BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, STRATEGI
4.1. Visi Dalam rangka mewujudkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai mana amanah dari Undang Undang Lingkungan Hidup No. 23 tahun 1997 Pasal 5 ayat (1), serta untuk mendukung tujuan pembangunan Jawa Timur saat ini yang pro terhadap wong cilik, maka Visi pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Timur adalah: ”Terwujudnya Lingkungan Hidup Jawa Timur Yang Baik dan Sehat”
4.2. Misi
Mengingat bahwa permasalahan lingkungan merupakan suatu permasalahan kompleks yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas manusia baik aktifitas yang terorganisir dalam skala besar seperti kegiatan industri dan kegiatan usaha yang lain, maupun permasalahan sosial kemasyarakatan yang tidak terorganisir namun sudah menjadi bagian dari pola hidup masyarakat karena terkait dengan faktor ekonomi dan sosial budaya seperti penebangan hutan secara liar, pembuangan sampah secara sembarangan, emisi kendaraan bermotor dan lain lain, serta lemahnya kontrol dari pihak pemerintah sehingga mengakibatkan adanya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya maka penyelesaian masalah tidak akan dapat terwujud tanpa adanya kerja sama dan partisipasi dari semua pihak. Kualitas lingkungan hidup saat ini relatif masih rendah dan keberadaan sumber daya alam yang mengalami banyak kerusakan maka salah satu cara untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. Perumusan Misi Pengelolaan Lingkungan Hidup diarahkan untuk membangun suatu kebersamaan antara pihak pemerintah sebagai regulator, pihak swasta sebagai kontributor pencemaran, pihak akademisi sebagai penghasil teknologi dan solusi ilmiah dan pihak Masyarakat yang sangat diperlukan perannya dalam bentuk perilaku yang berwawasan lingkungan serta sebagai pengendali / pengontrol pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Misi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur adalah:
”Bersama mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam di Jawa Timur”
4.3. Tujuan a. b. c. d. e. f.
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada media air tanah dan udara. Melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan ekosistem sesuai dengan fungsinya. Merehabilitasi kawasan ekosistem yang rusak dan pemulihan fungsi sumber daya alam. Meningkatkan manajemen perkotaan yang ramah lingkungan. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta semua pihak didalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Meningkatkan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4.4. Sasaran Memperhatikan adanya permasalahan mendasar, potensi, peluang, kebutuhan akan partisipasi semua pihak dan teknologi yang tersedia maka sasaran pengelolaan lingkungan hidup Jawa timur adalah sebagai berikut: a.
Memperkuat instrumen peraturan perundang undangan lingkungan hidup serta meningkatkan upaya pentaatan dan penegakan hukum lingkungan secara konsisten.
b.
Memenuhi ketentuan lisensi bagi komisi penilai AMDAL Kabupaten/Kota
c.
Mewujudkan, melaksanakan dan mengawasi ketentuan perijinan lingkungan.
d.
Menurunkan beban pencemaran limbah cair, padat dan gas dari sumber pencemar dan meningkatkan pengelolaan limbah B3.
e.
Pengawasan eksplorasi dan eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam dan pertambangan untuk menjamin pemanfaatan secara berkelanjutan.
f.
Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi, pesisir dan laut serta menjaga keanekaragaman hayati.
g.
Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan dan daya dukung lingkungan hidup perkotaan.
h.
Meningkatkan kualitas udara perkotaan.
i.
Membangun kesadaran dan meningkatkan peran aktif masyarakat masyarakat atas hak dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.
j.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan membangun koordinasi harmonis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
k.
Menyediakan informasi lingkungan hidup yang berkualitas.
4.5. Arah Kebijakan Untuk mewujudkan sasaran tersebut, arah kebijakan yang akan ditempuh meliputi perbaikan manajemen dan sistem pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi manfaat ekonomi dari sumber daya alam termasuk jasa lingkungannya, pengembangan peraturan perundangan lingkungan, penegakan hukum, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, dengan memperhatikan kesetaraan gender. Melalui arah kebijakan ini diharapkan sumber daya alam dapat tetap mendukung perekonomian Jawa Timur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya. Secara lebih rinci arah kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah sebagai berikut: a. Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan. b. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota. c. Meningkatkan
upaya
harmonisasi
pengembangan
peraturan
perundangan
lingkungan, dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan. d. Meningkatkan
upaya
pengendalian
dampak
lingkungan
akibat
kegiatan
pembangunan. e. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulatif, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana. f.
Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.
g. Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah
rentan
dan
rawan
kewaspadaan dini terhadap bencana
bencana
lingkungan
dan
informasi
4.6. Analisis Strategi Strategi pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur 2010-2014 bertumpu pada pemberdayaan rakyat dan menempatkan strategi pro poor sebagai prioritas utama untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, seperti hak pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, pekerjaan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan. Fungsi penyediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat sangat erat hubungannya dengan pemenuhan hak dasar masyarakat sebagai makhluk hidup karena berkaitan dengan tingkat kesehatan masyarakat akan kebutuhan terhadap air bersih, udara bersih dan pencegahan bencana karena pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana. Di satu sisi, perkembangan industri sangat diperlukan untuk menopang kebutuhan ekonomi, namun disisi lain dampak lingkungan yang dihasilkan juga dapat merusak lingkungan baik air, udara maupun tanah dan merugikan masyarakat, sehingga diperlukan suatu strategi yang bijaksana untuk tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi tanpa harus merugikan lingkungan dan masyarakat. Sumber pencemar, selain dari pihak industri juga berasal dari aktivitas manusia sebagai masyarakat, diantaranya adalah adanya limbah rumah tangga berupa sampah, limbah cair domestik, emisi kendaraan bermotor dan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam secara liar seperti pembabatan hutan, penambangan pasir, dan lain lain. Secara umum, permasalahan dan tantangan pengelolaan lingkungan hidup meliputi hal hal sebagai berikut: 1. Semakin meluasnya degradasi lahan menjadi lahan pertanian serta akibat penebangan liar di kawasan hutan lindung , yang berdampak menurunnya ketersediaan sumber-sumber air. 2. Penurunan kualitas air, udara dan tanah akibat pembuangan limbah ke media lingkungan 3. Peningkatan intensitas banjir akibat kurangnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai 4. Kurangnya kesadaran masyarakat umum akan pentingnya fungsi lingkungan dalam setiap usaha/kegiatan ekonomi atau pembangunan. 5. Lemahnya sangsi penegakan hukum bidang lingkungan hidup Dalam melakukan analisis untuk menentukan strategi, sasaran dan program, Renstra ini menggunakan telaahan SWOT dengan menganalisis faktor internal, mencakup Kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) serta faktor Eksternal yang mencakup Peluang (Opportunity) dan Kendala (Threat) dengan hasil sebagai berikut: 1. Lingkungan Internal a.
Kekuatan (strength) - Adanya peraturan perundangan dibidang lingkungan hidup baik ditingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten Kota - Dukungan kebijakan dan regulasi dibidang Lingkungan Hidup baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kab./Kota.
- Adanya Organisasi BLH dengan stuktur dan instrumen yang cukup lengkap untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan - Tersedianya SDM yang berpotensi untuk melaksanakan tugas di bidang pengelolaan lingkungan. - Tersedianya PPNS dan PPLHD sebagai instrumen pengawasan terhadap pelaku pencemaran. - Tersedianya laboratorium lingkungan sebagai alat pemantauan kualitas lingkungan. - Tersedianya Sumber dana dari APBN maupun APBD Jawa Timur Hal utama yang harus ada agar dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup agar dapat berjalan dengan baik adalah adanya dukungan kebijakan serta sangsi dalam aturan perundangan yang tegas dan adil. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab I, Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa : “ Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan “
Kata “upaya sadar dan terencana” diatas, menunjukkan betapa besar perhatian Pemerintah mengenai pentingnya fungsi lingkungan dalam setiap aspek pelaksanaan pembangunan di segala bidang, hal ini juga berarti merupakan suatu pemberian jaminan hak rakyat untuk mendapatkan keberlangsungan dan kualitas hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Wujud perhatian tersebut diimplementasikan dalam bentuk peraturan perundangan di setiap daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan masingmasing daerah ( Perda, Pergub dsb ), Regulasi, kebijakan serta sumber dana yang pada intinya adalah untuk menjamin bahwa pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik dan maksimal dengan segala konsekuensinya. Sebagai jaminan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal di Provinsi Jawa Timur, Badan Lingkungan Hidup telah memiliki potensi SDM dengan kualifikasi yang dapat diandalkan dari berbagai bidang disiplin ilmu ( Teknik Kimia, Teknik Biologi, Teknik Pertambangan, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan dan Ilmu Kesehatan Masyarakat ), serta petugas PPNS dan PPLHD yang handal sebagai instrumen pengawasan di lapangan. Keberadaan Laboratorium Lingkungan Hidup yang telah diakui kapabilitasnya dengan standart kualitas mutu ISO/IEC 17025 : 2005 tentang Persyaratan Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi serta kemampuan personil dengan latar belakang akademis yang sesuai dan teruji dalam melakukan analisa hasil laboratorium, sarana dan prasarana laboratorium yang cukup lengkap dan pada tahun 2009 ini akan dilaksanakan pembangunan
Gedung Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan 3 lantai yang dibiayaai oleh APBD secara multiyears (tahun jamak) termasuk penambahan sarana kendaraan MobiLab untuk uji lapangan.
b.
Kelemahan (Weakness) - Masih kurangnya koordinasi, kerjasama, sinkronisasi program serta adanya kecenderungan berpola fikir lama bahwa pelaksanaan program kegiatan hanya sebagai sarana untuk mempercepat penyerapan anggaran bukan pelaksanaan program sebagai sarana pendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan ( sustainable development ). - Masih adanya pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang tidak berpijak pada akar rumput masalah ( analisa awal pencegahan ) namun lebih cenderung pada pelaksanaan program yang bersifat pemulihan setelah terjadinya bencana. - Masih kurangnya sinergi antara stakeholder terkait dalam memberikan hal-hal yang bersifat informatif, komunikatif, sosialisasi, dan komitmen yang terus menerus sebagai usaha untuk memberikan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya fungsi lingkungan dalam setiap kegiatan/usaha pembangunan. - Masih adanya kegiatan yang bersifat top down dan tidak konsisten dalam implementasi kegiatan. - Masih adanya pengkotak kotakan peruntukan anggaran yang kurang sesuai dengan kebutuhan strategis. - Keterbatasan Kualitas Sumberdaya Manusia Kelemahan yang nampak jelas dari kelembagaan BLH yaitu tidak tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan relevan dengan kebutuhan pengelolaan lingkungan hidup. Lembaga yang handal adalah lembaga yang didukung sumberdaya manusia memadai. Tidak banyak ketersediaan sumberdaya manusia di daerah yang berlatar belakang ilmu lingkungan atau ilmu-ilmu yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup. Sampai dengan tahun 2008, jumlah sumber daya manusia untuk pegawai yang telah memiliki sertifikat AMDAL penyusun sebanyak 14 orang, AMDAL penilai sebanyak 13 orang, tenaga ahli laboratorium 15 orang dan tenaga dibidang auditor lingkungan 6 orang. Dan sumber daya manusia yang tak kalah pentingnya adalah tenaga ahli dibidang hukum lingkungan yang disebut sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) lingkungan hidup. Saat ini hanya ada 6 orang di BLH Jatim sebagai pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) dan 31 orang PPNS tersebar di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dari sumberdaya manusia tersebut di atas sebagian besar berada di BLH Provinsi Jawa Timur dan beberapa Kabupaten/Kota yang berwenang di bidang lingkungan hidup. Meskipun telah mengalami penambahan sumberdaya
manusia bidang lingkungan hidup namun jumlah dan penyebarannya belum sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup diseluruh Jawa Timur. Hal ini merupakan kelemahan utama dari organisasi Badan Lingkungan Hidup. Sehingga sangat bisa jadi sumberdaya manusia untuk pengelolaan lingkungan hidup daerah diambil dari bidang-bidang yang tidak relevan. Sehingga persyaratan instrumen pengelolaan lingkungan hidup di daerah tidak dapat dipenuhi. Sebagai contoh, salah satu kriteria pembentukan komisi penilai AMDAL berdasarkan PP No 25 Tahun 2000 untuk daerah otonom, mensyaratkan bahwa : “Tersedianya sumber daya manusia yang telah lulus mengikuti pelatihan Dasar-dasar AMDAL dan/atau Penyusunan AMDAL dan/atau Penilaian AMDAL khususnya diinstansi pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi komisi penilai.”
Lalu pertanyaannya adalah apakah sudah tersedia sumberdaya manusia yang sesuai dengan kriteria tersebut di atas pada seluruh daerah otonom? sehingga instrumen AMDAL yang merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup dapat dijalankan? Apabila mengamati data dari BLH seperti diatas, diketahui bahwa ketersediaan sumberdaya yang dipersyaratkan tersebut dapat dipenuhi oleh pemerintah Jawa Timur sebagai leading sektor pengelola lingkungan hidup se Jawa Timur, disatu sisi BLH bersemangat melaksanakan pembangunan, tetapi di sisi lain instrumen AMDAL tidak dapat berjalan, padahal AMDAL merupakan salah satu prasyarat bagi proses pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha atau kegiatan pembangunan (pasal 15 UU LH No. 23 tahun 1997 dan pasal 1 (1) PP No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL). Selain itu juga AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan (pasal 2 (1) PP No. 27 tahun 1999). Jadi, secara legal apabila suatu kegiatan yang masuk kriteria melakukan ketentuan AMDAL namun tidak dipenuhi, tentu kegiatan tersebut tidak dapat diizinkan beroperasi oleh instansi berwenang.
2. Lingkungan Eksternal a.
Oppotunity (Kesempatan) - Adanya UU PPLH 2009 sebagai pengganti UU No. 23 Tahun 1997. - Meningkatnya kesadaran masyarakat atas hak nya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat - Adanya motivasi, keyakinan dan komitmen yang terus tumbuh berkembang dari aparatur pengelola lingkungan hidup untuk meningkatkan kinerjanya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang lebih mengedepankan aspek dan penyelamatan fungsi lingkungan hidup.
- Tersedianya instrumen yang dapat meningkatakan kinerja lingkungan industri dan masyarakat seperti program PROPER, ADIPURA, ADIWIYATA, KALPATARU, dll - Adanya sektor perbankan yang dapat mendukung program pengendalian pencemaran lingkungan seperti adanya bunga lunak dan pembebasan biaya bea cukai untuk import peralatan pengendalian pencemaran serta pengendalian pengeluaran kredit terhadap industri yang tidak ramah lingkungan. - Tersedinya akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang dapat memberikan solusi ilmiah untuk mengatasi pencemaran lingkungan. - Adanya sumber dana dari pihak industri dan pelaku kegiatan usaha lain untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan. - Adanya tuntutan global terhadap pelaku usaha untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan. - Adanya dukungan kerjasama baik dari institusi Akademisi, LSM pemerhati lingkungan maupun dari negara-negara maju pemerhati lingkungan berupa studi dan transfer ilmu dan teknologi mengenai usaha pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik. - Adanya standard Internasional dan Standard Nasional dibidang pengelolaan lingkungan.
Ada beberapa peluang bagi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tupoksinya sebagai salah satu institusi pelayanan utama kepada masyarakat, yaitu: Pertama, dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disahkan DPR RI, sebagai pengganti Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997, maka harapan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ) yang lebih mengedepankan aspek dan pelestarian fungsi lingkungan akan semakin menjadi jelas. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya UU No.23/1997 meskipun telah bermanfaat bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, tetapi efektifitas implementasinya belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan karena adanya persoalan pada masalah substansial, struktural maupun kultural. Dengan lahirnya UU PPLH yang baru ini kedepan risiko bencana ekologi yang semakin masif dan dan tak terkendali sebagai akibat tingkah manusia yang selalu mengedepankan fungsi ekonomi sebagai tolok ukur pembangunan akan dapat diminimalisir dan ditekan. Ini juga berarti bahwa secara fungsional BLH mulai saat ini akan menjadi lembaga yang sangat diperhitungankan dan dibutuhkan sebagai konsekuensi dari semakin intensifnya pembangunan di daerah. Karena dengan adanya UU PPLH yang baru mewajibkan pemerintah daerah membuat kajian lingkungan hidup strategis ( KLHS ) yang pada intinya adalah untuk memastikan penerapan
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan Kedua, BLH juga berpeluang melakukan kerjasama yang intensif untuk memperkuat perannya dengan badan atau lembaga internasional pada bidang lingkungan hidup yang banyak melakukan kegiatan di Indonesia terutama pada lokasi-lokasi yang memiliki keunikan ekosistem. BLH memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan diri sebagai lembaga yang dinamis, tidak terkesan birokratis dan selalu inovatif merespon isu-isu lingkungan hidup di provinsi Jawa Timur pada khususnya dengan cara melakukan kerjasama intensif dengan lembaga-lembaga internasional tersebut. Ketiga, Dengan peran BLH yang semakin dinamis dan terbuka, maka BLH akan semakin berpeluang untuk selalu didukung masyarakat yang mulai memahami dan peduli terhadap usaha pengelolaan lingkungan hidup. Kondisi ini sejalan dengan makin meningkatnya pengetahuan masyarakat. Dengan kehidupan bermasyarakat yang makin demokratis, transparan dan berani, memberikan dukungan kuat bagi inisiatif masyarakat untuk kontrol dan claim bagi pelaku-pelaku perusakan lingkungan hidup, serta bagi prakarsa dan partisipasi dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Keempat, Dengan adanya tuntutan global bagi para pelaku usaha untuk lebih meningkatkan kualitas produksi dengan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan serta semakin ketatnya standar yang diterapkan dalam usaha pengelolaan lingkungan hidup, maka BLH berpeluang untuk mendapatkan dana dari pihak ketiga. Hal ini akan semakin meningkatkan performan kinerjanya dengan menyusun rencana strategi program kegiatan yang lebih menguntungkan bagi masyarakat untuk mendapatkan kualitas hidup sehat yang lebih baik tanpa mengorbankan kepentingan pelaku usaha dalam menjalankan roda ekonominya dalam pembangunan. b.
Ancaman (Threats) - Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan. - Waktu kritis atau titik jenuh dari kemampuan alam dalam menampung/menghadapi laju kerusakan dan pencemaran lingkungan akan sangat berpengaruh pada perencanaan program yang akan semakin kompleks, biaya yang semakin tak terjangkau, lama dan kemampuan menanggulangi dampak yang terjadi. - Adanya pola pemikiran (mindset) dari sebagian masyarakat baik dari kalangan industri maupun masyarakat umum untuk tetap menghalalkan segala cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena alasan desakan atau motif keuntungan ekonomi yang lebih besar. - Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.
- Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik dan emisi kendaraan bermotor. - Jumlah beban pencemaran dari industri dan kegiatan usaha lain baik skala besar, menengah maupun kecil.
Titik Jenuh / Waktu Kritis Kemampuan Alam Kemampuan Alam dalam menerima kondisi kerusakan yang dialaminya pada titik tertentu akan memiliki titik jenuh/waktu kritis dimana Alam sukar atau hampir mustahil untuk dipulihkan ke kondisi semula meskipun dengan waktu pemulihan yang sangat panjang. Hal ini bisa terjadi apabila laju kerusakan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pemulihan yang dilakukan. Dengan semakin banyaknya serta menyebarnya lokasi bencana ekologi yang ditimbulkan oleh ulah-polah manusia sedangkan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan rencana program pemulihan yang sangat terbatas, maka dibeberapa tempat lokasi bencana ekologis yang belum sempat tertangani akan semakin parah menuju titik kritisnya. Hal ini kedepan akan semakin menyulitkan BLH dalam menentukan kebijakan dalam penanganannya, dilain pihak dana yang dibutuhkan tentu akan semakin besar.
Paradigma Pembangunan yang sempit Sebagian Kepala Daerah ataupun pejabat di daerah tidak jarang masih memandang bahwa otonomi adalah kesempatan pemanfaatan sumber-sumber daerah untuk dikelola semaksimal mungkin dan digunakan oleh daerahnya sendiri dengan mengabaikan faktor lingkungan sebagai pertimbangan utama. Egoisme yang berlatar belakang ekonomi tersebut dapat berakibat diabaikannya prinsif holistik pengelolaan lingkungan hidup. Dilain pihak ada pula dari sebagian masyarakat baik dari kalangan industri maupun masyarakat umum untuk tetap menghalalkan segala cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena alasan desakan atau motif keuntungan ekonomi yang lebih besar. Paradigma atau pemikiran-pemikiran yang keliru seperti ini meskipun dalam prosentase yang kecil dari kebijakan pemimpin daerah ataupun pelaku usaha sedikit banyak akan memberikan dampak yang tidak bisa diremehkan dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Padahal dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tersebut semua aspek dan parameter pendukung seperti peningkatan kesadaran masyarakat, kerjasama antar sektor terkait, kebijakan dan aturan yang harus diterapkan harus didukung secara bulat oleh semua pihak yang berkepentingan.
Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis maka ditetapkan 4 Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sebagai berikut: - Pro Cooperation :
Pemerintah, Swasta, Masyarakat dan Akademisi bersatu padu mengatasi permasalahan lingkungan di Jawa Timur - Pro Green Development
(Mengedepankan pembangunan yang berwawasan lingkungan di semua sektor). - Pro Green Law Enforcement
(Penegakan hukum yang berpihak pada lingkungan hidup melalui Penguatan jejaring aparatur penegak hukum lingkungan). - Green Regulation & Budgeting
(Kebijakan dan Pendanaan yang pro lingkungan)
