BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 4.1.1. Kondisi Geografi Distrito Dili. Sejak Restorasi Kemerdekaan Timor-Leste pada tanggal 20 Mei 2002, Distrito Dili dipadati penduduk yang datang dari berbagai daerah di Timor-Leste. Hal ini disebabkan karena pasca referendum 1999 situasi dan kondisi di TimorLeste terasa sepi dan hampir 85% infrastruktur dan perumahan penduduk dalam kondisi rusak. Kondisi ini mendorong penduduk yang semula tinggal di daerah sekitar berbondong-bondong datang ke Distrito Dili dan menempati rumah-rumah yang telah ditinggalkan oleh penghuninya. Untuk mengatasi masalah perumahan ini, pemerintah juga mendirikan tenda-tenda darurat di Kota Dili guna menampung masyarakat yang kehilangan tempat tinggalnya. Dili adalah Ibu Kota Negara Timor-Leste, dimana hampir seluruh kegiatan perekonomian dan pemerintahan negara berada di Distrito ini. Distrito Dili terletak di sepanjang pantai Utara pulau Timor, berjarak kurang lebih 123 kilometer perbatasan Timor-Barat. Disamping jalan pesisir pantainya, Distrito ini juga terdiri atas daerah pengunungan yang tidak datar. Distrito Dili memiliki luas wilayah sekitar 372 kilometer persegi. Selain itu, Distrito ini mencakup pulau Atauro, yang berjarak sekitar 30 kilometer kearah Utara pantai Dili. Distrito Dili berbatasan dengan Distrito Aileu di sebelah selatan, di sebelah barat berbatasan
56
57
dengan Distrito Liquiça, dan di sebelah timur berbatasan dengan Distrito Manatuto.
4.1.2. Kondisi Distrito Dili Secara Administratif Secara administratif Distrito Dili dibagi menjadi 6 Sub-Distrito (kecamatan), 31 Sucos (Desa) dan 235 Aldeias (Kampung). Setiap Sucos (desa) dipimpin oleh Chefe do Suco (kepala desa) dan Aldeias (kampung) dipimpin oleh Chefe de Aldeia (kepala kampung). Chefe do Suco dan Chefe de Aldeia dipilih oleh rakyat dengan masa jabatan periode 6 tahun. Sedangkan setiap Sub-Distrito (kecamatan) memiliki kepala wilayah/administrador
Sub-Distrito sebagai
pelaksana kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan dan penghubung kegiatan administrasi masyarakat tingkat sub-distrito dengan Pemerintah Daerah. Tabel berikut menunjukkan jumlah Sub-Distritos, Sucos, dan Aldeias di Distrito Dili. Tabel 4.1 Data Sub-Distritos, Sucos e Aldeias no Distrito Dili. No Sub-Distrito 1. Atauro
2.
Sub Total Cristo-Rei
3.
Sub Total Dom Aleixo
No. 1. 2. 3. 4. 5. 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7 1. 2.
Sucos
Bidau Santana Balibar Becora Metiaut Camea Culu Hun Hera
Aldeias 4 4 4 4 3 19 4 4 14 3 13 7 -
Bairo-Pite Kampung Alor
45 32 3
Beloi Bequeli Macadade Maquili Vila Maumeta
58
4.
Sub Total Metinaro
5.
Sub Total Nain-Feto
6.
Sub Total Vera-Cruz
Sub Total Total Sumber: MAEOT no ESTATAL
3. 4. 4 1. 2. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7 31
Comoro Fatuhada Metinaro Sabuli Bidau Lecidere Acadiro Hun Santa-Cruz Lahane Oriental Bemori Gricenfor Caicoli Dare Lahane Ocidental Mascarenhas Vila Verde Colmera Motael
31 5 71 10 4 14 2 3 12 13 7 3 40 3 10 11 6 9 2 5 46 235
59
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Distrito Dili Ddd
Ddd
Ministerio da Administração Estatal e Ord. do Territ/MAEOT
Ddd Dili District Administrator
DA. Adm.
Lllllll Land &
Ff
Finance Section HR Section
Propt. Off. Secretariat
Ddd Dist. H. Off Ddd
Deputi Administrator Sanitation Section
Ddd Dist. Ed. Off
Social Affairs
Ddd Dist. OSE
Ddd
Markets Section
Dist. Election Sec.
Ffff
F-FDTL
Security Section
PNTL
DDO+6 CDOS
Atauro Sub Dist. Administrator
Cristo Rei Sub Dist. Administrat or
Dom Aleixo Sub Dist. Administra tor
CDO
CDO
CDO Atauro: S :5 Als :19 P : 7.978
CccC Cristo Rei: S :7 cCCC Als : 51 P :55.195 CDO
Dom Aleixo: S :4 Als : 71 P :105.328
Sumber : Distrito Dili, 2013.
Metinaro Sub Dist. Administrator
CDO Metinaro: S :2 Als :14 P :5.073
Nain Feto Sub Dist. Administrator
CDO Nain Feto: S :6 Als :38 P :26.672
Vera Cruz Sub Dist. Administrat or CDO Vera Cruz: S :7 Als :48 P :34.085
60
4.1.3. Kondisi Demografis Distrito Dili Penduduk Distrito Dili menurut hasil sensus penduduk 2010 adalah 234.062 jiwa yang tersebar di 6 Kecamatan, 31 Desa dan 235 Kampung. Penduduk Distrito Dili cukup heterogen dalam hal suku bangsa, diantaranya adalah
suku bangsa Melayu, Afrika, sebagian kecil keturunan Portugis dan
China.
Kepadatan terjadi dibeberapa Sub-Distrito (kecamatan), yakni Sub-
Distrito Dom Aleixo, Sub-Distrito Cristo-Rei, Sub-Distrito Nain-Feto dan SubDistrito Vera-Cruz, jumlah rata-rata berkisar antara 25.000 sampai 100.000 jiwa. Tabel berikut menunjukan total penduduk Distrito Dili berdasarkan jenis kelamin dari tiap-tiap kecamatan/Sub-Distrito. Tabel 4.2. Komposisi Penduduk Distrito Dili Menurut Sub-Distrito dan Jenis Kelamin No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Sub-Distrito
Jumlah Laki-laki Atauro 3.890 Cristo Rei 28.983 Dom Aleixo 56.665 Metinaro 2. 814 Nain Feto 14.015 Vera Cruz 17.905 Total............ 124.272 Data: Hasil Sensus Penduduk, 2010.
Jumlah Perempuan 4.088 26.112 48.563 2. 250 12. 627 16.150 109.790
Total 7. 978 55.095 105.228 5. 064 26.642 34.055 234.062
Dari data pada tabel 4.1. di atas dapat dikatakan bahwa sebagian besar dan diperkirakan sekitar 83 persen penduduk Distrito Dili berdomisili di kota kabupaten dan sebagiannya berada di Sub-Distrito Atauro dan Sub-Distrito Metinaro. Hal lain yang ikut mendukung terjadinya kepadatan penduduk di Ibu Kota Negara Timor-Leste (distrito dili) ini karena aspek perekonomian dan aspek lapangan kerja. Ketika Timor-Leste mengadopsi sistem pemerintahan sentralistik,
61
aktivitas perekonomian di Distrito lain tidak berjalan sehingga arus migrasi ke Kota Dili meningkat.
4.1.4. Kondisi Pendidikan di Distrito Dili Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste pasal 59 ayat (1) mengatakan bahwa: “Negara akan mengakui dan menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan dan kebudayaan, dan negara wajib memajukan pembentukan suatu sistem umum pendidikan dasar yang universal dan wajib, dan selama memungkinkan bebas biaya berdasarkan undang-undang”. Berdasarkan pasal tersebut di atas maka pada awal pemerintahan TimorLeste sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa pendidikan dapat menjamin eksistensi suatu negara merdeka yang berkelanjutan, masih banyaknya angka melek huruf di Timor-Leste, serta sarana dan prasarana pendidikan yang sebagian besar mengalami kerusakan yang parah akibat dari situasi politik pasca referendum tahun 1999. Distrito Dili saat ini memiliki 65 Sekolah Dasar (escola basíco filial), 14 Sekolah Sentral (escola basíco central), 14 Sekolah Menegah Tingkat Atas (escola secundário), 1 Politeknik, dan 1 Universitas Nasional (UNTL), yang tersebar di 6 Sub-Distrito. Sebagian besar bangunan sekolah merupakan bangunan lama ketika Timor-Leste masih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah direnovasi oleh pemerintah Timor-Leste serta ditambah dengan membangun beberapa gedung sekolah yang baru.
62
Tabel 4.3 Jumlah EBC, EBF dan Total Murit tiap sekolah di Distrito Dili, 2013. No.
No.
1.
Escola Basico Central (EBC) EBC Perola de Atauro
Escola Basico Filial (EBF) EBC Perola Atauro EB Maquer EB Atecro EB Macadade Sub Total
Jumlah Murid 325 64 91 328 808
2.
EBC Manumeta Vila
1. 2. 3.
EBC M. Vila EB Maquili EB Berau Sub Total
537 456 137 1130
3.
EBC Biqueli
1. 2. 3. 4.
EBC Biqueli EB Baruana EB Beloi EB Fatu’u Sub Total
315 78 204 52 649
4.
EBC Metinaro
1. 2. 3. 4. 5. 6.
EBC Metinaro EB Sabuli EB Manuleu EB Benunuk EB Besahe EB Lebutun Sub Total
372 303 222 384 180 144 1606
5.
EBC Hera
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
EBC Hera EB Hera EB Mota Kiik EB Acanuno EB Ailele Hu’un EB Aidak Bihare EB Cada Bunak Sub Total
512 545 534 319 235 301 165 2611
6.
EBC Sergio V. De Melo
1. 2. 3. 4. 5. 6.
EBC Sergio V. M. EB Aiturilaran EB Mota Ulun EB Alto Hospital EB Paiol EB Especial
1559 1175 744 489 700 37
1. 2. 3. 4.
63
Taibesi Sub Total
4704
7.
EBC Esperanca da Patria
1. 2. 3. 4. 5.
EBC Esperanca P. EB Duque d Caixas EB Culuhun EB Camea Raihun EB Camea Sub Total
1691 765 1011 497 1576 5540
8.
EBC Darlau
1. 2. 3. 4. 5.
EBC Darlau EB Lelaus EB Nahaek EB Balibar EB Ailok Sub Total
277 164 240 226 229 1136
9.
EBC Farol
1. 2. 3. 4. 5.
EBC Farol EB Fatuhada EB Vila Verde EB Tuana Laran EB Rumbia Sub Total
1680 1782 805 747 889 5903
10.
EBC 30 de Agosto Comoro 1. 2. 3. 4.
EBC 30 de A. C. EB 12 de Outobro EB Comoro EB Marinir Sub Total
1410 1439 2284 840 5973
11.
EBC 10 de Desembro
1. 2. 3. 4.
EBC 10 Desembro EB Aimutin EB Bebonuk EB Hudi Laran Sub Total
886 1237 1340 603 4066
12.
EBC Fatu Metan
1. 2. 3. 4.
EBC Fatumetan EB Bairo Pite EB Fatuk Metan EB Naroman Sub Total
1250 931 1231 1377 4789
13.
EBC Manleuana
1. 2.
EBC Manleuana EB Fomento
1437 790
64
14.
EBC Bidau Akadiruhun
3. 4.
EB Beduku EB Casnafar Sub Total
212 70 2539
1. 2. 3. 4.
EBC B. A . EB Nularan EB Massau EB Metiaut Sub Total
1209 967 613 387 3176
14 51 Total Murid... Suber Data: Dinas Pendidikan Distrito Dili, 2013
44629
4.1.4.1. Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar di Distrito Dili. Menurut sumber data dari Dinas Pendidikan Distrito Dili, saat ini terdapat tidak kurang dari 65 bangunan/gedung Sekolah Dasar Publik, yang tersebar di 6 sub-distrito, dan dibagi dalam 2 (dua) kategori, yakni 14 gedung terkategori Escola Basíca Central (pusat sekolah dasar), dan 51 gedung sekolah terkategori Escola Basíca Filial (sekolah dasar biasa). Menurut data dan informasi yang diperoleh dari Direktur Pendidikan Distrito Dili, bahwa “Sistem pendidikan dasar saat ini tidak beda dengan sistem yang diterapkan pada pemerintahan Indonesia ketika menerapkan sistem pendidikan dasar 6 tahun. Saat ini kita menerapkan sistem pendidikan 9 tahun yang terdiri dari Escola Basíca Central dan Escola Basíca Filial. Artinya bahwa satu sekolah dasar sentral membawahi beberapa sekolah dasar Filial. Jadi sistem pendidikan dasar yang diterapkan sekarang oleh Timor-Leste adalah sistem pendidikan dasar 9 tahun (Nove Anos de Escolaridades). Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan dasar yang diterapkan pemerintah Timor-Leste saat ini terinspirasi oleh sistem pendidikan dasar yang diterapkan ketika Timor-Leste masih menjadi propinsi
65
yang ke-27 dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun ada sedikit perbedaan pada pemberian nama, itu dikarenakan Timor-Leste mengadopsi bahasa portugis sebagai bahasa nasional tetapi sama maknanya yakni pendidikan dasar 9 tahun (nove anos de escolaridade). Selain itu, berbagai kebijakan pemerintah dalam program layanan pendidikan dasar di Timor-Leste terus dikembangkan, disamping dilakukan pula melalui penyelenggaraan berbagai bentuk bantuan seperti escola gratuita (sekolah gratis) dan merenda escolar (makan di sekolah) yang diharapkan dapat membantu meringankan beban pendidikan bagi masyarakat miskin atau mereka yang kurang mampu. Kebijakan pemerintah dalam bentuk bantuan seperti yang di jelaskan di atas dinilai sangat positif tetapi dilain pihak kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Distrito Dili masih dikatakan sangat kekurangan. Menurut Hidayat dan Machali, (2012 :205-208) bahwa” setiap lembaga pendidikan harus memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan berupa lahan, bangunan dan ruang kelas.
4.1.4.2. Lahan Untuk Pendidikan Dasar di Distrito Dili. Setiap bangunan sekolah dasar tentu didirikan pada sebidang tanah/lahan dengan ukuran yang tidak sama karena penataannya tidak sesuai dengan ukuran tertentu, karena gedung sekolah dasar yang digunakan saat ini adalah kebanyakan gedung yang dibangun tahun 90-an, sehingga prasarana pendidikan yang lain berupa tempat bermain umumnya memiliki halaman yang luas, namun ada
66
beberapa lahan yang sedang dalam sengketa, karena ada klaim kepemilikan atas lahan yang digunakan untuk membangun gedung sekolah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan bahwa: “Akhir-akhir ini lahan untuk membangun gedung sekolah baik yang lama maupun bangunan yang baru, dihadapkan pada masalah klaim atas kepemilikan tanah, hal ini disebabkan karena beberapa gedung sekolah yang telah dibangun belum/tidak memiliki sertifikat yang sah atas kepemilikan tanah/lahan bangunan”. Wawancara tanggal 16 November 2013. Dilain pihak, berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator KDD Distrito Dili, ternyata bahwa: “Masalah lahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah saat ini adalah lahan/tanah yang masih memiliki status sengketa oleh pihak yang mengaku kepemilikan atas tanah/lahan dengan pemerintah daerah setempat. Lanjutnya bahwa ketika kita masih bergabung dengan Indonesia lahan-lahan ini dibiarkan kosong oleh pemiliknya dan ditinggal pergi ke Australia, Portugal, Macau, sekian lama sehingga pemerintah pada waktu itu mengambil kebijakan untuk membangun gedung sekolah guna menampung anak-anak yang ingin mengikuti proses belajar mengajar, dan setelah merdeka mereka kembali ke Timor-Leste mengklaim tanah milik mereka dan itu sudah dapat diselesaikan dengan baik oleh pemerintah daerah. Wawancara tanggal 19 November 2013. Ketika peneliti melanjutkan pertanyaan tentang bagaimana proses perencanaan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan saat ini. Baliau menyatakan bahwa: “Ketika diberlakukannya kebijakan pemerintah yaitu Decreto Lei No. 4/2012, tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Terpadu, masalah pendidikan sudah menjadi tanggungjawab masing-masing sektor bagaimana merencanakan anggaran untuk membangun bidang pendidikan. Dari hasil wawancara di atas bahwa memang setelah Timor-Leste merestorasikan kembali kemerdekaannya pada tanggal 20 Mei 2002, masalah
67
klaim atas kepemilikan tanah merupakan salah satu masalah yang sangat krusial karena banyak masyarakat yang menempati lahan/tanah secara ilegal tanpa mengetahui siapa pemilik lahan yang sebenarnya, bahkan tidak memiliki sertifikat atas lahan yang ditempatinya. Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh pemerintah Distrito Dili terkait Lahan bangunan gedung sekolah Dasar di atas, maka Hidayat dan Machali (2012) menegaskan bahwa “Lahan harus memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dan pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu tertentu”.
4.1.4.3. Kondisi Bangunan Untuk Pendidikan Dasar di Distrito Dili Umumnya model bangunan gedung sekolah dasar di Distrito Dili berbentuk memanjang kurang lebih berukuran 14-15 m2 dengan lebar bangunan sekitar 6-7 m kemudian dibagi-bagi menjadi ruang kelas dengan ukuran 3-4 m2/ruang kelas tergantung dari kebutuhan dan jumlah peserta didik atau rombongan belajar. Terdapat ventilasi disetiap bangunan sekolah untuk memungkinkan pergantian udara dan masuknya cahaya matahari ke ruang kelas. Bangunan gedung sekolah dasar umumnya memiliki sanitasi, ada yang terdapat di dalam bangunan dan kebanyakan terdapat di luar bangunan, tetapi pada dasarnya terdapat satu kendala yang dihadapai setiap satuan pendidikan dasar di Distrito Dili yaitu kekurangan air bersih. Masalah kekurangan air bersih tidak saja dialami oleh sekolah-sekolah yang ada di Distrito Dili, melainkan merupakan masalah umum yang dihadapi masyarakat Distrito Dili.
68
Berdasarkan hasil diskusi peneliti dengan seorang Kepala Sekolah pada saat peneliti melakukan observasi lapangan terhadap beberapa sekolah yang kekurangan air bersih, ternyata tidak heran apa bila sekolah mengalami kekurangan air bersih karena air bersih merupakan masalah umum yang dihadapi masyarakat Kota Dili, apa lagi pada musim kemarau sekolah bahkan tidak kebagian air karena satu-satunya harapan kita adalah mendapat suplay dari air PAM yang kadang macet 2 sampai 3 hari sehingga anak-anak sekolah kesulitan mendapatkan air bersih di sekolah. Selain itu, dari 65 gedung sekolah dasar yang ada di Distrito Dili, masih terdapat beberapa gedung sekolah yang kondisinya rusak parah dan bangunannya tidak memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan terhadap pengguna bangunan (hasil observasi lapangan). Hal ini memberi kesan yang nyata terkait perencanaan anggaran pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar di Distrito Dili yang tidak optimal karena perencanaan anggaran pembangunan yang dicanangkan setiap tahun tidak berdasarkan data dan informasi riil yang dihadapi oleh setiap satuan pendidikan. Dengan demikian kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Hidayat dan Machali (2012 :206) bahwa: bangunan harus memenuhi persyaratan kesehatan yang baik seperti mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai, memiliki sanitasi yang meliputi saluran air bersih, pembuangan air kotor, tempat sampah dan saluran air hujan, serta bangunan yang aman bagi kesehatan dan memberi dampak yang positif terhadap lingkungan.
69
4.1.4.4. Ruang Kelas Untuk Pendidikan Dasar di Distrito Dili Berawal dari prasurvei sampai dengan hasil observasi peneliti di lapangan menunjukan bahwa Sekolah Dasar Hera, memiliki 6 ruang kelas, 1 ruang guru dan tidak memiliki ruang perpustakaan, sedangkan murid yang ada pada sekolah ini berjumlah 545 orang. Sekolah Dasar Acanuno, memiliki 6 ruang kelas dengan total murid 319 orang, namun 3 ruang kelas kondisinya rusak parah belum diperbaiki dan tidak memiliki ruang perpustakaan. Sekolah Dasar Sentral Fatumeta, memiliki 11 ruang kelas dengan total murid 1250, namun 5 ruang kelas yang rusak dan belum diperbaiki dan terdapat 3 gedung lama yang kondisinya rusak berat belum direhap. Sekolah Dasar Sentral Manleuana, memiliki 12 ruang kelas dengan jumlah murid 1437 orang, tetapi terdapat 6 ruang kelas yang kondisinya rusak dan bangunannyapun sudah tua perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah terutama Dinas Pendidikan Distrito Dili. Sekolah dasar Aimutin, memiliki 9 ruang kelas, 1 ruang guru dan 1 ruang perpustakaan, tetapi sarana lain seperti meja dan kursi yang ada kebanyakan dapat dikatakan kurang layak untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Sekolah Dasar Fatuhada, memiliki 9 ruang kelas, 1 ruang guru, dengan jumlah murid 1782, tidak memiliki ruang perpustakaan, serta meja dan kursi yang digunakan banyak yang telah rusak tetapi masih tetap digunakan dalam proses belajar mengajar. Gambaran di atas menunjukan beberapa kondisi sarana dan prasarana yang mengalami rusak berat dibandingkan dengan sekolah dasar yang lain di Distrito Dili, namun dapat dipertegas bahwa kebanyakan sekolah dasar yang tidak
70
memiliki ruang perpustakaan dan sarana lain seperti minimnya meja, kursi, buku, media pendidikan yang dapat digunakan untuk menunjang jalanya proses belajar mengajar di sekolah. Kekurangan ruang kelas yang terdapat pada kebanyakan sekolah dasar mengakibatkan kegiatan belajar mengajar tidak efektif dan efisien. Banyaknya murid dan minimnya guru yang dialami oleh beberapa sekolah memberi peluang atas rasio perbandingan antara guru dan murid yang tidak seimbang. Kendatipun proses belajar mengajar di beberapa sekolah yang menghadapi kendala seperti telah dijelaskan di atas, namun tidak mengurangi semangat para guru untuk mengelola jadwal kegiatan belajar mengajar dengan sebaik mungkin sehingga semua murid mendapat hak yang sama memperoleh pendidikan disekolah. Salah satu alternatif penjadwalan yang dilakukan oleh beberapa sekolah dalam mengatasi segala bentuk kekurangan dan keterbatasan yang ada yakni dengan membagi jam belajar, misalnya; kelas 1 dan 2, masuk jam 8.00-10.00, kelas 3 dan 4, masuk jam 10.00-12.00, sedangkan kelas 5 dan 6 masuk jam 12.00-14.00. untuk menjamin terlaksananya proses belajar mengajar ini dengan baik dan lancar sangat dibutuhkan kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan para tenaga pendidik bahkan pemahaman orang tua murid tentang keterbatasan yang dihadapi sehingga koordinasi antara pihak sekolah, guru dan orang tua murid mencapai suatu titik kesepahaman. Tidaklah cukup untuk memahami sampai di sini, bagaimanapun semua komponen pendidikan harus memberikan perhatian demi suksesnya penyelenggaraan pendidikan dasar di Timor-Leste, khususnya Distrito Dili. Dengan demikian diharapkan pemerintah pusat harus menjamin anggaran
71
pembangunan dibidang pendidikan yang memadai melalui perencanaan anggaran pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang dilakukan oleh Komisi Pembangunan Daerah/ Komisaun Desemvovimento Distrital (KDD) Distrito Dili, demi terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan terkait pendidikan dasar, sehingga dapat mendorong terselenggaranya proses belajar mengajar secara baik dan lancar. Melalui kerjasama yang baik seluruh stakeholder pendidikan, maka dunia pendidikan dapat melahirkan output yang berkualitas.
4.2. Pembahasan 4.2.1. Perencanaan Pembangunan Daerah Terpadu di Timor-Leste Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste bagian I, pasal 5 (1) mengatakan bahwa” Dalam hal penataan daerah, negara akan menghormati asas desentralisasi pemerintahan umum”. Sebagai tindak lanjut dari amanat konstitusi tersebut di atas, Pemerintah mengeluarkan Decreto-Lei No. 4/2012 tentang Planeamento Desemvolvimento Intergrado Distrital (PDID) /Perencanaan Pembangunan Daerah Terpadu dengan maksud mengharmonisasikan program pembangunan di tingkat Distrito. Pada tahun 2010, untuk yang pertama kalinya pemerintah Timor-Leste mulai mengembangkan suatu program pembangunan yang dinamakan Program Pembangunan Lokal (PDL), dengan maksud mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan anggaran, pengadaan, dan membangun hubungan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya pemerintah membangun program yang lainnya yakni program pembangunan desentralisasi yang pelaksanaanya
72
dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Pada kesempatan yang sama, Kementerian administrasi negara (MAE) mulai memfasilitasi pemerintahan Suco/desa dalam rangka mengidentifikasi prioritas pembangunan masyarakat melalui Program Pembangunan Desa (PDS) dengan maksud mengintegrasikan program pembangunan lokal, sekaligus memberi kontribusi kepada rencana strategi pembangunan nasional. Program Pembangunan Lokal dan program Pembangunan Desa seperti yang telah disebutkan di atas, dilakukan dengan dua tujuan yaitu pertama, untuk lebih mempersiapkan semua Distrito dengan baik sebelum ditansformasikan menjadi Município (kotamadya). Kedua, untuk memperkuat kebijakan rencana strategis pembangunan daerah yang ditetapkan pemerintah, sehingga pemerintah perlu membangun suatu sistem perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah terpadu dengan memastikan bahwa pengeluaran anggaran pembangunan daerah benar-benar efektif dan efisien berdasarkan masalah yang telah di perioritaskan oleh pemerintahan di tingkat Suco, Sub-Distrito, dan sampai ke tingkat Distrito . Berdasarkan Decreto-Lei No. 4/2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Terpadu ini, Pemerintah daerah kemudian membentuk Komisi Pembangunan Daerah (KDD). Pada Pasal 4 Decreto-Lei No. 4/2012, dikatakan bahwa “Eksistensi Komisi Pembangunan Daerah (KDD) sebagai sebuah lembaga yang didirikan di tingkat Distrito yang bertanggungjawab untuk merencanakan, menentukan, dan melaksanakan program investasi di Distrito”. Komisi Pembangunan Daerah ini memiliki Tim kerja yang terdiri dari :
73
1. Administrador Distrito (sebagai koordinator komisi) 2. Deputi Administrador Distrito (sebagai wakil koordinator) 3. Director sektoral dari masing-masing kementerian (sebagai anggota) 4. Administrador Sub-Distrito (sebagai anggota komisi) 5. Utusan Dewan Suco/desa yang dipilih oleh komisi pembangunan Sub-Distrito. Gambar 4.2 Struktur Organisasi KDD Administrator KDD SEKRETARIADU
Dept. P & D
DT/EVAS
DT/EVAS
Dept. Finansa
DT/EVAS
Sumber Data: Komisi Pembangunan Daerah Distrito Dili, 2013. Dalam konteks Distrito Dili, maka fungsi dari Komisi pembangunan daerah Distrito Dili adalah: 1. Merencanakan, menyetujui kegiatan dan anggaran pembangunan daerah. 2. Mengontrol pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. 3. Mengadakan koordinasi dengan Badan Pembangunan Nasional (ADN) untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. 4. Menjelaskan dan menjamin informasi kepada masyarakat terkait progres/hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.
74
5. Mengesahkan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dan laporan anggaran. 6. Menyerahkan secara offisial (sah) barang dan/perlengkapan kegiatan yang telah diselesaikan kepada masyarakat atau kelompok pengguna. 7. Mengesahkan kalender perencanaan, dan pelaksanaan, serta menjalankan fungsi lain berdasarkan keputusan menteri yang berwenang.
4.2.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari setiap anggota KDD a. Tugas Koordinator KDD 1. Memprakarsai dan memimpin rapat KDD 2. Meyakinkan bahwa kegiatan KDD dilaksanakan sesuai kalender kerja. 3. Memastikan
pertimbangan
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan
berdasarkan hasil keputusan bersama anggota KDD 4. Menginformasikan kepada semua anggota KDD atas hasil pelaksanaan keputusan bersama. 5. Mewakili KDD pada pertemuan penting lainnya. 6. Mengkoordinasikan aktivitas pembangunan dan melayani pekerjaan administratif di tingkat Distrito. 7. Bertanggungjawab atas manajemen keuangan yang baik, terkait anggaran pembangunan yang di alokasikan kepada daerah. 8. Menyetujui proses pembayaran dan menandatangani perjanjian kontrak antara KDD dengan kontraktor.
75
9. Mengawasi dan membuat laporan kerja KDD kepada lembaga pemerintah di tingkat nasional. Untuk menjamin terlaksananya tugas koordinator KDD dengan baik, Koordinator KDD dibantu secara administratif oleh seorang sekretaris/deputi untuk mengatur dan memfasilitasi pekerjaan administrasi KDD.
b. Komisi Pembangunan Tingkat Sub-Distrito (KDSD) Komisaun Desemvolvimento Sub-Distrito/komisi pembangunan tingkat Kecamatan adalah lembaga konsultasi yang didirikan untuk membantu KDD dalam memformulasikan rekomendasi-rekomendasi yang menjadi prioritas pembangunan lokal, yang anggotanya terdiri dari; (1) Administrador SubDistrito/camat (sebagai ketua), (2) Chefe Delegasaun Territoriais/perwakilan kementerian di tingkat kecamatan (sebagai anggota), (3) Chefe do Sucos/ kepala desa (sebagai anggota), (4) Membro do Suco/ dewan desa minimal 1 orang perempuan. Komisi pembangunan tingkat kecamatan ini mempunyai fungsi: 1. Bertanggungjawab melaksanakan konsultasi prioritas pembangunan Suco. 2. Merekomendasikan
proposal
perencanaan
pembangunan
yang
di
prioritaskan ke tingkat KDD. 3. Mendukung
sekretaris
KDD
mengawasi
pelaksanaan
rencana
pembangunan daerah terpadu di tingkat Suco. 4. Melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan tingkat Suco ke KDD. 5. Mensosialisasikan informasi kepada masyarakat lokal.
76
Di samping fungsinya sebagai ketua komisi pembangunan di tingkat kecamatan, Administrador Sub-Distrito/camat juga memiliki beberapa tugas penting yakni: (1) mewakili KDSD di setiap rapat penting dengan lembaga KDSD, (2) meyakinkan pelaksanaan kegiatan KDD sesuai jadwal yang telah disahkan,
(3)
meyakinkan
kegiatan
konsultasi
di
tingkat
Suco,
(4)
menginformasikan hasil kegiatan KDD kepada publik, (5) melaporkan hasil kegiatan pembangunan di tingkat Suco kepada KDD.
c. Utusan Kementerian (Delegasaun Territoriál) Delegasaun Territoriál adalah perwakilan kerja dari setiap kementerian yang dibangun di tingkat Distrito dan Sub-Distrito, yang diwakili oleh seorang Direktor tingkat Distrito, dengan kewajiban mengikuti setiap pertemuan/rapat perencanaan pembangunan di Distrito. Utusan kementerian yang ada di tingkat Distrito dan Sub-Distrito memiliki fungsi, yakni: 1. Menyerahkan proposal prioritas pembangunan sektoral kepada komisi pembangunan daerah tingkat kecamatan/Sub-Distrito (KDSD) dan ke tingkat Distrito (KDD) 2. Menyiapkan
sebuah
desain/model
sekaligus
estimasi
anggaran
pembiayaannya. 3. Melaporkan pelaksanaan pembangunan di masing-masing sektor kepada Komisi Pembangunan Daerah (KDD).
77
4. Memastikan bahwa anggaran operasional dan anggaran pemeliharaan sudah termasuk dalam anggaran kegiatan yang direncanakan. Selain kompetensia perwakilan kementerian di atas, seorang ketua perwakilan kementerian di tingkat Sub-Distrito dan Distrito mempunyai tugas pokok, yakni; (1) memprakarsai dan memimpin pertemuan di masing-masing sektor; (2) partisipasi aktif pada kegiatan-kegiatan di tingkat komisi pembangunan daerah tingkat kecamatan (KDSD) maupun KDD; (3) menjaling hubungan koordinasi yang baik dengan kementerian yang relevan untuk membuat rencana strategis, terkait alokasi anggaran pembangunan dan pelaksanaan administratif di masing-masing sektor; (4) mengajukan desain/model disertai estimasi anggaran pembiayaan kegiatan ke tingkat KDD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; (5) mengadakan pengawasan teknik terhadap pelaksanaan proyek pembangunan di sektor yang relevan; (6) memastikan kegiatan KDD dilaksanakan sesuai jadwal yang telah di rencanakan dan disepakati bersama; (7) menginformasikan kepada masyarakat tingkat keberhasilan kegiatan pembangunan sektor masing-masing; (8) melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan sektoral ke KDD dan Kementerian yang relevan; (10) melantik seorang pengawai teknik sebagai koordinator Tim Verifikasi, Evaluasi, dan Kontrol di sektornya.
d. Tim Verifikasi, Evaluasi dan Kontrol (EVAS) Tim Verifikasi, Evaluasi dan Kontrol (EVAS) memiliki peranan penting dalam melakukan verifikasi, Evaluasi, dan Kontrol terhadap setiap kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di tingkat Distrito dan Sub-Distrito,
78
dibentuk oleh setiap sektor dan direktur EVAS bertanggungjawab langsung kepada koordinator Komisi Pembangunan Daerah (KDD), sehingga apabila perwakilan kementerian sektor pendidikan di Distrito misalnya sebagai pihak yang mengusulkan prioritas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
dasar
berhalangan,
maka
koordinator
KDD
memberikan
tanggungjawab kegiatan kepada tim EVAS. Hal ini berarti setiap sektor yang ada di Distrito dan Sub-Distrito memiliki Tim Verifikasi, Evaluasi, dan Kontrol (EVAS) untuk membantu Perwakilan Kementerian dalam hal teknik. Tim Verifikasi, Evaluasi, dan Kontrol dilantik oleh Direktor Perwakilan Kementerian yang ada di Distrito termasuk orang-orang teknik; (1) Teknik perwakilan kementerian dari setiap sektor; (2) pejabat pembangunan komunitas, tergantung tempat dan jenis kegiatan; (3) Konsultan teknik dari Komisi Pembangunan Daerah (KDD), pejabat teknik yang lain mewakili admministrasi pemerintah yang berkompeten dalam pelaksanaan pembangunan daerah di tingkat Distrito. Tim Verifikasi, Evaluasi, dan Kontrol, bertanggungjawab atas beberapa fungsi berikut: 1. Mengunjungi lokasi kegiatan (side visit) melakukan verifikasi dan evaluasi atas prioritas kegiatan pembangunan yang telah disetujui di KDD. 2. Menjelaskan alasan eleminasi beberapa prioritas kegiatan yang telah diajukan bila dipersoalkan oleh pemilik kegiatan.
79
3. Menyiapkan dan mempresentasikan laporan hasil verifikasi dan evaluasi kepada KDD, menyiapkan desain/gambar secara teknik serta estimasi anggaran pembiayaan kegiatan. 4. Memonitor
dan
mengontrol
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan,
menyiapkan laporan kontrol secara teknik. Dan agar dapat melaksanakan fungsi verifikasi, evaluasi, dan kontrol ini secara efektif dan efisien maka tim ini harus melakukan kordinasi yang baik dengan Chefe do Suco setempat dan Badan Perencanaan Pembangunan.
e. Dewan Desa (Konsellu Suku) Konsellu Suku adalah organ/lembaga kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan undang-undang No. 3/2009 tentang Lideransa Komunitariu, melalui pemilihan Kepala Desa, dan bertanggungjawab atas konsultasi prioritas pembangunan Suco, mendukung pengontrolan atas pelaksanaan pembangunan daerah, menginformasikan kepada masyarakat dan KDD, serta bertanggungjawab untuk memilih wakil mereka menjadi anggota Komisi Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan (KDSD). Atas dasar tanggung jawab yang disahkan oleh undang-undang di atas, maka seorang Kepala Desa (Chefe do Suco) memiliki beberapa tugas yang harus dijalankan yakni; (1) memprakarsai dan memimpin pertemuan perencanaan pembangunan Suco, (2) menghimbau Dewan Desa untuk turut aktif dalam pertemuan tingkat Desa, (3) menjamin proses konsultasi dengan masyarakat terkait prioritas pembangunan Suco, (4) mengesahkan prioritas Suco berdasarkan
80
kebutuhan/masalah yang dihadapi masyarakat, (5) mengusulkan prioritas Suco ke Tingkat KDSD, (6) mendukung dan mengontrol pelaksanaan kegiatan pembangunan Suco.
4.2.3. Proses Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah Terpadu Distrito Dili Mengacuh pada Decreto-Lei No.4/2012 tertanggal 15 Februari, tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Terpadu, maka Komisi Pembangunan Daerah Distrito Dili juga memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan anggaran pembangunan daerahnya demi memperbaiki situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh Distrito Dili. Berdasarkan fungsi yang harus dijalankan oleh KDD ini, terlihat bahwa fungsi pertama yang harus dijalankan dan terkait dengan anggaran adalah merencanakan, menyetujui kegiatan dan anggaran pembangunan daerah.
Ini adalah fungsi yang sangat penting karena semua kegiatan
pembangunan yang akan dilakukan di tingkat Distrito Dili harus melalui mekanisme perencanaan oleh KDD.
Dan semua anggota Komisi seharusnya
terlibat secara aktif dalam setiap rapat pembahasan rencana pembangunan dengan tidak mengesampingkan prioritas kegiatan yang diajukan oleh instansi ditingkat yang lebih rendah seperti Komisi Pembangunan Sub-Distrito (KDSD). Ada beberapa aspek yang sangat rentan dalam mekanisme kerja KDD ini, yaitu, pertama, menyangkut personil yang terlibat dalam pembahasan rencana pembangunan dan anggarannya, apakah mereka terdiri atas orang-orang yang kompeten untuk melakukan fungsi perencanaan itu. Kedua, rentang waktu yang tersedia untuk melakukan pembahasan terhadap semua prioritas kegiatan yang
81
diajukan. Ketiga, anggaran untuk menjalankan fungsi perencanaan ini, apakah anggarannya mencukupi atau tidak.
Ketiga aspek ini seharusnya menjadi
perhatian bagi Pemerintah dan KDD sendiri, karena hasil kerja komisi ini akan sangat menentukan arah pembangunan yang akan dilaksanakan di tingkat Distrito. Dalam hal personil yang terlibat dalam proses perencanaan anggaran pembangunan, khususnya di Distrito Dili, Koordinator KDD Distrito Dili menyatakan bahwa: “Secara formal, perencanaan anggaran pembangunan di Distrito Dili melibatkan Bupati Kepala Daerah sebagai koordinator KDD, Camat sebagai perwakilan dari masing-masing Koordinator Pembangunan SubDistrito, yang ada di Distrito Dili, Delegasi Territorial, dan Dewan Desa”. Jika dilihat dari jabatan formal yang disandangnya, maka semua personil yang terlibat dalam pembahasan perencanaan pembangunan di Distrito Dili sudah sangat kompeten. Tetapi apakah dengan jabatan formal itu kemudian secara otomatis mereka mengetahui masalah yang dihadapi oleh masyarakat? Tentunya tidak demikian.
Untuk itu, pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan ini
seharusnya telah mempersiapkan berbagai usulan yang dibuat oleh orang-orang yang mengetahui permasalahan pembangunan itu secara pasti. Untuk bidang pendidikan dasar misalnya, seharusnya Kepala Sekolah Dasar, Delegasi Territorial pendidikan di tingkat Sub-Distrito, dan masyarakat sebagai pengguna layanan
pendidikan
selayaknya
juga
diikutsertakan
dan
didengarkan
pemikirannya. Menurut informasi yang diperoleh dari seorang Kepala Sekolah diketahui bahwa:
82
“Kami dilibatkan dalam proses perencanaan awal, yaitu merencanakan dan merumuskan kebutuhan sekolah untuk diusulan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana belajar di sekolah. Usulan itu diserahkan ke sekolah sentral dan selanjutnya disampaikan ke KDSD. Sedangkan untuk tahapan selanjutnya kepala sekolah tidak lagi dilibatkan (Wawancara tanggal 13 dan 15 November 2013). Berkaitan dengan rentang waktu yang tersedia untuk melakukan perencanaan anggaran, ternyata waktu yang tersedia untuk menyelenggarakan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan anggaran dirasakan sangat cukup dan tetap mengikuti siklus anggaran yang sedang berjalan. Dan apabila perencanaan anggaran yang terlambat diusulkan akan sangat berdampak terhadap proses pelaksanaan anggaran pembangunan di daerah. Salah satu pengalaman yang dialami oleh pemerintah Distrito Dili, pada sektor pendidikan yakni tertundanya pelaksanaan beberapa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar karena kelemahan perencanaan yang dilakukan oleh komisi pembangunan daerah. Menurut informasi yang diperoleh dari Direktur Sektor Pendidikan Distrito Dili, bahwa: “Penyebab tertundanya beberapa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar pada tahun 2012, karena ketika pelelangan terjadi penawaran yang lebih tinggi dari pada budget yang direncanakan, akhirnya terpaksa harus di re-program pada tahun 2013. Dan ini sangat berimplikasi terhadap program yang di prioritaskan pada tahun 2013 karena harus menyelesaikan dulu program yang tertunda”. Wawancara 16 November 2013. Hal ini di perjelas oleh Koordinator Komisi Pembangunan Daerah Distrito Dili, terkait tertundanya beberapa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar pada tahun 2012, bahwa:
83
“Sesungguhnya ini merupakan kesalahan teknis dalam merencanakan dan menganggarkan prioritas kegiatan pembangunan. itu sering terjadi karena banyak pihak yang hanya menginginkan prioritas kegiatannya diusulkan untuk mendapat persetujuan dana, tapi tingkat analisis biaya untuk kegiatan tersebut sangat sedikit akhirnya saat pelelangan kegiatan tidak memenuhi permintaan kontraktor terpaksa ditunda.” Wawancara tanggal 19 November 2013. Penundaan pelaksanaan kegiatan ini pada akhirnya juga berdampak pada pelaksanaan perencanaan anggaran tahun 2013 dimana kegiatan di bidang pendidikan dasar dikurangi karena harus menyelesaikan kegiatan yang sudah dianggarkan tahun sebelumnya. Ini berarti bahwa prioritas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang diusulkan oleh Delegasi Territorial di tingkat KDD untuk tahun 2013 bisa saja tidak didanai. Hal ini tentunya sangat berdampak terhadap percepatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar di Distrito Dili. Meskipun keterlambatan pelaksanaan anggaran ini sudah sering terjadi dan disadari sepenuhnya oleh pejabat pelaksana anggaran, namun koordinator KDD menyatakan bahwa perencanaan anggaran di Distrito Dili masih berada dalam siklus anggaran sesuai dengan Decreto-Lei Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran dan pengelolaan Keuangan. Berikut adalah petikan pernyataan Koordinator KDD berdasarkan hasil wawancara tanggal 5 November 2013: “Walaupun proses perencanaannya melalui tahap persiapan yang begitu panjang/berjenjang, namun tetap mengikuti siklus perencanaan anggaran yang sudah berlaku karena bila hasil perencaraan dan penganggaran terlambat atau tidak sesuai dengan siklus anggaran maka akan berimplikasi terhadap pelaksanaan anggaran pembangunan”. Proses perencanaan anggaran pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar Distrito Dili terintegrasi dalam proses pembangunan daerah
84
Distrito Dili, sehingga semua sektor yang ada di Distrito Dili berjalan sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah ditentukan agar tidak menghambat proses perencanaan anggaran secara nasional. Keterlambatan yang sering dihadapi oleh komisi pembangunan daerah Distrito Dili, itu adalah masalah teknis dalam proses persiapan anggaran yang kurang memadai, lalu berimplikasi terhadap pelelangan kegiatan, akhirnya berdapak pada proses pelaksanaan anggaran pembangunan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses perencanaan yang disiapkan untuk sebuah kegiatan pembangunan harus benar-benar dirancang secara efektif sehingga dapat mendorong terlaksananya suatu proses pada tahap yang lain. Hakekat dari pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah terpadu untuk mengharmonisasikan program pembangunan yang ada di tingkat daerah. Tujuannya adalah agar institusi publik mulai dari tingkat Distrito, Sub-Distrito, hingga tingkat Suco, bertanggungjawab untuk dan dalam proses perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah. Rencana pembangunan daerah merupakan sebuah dokumen berisi daftar prioritas kegiatan pembangunan dan estimasi anggaran pembiayaan kegiatan yang disahkan oleh Komisi Pembangunan Daerah (KDD) setelah proses konsultasi dengan masyarakat. Pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan ke daerah dalam bentuk proyek pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah benar-benar merespon situasi dan kondisi yang dihadapi masyarakat. Hal ini dikarenakan anggaran negara yang di belanjakan tiap tahun dirasakan tidak menyentuh kebutuhan riil yang dihadapi
85
sehingga masyarakat tidak pernah merasakan outcome dari proses pembangunan itu sendiri, padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dianggarkan setiap tahun dinilai sangat besar. Sementara salah satu tujuan anggaran negara yang dianggarkan setiap tahun adalah untuk memenuhi kebutuhan rakyat, antara lain kesejahteraan, pendidikan, perlindungan ekonomi, lapangan kerja, adanya jaminan sosial, serta standar hidup yang layak, sehingga program dan kegiatan yang disusun harus bisa mengatasi segala macam persoalan yang dihadapi oleh rakyat. (Puspitosari dkk, 2006: 67). Terkait hal ini, Richard Musgrave seperti dikutip Coe 1989 (Bastian, 2009 : 99) mengidentifikasikan tiga pertimbangan ekonomis mengapa pemerintah terlibat dalam bisnis pengadaan barang dan jasa bagi masyarakat. Ketiga pertimbangan tersebut meliputi stabilitas ekonomi, redistribusi pendapatan, dan alokasi sumber daya. Dijelaskan bahwa keterkaitan ketiga hal tersebut dikarenakan pada umumnya sektor swasta hanya menyediakan “market goods” sedangkan pemerintah berkewajiban menyediakan “pure public goods” dan “partial public goods”. Pertimbangan pertama dan kedua umumnya hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan pertimbangan ketiga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Atas ketiga pertimbangan itulah anggaran diperlukan untuk perencanaan dan pengendalian atas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pencapaian tujuan akhir pemerintah. Dalam konteks Timor-Leste, kapabilitas dan efektivitas pemerintah dalam perencanaan dan pengendalian keuangan negara dirasakan masih terlalu lemah. Kenyataan menunjukkan bahwa pada umumnya, lembaga-lembaga pemerintah belum menjalankan fungsi dan perannya secara efisien, sehingga pemborosan
86
adalah fenomena umum yang terjadi disetiap departemen pemerintahan. Kondisi seperti ini muncul karena pendekatan umum yang digunakan dalam penentuan besar alokasi dana untuk setiap kegiatan adalah pendekatan incrementalism yang didasarkan pada perubahan satu atau lebih item yang bersifat umum, seperti tingkat inflasi dan jumlah penduduk. Sementara itu, analisis untuk mengetahui struktur, komponen dan tingkat biaya untuk setiap kegiatan masih sedikit sekali dilakukan, padahal perencanaan dilakukan untuk menjamin teridentifikasinya jumlah kebutuhan dan alokasi dana yang lebih akurat sesuai dengan kebutuhan riil dari setiap kegiatan pembangunan. Untuk menjamin teridentifikasinya jumlah kebutuhan dan alokasi anggaran yang lebih maksimal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, pemerintah Timor-Leste bergeser dari sistem perencanaan pembangunan top down ke bottom up atau partisipatif, dengan melibatkan semua komponen secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta polaporan dan evaluasi. Kesemuanya itu, dimaksudkan agar disamping menyiapkan semua komponen pemerintahan yang ada di daerah menuju desentralisasi dengan sistem Município (kotamadya), juga diharapkan bahwa perencanaan dan penganggaran yang buttom-up dapat menjawab kebutuhan riil yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, agar proses perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan di Distrito Dili, mampu menjawab situasi dan kondisi riil masyarakat terutama sektor pendidikan terkait kondisi sarana dan prasarana pendidikan dasar dibeberapa sekola dasar
yang mengalami kerusakan, maka
harus dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran yang memadai, agar
87
mempersiapkan prioritas kegiatan pembangunan yang merefleksikan kebutuhan riil masyarakat untuk mendapatkan dukungan anggaran pembiayaan yang maksimal demi mendorong percepatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar di Distrito Dili.
4.2.2.1. Perencanaan Perencanaan merupakan sebuah proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis guna menyiapkan program dan aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai salah satu fungsi manajemen, perencanaan mempunyai peran sangat penting dan utama. Begitu pentingnya sebuah perencanaan sehingga dikatakan, apabila perencanaan telah selesai dan dilakukan dengan benar, sesungguhnya sebagian pekerjaan besar telah dilaksanakan. Untuk menghasilkan suatu rencana pembangunan yang berkualitas demi mendapat dukungan dana yang memadai, maka pemerintah daerah melalui komisi pembangunannya menyusun strategi dan menentukan langkah-langkah dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang mendasarkan pada kondisi obyektif,
potensi riil, dan permasalahan dan kebutuhan
nyata
daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Perencanaan pembangunan
daerah
merupakan kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat di daerah. Sedangkan fungsingya sebagai pedoman penyelenggaraan kebijakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah, sektor swasta,
88
dan segenap masyarakat sehingga dengan partisipasi semua pihak dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat memupuk suatu kebersamaan yang utuh sebagai mitra kerja, dalam menyiapkan diri menuju pelaksanaan desentralisasi dengan sistem municipio. Untuk menjamin agar proses persiapan anggaran melalui perencanaan dan penganggaran prioritan kegiatan pembangunan di Distrito Dili berjalan lancar dan efektif, diperlukan suatu pertimbangan berdasarkan data-data, fakta, dan informasi, tentang proses pembangunan yang sedang berjalan dijadikan dasar perkiraan penganggaran untuk tahun mendatang. Sehingga perencanaan dan penganggaran pembangunan yang akan diajukan koresponde dengan apa yang sebenarnya terjadi, yang sedang berjalan, dan yang diharapkan akan terjadi di tahun mendatang. Menurut informasi yang diperoleh dari Direktor Sektor Pendidikan Distrito Dili terkait dasar yang digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan di sektor pendidikan, informan mengatakan bahwa: “yang menjadi dasar untuk melalukan perencanaan pembangunan pada sektor pendidikan adalah data dan informasi riil tentang kondisi pendidikan saat ini, misalnya kondisi sarana dan prasarana pendidikan, dan informasi tentang hasil laporan perkembangan pembangunan sektor pendidikan tahun lalu”. Wawancara tanggal 7 November 2014. Tentu kondisi ini sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap pelaku pembangunan dalam mempersiapkan segala sesuatu diawal proses perencanaan dan penganggaran pembangunan yang akan dilaksanakan di Distrito Dili. Oleh karena itu setiap data dan informasi menyangkut proses pembangunan maupun hasil terkait perubahan seharusnya dapat diinformasikan kepada semua pihak bahkan masyarakat karena proses pembangunan yang sedang dilaksanakan
89
merupakan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat sehingga pada akhirnya muncul semacam konsiensia masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Selain itu, data dan informasi yang penting untuk mendukung proses persiapan perencanaan anggaran pembangunan seharusnya dapat dikoordinasikan dan disosialisasikan dari tingkat Distrito sampai ke tingkat yang paling rendah yaitu Suco, sehingga perencanaan anggaran pembangunan itu benar-benar dapat disiapkan secara efektif dari bawah agar bisa menghasilkan suatu rancangan rencana yang dapat didukung oleh pemerintah pusat untuk menyetujui dan mengesahkan anggaran pembangunan investasi daerah yang di prioritaskan oleh komisi pembangunan daerah (KDD). Berdasarkan kutipan informasi di atas dapat dikatakan bahwa proses perencanaan yang berjenjang seperti yang dilakukan di Distrito Dili, atau perencanaan buttom-up, tentu yang diharapkan oleh pihak perencana adalah dasar berupa data dan informasi yang akurat tentang perkembangan yang sedang berjalan maupun hasil
pelaksanaan kegiatan pembangunan
yang telah
dilaksanakan pada tahun lalu, agar perencanaan yang akan disiapkan pada tahun yang akan datang semakin terarah untuk mengoptimalkan kondisi riil saat ini. Sehingga data dan informasi itu diharapkan dapat sampai kepada pihak atau lembaga yang paling bawah untuk dijadikan pegangan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan karena dari beberapa kutipan informasi di atas dapat dipahami bahwa kadang-kadang data dan informasi seperti yang dikatakan di atas tidak sampai ke tangan pihak yang paling bawah atau kalaupun sampai
90
namun tidak lengkap. Hal ini dapat diperkuat oleh hasil wawancara dengan seorang Kepala Suco, sebagai berikut: “sebelum melakukan proses perencanaan, terlebih dahulu kami dibagikan sebuah formulir untuk pengisian prioritas kebutuhan yang akan dijadikan program kegiatan pembangunan suco dan jadwal perencanaan pembangunan. Wawancara tanggal 6 November 2013. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komisi pembangunan daerah (KDD) Distrito Dili, sebagai lembaga penting yang bertanggungjawab atas perencanaan
dan
penganggaran
pembangunan
investasi
daerah
harus
meningkatkan kepekaan dalam menentukan strategi perencanaan yang baik agar mampu menghasilkan suatu rancangan rencana investasi yang efektif guna mendorong perubahan dan kemajuan daerah di berbagai sektor pembangunan terutama dalam hal ini sektor yang menjadi obyek penelitian yakni pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Distrito Dili, sehingga sektor pendidikan dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Timor-Leste umumnya dan Distrito Dili khususnya, lebih khusus pendidikan tingkat dasar. Oleh sebab itu, komisi pembangunan daerah (KDD) Distrito Dili harus mampu memanfaatkan data dan informasi yang tersedia untuk mengakomodir semua pihak yang berkepentingan terutama yang terlibat secara langsung dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah untuk dapat berpartisipasi aktif sehingga mampu menciptakan perubahan melalui proses perencanaan dan penganggaran pembangunan yang dilakukan oleh KDD dan seluruh komponen kerjanya baik dari tingkat Suco sampai ke tingkat Distrito.
91
Berbagai pengalaman yang timbul selama ini dalam proses perencanaan pembangunan daerah banyak yang tidak melalui suatu proses persiapan yang baik, tepat sasaran dan bertanggungjawab. Hal ini dimungkinkan masih bisa terjadi karena masih saja ada kecenderungan perencanaan pembangunan yang bertumpu pada kehendak dan mekanisme yang telah diatur dan disusun oleh pemerintah tingkat atas walaupun itu tidak mengandung unsur yang logis, tepat sasaran dan bertanggungjawab, tetapi harus diterima masyarakat. Apabila hal ini dibiarkan berlarut maka akan menjadikan masyarakat sebagai penonton dalam proses pembangunan itu sendiri yang hanya menerima segala bentuk perencanaan pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah sentral. Maka dengan itulah, timbul suatu gagasan alternatif sebuah proses perencanaan pembangunan yang lebih menekankan pada partisipasi masyarakat dan skala prioritas bagi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Paradigma pembangunan yang menekankan pertumbuhan (growth) dan bersifat sentralistis serta perencanaan pembangunan yang bersifat top down, menyebabkan kurang terakomodasinya aspirasi dan kepentingan rakyat. Padahal partisipasi masyarakat secara aktif dalam pembangunan sangat diperlukan. Masyarakat hendaknya tidak hanya dijadikan sebagai obyek pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan, yang pada akhirnya masyarakat tersebut menjadi mandiri sebagaimana tujuan dari pada pembangunan nasional Timor-Leste yang menghendaki asas desentralisasi pemerintahan dengan sistem municipio yang proses persiapannya melalui kebijakan tentang planeamento desemvolvimento integrado distrital atau perencanaan pembangunan daerah terpadu, supaya perencanaan pembangunan
yang diusulkan itu
92
merepresentasi
aspirasi
masyarakat
yang
paling
bawah
yang
dapat
diinterpretasikan dalam prioritas kebutuhan yang dituangkan dalam daftar kegiatan pembangunan. Untuk menghasilkan rencana kegiatan pembangunan daerah yang akan ditetapkan sebagai program kegiatan tahunan, maka Distrito Dili melalui komisi pembangunan daerah mempersiapkan proses perencanaan dan penganggarannya mulai dari tingkat Suco sampai Distrito. Proses perencanaan anggaran pembangunan berjenjang yang diawali dengan konsultasi dewan Suco untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam masyarakat sampai penyelenggaraan forum koordinasi pembangunan nasional bertujuan untuk menghasilkan sebuah dokumen yang berisi daftar prioritas kegiatan pembangunan untuk ditetapkan menjadi program kegiatan investasi daerah. Proses perencanaan anggaran pembangunan daerah dengan pendekatan “bottom-up planing” membutuhkan ketekunan dan melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan mulai dari masyarakat (komunidade), Dewan Desa (konselho suco), Perwakilan Kementerian (Delegasaun Territorial), Komisi Pembangunan Sub-Distrito (KDSD), Komisi Pembangunan Daerah (KDD), yang kemudian diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dari Parlemen Nasional melalui Kementerian pertanggungjawaban administrasi lokal (MAEOT). Untuk sampai pada proses akhir rancangan rencana pembangunan, maka proses perencanaan anggaran pembangunan Distrito Dili dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah dengan langkah-langkah berikut:
93
4.2.2.1.1. Identifikasi Kebutuhan. Proses identifikasi kebutuhan dimaksudkan untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan data dan informasi yang berkembang dimasyarakat sehingga memperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh, dan mendalam mengenai rencana pembangunan yang diprioritaskan, diusulkan oleh masyarakat yang nantinya dapat mencerminkan kebutuhan konkrit masyarakat setempat. Sehingga kegiatan yang dilakukan pada tahap ini haruslah secara partisipatif, transparan dan demokratis. Hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini bahwa perencanaan pembangunan di tingkat Suco harus mempertimbangkan kebutuhan mendasar yang telah diidentifikasi dalam hasil sensus penduduk dan memiliki formasi lebih spesifik untuk masyarakat baik dengan skala kecil maupun besar. Hal lain yang tidak kalah pentingnya juga untuk diperhatikan dalam penentuan prioritas kegiatan pembangunan Suco adalah tipe kegiatan. Dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional tingkat Suco yakni tipe kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat lokal dengan assistensia konsultan teknik, bila anggaran pembiayaan kegiatan pembangunan tersebut berkisar antara US $. 50.000-70.000. Dan apabila suatu kegiatan yang direncanakan kemudian dilaksanakan dalam program pembangunan desentralisasi itu berarti tipe kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat lokal atas pertimbangan kemampuan teknik masyarakat lokal. Hal ini dikarenakan anggaran pembangunan yang direncanakan lebih besar dari batas anggaran yang ditetapkan untuk pembangunan lokal.
94
Perencanaan anggaran pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar di Distrito Dili secara umum terintegrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang dilakukan oleh komisi pembangunan daerah Distrito Dili, karena masalah minimnya sarana dan prasarana pendidikan di Distrito Dili akan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui proses belajar mengajar disekolah. Sehingga dapat dijelaskan oleh koordinator komisi pembangunan daerah Distrito Dili, terkait sektor yang menjadi prioritas pembangunan, bahwa: “Ada beberapa sektor yang menjadi prioritas utama dalam proses pembangunan di Distrito Dili, yaitu; sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, namun diantara beberapa sektor ini sektor pendidikan mendapat perioritas lebih besar”. Wawancara tanggal 7 November 2013. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah tentang pentingnya pembangunan sektor pendidikan bagi kemajuan daerah dan kemajuan negara pada umumnya. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa sektor yang menjadi prioritas ini selalu mendapatkan berbagai fasilitas dari Negara. Pada kenyataannya, fasilitas pendidikan yang ada di Distrito Dili ternyata sangat minim dan sebagian besar kondisi rusak. Ada banyak kendala yang menyebabkan hal ini, diantaranya adalah kemampuan sumberdaya manusia di daerah untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada sehingga mendapat prioritas dalam perencanaan dan penganggaran. Titik sentralnya ada pada proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh sektor pendidikan baik persetujuan usulan oleh komisi pembangunan Sub-Distrito maupun proses penganggarannya di tingkat komisi pembangunan daerah (KDD). Oleh karena itu, sektor pendidikan dalam
95
proses identifikasi masalah harus benar-benar berdasarkan data dan informasi riil yang dihadapi oleh sektor pendidikan sehingga bisa mendapat perhatian di tingkat Distrito maupun nasional. Proses indentifikasi kebutuhan sekolah dilakukan melalui dewan guru masing-masing sekolah mengadakan konsultasi untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi sekolah dan segera menentukan kebutuhan untuk diprioritas menjadi program kegiatan pembangunan tahunan tingkat sekolah. Kebutuhan sekolah yang telah diprioritaskan oleh dewan sekolah kemudian diajukan kepada delegasi territorial tingkat komisi pembangunan daerah Sub-Distrito (KDSD) melalui koordinator sekolah sentral. Hal ini dapat dipahami terjadinya dualisme proses perencanaan anggaran pembangunan daerah dari tingkat yang paling bawah yaitu suco, dimana identifikasi kebutuhan masyarakat dilakukan oleh dewan suco, sementara identifikasi kebutuhan sekolah dilakukan oleh dewan sekolah. Terkait hal ini Seorang koordinator komisi Pembangunan Sub-Distrito mengatakan bahwa: ”pada proses perencanaan pembangunan terkait identifikasi masalah, keterlibatan utusan semua sektor yang ada di tingkat Sub-Distrito sangatlah penting karena dapat secara langsung mengetahui situasi dan kondisi riil yang ada dalam masyarakat, sehingga dapat dijadikan data dan informasi yang akurat dan dapat memperkuat usulan kegiatan ditingkat Komisi Pembangunan daerah Sub-Distrito”. Wawancara 27 November 2013. Senada dengan informasi yang diperoleh dari Direktur Dinas Pendidikan Distrito Dili, terkait keterlibatan sektor pendidikan dalam proses identifikasi masalah, mengatakan bahwa:
96
“sektor pendidikan telah menempatkan orang-orang teknik dari sektor pendidikan disetiap Sub-Distrito untuk mengadakan koordinasi dengan Kepala Sekolah dalam proses identifikasi masalah”. Wawancara 25 November 2013. Namun kutipan-kutipan di atas dapat dipertegas oleh Seorang Kepala Suco, terkait identifikasi masalah di bidang pendidikan, mengatakan bahwa: “Terkait sarana dan prasarana pendidikan itu tugas masing-masing kepala sekolah dengan koordinatornya, karena mereka yang mengetahui secara pasti kebutuhan sekolah, kalaupun menjadi prioritas dalam usulan suco itu akan tetap menjadi prioritas kegiatan sektor pendidikan “. Wawancara tanggal 14 November 2013. Dapat disadari bahwa proses identifikasi masalah merupakan langkah awal yang sangat menentukan karena semua pihak yang terlibat dapat mendiskusikan kondisi riil yang sedang dihadapi, dapat dirumuskan menjadi prioritas kegiatan pembangunan sekolah untuk dapat diusulkan ke delegasi territorial sektor pendidikan tingkat komisi pembangunan Sub-Distrito, didiskusikan dan diprioritaskan menjadi kegiatan pembangunan tingkat sub-distrito.
Harapan
setiap perencana agar usulan yang diprioritaskan itu dapat terwujud dalam bentuk proyek pembangunan demi memperbaiki kondisi yang dihadapi namun kadang terkendala dengan kurang efektifnya usulan dan proses berjenjang akhirnya usulan tersebut kadang tidak menjadi kenyataan karena tidak diterima sebagai suatu usulan yang dapat diprioritaskan atau bisa saja usulan itu putus ditengah jalan karena sistem perwakilan yang berjenjang. Hal ini dapat tercapai apabila setiap orang yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan memiliki pengetahuan dan pengalaman secukupnya sebagai bekal dalam
melaksanakan
aktivitasnya
sebagai
perencana,
sehingga
mampu
menentukan alternatif prioritas sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
97
Dengan demikian, proses pembelajaran merupakan alternatif untuk mengarahkan para perencana terutama pihak-pihak yang terlibat dalam proses identifikasi kebutuhan dan prioritas kebutuhan di tingkat paling bawah yaitu sekolah sehingga mereka mampu mengusulkan prioritas kegiatan yang berkualitas dan dapat memenuhi tuntutan yang ditetapkan agar mendapat dukungan anggaran yang memadai, dan semuanya itu terpenuhi apabila para dewan sekolah dapat diberdayakan
melalui
pelatihan
teknis
tentang
perencanaan
anggaran
pembangunan agar mereka memiliki kemampuan profesional untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Namun hal ini belum dilaksanakan secara maksimal sehingga usulan prioritas dari tingkat sekolah dianggap tidak memenuhi kriteria dan akhirnya tereliminasi. Menurut informasi yang diperoleh dari seorang kepala sekolah terkait pelatihan teknis perencanaan dan penganggaran, menjelaskan bahwa: “Pelatihan teknis perencanaan secara khusus belum pernah, cuman sekali melalui workshop tentang proses perencanaan pembangunan daerah di Dinas Pendidikan Distrito Dili”. Wawancara 16 November 2014. Dilain pihak, seorang kepala sekolah juga mengatakan bahwa: “Pelatihan teknis terkait penyusunan anggaran belum pernah, tapi kita pernah mengikuti pelatihan di sektor pendidikan Distrito Dili, tentang bagaimana proses merencanakan kebutuhan sekolah”. Wawancara 16 November 2014. Hal ini dapat diakui oleh Direktur Sektor Pendidikan, bahwa: “memang selama ini belum melakukan pelatihan teknis perencanaan karena sebenarnya bukan kita yang harus memberikan pelatihan tapi kita butuh orang yang memiliki kemampuan tentang perencanaan anggaran sehingga mereka bisa memiliki pegalaman untuk dibagikan kepada orangorang kita”. Wawancara 25 November 2014.
98
Berdasarkan kutipan di atas, artinya bahwa kepala sekolah setidaknya sudah memiliki bekal tentang bagaimana proses perencanaan dan penganggaran yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang dihadapi oleh sekolah yang dipimpinnya. Namun tidak cukup sampai disitu, Dinas Pendidikan Distrito Dili seharusnya mencari alternatif yang lebih konkrit untuk memberdayakan para perencana tingkat bawah terutama para kepala sekolah agar mereka bisa menjadi orang yang profesional dalam proses identifikasi kebutuhan, menganalisis dan kemudian menentukan alternatif untuk dirumuskan menjadi prioritas kebutuhan untuk bisa menghasilkan suatu rencana kegiatan yang merefleksikan kebutuhan sekolah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapai. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penolakan usulan dari sekolah bukan karena usulan itu tidak layak untuk diterima tetapi mungkin saja karena usulan yang lain lebih memiliki tingkat urgensinya tinggi untuk segera ditangani atau bisa pula karena keterbatasan anggaran yang disediakan. Dengan demikian kapabilitas tim perencana sangat diperlukan demi menganalisis situasi dan kondisi yang dihadapi secara komprehensip dan holistik agar usulan yang disiapkan dan didukung pada tahap penganggaran.
4.2.2.1.2. Merumuskan Prioritas Kebutuhan Perumusan kebutuhan sekolah merupakan langkah yang strategis untuk menentukan prioritas kebutuhan yang akan menjadi program pembangunan sekolah. Begitu pentingnya proses perumusan ini maka para dewan sekolah mengadakan rapat guna mendiskusikan, menganalisis, dan merumuskan masalah
99
umum dan masalah yang lebih spesifik di tingkat sekolah. Langkah ini dimaksudkan untuk menyatukan persepsi atas hasil analisis sehingga dapat disederhanakan tampilan seluruh masalah yang ada di sekolah, mendiskusikan pembidangan seperti bidang sarana dan prasarana sekolah, sehingga dapat ditentukan menjadi program pembangunan yang akhirnya menghasilkan sebuah daftar prioritas kegiatan pembangunan sekolah untuk diusulkan ke komisi pembangunan daerah sub-distrito melalui koordinator sekolah sentral kemudian diusulkan ke delegasi teritorial tingkat sub-distrito untuk didikusikan dan diprioritaskan di komisi pembangunaan daerah sub-distrito. Dan prioritas yang diusulkan itu harus merupakan hasil konsensus semua anggota dewan sekolah. Hal lain yang perlu mendapat perhatian bahwa ketika kebutuhan dirumuskan dan telah disepakati menjadi suatu usulan seharusnya usulan tersebut dapat di kawal oleh mereka yang mengusulkan akan tetapi yang terjadi usulan itu hanya dititipkan ke komisi pembangunan daerah sub-distrito melalui koordinator sekolah sentral dan diteruskan ke delegasi territorial sub-distrito. Menurut informasi yang peneliti peroleh dari Seorang Kepala Sekolah, ditegaskan bahwa: “identifikasi dan perumusan kebutuhan sekolah dilakukan oleh dewan sekolah, dirumuskan kebutuhan sekolah kemudian diprioritas untuk diusulkan kepada koordinator sekolah sentral”. Wawancara 18 November 2013. Sedangkan menurut informasi yang peneliti peroleh dari Seorang Kepala Suco, menjelaskan bahwa:
100
“musyawarah Suco dilaksanakan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan Suco. Dan yang menjadi perhatian utama dalam rapat koordinasi ini adalah menghindari terjadinya duplikasi kegiatan, misalnya ada dua kampung mengusulkan program yang sama. Dilanjutkan bahwa rapat koordinasi ditingkat Suco juga dihadiri oleh koordinator setiap sekolah sentral. (Wawancara 14 November 2013). Berdasarkan informasi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa proses penentuan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat Suco tidak melibatkan kepala sekolah dari masing-masing sekolah yang mengusulkan kebutuhan sekolah, akan tetapi dari sekolah diwakili oleh koordinator sekolah sentral, yang akhirnya
dinilai
kurang
merepresentasi
kebutuhan
sekolah.
Seharusnya
melibatkan pihak sekolah karena kepala sekolah yang mengetahui secara persis masalah yang sedang dihadapi oleh sekolah, atau setidaknya koordinator sekolah sentral mengundang kepala sekolah untuk turut dalam musyawarah tingkat suco sehingga bisa terjalin koordinasi yang baik untuk menentukan kebutuhan sekolah dan suco.
4.2.2.1.3. Persetujuan Prioritas kebutuhan Suco dan Delegasi Territorial di Komisi Pembangunan Sub-Distrito. Musyawarah perencanaan pembangunan daerah tingkat Sub-Distrito dapat pula dikatakan sebagai proses penyaringan atas prioritas kegiatan yang diusulkan dari tingkat suco dan Delegasi Territorial tingkat Sub-Distrito. Penyaringan prioritas kegiatan pada komisi pembangunan daerah tingkat Sub-Distrito (KDSD) dimaksudkan untuk menghindari duplikasi kegiatan yang diusulkan baik dari Suco maupun Delegasi Territorial. Proses prioritas kebutuhan ditingkat komisi
101
pembangunan sub-distrito seharusnya melibatkan pihak yang mengusulkan prioritas kegiatannya dalam hal ini adalah kepala sekolah, sehingga pihak ini dapat mendiskusikan dan mempertahankan apa yang direncanakan tersebut, dan jika ini kemudian tidak melibatkan pihak kepala sekolah apakah usulan dari sekolah bisa dapat diperjuangkan oleh delegasi territorial, bahkan delegasi territotial sendidri belum tentu tahu persis kebutuhan sekolah yang diusulkan itu. Oleh karena itu tahap ini menjadi sangat strategis karena setelah prioritas kegiatan dapat disetujui oleh komisi pembangunan sub-distrito, tim teknik akan mengadakan verifikasi lapangan untuk mengetahui data dan informasi terkait usulan yang telah disetujui yang kemudian dapat diketahui estimasi biaya sementara untuk setiap kegiatan. Menurut informasi yang diperoleh dari seorang koordinator Komisi Pembangunan Sub-Distrito, terkait proses verifikasi lapangan, mengatakan bahwa: “Setelah penyeleksian usulan di tingkat KDSD, tim teknik melakukan kegiatan verifikasi terhadap usulan-usulan yang diterima. Tujuannya untuk mengetahui kebutuhan dasar kegiatan yang diusulkan dan estimasi biaya sementara”. Wawancara 21 November 2013. Dilain pihak, seorang delegasi territorial di tingkat sub-distrito, menjelaskan bahwa: “tahapan verifikasi yang dilakukan oleh tim teknik, untuk mengetahui apa yang akan dibutuhkan oleh kegiatan yang diusulkan misalnya sebuah sekolah mengusulkan untuk merehap ruang kelas, menambah meja, kursi, dan kebutuhan lainnya, itu semua yang akan diperkirakan bahan-bahannya untuk melengkapi data dan informasi diusulkan beserta estimasi biayanya”. Wawancara 21 November 2013.
102
Dari kutipan di atas dapat dikatakan bahwa prioritas kegiatan yang diusulan dari tingkat sekolah bersifat umum, yang masih dapat diverifikasi oleh tim teknik guna melengkapi data dan informasi dari usulan tersebut. Pada tingkat ini prioritas kegiatan disusun berdasarkan program pembangunan dengan bantuan hasil verifikasi tim teknik tingkat Sub-Distrito sekaligus estimasi anggaran pembiayaannya. Keluaran atau hasil dari musyawarah komisi pembangunan daerah tingkat Sub-Distrito (KDSD) yakni menetapkan daftar prioritas kegiatan pembangunan tingkat sub-distrito untuk diajukan ke tingkat Komisi Pembangunan Daerah (KDD). Pada tahap ini ketika KDSD menyusun prioritas kegiatan di tingkat Sub-Distrito, Delegasi Territorial di tingkat Distrito juga mengadakan rapat di masing-masing sektor dan menyusun anggaran untuk membiayai prioritas kegiatan berdasarkan tipe kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun
mendatang.
Proses
penganggaran
kegiatan
pembangunan
yang
diprioritaskan dari Suco dan Delegasi Territorial Sub-Distrito harus didasarkan pada proporsi kegiatan yang telah ditetapkan. Menurut informasi yang peneliti peroleh dari koordinator pembangunan daerah Distrito Dili, mengatakan bahwa: “masalah proporsi prioritas kegiatan itu baru diberlakukan melalui Disposisi Menteri, yang membatasi prioritas kebutuhan dari tingkat bawah dikarenakan hasil laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2012 tidak menunjukan hasil yang maksimal bahkan ada beberapa kegiatan pembangunan yang telah mendapat persetujuan anggarannya namun tidak dapat dilaksanakan termasuk dari sektor pendidikan terutama rencana pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar”. Wawancara tanggal 19 November 2013. Namun anggota Delegasi Territorial di Komisi Pembangunan Sub-Distrito menanggapi kutipan di atas, mengatakan bahwa:
103
“Perencanaan dan penganggaran yang disusun pada tingkat komisi pembangunan Sub-Distrito, diisyaratkan bahwa Delegasi Territorial di tingkat Sub-Distrito dapat mengajukan satu prioritas kegiatan pembangunan dari masing-masing sektor untuk diajukan ke Komisi Pembangunan Daerah (KDD). Menurutnya, hal ini merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan di sektor pendidikan karena kita tidak bisa memprioritaskan kegiatan lebih dari yang ditentukan”. Wawancara tanggal 23 November 2013. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari komisi pembangunan daerah (KDD) tentang Disposisi Menteri No. 27/GM/X/2013, menjelaskan bahwa proses perencanaan anggaran pembangunan daerah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) komisi pembangunan sub-distrito yang terdiri atas 2 sucos, dapat mengajukan 2 prioritas kegiatan; (b) komisi pembangunan Sub-Distrito yang terdiri atas 3-5 Sucos dapat mengajukan 4 prioritas kegiatan; (c) komisi pembangunan daerah Sub-Distrito yang terdiri atas 6-10 Sucos dapat mengajukan 7 prioritas kegiatan; (d) untuk komisi pembangunan daerah Sub-Distrito yang memiliki lebih dari 10 Sucos dapat mengajukan 9 prioritas kegiatan pembangunan. Sedangkan Delegasi Territorial yang berada di Sub-Distrito dapat mengajukan 1 (satu) prioritas kegiatan sektoral dan Delegasi Teritorial yang berada di tingkat Distrito dapat mengajukan 2 (dua) prioritas kegiatan pembangunan sektoral. Terkait data dan informasi di atas, koordinator komisi pembangunan daerah menjelaskan bahwa: “Komisi pembangunan daerah (KDD) secara struktural di bawah kementerian pertanggungjawaban administrasi lokal, sehingga kita menjalankan apa yang didisposisikan dari atas. Hal ini juga dikarenakan bahwa berdasarkan hasil pelaporan dan evaluasi kegiatan pembangunan tahun 2012, ternyata banyak kegiatan yang tidak diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan tertunda, sehingga berimplikasi pula pada prioritas kegiatan yang diusulkan tahun berikutnya. Dilanjutkan
104
bahwa aspek lain yang menjadi pertimbangan atas kebijakan ini yakni sumberdaya yang dimiliki oleh Distrito Dili terutama sumberdaya manusianya”. Wawancara 19 November 2013. Berdasarkan kutipan di atas maka dapat dikatakan bahwa proses kegiatan perencanaan anggaran pembangunan daerah perlu memperhatikan aspek sumberdaya manusia karena selain sumberdaya keuangan untuk menjamin pembiayaan kegiatan yang diprioritaskan, aspek sumberdaya manusia merupakan aspek yang sangat penting dan menentukan dalam proses perencanaan anggaran pembangunan terutama kapabilitas atau kemampuan untuk menganalisis situasi dan kondisi yang dihadapai saat ini, mengevaluasi kondisi yang terjadi di tahun yang lalu untuk kemudian mengambil keputusan demi masa depan. Hal ini membutuhkan kemampuan setiap orang yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk berasumsi atau memperkirakan kondisi masa depan karena kita tahu bahwa masa depan adalah sesuatu yang misteri dan penuh dengan ketidakpastian oleh karena itu, keputusan yang diambil saat ini merupakan hasil peramalan (forcasting). Dengan demikian para perencana tidak hanya memenuhi format sebagai tim perencana namun lebih dari itu dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual, pengetahuan, dan pengalaman dalam bidang perencanaan anggaran sehingga proses perencanaan dan penganggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah dapat menghasilkan suatu dokumen yang berkualitas demi mendapatkan dukungan dana yang mamadai sehingga pengalokasian anggaran pembangunan dapat terwujud secara efektif dan efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana pendidikan dasar.
105
4.2.2.2. Penganggaran Penganggaran merupakan tahapan aktivitas yang mempunyai arti dan peran penting dalam proses perencanaan anggaran pembangunan karena merupakan proses untuk mempersiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk satuan uang, merefleksikan aktivitas dan target yang hendak dicapai selama satu tahun mendatang. Oleh karena itu penganggaran pada dasarnya merupakan penentuan jumlah alokasi sumber keuangan untuk setiap program dan aktivitas dalam bentuk satuan uang. Dalam konteks Distrito Dili, penganggaran yang dilakukan oleh komisi pembangunan daerah Distrito Dili, adalah ketikah proses identifikasi dan
perumusan prioritas kebutuhan dari tingkat suco dan
delegasi territorial sudah diajukan, didiskusikan, diprioritaskan dan disetujui sebagai daftar prioritas kegiatan pembangunan Sub-Distrito. Rancangan rencana itu diusulkan ke komisi pembangunan daerah Distrito untuk diprioritaskan, didiskusikan, dan disetujui yang selajutnya ditentukan estimasi biaya pada tiaptiap prioritas kegiatan pembangunan tersebut dijadikan sebagai daftar prioritas rencana pembangunan investasi daerah Distrito Dili, yang akan didiskusikan pada tahap berikutnya.
4.2.2.2.1. Proses Seleksi, Verifikasi dan Evaluasi Prioritas Kegiatan di KDD. Proses
perencanaan
dan
penganggaran
pembangunan
komisi
pembangunan daerah Distrito Dili, marupakan suatu proses perencanaan yang berjenjang mulai dari tingkat Suco/desa sampai pemerintah pusat. Pada tingkat ini akan dilakukan proses verifikasi, dan evaluasi terhadap semua prioritas kegiatan
106
yang diusulkan dari tingkat desa dan Delegasi Territorial melalui hasil keputusan bersama di komisi pembangunan daerah tingkat kecamatan (KDSD) yang diusulkan kepada komisi pembangunan daerah tingkat Distrito (KDD). Penyelenggaran proses verifikasi dan evaluasi prioritas kegiatan di tingkat Distrito dimaksudkan menghindari terjadinya duplikasi program dan sekaligus alokasi anggaran rencana kegiatan dari masing-maring program yang telah diverifikasi dan dievaluasi berdasarkan matriks penyeleksian program kegiatan untuk dijadikan daftar rencana kerja pemerintah daerah selama periode satu tahun mendatang. Proses verifikasi yang dilakukan oleh tim teknik tingkat Distrito membutuhkan
waktu
yang
cukup
untuk
proses
verifikasi,
membuat
desain/gambar, dan mengestimasikan biaya untuk setiap kegiatan sehingga ketika tim verifikasi menyerahkan hasil verifikasinya sudah lengkap dengan analisis anggaran pembiayaan kegiatan yang diprioritaskan. Pada tahap ini, setiap usulan yang diajukan ke komisi pembangunan Sub-Distrito akan diseleksi dan diprioritaskan menjadi kegiatan pembangunan daerah Sub-Distrito.
Yang
menarik pada tahap ini adalah bagaimana setiap perencana dapat mendiskudikan dan mempertahankan usulan prioritas kegiatan dari masing-masing sektor dan suco sehingga kebutuhan sekolah yang diajukan bisa mendapat perhatian atau tetap menjadi prioritas kebutuhan untuk diajukan ke tingkat komisi pembangunan daerah. Oleh karena itu, jika kemudian usulan yang diajukan oleh pihak sekolah lalu pihak kepla sekolah yang mengetahui secara pasti kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang mereka hadapi, namun tidak dilibatkan dalam proses penentuan prioritas dan alokasi biaya untuk kegiatan yang diajukan tetapi diwakili
107
oleh delegasi territorial, apakah itu dapat merepresentasi aspirasi tim perencana dari tingkat sekolah? Oleh karenanya pihak komisi pembangunan Sub-Distrito seyogyanya mengakomodasi semua pihak yang terlibat dalam pengajuan usulan prioritas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar sehingga hasil dari proses ini dapat merepresentasi semua kebutuhan dari setiap sektor yang akhirnya mampu menghasilkan sebuah dokumen rencana kegiatan yang efektif dan efisien. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari koordinator pembangunan daerah terkait proses seleksi, verifikasi dan evaluasi lapangan oleh tim tekni, dijelaskan bahwa: “Aspek yang perlu mendapat perhatian yakni sumberdaya manusia. Kendalah yang dihadapi oleh komisi pembangunan daerah adalah kemampuan tim perencana, dimana kebanyakan mereka merupakan pengawai negeri yang ditugaskan untuk terlibat dalam proses perencanaan dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang tersebut sehingga kadang hasil yang dicapai kadang tidak efektif”. Wawancara 19 November 2013. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator KDD yang peneliti lakukan, terkait proses seleksi proposal ini untuk dilihat apakah ada duplikasi program sehingga menghindari pendanaan yang multi sumber.
Dan seperti
dikatakan oleh Ketua KDD, bahwa yang mereka lakukan adalah koordinasi dan memfasilitasi, sedangkan substansi proposal menjadi tanggung jawab masingmasing sektor. Jika demikian, maka alternatif lain yang perlu diperhatikan oleh koordinator komisi pembangunan daerah untuk bagaimana memberdayakan para tim perencana agar mereka memiliki pengetahuan dan skill untuk lebih berperan lagi dalam proses perencanaan dan penganggaran yang akhirnya menjadi suatu
108
kekuatan tersendiri
dalam mempersiapkan
dokumen rancangan
rencana
pembangunan investasi daerah yang berkualitas untuk mendapat dukungan dana yang memadai. Terkait dengan kondisi sarana dan prasarana pendidikan dibeberapa sekolah dasar yang masih memprihatinkan, koordinator KDD menyatakan: “Semua tugas dan tanggung jawab telah diberikan kepada masing-masing sektor untuk bagaimana merencanakan kegiatan pembangunan di sektornya, sehingga bisa memperbaiki situasi dan kondisi yang sedang dihadapi, dan saya disini sebagai kordinator pembangunan daerah hanya memfasilitasi kegiatan yang di prioritaskan dari setiap sektor ke tingkat nasional untuk diperhatikan sebagai program kegiatan pembangunan investasi daerah Distrito Dili”. Wawancara 19 November 2013. Sekali lagi, peran pejabat di sektor pendidikan sangat menentukan dalam rapat koordinasi ini karena merekalah yang harus menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi pihak sekolah yang tertuang dalam prioritas kegiatan yang diusulkan oleh dewan sekolah jika ini tidak dilakukan oleh delegasi territorial sektor pendidikan di tingkat Distrito maka tidak menutup kemungkinan usulan pihak sekolah bisa tereliminasi pada tahap ini. Dengan demikian menurut peneliti seharusnya pihak sekolah yang usulannya diterima seyogyanya merekalah yang ikut berpartisipasi dalam proses prioritas dan pengalokasian estimasi biaya untuk setiap kegiatan di tingkat komisi pembangunan daerah pada rapat koordinasi pembangunan daerah yang diselenggarakan di tingkat KDD.
Hal ini dapat dijelaskan oleh koordinator komisi Pembangunan daerah, Distrito Dili, bahwa:
109
“Kita menyelenggarakan rapat koordinasi pembangunan daerah di tingkat Distrito (SKDD) dihadiri oleh representase dari setiap sektor untuk mendiskusikan prioritas kegiatan yang telah diajukan ke komisi pembangunan daerah dan ketika itu kita juga mendengarkan laporan tim teknik yang telah mengadakan verifikasi dan evaluasi ke setiap lokasi kegiatan yang diprioritaskan untuk membuat desain dan estimasi anggaran pembiayaan kegiatan. Dan tidak menutup kemungkinan ada prioritas kegiatan yang tereliminasi apabila hasil verifikasi dan evaluasi tidak menunjukkan bahwa program tersebut bukan merupakan kegiatan yang urgent/tidak memenuhi skala prioritas yang ditetapkan, itu menuntut argumen yang kuat dari pihak perencana. Wawancara 19 November 2013. Artinya, untuk memenuhi kriteria teknik yang dimaksud pihak perencana seharusnya sudah tahu dan memang sudah mengetahuinya karena mereka pernah mengikuti semacam pelatihan perencanaan anggaran. Dalam hal ini terlihat bahwa Direktur Sektor Pendidikan Distrito Dili belum bisa berbuat banyak untuk memperjuangkan prioritas kegiatan yang diusulkan oleh dewan sekolah demi memperbaiki kondisi sarana dan prasarana pendidikan dasar. Ini terlihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beliau tanggal 16 November 2013. Dalam kesempatan itu dikatakan bahwa: “Kenyataan menunjukan bahwa kondisi sarana dan prasarana pendidikan dasar yang ada di Distrito Dili belum memenuhi standar maksimal, tapi paling tidak kita sudah memiliki gedung sekolah disetiap satuan pendidikan untuk melaksanakan proses belajar mengajar”. Dilanjutkan oleh beliau bahwa: “Kita pernah mendapat protes di media bahwa perencanaan yang dilakukan oleh sektor pendidikan tidak efektif karena merencanakan untuk mendirikan gedung sekolah yang baru tapi sarana yang lain seperti meja, kursi, media pendidikan tidak ada, bagaimana anak-anak bisa mengikuti proses belajar mengajar. Itu menjadi kendala tersendiri yang dihadapi sektor pendidikan. Kedepan kita sudah mendapat instruksi dari pemerintah pusat bahwa untuk fasilitas pendidikan harus dengan estimasi biaya atas sarana dan prasarana secara utuh sehingga pembangunan sarana dan prasarana pendidikan menjadi satu sistem yang siap difungsikan”.
110
Akan tetapi, hasil konfirmasi peneliti kepada seorang kepala sekolah terkait keterlibatanya dalam proses penganggaran yang dilakukan di komisi pembangunan sub-distrito (KDSD), menjelaskan bahwa: “Kami hanya partisipasi dalam proses identifikasi masalah yang dihadapi oleh sekolah, lalu dirumuskan kebutuhan oleh dewan guru kemudian diusulkan ke tingkat sekolah sentral. Tetapi untuk proses mendiskusikan, memprioritaskan dan mengalokasikan biaya di tingkat KDSD itu kami tidak pernah terlibat”. Wawancara tanggal 23 November 2013. Dari uraian di atas terlihat bahwa Direktur Sektor pendidikan kurang berperan dalam proses seleksi proposal yang diajukan oleh sektor pendidikan di tingkat bawahnya dan kurang mengakomodir pihak-pihak yang sebenarnya mengetahui secara pasti tentang masalah yang dihadapi sekolah dalam proses estimasi biaya kegiatan yang dilakukan di tingkat komisi pembangunan subdistrito. Sehingga berdampak pada tereliminasinya beberapa prioritas kebutuhan yang disulkan dari pihak sekolah. Hal ini bisa dapat mengurangi semangat partisipasi pihak sekolah dalam membangun sektor pendidikan terutama pendidikan dasar, karena aspirasi pihak sekolah dirasa kurang diperhatikan pada tingkat yang lebih tinggi. Terkait bagaimana proses persiapan verifikasi proposal prioritas kegiatan pembangunan yang diusulkan dalam daftar komisi pembangunan sub-distrito, Sekretaris komisi pembangunan daerah menjelaskan bahwa: “Untuk persiapan verifikasi terhadap proprosal kegiatan tiap sektor, sekretaris KDD dengan tim teknik pertama-tama mengunjungi Komisi Pembangunan Daerah tingkat Sub-Distrito, Suco/desa yang relevan, serta kelompok yang berkepentingan/pengguna. Direktor setiap sektor perlu menginformasikan terlebih dahulu program verifikasi proposal kegiatan kepada setiap Kepala Desa yang areanya menjadi tempat pelaksanaan kegiatan pembangunan agar partisipasi kepala desa diikutsertakan dalam proses verifikasi. Proposal yang lolos dalam proses verifikasi, tim teknik
111
akan mencaritahu informasi terkait proposal kegiatan tersebut terutama terkait estimasi anggaran pembiayaan kegiatan dan biaya pemeliharaan”. Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa proses persiapan penyeleksian prioritas kegiatan yang diusulkan dari komisi pembangunan subdistrito, dapat dikonfirmasikan kepada semua sektor untuk turut serta dalam mengadakan verifikasi dan evaluasi lapangan terhadap prioritas kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing sektor dan hasil verifikasi tersebut dijadikan dasar untuk mendesain dan estimasi anggaran untuk membiayai kegiatan yang telah diprioritaskan di tingkat Distrito.
4.2.2.2.2. Proses Penganggaran Rencana Pembangunan Investasi Daerah di tingkat Distrito. Proses penganggaran pembangunan daerah melalui dukungan hasil analisis dan komparasi yang dilakukan tim teknik dapat secara langsung membantu proses penganggaran kegiatan yang diprioritaskan di tingkat komisi pembangunan daerah (KDD), dan untuk membantu terseleksinya suatu prioritas kegiatan pembangunan daerah, kegiatan yang diprioritaskan harus memenuhi kriteria berikut; 1. Prioritas kegiatan pembangunan mendapat dukungan tertinggi di tingkat Komisi Pembangunan Sub-Distrito. 2. Memberi pekerjaan dan manfaat langsung kepada masyarakat setempat. 3. Lokasi berada diluar jangkauan pusat Kota Sub-Distrito dan Distrito. 4. Menjawab masalah yang diidentifikasi oleh Tim sensus.
112
Artinya bahwa prioritas kegiatan yang diusulkan dari tingkat komisi pembangunan Sub-Distrito tidak memenuhi syarat di atas maka akan dieliminasi dari daftar program kegiatan pembangunan investasi daerah. Penyelenggaran rapat koordinasi pembangunan daerah yang dipimpin oleh koordinator komisi, dihadiri oleh semua komponen yang terlibat dalam proses perencanaan anggaran pembangunan baik tingkat Suco, Delegasi Territorial dan komisi pembangunan Sub-Distrito, untuk mendegarkan dan mendiskusikan pertanggunjawaban tim teknik dalam menentukan alokasi biaya program investasi daerah dan menjelaskan tereliminasinya beberapa prioritas kegiatan dari daftar prioritas kegiatan pembangunan Sub-Distrito. Proses penganggaran dalam upaya mendukung prioritas pembangunan daerah akan mempunyai manfaat terhadap penggunaan anggaran negara sehingga diharapkan ketelitian setiap orang yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran terutama tingkat analisis biaya terhadap alokasi anggaran setiap jenis kegiatan agar dukungan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan investasi daerah bisa efektif demi terlaksananya suatu kegiatan secara utuh dan memadai. Terkait hal ini, Direktor Sektor Pendidikan, menjelaskan bahwa: “Rapat koordinasi pembangunan daerah merupakan proses pengalokasian anggaran terhadap usulan kegiatan pembangunan sektor pendidikan yang memenuhi skala prioritas. proses ini sangat penting karena semua usulan yang diterima dan memenuhi skala prioritas melalui hasil verifikasi tim Evas dapat ditetapkan menjadi prioritas kegiatan pembangunan investasi daerah Distrito Dili”. Wawancara 16 November 2013. Koordinator komisi pembangunan daerah (KDD) menjelaskan bahwa: “Sebagai koordinator komisi pembangunan daerah, memiliki fungsi untuk memfasilitasi prioritas kegiatan yang diusulkan sebagai program
113
pembangunan investasi daerah, dan saya tidak serta merta menyetujui hasil verifikasi dan evaluasi dari tim teknik, tapi melakukan analisis dan pertimbangan atas hasil laporan tersebut kemudian mohon penjelasan atas tereliminasinya beberapa prioritas kegiatan yang diusulkan. Tahap ini menjadi sangat penting untuk merencanakan dan menganggarkan kegiatan yang diprioritaskan menjadi program pembangunan investasi daerah. Dilanjutkan bahwa: “hal yang sangat penting adalah estimasi biaya yang dilakukan harus memperhitungkan besaran plafon yang ditentukan. Biasanya US$.6.000.000.- tergantung perubahan pada APBN setiap tahun”. Wawancara tanggal 19 November, 2013. Oleh karena itu ketelitian dalam memahami dan menjabarkan anggaran ke setiap kegiatan yang diprioritaskan menjadi sangat menentukan dan mendukung dalam
pelaksanaan
program.
Ketidak
telitian
dalam
perencanaan
dan
penganggaran akan mengakibatkan dampak ketidak efektifan penggunaan anggaran pembangunan yang telah direncanakan terutama dalam pembiayaan pembangunan, bahkan akan menimbulkan kesan yang kurang baik yakni mengada-ada anggaran untuk kegiatan yang tidak perlu dalam perencanaan setiap tahun anggaran. Proses perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan melalui rapat koordinasi pembangunan daerah (SKDD), menghadirkan semua komponen yang terlibat dalam proses pembangunan Distrito Dili yakni semua anggota komisi pembangunan daerah (KDD) Distrito Dili, juga diundang Direktor Geral dari masing-masing kementerian yang relevan, dan NGO’s yang beraktivitas di Distrito
Dili.
Rapat
Koordinasi
Pembangunan
Daerah
(SKDD)
yang
diselenggarakan di tingkat Distrito yang dipimpin oleh koordinator pembangunan daerah dimaksudkan untuk menginformasi, mendiskusikan serta mengharmonisasi rencana investasi daerah yang telah disusun dan disetujui bersama oleh seluruh anggota komisi pembangunan daerah (KDD). Selain itu, hasil rapat SKDD dapat diinformasikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses perencanaan
114
anggaran pembangunan daerah melalui masing-masing koordinator pembangunan Sub-Distrito. Menurut informasi yang diperoleh dari Sekretaris komisi pembangunan daerah (KDD) Distrito Dili, terkait situasi pada rapat koordinasi pembangunan daerah, menjelaskan bahwa: “Proses penganggaran pada komisi pembangunan daerah biasanya terkesan rame karena adanya umpan balik argumen untuk mempertahankan prioritas kegiatan yang diusulkan, dan hasil atau keluaran dari rapat koordinasi pembangunan daerah ini berupa daftar penyusunan rancagan rencana kerja pemerintah daerah periode satu tahun kedepan yang menjadi dokumen perencanaan dan penganggaran penting untuk diusulkan pada rapat koordinasi pembangunan nasional yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri (kepala pemerintahan). Wawancara tanggal 21 November, 2013. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah kriteria yang digunakan untuk menentukan skala prioritas pembangunan tersebut di atas sudah diketahui dan disosialisasikan sampai ke tingkat Suco dan Sekolah? Meskipun kriteria tersebut belum disosialisasikan, bukankah pihak perencana dapat mengetahui alasan penolakan proposalnya dalam rapat yang kedua ini dan bisa memperbaikinya untuk tahun yang akan datang? Dan jika ini dilakukan, bukankah masalah buruknya kondisi sarana dan prasarana pendidikan ini seharusnya sudah terselesaikan beberapa tahun yang lalu? Satu penjelasan yang logis atas berbagai pertanyaan di atas adalah karena lemahnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh sektor pendidikan di tingkat Sub-Distrito dan sekolah dalam hal perencanaan anggaran pembangunan sarana dan prasarana ini.
Melihat kondisi yang sudah terjadi
selama bertahun-tahun ini, hanya satu hal yang dapat dikatakan bahwa Sumber
115
Daya Manusia yang ada tidak mengalami proses pembelajaran dalam tahap perencanaan dan penganggaran ini. Ini bisa terjadi karena pemimpin tidak bisa menjadikan organisasi sektor pendidikan sebagai organisasi pembelajar (Learning Organization) dimana Knowledge Management mendapatkan tempat dalam organisasi.
4.2.2.2.3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional merupakan suatu rapat akhir proses perencanaan dan penganggaran pembangunan investasi daerah yang diselenggarakan di tingkat nasional dan dipimpin oleh Perdana Menteri. Rapat koordinasi pembangunan nasional ini Perdana Menteri ingin mengetahui laporan dari Komisi pembangunan daerah terkait program investasi daerah yang akan dibiayai oleh anggaran negara, mengungkapkan pernyataan harga terkait biaya operasional dan pemeliharaan kegiatan proyek, sinkronisasi rencana dengan kegiatan proyek yang diajukan oleh komisi pembangunan daerah kepada komisi anggaran negara, melaporkan kegiatan saat ini dan rencana pemerintah untuk tahun mendatang yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh pemerintah daerah dan jajarannya, pernyataan terkait anggaran operasional dan pemeliharaan kegiatan, sinkronisasi rencana investasi daerah, menyerahkan program kegiatan tahun berjalan dan rencana pemerintah tahun yang akan datang. Rapat ini mendapat partisipasi dari semua pihak yang berkepentingan di tingkat Distrito
maupun
Nasional
untuk
membagi
informasi,
mendiskusikan,
mensinkronisasikan serta mengharmonisasikan program investasi daerah dan
116
rencana pembangunan nasional. Tujuan dari semuanya ini adalah untuk menghindari terjadinya duplikasi program antara rencana pembangunan investasi daerah dengan rencana pembangunan nasional. Program pembangunan merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah yang didirikan di daerah. Sehingga pengalokasian anggaran terhadap setiap kegiatan pembangunan yang telah diprioritaskan perlu dilakukan secara sistematis dan memadukan antara kegiatan dengan program, karena keterpaduan tersebut akan menciptakan efektivitas penggunaan anggaran sehingga tepat pada sasaran yang diharapkan. Hal ini dapat dijelaskan oleh koordinator komisi pembangunan daerah, bahwa: “Rapat koordinasi pembangunan nasional, sesungguhnya untuk mempresentasikan kegiatan pembangunan investasi daerah yang telah disusun oleh komisi pembangunan daerah, untuk menyesuaikan dengan program pembangunan nasional, tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya duplikasi program antara sektor, baik di daerah maupun nasional. Selain itu, melakukan penyesuaian estimasi biaya kegiatan pembangunan investasi daerah yang diusulkan dengan plafon yang ada sehingga ada keseimbangan antara program dan anggaran. Jadi, hasil atau keluaran dari rapat koordinasi pembangunan nasional ini berupa dokumen program pembangunan investasi daerah yang telah diharmonisasikan dan disinkronisasikan untuk ditetapkan menjadi program kerja pemerintah daerah pada tahun mendatang”. wawancara 19 November 2013. Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa proses perencanaan dan penganggaran yang disiapkan oleh komisi pembangunan daerah hanya dalam
117
bentuk estimasi biaya untuk memenuhi plafon anggaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap usulan yang ditetapkan dan memenuhi skala prioritas diharapkan usulan yang benar-benar berdasarkan data dan informasi riil yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal ini sektor pendidikan sehingga alokasi anggaran pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar, dapat merespon situasi yang sedang dihadapi oleh sektor pendidikan saat ini demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dimasa depan. Dengan memahami langkah-langkah dalam proses perencanaan anggaran yang dilakukan oleh komisi pembangunan daerah (KDD) Distrito Dili, maka dapat dikatakan bahwa proses perencanaan anggaran dengan pendekatan bottomup melibatkan partisipasi seluruh manejer tingkat bawah. Perencanaan anggaran pembangunan dengan pendekatan bottom up atau participatory, dimungkinkan manajer tingkat bawah untuk mengajukan anggaran sesuai dengan kebutuhan departemennya namun,
secara organisasional,
meskipun
pendekatan ini
melibatkan partisipasi manajer tingkat bawah tetapi seringkali terkendala dengan keterbatasan anggaran/keuangan organisasi sehingga usulan anggaran ini harus mengalami beberapa kali revisi dan memakan waktu yang lama (Darmanegara, 2010: 14).
4.2.2.2.4. Pengajuan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Investasi Daerah. Sebagai hasil dari rapat koordinasi pembangunan daerah dan rapat koordinasi pembangunan nasional, sekretaris komisi pembangunan daerah menyiapkan draf akhir rencana pembangunan investasi daerah dan ditandatangani
118
oleh koordinator komisi pembangunan daerah untuk selanjutnya diusulkan ke Dewan Menteri melalui kementerian pertanggungjawaban administrasi lokal. Melalui dokumen versi akhir Rencana Investasi Daerah yang dianggarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dianjurkan setiap rencana investasi pembangunan daerah harus disertai dengan desain atau model kegiatan. Selain itu sekretaris komisi melampirkan pula rencana kegiatan tahunan (PAA), serta Matrix Laporan Trimestral. Menurut informasi yang peneliti peroleh dari koordinator komisi pembangunan daerah, menjelaskan bahwa: “pada proses akhir penyusunan draf rencana Pembangunan Investasi Daerah itu hanya merupakan proses administrasi untuk mempersiapkan draf ahkir yang telah didiskusikan dan disetujui pada rapat koordinasi pembangunan nasional, dokumen rencana ditandatangani oleh koordinator komisi pembangunan daerah (KDD), untuk kemudian diajukan kepada Dewan Menteri melalui Menteri Pertanggungjawaban Administrasi Lokal”. Wawancara tanggal 7 November 2013. Selain itu, terkait apakah hasil perencanaan dan penganggaran yang disetujui pada rapat koordinasi pembangunan nasional diinformasikan kepada seluruh stakeholders yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat bawah, dan atau masyarakat, koordinator komisi pembangunan daerah, menjelaskan, bahwa: “Biasanya, setiap hasil perencanaan dan penganggaran dapat diinformasikan secara berjenjang ke bawah sampai kepada semua pihak yang terlibat dalam proses perencanaan anggaran pembangunan daerah”. Sedangkan Direktor Sektor Pendidikan Distrito Dili, mempertegas bahwa: “semua informasi selama proses perencanaan dan penganggaraan yang dilakukan oleh komisi pembangunan daerah dapat diinformasikan secara berjenjang sampai ke tingkat yang paling bawah. Itu merupakan hak semua pihak untuk mengetahui hasil dari pada proses perencanaan dan
119
penganggaran yang dilakukan”. Wawancara tanggal 19 dan 26 November 2013. Dilain pihak, seorang kepala sekolah, menjelaskan bahwa: “Hal inilah yang membinggungkan kita. Sudah berapa kali kita usulkan masalah yang sama, yakni kondisi riil yang kita hadapi disekolah yang merupakan kebutuhan sekolah namun tidak pernah ada realisasinya, maka yang menjadi pertanyaan kita apakah usulan kita didiskusikan, dan diprioritaskan ke tingkat KDSD/KDD, atau tidak, sehingga kita tidak pernah tahu kemana usulan kebutuhan yang kita usulkan, dan apa hasilnya”. Wawancaran tanggal 26 November 2013. Dapat disadari bahwa proses perencanaan dan penganggaran yang berjenjang mengalami banyak kendala karena banyak hal yang tidak dapat diinformasikan secara lengkap tentang perkembangan proses perencanaan pembangunan yang telah dilakukan bersama, padahal informasi seperti ini merupakan bagian dari pelaksanaan proses demokrasi dan implementasi transparansi untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik. Selain itu, hasil perencanaan dan penganggaran
seharusnya dapat dikomunikasikan ke semua
pihak termasuk masyarakat sendiri agar, perencanaan dan penganggaran itu dapat didukung pada tahap selanjutnya. Memahami hasil penelitian yang telah dibahas, peneliti mencoba membangun suatu skrema tentang tahapan proses perencanaan anggaran Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar di Distrito Dili TimorLeste, sebagai berikut:
120
Gambar 4.3 Tahapan proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar di Distrito Dili. Identifikasi Masalah Sekolah (dewan sekolah)
Identifikasi masalah dalam masyarakat
Prioritas Kebutuhan di tingkat Suco
Prioritas Kebutuhan sekolah (dewan sekolah)
Mengusulkan ke koord. Sekolah Ditolak Central
Delegasi Territorial
Tim Teknis
Diterima Ditolak
Perioritas Kegiatan dan estimasi biaya di KDSD Diterima
Ditolak
Prioritas dan penganggaran di KDD +Diterima SKDD Diterima
Ditolak
SKDN. penyusunan rancangan akhir Diterima
Kementerian MAEOT
EVAS
121
