BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH PROVINSI BANTEN
Sebelum penetapan kawasan strategis, Provinsi Banten telah memiliki Kawasan Andalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN, bahwa Provinsi Banten diarahkan untuk Kawasan Andalan yaitu Kawasan Bojonegara – Merak – Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Selain itu diarahkan pula kawasan andalan Laut Krakatau dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Dalam upaya mendukung perkembangan Kawasan Andalan tersebut, perlu adanya penetapan kawasan strategis yang merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap : a. tata ruang di wilayah sekitarnya; b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan dibidang lainnya; dan/atau c. peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kawasan Strategis merupakan kawasan yang mempunyai karakter khusus dan perlu ditangani secara tersendiri, dan kawasan tersebut diarahkan untuk : a.
Pengelolaan kawasan yang berpotensi mendorong perkembangan kawasan sekitar dan/atau berpengaruh terhadap perkembangan wilayah Provinsi Banten secara umum.
b.
Pengelolaan kawasan perbatasan dalam satu kesatuan arahan dan kebijakan yang saling bersinergi.
c.
Mendorong perkembangan/revitalisasi potensi wilayah yang belum berkembang.
V-1
d.
Penempatan
pengelolaan
kawasan
diprioritaskan
dalam
kebijakan
utama
pembangunan daerah. e.
Mendorong tercapainya tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan.
f.
Peningkatan kontrol terhadap kawasan yang diprioritaskan.
g.
Mendorong terbentuknya badan pengelolan kawasan yang diprioritaskan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang menetapkan bahwa kawasan yang termasuk dalam kawasan strategis adalah Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, antara lain, adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan/kawasan pesisir, dan kawasan latihan militer. b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan Pelabuhan bebas. c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia. d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara lain, adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir. e. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan pelindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia seperti Taman Nasional Ujung Kulon.
5.1
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan
antara lain adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan militer (menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang).
V-2
Dalam penentuan kawasan strategis pertahanan dan keamanan dilakukan dengan strategi penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan, mengembangkan kegiatan budi daya untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan, mengembangkan kawasan lindung sebagai zona penyangga.
A. Kawasan Militer Kawasan militer merupakan kawasan yang lokasinya jauh dari kegiatan umum perkotaan. Bagi kawasan militer, masyarakat umum tidak diijinkan memakai atau menempati lahan yang ada dan telah ditetapkan sebagai kawasan khusus. Kawasan Militer di Provinsi Banten perlu segera ditetapkan seiring dengan adanya rencana peningkatan status Komando Distrik menjadi Komando Daerah, yang memerlukan proses secara berjenjang diantaranya terletak di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Serang. Kawasan militer di Provinsi Banten digunakan sebagai kepentingan pertahanan keamanan Nasional (TNI). Kawasan yang digunakan dengan fungsi kegiatan militer dikategorikan sebagai kawasan strategis mencakup daerah pangkalan, lokasi latihan, obyek vital, basis dan daerah demobilisasi. Namun demikian penetapan kawasan militer sebagai kawasan pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan pemerintah. Adapun beberapa lokasi yang selama ini dapat dikategorikan sebagai Kawasan Militer Provinsi Banten adalah sebagai berikut. 1. Pulau Deli sebagai kawasan pulau kecil terluar; 2. Kawasan TNI AU Bandara Gorda di Kabupaten Serang; 3. Kawasan TNI AD KOPASUS di Taktakan Kabupaten Serang; 4. Kawasan TNI AD komando pendidikan latihan tempur di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak. 5. Kawasan TNI AL di Merak Kota Cilegon. 6. Lapangan Terbang Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan. Sehubungan dengan pekerjaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten, maka Kawasan Strategis Militer diarahkan sebagai berikut. a. Membatasi antara lahan terbangun di sekitar kawasan khusus dengan kawasan lainnya yang belum terbangun sehingga diperoleh batas yang jelas dalam pengelolaannya.
V-3
b. Pemberian hak pengelolaan kepada masyarakat atau pemerintah, harus berdasarkan kerjasama berdasarkan ketentuan yang telah disepakati sehingga akan menguntungkan kedua belah pihak.
B. Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil Terluar Dewasa ini pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dalam rangka pengembangan ekonomi nasional telah menempatkan wilayah ini pada posisi yang sangat strategis. Kebutuhan sumber daya pesisir dan laut dalam negeri meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk sehingga mengakibatkan tekanan terhadap ruang pesisir semakin besar. Berbagai pembangunan sektoral, regional, swasta dan masyarakat yang memanfaatkan kawasan pesisir seperti sumberdaya perikanan, lokasi resort, wisata, pertambangan lepas pantai, Pelabuhan laut, industri dan reklamasi kota pantai serta pangkalan militer. Ditambah lagi dengan adanya salah tafsir tentang persepsi otonomi daerah, dengan anggapan bahwa otonomi daerah semata – mata berorientasi pada upaya peningkatan PAD. Hal ini menimbulkan persoalan pembangunan wilayah darat dan wilayah laut, khususnya kawasan pesisir perlu perencanaan dan pengendalian kelestarian ekosistem. Bila dilihat kondisi yang ada banyak terjadi penyimpangan pemanfaatan tetapi banyak juga sumberdaya potensial yang belum dioptimalkan dan sebagian lagi bahkan belum dimanfaatkan. Kompetisi dan tumpang tindih pengelolaan antara pihak-pihak yang berkepentingan telah memicu konflik pemanfaatan ruang dan konflik kewenangan. Hal ini masih ditambah lagi dengan belum adanya pemanfaatan ruang laut dan pesisir yang mengalokasikan ruang laut untuk kegiatan yang saling mendukung dan memisahkannya dari kegiatan yang bisa merusak. Oleh sebab itu perlu diupayakan adanya suatu perencanaan/penataan ruang wilayah pesisir dan laut yang bersifat terpadu dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan, diatur tentang kewenangan daerah propinsi untuk mengelola sampai dengan 12 mil laut dan sepertiga dari batas propinsi untuk daerah kabupaten/kota. Kewenangan daerah terhadap sumberdaya pesisir dan lautan meliputi kewenangan dalam : a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut. b. Pengaturan kepentingan administratif. V-4
c. Pengaturan tata ruang. d. Penegakan hukum yang menjadi wewenangnya. Pulau kecil adalah pulau yang berukuran kecil yang secara ekologis terpisah dari pulau induknya (mainland) dan memiliki batas yang pasti, terisolasi dari habitat lain, sehingga mempunyai sifat insuler. Keterisolasian suatu pulau akan menambah keanekaragaman organisme yang hidup dan dapat membentuk kehidupan yang unik di pulau tersebut. Pulau-pulau kecil pada umumnya memiliki potensi sumberdaya alam daratan (terestrial) yang sangat terbatas, tetapi sebaliknya memiliki potensi sumberdaya kelautan yang cukup besar, dimana potesi perikanan di pulau-pulau kecil didukung oleh adanya ekosistem seperti terumbu karang, padang lamun (seagras) dan mangrove yang perlu dilestarikan, adapun pulau kecil terluar yang masuk ke dalam wilayah Provinsi Banten adalah Pulau Deli. Potensi yang terdapat di pulau kecil tersebut perlu adanya arahan pelestarian ekosistem kelautan sebagai berikut : 1. HUTAN MANGROVE/BAKAU Menjaga kelangsungan pola-pola alamiah, skema aktivitas siklus pasang surut serta limpasan air tawar. Untuk struktur pesisir dan pola pengembangan yang berpotensi mengubah pola-pola alami tersebut, harus didesign untuk menjamin bahwa pola tersebut tetap terpelihara dengan cara : a) Memelihara pola-pola temporal dan spasial alami dari salinitas air permukaan dan air tanah. Pengurangan air tawar akibat perubahan aliran, pengambilan atau pemompaan
air
tanah
seharusnya
tidak
dilakukan
apabila
menganggu
keseimbangan salinitas di lingkungan pesisir. b) Memelihara keseimbangan alamiah antara pertambahan tanah erosi dan sedimentasi. c) Menjaga batas maksimum untuk seluruh hasil panen yang dapat diproduksi. d) Pada daerah-daerah yang memungkinkan terkena tumpukan minyak dan bahan beracun lainnya harus memiliki rencana-rencana penanggulangan. e) Mengembangkan ekosistem hutan mangrove terjadi mekanisme hubungan antara ekosistem mangrove dengan jenis-jenis ekosistem lainnya seperti padang lamun dan terumbu karang.
V-5
f) Pengembangan sistem perakaran yang kokoh ekosistem hutan mangrove mempunyai kemampuan meredam gelombang, menahan lumpur dan melindungi pantai dari abrasi, gelombang pasang dan taufan. g) Peningkatan budidaya sebagai penghasil bahan organik yang merupakan mata rantai utama dalam jaring-jaring makanan di ekosistem pesisir, serasah mangrove yang gugur dan jatuh ke dalam air akan menjadi substrat yang baik bagi bakteri dan sekaligus berfungsi membantu proses pembentukan daun-daun tersebut menjadi detritus. 2. PADANG LAMUN Pelestarian zona atau kawasan padang lamun dilakukan dengan cara : a) Upaya penegakan hukum yang berlaku bagi pengrusak lingkungan. b) Pengembangan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan khususnya penangkapan ikan di daerah padang lamun. c) Perlu adanya pengembangan teknologi penangkapan di lepas pantai, sehingga intensitas penangkapan ikan di perairan pantai (khususnya di daerah padang lamun) bisa dikurangi. d) Upaya penyadaran kepada masyarakat pengguna, tentang peranan pentingnya padang lamun bagi kelestarian lingkungan serta dampaknya apabila area tersebut rusak. 3. TERUMBU KARANG Terumbu karang merupakan tempat berkumpulnya komunitas ikan dengan berbagai macam ekosistem, maka diperlukan pelestarian dengan cara : a) Upaya penegakan hukum yang berlaku bagi pengrusak lingkungan. b) Pengembangan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan khususnya penangkapan ikan di daerah terumbu karang. c) Pengembangan budidaya laut, seperti mutiara dan rumput laut di sekitar karang sehingga secara tidak langsung terumbu karang bisa terjaga.
V-6
d) Perlu adanya pengembangan teknologi penangkapan di lepas pantai sehingga intensitas penangkapan ikan di perairan pantai (khususnya di karang) bisa dikurangi. e) Upaya sosialisasi kepada masyarakat pengguna tentang peranan pentingnya terumbu karang bagi kelestarian lingkungan serta dampaknya apabila terumbu karang rusak. Sumberdaya kelautan pada kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi keanekaragaman hayati yang bernilai ekonomi tinggi seperti berbagai jenis ikan, udang dan kerang, yang kesemuanya merupakan aset yang sangat strategis untuk dikembangkan dengan basis kegiatan ekonomi pada pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental service) kelautan. Pesisir Banten kaya akan sumberdaya, khususnya sumberdaya pesisir dan kelautan seperti misalnya potensi fisik pesisir dan laut mengingat Banten terletak di antara perairan laut Jawa dan Samudera Indonesia yang merupakan jalur perjalanan bagi ikan petualang serta terdapat pulau-pulau kecil yang diduga memiliki kandungan sumberdaya yang memadai. Sumber daya lain adalah tersebarnya ekosistem terumbu karang, hutan mangrove dan padang lamun yang merupakan kekayaan alam bernilai tinggi karena di samping sebagai obyek wisata bahari yang eksotis dan langkah juga merupakan habitat bagi ikan-ikan karang yang mempunyai nilai ekonomis tinggi yang berpotensi untuk komoditi ekspor. Selain itu hutan mangrove juga dapat memiliki kemampuan dalam menyerap bahan pencemar atau polutan yang berasal dari kegiatan darat (pesisir) terutama untuk kegiatan budidaya air payau (tambak) serta pertanian. Keberadaan ketiga ekosistem pesisir dan laut tersebut memiliki arti penting bagi kelestarian kehidupan organisme perairan laut dan sumberdaya pesisir. Pemanfaatan secara ekonomi terhadap pulau kecil bagi masyarakat adalah pemanfaatan lingkungan alam yang indah dan nyaman dalam bentuk kegiatan pariwisata laut, kegiatan budidaya (ikan, udang, rumput laut) yang dapat bermanfaat bagi peningkatan pendapatan atau mata pencaharian penduduk setempat, serta potensi sumberdaya hayati yang memiliki keanekaragaman yang tinggi dan bernilai ekonomis, seperti berbagai jenis ikan, udang, kerang yang kesemuanya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, pemanfaatan ini dihadapkan pada
V-7
sejumlah kendala yang dimiliki pulau kecil mengingat kondisinya yang sulit akibat rendahnya akses. Seiring dengan perkembangan kawasan perkotaan, kawasan pesisir dan laut dapat berubah fungsi dengan adanya reklamasi pantai. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan pada pasal 27 ayat (1) Penyelenggaraan reklamasi pantai wajib memperhatikan kepentingan lingkungan, pelabuhan, kawasan pantai berhutan bakau, nelayan, dan fungsi-fungsi lain yang ada dikawasan pantai serta keberlangsungan ekosistem pantai sekitarnya, dan ayat (2) Bahan material untuk reklamasi pantai, diambil dari lokasi yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan. Pengembangan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan pada seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi Banten dan untuk kawasan reklamasi pantai akan dikembangkan pada Kawasan Pantura Kabupaten Tangerang.
5.2
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
antara lain adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan Pelabuhan bebas (menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Dalam penentuan Kawasan Strategis Ekonomi dilakukan dengan strategi pengembangan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan, menciptakan iklim investasi yang kondusif, mengelola pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mengelola dampak negatif kegiatan budidaya, mengintensifkan promosi peluang investasi, meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
A. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi Banten yang berada diujung Barat Pulau Jawa, memiliki luas wilayah daratan 8.651,20 km2 dan luas perairan laut 11.500 km2, letak geografisnya berada pada
V-8
posisi yang sangat strategis, kekayaan sumber daya alam dan sumber daya buatan yang melimpah, telah didukung dengan infrastruktur yang cukup memadai. Untuk mendorong tumbuhnya minat investasi di Banten yang lebih baik lagi dimasa depan, selain kini telah tersedianya 19 kawasan industri yang tersebar di Tangerang, Serang dan Cilegon, maka sejalan kepentingan itu dipandang perlu adaya berbagai upaya secara berkelanjutan terhadap langkah-langkah perbaikan iklim investasi yang lebih berdaya saing. Sejalan dengan perkembangan persaingan global yang terus meningkat tajam dalam menarik investasi pada dewasa ini, Provinsi Banten memandang perlu dikembangkannya Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK/FTZ), yaitu sebuah pengembangan kawasan investasi yang lokasinya sangat strategis, diberikan perlakuan secara khusus dan disediakan fasilitas pelayanan yang berstandar internasional. Dalam upaya mendukung terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bojonegara
perlu
pengembangan
kawasan
yang
diprioritaskan
dalam
strategi
pengembangan wilayah yang lebih luas. Strategi dasar pengembangan kawasan pada dasarnya mengalami perkembangan kebutuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh perubahan sosial ekonomi dan modernisasi yang mendorong terciptanya kegiatan ekonomi yang lebih berkembang. Keunggulan Kawasan Bojonegara dalam kebijakan nasional telah ditetapkan sebagai Pusat Pengembangan Wilayah Pulau Jawa Bagian Barat (PP 47/2000) serta dalam kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten dan Tata Ruang Kabupaten Serang telah ditetapkan sebagai Kawasan Cepat Tumbuh dengan peruntukan sebagai Pusat Pengembangan Industri dan Pelabuhan (Perda Provinsi Banten No. 6/2002 dan Perda Kabupaten Serang No. 9/2002). Keunggulan lain secara geografis dan dukungan infrastruktur yang memadai telah mendorong perkembangan Kawasan Bojonegara, antara lain : 1. Secara geoposisi yang strategis, terletak pada Alur Laut Perdagangan Internasional dan dihubungkan dengan akses jalan bebas hambatan (Jalan Tol) dan Arteri Primer, didukung jaringan kereta api lintas Merak-Jakarta, jarak ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta 95 km. 2. Tersedia infrastruktur pendukung (listrik, air, gas, telekomunikasi, depo BBM)
V-9
3. Kawasan KEK menyatu dengan kawasan Pelabuhan Internasional Bojonegara, yang difungsikan sebagai Pembangkit Traffic Angkutan Barang untuk mensupport Pelabuhan Bojonegara. 4. Kemampuan daya tampung peti kemas Pelabuhan Bojoneara sebesar 7 Juta TEUs dan dapat melayani kapal ukuran Post Panamax, dikembangkan sebagai Logistic Centre (Hub Port) 5. Kawasan dapat dibentuk menjadi kawasan restricted area ( dibatasi dengan jalan tol, sungai, jalan kereta dan pantai/laut) 6. Terdapat industri pendukung dan 18 kawasan industri yang berfungsi sebagai satelit Bojonegara. 7. Tersedia lahan yang cukup (5.367 Ha) dan masih memungkinkan untuk pengembangan (cadangan 1.327 Ha), dengan kondisi lahan pertanian tadah hujan (kurang produktif). Sejalan dengan perkembangan Kawasan Bojonegara, kesiapan Kawasan Industri Cilegon menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Krakatau Cilegon juga telah didukung oleh infrastruktur yang memadai dan mempunyai kemungkinan pengembangan infrastruktur selanjutnya. Secara geoposisi dan geofisik Kawasan Industri Cilegon mempunyai potensi : 1.
Berada di simpang Selat Sunda dan Laut Jawa.
2.
Sebagai sea line international / jalur maritim internasional (dari Eropa ke Asia, dari Asia Tenggara ke Asia Utara / Amerika, dari Asia ke Australia), ± 30 kapal barang melintas setiap hari dengan dukungan Pelabuhan Cigading dan Ciwandan.
3.
Pintu keluar masuk jalur darat Sumatera – Banten (Merak) – DKI / Jawa.
4.
± 90 km ke Jakarta / Pusat Pemerintahan / Pasar melalui jalan tol dan jalan arteri primer.
5.
± 10 km ke kawasan wisata Anyer.
6.
± 20 km ke Kota Serang / Ibu Kota Provinsi Banten.
7.
± 90 km Ke Bandara International Soekarno-Hatta.
8.
Kawasan industri Krakatau Steel Group telah memiliki AMDAL dan RKL & RPL.
9.
Tekad Gubernur Banten untuk membuat KEK di wilayah Propinsi Banten dengan diusulkannya kawasan Bojonegara dan Kawasan Industri Krakatau menjadi KEK.
V - 10
10.
Terdapat beberapa Pelabuhan laut dalam (Pelabuhan Ciwandan kapasitas + 30.000 DWT, Pelabuhan Cigading kapasitas 165.000 DWT, Pelabuhan Kontainer Merak Mas kapasitas + 35.000 DWT).
11.
Pasokan listrik yang handal, baik dari PLN (PLTU Suralaya, PLTU Cilegon) maupun PT. KDL (kapasitas 400 MW).
12.
Pasokan air industri kapasitas 33 juta m3, dengan debit 2.000 liter/detik.
13.
Tersedia jalur pipa gas alam.
14.
Tersedia jaringan telepon.
15.
Kawasan Industri Krakatau terletak di delta Cilegon-Anyer-Merak dengan batas yang jelas dan terpisah dari kawasan pemukiman.
B. Kawasan Tertinggal Pada dasarnya Kawasan Tertinggal adalah suatu kawasan yang tidak mampu memelihara dirinya sendiri sesuai dengan standar taraf hidup, disebabkan kemiskinan secara struktural dan natural, Kemiskinan struktural adalah kemiskinan karena struktur sosial sedangkan kemiskinan natural karena faktor alam yang tidak seimbang antara rasio jumlah penduduk dengan daya dukung alam. Penanganan daerah tertinggal di Provinsi Banten fokus pada wilayah pembangunan bagian selatan yang mencakup Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Kedua kabupaten tersebut identik dengan ketertinggalan, penyebab utama ketertinggalannya dipengaruhi oleh kondisi geografis serta infrastruktur yang kurang memadai. Berdasarkan Keputusan Kementerian Daerah Tertinggal kedua Kabupaten tersebut menjadi agenda nasional dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal yang sebarannya sebagaimana terlihat pada tabel 5.1 dan tabel 5.2 berikut.
V - 11
Tabel 5.1 Sebaran Desa Tertinggal di Kabupaten Pandeglang Nama
Jumlah
Nama
Jumlah
Nama
Jumlah
Kecamatan
Desa
Kecamatan
Desa
Kecamatan
Desa
1. Sumur
6
11. Labuan
6
21. Cadasari
9
2. Cimanggu
12
12. Menes
11
22. Cisata
12
3. Cibaliung
8
13. Saketi
10
23. Patia
9
4. Cikeusik
10
14. Cipeucang
6
24. Cikedal
5
5. Cigeulis
8
15. Jiput
10
25. Cibitung
10
6. Panimbang
5
16. Mandalawangi
11
26. Carita
6
7. Angsana
9
17. Cimanuk
5
27. Sukaresmi
10
8. Munjul
4
18. Kaduhejo
6
28. Mekarjaya
7
9. Bojong
6
19. Banjar
2
29. Sindangresmi
8
10. Picung
6
20. Pandeglang
7
30. Karangtanjung
10
Sumber: RAD-PPDT Provinsi Banten Tahun 2008
Tabel 5.2 Sebaran Desa Tertinggal di Kabupaten Lebak Nama
Jumlah
Nama
Jumlah
Kecamatan
Desa
Kecamatan
Desa
1. Cijaku
12
12. Bayah
5
2. Cibeber
20
13. Cimarga
8
3. Sobang
10
14. Cikulur
9
4. Malingping
5
15. Cibadak
3
5. Wanasalam
8
16. Banjar Sari
1
6. Cilograng
5
17. Gunung Kencana
8
7. Bojongmanik
12
18. Cipanas
9
8. Lewidamar
7
19. Sajira
1
9. Panggarangan
8
20. Warung Gunung
2
10. Muncang
2
21. Curug Bitung
5
11. Cileles
4
22. Maja
1
Sumber: RAD-PPDT Provinsi Banten Tahun 2008
V - 12
Konsep pengembangan kawasan tertinggal ditekankan pada pengembangan wilayah agar tidak terlalu terkait dengan wilayah lain dengan harapan wilayah tersebut dapat berkembang dengan potensi dan kemampuannya sendiri, Adapun dalam mengembangkan konsep ini maka upaya yang harus dilakukan adalah : a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar meliputi kebutuhan dasar utama yaitu kebutuhan dasar yang dikonsumsi, seperti : pangan, sandang, papan, air bersih, sanitasi, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar penunjang yaitu kebutuhan dasar yang memberikan peranan penting dalam usaha pemenuhan kebutuhan dasar utama. b. Penyediaan kesempatan yang luas dalam pendayagunaan lahan dan sumber daya alam setempat, untuk meningkatkan pendapatan, pengefektifan permintaan pelayanan dasar dan strukturisasi sistem pengambilan keputusan. c. Pembentukan dan perbaikan struktur penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam dan manusia dengan organisasi perwilayahan dengan harapan adanya alokasi regional dari pengolahan sumber daya yang ada. d. Peningkatan kesempatan kerja. Orientasi
peningkatan
kesempatan
kerja
dicapai
melalui
penanggulangan
pengangguran, pengembangan sektor pertanian yang berdaya serap tinggi terhadap tenaga kerja. e. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam. Tindakan konkrit untuk pemanfaatan sumber daya alam adalah dengan meningkatkan pemanfaatan sumber daya air dan lahan. f. Peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia lebih menekankan pada peningkatan kualitas pribadi manusia atau masyarakat dalam hal pendidikan dan kesehatan sehingga kualitas hidupnya dapat meningkat secara bersamaan. g. Pelestarian lingkungan hidup. Sorotan dalam orientasi ini adalah masalah lahan yang berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem. Dua hal penting yang harus dilakukan adalah mengambil
V - 13
tindakan atas kerusakan yang telah terjadi dan mengambil tindakan atas kerusakan yang diperkirakan dapat terjadi sebagai tindakan preventif. h. Pengembangan keuntungan komparatif antar wilayah dan tidak terjadi tumpang tindih peran dan fungsi wilayah satu dengan lainnya. i. Peningkatan daya saing sektor ekonomi potensial. j. Peningkatan daya tarik kawasan dengan cara menyediakan prasarana dan sarana penunjang. k. Perbaikan sistem pemasaran produk yang dihasilkan kawasan.
C. Kawasan Perbatasan Antar Provinsi dan Kabupaten/Kota Kawasan perbatasan merupakan kawasan antar provinsi dan kabupaten/kota dan kegiatan yang perlu adanya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan industri, kegiatan domestik, kegiatan pertanian, kegiatan peternakan dan kegiatan perikanan budidaya. Kawasan perbatasan antar provinsi dan kabupaten/kota merupakan kawasan yang mempunyai kontribusi terhadap pencapaian sasaran secara nasional dan atau regional, dalam pemanfaatan lahan dan pemanfaatan ruang di daerah perbatasan. Kawasan yang memiliki interaksi secara langsung dalam pemanfaatan ruang di sekitar wilayah perbatasan, meliputi : 1. Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat, yaitu : a. Wilayah Provinsi Banten, meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. b. Wilayah Provinsi Jawa Barat, meliputi Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok. 2. Provinsi Banten dengan DKI Jakarta, meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. 3. Kawasan perbatasan di bagian Barat yang merupakan perbatasan antara Provinsi Banten dengan Provinsi Lampung.
V - 14
4. Kawasan perbatasan selatan yang merupakan perbatasan antara Provinsi Banten dengan Kawasan ZEE 12 mil. Secara umum beberapa permasalahan yang sering timbul pada kawasan perbatasan, antara lain : a. Tingginya tingkat kesenjangan pembangunan antar wilayah; b. Rendahnya kinerja pelayanan umum di wilayah perbatasan; c. Rendahnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat wilayah perbatasan; d. Terdapat perbedaan penetapan batas wilayah di kedua provinsi; e. Terbatasnya jalan akses menuju dan yang akan masuk ke wilayah perbatasan kedua provinsi; f. Kurangnya sinergitas pemanfaatan ruang dan sistem infrastruktur di wilayah perbatasan. Arahan pengelolaan kawasan perbatasan antar kota dengan kabupaten dan atau antar kabupaten untuk mencapai kesesuaian fungsi antar wilayah dan kerjasama infrastruktur dan pemanfaatan ruang antar wilayah, didasarkan pada : a. Prinsip saling menguntungkan. b. Penciptaan efisiensi dalam proses pembangunan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam memanfaatkan sumber daya. c. Tetap memelihara kualitas lingkungan hidup. d. Tetap mempertahankan fungsi dasar kawasan, terutama kawasan lindung.
5.3
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya antara
lain adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia (menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Dalam penentuan Kawasan Strategis Sosial dan Budaya dilakukan dengan strategi meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya, mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat, melestarikan situs warisan budaya bangsa. Kawasan strategis sosial budaya di Provinsi Banten yaitu Kawasan Situs Banten Lama di
V - 15
Kota Serang, Kawasan Masyarakat Adat Baduy di Kabupaten Lebak. Konsep pengembangan kawasan strategis sosial budaya Kawasan Banten Lama dan Kawasan Masyarakat Adat Baduy yang merupakan kawasan yang dilindungi oleh Pemerintah sehingga keberadaannya harus tetap dipertahankan atau direstorasi sesuai dengan perundangan yang berlaku. Khusus pengembangan Kawasan Banten Lama diarahkan sebagai obyek wisata relijius termasuk keberadaan situs purbakalanya yang secara ekonomi keberadaan situs purbakala ini telah memberikan banyak manfaat bagi ekonomi masyarakat setempat dalam bentuk usaha penjualan souvenir, makanan/minuman, transportasi, dan penginapan.
5.4 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi antara lain adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir (menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Dalam penentuan Kawasan Strategis Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi dilakukan dengan strategi mengembangkan kegiatan penunjang dari pemanfaatan sumber daya dan teknologi tinggi, meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya dan teknologi dengan kegiatan penunjang, mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya dan teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat. Provinsi Banten telah menetapkan kawasan strategis dari sudut kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi yaitu PLTU 1 Suralaya Kota Cilegon dengan kapasitas 600 s.d 700 MW, PLTU 2 Labuan Kabupaten Pandeglang dengan kapasitas 300 s.d 400 MW, PLTU 3 Lontar Kabupaten Tangerang dengan kapasitas 300 s.d 400 MW, PLT Panas Bumi Kaldera Danau Banten, PLTN Kawasan Pesisir Pantai Utara Provinsi Banten, Bendungan Karian di Kabupaten Lebak, Bendungan Pasir Kopo di Kabupaten Lebak, Bendungan Cilawang di Kabupaten Lebak, Bendungan Tanjung di Kabupaten Lebak, Bendungan Sindang Heula di Kabupaten Serang, Waduk
V - 16
Krenceng di Kota Cilegon, Bendung Pamarayan di Kabupaten Serang, Bendung Ranca Sumur di Kabupaten Tangerang, Bendung Ciliman di Kabupaten Lebak, Puspiptek di Kota Tangerang Selatan.
5.5 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup antara lain kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia seperti Taman Nasional Lorentz, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Komodo (menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Dalam penentuan Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup dilakukan dengan strategi menetapkan kawasan strategis nasional berfungsi lindung, mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan, membatasai pengembangan sarana prasarana di sekitar kawasan strategis nasional, mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun untuk zona penyangga, merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun. Sedangkan Provinsi Banten telah menetapkan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang, Cagar Alam Rawa Danau (2.500 Ha) dan Cagar Alam Gunung Tukung Gede (1.700 Ha) di Kabupaten Serang, Kawasan AKARSARI (Gunung Aseupan, Gunung Karang, dan Gunung Pulosari) di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, dan Kawasan Penyangga Bandar Udara Soekarno-Hatta. Di samping definisi kawasan strategis menurut tingkat kepentingannya sebagaimaan dikemukakan di atas, arahan penetapan kawasan strategis pun perlu dilihat dari kedudukannya menurut kepentingan nasional dan provinsi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.1 dan Tabel 5.3.
V - 17
GAMBAR 5.1 PETA KAWASAN STRATEGIS
V - 18
Tabel 5.3 Penetapan Kawasan Strategis di Provinsi Banten Sudut Kepentingan Kawasan Strategis 1.
Pertahanan dan Keamanan
Kawasan Strategis Nasional 1.
Kawasan Strategis Provinsi
Kawasan perbatasan negara termasuk 19 pulau kecil terluar, khususnya Pulau Deli 1. 2. 3.
Kawasan TNI AU Bandara Gorda di Kabupaten Serang Kawasan TNI AD KOPASUS di Taktakan Kabupaten Serang Kawasan TNI AD komando pendidikan latihan tempur di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak 4. Kawasan TNI AL di Merak Kota Cilegon 5. Lapangan Terbang Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan (Ket : Kawasan Strategis Pertahanan dan Keamanan yang terdapat di Wilayah Provinsi Banten yang penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah) 2.
Pertumbuhan Ekonomi
1. 2.
Kawasan Selat Sunda Kawasan Jabodetabek-Punjur, khususnya Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14.
3.
Sosial dan Budaya
4.
Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi
5.
Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan
1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1.
Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Serang Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan
Tanjung Lesung - Panimbang di Kabupaten Pandeglang Bayah dan sekitarnya di Kabupaten Lebak Malingping dan sekitarnya di Kabupaten Lebak Cibaliung dan sekitarnya di Kabupaten Pandeglang Balaraja di Kabupaten Tangerang Teluknaga di Kabupaten Tangerang Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Kota Sport City di Kota Serang Strategis Ekonomi Bojonegara di Kabupaten Serang Strategis Ekonomi Krakatau Cilegon di Kota Cilegon Kota Kekerabatan Maja di Kabupaten Lebak Kaki Jembatan Selat Sunda Banten Water Front City di Kota Serang Pusat-Pusat Pertumbuhan
Kawasan Situs Banten Lama di Kota Serang Kawasan Masyarakat Adat Baduy di Kabupaten Lebak PLTU 1 Suralaya di Kota Cilegon PLTU 2 Labuan di Kabupaten Pandeglang PLTU 3 Lontar di Kabupaten Tangerang PLT Panas Bumi Kaldera Danau Banten PLTN Kawasan Pesisir Pantai Utara Provinsi Banten Bendungan Karian di Kabupaten Lebak Bendungan Pasir Kopo di Kabupaten Lebak Bendungan Cilawang di Kabupaten Lebak Bendungan Tanjung di Kabupaten Lebak Bendungan Sindang Heula di Kabupaten Serang Waduk Krenceng di Kota Cilegon Bendung Pamarayan di Kabupaten Serang Bendung Ranca Sumur di Kabupaten Tangerang Bendung Ciliman di Kabupaten Lebak Puspiptek di Kota Tangerang Selatan
Taman Nasional Ujung Kulon 1. 2. 3. 4.
Cagar Alam Rawa Danau di Kabupaten Serang Cagar Alam Gunung Tukung Gede di Kabupaten Serang Kawasan AKARSARI di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang Kawasan Penyangga Bandar Udara Soekarno-Hatta
Sumber : Rencana, 2008
V - 19
