BAB V PENUTUP
Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan tesis yang berjudul Manajemen Komunikasi antara PT Astra Honda Motor dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam Penerapan Program Corporate Social Responsibility “Kurikulum Etika Berlalu Lintas”. Adapun kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut. A. Kesimpulan Hubungan kolaboratif antara PT AHM dan Dinas Pendidikan selama berlangsungnya proses penggodokan hingga penerapan program CSR “Kurikulum Etika Berlalu Lintas” mengalami tahapan kondisi mandeg. Pelaku komunikasi (komunikator) dari pihak AHM biasanya dikendalikan oleh Kristanto (Head of Corporate Communication PT AHM periode 2005-2013), dalam kegiatan proses komunikasi dengan tim dari Dinas Pendidikan. Masa pensiun beliau sampai tahun 2013
menjadi
salah
satu
faktor
penghambat
berlangsungnya
proses
pengimplementasian program CSR tersebut. Hal ini disebabkan oleh pola atau sistem tanggung jawab seorang Head of Corporate Communication yang langsung turun ke lapangan untuk menangani dan mengikuti proses pelaksanaan program CSR tersebut bersama dengan tim Dinas Pendidikan. Pola tersebut cukup tepat diterapkan terutama pada salah satu perusahaan otomotif ternama dan terbesar di Indonesia, akan tetapi alur komunikasi langsung antara AHM dengan Dinas Pendidikan tidak selamanya berjalan lancar. Kondisi ini dapat dilihat saat Head of Corporate Communication selesai menjabat di akhir tahun 2013. Tim Dinas Pendidikan mengeluh terhadap tersendatnya proposal kegiatan yang berkaitan dengan program “Kurikulum Etika Berlalu Lintas” tahun 2014 ini karena tidak ada respon dari pihak AHM untuk menanggapi segala rancangan untuk segala kegiatan dalam mensukseskan program pendidikan etika berlalu lintas. Kristanto, mantan Head of Corporate Communication PT AHM periode 2005-2013, bertindak sebagai pemrakarsa program CSR “Kurikulum Etika 120
121
Berlalu Lintas” bekerjasama dengan tim Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Semasa kepemimpinannya sebagai Head of Corcomm PT AHM, beliau tidak jarang turun langsung untuk ikut serta dalam setiap tahapan pelaksanaan program CSR tersebut. Dengan tidak adanya pelimpahan tugas kepada bawahannya inilah yang menyebabkan miss informasi dan ketidakpahaman staff atau bawahannya mengenai program CSR yang sedang dijalankan. Hal ini tentu saja menyebabkan kekosongan
pemahaman
dan
unshared
meaning
di
divisi
Corporate
Communication, terutama manager CSR AHM itu sendiri, sehingga usai kepemimpinan Kristanto di tahun 2013 tidak ada yang meneruskan atau menggiatkan program tersebut untuk tetap berjalan di sepanjang tahun berikutnya. Kemudian, di awal kepemimpinan Ahmad Mujib sebagai Head of Corporate Communication PT AHM yang baru, perlu adanya penataan kembali dan adaptasi bagi manajemen divisi Corporate Communication untuk menindaklanjuti kembali program CSR Kurikulum Etika Berlalu Lintas yang telah dijalankan terlebih dahulu oleh Head of Corcomm sebelumnya. Sejak saat inilah kemudian manager CSR AHM, Yudi Yozardi, ikut serta dalam tahapan pengelolaan program Kurikulum Etika Berlalu Lintas yang diselenggarakan oleh tim dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Dinas Pendidikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai partner AHM dalam program CSR ini, juga bermitra dengan stakeholders. Beberapa diantaranya yaitu Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dirlantas Polda Yogyakarta, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan akademisi pakar kurikulum dari Universitas Negeri Yogyakarta. Beberapa institusi pemerintah tersebut jelas dilibatkan secara resmi dengan diikutsertakan dalam beberapa rangkaian kegiatan pendidikan etika lalu lintas, seperti pada acara Seminar Harmonisasi dan Pengembangan Pendidikan Etika Berlalu Lintas oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Penglibatan institusi-institusi tersebut jelas sebagai nara sumber untuk memberikan materi yang berkaitan dengan lalu lintas kepada seluruh kepala sekolah dan perwakilan guru-guru dari sekolah-sekolah yang telah ditunjuk sebagai sekolah model. Selain itu, institusi-institusi tersebut
122
dilibatkan dalam program ini dengan harapan untuk memudahkan kerjasama antara pihak AHM, Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah model integrasi pendidikan etika berlalu lintas sebagai komunikan. Dalam menerapkan suatu program CSR, sebuah perusahaan tidak dapat berdiri sendiri. Tentu saja mereka perlu melibatkan lintas sektor lain dengan membangun hubungan kemitraan dengan lembaga lain, baik itu pemerintah maupun swasta karena minimnya pengetahuan yang dimiliki pihak perusahaan bersangkutan yang memiliki program CSR, terlebih suatu program CSR merupakan suatu kegiatan yang berkaitan erat dengan tanggung jawab sosial baik kepada lingkungan maupun masyarakat (planet and people). Pada dasarnya, suatu perusahaan perlu menjalin hubungan yang kolaboratif dengan stakeholders untuk membina hubungan baik dengan pihak luar yang menentukan keberhasilan organisasi bisnis itu sendiri dan mengurangi resiko kesalahan. Pemerintah memiliki peran penting sebagai mediator, fasilitator dan mitra dalam pengembangan CSR. Oleh sebab itu, AHM perlu menjalin komunikasi dalam hubungan kerjasamanya dengan Dinas Pendidikan untuk menunjang keberhasilan program CSR perusahaan yang dirancang untuk peserta didik. Hal-hal yang dikomunikasikan antara AHM dan Dinas Pendidikan adalah segala hal terkait dukungan terhadap organisasi bisnis itu sendiri demi keberlangsungan dan keberhasilan program CSR yang dijalankan. Dukungan yang dimaksudkan di sini adalah bantuan baik secara legitimasi maupun bantuan dalam melaksanakan program yang menyentuh ranah kurikulum pendidikan sekolah. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tidak hanya menjadi mitra kerja dan sasaran komunikasi dalam hubungan kerjasama dengan pihak AHM, namun mereka pun sekaligus menjadi komunikator yang memiliki fungsi bersentuhan langsung dengan sekolah-sekolah model integrasi untuk menerapkan program pendidikan lalu lintas kepada para siswa mulai dari jenjang PAUD/TK hingga SMA/SMK. Dengan kata lain, hal yang menjadi dasar dalam penelitian mengenai manajemen komunikasi dalam proses pengimplementasian suatu program CSR yakni bahwa hubungan yang baik antara suatu perusahaan sebagai entitas bisnis
123
dengan pihak eksternal sangatlah perlu dalam pelaksanaan suatu program agar dapat berjalan dengan baik dan terstruktur. Oleh sebab itu, suatu organisasi bisnis perlu membentuk suatu hubungan kerjasama dengan pihak luar sebagai mitra, baik itu pemerintah, lembaga masyarakat independen maupun lembaga profit lainnya untuk membantu segala proses implementasi program CSR, mulai dari perencanaan hingga tahap evaluasi dan melakukan lobi untuk mempermudah suatu perizinan. Hal ini diperlukan bagi perusahaan mengingat kapasitas dan kemampuan perusahaan yang tidak bisa memenuhi kapasitas maksimal dalam menguasai segala hal, sehingga perusahaan tersebut tidak perlu melakukan rekruitmen atau mengangkat pekerja ahli suatu bidang tertentu yang berhubungan dengan program CSR yang akan dilaksanakan. Di lain sisi, tentunya penelitian ini tidak luput dari kekurangan. Kelemahan penelitian ini yaitu belum adanya proses evaluasi yang dapat diuraikan dari program CSR tersebut. Hal ini disebabkan karena proses evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun dengan mengadakan rapat pertemuan oleh semua pihak yang terlibat tak terkecuali kepala sekolah dan perwakilan guru dari sekolah-sekolah model integrasi. Selain itu, peneliti juga tidak dapat menemui Head of Corporate Communication PT AHM periode 2005-2013 yang menggagas program CSR ini. Keterbatasan waktu, tenaga dan perijinan dari AHM juga menjadi hambatan bagi peneliti untuk melakukan observasi dan wawanacara langsung di kantor AHM divisi Corporate Communication sehingga data yang didapat dari sudut pandang AHM terbatas.
B. Saran Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan, peneliti merangkum saran menjadi dua bagian besar berdasarkan tujuan, yaitu bagi perusahaan yang bersangkutan, PT AHM, dan bagi penelitian itu sendiri, yang akan dijelaskan sebagai berikut: 1. Perusahaan PT AHM cukup terlibat aktif hampir dalam setiap tahapan mulai dari perencanaan hingga evaluasi program CSR saat kepemimpinan Kristanto yang
124
menjabat sebagai Head of Corporate Communication PT AHM periode 20052013, meskipun secara keseluruhan proses tersebut diambil alih oleh pihak Dinas Pendidikan. Hal ini dikarenakan Dinas Pendidikan memegang tugas dan tanggung jawab sebagai penggerak atau pelaksana program sesuai kesepakatan yang tertulis dalam Memorandum of Understanding (MOU) kedua belah pihak. Kelemahan dalam proses program CSR terletak dalam tubuh manajemen perusahaan AHM itu sendiri. Perusahaan tidak memiliki divisi atau manajemen khusus yang menangani program-program CSR. Divisi Corporate Communication,
yang
dipimpin
oleh
seorang
Head
of
Corporate
Communication, pun juga harus ikut turun tangan dalam mengambil kebijakan atau policy tentang segala keputusan yang berkaitan dengan CSR. Hal tersebut dikarenakan segala bentuk program CSR langsung berada di bawah tanggung jawab seorang Head of Corporate Communication. Hambatan tersebut terlihat jelas saat berhentinya Kristanto (Head of Corporate Communication) karena masa pensiun, sehingga rangkaian program “Kurikulum Etika Berlalu Lintas” menjadi mandeg di tahun 2014 ini karena tidak adanya petugas perusahaan yang ditugaskan khusus untuk menangani program CSR. Oleh sebab itu, penting bagi sebuah perusahaan akan perlunya sumber daya manusia dan pembagian tugas serta tanggung jawab yang jelas dan terstruktur dalam mengimplementasikan program CSR sehingga mencegah terhambatnya proses pelaksanaan program CSR.
2. Penelitian Penting kiranya untuk melakukan penelitian tentang model pengembangan CSR bagi perusahaan industri khususnya. Hal ini merujuk pada kondisi dimana hingga sekarang belum ada aturan yang baku serta mekanisme yang tepat tentang bagaimana dan dalam bentuk apa perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya karena implementasi CSR itu sendiri amat tergantung dari pemahaman dan kebutuhan dari perusahaan yang bersangkutan. Di samping itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat
125
membahas
tentang
manajemen
stakeholders
dalam
proses
pengimplementasian program CSR, termasuk di dalamnya manajemen komunikasi eksternal dengan para stakeholders yang terlibat dalam proses penerapan program CSR suatu perusahaan. Hal ini diharapkan dapat dilakukan oleh peneliti berikutnya yang tertarik dengan tema CSR untuk menambah dan memperluas
pandangan
serta
kajian
lebih
dalam
mengenai
proses
implementasi program CSR itu sendiri, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi.
