan LRA untuk pendapatan dan belanja yang mencantumkan nilai bruto serta pengembaliannya berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI. Laporan yang harus disampaikan dapat dilihat dalam lampiran Laporan Keuangan.
14.
Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Penjelasan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terdiri atas: a. Pendahuluan Memuat hal-hal yang terkait dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersangkutan, yang terdiri dari:
Dasar Hukum Kebijakan Teknis Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi
b. Penjelasan pos-pos Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Belanja. Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja tahunan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja untuk semester yang berakhir 30 Juni 2012 dengan laporan realisasi pendapatan dan belanja untuk semester yang berakhir 30 Juni 2011. c. Penjelasan pos-pos neraca. Untuk penjelasan neraca tahunan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 30 Juni 2012 dengan laporan neraca per 30 Junin2011. d. Pengungkapan Penting Lainnya Memuat penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan transaksi atau kejadian pada wilayah yang bersangkutan, yang terdiri dari:
Penjelasan atas Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK. Penjelaskan atas Rekening Pemerintah. Penjelaskan atas Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual. Penjelasan atas Pengungkapan Lain-lain.
15.
Lampiran Laporan Keuangan a. Laporan Barang Pengguna CaLBMN i) Laporan Barang Pengguna Tahunan ii) Laporan Kondisi Barang iii) Rincian Saldo Awal b. Laporan Rekening Pemerintah c. Tindak Lanjut Atas Temuan BPK d. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual
16.
Lampiran lainnya sebagai pendukung catatan a. Daftar SSBP/copy dokumen SSBP untuk penyetoran Uang Persediaan tahun berjalan yang disetorkan ke kas negara pada tahun berikutnya, b. Daftar SSBP/copy dokumen SSBP untuk pendapatan yang diterima pada tahun berjalan dan baru disetorkan ke kas negara pada tahun berikutnya. c. Daftar Berita Acara Rekonsiliasi. d. Daftar lainnya : Daftar Keuangan Perkara Rincian Hibah.
KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 18 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 , Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah salah satu Entitas Akuntansi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahunan, perlu kami kemukakan hal -hal sebagai berikut:
1.
Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, dan belanja. Berdasarkan laporan ini, Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah serta Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, adalah sebagai berikut : a. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah adalah sebesar Rp. 32.396.000,- atau 0 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2012, dikarenakan tidak ada estimasi pendapatan. b. Realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp. 47.586.900,- atau 18.90 persen dari anggaran yang dianggarkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2012.
2.
Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Neraca terdiri dari :
a. Aset adalah sebesar Rp. 17.125.000,b. Kewajiban sebesar Rp. 16.925.000,c. Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Mahkamah Agung Republik Indonesia per 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp. 200.000,-.
3.
Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna Laporan Keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal -hal yang termuat dalam Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 ini masih
belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna Laporan Keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.
Lubuk Pakam, 30 Juni 2012 Panitera Sekretaris Pengadilan Lubuk Pakam
ILHAM PURBA, SH NIP. 19600206 198310 1 002.-
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI Halaman Sistematika Penyajian Laporan Keuangan Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Grafik Daftar Singkatan Indeks Catatan atas Laporan Keuangan Pernyataan Tanggung Jawab
i v vii ix x xi xii
I. Ringkasan II. Laporan Realisasi Anggaran (Perbandingan 2012 dan 2011) III. Neraca (Perbandingan 2012 dan 2011) IV. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum A.2. Kebijakan Teknis Kementerian Negara/Lembaga A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran B.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Posisi Keuangan Secara Umum C.2. Penjelasan Per Pos Neraca C.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya D. Pengungkapan Penting Lainnya D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK D.2. Rekening Pemerintah D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual D.4. Data Keuangan Perkara D.5. Pengungkapan Lain-lain
xiv
Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan 65/PB/2010 PER-65/PB/2010 LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja Neraca Percobaan Laporan Barang Pengguna Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan Lampiran Laporan Rekening Pemerintah Lampiran Tindak Lanjut atas Temuan BPK Lampiran Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual Lampiran-lampiran Lainnya sebagai pendukung CaLK
1 1 1 3 4 10 10 10 16 17 17 17 29 30 30 31 31 32 35 Nomor
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
DAFTAR TABEL
DAFTAR TABEL
Halaman
Catatan
Tabel 1
Ringkasan Perbandingan LRA Belanja TA 2012 dan TA 2011
Catatan
Tabel 2
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2012
10
Catatan
Tabel 3
Komposisi Realisasi Pendapatan Negara Dan Hibah TA 2012
10
Catatan
Tabel 4
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
11
Catatan
Tabel 5
Perbandingan Komposisi Realisasi Belanja TA 2012 Dan TA 2011
12
Catatan
Tabel 6
Perbandingan rincian realisasi belanja pegawai TA 2012 dan TA 2011
14
Catatan
Tabel 7
Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011
14
Catatan
Tabel 8
Perbandingan rincian realisasi belanja modal TA 2012 dan TA 2011
15
Catatan
Tabel 9
Perbandingan Neraca TA 2012 dan TA 2011
17
Catatan
Tabel 10
Perbandingan Saldo Kas Bendahara Pengeluaran TA 2012 dan TA 2011
18
Catatan
Tabel 11
Perbandingan Saldo Kas Bendahara Penerimaan TA 2012 dan TA 2011
18
Catatan
Tabel 12
Perbandingan Saldo Uang Muka Belanja TA 2012 Dan TA 2011
19
Catatan
Tabel 13
Perbandingan Saldo Persediaan TA 2012 Dan TA 2011
19
Catatan
Tabel 14
Perbandingan Aset Tetap TA 2012 Dan TA 2011
20
Catatan
Tabel 15
Perbandingan Tanah TA 2012 Dan TA 2011
21
Catatan
Tabel 16
Perbandingan Peralatan Dan Mesin TA 2012 Dan TA 2011
21
Catatan
Tabel 17
Perbandingan Gedung Dan Bangunan TA 2012 Dan TA 2011
22
Catatan
Tabel 18 TA 2010
Perbandingan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan TA 2012 Dan TA 2011
23
Catatan
Tabel 19
Perbandingan Aset Tetap Lainnya TA 2012 Dan TA 2011
23
Catatan
Tabel 20
Perbandingan Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2012 Dan TA 2011
24
Catatan
Tabel 21
Perbandingan Aset Lain-Lain TA 2012 dan TA 2011
25
Catatan
Tabel 22
Perbandingan Kewajiban TA 2012 dan TA 2011
26
Catatan
Tabel 23
Perbandingan Uang Muka KPPN TA 2012 dan TA 2011
26
Catatan
Tabel 24
Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2012 dan TA 2011
27
Catatan
Tabel 25
Perbandingan Ekuitas Dana Lancar TA 2012 dan TA 2011
27
Catatan
Tabel 26
Perbandingan Cadangan Persediaan TA 2012 dan TA 2011
27
Catatan
Tabel 27
Perbandingan Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
28
Catatan
Tabel 28
TA 2010 dan TA 2009 Perbandingan Barang/Jasa Yang Harus Diterima TA 2012 dan TA 2011
28
Catatan
Tabel 29
Perbandingan Ekuitas Dana Diinvestasikan TA 2012 dan TA 2011
28
Catatan
Tabel 30
Perbandingan Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
29
Catatan
Tabel 31
Perbandingan Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya TA 2010 dan TA 2009
29
TA 2010 dan TA 2009
3
DAFTAR GRAFIK
DAFTAR GRAFIK
Halaman
Catatan
GrafiK 1
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
11
Catatan
GrafiK 2
Perbandingan Komposisi Alokasi Belanja TA 2012 dan TA 2011
12
Catatan
GrafiK 3
Perbandingan Komposisi Realisasi Belanja TA 2012 Dan TA 2011
13
Catatan
GrafiK 4
Perbandingan Komposisi Neraca TA 2012 Dan TA 2011
17
Catatan
GrafiK 5
Perbandingan Aset Tetap TA 2012 Dan TA 2011
20
Catatan
GrafiK 6
Perbandingan Aset Tetap Lainnya Pada Neraca TA 2012 Dan TA 2011
25
DAFTAR SINGKATAN
DAFTAR SINGKATAN
APBN
:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P
:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BLU
:
Badan Layanan Umum
BPK
:
Badan Pemeriksa Keuangan
BUN
:
Bendahara Umum Negara
DIPA
:
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA
:
Laporan Realisasi Anggaran
MA
:
Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
PNBP
:
Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN
:
Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI
:
Sistem Akuntansi Instansi
SAK
:
Sistem Akuntansi Keuangan
SAP
:
Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA
:
Surat Kuasa Pengguna Anggaran
TA
:
Tahun Anggaran
TAB
:
Tahun Anggaran Berjalan
TAYL
:
Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR
:
Tuntutan Ganti Rugi
TPA
:
Tagihan Penjualan Angsuran
UP
:
Uang Persediaan
INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Halaman LAPORAN REALISASI APBN Pendapatan Negara dan Hibah Catatan
B.2.1
Pendapatan Negara dan Hibah
10
Catatan
B.2.1.1
Penerimaan Negara Bukan Pajak
11
Belanja Negara
11
Belanja Catatan
Negara B.2.2
Catatan
B.2.2.1
Belanja
12
Catatan
B.2.2.1.1
Belanja Pegawai
13
Catatan
B.2.2.1.2
Belanja Barang
14
Catatan
B.2.2.1.3
Belanja Modal
15
NERACA ASET Aset Lancar C.2.1
Aset Lancar
Catatan
C.2.1.1
Kas di Bendahara Pengeluaran
17
Catatan
C.2.1.2
Kas di Bendahara Penerimaan
18
Catatan
C.2.1.3
Uang Muka Belanja
19
Catatan
C.2.1.4
Persediaan
19
Aset Tetap C.2.2
Aset Tetap
Catatan
C.2.2.1
Tanah
20
Catatan
C.2.2.2
Peralatan dan Mesin
21
Catatan
C.2.2.3
Gedung dan Bangunan
22
Catatan
C.2.2.4
Jalan, Irigasi dan Jaringan
23
C.2.2.5
Aset Tetap Lainnya
23
C.2.2.6
Konstruksi dalam Pengerjaan
24
Catatan
Aset Lainnya C.2.3
Aset lainnya
Catatan
C.2.3.1
Aset Lain-Lain
25
Catatan
C.2.3
Dana Penjaminan
73
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek C.2.4
Kewajiban
Catatan
C.2.4.1
Uang Muka dari KPPN
26
Catatan
C.2.4.2
Utang Kepada Pihak Ketiga
26
EKUITAS Ekuitas Dana Lancar C.2.5
Ekuitas Dana Lancar
Catatan
C.2.5.1
Cadangan Persediaan
27
Catatan
C.2.5.2
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
27
Catatan
C.2.5.3
Barang/Jasa yang Harus Diterima
2
Ekuitas Dana Investasi C.2.6
Ekuitas Dana Investasi
Catatan
C.2.6.1
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
28
Catatan
C.2.6.2
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
29
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.
Pengadilan Lubuk Pakam telah melaksanakan Laporan Keuangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Lubuk Pakam, 30 Juni 2012 Kuasa Pengguna Anggaran,
ILHAM PURBA, SH NIP. 19600206 198310 1 002.-
RINGKASAN
I. RINGKASAN
Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Pengadilan Lubuk Pakam Tahun 2012 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2012 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2012 s.d. 30 Juni 2012. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2012 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 32.396.000,- atau mencapai 0 persen dari yang dianggarkan, dikarenakan tidak ada estimasi pendapatan. Realisasi Belanja Negara pada TA 2012 adalah sebesar Rp. 47.586.900,- atau mencapai 18.90 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari : a. Belanja Rupiah Murni sebesar Rp. 47.586.900,- atau 18.90 persen dari anggarannya, b. Belanja Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 0,- atau 0 persen dari anggarannya, dan , c. Belanja Hibah sebesar Rp. 0,- atau 0 persen dari anggarannya. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 sebagai berikut:
dan 2011 dapat disajikan
URAIAN Pendapatan Negara dan Hibah Belanja Belanja Rupiah Murni Belanja Pinjaman Luar Negeri Belanja Hibah
30-Jun-12 Anggaran 251.738.000 251.738.000 -
30-Jun-11 Realisasi 32.396.000 47.586.900 47.586.900 -
Anggaran 386.800.000 386.800.000 -
Realisasi 18.757.400 9.096.500 9.096.500 -
2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. a. Jumlah Aset adalah sebesar :
Rp
17.125.000,-
Yang terdiri dari : 1) Aset Lancar sebesar
Rp
17.125.000,-
2) Aset Tetap sebesar
Rp
0,-
3) Aset Lainnya sebesar
Rp
0,-
Rp
16.925.000,-
b. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek c. Jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar
Rp
200.000,-
Yang terdiri dari : 1) Ekuitas Dana Lancar sebesar 2) Ekuitas Dana Investasi sebesar
Rp Rp
200.000,0,-
Ringkasan Neraca per 30 Juni 2011 dan 30 Juni 2012 dapat disajikan sebagai berikut:
URAIAN Aset Aset Lancar Aset Tetap Aset Lainnya Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi
Nilai Kenaikan/ (Penurunan)
Tanggal Neraca 30-Jun-12 30-Jun-11 17.125.000 -
9.200.000 -
7.925.000 -
16.925.000
9.200.000
7.725.000
200.000 -
-
200.000 -
3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (PERBANDINGAN 2012 DAN 2011) (UNAUDITED)
NERACA (PERBANDINGAN 2012 DAN 2011) (UNAUDITED)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (UNAUDITED)
PENJELASAN UMUM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (UNAUDITED)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
A. PENJELASAN UMUM
Dasar Hukum
A.1. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 65/PB/ tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
A.2. KEBIJAKAN TEKNIS PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM Rencana Strategis
RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM Tanggal 12 Oktober 1982 Gedung Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, oleh R. SOEBIJANTONO, SH. Wilayah Hukum di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam meliputi Kabupaten Deli Serdang, namun sejak ada pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai dari Kabupaten Deli Serdang maka Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam meliputi seluruh Kabupaten Deli Serdang beserta sebagian Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dapat diartikan sebagai suatu pengarahan serta pemikiran untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Kebijakan yang telah dibuat oleh unsur Pimpinan. Untuk mencapai Perencanaan Strategis tersebut Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam telah menyusun Rencana dan Strategi, sebagai berikut :
No. RENSTRA
Pendapat an
URAIAN
1.
VISI
Menciptakan Aparatur Negara yang tertib Administrasi dan bertanggung jawab.
2.
MISI
Melakukan Penegakan Hukum Administrasi.
3.
TUJUAN
Terwujudnya Pemerintahan yang kuat bersih dan berwibawa dalam negara hukum berdasarkan Pancasila.
4.
SASARAN
Terwujudnya lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel, mandiri dan bersih dalam fungsinya sebagai penegak kebenaran dan keadilan bagi masyarakat, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya penegak hukum.
5.
STRATEGI
Mendorong percepatan persidangan agar tercipta peradilan yang cepat, sederhana dan murah.
6.
KEBIJAKAN
Memberikan Perlindungan Hukum untuk Para Pencari Keadilan.
7.
PROGRAM
Peningkatan Kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya.
8.
KEGIATAN
Penyelenggaraan Peradilan tingkat pertama.
9.
TUGAS
Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Perkara Pidana dan Perdata di tingkat pertama.
10.
FUNGSI
Ketertiban dan Keamanan.
PENDAPATAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2011 adalah sebagai berikut :
Tabel A.01 Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester I
30 Juni 2012
30 Juni 2011
KENAIKAN/PENURUNAN
31.396.000,-
18.757.400,-
12.638.600,-
1.000.000,-
0,-
1.000.000,-
32.396.000,-
18.757.400,-
13.638.600,-
Pendapatan Negara dan Hibah
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi
Pendapatan Lain-Lain JUMLAH
Realisasi Negara dan Hibah yaitu penerimaan negara bukan pajak Semester-I per 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp. 32.396.000,- Dibandingkan dengan pendapatan pada per 30 Juni 2011 sebesar Rp. 18.757.400,-, terdapat kenaikan sebesar Rp. 13.638.600,-, Kenaikan Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan, Pendapatan Uang Meja (Leges), Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya, Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara.
Belanja
BELANJA PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
Realisasi Belanja Negara pada Semester I Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 47.586.900,- atau mencapai 18.90 persen dari anggarannya. Jumlah Realisasi Belanja tersebut terdiri dari Realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp. 47.586.900,- atau 18.90 persen dari anggarannya.
Realisasi Laporan Belanja Negara Semester I TA. 2012 dan Semester I TA. 2011 adalah sebagai berikut :
Tabel A.02 Realisasi Belanja Negara Semester I
(dalam rupiah) KD
URAIAN BELANJA
Semester I TA 2012 Anggaran
51
Belanja Rupiah Murni JUMLAH
Realisasi
Semester I TA 2011 %
Anggaran
Realisasi
%
251.738.000,-
47.586.900,-
18.90
386.800.000,-
9.096.500,-
2.35
251.738.000,-
47.586.900,-
18.90
386.800.000,-
9.096.500,-
2.35
Terdapat Penurunan Pagu Anggaran Satker Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tahun Anggaran 2012 (Rp. 251.738.000,-) jika dibandingkan dengan TA. 2011 (Rp. 386.800.000,-) yaitu sebesar Rp. 135.062.000,- Penurunan Realisasi Anggaran dikarenakan Pagu berkuranng yaitu Belanja Barang Non Operasional, Belanja Perjalanan Dalam Negeri, Belanja Barang.
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan pada Satker Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Semester I Tahun 2012 merupakan Laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akutansi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan atas Laporan Keuangan
Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN. Sedangkan untuk Persediaan telah menggunakan Apliksasi Persediaan, sehingga pelaporan persediaan sudah terarah sedemikian rupa oleh Bagian Penyimpanan dan Pendistribusian pada Bagian Umum.
Kebijakan Akuntansi
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN. Penyusunan dan penyajian LK per 30 Juni 2012 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi Kepaniteraan adalah:
Pendapat an
(1) Pendapatan
Belanja
(2) Belanja
yang
digunakan
dalam
penyusunan
LK
Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.
Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi. Aset
(3) Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Aset Lancar
a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan: -
Investasi
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
b. Investasi Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintahan dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanam investasinya, yaitu non permanen dan permanen. (i) Invetasi Non Permanen Investasi Non Permanen adalah Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketida lainnya. Invetasi Non Permanen meliputi : Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang terus pinjamkan melalui Subsidiary Loan Agreement (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda. Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR. (ii) Investasi Permanen Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan deviden atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan. Penilian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan non earning
asset atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. set Tetap
c. Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 30 Juni 2012 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
Aset Lainnya
d. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Di samping itu, piutang macet Satker yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain. Kewajiban (4) Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Ekuitas
Dana
(5) Ekuitas Dana
Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGARAAN (UNAUDITED)
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Semester I TA. 2012 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.32.396.000,-. Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA. 2012 adalah sebesar Rp. 47.586.900,- atau mencapai 18.90 persen dari anggarannya. Jumlah Realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp. 47.586.900,- atau 18.90 persen dari anggarannya. Tabel 2 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2012 No
Uraian
Anggaran
Realisasi
Real. Angg.
1 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
Rp
- Rp
32.396.000
-
- Penerimaan Negara Bukan Pajak
Rp
- Rp
32.396.000
-
Rp
251.738.000 Rp
47.586.900
18.90
Rp
251.738.000 Rp
47.586.900
18.90
2 Realisasi Belanja Negara - Belanja Rupiah Murni
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp. 32.396.000,-
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Semester I TA. 2012 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 32.396.000,-. Pada Semester I TA. 2012 Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuk Pakam belum melakukan perkiraan / Estimasi Pendapatan Negara dan Hibah sehingga Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah saat ini tidak bisa ditaksir nilai persentasenya. Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) Semester I TA. 2012 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:
Tabel 3 Komposisi Realisasi Pendapatan Negara & Hibah Semester I TA. 2012
Penerimaan Negara Bukan Pajak 50.000.000 -
Realisasi PNBP Rp. 32.396.000,-
32.396.000
18.757.400
2012
2011
B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada TA 2012 Semester I adalah sebesar Rp. 32.396.000,-.
Realisasi PNBP berasal dari (i) Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan; (ii) Pendapatan Uang Meja (Leges); (iii) Pendapatan Hasil Denda; (iv) Pendapatan Ongkos Perkara; (v) Pendapatan Pelunasan Piutang.
Realisasi PNBP dirinci dalam tabel seperti contoh di bawah ini:
Tabel 4 Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Uraian
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi Pendapatan Lain-Lain Jumlah
30-Jun-12
Rp
30-Jun-11
31.396.000
Rp
Rp
1.000.000
Rp
32.396.000
Naik/Turun
% Naik/Turun
18.757.400
Rp
12.638.600
Rp
-
Rp
1.000.000
0,00
Rp
18.757.400
Rp
13.638.600
72,71
Grafik 1 Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
67,38
40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000
0
Pendapatan Tindak Pidana
Pendapatan Lain-lain
2012 2011
Realisasi Belanja Negara Rp. 251.738.000,-
B.2.2. Belanja Negara Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada Semester I TA. 2012 mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp. 251.738.000,- berupa Pagu Belanja Rupiah Murni. Terdapat penurunan Pagu yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan TA 2011 sebesar Rp. 386.800.000. Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA. 2012 adalah sebesar Rp. 47.586.900,.
Grafik 2 Perbandingan Komposisi Alokasi Belanja Semester I TA. 2012 dan Semester I TA. 2011
Tahun 2012 Tahun 2011
400.000.000
300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 Tahun 2012
Tahun 2011
B.2.2.1. Belanja Realisasi Belanja Rp.47.586.9000,-
Belanja Pemerintah Pusat
Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA. 2012 adalah sebesar Rp. 47.586.900,- atau mencapai 18.90 persen dari anggarannya. Jumlah Realisasi Belanja tersebut terdiri dari Realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp. 47.586.900,- atau 18.90 persen dari pagu anggarannya. Terjadi Kenaikan persentase Realisasi Anggaran / Penyerapan Anggaran Semester I TA. 2012 jika dibandingkan dengan Semester I TA. 2011 yaitu sebesar 16.55 persen. Walaupun terdapat kenaikan persentase penyerapan anggaran pada belanja barang. Namun secara keseluruhan persentase
menurut Jenis Belanja
penyerapan anggaran masih dapat dikatakan stabil. Komposisi Realisasi Belanja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk Semester I TA. 2012 menurut jenis belanja dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini: Tabel 5 Perbandingan Komposisi Realisasi Belanja TA 2012 Dan TA 2011 (dalam rupiah) TA 2009
TA 2012 Anggaran Belanja Barang Non Operasional
JUMLAH
%
Anggaran
Realisasi
% 7.75
36.386.900
36.10
117.400.000
9.096.500
45.950.000
11.200.000
24.37
53.400.000
0
0
104.994.000
0
0,00
216.000.000
0
0
251.738.000
47.586.900
18.90
5.493.976.000
9.096.500
Belanja Perjalanan Belanja Barang
Realisasi
100.794.000
2.35
Grafik 3 Perbandingan Komposisi Realisasi Belanja Semester I TA 2012 Dan Semester I TA 2011 2012
40.000.000
2011
35.000.000 30.000.000
25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 Belanja Barang Non Operasional
Belanja Pegawai Rp. 0,-
Belanja Perjalanan
Belanja Barang
B.2.2.1.1 Belanja Pegawai
Tidak ada Belanja Pegawai karena didalam DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tidak ada Nilai Pagu untuk Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk Semester I TA. 2012.
Belanja Barang Rp.47.586.900,-
B.2.2.1.2 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang satuan kerja Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Semester I TA. 2012 adalah sebesar Rp. 47.586.900,- , sedangkan Realisasi Belanja Barang pada Semester I TA. 2011 adalah sebesar Rp. 9.096.500,-. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp. 38.490.400,- atau sebesar 16.55 persen. Terdapat peningkatan persentase Realisasi Anggaran/Penyerapan anggaran Belanja Barang TA. 2012 jika dibandingkan dengan TA. 2011 walaupun tidak terlalu signifikan yaitu 8,37 persen. Hal ini pun cukup wajar karena penyerapan belanja barang satuan kerja Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dari tahun ke tahun tidak mengalami kendala yang berarti dan cenderung normal sama halnya dengan Belanja Pegawai. Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut:
Tabel 7 Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang Semester I TA. 2012 dan Semester I TA. 2011
(dalam rupiah) TA 2009
TA 2012 Anggaran Belanja Barang Non Operasional Belanja Perjalanan Belanja Barang JUMLAH
Realisasi
%
Anggaran
Realisasi
% 7.75
100.794.000
36.386.900
36.10
117.400.000
9.096.500
45.950.000
11.200.000
24.37
53.400.000
0
0
104.994.000
0
0,00
216.000.000
0
0
251.738.000
47.586.900
18.90
5.493.976.000
9.096.500
2.35
B.2.2.1.3 Belanja Modal Belanja Modal Rp. 0,-
Realisasi Belanja Modal Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Semeter I TA. 2012 Tidak Ada Realisasi. Realisasi Anggaran / Penyerapan Anggaran Belanja Modal TA. 2012 Tidak direalisasikan karena tidak tersedia dalam DIPA ini.
Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut: Tabel 8 Perbandingan rincian realisasi belanja modal Semeter I TA. 2012 dan Semester I TA. 2011 (dalam rupiah) TA 2011
TA 2012
JUMLAH
Anggaran
Realisasi
%
Anggaran
Realisasi
0
0
0.00
0
0
%
4.46
Catatan Penting Lainnya
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA Dalam pelaksanaannya dilapangan Pengadaan Gedung dan bangunan sendiri tidak hanya menggunakan MAK Belanja Modal Gedung dan Bangunan saja tetapi juga bisa dengan menggunakan MAK Belanja Modal Fisik Lainnya seperti halnya juga Pengadaan Peralatan & Mesin yang tekadang menggunakan MAK untuk Belanja Modal Jaringan atau sebaliknya Kesalahan yang terjadi terkadang harus diakui diakibatkan kurang matangnya satuan kerja dalam melakukan perencanaan anggaran.
PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (UNAUDITED)
C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA
C.1. PENJELASAN UMUM NERACA
Komposisi Neraca per 30 Juni 2012 adalah sebagai berikut :
TABEL 9 PERBANDINGAN NERACA Semester I TA. 2012 DAN Semester I TA. 2011
Uraian
30-Jun-12
% Kenaikan/ (penurunan)
30-Jun-11
Aset
Rp
17.125.000 Rp
9.200.000
86,14
Kewajiban
Rp
16.925.000 Rp
9.200.000
83,97
Ekuitas Dana
Rp
200.000 Rp
-
0,00
Jumlah Aset per Juni 2012 sebesar Rp. 17.125.000,-, terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 17.125.000,-, Aset Tetap sebesar Rp. 0,-, dan Aset Lainnya sebesar Rp. 0,-. Jumlah Kewajiban per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 16.925.000,-. Jumlah ekuitas dana pada periode per 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp. 200.000,-, terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp. 200.000,- dan ekuitas dana investasi sebesar Rp. 0,-.
Grafik 4 Perbandingan komposisi neraca Semeter I TA. 2012 dan Semester I TA. 2011
C.2. PENJELASAN PER POS NERACA Aset Lancar
C.2.1. Aset Lancar
Kas di Bendaharawan Pengeluaran Rp. 16.925.000,- dan Kas di Bendaharawan Penerima RP0,-
C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 16.925.000,- . Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran perSatuan Kerja adalah sebagai berikut :
TABEL 10 PERBANDINGAN SALDO KAS BENDAHARA PENGELUARAN Semester I TA. 2012 DAN Semester I TA. 2011
Uraian Kas di Bendahara Pengeluaran
30-Jun-12 Rp
33.355.500 Rp
30-Jun-11 27.366.000
% Kenaikan/ (penurunan) 21,89
Penyetoran Saldo per 30 Juni 2012
No Tanggal Setor
No. NTPN
Nama Bank
Jumlah
Jumlah
Penyetoran Saldo per 30 Juni 2011
No Tanggal Setor
No. NTPN
Nama Bank
Jumlah
Jumlah
C.2.1.2
Kas di Bendahara Penerimaan
Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada Semester I TA. 2012 sudah membayarkan uang yang dianggap sebagai penerimaan Negara bukan Pajak kepada negara sehingga jika dilihat berdasarkan aplikasi SAKPA maka nilai kas di bendahara penerima adalah NIHIL
Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,-
Besarnya Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Juni 2012 adalah NIHIL Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan per-Satuan Kerja adalah sebagai berut :
TABEL 11 PERBANDINGAN SALDO KAS BENDAHARA PENERIMAAN Semeter I TA. 2012 DAN Semester I TA. 2011
Uraian Kas di Bendahara Penerimaan
31/Juni/2012 Rp
% Kenaikan/ (penurunan)
30-Jun-11 - Rp
-
-
Penyetoran Saldo per 30 Juni 2012
No Tanggal Setor
No. NTPN
Nama Bank
Jumlah
Nama Bank
Jumlah
Jumlah
Penyetoran Saldo per 30 Juni 2011
No Tanggal Setor
No. NTPN
Jumlah Uang Muka Belanja Rp33.355.500,-
C.2.1.3
Uang Muka Belanja Nilai Uang Muka Belanja pada satuan kerja Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Semester I TA. 2012 Rp. 33.355.500,-. Nilai ini menunjukkan kenaikan sebesar 21,89 persen dibandingkan dengan Nilai Uang Muka Belanja pada Semester I TA. 2011 yang sebesar Rp. 27.366.000,-.
TABEL 12 PERBANDINGAN SALDO UANG MUKA BELANJA TA 2010 DAN TA 2009 Uraian Uang Muka Belanja
31/Juni/2012 Rp
33.355.500 Rp
31/Juni/2011 27.366.000
% Kenaikan/ (penurunan) 21,89
C.2.1.4
Persediaan Rp200.000,-
Persediaan Nilai Barang Persediaan pada satuan kerja Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Semester I TA 2012 Rp. 200.000,-. Nilai ini menunjukkan peningkatan/penurunan sebesar Rp. 0 persen dibandingkan dengan Nilai Barang Persediaan pada Semester I TA 2011 yang sebesar Rp.0,-. Tampak bahwa perbedaan pada Semester I TA 2012 dan Semeter I TA 2011 tidak terlalu besar dan terlihat stabil,ini dikarenakan pada akhir tahun di Satker kami sudah tidak melakukan pembelian barang persedian untuk kegiatan perkantoran dan hanya mengandalkan sisa-sisa pada bulan-bulan sebelumnya. TABEL 13 PERBANDINGAN SALDO PERSEDIAAN Semeter I TA 2012 DAN Semeter I TA 2011
Uraian
30-Jun-12
Barang Persediaan
Kode Akun
Aset Tetap Rp.0,-
Rp
% Kenaikan/ (penurunan)
30-Jun-11 200.000 Rp
Uraian Akun
-
0,00
Jumlah
C.2.2. Aset Tetap Saldo Aset Tetap per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 0 ,-, karena tidak adanya aset pada DIPA tersebut.
Hal ini terjadi
TABEL 14 PERBANDINGAN ASET TETAP Semester I TA 2012 DAN Semester TA 2011
Posisi aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
1 Tanah
Rp
- Rp
- Rp
-
0,00
2 Peralatan dan Mesin
Rp
- Rp
- Rp
-
0,00
3 Gedung dan Bangunan
Rp
- Rp
- Rp
-
0,00
4 Jalan, Irigasi & Jembatan
Rp
- Rp
- Rp
-
0,00
5 Aset Tetap Lainnya
Rp
- Rp
- Rp
-
0,00
Rp
- Rp
- Rp
-
0,00
Jumlah
Grafik 5 PERBANDINGAN ASET TETAP Semeter I TA 2012 DAN Semeter I TA 2011
C.2.2.1 Tanah Nilai Tanah per 30 Juni 2012 adalah sebesar NIHIL, dibandingkan dengan Nilai Tanah per 30 Juni 2011 sebesar NIHIL Hal ini menunjukkan tidak adanya kenaikan atau penurunan.
TABEL 15 PERBANDINGAN TANAH Semeter I TA 2012 DAN Semester I TA 2011
30-Jun-12
30-Jun-11
Rp
Kenaikan / (penurunan) - Rp -
- Rp
(%) 0,000
Mutasi/perubahan peralatan dan mesin sebesar Rp.0,- tersebut adalah sbb:
Penambahan : Penambahan Saldo Awal Pembelian
Rp Rp Rp
-
Rp Rp
-
Rp
-
Pengurangan -
Jumlah
Realisasi Belanja Modal Tanah sampai dengan 30 Juni 2012 adalah sebagai berikut: Realisasi Belanja Modal tanah per 30 Juni 2012 MA 5311
Uraian
Jumlah
BM Tanah Jumlah Belanja
Rp Rp
-
C.2.2.2 Peralatan dan Mesin Nilai Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2012 adalah sebesar NIHIL dibandingkan dengan nilai Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2011 sebesar NIHIL,. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan/penurunan sebesar NIHIL. TABEL 16 PERBANDINGAN PERALATAN DAN MESIN Semeter I TA 2012 DAN Semester I TA 2011
30-Jun-12 Rp
30-Jun-11 - Rp
Kenaikan / (penurunan) - Rp -
(%) 0,000
Mutasi/perubahan peralatan dan mesin sebesar NIHIL tersebut adalah sbb:
Penambahan : Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas
Rp Rp
-
Rp Rp
-
Rp
-
Pengurangan Penghentian Aset dari Penggunaan
Jumlah
Realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin sampai dengan 30 Juni 2012 adalah sebagai berikut: Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2012
MA 5321
Uraian BM Peralatan dan Mesin Jumlah Belanja
Jumlah Rp Rp
-
Penambahan peralatan dan mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas dan pengurangan peralatan dan mesin yang tidak dipengaruhi oleh Penghentian Aset dari Penggunaannya.
C.2.2.3 Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2012 adalah sebesar NIHIL dibandingkan dengan nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2011 sebesar NIHIL Hal ini menunjukkan adanya peningkatan/penurunan sebesar NIHIL.
TABEL 17 PERBANDINGAN GEDUNG DAN BANGUNAN TA 2010 DAN TA 2009
30-Jun-12 Rp
30-Jun-11 - Rp
Kenaikan / (penurunan) - Rp -
(%) 0,000
Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan sebesar NIHIL tersebut adalah sbb:
Penambahan : Pengembangan Melalui KDP
Rp Rp
-
Rp Rp
-
Rp
-
Pengurangan
Jumlah
Realisasi Belanja Modal Gedung dan bangunan sampai dengan 30 Juni 2012 adalah sebagai berikut:
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2012 MA 5331
Uraian BM Gedung & Bangunan Jumlah Belanja
Jumlah Rp Rp
-
Penambahan Gedung dan Bangunan sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan nilai NIHIL adalah nilai dari pengembangan melalui KDP.
C.2.2.4 Jalan, Irigasi, & Jaringan Nilai Jalan, Irigasi, & Jaringan per 30 Juni 2012 adalah sebesar NIHIL dibandingkan dengan nilai Jalan, Irigasi, & Jaringan per 30 Juni 2011 sebesar NIHIL. Hal ini menunjukkan tidak adanya kenaikan ataupun penurunan yang berarti.
TABEL 18 PERBANDINGAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN TA 2010 DAN TA 2009
30-Jun-12 Rp
30-Jun-11 - Rp
Kenaikan / (penurunan) - Rp -
(%) -
Mutasi/perubahan jalan, Irigasi & Jaringan sebesar Rp.0,- tersebut adalah sbb:
Penambahan : Penambahan Saldo Awal Pembelian
Rp Rp
-
Rp Rp
-
Rp
-
Pengurangan Transfer Keluar Reklasifikasi Keluar
Jumlah
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan sampai dengan 30 Juni 2012 adalah sebagai berikut:
Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan per 30 Juni 2012
MA 5341
Uraian BM Jalan dan Jembatan Jumlah Belanja
Jumlah Rp Rp
-
Tidak ada perbedaan antara Penambahan jalan dan jembatan dengan Realisasi Belanja Modal.
C.2.2.5 Aset Tetap Lainnya Nilai Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2012 adalah sebesar NIHIL dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2011 sebesar NIHIL. Hal ini menunjukkan tidak adanya kenaikan ataupun penurunan yang berarti.
TABEL 19 PERBANDINGAN ASET TETAP LAINNYA Semester I TA 2012 DAN Semeter I TA 2011
30-Jun-12 Rp
30-Jun-11 - Rp
Kenaikan / (penurunan) - Rp -
(%) 0,00
Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.0,- tersebut adalah sbb:
Penambahan : Saldo Awal Pembelian
Pengurangan Koreksi Nilai TIM Penertiban Aset reklasifikasi Keluar
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
-
Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sampai dengan 30 Juni 2012 adalah sebagai berikut:
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2012 MA -
Uraian BM Aset Tetap Lainnya Jumlah Belanja
Jumlah Rp Rp
-
penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya satuan kerja PTUN Bandar lampung per 30 Juni 2012 tidak dapat perbedaan dengan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
C.2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp796.449.750,-, dibandingkan dengan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2009 sebesar Rp0,-. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp796.449.750,- atau sebesar 100 persen.
TABEL 20 PERBANDINGAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN TA 2010 DAN TA 2009
Rp
31-Des-10 796.449.750 Rp
31-Des-09
Kenaikan / (penurunan) - Rp 796.449.750
(%) -
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Satuan Kerja PTUN Bandarlampung Tahun Anggaran 2010
No
No SP2D TGL SP2D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
366424O 368183O 368184O 371952O 645146P 648647P 653203P 398328Q 402507Q 402506Q 402505Q 438753R 438754R
JNS BLNJA
09/03/2010 533111 31/03/2010 533111 31/03/2010 533111 05/04/2010 533111 25/05/2010 533111 22/06/2010 533111 21/07/2010 533111 25/08/2010 533111 28/09/2010 533111 28/09/2010 533111 28/09/2010 533111 06/12/2010 533111 438754R 438754R
URAIAN JNS BLNJA
RUPIAH SPM
PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN HONOR PANITIA PELAKSANAAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
RUPIAH SPM
7.042.750 PENGELOLAAN 1 16.478.000 PENGELOLAAN 2 38.342.700 PERENCANAAN 90% 199.683.300 UANG MUKA FISIK 1.500.000 HONOR PANITIA LELANG 232.963.850 TERMIN 1 FISIK 149.762.475 TERMIN 2 FISIK 34.125.000 PENGELOLAAN 3 49.920.825 TERMIN 3 FISIK 4.260.300 PERENCANAAN 10% 26.181.000 PENGAWASAN 90% 2.909.000 TERMIN 4 FISIK (Retensi) 33.280.550 PENGAWASAN 10% 796.449.750
Hal ini sangat wajar karena sampai dengan 31 desember 2010 seluruh Konstruksi Dalam Pengerjaan telah selesai dilaksanakan dan telah di input ke dalam masing-masing transaksi sesuai dengan latar belakang pelaksanaan pengadaan Pembangunan Gedung atau Peralatan & Mesin apakah Penyelesaian Pembangunan atau Pengembangan melalui KDP.
Aset Lainnya Rp53.802.342,-
C.2.3.
Aset Lainnya Aset Lainnya pada satuan kerja PTUN Bandar lampung per 31 Desember 2010 sebesar Rp.53.802.342,-. Sedangkan pada 31 Desember TA 2009 Nilai Aset Lainnya masih Rp.28.952.342,-. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp24.850.000,-. Posisi Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
per 31 Desember 2010
per 31 Desember 2009
Aset Tak Berwujud
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Aset Lain-lain
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Kerjasama dengan pihak ketiga
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Aset Tetap yang tidak digunakan
Rp
53.802.342
Rp
28.952.342
Rp
24.850.000
Jumlah
Rp
53.802.342
Rp
28.952.342
Rp
24.850.000
Uraian
Grafik 6
Kenaikan / (penurunan)
Perbandingan Aset Tetap Lainnya Pada Neraca TA 2010 dan TA 2009
C.2.3.1 Aset Lain-lain Tabel 21 Perbandingan Aset Lain-Lain TA 2010 dan TA 2009
30-Dec-10 Rp
31-Dec-09 - Rp
Kenaikan / (penurunan) - Rp -
(%) -
Mutasi/perubahan Aset Lain-Lain sebesar 0 tersebut adalah sbb : Penambahan : Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain-Lain Pengembangan Nilai Aset Koreksi Nilai
Rp Rp Rp Rp
-
Rp Rp
-
Rp
-
Pengurangan Koreksi Pencatatan
Jumlah
Sampai dengan Periode 31 Desember 2010 Terdapat penurunan Nilai
Aset Lain-lain karena sampai saat ini nilai aset lain-lain masih nihil.
Kewajiban Rp9.776.910,-
C.2.4.
Kewajiban Nilai Kewajiban pada Satuan Kerja PTUN Bandar lampung per 31 Desember 2010 sebesar Rp9.776.910,-. Sedangkan pada 31 Desember TA 2009 Nilai Kewajiban sebesar Rp0,-. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp9.776.910,- atau sebesar 100 persen
Tabel 22 Perbandingan Kewajiban TA 2010 dan TA 2009
Rp
C.2.4.1
31-Dec-10 9,776,910 Rp
31-Dec-09
Kenaikan / (penurunan) - Rp 9,776,910
(%) 100.00
Uang Muka dari KPPN Uang Muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun kas di Bendahara Pengeluaran . Nilai rupiah pada akun ini mempresentasikan uang persediaan yang belum dipergunakan dan / atau yang belum dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran definitif Berdasarkan data yang telah dihimpun periode 31 Desember 2010 Uang Muka dari KPPN Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung adalah Rp.14.403.250,- merupakan uang Persekot gaji yang belum dipergunakan dan / atau yang belum dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran definitif. Hal itu terjadi karena PTUN telah memakai sistem akrual.
Tabel 23 Perbandingan Uang Muka KPPN
TA 2010 dan TA 2009
Rp
C.2.4.2
31-Dec-10 14,403,250 Rp
31-Dec-09
Kenaikan / (penurunan) - Rp 14,403,250
(%) 100.00
Utang Kepada Pihak Ketiga Utang Kepada Pihak Ketiga pada satuan kerja PTUN Bandar lampung per 31 Desember 2010 sebesar Rp9.776.910,-. Sedangkan pada 31 Desember TA 2009 Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga masih Rp0,-. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp9.776.910,- atau sebesar 100 persen.
Tabel 24 Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2010 dan TA 2009
Rp
Ekuitas Dana Lancar Rp7.747.823,-
C.2.5.
31-Dec-10 9,776,910 Rp
31-Dec-09
Kenaikan / (penurunan) - Rp 9,776,910
(%) 100.00
Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar pada satuan kerja PTUN Bandar lampung per 31 Desember 2010 sebesar Rp7.747.823,-. Sedangkan pada 31 Desember TA 2009 Nilai Ekuitas Dana Lancar masih Rp1.817.798,-. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp5.930.025,- atau sebesar 326,22 persen.
Tabel 25 Perbandingan Ekuitas Dana Lancar TA 2010 dan TA 2009
Rp
C.2.5.1
31-Dec-10 7,747,823 Rp
Cadangan Persediaan
31-Dec-09 Kenaikan / (penurunan) 1,817,798 Rp 5,930,025
(%) 326.22
Cadangan Persediaan merupakan akun penyeimbang dari akun Persediaan . Nilai rupiah pada akun ini mempresentasikan Aset Barang Persediaan yang belum dipergunakan dan / atau yang belum dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran definitif.
Berdasarkan data yang telah dihimpun untuk periode 31 Desember 2010 Satuan Kerja PTUN Bandar Lampung terdapat Cadangan Persediaan sebesar Rp.3.121.483,-, sedangkan pada tahun 2009 sebesar Rp1.817.798,-. Hal ini menunjukkan kenaikan sebesar Rp1.303.685,- atau 71,71 persen.
Tabel 26 Perbandingan Cadangan Persediaan TA 2010 dan TA 2009
Rp
C.2.5.2
31-Des-10 3.121.483 Rp
31-Des-09 Kenaikan / (penurunan) 1.817.798 Rp 1.303.685
(%) 71,72
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek pada satuan kerja PTUN Bandar lampung per 31 Desember 2010 sebesar Rp-9.776.910,-. Sedangkan pada 31 Desember TA 2009 Nilai Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek masih Rp0,-. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp9.776.910,- atau sebesar 100 persen.
Tabel 27 Perbandingan Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek TA 2010 dan TA 2009
Rp
C.2.5.3
31-Dec-10 (9,776,910) Rp
31-Dec-09
Kenaikan / (penurunan) - Rp (9,776,910)
(%)
Barang/Jasa Yang Harus Diterima Barang/Jasa Yang Harus Diterima pada satuan kerja PTUN Bandar lampung per 31 Desember 2010 sebesar Rp14.403.250,-. Sedangkan pada 31 Desember TA 2009 Nilai Barang/Jasa Yang Harus Diterima masih Rp0,-. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp14.403.250,- atau sebesar 100 persen.
Tabel 28 Perbandingan Barang/Jasa Yang Harus Diterima TA 2010 dan TA 2009
Rp
C.2.6
31-Dec-10 14,403,250 Rp
31-Dec-09
Kenaikan / (penurunan) - Rp 14,403,250
(%) 100.00
Ekuitas Dana Diinvestasikan Ekuitas Dana Diinvestasikan pada satuan kerja PTUN Bandar lampung per 31 Desember 2010 sebesar Rp9.787.506.156,-. Sedangkan pada 31 Desember TA 2009 Nilai Ekuitas Dana Diinvestasikan masih Rp8.991.056.406,-. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp796.449.750,- atau sebesar 8,85 persen.
Ekuitas Dana Diinvestasikan Rp9.787.506.156,-
Tabel 29 Perbandingan Ekuitas Dana Diinvestasikan TA 2010 dan TA 2009
Rp
C.2.6.1
31-Dec-10 9,787,506,156 Rp
31-Dec-09 Kenaikan / (penurunan) 8,991,056,406 Rp 796,449,750
Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
(%) 8.858
Dana Diinvestasikan ke dalam Aset Tetap merupakan akun penyeimbang dari akun Aset Tetap . Nilai rupiah pada akun ini mempresentasikan Aset Tetap yang dikelompokkan ke dalam Aset Tetap Intrakomptabel pada Aplikasi SIMAK BMN.
Berdasarkan data yang telah dihimpun untuk periode 31 Desember 2010 Satuan Kerja PTUN Bandar Lampung terdapat Dana Diinvestasikan ke dalam Aset Tetap sebesar Rp9.733.703.814,-. Sedangkan untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp8.962.104.064,-, hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp771.599.750,- atau 8,60 persen.
Tabel 30 Perbandingan Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap TA 2010 dan TA 2009
Rp
C.2.6.2
31-Dec-10 9,733,703,814 Rp
31-Dec-09 Kenaikan / (penurunan) 8,962,104,064 Rp 771,599,750
(%) 8.60
Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya merupakan akun penyeimbang dari akun Aset Lainnya . Nilai rupiah pada akun ini mempresentasikan Aset Lainnya yang dikelompokkan ke dalam Aset Lainnya Intrakomptabel pada Aplikasi SIMAK BMN.
Berdasarkan data yang telah dihimpun untuk periode 31 Desember 2010 Satuan Kerja PTUN Bandar Lampung terdapat Dana Diinvestasikan ke dalam Aset Lainnya sebesar Rp.53.802.342,-, sedangkan nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya pada tahun 2009 sebesar Rp28.952.342,- atau naik sekitar 85,83 persen.
Tabel 31 Perbandingan Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
TA 2010 dan TA 2009
Rp
Catatan Penting Lainnya
31-Des-10 53.802.342 Rp
31-Des-10 Kenaikan / (penurunan) 28.952.342 Rp 24.850.000
(%) 85,83
C.3 CATATAN PENTING
a) Nilai Revaluasi Aset BMN hasil penilaian dari KPKNL di satuan Kerja PTUN Bandar Lampung sudah di input ke dalam Aplikasi SIMAK BMN dan telah dikirim ke Aplikasi SAKPA pada TA 2010. Revaluasi dilakukan dari tahun 2009 dan berlanjut sampai pada tahun 2010.Sampai dengan akhir TA 2010,Satuan kerja PTUN bandar lampung telah melakukan penginputan transaksi 205 (Koreksi penilaian dari tim penertiban aset) dan telah memiliki Berita Acara IP (Inventarisasi dan penilaian dari KPKNL wilayah Bandar Lampung.Lalu Pada awal Januari 2011 PTUN juga telah melakukan rekonsiliasi pemutakhiran data dari KPKNL sehingga data yang dimiliki telah sama dan telah diakui oleh KPKNL di Wilayah Lampung. b) Pada 31 Desember TA 2010 diinformasikan juga bahwa kuhusu untuk barang persediaan,Satuan Kerja PTUN Bandar Lampung telah melakukan Opname Fisik Barang persediaan yang menjadi dasar pengecekan antara Jumlah barang persediaan yang ada dilemari Baranag persediaan dan Jumlah barang Persediaan yang sudah diinput didalam aplikasi Barang Persediaan. c) Pada Proses Penyamaan atau Rekonsiliasi SAKPA antara Satuan Kerja PTUN dengan KPPN Bandarlampung selama ini berlangsung lancar dan tepat waktu.
Pengungkapan Penting Lainnya
D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA
D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Istilah Audit dalam bidang Akuntansi adalah jasa yang diberikan oleh auditor dalam memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia.
Keuangan negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara dan amat menemukan kelangsungan perekonomian baik sekarang maupun yang akan datang.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945,BPK merupakan lembaga audit yang bebas dan mandiri.
Tugas utama BPK adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan kementerian negara/lembaga. Sesuai dengan pasal 1 UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (PPTJKN). yang dimaksud dengan pemeriksaan dalam hal ini adalah proses identifikasi,masalah,analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen,obyektif dan profersional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Penilaian mengenai kewajaran suatu laporan pertanggungjawaban keuangan meliputi : 1) Keberadan dan keterjadian (existence and occurance) dari suatu transaksi keuangan yang tercatat dalam laporan keuangan; 2) Kelengkapan (completeness), yang berarti bahwa semua kondisi / hal yang ada sudah tersaji dalam laporan keuangan; 3) Hak dan kewajiban (right and obligation), yaitu bahwa apa yang tersaji dalam laporan keuangan benar-benar merupakan hak dan kewajiban entitas yang diperiksa; 4) Ketepatan penilaian dan pengalokasian (valuation and alocation), yaitu bahwa hal-hal yang tersaji dalam laporan keuangan telah dinilai secara wajar dan dibebankan dalam anggaran yang sesuai; 5) Penyajian dan pengungkapan (presentation and disclosure), yaitu bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi; dan 6) Ketaatan pada anggaran yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh BPK terhadap laporan keuangan satker PTUN Bandar lampung telah dilakukan pada tahun 2008. Adapun temuana-temuan BPK terhadap laporan keuangan PTUN Bandar Lampung adalah sebagai berikut:
1)
Terdapat sisa UP pada tahun 2007 (8-9 Januari 2008) sebesar Rp.7.947.000,- dengan 2x setoran. Tetapi pada aplikasi SAKPA diinput ke dalam Jurnal Aset. Hal ini dikarenakan pada saat melakukan proses tutup tahun 31 desember 2008. Operator SAKPA belum menerima bukti setoran SSBP sebesar Jumlah tersebut.tetapi di KPPN terdapat jumlah sedemikian,jadi biar hasilnya sama pihak satker meminta bantuan kepada pihak korwil setempat dan pihak korwil menyarankan agar diinput kedalam jurnal aset saja biar hasil rekonsiliasinya di KPPN sama. Begitu juga dari Pihak KPPN di Bandar Lampung juga menyarankan supaya diinput kedalam jurnal aset saja karena bukti setoran tidak ada. Setelah diinput sesuai setoran SSBP ternyata Satker kami mempunyai saldo kas dibendahara pengeluaran pada Tahun 2007 sebesar Rp.-62,-. Saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran satker PTUN Bandarlampung per 31 Desember 2007 sebesar Rp.-62,-, ini merupakan saldo kas pada bendahara pengeluaran. Jumlah diatas merupakan saldo kas/Bank dari Penerimaan Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan secara definitif kepada Kas Negara pada tanggal Neraca 31 Desember 2007 (Lebih Setor) yang dananya berasal dari UP pada Bulan desember 2007. Masalah ini sudah diselesaikan di Tahun 2008.
2) Pada Tahun 2010 terdapat temuan BPK tentang kesalahan akun pendapatan / penerimaan (423999) dengan jumlah setoran sebesar Rp.127.500,-. Akun yang benarnya adalah 511129.
D.2 REKENING PEMERINTAH
Untuk Tahun anggaran 2010 semester II tidak terdapat rekening yang ditutup, jadi pada satuan kerja PTUN Bandar lampung hanya ada 1 rekening yaitu rekening BRI.
D.3
TAMBAHAN PENYAJIAN INFORMASI PENDAPATAN & BELANJA SECARA AKRUAL
Belanja Secara Akrual adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Belanja Yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima/dinikmati dan/atau perjanjian/komitmen yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Sedangkan Belanja Dibayar Dimuka adalah pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja/pemerintah.
Pendapatan Secara Akrual adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh satuan kerja/pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih satuan kerja/pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Sedangkan Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan yang diterima oleh satuan kerja/pemerintah dan sudah disetor ke rekening Kas Umum negara, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari satuan kerja/pemerintah, atau pendapatan pajak/bukan pajak yang telah disetor oleh wajib pajak/wajib bayar ke rekening Kas Umum Negara yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau penelitian oleh pihak yang berwenang terdapat lebih bayar pajak/bukan pajak.
Menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-62/PB/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan & Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan yang baru disosialisasikan di Lampung tanggal 11 Januari 2010 bertempat di Kantor wilayah VII DJPB Lampung, UAPPA-W PTA Bandar Lampung mencoba untuk membuat perincian Informasi Pendapatan & Belanja Secara Akrual (PER-62/PB/2009 pasal 3 dan 4) (daftar terlampir).
Pada tanggal 16 dan 17 Desember 2010 dilakukan Rapat koordinasi antara seluruh operator baik SIMAK BMN & SAKPA. Salah satu hasil rapat adalah seluruh satker sepakat untuk melakukan penginputan
pendapatan & Belanja secara akrual pada aplikasi SAKPA sebelum melakukan rekonsiliasi ke KPPN di wilayah masing-masing disertai dengan lampiran perincian per Akun belanja dan pendapatan dengan menggunakan Aplikasi Excel.
Perincian yang dibuat berdasarkan laporan satuan kerja-satuan kerja dari formulir pengisian yang telah dibuat oleh UAPPA-W sebelumnya, disertai bukti dokumen sumber berupa setoran SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) dan SPTB (Surat Pertanggungjawaban Belanja) serta Rekening Tagihan Belanja berupa Rekening pembayaran listrik, telepon dan air pada awal tahun 2011. Sebagai informasi bahwa sebelum melakukan rekonsiliasi ke KPPN untuk bulan Desember 2010, seluruh satker terlebih dahulu menginput data Pendapatan & Belanja secara Akrual ke dalam Aplikasi SAKPA sehingga neraca yang dikumpulkan ke KPPN adalah neraca yang sudah memasukkan informasi akrual setiap satuan kerja.
Lampiran yang menggambarkan perincian belanja & pendapatan secara akrual satuan kerja PTUN Bandar Lampung dapat dilihat pada Lampiran III tentang pendapatan & Belanja secara Akrual TA 2010.
D.4
PENCATATAN BIAYA PROSES / UANG TITIPAN PIHAK KE TIGA /PANJAR BIAYA PERKARA
Selain mengelola keuangan APBN (keuangan DIPA), Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama & Pengadilan Tata Usaha Negara juga mengelola uang titipan dari pihak-pihak yang berperkara (lazim disebut sebagai pihak ketiga) yang merupakan uang persediaan (cadangan), dan semata-mata digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara mereka sendiri.
Uang titipan pihak ketiga terdiri dari : 1) 2) 3) 4)
Uang Panjar Biaya Perkara; Uang Panjar Biaya Eksekusi Perkara; Uang Konsinyasi; Uang Titipan dari Kepaniteraan Pidana.
D.4.1 UANG PANJAR BIAYA PERKARA
Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan / permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan / penyelesaian perkara mereka di pengadilan. Pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan. Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (Het Herzien Inlands Reglemen, Staadblaad tahun 1941 no.44) dan dalam R.Bg (Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera, Staatblaad 1927 no.227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI nomor 15 A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009.
Panjar Biaya Perkara ini terdiri dari : 1) Biaya Perkara seperti : Biaya Panggilan, Biaya Penyitaan 2) Biaya Proses : Biaya untuk mendukung proses penanganan perkara, seperti penggandaan dokumen, penjilidan dll. 3) Hak-hak Kepaniteraan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang di setor ke Kas Negara.
D.4.2 UANG PANJAR BIAYA EKSEKUSI PERKARA
Merupakan Uang Persediaan untuk membiayai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti. Apabila pihak yang ”kalah” tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah, namun sebelumnya dibayar oleh pemohon eksekusi sebagai uang panjar.
D.4.3 UANG KONSINYASI
Adalah uang yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama oleh pihak / orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar (debitur), karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran (kreditur) tidak mau menerima / belum mengambil uang tersebut.
D.4.4 UANG TITIPAN DARI KEPANITERAAN PIDANA Uang Titipan dari Kepaniteraan Pidana terdiri dari : 1) Uang jaminan penangguhan penahanan; 2) Uang yang menjadi barang bukti dalam suatu perkara pidana.
D.4.5 KEADAAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA SELAMA TAHUN 2010 Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Satker PTUN Bandar Lampung telah melakukan rekapitulasi keadaan uang titipan pihak ketiga Tahun Anggaran 2010 dalam Tabel Rekapitulasi Biaya Proses TA 2010 dan Tabel Penjelasan Rekapitulasi Biaya Proses TA 2010 (Lihat Lampiran III tentang Biaya Proses).
D.4.6 LAPORAN KEUANGAN PERKARA BULANAN
Laporan keuangan perkara PTUN bandar Lampung adalah pemberian bahan-bahan atau keterangan secara obyektif dan berdasarkan kenyataan yang terjadi atas keuangan perkara disertai dengan bukti pendukung / dokumen sumber atas keuangan perkara satker PTUN Bandar Lampung.
Dasar Hukum dari Pelaporan Keuangan Perkara menurut yang diterangkan didalam Pola Bindalmin adalah sebagai berikut : 1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 11 ayat (4) 2) UU Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung pasal 32 3) Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/009/SK/III/1988. 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang
Berada Di Bawahnya. Laporan Keuangan Perkara yang dilaporkan adalah sebagai berikut : 1) Laporan Keuangan Perkara dari bulan januari 2010 s/d bulan desember 2010, meliputi bidang perdata dan pidana (jika ada). Namun pada Korwil PTA Bandar Lampung tidak ada laporan dari satuan kerja tentang laporan keuangan perkara pidana. 2) Laporan Keuangan Eksekusi dari bulan januari 2010 s/d bulan desember 2010 (jika ada) 3) Laporan Keuangan Konsinyasi dari bulan januari 2010 s/d bulan desember 2010 (jika ada) 4) Laporan Keuangan Lain-lain, yaitu selain dari yang telah disebutkan diatas, dari bulan januari 2010 s/d bulan desember 2010 (jika ada). Lampiran yang menggambarkan perincian Laporan Keuangan Perkara satuan kerja PTUN Bandar Lampung dapat dilihat pada Lampiran III tentang Perincian Laporan Keuangan Perkara TA 2010.
D.5 CATATAN PENTING LAINNYA 1)
Terhadap Temuan BPK dan Tindak Lanjut Temuan BPK tersebut, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai tambahan informasi. a) Temuan BPK dan Tindak Lanjut atas Temuan BPK pada tahun anggaran 2007 yang sebesar -62,- telah diselesaikan di tahun 2008. Terjadinya pergantian petugas Bendahara Penerima, dimana petugas yang baru tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada petugas lama mengenai pengelompokkan jenis penerimaan negara bukan pajak yang sesuai menurut Bagan Akun Standar (BAS). sedangkan untuk temuan BPK tahun 2008 karena bukti setoran SSBP yang ada pada bendahara tidak dikasih kepada operator sakpa. selain itu juga ini disebabkan karena Terjadinya pergantian petugas Bendahara Penerima, dimana petugas yang baru tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada petugas lama mengenai pengelompokkan jenis penerimaan negara bukan pajak yang sesuai menurut Bagan Akun Standar (BAS). telah diselesaikan di akhir 2008.
b) Temuan BPK tentang kesalahan akun pendapatan / penerimaan terhadap 4 (empat) satuan kerja di wilayah korwil PTA Bandar Lampung pada tahun anggaran 2010. Sedangkan yang terjadi pada satker kami, yaitu :
1) Terjadi hal yang tidak biasa / jarang terjadi yang mengakibatkan ”peristiwa penerimaan negara” (pengembalian uang makan), Dimana lagi-lagi satuan kerja mengira-ngira sendiri akun yang sesuai tanpa melakukan konsultasi dengan KPPN di wilayah masing-masing namun tetap lolos dari pengamatan KPPN.
c) Temuan BPK tentang tentang Nilai Pengeluaran (Neraca SAKPA) bernilai terhadap 11 (sebelas) satuan kerja di Bandar Lampung,disini termasuk juga Bandar Lampung.
Kas di Bendahara positip dan negatip wilayah korwil PTA satker kami PTUN
Adapun kesalahan-kesalahan terkait temuan BPK tentang Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran bernilai positip dan negatip disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : 1) Terdapat kesalahan perhitungan terhadap pengembalian uang persediaan yang dilakukan oleh KPPN setempat. Dimana kesalahan perhitungan tersebut baru diketahui setelah formulir SSBP telah dibuat dan bahkan sudah disetorkan ke Kas Negara. Hal ini tentu saja akan menyebabkan peristiwa lebih bayar / lebih setor. Peristiwa ini terjadi karena satuan kerja kami tidak sempat diberitahukan oleh KPPN mengenai masalah kesalahan perhitungan pengembalian uang persediaan tersebut hingga masa periode pelaporan berakhir. Hal ini terjadi di Tahun 2007. 2) Selain hal-hal diatas diinformasikan juga bahwa kami juga mengalami kesulitan di dalam mengumpulkan data-data dokumen sumber (form pembayaran SSBP dan lain-lain) yang memiliki masalah tentang nilai Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut, terutama untuk dokumen sumber tahun anggaran 2006 dan 2007. Hal ini dikarenakan satker di lingkungan kami banyak yang mengalami rolling petugasseperti bendahara yang selalu ditukar sehingga banyak terdapat dokumen yang hilang. Belum lagi kendala pada saat meminta bantuan untuk penyelesaian permasalahan di KPPN (terutama KPPN di daerah) yang sering berlarut-larut dan terkesan diperlambat, mungkin karena merasa sebenarnya data satker tersebut tidak ada masalah (berdasarkan data LKPP KPPN tersebut) sehingga mereka agak sungkan untuk membuat surat pernyataan yang diminta oleh Mahkamah Agung RI. Sering terjadi satker harus ”agak memaksa” dalam meminta bantuan KPPN agar bersedia menyelesaikan permasalahan satker tersebut. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi proses penyelesaian. Untuk itulah guna menghindari kejadian-kejadian seperti ini, kami mengusulkan kepada BPK ketika melakukan pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang menggunakan sistem perbandingan data antara KPPN dan
satuan kerja di daerah masing-masing. Jika terdapat temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK agar ditembuskan kepada Departemen Keuangan yang kemudian diperintahkan untuk meneruskan ke KPPN di wilayah satker-satker Kementerian Negara / Lembaga yang bermasalah. Upaya ini sangat berguna untuk mempercepat proses perbaikan data laporan keuangan yang audited di lingkup Departemen Keuangan & Kementerian Negara / Lembaga.
2)
Terhadap Informasi Pendapatan & Belanja Secara Akrual Satker PTUN Bandar Lampung, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai tambahan informasi. Informasi Pendapatan & Belanja Secara Akrual baru dimasukkan ke dalam neraca PTUN Bandar Lampung pada tahun anggaran 2010. Sedangkan pada tahun 2009 Informasi Pendapatan & Belanja Secara Akrual belum kami dikarenakan kami baru memakai sistem akrual mulai bulan desember 2010 selain itu juga belum ada sosialisasi dari pihak kppn serta pada saat itu KPPN di Lampung masih ragu-ragu dalam pelaksanaan di lapangan. Informasi Pendapatan & Belanja Secara Akrual yang dimasukkan dan diakui dalam neraca satuan kerja PTUN untuk bulan Desember 2010 Bandar Lampung meliputi hal-hal sebagai berikut : a) Belanja Yang Masih Harus Dibayar, Untuk tahun anggaran 2010 berdasarkan pengamatan kami dengan didukung oleh data-data yang dikumpulkan dari satker, informasi Belanja Yang Masih Harus Dibayar di satker PTUN Bandar Lampung terbagi kedalam hal-hal sebagai berikut : Kekurangan Tunjangan Beras dari bulan januari 2010 s/d desember 2010 berdasarkan Peraturan DIRJEN No.PER67/PB/2010. Kekurangan Tunjangan Beras itu diinput menggunakan hitungan GPP yang belum ada pembulatan dan PPH hal itu dikarenakan belum adanya update GPP 2011 terbaru. Tunggakan Listrik, Air, Telepon yang belum dibayarkan s/d 31 desember 2010 b) Belanja Dibayar Di Muka, Untuk tahun anggaran 2010 berdasarkan pengamatan kami dengan didukung oleh data-data yang dikumpulkan dari satker, informasi Belanja Dibayar Di Muka di satker PTUN Bandar Lampung terbagi kedalam hal-hal sebagai berikut : Sisa Cicilan Persekot Gaji Pegawai yang belum dibayar s/d 31 desember 2010
3)
Terhadap Pencatatan Biaya Proses / Uang Titipan Pihak Ketiga / Panjar Biaya Perkara & mengenai Laporan Keuangan Perkara Bulanan satker PTUN Bandar Lampung, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai tambahan informasi. Untuk Laporan Perkara baru akan di input kedalam Laporan Keuangan pada periode semester II. Hal ini Baru dilakukan pada periode Semester II ini disebabkan karena Bagian Perkara baru mengasih datanya bulan Agustus 2010. Pada akhir tahun 2010, kami telah membuat format untuk pelaporan keuangan perkara bulanan. Kemudian format tersebut kami gunakan untuk keseluruhan laporan keuangan perkara sebagai berikut : (1) Laporan Keuangan Perkara Perdata (pidana tidak ada), (2) Laporan Keuangan Eksekusi, (3) Laporan Keuangan Konsinyasi & (4) Laporan Keuangan Lain-Lain. Laporan Keuangan Perkara Bulanan menggambarkan keadaan keuangan per bulan, dilihat dari masing-masing satuan kerja maupun berdasarkan data rekapitulasi seluruh satuan kerja. Pada pertengahan bulan desember 2010, kami mendapat Format Laporan Biaya Proses dari Bawas MA-RI (Badan Pengawas Mahkamah Agung RI) yang harus dimasukkan ke dalam Laporan Keuangan Tahunan kami. Setelah kami teliti dan kami telaah kembali mengenai Format Laporan Biaya Proses tersebut, kami dapatkan kesimpulan bahwa Format Laporan Biaya Proses tersebut sama dengan Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara Bulanan selama 1 (satu) tahun atau dapat dikatakan sebagai ”Laporan Keuangan Perkara Tahunan”. Hanya bedanya pada Format Laporan Biaya Proses terdapat keterangan yang juga merupakan data pendukung dari ”Laporan Keuangan Perkara Tahunan” tersebut berupa jumlah perkara, nomor rekening Bank sampai jumlah orang terkait konsinyasi dan lain-lain. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka kami mengambil sikap sebagai berikut : a) Biaya Proses kami masukkan sebagai data Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara Tahunan yang disertai dengan data-data pendukung sesuai format dari Badan Pengawas MARI. b) Laporan Keuangan Perkara Bulanan tetap kami masukkan sebagai perincian per bulan dari ”Laporan Keuangan Perkara Tahunan” / Biaya Proses.
PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA (UNAUDITED)
LAPORAN REKENING PEMERINTAH
TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN BPK
DAFTAR INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL
CATATAN RINGKAS BARANG MILIK NEGERA (UNAUDITED)
