BAB IV PEMBAHASAN
1V.1 Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah, dalam menggali potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Secara umum pendapatan asli daerah DKI Jakarta terdiri dari 4(empat) jenis, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Selanjutnya akan dijelaskan tentang bagaimana pertumbuhan pendapatan asli daerah selama tahun 20082010, dan bagaimana peningkatan pendapatan asli daerah tersebut setiap tahunnya, serta bagaimana kontribusi sumber-sumbernya terhadap total pendapatan asli daerah. IV.1.1 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tahun 2008-2010 Peningkatan realisasi PAD dapat dicapai karena dilakukannya berbagai langkah dan upaya yang optimal, seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, kerja keras yang telah dilakukan oleh petugas-petugas pemungut di lapangan untuk peningkatan PAD, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kelengkapan dasar hukum pajak daerah, peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait dan peningkatan pengawasan kepada aparat pemungut maupun masyarakat serta
36
peningkatan survei atau observasi di lapangan melalui pemeriksaan kepada wajib pajak dan retribusi. Pertumbuhan dari masing-masing sumber pendapatan asli daerah DKI Jakarta selama tahun 2008-2010 cenderung bersifat fluktuatif. Selama tahun 2008 hingga 2010 ada sumber Pendapatan Asli Daerah yang mengalami pertumbuhan positif, negatif, ataupun mengalami keduanya. Pada Tabel dibawah ini akan ditampilkan tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2008-2010. Tabel IV.1 Tingkat Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008-2010
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Jenis 2008 (Rp) •
Pajak Daerah
•
Retribusi
%
2009 (Rp)
%
2010 (Rp)
%
Realisasi Ratarata (Rp)
%
8.751.273.782.037,00
0,00
8.560.134.926.182,00
-2,18%
10.751.745.151.388,10
25,60%
10.751.745.151.388,10
7,81%
395.639.567.901,00
0,00
416.896.030.531,45
5,37%
439.210.908.273,00
5,35%
439.210.908.273,00
3,58%
163.151.310.356,00
0,00
181.130.584.183,00
11,02%
223.005.615.402,00
23,12%
223.005.615.402,00
11,38%
1.145.500.880.462,03
0,00
1.442.896.417.886,83
25,96%
1.478.030.506.977,95
2,43%
1.478.030.506.977,95
9,47%
10.455.565.540.756,00
0,00
10.601.057.958.783,30
1,39%
12.891.992.182.041,00
21,61%
12.891.992.182.041,00
7,67%
Daerah •
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
•
Lain-lain PAD Jumlah
37
Secara keseluruhan pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan pada tahun 2008 hingga 2010 sebesar 1,39% naik menjadi 21,61%. Jika dirata-ratakan pendapatan asli daerah DKI Jakarta mengalami pertumbuhan sebesar 7,67%. Pada tahun 2008 hingga tahun 2010 pertumbuhan rata-rata paling tinggi hingga paling rendah yaitu Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD, pajak daerah, dan retribusi daerah. Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang mengalami pertumbuhan paling rendah tetapi paling stabil, yaitu sebesar 5,37% dan 5,35% dengan rata-rata pertumbuhannya 3,58%. Sedangkan pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang mengalami pertumbuhan rata-rata paling rendah kedua setelah retribusi daerah yaitu sebesar 7,81%. Dimana
pertumbuhan pajak daerah tahun 2008-2010 mengalami
kenaikan yang cukup signifikan dari -2,18% menjadi 25,60%. Untuk lain-lain PAD mengalami penurunan yang cukup drastis dari 25,96% menjadi 2,43% dengan rata-rata pertumbuhannya yang menjadi nomor dua tertinggi yaitu sebesesar 9,47%. Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tak dapat dipisahkan adalah sumber PAD yang tertinggi pendapatannya yaitu 11,02% dan 23,12% dengan rata-rata pendapatannya 11,38%. Dengan tingginya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tak dapat dipisahkan dan rendahnya pertumbuhan retribusi daerah, maka secara langsung akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah
38
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada tahun-tahun berikutnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini: Grafik IV.1 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Tahun 2008-2010 12.000.000.000.000,00 10.000.000.000.000,00 pajak daerah 8.000.000.000.000,00 retribusi daerah 6.000.000.000.000,00 Hasil pengelolaan kekayaan Daerah
4.000.000.000.000,00
Lain-lain PAD 2.000.000.000.000,00 0,00 2008
2009
2010
Dari grafik diatas sangat jelas bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang paling besar penerimaannnya dengan rata-rata pendapatan Rp.10.751.745.151.388,10. Ini dikarenakan pajak daerah di DKI Jakarta mengalami pertumbuhan sangat pesat setiap tahunnya dimana penerimaan yang paling besar adalah terdapat pada Pajak Daerah dengan BBN Kendaraan Bermotor, Pajak kendaraan bermotor, dan Pajak restoran yang paling tinggi sumber penghasilannya. Terjadinya pelampauan pencapaian target penerimaan BBN (Bea Balik Nama) Kendaraan Bermotor dan besarnya penerimaan pendapatan BBN Kendaraan bermotor pada tahun 2008-2010 disebabkan oleh:
39
a. Adanya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang melakukan BBN-KB pada tahun 2008, masih didominasi oleh jenis kendaraan Pick Up, Light Truck & Truck yaitu sebanyak 333.212 unit dan ditahun 2009 dilakukan rasionalisasi rencana penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBM-KB) tahun anggaran 2009 pada perubahaan APBD tahun 2009, akibat adanya krisis financial global. Dari sisi pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang melakukan BBN-KB pada tahun 2010, oleh jenis kendaraan Pick Up, Light Truck, Truck dan sejenisnya naik kembali yaitu sebanyak 17.779 unit. b. Dilihat dari indikator ekonomi masyarakat dari tahun 2008 sampai 2010, pencapaian tersebut salah satunya disebabkan oleh naiknya daya beli masyarakat disetiap tahunnya bertambah pada sektor otomotif sebagai akibat dari konsumsi otomotif yang menjadi objek pilihan utama bagi masyarakat. c. Transaksi penjualan kendaraan bermotor bekas atau lama sebagai objek BBNKB, sudah terjaring secara optimal untuk melakukan pembayaran BBN-KB. Sedangkan peningkatan penerimaan yang terjadi pada Pajak Kendaraan Bermotor dikarenakan oleh: a. Bertambahnya jumlah kendaraan yang melakukan pembayaran PKB sehingga terjadi kenaikan, hal ini dapat dilihat dari perbandingan yakni pada tahun 2007 sebanyak 3.454.284 kendaraan bermotor dan pada tahun 2008 naik menjadi 3.708.432 kendaraan bermotor, kembali terjadi kenaikan ditahun 2009 menjadi sebanyak 3.843.484 kendaraan bermotor. dan pada tahun 2010 naik pula menjadi 4.143.090 kendaraan bermotor.
40
b. Dengan kondisi tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pertambahan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2008-2010, berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah karena bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang didominasi oleh kendaraan roda dua mencapai 2.720.451 kendaraan bermotor. c. Adanya kenaikan tersebut di atas juga disebabkan oleh daya beli masyarakat terhadap sektor otomotif meningkat sebagai akibat dari konsumsi otomotif yang menjadi objek pilihan utama bagi masyarakat. Tingginya peningkatan penerimaan yang juga dialami pajak restoran disebabkan antara lain: a. Dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan Pajak Daerah melalui penagihan piutang pajak restoran. b. Pertumbuhan ekonomi tahun 2008-2010 berdampak positif terhadap peningkatan daya beli masyarakat. c. Adanya peningkatan jumlah kunjungan ke rumah-rumah makan/restoran masih merupakan pilihan sebagai objek konsumtif untuk keperluan keluarga. d. Kondisi sosial politik Indonesia di tahun 2008-2010 berjalan kondusif sehingga dapat mendukung pertumbuhan di sektor pariwisata. e. Adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak restoran. Yakni pada tahun 2007 sebanyak 5.040 Wajib Pajak dan pada tahun 2008 naik menjadi 5.596 Wajib Pajak di tahun 2009 naik kembali sebanyak 5.730 Wajib Pajak dan pada tahun 2010 masih terus naik menjadi 6.688 Wajib Pajak. 41
Dari grafik IV.1 diketahui pula bahwa retribusi daerah adalah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang tergolong masih sangat kecil bila dibandingkan dengan pajak daerah yang pendapatan rata-ratanya mencapai angka triliunan. Meskipun hanya mencapai angka ratusan juta retribusi daerah dalam perkembangannya meningkat secara perlahan meskipun sumber pendapatannya masih tergolong kecil tetapi persentase peningkatannya perlahan naik. Tercapai dan naiknya penerimaan retribusi ini di tahun 2008-2010, disebabkan peningkatan permohonan pelayanan tata kota dan berfungsinya kembali pelayanan pengukuran hasil hutan yang pada tahun sebelumnya yang tidak dapat dilaksanakan. Serta besarnya penerimaan untuk retribusi perzinan tertentu setiap tahunnya juga mempengaruhi peningkatan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.
IV.2 Pembahasan Retribusi Daerah DKI Jakarta Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah), adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu. Berikut ini akan dibahas tingkat pencapaian target dan pertumbuhan retribusi daerah DKI Jakarta tahun 2008-2010, serta kontribusinya terhadap total retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah. IV.2.1 Penerapan Retribusi Daerah dan Tingkat Efektivitasnya Penerapan retribusi daerah dimana tingkat efektivitasnya menjadi salah satu perbandingan apakah Penerapan telah dilakukan secara baik dan maksimal. Apakah 42
penerapan retribusi daerah di DKI Jakarta berjalan efektif sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Efektif sebagaimana dimaksud pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 4(4) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Sehingga, dari hasil perbandingan tersebut dapat ditentukan tingkat efektivitasnya. Untuk mengetahui tingkat efektivitas retribusi daerah DKI Jakarta dapat diketahui dengan cara membandingkan antara target dan realisasi retribusi daerah yang telah ditetapkan pemerintah. Semakin tinggi tingkat efektivitasnya, maka semakin baik pula kinerja pemungutan retribusi daerah dan semakin tinggi pula keefektifan penerapan retribusi daerah sebagai hasil dari sumber Pendapatan Asli Daerah. Target yang telah ditentukan pemerintah didasarkan oleh beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan agar realisasi tidak meleset jauh dari target. Pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta selalu menetapkan target untuk Pendapatan Asli Daerah khususnya retribusi daerah dengan dasar-dasar pertimbangan sebagai berikut: 1. Potensi penerimaan yang akan dihasilkan Potensi merupakan kemampuan retribusi daerah yang dapat diketahui dengan mempertimbangkan sumber daya, seperti jumlah penduduk yang akan menjadi wajib retribusi, atau jumlah dan kualitas fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk dikembangkan menjadi objek retribusi. 2. Faktor ekonomi Faktor yang sangat menentukan seberapa besar target yang akan ditetapkan. Faktor ekonomi yang dimaksud adalah faktor ekonomi yang saat ini sedang 43
berkembang ataupun yang akan terjadi dimasa yang akan datang yang akan mempengaruhi nilai realisasi. 3. Perbandingan atas nilai realisasi sebelumnya. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan anggaran pendapatan dengan realisasinya dan persentase tingkat pencapaiannya. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan input. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut tetapi dalam bentuk relatif. Unit A adalah lebih efisien dibanding unit B, unit A adalah lebih efisien tahun ini dibanding tahun lalu, dan seterusnya. Melihat realisasi penerimaan ditahun sebelumnya. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Efektivitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan outcome dan output. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas menurut Novia andriani (2011) Efektivitas = Realisasi Retribusi Daerah x 100% Target Retribusi Daerah Kriteria efektivitas: • Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x<100%) berarti tidak efektif • Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x=100%) berarti efektivitas berimbang antara target dan realisasi atau disebut efektif. • Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x>100%) berarti sangat efektif
44
Tabel IV.2 Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008
No
Jenis Retribusi
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
Efektivitas
Retribusi Jasa I
Umum
Tidak 76.462.301.340,00
71.025.653.306,00
92,89%
Retribusi Jasa II
Usaha
efektif Tidak
74.236.166.010,00
65.811.165.762,00
88,65%
Retribusi III
Kriteria
efektif sangat
Perizinan Tertentu 212.869.768.750,00
258.802.748.833,00
121,58%
efektif sangat
Jumlah
363.568.236.100,00
395.639.567.901,00
108,82%
efektif
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta
Tabel IV.3 Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009
No
Jenis Retribusi
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
Efektivitas
Retribusi Jasa I
Umum
Tidak 77.655.962.000,00
69.208.766.924,44
89,12%
Retribusi Jasa II
Usaha
Tertentu
efektif Tidak
76.428.180.500,00
68.151.193.100,00
89,17%
Retribusi Perizinan III
Kriteria
efektif sangat
230.555.857.500,00
279.536.070.507,01
121,24%
efektif sangat
Jumlah
384.640.000.000,00
416.896.030.531,45
108,39%
efektif
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta
45
Tabel IV.4 Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 N o
Jenis Retribusi
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
Efektivitas
Retribusi Jasa I
Umum
sangat 71.320.057.000,00
77.562.733.715,00
108,75%
Retribusi Jasa II
Usaha
efektif sangat
63.085.742.500,00
69.989.172.419,00
110,94%
efektif sangat
Retribusi Perizinan III Tertentu
Kriteria
273.504.200.500,00
291.659.002.139,00
106,64%
efektif sangat
Jumlah
407.910.000.000,00
439.210.908.273,00
107,67%
efektif
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta
Dari tabel IV.2,IV.3,dan IV.4.diatas secara keseluruhan tingkat efektivitas masingmasing jenis retribusi daerah sudah sangat efektif, dan pada tahun 2008,2009 ada beberapa yang tidak efektif, yaitu retribusi jasa umum, dan jasa usaha. Pada tahun 2008, hanya jenis retribusi daerah perizinan tertentu yang realisasinya sudah sangat efektif, mencapai angka 121,58% untuk keseluruhannya, yang terendah retribusi jasa usaha yang hanya mencapai angka 89%. Pada tahun 2009, keseluruhan penerimaan retribusi daerah masih tetap sangat efektif yaitu 108% hanya turun 1% dari tahun sebelumnya, yang terendah retribusi jasa umum dan jasa usaha yang hanya mencapai 89% yang berarti tidaklah efektif. Sedangkan pada tahun 2010 secara keseluruhan penerimaan retribusi mencapai angka yang sama 108% berubah menjadi sangat efektif untuk semua jenis retribusinya. Jenis retribusi tertinggi jasa usaha yang mencapai angka 111%. Berdasarkan data diatas
46
dapat diketahui bahwa hanya penerimaan retribusi jenis perizinan tertentu yang merupakan retribusi yang sangat efektif di setiap tahunnya.
IV.2.2 Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk mengukur tingkat pertumbuhan retribusi daerah
dapat
menggunakan rumus berikut ini: P= Xn-X(n-1) x 100% X(n-1)
Keterangan: P
= Pertumbuhan
Xn
= Realisasi Tahun Saat ini
X(n-1) = Realisasi Tahun Sebelumnnya Berikut disajikan rincian data pertumbuhan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2008-2010 sebagaimana tergambar pada tabel IV.5
47
TABEL IV.5 Tingkat Pertumbuhan dan Realisasi Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008-2010 Rata-
Realisasi
rata Jenis No
Pendapatan
2008 (Rp)
%
2009 (Rp)
Retribusi I
%
2010 (Rp)
%
Realisasi rata-rata
%
-
Jasa Umum
71.025.653.306,00
0,00
69.208.766.924,44
2,56%
77.562.733.715,00
12,07%
308.739.130.161,00
3,17%
65.811.165.762,00
0,00
68.151.193.100,00
3,56%
69.989.172.419,00
2,70%
67.532.945.543,00
2,08%
Tertentu
258.802.748.833,00
0,00
279.536.070.507,01
8,01%
291.659.002.139,00
4,34%
300.189.680.852,64
4,12%
Jumlah
395.639.567.901,00
0,00
416.896.030.531,45
5,37%
439.210.908.273,00
5,35%
676.461.756.556,64
3,58%
Retribusi II
Jasa Usaha Retribusi Perizinan
III
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta
Grafik IV.2 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008-2010
48
Dari grafik diatas dapat diketahui perkembangan Retribusi Daerah dalam tiga tahun terakhir yaitu 2008 hingga 2010, Dimana penerimaan retribusi daerah disetiap tahunnya selalu meningkat dan target realisasi terhadap yang dianggarkan selalu melebihi daripada jumlah yang dianggarkan. Ini berarti penerapan retribusi sebagai salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah meningkat secara bertahap itu berarti baik. Retribusi daerah dapat berkembang secara optimal dengan realisasi penerimaan melebihi target dikarenakan dilakukannya berbagai upaya yang intensif seperti: 1.
Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian pelayanan prima;
2.
Peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat, agar realisasi penerimaan Retribusi Daerah dapat dicapai dengan optimal;
3.
Dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan Retribusi Daerah;
4.
Peningkatan pengawasan di lapangan;
5.
Dilakukannya koordinasi yang intensif kepada unit pemungut retribusi dan unit satuan kerja terkait.
IV.2.3 Kontribusi Retribusi Daerah
Per Golongan terhadap Pendapatan Asli
Daerah Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi pergolongan terhadap total retribusi daerah, dapat menggunakan rumus sebagai berikut: Kontribusi = Penerimaan Retribusi pergolongan x 100% Total Retribusi
49
Hasil persentase dari rumus tersebut dapat menentukan seberapa besar tingkat kontribusi yang diberikan masing-masing penerimaan retribusi daerah terhadap total retribusi. Dari hasil perhitungan dapat diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel IV.6 Tingkat Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Tahun 2008
No Jenis Retribusi 1 Retribusi Jasa Umum 2 Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan 3 Tertentu Total
Total Pendapatan Asli Daerah (Rp)
Realisasi (Rp) 71.025.653.306,00 65.811.165.762,00
Kontribusi (%) 0,68% 0,63%
10.455.565.540.756,00
2,48% 3,78%
258.802.748.833,00
395.639.567.901,00
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta
Rendahnya tingkat kontribusi retribusi daerah pada tahun 2008 terhadap pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh masalah-masalah antara lain: a. Turunnya realisasi retribusi daerah tahun 2008. Realisasi sebelumnya tahun 2007
Rp.676.461.756.556,64
terjadi
penurunan
sebesar
Rp.280.822.188.655,64 atau 41,51 persen. Terlihat realisasi retribusi daerah tahun 2008 turun secara signifikan, hal ini disebabkan penerimaan retribusi daerah seperti retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi parkir, pengelolaan keuangannya mengacu pada pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD)
yang
pelaksanaannya
ditetapkan
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 23 tahun 2005. Oleh karenanya, penerimaan jenis retribusi ini di tahun 2008 tidak lagi dicatat sebagai jenis Retribusi Daerah.
50
b. Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum tidak dapat mencapai target sebesar Rp.5.436.648.034,00 atau 7,12 persen. Retribusi jasa umum tahun anggaran
2008
ditargetkan
Rp.76.462.301.340,00
realisasi
Rp.71.025.653.306,00 atau hanya mencapai target 92,88 persen. c. Turunnya penerimaan retribusi jasa umum di tahun 2008, disebabkan pengelolaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dilaksanakan berdasarkan Pengelolaan Keuangan BLUD, oleh karenanya realisasi retribusi ini di tahun 2008 juga tidak lagi dicatat sebagai penerimaan retribusi daerah. d. Turunnya target penerimaan retribusi ini, utamanya disebabkan menurunnya volume pengujian terhadap kendaraan mobil barang, bus & kendaraan khusus dan mobil berpenumpang umum. e. Terbatasnya jumlah petugas retribusi daerah yang memungut retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu juga menjadi masalah terjadinya penurunan realisasi retribusi daerah dan kecilnya kontribusi retribusi terhadap pendapatan asli daerah. f. Dan kurangnya kesadaran masyarakat akan penggunaan jasa retribusi yang diberikan pemerintah.
Tabel IV.7
Tingkat Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Tahun 2009
No Jenis Retribusi 1 Retribusi Jasa Umum 2 Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan 3 Tertentu Total
Realisasi (Rp) 69.208.766.924,44 68.151.193.100,00
Total Pendapatan Asli Daerah (Rp)
Kontribusi (%) 0,65% 0,64%
10.601.057.958.783,30 279.536.070.507,01 416.896.030.531,45
2,64% 3,93%
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta 51
Terjadi sedikit peningkatan total kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dari 3,78% menjadi 3,93%. Meskipun demikian kontribusi retribusi daerah masih dikatakan rendah terhadap total pendapatan asli daerah. Rendahnya tingkat kontribusi retribusi daerah pada tahun 2009 terhadap pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh masalahmasalah antara lain: a. Rendahnya
realisasi
retribusi
jasa
umum
tahun
2009
ditargetkan
Rp.77.655.962.000,00 hanya mencapai realisasi Rp.69.208.766.924,44 atau 89,12 persen, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi jasa umum tidak dapat mencapai target sebesar Rp.8.447.195.075,56 atau 10,88 persen. b. Turunnya penerimaan retribusi ini di tahun 2009, juga disebabkan pengelolaan pemungutan Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum dilaksanakan berdasarkan Pengelolaan Keuangan BLUD, oleh karenanya realisasi retribusi ini di tahun 2009 tidak lagi dicatat sebagai penerimaan penerimaan retribusi daerah. c. Pemerintah yang kurang maksimal dalam menjalankan sosialisasi dan kebijakan mengenai retribusi daerah. d. Fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pemungutan retribusi daerah masih sangat terbatas dan kurang optimal. e. Dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan penggunaan jasa retribusi yang diberikan pemerintah.
52
Tabel IV.8 Tingkat Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Tahun 2010
No Jenis Retribusi 1 Retribusi Jasa Umum 2 Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan 3 Tertentu Total
Realisasi (Rp)
Total Pendapatan Asli Daerah (Rp)
77.562.733.715,00 69.989.172.419,00
Kontribusi (%) 0,60% 0,54%
12.891.992.182.041,00
291.659.002.139,00
439.210.908.273,00
2,26% 3,41%
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta
Dari tabel diatas, secara keseluruhan retribusi daerah cenderung memberikan kontribusi yang sangat rendah terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2008 hingga 2010. Rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil antara lain retribusi perizinan tertentu, retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Secara umum tidak ada perbedaan yang mencolok pada retribusi daerah secara keseluruhan dan kontribusi masing-masing kontributor dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan dari 3,78% menjadi 3,93% kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sedangkan di tahun 2010 terjadi penurunan menjadi 3,41% ini diakibatkan meningkatnya pendapatan asli daerah ditahun 2010 sedangkan peningkatan terhadap retribusi daerah tidak terlalu tinggi. Rendahnya tingkat kontribusi retribusi daerah pada tahun 2010 terhadap pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh masalah-masalah antara lain: a. Kurangnya perencanaan yang matang dalam penentuan lokasi pemungutan retribusi daerah. b. Kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan retribusi daerah. 53
c. Fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pemungutan retribusi daerah masih sangat terbatas dan kurang optimal. d. dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan penggunaan jasa retribusi yang diberikan pemerintah.
IV.3 Pembahasan Penerapan dan keefektivitasan Retribusi Daerah berdasarkan Golongan Retribusinya. IV.3.1 Penerapan dan tingkat Efektifitas Penerapan retribusi daerah dimana tingkat efektivitasnya menjadi salah satu perbandingan apakah Penerapan telah dilakukan secara baik dan maksimal. Definisi Efektif menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 4(4), dapat ditentukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasinya Dari tingkat pencapaian realisasi terhadap target retribusi daerah dapat ditentukan tingkat efektifitasnya. Berikutnya akan dijelaskan tentang pembahasan tingkat efektifitas setiap golongan retribusi daerah DKI Jakarta tahun 2008-2010 yang analisis datanya telah dihitung dan diuraikan pada bagian sebelumnya. IV.3.1.1 Penerapan dan tingkat efektivitas Retribusi Golongan Jasa Umum Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun objeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Selama tahun 2008 hingga 2010 penerapan yang telah dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi terhadap retribusi Jasa Umum belum seluruhnya 54
optimal. Besar-kecilnya target yang telah ditetapkan oleh pemerintah telah disesuaikan oleh realisasi ditahun sebelumnnya, serta keterbatasan fasilitas yang dimiliki pemerintah yang bisa digunakan oleh masyarakat juga mempengaruhi dalam penentuan besarkecilnya target yang ditetapkan. Pada grafik dibawah ini aka ditampilkan perbandingan antara target dan realisasi retribusi jasa umum. Grafik IV.3 Target dan Realisasi Retribusi Golongan Jasa Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008-2010
Sumber: Badan Pengelola Keuangan DKI Jakarta, data diolah
Dari besarnya target dan realisasi diatas, dapat dibandingkan antara keduanya sehingga dapat ditentukan tingkat efektivitasnya. Perkembangan tingkat efektivitas retribusi jasa umum dapat dilihat pada grafik IV.3 berikut ini:
55
Grafik IV.4 Tingkat Efektivitas Retribusi Golongan Jasa Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008-2010
Sumber: Badan Pengelola Keuangan DKI Jakarta, data diolah Selama tahun 2008 hingga tahun 2010, penerimaan retribusi jasa umum dapat dikatakan tidak efektif. Pada tahun 2008 retribusi jasa umum hanya mencapai angka 92,89% kemudian ditahun 2009 menurun dan lebih jauh dari target menjadi 89,12% masih tetap tidak efektif, tetapi ditahun berikutnya penerimaan retribusi jasa umum meningkat tinggi menjadi 108,75% serta berubah menjadi sangat efektif, jika dirataratakan tingkat pencapaian target dari tahun 2008-2010 maka akan mencapai tingkat efektivitas rata-rata sebesar 96,92% atau masih tergolong tidak efektif. Penerimaan retribusi jasa umum selama tiga tahun
terbilang tidak efektif
dikarenakan tidak adanya kesadaran yang tinggi bagi wajib retribusi untuk membayar retribusi jasa umum. Tetapi terjadi perubahan pada tahun 2010 sehingga mencapai kategori sangat efektif ditahun 2010 karena ditahun tersebut terjadi penurunan target yang yang jauh lebih rendah dari dua tahun sebelumnya, sehingga membuat realisasi ditahun 2010 menjadi sangat efektif dan kesadaran masyarakat disetiap tahunnya juga 56
mulai mengalami peningkatan sehingga ikut berpengaruh juga terhadap total penerimaan pendapatan retribusi jasa umum. Penerimaan untuk retribusi jasa umum sangat besar dipengaruhi oleh Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dimana penerimaaan yang diperoleh disetiap tahunnya selalu lebih tinggi dari jenis retribusi lainnya. Hal ini terjadi karena upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor antara lain: 1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 2. Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait; 3. Peningkatan pengawasan dengan dilakukannya penertiban terhadap kendaraan umum. IV.3.1.2 Penerapan dan tingkat efektivitas Retribusi Golongan Jasa Usaha Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha, sedangkan yang menjadi obyeknya adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Selama tahun 2008 hingga 2010 penerapan yang telah dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi terhadap retribusi Jasa Usaha telah optimal. Besarkecilnya target yang telah ditetapkan oleh pemerintah telah disesuaikan oleh realisasi ditahun sebelumnnya, serta keterbatasan fasilitas yang dimiliki pemerintah yang bisa digunakan oleh masyarakat juga mempengaruhi dalam penentuan besar-kecilnya target 57
yang ditetapkan. Pada grafik dibawah ini akan ditampilkan perbandingan antara target dan realisasi retribusi jasa usaha: Grafik IV.5 Target dan Realisasi Retribusi Golongan Jasa Usaha Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008-2010
Sumber: Badan Pengelola Keuangan DKI Jakarta, data diolah Dari besarnya target dan realisasi diatas, dapat dibandingkan antara keduanya sehingga dapat ditentukan tingkat efektivitasnya. Perkembangan tingkat efektivitas retribusi jasa usaha dapat dilihat pada grafik IV.6 berikut ini:
58
Grafik IV.6 Tingkat Efektivitas Retribusi Golongan Jasa Usaha Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008-2010
Sumber: Badan Pengelola Keuangan DKI Jakarta, data diolah Selama tahun 2008 hingga tahun 2010, penerimaan retribusi jasa usaha dapat dikatakan tidak efektif. Pada tahun 2008 retribusi jasa usaha hanya mencapai angka yang sangat rendah yaitu 88,65% kemudian ditahun 2009 meningkat sedikit menjadi 89,17% tetapi masih tetap tidak efektif dan ditahun berikutnya penerimaan retribusi jasa usaha meningkat tinggi menjadi 110,94% berubah menjadi sangat efektif, jika dirata-ratakan tingkat pencapaian target dari tahun 2008-2010 maka akan mencapai tingkat efektivitas rata-rata sebesar 96,25% atau masih tergolong tidak efektif. Penerimaan retribusi jasa usaha pada tahun 2008 dan 2009 terbilang tidak efektif dan masih kurang maksimal ini dikarenakan target jasa usaha yang ditetapkan terlalu tinggi, sehingga susahnya pencapaian target ditahun 2008 dan 2009 membuat Pemerintah menetapkan untuk menurunkan target di tahun 2010. Target yang diturunkan
59
cukup signifikan sehingga membuat realisasi pada tahun 2010 menjadi sangat efektif dan melebihi target. Penerimaan untuk retribusi jasa usaha sangat besar dipengaruhi oleh Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dimana penerimaaan yang diperoleh disetiap tahunnya selalu lebih tinggi dari jenis retribusi lainnya. Hal ini terjadi karena penerimaan Retribusi
Pemakaian
Kekayaan
Daerah
bersumber
dari
hasil
optimalisasi
pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit
satuan
kerja. Seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik daerah. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain: 1.
Peningkatan pengawasan terhadap aparat pemungut retribusi;
2.
Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait;
3.
Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
IV.3.1.3 Penerapan dan tingkat efektivitas Retribusi Golongan Perizinan Tertentu Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan obyeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
60
Selama tahun 2008 hingga 2010 penerapan yang telah dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan retribusi terhadap retribusi perizinan tertentu sudah sangat optimal. Besar-kecilnya target yang telah ditetapkan oleh pemerintah telah disesuaikan oleh realisasi ditahun sebelumnnya, serta keterbatasan fasilitas yang dimiliki pemerintah yang bisa digunakan oleh masyarakat juga mempengaruhi dalam penentuan besarkecilnya target yang ditetapkan. Pada grafik dibawah ini akan ditampilkan perbandingan antara target dan realisasi retribusi perizinan tertentu: Grafik IV.7 Target dan Realisasi Retribusi Golongan Perizinan Tertentu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008-2010
Sumber: Badan Pengelola Keuangan DKI Jakarta, data diolah
61
Dari besarnya target dan realisasi diatas, dapat dibandingkan antara keduanya sehingga dapat ditentukan tingkat efektivitasnya. Perkembangan tingkat efektivitas retribusi perizinan tertentu dapat dilihat pada grafik IV.8 berikut ini:
Grafik IV.8 Tingkat Efektivitas Retribusi Golongan Perizinan Tertentu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008-2010
Sumber: Badan Pengelola Keuangan DKI Jakarta, data diolah
Selama tahun 2008 hingga tahun 2010, penerimaan retribusi perizinan tertentu dapat dikatakan sangat efektif. Berbeda dengan dua retribusi sebelumnnya tidak ada penurunan target di retribusi perizinan tertentu ini. Target setiap tahunnya selalu meningkat dan realisasi yang terjadi selalu lebih besar dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2008 retribusi perizinan tertentu mencapai angka yang sangat tinggi yaitu 121,58% kemudian ditahun 2009 menurun sedikit menjadi 121,24% tetapi masih tetap sangat efektif dan ditahun berikutnya penerimaan retribusi perizinan tertentu menurun secara drastis menjadi 106,64% tetapi masih tetap tergolong sangat efektif. 62
Penerimaan retribusi perizinan tertentu tahun 2008 dan 2009 terbilang sangat efektif dan maksimal ini dikarenakan sumber penerimaan dari retribusi perizinan tertentu setiap tahunnya sangat besar dibandingkan dua jenis retribusi lainnya. Retribusi perizinan tertentu ditahun 2010 mencapai angka Rp.291.659.002.139,00 jauh lebih tinggi dibanding dua retribusi lainnya yang hanya mencapai angka 60 sampai 70 milyaran rupiah. Khusus untuk daerah DKI Jakarta retribusi perizinan tertentu memiliki kemajuan yang sangat pesat. Penerimaan pendapatan yang terbesar dari retribusi perizinan tertentu adalah retribusi izin mendirikan bangunan. Kondisi yang sangat sesuai karena dilingkungan Jakarta yang padat penduduknya. retribusi izin mendirikan bangunan mendapat hasil yang maksimal oleh karena perkembangan akan bangunan di Jakarta meningkat setiap tahunnya. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan, antara lain: 1. Penyederhanaan proses administrasi kepengurusan Izin Pendahuluan Izin Mendirikan Bangunan melalui percepatan proses pelayanan; 2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengurusan IPMB/IMB; 3. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang persyaratan permohonan IMB; 4. Peningkatan pengawasan di lapangan berkaitan dengan kegiatan pembangunan di 5 wilayah kotamadya dan menindak tegas pemilik bangunan yang membangun tanpa memiliki izin.
63
IV.3.2 Tingkat Pertumbuhan Selama tahun 2008 hingga 2010, retribusi daerah di DKI Jakarta merupakan jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terendah nomor kedua setelah urutan rendah pertama oleh Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah. Hal ini disebabkan pertumbuhan dari masing-masing jenis pendapatan bersifat fluktuatif. Dibawah ini akan diuraikan pembahasan mengenai pertumbuhan retribusi daerah berdasarakan golongannya.
IV.3.2.1 Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah Golongan Jasa Umum Retribusi golongan jasa umum merupakan jenis retribusi yang mengalami pertumbuhan rata-rata 3,17%. Nomor dua tertinggi sebagai sumber pendapatan retribusi daerah setelah retribusi perizinan tertentu pada periode 2008-2010. Walaupun pada tahun 2009 sempat mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -2,56% tetapi pada tahun 2010 kembali meningkat secara drastis dan signifikan sebesar 12,07%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:
64
Grafik IV.9 Tingkat Pertumbuhan Retribusi Golongan Jasa Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008-20010
rata-rata=3,17%
77.562.733.715,0 0 71.025.653.306,0 0 69.208.766.924,4 4 2008
2009
2010 Retribusi Jasa Umum
Sumber: Badan Pengelola Keuangan DKI Jakarta, data diolah Retribusi Jasa Umum mengalami peningkatan yang cukup drastis pada tahun 2010 dikarenakan peningkatan permohonan pelayanan tata kota dan berfungsinya kembali pelayanan pengukuran hasil hutan yang ditahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan. Peningkatan juga terjadi dikarenakan bertambahnya penerimaan dan besarnya realisasi dari retribusi pengukuran & pengujian hasil hutan,
retribusi pemanfaatan ketenaga
listrikan di Kepulauan seribu, yang realisasinya lebih dari 2x lipat target. Berikut rincian pertumbuhan Retribusi Jasa Umum:
65
Tabel IV.9 Tingkat Pertumbuhan Retribusi Jasa Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008-2010 Realisasi N o 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
Jenis Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Pengujian Kapal Perikanan Retribusi Pengukuran & Pengujian Hasil Hutan Retribusi Pemanfaatan Air Bersih Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kep.Seribu Retribusi Persampahan/ Kebersihan Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman Retribusi Pengukuran Situasi Tanah Retribusi Pematokan untuk Penerapan Rencana Kota
2008 (Rp)
2009 (Rp)
2010 (Rp)
20.037.677.800,00
18.516.935.000,00
18.740.242.500,00
351.736.378,00
208.242.598,72
352.656.350,00
2.672.425.600,00
2.876.431.400,00
4.005.395.050,00
6.550.750.000,00
5.833.107.000,00
7.781.982.000,00
1.293.312.953,00
561.539.456,00
554.846.735,00
18.275.760,00
-
0.00
-
247.050.347,00
2.213.986.333
34.923.000,00
31.748.500,00
17.439.000,00
351.625.084,00
243.251.996,00
306.393.560,00
7.517.227.750,00
9.732.326.550,00
10.595.913.100,00
7.743.821.000,00
8.243.005.000,00
7.853.040.000,00
6.928.995.925,00
5.541.621.823,72
6.569.489.206,00
2.123.265.817,00
1.937.773.000,00
2.142.566.601,00
14
Retribusi Survey dan Perencanaan Trace Jalur
1.525.464.150,00
1.828.093.100,00
2.864.464.230,00
15
Retribusi Penataan Perpetakan pada Jalur Jalan Utama & Sekunde Retribusi Jasa Pemetaan, Pengukuran dan Pertanahan
13.687.210.889,00
13.296.391.350,00
13.564.319.050,00
25.000.000,00
111.249.803,00
0.00
Retribusi Pemeliharaan Data dan Penggantian Biaya Cetak Peta Retribusi Pelayanan Peralatan Pengukuran dan Pemetaan
163.941.200,00
-
0.00
-
-
0.00
16 17
18
66
19
Retribusi Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus
20
Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
21
Jumlah
-
-
0.00
-
-
0.00
-
-
0.00
71.025.653.306,00
69.208.766.924,44
77.562.733.715,00
Dari tabel diatas akan dibahas secara rinci mengenai jenis retribusi yang sering mengalami perubahan secara signifikan dan yang paling tidak stabil dan akan dibahas upaya yang harus dijalankan agar permasalahan dan hambatan tersebut dapat diatasi. Terjadi penurunan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Turunnya target penerimaan retribusi ini, utamanya disebabkan menurunnya volume pengujian terhadap kendaraan mobil barang, bus & kendaraan khusus dan mobil berpenumpang umum. Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor antara lain : a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; b. Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait; c. Peningkatan pengawasan dengan dilakukannya penertiban terhadap kendaraan umum. Untuk Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP mengalami perubahan penurunan ditahun 2009, tetapi kembali naik ditahun 2010. Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP antara lain :
67
a. Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai peraturan-peraturan kependudukan, sehingga dengan sosialisasi ini diharapkan adanya kesadaran masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku mengenai kependudukan; b. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib retribusi; c. Peningkatan koordinasi dan pengawasan dilapangan kepada masyarakat melalui Operasi Yustisi Kependudukan. Untuk retribusi persampahan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini dikarenakan,Upaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan antara lain : a. Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan retribusi; b. Intensifikasi melalui sosialisasi dan penyuluhan yang intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat; c. Peningkatan pelayanan dalam pemungutan retribusi; d. Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait; e. Pemberdayaan RT/RW lebih optimal dalam pemungutan retribusi sampah. Untuk Retribusi Pemakaman terjadi peningkatan ditahun 2009 tetapi kembali mengalami penurunan 2010, untuk itu perlu dilakukan upaya untuk mengatasi penurunan tersebut agar ditahun berikutnya bisa kembali meningkat. Berikut upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman antara lain: a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 68
b. Penyuluhan yang intensif kepada masyarakat bekerjasama dengan Yayasan yang bergerak dibidang pemakaman, dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan tingkat kesadaran
masyarakat terhadap kewajibannya seperti perpanjangan
sewa tanah makam agar dapat dilakukan tepat pada waktunya. Retribusi pengukuran situasi tanah juga perlu melakukan upaya agar peningkatan realisasi retribusi ini dapat dicapai dengan upaya-upaya yang optimal seperti : a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; b. Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait; c. Peningkatan tagihan dengan pola aktif kepada wajib retribusi yang menunggak; d. Pelaksanaan terpadu di 5 (lima) wilayah kotamadya
IV.3.2.2 Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah Golongan Jasa Usaha Retribusi jasa usaha merupakan retribusi daerah yang pendapatannya terendah dibandingkan dua golongan lainnya. Pendapatan rata-rata retribusi golongan jasa usaha hanya 2,08% pada periode 2008-2010. Pada tahun 2009 jasa usaha sempat mengalami kenaikan sedikit yaitu sebesar 3,56% tetapi ditahun 2010 jasa usaha hanya puas mengalami kenaikan sebesar 2,70%. Retribusi golongan jasa usaha juga termasuk sebagai salah satu retribusi yang pendapatan pertahun nya mengalami kenaikan dan paling stabil diantara dua golongan retribusi lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini: Grafik IV.10 Tingkat Pertumbuhan Retribusi Golongan Jasa Usaha Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008-20010
69
Sumber: Badan Pengelola Keuangan DKI Jakarta, data diolah Retribusi Jasa Usaha juga mengalami peningkatan yang cukup drastis pada tahun 2010 setelah ditahun sebelumnya juga mengalami peningkatan yang tinggi juga. Hal ini dikarenakan bertambahnya penerimaan dan besarnya realisasi dari retribusi jasa perhubungan udara yang realisasinya lebih dari 2x lipat target. Peningkatan retrtibusi jasa usaha juga terjadi karena lebih dari 50% hasil jenis pendapatan dari retribusi jasa usaha mengalami pencapaian target yang sangat efektif dan beberapa jenis yang tidak mencapai target. Tabel IV.10 Tingkat Pertumbuhan Retribusi Jasa Usaha Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008-2010 Realisasi N o 1 2 3
Jenis Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Retribusi Tempat Pendaratan Kapal
2008 (Rp)
2009 (Rp)
2010 (Rp)
30.888.432.890,00
32.403.846.025,00
33.803.834.668,00
2.058.967.777,00
2.618.871.868,00
2.773.979.890,00
20.968.000,00
21.008.000,00
0
70
4 5 6 7 8 9 10
Retribusi Tempat Rekreasi
17.541.812.025,00
5.310.562.632,00
21.371.000,00
2.567.763.749,00
13.707.677.000,00
20.589.208.050,00
168.268.000,00
2.516.628.250,00
2,582,612,300.00
1.145.720.160,00
120.075.000,00
136711500
1.072.360.000,00
1.008.142.000,00
1.032.525.000,00
350.075.000,00
3.415.031.000,00
1.364.360.000,00
Retribusi Penyedotan Kakus
1.551.600.000,00
455.755.000,00
551.125.000,00
Retribusi Jasa Terminal
8.377.498.161,00
1.182.255.000,00
1.227.035.000,00
4.041.500,00
5.199.937.825,00
5.120.863.647,00
63.658.500,00
1.678.500,00
1.936.364,00
Jasa Usaha Tempat Penginapan/ pesanggrahan/villa
-
189.725.000,00
783.610.000,00
Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir
-
0,00
0
65.811.165.762,00
68.151.193.100,00
69.989.172.419,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Retribusi Potong Hewan Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah Retribusi Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan Milik Pemda
11 12 13
14 15
Retribusi Jasa Kepelabuhan, Kenavigasian dan Perkapalan Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Penyebrangan
Jumlah
Dari tabel diatas akan dibahas secara rinci mengenai jenis retribusi yang sering mengalami perubahan secara signifikan dan yang paling tidak stabil dan akan dibahas upaya yang harus dijalankan agar permasalahan dan hambatan tersebut dapat diatasi. Untuk jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup tinggi, hal ini terjadi karena upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain: a. Peningkatan pengawasan terhadap aparat pemungut retribusi; b. Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait; c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
71
Dilihat dari tabel diatas retribusi tempat pelelangan ikan juga mengalami kenaikan disetiap tahunnya, hal ini dikarenakan upaya-upaya yang dilakukan untuk kategori retribusi ini semakin ditingkatkan setiap tahunnya, seperti: a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; b. Penambahan sarana dan prasarana yang disewakan kepada masyarakat; c. Intensifikasi pemungutan retribusi. Jenis lain yang mengalami peningkatan disetiap tahunnya adalah Retribusi Jasa Usaha Terminal, upaya-upaya pemerintah yang sudah dilakukan antara lain : a. Peningkatan pembinaan kepada Wajib Retribusi; b. Peningkatan pemantauan di terminal-terminal; c. Peningkatan penertiban dan pengawasan di terminal; d. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. IV.3.2.3 Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah Golongan Perizinan Tertentu Retribusi perizinan tertentu merupakan retribusi yang pendapatan pertahunnya tertinggi dibandingkan dua retribusi lainnya. Rertibusi perizinan tertentu pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang cukup pesat sehingga sangat berpengaruh terhadap Pendapatan
Asli
Daerah
untuk
golongan
Retribusi
Daerah
yaitu
sebesar
Rp.279.536.070.507,00 atau naik sebesar 8% dari tahun sebelumnnya. Sedangkan ditahun 2010 retribusi golongan perizinan tertentu mendapat total pemasukan sebesar Rp.291.659.002.139,00 yang hanya mengalami kenaikan 4,34%. Dari kesimpulan seluruh pendapatan semua jenis retribusi rata-rata pendapatan asli pertahunnya retribusi
72
golongan perizinan tertentu tetap tertinggi yaitu sebesar 4,12%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Grafik IV.11 Tingkat Pertumbuhan Retribusi Golongan Perizinan Tertentu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008-20010
rata-rata=4,12% 291.659.002.139, 00 279.536.070.507, 01 258.802.748.833, 00 2008
2009
2010 Retribusi Perizinan Tertentu
Sumber: Badan Pengelola Keuangan DKI Jakarta, data diolah Retribusi Perizinan juga mengalami peningkatan pada tahun 2010 setelah ditahun sebelumnya juga mengalami peningkatan
yang tinggi. Hal ini dikarenakan
bertambahnya penerimaan dan besarnya realisasi dari retribusi izin persetujuan prinsip penyesuaian tanah dan retribusi izin pelaku teknis bangunan yang realisasinya melebihi target. Peningkatan retrtibusi perizinan tertentu juga terjadi karena besarnya penerimaan dari retribusi izin mendirikan bangunan yaitu dengan total pendapatan sebesar Rp.115,963,592,400. Dengan besarnya penerimaan akan retribusi izin mendirikan bangunan itu berarti memberi pengaruh yang besar pula terhadap total penerimaan retribusi perizinan tertentu.
73
Tabel IV.11 Tingkat Pertumbuhan Retribusi Perizinan Tertentu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008-2010
Realisasi No 1
Jenis Pendapatan Retribusi Izin Trayek
2
Retribusi Izin Usaha Angkutan dan Izin Operasi Angkutan
3
Retribusi Jasa Perposan dan Pertelekomunikasi
4
Retribusi Perizinan Perhubungan Laut
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
Retribusi Perizinan Perhubungan Udara, Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai Izin Gangguan UndangUndang Gangguan Retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan Retribusi Perizinan Bidang Peternakan Retribusi Perizinan Bidang Perikanan Retribusi Izin Usaha Industri Pariwisata Retribusi Izin Ketenagalistrikan Retribusi Izin penggalian/ pengurugan dan pengangkutan Tanah Retribusi pertambangan Umum Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Retribusi Izin Pemboran dan Pemanfaatan Air bawah tanah Retribusi Izin Pemakaian Mesin Retribusi Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya
2008 (Rp)
2009(Rp)
2010(Rp)
1.406.712.500,00
1.333.650.500,00
128.700.000,00
10.350.000,00
0.00
0.00
1.129.210.200,00
0.00
1.289.725.000,00
29.100.000,00
6.400.000,00
1.800.000,00
53.400.000,00
85.700.000,00
21.000.000,00
4.189.097.500,00
4.604.583.750,00
4.602.502.125,00
14.960.450.000,00
12.444.110.000,00
15.458.710.000,00
193.040.000,00
199.220.000,00
194.865.000,00
61.750.000,00
72.560.000,00
89.225.000,00
3.520.020.000,00
2.663.550.000,00
2.870.800.000,00
63.000.000,00
19.000.000,00
11.750.000,00
-
0.00
0.00
-
0.00
0.00
1.100.000.000,00
522.000.000,00
518.500.000,00
488.700.000,00
301.100.000,00
338.100.000,00
38.400.000,00
910.000,00
1.850.000,00
29.247.928,00
0
0.00
74
19
Retribusi Izin Operasional Penyedian dan penyaluran pramuwisma Reribusi Tempat Penampungan Tenaga Kerja
20
Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman
18
21 22
Retribusi Izin Ketetapan Rencana Kota Retribusi Izin Rencana Tata Letak Bangunan
25
Retribusi Izin Persetujuan Prinsip Penyesuaian Rencana Peruntukan Tanah Rinci Retribusi Perijinan Persetujuan Prinsip Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah
26
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
23
24
28
Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan
29
Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan
27
30
31 32 33 34 35 36 37
38
Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap Retribusi Izin Penebangan Pohon Pelindung Retribusi Izin Sarana/Fasilitas Kesehatan Retribusi izin pertambahangan Retribusi izin usaha akomodasi Retribusi izin penyediaan makanan dan minuman Retribusi izin usaha rekreasi dan hiburan Retribusi izin penyelenggaraan fasilitas parkir umum di luar badan jalan Jumlah
300.000,00
57.450.000,00
18.150.000,00
16.400.000,00
124.557.375,00
7.975.000,00
239.793.000,00
0
0.00
1.398.657.400,00
13.400.000,00
21.200.000,00
16.103.938.600,00
279.614.000,00
268.467.000,00
40.653.460.000,00
1.327.522.000,00
1.440.054.053,00
32.376.257.325,00
20.667.986.900,00
18.818.214.650,00
38.333.611.040,00
30.664.236.000,00
66.421.746.650,00
90.211.811.467,00
23.514.584.123,00
31.155.339.665,00
7.790.749.884,00
27.366.143.762,00
21.464.215.290,00
95.150.000,00
144.691.744.476,01
115.963.592.400,00
542.556.519,00
5.492.584.519,00
7.301.759.358,00
2.500.000,00
66.350.000,00
102.300.000,00
1.472.410.470,00
559.158.757,00
344.286.022,00
130.940.000,00
0.00
0.00
2.161.735.000,00
5.500.000,00
5.800.000,00
-
535.884.345,00
971.954.926,00
-
89.890.000,00
38.180.000,00
-
0.00
0.00
-
1.826.680.000,00
1.778.240.000,00
0,00
0,00
0,00
258.802.748.833,00
279.536.070.507,01
291.659.002.139,00
75
Dari tabel diatas dapat diketahui mengenai jenis retribusi yang setiap tahunnya sering mengalami perubahan secara signifikan dan akan dibahas upaya yang harus dan akan dijalankan agar permasalahan dan hambatan tersebut dapat diatasi, diantaranya: Terjadi peningkatan yang cukup drastis untuk Retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan, ditahun 2008 ke tahun 2009 karena dilakukannya paya-upaya yang dalam pencapaian target Retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan ini, antara lain: a. Peningkatan Pengawasan di lapangan; b. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; c. Koordinasi yang intensif dengan unit satuan Kerja terkait. Untuk retribusi izin rencana tata letak bangunan mengalami penurunan yang sangat drastis ditahun 2009 dan tetap tidak meningkat ditahun 2010, untuk jenis retribusi ini pemerintah harus lebih intensif lagi dalam menanggulangi masalah-masalah yang ada dan perlu tindak-lanjut agar retribusi ini bisa kembali meningkat. Adapun upaya-upaya yang efektif yang perlu dilakukan dalam pencapaian target antara lain: a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; b. Peningkatan pengawasan di lapangan; c. Peningkatan koordinasi dengan unit satuan Kerja terkait; d. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan. Retribusi izin mendirikan bangunan juga perlu diperhatikan dimana di tahun 2009 mengalami penurunan yang cukup signifikan meskipun ditahun 2010 kembali naik tetapi kenaikan tersebut tidak terlalu tinggi. Upaya yang optimal yang harus dilakukan untuk mencapai target adalah : 76
a. Penyederhanaan proses administrasi kepengurusan Izin Pendahuluan Izin Mendirikan Bangunan melalui percepatan proses pelayanan; b. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengurusan IPMB/IMB; c. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang persyaratan permohonan IMB; d. Peningkatan pengawasan di lapangan berkaitan dengan kegiatan pembangunan di 5 wilayah kotamadya dan menindak tegas pemilik bangunan yang membangun tanpa memiliki izin.
77
