Bab IV Studi Kasus Sebelum melakukan perancangan, akan dipaparkan profil Direktorat Jenderal Perbendaharaan beserta visi, misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, strategi bisnis, strategi TI, tujuan, dan sasarannya.
IV.1 Profil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Terbentuknya Direktorat Jenderal Perbendaharaan tidak terlepas dari konsekuensi pelaksanaan reformasi penyempurnaan manajemen keuangan negara di Indonesia. Ketika semangat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) digulirkan, Pemerintah Pusat menempuh langkah perubahan melalui reformasi hukum dan organisasi. Secara paralel, reformasi hukum yang ditandai dengan lahirnya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara diiringi dengan perubahan organisasional di tubuh Departemen Keuangan guna menyelaraskan perangkat organisasi dengan penegasan fungsi Departemen Keuangan selaku institusi pengelola fiskal.
Selaku institusi pengelola fiskal, Departemen Keuangan membagi pemisahan kewenangan, yang antara lain adalah fungsi-fungsi pengkajian, penganggaran, dan perbendaharaan. Inilah alasan kuat terjadinya penyempurnaan organisasi (reorganisasi) dengan "terbentuknya" tiga organisasi dengan nomenklatur baru, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Badan Kebijakan Fiskal. Suatu Perubahan organisasi yang ditandai dengan memisahkan fungsi-fungsi yang berbeda namun berada dalam satu naungan organisasi, serta menyatukan fungsi-fungsi yang sama namun tersebar di berbagai unit.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan sendiri bukanlah organisasi yang sama sekali baru. Core function-nya tersebar di berbagai unit eselon I dengan fungsi paling dominan, yaitu fungsi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, pengelolaan barang milik kekayaan negara, dan pengelolaan hutang luar negeri berada di bawah unit Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Sementera itu, fungsi
perbendaharaan lainnya tersebar di beberapa unit Eselon I dan II yaitu fungsi pengelolaan hutang dalam negeri pada Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON), pengelolaan penerusan pinjaman dan pengelolaaan kasnya pada Ditjen Lembaga
Keuangan
(Ditjen
LK), dan penyusunan pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran pada Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN), serta fungsi pengolahan data pada Kantor Pengelolahan Data Informasi Keuangan Regional (KPDIKR).
Selanjutnya, dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004 dan Nomor 303/KMK/2004,
secara
hukum
meleburlah
unit-unit
pengelola
fungsi
perbendaharaan tersebut menjadi satu Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang terdiri dari 1 sekretariat direktorat jenderal dan 7 direktorat teknis pada kantor pusat serta 30 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan sejumlah KPPN pada kantor instansi vertikal.
IV.1.1 Visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Profesional, Transparan dan Akuntabel guna mewujudkan Bangsa yang Mandiri dan Sejahtera IV.1.2 Misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Mewujudkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Mewujudkan pengelolaan kas negara yang optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
Mewujudkan pengelolaan piutang pemerintah yang dananya bersumber dari dalam dan luar negeri dan kredit program secara profesional, berkelanjutan, dan akuntabel.
Mewujudkan
pengelolaan
investasi
pemerintah
yang
aman
dan
menguntungkan sesuai dengan azas profesionalisme, kepastian hukum, dan
transparan sehingga menjadi salah satu sumber penerimaan negara serta mendukung tercapainya target investasi pemerintah.
Mewujudkan pengelolaan keuangan BLU secara efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.
Mewujudkan sistem perbendaharaan negara yang terintegrasi untuk mendukung terlaksananya fungsi-fungsi perbendaharaan secara efisien dan efektif.
Menghasilkan pelayanan di bidang perbendaharaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat, dan akurat.
Mewujudkan pengelolaan sumber daya secara optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang akurat, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
IV.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan
perumusan
kebijakan
Departemen
Keuangan
di
bidang
perbendaharaan negara; b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara; e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
IV.1.4 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri dari:
Sekretariat Direktorat Jenderal;
Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
Direktorat Sistem Manajemen Investasi;
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
Direktorat Sistem Perbendaharaan;
Direktorat Transformasi Perbendaharaan.
30 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
178 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di 33 propinsi di seluruh Indonesia
Gambar IV.1 Struktur organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan
IV.1.5 Strategi Bisnis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Berdasarkan Pedoman Strategi dan Kebijakan Departemen Keuangan Tahun 2005–2009 dan reorganisasi di lingkungan Departemen Keuangan, fokus strategi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah pendapatan negara dan belanja negara.
1. Pendapatan Negara Fokus strategi pendapatan negara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan lebih diarahkan pada pencapaian dua target, yaitu (a) peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyempurnaan penatausahaan penerimaan negara, (b) citra baik Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait dengan layanan publik dalam rangka peningkatan penerimaan negara. Pencapaian kedua target tersebut secara sinergis akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan penatausahaan penerimaan negara. Dalam upaya mencapai target peningkatan kualitas pelayanan dalam penatausahaan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan beberapa langkah-langkah strategis, yaitu penyempurnaan mekanisme penatausahaan penerimaan negara, pembenahan sistem informasi yang terpadu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penataan organisasi dan tersedianya prosedur kerja yang memadai terkait dengan proses penatausahaan penerimaan negara.
Terkait peran pengelolaan penatausahaan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
mengembangkan Sistem Penerimaan Negara
Terpadu dalam bentuk Modul Penerimaan Negara Prima (MPN-PrimA) yang merupakan bagian dari pengembangan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). MPN memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara. MPN merupakan pengembangan dari sistem MP3 yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dengan beberapa perbaikan dan penyempurnaan sehingga dapat mencakup seluruh penerimaan negara baik perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baik yang disetor melalui Bank/Pos Persepsi/Devisa Persepsi maupun melalui potongan SPM, baik melalui loket bank maupun online/billing system melalui e-banking. MPN yang saat ini telah diterapkan di semua KPPN di seluruh Indonesia perlu disempurnakan sehingga akan memberikan kemudahan dan kepastian dalam rangka penerimaan negara.
2. Belanja Negara Fokus strategi belanja negara diarahkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja negara. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dilakukan dalam rangka mencapai dua target, yaitu: (a) peningkatan kualitas pelayanan, (b) citra baik Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mengelola belanja negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi perbendaharaan lainnya. Pencapaian kedua target tersebut dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Berkaitan dengan fokus strategi di bidang belanja negara, pada aspek administrasi upaya efisiensi dan efektivitas belanja negara dilakukan melalui pemantapan pelaksanaan penyatuan anggaran rutin dan pembangunan (unified budget), penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja (performance based budget) dan penerapan alokasi belanja negara dalam kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework).
Upaya efisiensi dan efektivitas belanja negara ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat luas sebagai stakeholders terhadap kinerja pengelolaan keuangan negara
pemerintah.
Dengan
adanya
peningkatan
kualitas
pelayanan
pemerintah kepada masyarakat diharapkan menumbuhkan kesan dan citra positif terhadap kinerja pemerintah.
IV.1.6 Strategi TI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Strategi yang disusun adalah dengan mempertimbangkan kondisi pemanfaatan sistem dan teknologi informasi yang ada dan beroperasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan saat ini serta kemungkinan pemanfaatannya di masa yang akan datang. Strategi ini dibagi dalam tiga bagian, yaitu strategi di bidang pengembangan sistem informasi, strategi di bidang pengembangan teknologi dan komunikasi, dan strategi di bidang pengembangan SDM.
Strategi di bidang pengembangan sistem informasi
Dalam bidang pengembangan sistem informasi, maka strategi yang diterapkan adalah: a. Pengembangan aplikasi untuk kebutuhan intern (internal application) dilaksanakan per unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan b. Pengembangan aplikasi untuk kebutuhan ekstern (external application) dan sistem informasi antar unit (cross functional projects) dikoordinasikan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan (DSP). c. Aplikasi yang bersifat umum (common/combine application) sedapat mungkin menggunakan aplikasi yang sama untuk setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan d. Membangun suatu sistem informasi eksekutif (EIS) untuk pimpinan dengan memanfaatkan keluaran dari tiap-tiap aplikasi yang ada di unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan e. Diberi penegasan mengenai kepemilikan sistem (ownership) untuk menjamin kejelasan penanggung jawab dan efektivitas pemeliharaan sistem informasi f. Dibuat standar kerangka kerja pembangunan aplikasi yang dipakai sebagai acuan bagi unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi
Strategi di bidang pengembangan teknologi dan komunikasi
TI dan komunikasi harus dibangun dan disediakan dengan segera untuk mendukung kegiatan pokok Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jaringan komunikasi merupakan infrastruktur yang kritis dalam pelaksanaan kegiatan pokok tersebut.
Perlu dilakukan pengkajian dan disusun suatu kebijakan mengenai standar di bidang TI (IT Standard) yang terdiri dari standar personal komputer, laptop, server, standar arsitektur platform untuk pengguna, database, aplikasi, dan komponen TI lainnya.
Strategi di bidang pengembangan SDM
Pengembangan SDM di bidang TI tidak hanya terbatas pada SDM pengembang TI, tetapi juga untuk pengguna aplikasi, bahkan untuk para pejabat.
Kebutuhan akan sistem aplikasi yang terus meningkat, baik karena adanya peraturan yang baru maupun karena adanya kesadaran yang meningkat di lingkungan unit organisasi terhadap manfaat TI dalam menunjang kegiatan pokok masing-masing yang berakibat juga terhadap kebutuhan infrastruktur TI. Untuk bisa mengoperasikan TI dengan baik, dibutuhkan keahlian yang cukup dan memadai. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan, penyegaran, ataupun kerjasama dengan pihak-pihak luar/pemilik secara berkelanjutan. Di samping itu, diperlukan adanya dana yang cukup untuk melakukan pembangunan dan pengembangan sistem/teknologi informasi itu sendiri.
IV.1.7 Tujuan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam periode 1 sampai dengan 5 tahun mendatang adalah:
Memantapkan pelaksanaan sistem penganggaran yang transparan dan akuntabel.
Mewujudkan pengelolaan kas negara yang transparan dan akuntabel.
Mewujudkan pengelolaan piutang pemerintah yang berasal dari pinjaman dalam dan luar negeri yang efektif dan efisien.
Mewujudkan pengelolaan Two Step Loan (TSL) yang handal.
Mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara untuk menjaga kesinambungan fiskal.
Meningkatkan pengelolaan dana investasi secara tertib, taat hukum, transparan, dan akuntabel sebagai salah satu sumber penerimaan negara.
Meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui pengelolaan keuangan BLU secara efisien dan efektif.
Mewujudkan sistem perbendaharaan negara yang modern.
Mengoptimalkan pengelolaan pengeluaran dan penatausahaan penerimaan negara secara efisien dan efektif.
Mewujudkan kelembagaan Direktorat Jenderal yang efisien dan efektif.
Meningkatkan pengelolaan administrasi dan kualitas SDM aparatur negara.
Mewujudkan tertib administrasi keuangan Direktorat Jenderal.
Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana.
Meningkatkan akuntabilitas keuangan negara.
IV.1.8 Sasaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dalam satu sampai dengan lima tahun mendatang, sasaran yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam lima tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut:
Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan pelaksanaan anggaran negara kepada Kementerian Negara/Lembaga.
Terselenggaranya pengelolaan kas negara yang akurat, efisien, dan reliabel.
Terlaksananya
penyaluran
dan
penatausahaan
penerusan
pinjaman
pemerintah yang berasal dari pinjaman dalam dan luar negeri sesuai ketentuan.
Terwujudnya penetapan BUMN Perbankan yang eligible untuk mengelola TSL.
Tercapainya alokasi subsidi yang tepat sasaran.
Terselenggaranya pengelolaan investasi pemerintah yang tertib, akuntabel, dan transparan.
Terwujudnya good governance dan peningkatan kinerja pelayanan publik bagi instansi pemerintah yang menerapkan PK BLU.
Terwujudnya pengembangan dan penyempurnaan sistem perbendaharaan negara yang terintegrasi.
Terwujudnya dukungan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi sistem perbendaharaan.
Terwujudnya pelayanan sistem informasi dan komputerisasi yang optimal bagi seluruh komponen yang terkait dengan pengelolaan dan komunikasi data.
Berkembangnya jabatan fungsional pengelola perbendaharaan.
Tersalurkannya dana APBN sesuai ketentuan.
Terwujudnya penatausahaan PNBP.
Terbukukannya seluruh penerimaan dan pengeluaran APBN.
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan.
Meningkatnya pelayanan kepegawaian dengan cara meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kepegawaian.
Tersedianya SDM yang berkualitas.
Meningkatnya kualitas perencanaan program dan keuangan, pengelolaan keuangan, dan laporan realisasi keuangan.
Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja yang memadai.
Tersusunnya standar, sistem, dan prosedur akuntansi.
Tersusunnya pedoman dan penyajian statistik laporan keuangan pemerintah.
Terwujudnya laporan keuangan pemerintah yang tepat waktu, handal, dan transparan.
