BAB IV. PENUTUP
A. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Terhadap Kewajiban Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Kegiatan Usaha . Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pengawasan terkait pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan oleh kegiatan usaha berpedoman Pasal 71 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Dimana dalam melakukan pengawasan terdapat tim Pengawas Pelaksana di Bidang Lingkungan Hidup yang memiliki dasar Hukum Keputusan Bupati SK Nomor : 660.1/29.3 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawas Pelaksana Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar. Badan Lingkungan Hidup melakukan pendampingan dan/atau pembinaan terhadap suatu kegiatan usaha yang belum memperoleh dokumen lingkungan, sampai dikeluarkannya dokumen lingkungan tersebut guna memperoleh ijin lingkungan dalam melakukan kegiatan usaha, sebelum terjadinya dan/atau dilaksanakan pengawasan oleh Badan Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Karanganyar
terlebih
dahulu
penanggungjawab usaha dan/atau pelaku usaha melakukan perijinan , dimana perijinan tersebut meliputi melengkapi dokumen-dokumen lingkungan ( AMDAL, UKL/UPL , dan SPPLH ) setelah lengkap baru lah mendapatkan ijin lingkungan dalam melakukan kegiatan usaha, setelah perijinan dilakukan pemantauan , dimana masa pemantauan ini dilakukan
61
62
oleh Badan Lingkungan Hidup dalam masa uji coba trial sekitar 1 bulan sampai dengan 2 bulan , setelah selesainya masa pemantauan kegiatan usaha dapat dikatakan lolos masa trial lalu tindak lanjut pemerintah dan/atau dinas terkait yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar untuk melakukan pengawasan, di dalam pelaksanaan pengawasan ini Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar. Pengawasan juga dapat dilaksanakan dengan adanya aduan dari masyarakat yang diajukan oleh masyarakat kepada pihak Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dengan cara melaporkan adanya pelanggaran di pos pengaduan masyarakat.
2. Hasil Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Mampu Memperbaiki Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Perlindungan dan Pemantauan Lingkungann Hidup. Pengawasan
oleh
Badan
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Karanganyar dimana pengawasan disini dilakukan lebih bersifat kedalam hal pembinaan terhadap para pelaku usaha, semua dilakuakan secara berhati – hati dan teliti dengan memperhitungkan berbagai hal, aspek , dan sisi sosial yang terdapat di masyarakat. Mengenai hasil dari pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, semua permasalahan atau jika terjadi laporan mengenai ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh suatu kegiatan usaha terhadap adanya pencemaran lingkungan dan/atau masyarakat sekitar merasa adanya hal yang dirugikan menyangkut lingkungan hidup sekitar maka Badan Lingkungan Hidup segera menyelesaikan dan membina sesegeramungkin, sehingga permasalahan tersebut tidak terulang ditahun mendatang. Semua permasalah yang ada di suatu tahun , juga akan terselesaikan ditahun tersebut. Sehingga tidak adanya permasalahan yang sama dengan kegiatan yang sama juga di dalam tahun yang berbeda. Kendala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar yang dialami dalam melaksanakan pengawasan ada beberapa , yaitu terdapatnya
63
kendala dalam bidang anggaran dan/atau biaya pengawasan. Biasaya dan/atau anggaran untuk pengawasan lingkungan itu besar, namun setiap tahunnya dalam memperoleh anggaran dari daerah selalun berkurang dari tahun – tahun sebelumnya. Namun BLH tetap melaksanakan tanggung jawabnya dengan profesional dengan cara manyiasati mana yang perlu di prioritaskan dan mana yang memiliki dampak lingkungan yang lebih besar bagi lingkungan. Kendala yang lain adalah, jika terdapatnya salah penempatan dan/atau ketidak sesuaian penempatan Sumber Daya Manusia di dalam suatu kegiatan usaha dengan tidak sesuai kapasitas atau kemampuan Sumber Daya Manusia tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidak seimbangan dalam kinerja di suatu kegiatan usaha tersebut , dan adanya ketidak benaran dalam pengelolaan limbah dan/atau sisa –sisa produksi yang dibuang atau dikeluarkan ke lingkungan. Solusi dari permasalahan tersebut yang pertama mengenai anggaran,
Badan
Lingkungan
Hidup
mengupayakan
dan
terus
berkoordinasi terhadap tingkat provinsi, dibentuknya lomba ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan sehingga menumbuhkan rasa atau tingkat kesadaran para pemimpin perusahaan dalam hal melakukan kewajibannya dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan kegiatan usahanya yang diawasi langsung oleh Program Pengawas Perusahaan, adanya kerja sama antara BLH dengan kegiatan usaha dimana yang nantinya adanya kompensasi atau dana yang dikeluarkan untuk sosial guna untuk program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang biasanya di tuangkan dengan nama CSR. Dalam hal mengenai penempatan SDM yang sesuai keahlian dan kemampuanya di suatu bidang kegiatan usaha, Badan Lingkungan Hidup selalu mengupayakan dan selalu berkomunikasi dengan pihak perusahaan berkaitan pentingnya penempatan SDM di suatu bidang di kegiatan usaha, dan beruntungnya sampai selama ini semua kegiatan usaha yang terdapat di Kabupaten Karanganyar selalu terbuka , mau menerima masukkan, dan mau untuk saling berkoordinasi terhadap Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
64
B. SARAN
1. Badan Lingkungan Hidup seharusnya lebih terbuka dalam memberikan laporan hasil pengawasan terhadap masyarakat umum; 2. Badan Lingkungan Hidup seharusnya sering dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar kegiatan usaha , mengenai pentingnya perananan masyarakat dalam menjaga dan turut serta dalam pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; 3. Badan Linbgkungan Hidup seharusnya lebih sering dalam memberikan sosialisasi terhadap pelaku usaha , mengenai pentingnya kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; 4. Pemerintah Kabupaten seharusnya lebih tegas terhadap para pelaku usaha yang terbukti melanggar kewajiban pelaku usaha; 5. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar seharusnya lebih sering melakukan sidak ke kegiatan usaha. 6. Pelaku Usaha seharusnya lebih memperhatikan dalam menempatkan posisi kerja Sumber Daya Manusianya sesuai dengan kapasitasnya.
DAFTAR PUSTAKA
Buku : Esmi Warassih, 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang : Suryandaru Utama. H.B. Sutopo.2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2011. Pengantar Hukum Lingkungan. Surakarta: CakraBooks-Solo. Muhamad Erwin. 2015. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Lingkungan Hidup di Indonesia. Bandung. Refika Aditama. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2009. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Mukti Fajar ND, 2010. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia : Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Belajar. N.H.T Siahaan. 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembanguna. Jakarta: Erlangga. Peter Mahmud Marzuki, 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. R.M. Gatot P. Soemartono. 2004. Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Ridwan, HR, 2003. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta : UII Press Soerjono Soekanto, 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Suparni Ninik. 1994. Pelestarian Pengelolaan dan Penegeakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika. Peraturan Perundang – Undangan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Peerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
36
37
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Jurnal Wicipto S. 2009. Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang – Undangan. Vol 6. No.4 John W. Stampe, The Journal of Transdiciplinary Environmental Studies vol.8, No.1,2009 Uma Outka, Cities And The Low Carbon Grid, Studies vol.8, No.1,200 vol 46 :105, 2016
Internet http://ilmuhukum.net/fungsi-dan-tujuan-hukum-lingkungan/
