BAB VIII RENCANA SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

BAB VIII RENCANA SISTEM MONITORING DAN EVALUASI 8.1. Mekanisme dan Prosedur Monitoring dan Evaluasi Agar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dapat berjalan dengan baik maka prosedur yang harus diikuti dimulai dari pengumpulan data, pelaporan, diseminasi informasi, pemanfaatan dan umpan balik. a.

Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan langkah mendasar dari upaya pemantauan dan

evaluasi penanggulangan kemiskinan. Data dan informasi yang dikumpulkan mencakup berbagai indikator sosial ekonomi yang dapat memberikan pemahaman akurat tentang kondisi

masyarakat

miskin,

dan

data/informasi

kinerja

kebijakan/program

penanggulangan kemiskinan yang dapat memberikan gambaran status dan pencapaian upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, karena penyediaan data secara baik dan valid menunjukkan bahwa pemantauan dan evaluasi kegiatan telah terlaksana dengan baik. Adapun data dan informasi yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan diperoleh dari: 1.

Hasil laporan rutin SKPD pelaksana kebijakan dan program;

2.

Hasil pendataan oleh Kantor Badan Pusat Statistik, Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan lembaga pengumpul data lainnya;

3.

Hasil penelitian dan kajian kemiskinan partisipatif yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penelitian;

4.

Hasil pemberitaan media;

5.

Hasil laporan dari masyarakat.

b.

Pelaporan Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dilakukan

untuk

memperoleh

gambaran

tentang

kondisi

kemiskinan

dan

kinerja

kebijakan/program secara obyektif dan sistematik. Pelaporan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat sebagai pelaku monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan, baik institusi pemerintah maupun non pemerintah.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Solok Tahun 2011-2015

Laporan yang dihasilkan oleh berbagai pihak tersebut harus diverifikasi dan dikonsolidasi agar menghasilkan informasi yang akurat dan sistematis. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Solok (TKPK) memfasilitasi kegiatan verifikasi dan konsolidasi laporan monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Laporan tersebut akan disampaikan kepada Forum Konsultasi Monev KPK (yang merupakan forum lintas-pelaku), sebagai bahan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan nasional, untuk kemudian diambil rekomendasi kebijakan untuk menyikapinya. Selanjutnya hasil-hasil monev dilaporkan kepada Walikota untuk kemudian dibahas bersama DPRD. Disamping itu laporan hasil-hasil monev disampaikan ke berbagai lembaga terkait, baik lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah maupun lembaga donor, serta dipublikasikan kepada masyarakat luas. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dilakukan secara teratur dan berkala serta disusun dalam bentuk laporan lengkap dan laporan populer yang sederhana, menarik, dan mudah dipahami serta mudah diakses oleh publik. Pelaporan hasil-hasil monev disesuaikan dengan proses perencanaan pembangunan nasional, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). c.

Diseminasi Hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan menjadi hak publik

yang dapat diakses secara terbuka, cepat dan mudah. Oleh sebab itu, hasil laporan monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan perlu didesiminasikan kepada para pengambil keputusan, media massa dan masyarakat luas melalui berbagai saluran informasi seperti media cetak, media elektronik, dan media komunikasi lain yang mudah diakses oleh publik. d.

Pemanfaatan dan Tindak Lanjut Hasil temuan dari kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dimanfaatkan untuk

berbagai tujuan: 1.

Memberikan

umpan

balik

bagi

perbaikan

kebijakan

dan

program

penanggulangan kemiskinan. 2.

Melakukan pengarusutamaan dan sinkronisasi berbagai kebijakan dan program.


3.

Meningkatkan keterbukaan pengelolaan pertanggungjawaban publik terhadap pelaksanaan kebijakan dan program. Keberhasilan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlu dilandasi oleh kejujuran,

motivasi dan kesungguhan yang kuat dari para pelaku. Selain itu, prinsip-prinsip yang perlu

diperhatikan

dalam

pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

kebijakan

penanggulangan kemiskinan adalah: 1.

Obyektif dan profesional Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara profesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara obyektif

dan

masukan

yang

tepat

terhadap

pelaksanaan

kebijakan

penanggulangan kemiskinan. 2.

Transparan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara terbuka dan dilaporkan secara luas melalui berbagai media yang ada agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah tentang informasi dan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi.

3.

Partisipatif Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melibatkan secara aktif dan interaktif para pelaku penanggulangan kemiskinan, termasuk masyarakat miskin itu sendiri.

4.

Akuntabel Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal.

5.

Tepat waktu Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dilakukan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

6.

Berkesinambungan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan.

7.

Berbasis indikator kinerja Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja, baik indikator masukan, proses, keluaran, manfaat maupun dampak.


Monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan memerlukan data dan informasi yang akurat, relevan dan lengkap. Kegiatan monitoring diperlukan untuk mencatat perkembangan kondisi kemiskinan, memantau proses dan kemajuan pelaksanaan kebijakan secara terus-menerus, mengidentifikasi masalah dan penyimpangan yang muncul, merumuskan pemecahan masalah, dan membuat laporan kemajuan secara rutin dalam kurun waktu yang pendek. Tatanan kelembagaan monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan di Kota Solok pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan daerah lain ataupun di pusat, dimana Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) menjadi penanggung jawabnya.

TKPK

memfasilitasi

forum

konsultasi

monitoring

dan

evaluasi

penanggulangan kemiskinan daerah yang merupakan institusi tertinggi untuk pengkajian dan pengambilan kebijakan atas hasil-hasil monitoring dan evaluasi peanggulangan kemiskinan, baik yang dilakukan secara internal oleh lembaga pemerintah maupun secara independen oleh lembaga non pemerintah di daerah. Forum monitoring dan evaluasi daerah adalah sebuah forum lintas pelaku yang unsur-unsurnya melibatkan lembaga-lembaga non pemerintah. Sedangkan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional konsolidasi hasil-hasil monitoring dan evaluasi di daerah, TKPK menjalankan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan di daerah, didukung oleh kantor statistik dan lembaga lain. Adapun kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengkaji relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak suatu kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan evaluasi dimaksudkan untuk memberikan peninjauan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dalam pencapaian indikator kondisi kemiskinan, apakah kondisi ini telah tercapai menjadi lebih baik atau tidak. Kegiatan evaluasi ini merupakan kegiatan tahap akhir suatu program/kegiatan untuk menilai atau mengevaluasi apakah sebuah program dinilai berhasil atau gagal, sehingga dapat dilihat efektif atau tidaknya program/kegiatan dengan output dan outcomenya yang telah dilaksanakan dengan kategori prioritas intervesi terhadap capaian indikator masing-masing bidang yang diperoleh pada satu tahun.


Kategori prioritas 1 adalah yang sangat memerlukan penanganan yang lebih intensif yaitu bidang kesehatan dengan indikator penduduk dengan keluhan kesehatan dan angka morbiditas. Kedua indikator ini jika diperhatikan pada perbandingan antar waktunya maka terdapat tren capaian yang belum efektif dimana capaian ini mengalami percepatan peningkatan sedangkan untuk indikator tersebut sebaiknya mengalami percepatan penurunan. Dan jika dibandingan dengan wilayah selevel, capaiannya bukanlah yang terbaik. Kondisi ini juga lebih buruk capaiannya dan tidak relevan jika dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional. Prioritas 2 adalah indikator yang harus diberikan perhatian setelah prioritas 1 yaitu untuk bidang pendidikan pada indikator APK SMP/MTs, APK SMA/MA dan APM SMA/MA serta untuk bidang infrastruktur dasar pada indikator proporsi rumah tangga tanpa sanitasi layak dan proporsi rumah tangga dengan air minum layak. Indikatorindikator ini jika diperhatikan pada perbandingan antar waktunya maka terdapat tren capaian yang kurang efektif dimana capaian tersebut mengalami kebalikan dari yang sebaiknya dicapai. Dan jika dibandingan dengan wilayah selevel, capaiannya tidaklah buruk namun jika dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional, kondisi ini lebih baik capaiannya akan tetapi kurang relevan. Untuk prioritas 3 adalah indikator dimana kondisi capaiannya sudah cukup baik. Walaupun demikian, prioritas 3 ini tetap wajib dimaksimalkan perlakuannya agar bisa dipertahankan atau bahkan ditingkatkan capaiannya karena jika diperhatikan masih terdapat tren capaian yang belum dan kurang efektif serta juga masih ada capaian yang kurang relevan jika dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional. Bidang pada prioritas 3 ini adalah bidang kemiskinan dan ketenagakerjaan dengan semua indikatornya, bidang pendidikan yaitu APK dan APM SD/MI, APM SMP/MTs dan angka putus sekolah ketiga jenjang pendidikan, bidang kesehatan yaitu angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, penduduk dengan pengobatan sendiri, kelahiran ditolong dengan tenaga kesehatan terlatih serta pada bidang infrastruktur dasar adalah proporsi rumah tangga dengan akses listrik. Jika dilihat pada perbandingan antar waktunya maka indikator-indikator ini capaiannya mengalami kestabilan dan cenderung membaik. Apabila dibandingan dengan wilayah selevel, rata-rata capaiannya adalah yang terbaik dan juga lebih baik jika dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional.


Tabel 8.1 Tabel Efektivitas Program/Kegiatan dan Kategori Prioritas Intervensi per Bidang Program

Kegiatan

Bidang Pendidikan 1. Pendidikan 1. wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 2.

Penyediaan beasiswa SD/MI dan SMP/MTs. Penyediaan beasiswa SMP/MTs.

2. Pendidikan menengah

1. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

3. Pembinaan anak terlantar

1. Pemberian beasiswa bagi anak terlantar

Indikator Output

Indikator Outcome

1. Terlaksananya fasilitasi 1. Meminimalkan pemberian Bea Siswa Putus sekolah Miskin dan berprestasi bagi siswa SD/MI SD/MI 1. Terlaksananya fasilitasi 1. Meminimalkan pemberian Bea Siswa Putus sekolah Miskin dan berprestasi bagi siswa SMP/MTs SMP/MTs 1. Terlaksananya 1. Berkurangnya pemberian beasiswa angka putus kepada siswa miskin sekolah berprestasi 2. Terlaksananya pemberian beasiswa kepada siswa SMA cendikia agam 1. Terealisasinya 1. Meningkatnya Pemberian Beasiswa pembinaan bagi kepada Anak Terlantar anak terlantar di dan Panti Rumah Singgah


Efektifitas

Kategori Prioritas

Lokasi

Efektif

Prioritas 3

Dinas Pendidikan

Efektif

Prioritas 3

Dinas Pendidikan

Belum Efektif

Prioritas 2

Dinas Pendidikan

Efektif

Prioritas 3

Dinas Sosnaker

BAB VIII - 6

Program Bidang Kesehatan 1. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

2. Perbaikan gizi masyarakat

Kegiatan

1. Peningkatan Pelayanan kesehatan miskin melalui jamkesda 1. Pemberian makanan tambahan dan vitamin.

Indikator Output

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kota Solok yang belum mempunyai jaminan kesehatan 1. Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan Posyandu 2. Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan bagi balita gizi kurang bagi keluarga miskin 3. Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu hamil KEK dari keluarga miskin 4. Terlaksananya Pertemuan pola asuh gizi 5. Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan bagi anak SD dan PAUD 6. Pertemuan Forum PMT AS 7. Pembinaan ke Sekolahsekolah 8. Fasilitasi penilaian sekolah terbaik tingkat propinsi dan nasional


Indikator Outcome

Efektifitas

Kategori Prioritas

Lokasi

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Solok yang belum mempunyai jaminan kesehatan 1. Menurunnya jumlah balita gizi kurang 2. Menurunnya jumlah ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) 3. Terampilnya ibu-ibu balita dan ibu hamil KEK dalam penatalaksanaan gizi sesuai dengan standar/anjuran

Efektif

Prioritas 3

Dinas Kesehatan

Efektif

Prioritas 3

Dinas Kesehatan

4. Meningkatnya status gizi, Semangat belajar dan prestasi Siswa SD

Efektif

Badan KBPMP

BAB VIII - 7

2. Penanggulangan KEP, Anemia, GAKY, KVA, dan Gizi Mikro lainnya.

3. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

3. Peningkatan 1. Keg. Perawatan secara berkala bagi Keselamatan Ibu ibu Hamil dari Melahirkan dan Anak Keluarga Kurang Mampu 2. Pelatihan dan Perawatan Bagi Ibu Hamil 4. Program KB 1. Penyediaan pelayanan Keluarga Berencana dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

1. Terlaksananya penanganan balita gizi buruk melalui TFC 2. Terlaksananya Pertemuan integrasi pelayanan gizi, KIA dan Promkes 3. Terlaksananya survey bindawas pelayanan kesehatan gizi/PMT-AS 4. Terlaksananya pembinaan gernasdarzi di sekolah dan masyarakat 1. Terlaksananya Penimbangan Massal dan bulan vitamin A 2. Pertemuan orientasi penangulangan gizi darurat dan PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) 3. Pemantauan konsumsi garam tingkat RT

1. Tertanganinya kasus gizi buruk melalui TFC 2. Tertanganinya masalah gizi secara terintegrasi dalam rangka gernasdarzi

Efektif

1. Tergambarnya dan tertanganinya masalah status gizi balita Kota Solok 2. Cakupan balita gizi kurang yang tertangani hasil penimbangan massal 3. Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan 4. Terpantaunya konsumsi garam iodium tingkat RT (2x/th )

Efektif

Prioritas 3

Dinas Kesehatan

Belum Efektif

Prioritas 1

Dinas Kesehatan

Belum Efektif

Prioritas 1

Dinas Kesehatan

Efektif

Prioritas 3

Badan KBPMP

1. Terlaksananya pelayanan KB 1. Terlayaninya Pus Gakin pada Bhakti IPKB, Bhakti IBI, TNI KB Kesehatan, PKK, KB, Kesehatan


Dinas Kesehatan

BAB VIII - 8

Program Bidang Ketenagakerjaan 1. Pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

2. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 3. Penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif

Kegiatan

Indikator Output

Indikator Outcome

1. Termonitornya 1. Terlaksananya Pembinaan monitoring & evaluasi perkembangan KUBE KUBE-FM - FM dilapangan 1. Tertanggulanginya 2. Pelayanan dan 1. Terlaksananya orang/pekerja perlindungan sosial, Penanggulangan migran terlantar dan hukum bagi korban orang/pekerja migran terselenggaranya eksploitasi, perdagangan terlantar dalam perjalanan pelayanan terhadap perempuan dan anak 2. Terselenggaranya pelayanan mayat terlantar terhadap mayat terlantar 1. Fasilitasi permodalan 1. Terlaksananya Pembinaan 1. Meningkatnya Usaha bagi usaha mikro di kelompok UEM-SP dan BMT Ekonomi Masyarakat pedesaan 1. Perencanaan, koordinasi 1. Fasilitasi pemulihan, 1. Terciptanya usaha dan pengembangan mikro yang produktif pembinaan dan dari keluarga miskin usaha kecil menengah pengembangan usaha mikro dan keluarga 2. Pembinaan kelompok masyarakat dalam mendukung kegiatan P2WKSS, PKK dan penilaian keluarga berprestasi 3. Pendataan usaha mikro, kecil dan menengah 1. Pelatihan keterampilan berusaha keluarga miskin


Efektifitas

Kategori Prioritas

Lokasi

Efektif

Prioritas 3

Dinas Sosnaker

Efektif

Prioritas 3

Dinas Sosnaker

Efektif

Prioritas 3

Badan KBPMP

Efektif

Prioritas 3

Dinas Koperindag

BAB VIII - 9

Program Kegiatan Bidang Ketahanan Pangan 1.Peningkatan 1. Koordinasi Kebijakan Ketahanan perberasan pangan

Indikator Output

Indikator Outcome

1. Terdistribusinya raskin kepada RTM dan terlaksananya OP beras dan sembako lainnya kepada masyarakat umum, PNS, dan pasaran umum

1. Terlaksananya koordinasi penyaluran raskin bagi gakin 2. Terlaksananya pelaksanaan operasional pasar beras dan sembako lainnya bagi masyarakat umum 1. Meningkatnya kemampuan keluarga dalam pemenuhan pangan P3B 1. Terwujudnya penataan pekarangan percontohan

2.Pemanfaatan 1. pekarangan untuk pengembangan pangan 3.Pengembangan kawasan 1. rumah pangan lestari (KPRL)

2. Peningkatan kesejahteraan petani

Termanfaatkannya pekarangan guna penyediaan pangan 3B Terlaksananya identifikasi dan penataan pekarangan percontohan 1. Meningkatnya 1. Terlaksananya bintek 1. Penyuluhan dan kemampuan dan pemanfaatan lahan tidur bimbingan pemanfaatan keterampilan kk miskin dan produktifitas lahan 2. Terlaksananya tentang pemanfaatan pendistribusian paket tidur lahan tidur bantuan terhadap 2. Termanfaatkannya lahan keluarga miskin tidur k miskin yang mempunyai produksi pertanian secara optimal


Efektifitas

Kategori Prioritas

Lokasi

Efektif

Prioritas 3

Bagian perekonomian Setda

Efektif

Prioritas 3

Kantor Ketahanan Pangan

Efektif

Prioritas 3

Kantor Ketahanan Pangan

Efektif

Prioritas 3

Dinas Pertanian

BAB VIII - 10

Program

Kegiatan

Bidang Infrastruktur Dasar 1. Pembangunan 1. Pembangunan jalan jalan dan jembatan

2. Pembangunan saluran drainase/goronggorong 3. Lingkungan sehat perumahan

Indikator Output

Indikator Outcome

1. Terlaksananya jalan lingkar payo 1 1. Lancarnya lalu lintas orang dan barang 2. Terlaksananya jalan lingkar payo 2 3. 3. Drainase dan trotoar di jalan cindua mato 1. Tersedianya jembatan 2. Pembangunan jembatan 1. Terlaksananya pembangunan yang representatif di jembatan payo III 2. Lanjutan pembangunan jembatan Kota Solok gelanggang betung-gurun 1. Pembangunan saluran 1. Pembangunan saluran drainase 1. Tersedianya drainase/gorongkawasan pasar drainase/goronggorong 2. Pembuatan banda di samping KUD gorong yang batang gawan representatif di Kota Solok 1. Penyediaan sarana air 1. Pembuatan hydran air dan bak 1. Meningkatnya kualitas bersih dan sanitasi penampung lingkungan dan dasar terutama bagi 2. Pembuatan MCK umum dekat prasarana lingkungan masyarakat miskin stasiun kereta api 2. Peningkatan fasilitasi 1. Terlaksananya pembangunan jalan 1. Meningkatnya lingkungan lingkungan dan saluran lingkungan kualitas lingkungan pemukiman SD 07 Kampung Jawa dan prasarana 2. Penanggulangan longsong lingkungan perumahan baru 3. Fasilitasi dan stimulasi 1. Terlaksananya perbaikan rumah 1. Meningkatnya jumlah perbaikan perumahan tidak layak huni bagi gakin keluarga miskin yang masyarakat memiliki rumah sehat


Efektifitas

Kategori Prioritas

Lokasi

Efektif

Prioritas 3

Dinas Pekerjaan Umum

Efektif

Prioritas 3


Belum Efektif

Prioritas 2


Belum Efektif

Prioritas 2


Efektif

Prioritas 3


Efektif

Prioritas 3

Dinas Sosnaker

BAB VIII - 11

8.2. Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat merupakan aspirasi, keluhan ataupun ketidakpuasan terhadap implementasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Pengaduan dapat disampaikan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk suatu Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat yang berfungsi untuk perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan. Penanganan pengaduan dilakukan melalui proses investigasi, konfirmasi, rekomendasi dan informasi. Hasil investigasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat harus dikonfirmasikan kepada pihak terkait yang tepat. Berdasarkan hasil konfirmasi selanjutnya Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat membuat rekomendasi kepada pihak yang berwenang menanganani masalah tersebut. Bila jalur fasilitasi oleh Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat tidak tuntas dan tidak menyelesaikan masalah serta terdapat indikasi permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran hukum (pidana atau perdata) maka penyelesaian dilanjutkan secara hukum. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam melaksanakan tugasnya yaitu mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Solok, sesuai dengan Keputusan WaliKota Solok Nomor Nomor 188.45/137/KPTS/WSL-2013 dalam menyelenggarakan fungsi diantaranya adalah pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan yang dibantu dalam Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat. Dengan tugas memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan. Kelompok kerja ini dikoordinir oleh Badan KBPMP yang beranggotakan, Inspektorat Daerah, Bagian Humas Sekretariat Daerah, Camat dan Lurah. Jika terdapat aspirasi, keluhan ataupun ketidakpuasan terhadap implementasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dapat disampaikan langsung kepada anggota kelompok kerja tersebut. Sangat diharapkan partisipasi masyarakat dalam hal peningkatan peran serta masyarakat untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.


Adapun keluhan yang diterima adalah ketidaktepatan penerima manfaat yang memperoleh bantuan baik bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Untuk mengatasi hal ini, Badan KBPMP bersama pihak kelurahan diharapkan dapat berkerjasama dan berkoordinasi dengan baik dalam rangka menentukan rumah tangga miskin sesuai kriteria yang ditetapkan agar tercipta masyarakat yang berderajat dan sejahtera.


BAB VIII RENCANA SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

Recommend Documents