BAB IV ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA CV.GRAHA ALFA SAKTI. Evaluasi Terhadap Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

BAB IV ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA CV.GRAHA ALFA SAKTI IV.1

Evaluasi Terhadap Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai CV.Graha Alfa Sakti adalah sebuah perusahaan penjualan sepeda motor serta

suku cadang yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

sejak

tanggal 30 Mei 2006 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah yang beralamatkan di Medan Barat Jl. Sukamulia No.17 A Medan dengan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sama yaitu 02-500-765-9-111-000. Oleh karena itu, perusahaan mempunyai hak dan kewajiban melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atau meminta kembali kelebihan (restitusi) dalam hal Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran, dan melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Saat pajak terutang CV.Graha Alfa Sakti adalah pada saat penyerahan Barang Kena Pajak, sedangkan tempat terutang adalah sesuai dengan tempat di mana pengusaha dikukuhkan sebagai berikut: 1. Memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). 2. Membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). 3. Melakukan setoran pajak yang terutang ke Kas Negara selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak. 53

4. Menyampaikan Laporan Perhitungan Pajak dengan Surat Pemberitahuan Masa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak. 5. Menyimpan Faktur Pajak dengan rapih dan teratur. 6. Menyelenggarakan pencatatan dalam pembukuan perusahaan mengenai perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). 7. Melampirkan Daftar Ringkasan Pembelian dan Daftar Ringkasan Penjualan pada Surat Pemberitahuan Masa. Penjualan dilakukan secara tunai, pada penjualan tunai ini perusahaan memberikan potongan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan perusahaan terhadap produk yang dijualnya. Lain halnya dengan penjualan kredit, karena perusahaan hanya menerima penjualan tunai sehingga apabila terdapat penjualan dengan cara kredit atau mencicil, maka perusahaan akan langsung memberikan order ini kepada lembaga pembiayaan untuk dilakukan proses pembelian dan perjanjian kredit sepeda motor sesuai dengan ketentuan perusahaan dengan jangka waktu yang diatur dan dalam hal ini perusahaan hanya mendapat uang tunai dari penjualan sepeda motor dari perusahaan pembiayaan tersebut. Dalam keadaan tertentu perusahaan meminta pembayaran dimuka dari pembeli. Uang muka ini kemudian diperhitungkan sesuai dengan penyerahan barang yang akan dilakukan kemudian. Siklus penjualan dimulai dari penerimaan pesanan, persetujuan harga, penyiapan barang, kemudian penyerahan barang kepada pembeli. Pesanan dari pembeli disampaikan ke Bagian Penjualan, penjualan ini menggunakan formulir Sales Order(SO). 54

Sales Order(SO) disampaikan ke Bagian Administrasi untuk mendapatkan persetujuan harga mengenai beberapa potongan harga karena harga terkadang berubah sehingga hal ini harus dikonfirmasikan ke Bagian Keuangan. Selanjutnya setelah tercapai kesesuaian harga antara perusahaan dan pembeli maka petugas menghubungi Bagian Gudang untuk memastikan barang yang dipesan pembeli tersedia di gudang dan dapat dikirimkan pada waktu yang ditentukan. Atas Sales Order(SO) tersebut, Bagian Sales menerbitkan Delivery Order yang ditujukan kepadan Bagian Gudang untuk melakukan pengiriman barang. Pembuatan Faktur Pajak Sederhana untuk penyerahan Barang Kena Pajak kepada pembeli dilakukan saat pembayaran. Penagihan pembayaran dilaksanakan setelah diperoleh konfirmasi dari penerima Barang Kena Pajak yaitu pembeli, bahwa Barang Kena Pajak yang diserahkan telah sesuai dengan pesanan dan dalam kondisi baik. Jika pembeli melakukan pembelian secara kredit maka segala surat-surat kecuali Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan diserahkan di kemudian hari setelah pembayarannya dianggap lunas oleh lembaga pembiayaan. Kemudian surat Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor dan Faktur Penjualan Kendaraan akan diserahkan oleh perusahaan kepada bagian perusahaan pembiayaan untuk disimpan hingga nantinya pembeli membayar kendaraannya hingga lunas. Dan selama pembeli melakukan pembayaran kepada perusahaan pembiayaan melalui bank yang dituju maka bukti setoran itulah yang menjadi tanda bahwa pembeli telah mencicil dan pada akhirnya slip setoran tersebut akan ditukarkan dengan kuitansi pelunasan kendaraan yang diterbitkan oleh lembaga pembiayaan. Selanjutnya setelah penagihan dilunasi oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai, sebulan kemudian baru akan diserahkan Surat Setoran Pajak (SSP), yaitu bukti yang 55

sudah disetorkannya Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai ke Kas Negara. Dalam istilah Pemungut Pajak Pertambahan Nilai ini memiliki arti spesifik yaitu pihak pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang ditunjuk untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 16A Undangundang Pajak Pertambahan Nilai. Faktur Pajak atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak diserahkan ke Bagian Administrasi CV.Graha Alfa Sakti untuk dijadikan dasar adanya Pajak Keluaran pada pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Pembahasan dilakukan dengan cara membandingkan penerapan tersebut dengan peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. IV.2

Evaluasi Penyerahan Barang Kena Pajak atau Evaluasi atas Pajak Keluaran Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan hanya melakukan

penjualan kepada pembeli dan toko bukan dealer, penjualannya dengan Pajak Pertambahan Nilai yang sudah termasuk dalam harga jual kendaraan bermotor tersebut. Yang merupakan pendapatan utama yang diperoleh dari penyerahan barang dagangan kepada pelanggan sebesar total harga jual barang dagangan berikut dengan Pajak Pertambahan Nilai dalam bulan terjadinya penyerahan barang dagangan. Besarnya penjualan kepada konsumen dan toko yang bukan dealer resmi dengan Pajak Pertambahan Nilai selama 2007 yang terdapat dalam buku besar yaitu Rp.7.373.359.388, sama dengan di dalam laporan laba rugi 2007 Rp.7.373.359.388, demikian juga dengan tahun 2008, yang tercatat dalam buku besar yaitu Rp.11.497.234.027 dan hasil ini juga sama dengan Laporan Laba Rugi selama 2008 yaitu Rp.11.497.234.027.

56

Besarnya penjualan tahun 2007 dan 2008 yang dicatat dalam laporan laba rugi dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sepanjang 2007 dan 2008 setelah dikalkulasikan memiliki perbedaan masing-masing Rp.1.565.474.680 dan Rp.2.451.095.795, hal ini dikarenakan perusahaan menggunakan metode pencatatan accrual basis, hal ini dapat dilihat pada tabel report penjualan kendaraan perusahaan, perusahaan membeli kendaraan kepada PT.Alfa Scorpii dalam Desember 2006, kemudian sebagian dijual pada Desember 2006 dan sebagian lagi terjual di Januari 2007 dan juga pembelian di Desember 2007 sebagian terjual di Desember 2007 dan sisanya terjual di Januari 2008 dan hal ini terus berlanjut sehingga inilah yang membuat perbedaan dalam perhitungan dalam perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel yang telah disediakan dibawah ini.

Tabel IV.1 Beda Laba Rugi dengan SPT Masa PPN Tahun 2007 (Menurut Wajib Pajak) – Rph Bulan

Penjualan Keseluruhan / L/R

Dikenakan PPN / SPT PPN

Tidak Dikenakan PPN

Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

238.548.587 256.516.100 620.548.500 459.202.730 541.660.075 675.233.875 696.142.125 1.001.579.725 934.260.825 784.767.973 644.167.242 520.731.631

187.895.205 202.014.545 489.157.591 360.566.618 430.653.318 531.787.750 552.084.227 787.372.159 729.774.795 615.970.636 512.101.091 408.506.773

50.653.382 54.501.555 131.390.909 98.636.112 111.006.757 143.446.125 144.057.898 214.207.566 204.486.030 168.797.337 132066.151 112.224.858

Jumlah:

7.373.359.388

5.807.884.708

1.565.474.680

57

Tabel IV.2 Beda Laba Rugi dengan SPT Masa PPN Tahun 2008 (Menurut Wajib Pajak) – Rph Bulan Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah:

Penjualan Keseluruhan/ L/R

Dikenakan PPN/ SPT PPN

Tidak Dikenakan PPN

799.234.815 938.117.225 1.069.541.800 580.755.766 1.005.244.065 832.005.715 1.055.522.190 1.293.356.764 1.474.399.227 763.429.858 788.923.298 896.703.304

614.896.014 723.155.614 833.060.409 460.874.795 785.221.068 654.564.762 812.632.217 1.046.661.460 1.174.917.915 610.501.407 609.580.285 720.072.279

184.338.801 214.961.611 236.481.391 119.880.971 220.022.997 177.440.953 242.889.973 246.695.304 299.481.312 152.928.451 179.343.013 176.631.025

11.497.234.027

9.046.138.225

2.451.095.802

Penjualan kepada pihak konsumen maupun toko yang bukan dealer resmi tanpa Pajak Pertambahan Nilai, merupakan pendapatan utama yang diperoleh dari penyerahan barang dagangan kepada pelanggan maupun total harga jual barang dagangan yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Rincian angka-angka mengenai penjualan tersebut tanpa Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat diperoleh dalam penelitian ini, dikarenakan adanya barang yang dijual bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai.

58

Tabel IV.3 Kertas Kerja Evaluasi Penyerahan Barang Kena Pajak menurut Wajib Pajak Tahun 2007 -Rph Bulan

Penyerahan Barang Kena Pajak Saldo Laporan Laba Rugi SPT Masa PPN

Koreksi

PPN Keluaran

WP

Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli Agustus September October November Desember

238.548.587 256.516.100 620.548.500 459.202.730 541.660.075 675.233.875 696.142.125 1.001.579.725 934.260.825 784.767.973 644.167.242 520.731.631

187.895.205 202.014.545 489.157.591 360.566.618 430.653.318 531.787.750 552.084.227 787.372.159 729.774.795 615.970.636 512.101.091 408.506.773

50.653.382 54.501.555 131.390.909 98.636.112 111.006.757 143.446.125 144.057.898 214.207.566 204.486.030 168.797.337 132.066.151 112.224.858

18.789.521 20.201.455 48.915.759 36.056.662 43.065.332 53.178.775 55.208.423 78.737. 216 72.977.480 61.597.064 51.210.109 40.850. 677

Jumlah

7.373.359.388

5.807.884.708

1.565.474.680

580.788.471

Nilai-nilai pada Tabel IV.3 tersebut didasarkan pada laporan laba rugi yaitu pada penjualannya dengan besarnya per tahun sebesar Rp.7.373.359.388, dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Pajak Keluaran Formulir 1107 A sebesar Rp.5.807.884.708 per tahun, kemudian nilai-nilai tersebut dikurangi sehingga menghasilkan koreksi yang di buat oleh Wajib Pajak sendiri. Menurut penelitian penulis, koreksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dikarenakan bukan objek Pajak Pertambahan Nilai, seperti yang terdapat pada lampiran laporan laba rugi masing-masing bulan pada biaya survei lapangan, biaya penitipan pembuatan STNK, subsidi penjualan, biaya percetakan, biaya asuransi kendaraan, biaya angkut kendaraan, biaya piutang tak tertagih dan nilai yang bukan menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai lainnya ini tidak dapat ditemukan oleh penulis. Koreksi yang dilakukan oleh perusahaan atau wajib pajak cukup besar, seharusnya dalam masalah ini dapat di pertanggung jawabkan secara hukum khususnya hukum pajak apabila nantinya dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak.

59

Tabel IV.4 Kertas Kerja Evaluasi Penyerahan Barang Kena Pajak menurut Penulis Tahun 2007 -Rph Bulan

Penyerahan Barang Kena Pajak Saldo Laporan Laba Rugi SPT Masa PPN

Koreksi

PPN Keluaran

Penulis

Januari

202.011.425

202.011.425

0

20.201.143

Febuari

223.781.225

223.781.225

0

22.378.123

Maret

345.915.175

345.915.175

0

34.591.518

April

494.227.425

494.227.425

0

49.422.743

Mei

434.303.325

434.303.325

0

43.430.333

Juni

456.897.800

456.897.800

0

45.689.780

Juli

548.104.825

548.104.825

0

54.810.483

Agustus

700.569.779

700.569.779

0

70.056.978

September

850.776.775

850.776.775

0

85.077.678

Oktober

830.081.850

830.081.850

0

83.008.185

November

676.381.350

676.381.350

0

67.638.135

Desember

284.492.225

284.492.225

0

28.449.223

6.047.543.179

6.047.543.179

0

604.754.318

Jumlah

Nilai-nilai pada Tabel IV.4 tersebut, didasarkan pada laporan penjualan yang diterima penulis dari perusahaan, kemudian penulis menggolongkan penjualanpenjualan tersebut berdasar pada waktu penyerahannya. Dan menjadikannya sebagai penjualan dalam laporan laba rugi sekaligus menjadi dasar perhitungan pengenaan Pajak Keluaran oleh penulis. Dan penulis menyarankan nilai penjualan tersebut yang menjadi dasar dalam laporan SPT Masa PPN Formulir 1107 A setiap bulannya.

60

Tabel IV.5 Kertas Kerja Evaluasi Penyerahan Barang Kena Pajak menurut Wajib Pajak Tahun 2008 -Rph Bulan

Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah

Penyerahan Barang Kena Pajak Saldo Laporan Laba/Rugi SPT Masa PPN

Koreksi

PPN Keluaran

WP

799.234.815 938.117.225 1.069.541.800 580.755.766 1.005.244.065 832.005.715 1.055.522.190 1.293.356.764 1.474.399.227 763.429.858 788.923.298 896.703.304

614.896.014 723.155.614 833.060.409 460.874.795 785.221.068 654.564.762 812.632.217 1.046.661.460 1.174.917.915 610.501.407 609.580.285 720.072.279

184.338.801 214.961.611 236.481.391 119.880.971 220.022.997 177.440.953 242.889.973 246.695.304 299.481.312 152.928.451 179.343.013 176.631.025

61.489.601 72.315.561 83.306.041 46.087.480 78.522.107 65.456.476 81.263.222 104.666.146 117.491.792 61.050.141 60.958.029 72.007228

11.497.234.027

9.046.138.225

2.451.095.802

904.613.823

Nilai-nilai pada Tabel IV.5 tersebut didasarkan pada laporan laba rugi yaitu pada penjualannya dengan besarnya per tahun sebesar Rp.11.497.234.027, dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Pajak Keluaran Formulir 1107 A sebesar Rp.9.046.138.225 per tahun, kemudian nilai-nilai tersebut dikurangi sehingga menghasilkan koreksi yang di buat oleh Wajib Pajak sendiri. Menurut penelitian penulis, koreksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dikarenakan bukan objek Pajak Pertambahan Nilai, seperti yang terdapat pada lampiran laporan laba rugi yang ada pada masingmasing bulan yaitu biaya survei lapangan, biaya penitipan pembuatan STNK, subsidi penjualan, biaya percetakan, biaya asuransi kendaraan, biaya angkut kendaraan, biaya piutang tak tertagih dan nilai yang bukan menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai lainnya ini tidak dapat ditemukan oleh penulis. dan nilai yang bukan menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai ini tidak dapat ditemukan oleh penulis selama penelitian berlangsung. Koreksi yang dilakukan oleh perusahaan atau wajib pajak cukup besar,

61

seharusnya dalam masalah ini dapat di pertanggung jawabkan secara hukum khususnya hukum pajak apabila nantinya dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak.

Tabel IV.6 Kertas Kerja Evaluasi Penyerahan Barang Kena Pajak menurut Penulis Tahun 2007 -Rph Bulan

Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah

Penyerahan Barang Kena Pajak Saldo Laporan Laba/Rugi SPT Masa PPN 437.158.225 437.158.225 928.484.650 928.484.650 824.456.825 824.456.825 728.070.675 728.070.675 532.524.375 532.524.375 756.535.366 756.535.366 812.632.217 812.632.217 1.046.661.460 1.046.661.460 1.174.917.915 1.174.917.915 610.501.407 610,501.407 609.580.285 609.580.285 720.072.279 720.072.279 9.181.595.679

Koreksi

PPN Keluaran

Penulis

9.181.595.679

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43.715.822.5 92.848.465 82.445.682.5 72.807.067.5 53.252.437.5 75.653.536.6 81.263.221.7 104.666.146 117.491.791.5 61.050.140.7 60.958.028.5 72.007.227.9

0

918.159.568

Koreksi yang dilakukan oleh penulis, karena perusahaan tidak memisahkan antara penjualan yang dapat dikreditkan dengan tidak dapat dikreditkan. Sehingga total penjualan yang dibuat oleh penulis dijadikan sebagai dasar perhitungan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. IV.2.1 Prosedur Penjualan pada CV.Graha Alfa Sakti Prosedur penjualan yang dilakukan CV.Graha Alfa Sakti adalah perusahaan penjualan kendaraan bermotor dan suku cadang, maka pada prosedur penjualan kendaraan bermotornya dimulai dengan diterimanya Sales Order dari konsumen atau pembeli kendaraan bermotor tersebut, kemudian Sales Order

tersebut

di berikan

kepada Bagian Administrasi setelah itu Bagian Administrasi memberikan salinan Sales

62

Order tersebut ke Bagian Gudang untuk melihat apakah barang yang dipesan masih ada di gudang. Setelah di periksa oleh Bagian Gudang barang tersebut ada, maka Bagian Gudang akan konfirmasi ke Bagian Administrasi setelah itu Bagian Administrasi akan membuat nota penjualan. Nota Penjualan yang telah di buat harus di tanda tangani oleh konsumen, nota penjualan di buat 3 rangkap: Rangkap 1: untuk Bagian Administrasi. Rangkap 2: untuk Konsumen. Rangkap 3: untuk Bagian Gudang. Setelah itu maka barang akan dipersiapkan oleh Bagian Gudang yang nantinya akan di kirimkan ke Bagian Pengiriman, sebelum Bagian Pengiriman maka barang akan di periksa terlebih dahulu oleh Bagian PDI (Pre Delivery Inspection), yang tugasnya memeriksa kendaraan bahwa benar dalam kondisi yang baik dan membuat checklist pada buku perawatan kendaraan yang ada pada kotak penyimpanan kendaraan tersebut. Setelah itu kendaraan tersebut akan dikirim kepada Konsumen dan kemudian Konsumen akan memberikan pembayaran dan menandatangani nota pembayaran kendaraan sepeda motor di atas materai yang tertera dan dianggap lunas. Lain halnya dengan penjualan suku cadang, penjualan suku cadang sendiri prosesnya tidak begitu sulit. Sebagai contoh pada waktu konsumen datang ke bengkel untuk memperbaiki kendaraan mereka maka Bagian Mekanik akan memeriksa kendaraan tersebut setelah itu, diketahui bagian mana yang tidak normal atau rusak dan bagian mana yang akan diganti dengan suku cadang yang baru, maka Bagian Kasir yang menangani Bagian Service akan memeriksa ke Bagian Gudang Penyimpanan Suku Cadang dan setelah diperiksa dengan suku cadang yang dipesan masih ada, maka Bagian 63

Kasir akan membuat nota pembelian terhadap suku cadang, dengan membuat nota rangkap 3: Rangkap 1: untuk Bagian Kasir. Rangkap 2: untuk Konsumen. Rangkap 3: untuk Bagian Gudang Penyimpanan Suku Cadang. IV.2.2 Prosedur Pencatatan Penjualan Barang Setiap transaksi penjualan yang terjadi dalam CV.Graha Alfa Sakti akan dilakukan dengan beberapa hal yang tercantum: 1. Nomor urut nota penjualan. 2. Tanggal dan Nomor Sales Order. 3. Nama dan jika ada NPWP pembeli Barang Kena Pajak agar dapat dilakukan pengkreditan. 4. Nama dan jenis kendaraan

kendaraan jenis solo, skuter, atau pembawa

barang dan juga warna berikut nomor rangka dan nomor mesin. 5. Jumlah barang Dasar Pengenaan Pajak. 6. Besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan. IV.2.3 Penerimaan Pembayaran Penerimaan pembayaran dilakukan secara cash atau tunai karena dari perusahaan sudah menetapkan bahwa penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus dilakukan dengan cara tunai. Sebagai contoh jika perusahaan menjual sebuah sepeda motor Yamaha Mio dengan jenis skuter Rp.12.500.000 kepada Bapak Andi yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak. Harga jual di atas sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dengan jurnal sebagai berikut: 64

Kas

Rp.12.500.000 Persediaan/penjualan

Rp.11.363.636

PPN Keluaran

Rp. 1.136.364

Atas penjualan yang telah dilakukan oleh CV.Graha Alfa Sakti maka diterbitkan Faktur Pajak Sederhana dan Faktur Pajak Sederhananya diterbitkan pada saat pembayaran dilakukan pada tanggal penjualan. Dalam Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai jika ditemukan potongan harga maka nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah nilai neto, yakni harga jual dikurangi potongan penjualan dan hasilnya akan dikalikan dengan 10% (sepuluh persen). Sebagai contoh pada 22 Juni 2007 CV.Graha Alfa Sakti melakukan penjualan tunai kendaraan yang menjadi Barang Kena Pajak nilai Rp.15.600.000 dengan potongan sebesar Rp.300.000 kepada Ibu Ade Chairani H yang bukan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sehingga atas transaksi ini diterbitkan Faktur Pajak tanggal tersebut, dan penghitungan pajaknya nilai yang menjadi DPP-nya yaitu Rp.15.300.000. Dari transaksi tersebut, jurnalnya yaitu:

IV.3

Kas

Rp.15.300.000

Potongan Penjualan

Rp.

300.000

Penjualan

Rp.15.300.000

PPN Keluaran

Rp.

300.000

Evaluasi Perolehan Barang Kena Pajak atau Pajak Masukan

Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayarkan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembelian dan atau penyerahan Barang Kena

65

Pajak atau Jasa Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Ada dua tipe Pajak Masukan: •

Pajak masukan yang dapat dikreditkan, dan

•

Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan

Dari seluruh perolehan Barang Kena Pajak selama bulan Desember 2007, Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas perolehan Barang Kena Pajak tersebut ialah Rp.410.400.439 CV.Graha Alfa Sakti mencatat Pajak Masukan tersebut kedalam jurnal sebagai berikut: Pembelian

Rp. 373.091.308.2

Pajak Masukan

Rp. 37.309.130.8

Kas

Rp. 410.400.439

Setelah dilakukan perhitungan sesuai pengamatan penulis dalam buku laporan pembelian Barang Kena Pajak CV.Graha Alfa Sakti selama bulan Desember 2007, Pajak Masukan yang harus dibayarkan yaitu Rp. 271.042.225 oleh karena itu, nilai yang seharusnya dicatat dalam jurnal adalah sebagai berikut: Pembelian

Rp.246.402.022.7

Pajak Masukan

Rp. 24.640.202.3

Kas

Rp.271.042.225

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak yang diperkenankan untuk mengurangi Pajak Keluaran dalam satu Masa Pajak atau Masa Pajak yang tidak sama yang jangka waktunya ditetapkan 3 bulan selama belum ditetapkan sebagai biaya oleh perusahaan dan belum dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak.

66

Sedang Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan berarti Pajak Masukan tersebut tidak dapat mengurangi Pajak Keluarannya. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya terdapat dalam Surat Edaran Dirjen Pajak : SE-01/PJ./1991. Selain itu Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan juga tidak selalu dibebankan sebagai biaya pernyataan yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan ini ialah Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 9 ayat (9) Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang tidak sama, yang disebabkan antara lain karena Faktur Pajak terlambat diterima. Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama tersebut hanya diperkenankan dilakukan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan. Kedua cara pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan

belum

dibebankan

sebagai

biaya

atau

tidak

ditambahkan

(dikapitalisasikan) kepada harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan, dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan. Contoh: Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang Faktur Pajaknya 7 Juli 2007 dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak Juli 2007 atau pada Masa Pajak berikutnya paling lambat Masa Pajak Oktober 2007. Sarana yang digunakan untuk menentukan besarnya nilai Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang harus dibayar Pengusaha Kena Pajak adalah Faktur Pajak.

67

Faktur pajak yang sesuai ketentuan perpajakan, sehingga jumlah Pajak Masukan yang tercantum di dalamnya dapat dikreditkan. Tabel IV.7 Kertas Kerja Evaluasi Perolehan Barang Kena Pajak Wajib Pajak Tahun 2007 -Rph Keterangan

Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah

Penyerahan Barang Kena Pajak Saldo Lap’n L/R SPT Masa PPN

Koreksi WP

PPN Masukan

193.804.901 210.164.904 511.581.388 377.317.174 446.360.213 551.961.552 577.761.061 812.434.783 759.189.782 622.281.037 528.418.009 420.502.893

200.451.555 180.184.931 494.526.942 265.755.170 632.586.068 271.643.547 585.956.335 668.307.310 652.923.654 506.449.058 621.520.661 410.400.439

-6.646.654 29.979.973 17.054.446 111.562.004 186.225.855 280.318.005 -8.195.274 144.127.473 106.266.128 115.831.979 -93.102.652 10.102.454

20.045.156 18.018.493 49.452.694 26.575.517 63.258.607 27.164.355 58.595.634 66.830.731 65.292.365 50.644.906 62.152.066 41.040.044

6.011.777.697

5.490.705.670

893.523.737

549.070.568

Nilai-nilai yang ada pada Tabel IV.7 ini berdasarkan pada pembelian dalam Laporan Laba Rugi Perusahaan yaitu sebesar Rp.6.011.777.697 dan perusahaan juga melakukan koreksi atas pembelian yang bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai, sehingga hal inilah yang menjadi perbedaan dalam laporan laba rugi dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai menurut Wajib Pajak yang besarnya Rp.5.490.705.670 per tahun. Nilai-nilai yang menjadi koreksi Wajib Pajak tidak dapat ditemukan selama penelitian ini berlangsung oleh penulis. Menurut penelitian penulis yang menyebabkan perbedaan ini disebabkan retur pembelian CV.Graha Alfa Sakti dari perusahaan PT.Alfa Scorpii.

68

Tabel IV.8 Kertas Kerja Evaluasi Perolehan Barang Kena Pajak Menurut Penulis Tahun 2007 -Rph Keterangan

Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah

Penyerahan Barang Kena Pajak Saldo Lap’n L/R SPT Masa PPN

Koreksi

PPN

Penulis

Masukan

192.511.425 212.931.225 329.365.175 470.727.425 413.103.325 435.247.800 522.504.825 666.919.775 810.176.775 789.781.850 644.181.350 271.042.225

192.511.425 212.931.225 329.365.175 470.727.425 413.103.325 435.247.800 522.504.825 666.919.775 810.176.775 789.781.850 644.181.350 271.042.225

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19.251.142,5 212.93.122,5 32.936.517,5 47.072.742,5 41.310.332,5 43.524.780 52.250.482.5 66.691.977.5 81.017.677.5 78.978.185 64.418.135 27.104.222.5

5.758.493.175

5.758.493.175

0

575.849.318

Nilai-nilai pada Tabel IV.8 tersebut, didasarkan pada laporan pembelian yang diterima penulis dari perusahaan, kemudian penulis menggolongkan pembelianpembelian tersebut berdasar pada waktu perolehannya. Dan menjadikannya sebagai pembelian dalam laporan laba rugi sekaligus menjadi dasar perhitungan pengenaan Pajak Masukan oleh penulis. Dan penulis menyarankan nilai pembelian tersebut yang menjadi dasar dalam laporan SPT Masa PPN Formulir 1107 B setiap bulannya.

69

Tabel IV.9 Kertas Kerja Evaluasi Perolehan Barang Kena Pajak WP Tahun 2008 -Rph Koreksi WP

PPN Masukan

Keterangan

Penyerahan Barang Kena Pajak Saldo Lap’n L/R SPT Masa PPN

Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

641.297.817 748.986.924 865.630.702 479.540.847 818.010.837 671.862.126 873.518.045 1.073.915.966 1.058.254.076 1.118.236.588 313.153.673 728.562.210

510.774.404 908.375.591 515.364.210 441.852.442 793.559.140 795.447.923 515.041.250 920.810.579 1.083.045.771 643.539.476 787.034.517 473.962.148

130.523.413 -159.388.667 350.266.492 37.688.405 24.451.697 -123.585.797 358.476.795 153.105.387 -24.791.695 474.697.112 -473.880.844 254.600.062

51.077.440,4 90.837.559,1 51.536.421 44.185.244.2 79.355.914 79.544.792,3 51.504.125 92.081.057,9 108.304.577,1 64.353.947,6 78.703.451,7 47.396.214,8

Jumlah

9.390.969.811

8.388.807.451

1.002.162.360

838.880.745,1

Nilai-nilai yang ada pada Tabel IV.9 ini berdasarkan pada pembelian tahun 2008 dalam Laporan Laba Rugi Perusahaan dengan besarnya per tahun sebesar Rp.9.390.969.811 dan perusahaan juga melakukan koreksi atas pembelian yang bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai, sehingga hal inilah yang menjadi perbedaan dalam laporan laba rugi dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai menurut Wajib Pajak yang jumlahnya Rp.8.388.807.451. Nilai-nilai yang menjadi koreksi Wajib Pajak tidak dapat ditemukan selama penelitian ini berjalan oleh penulis. Dalam masalah ini perusahaan seharusnya dapat menunjukkan misalnya dengan nota retur pembelian yang sah menurut peraturan 596/KMK.04/1994 atau Pasal 5A UndangUndang Nomor 18 TAHUN 2000 yang diterima perusahaan CV.Graha Alfa Sakti dari perusahaan penjual yaitu PT.Alfa Scorpii.

70

Tabel IV.10 Kertas Kerja Evaluasi Perolehan Barang Kena Pajak Penulis Tahun 2008 –Rph Keterangan

Penyerahan Barang Kena Pajak Saldo Lap’n L/R SPT Masa PPN

PPN Masukan

Koreksi Penulis

Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

416.808.225 883.084.650 784.956.825 693.520.675 507.674.375 721.285.366 515.041.250 920.810.579 1.083.045.771 643.539.476 787.034.517 473.962.148

416.808.225 883.084.650 784.956.825 693.520.675 507.674.375 721.285.366 515.041.250 920.810.579 1.083.045.771 643.539.476 787.034.517 473.962.148

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41.680.822,5 88.308.465 78.495.682,5 69.352.067,5 50.767.437,5 72.128.536,6 51.504.125 92.081.057,9 108.304.577,1 64.353.947,6 78.703.451,7 47.396.214,8

Jumlah

8.430.763.857

8.430.763.857

0

843.076.385,7

Nilai-nilai pada Tabel IV.10 tersebut, didasarkan pada laporan pembelian yang diterima penulis dari perusahaan, kemudian penulis menggolongkan pembelianpembelian tersebut berdasar pada waktu perolehannya. Dan menjadikannya sebagai pembelian dalam laporan laba rugi sekaligus menjadi dasar perhitungan pengenaan Pajak Masukan oleh penulis. Dan penulis menyarankan nilai pembelian tersebut yang menjadi dasar dalam laporan SPT Masa PPN Formulir 1107 B setiap bulannya. IV.3.1 Prosedur Pembelian Pada CV.Graha Alfa Sakti Prosedur pembelian dilakukan dengan cara Bagian Pembelian mengecek kepada Bagian Gudang

apakah kendaraan dengan jenisnya masing-masing masih dalam

keadaan cukup atau tidak untuk memenuhi persedian untuk dijual nantinya, jika kendaraan sudah mendekati nilai minimal dalam kartu stok kendaraan maka Bagian

71

Pembelian akan membuat pesanan dengan membuat purchase order (PO) yang ditujukan kepada PT. Alfa Scorpii yang menaungi penjualan sepeda motor Yamaha bagian Medan-Sumatera Utara sebagai penyalur kendaraan dari P.T. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Jakarta. IV.3.2 Pembelian Kendaraan Pembelian pada CV.Graha Alfa Sakti ialah pembelian kendaraan dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua. CV.Graha Alfa Sakti membeli kendaraan dan suku cadang kepada PT. Alfa Scorpii. Setiap pembelian kendaraan dan suku cadang tersebut, penyerahannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena kendaraan dan suku cadang merupakan Barang Kena Pajak. Atas pembelian tersebut oleh PT. Alfa Scorpii dilampirkan Faktur Pajak Standar. Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak saat dilakukannya pembelian. IV.3.3 Nota Retur Setiap pembelian atas Barang Kena Pajak tidak selalu seperti yang kita inginkan karena barang-barang tersebut terkadang ada yang memiliki kecacatan ataupun rusak, hal ini sering terjadi dalam dunia perdagangan. Hal ini juga yang terjadi di CV.Graha Alfa Sakti yang mengalami pengembalian barang atau retur pembelian. Nota retur sendiri dalam hukum Perpajakan memiliki Dasar Hukum yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 5A. Pada Januari 2007 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Formulir 1107 B ditemukan adanya kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 005/01/AS/NR/07 Rp.27.557.115 dengan Pajak Pertambahan Nilai Rp.2.755.712. Nota retur pada CV.Graha Alfa Sakti dibuat 2 rangkap: 72

a. Lembar ke-1: Untuk Pengusaha Kena Pajak yang penerbit Faktur Pajak. b. Lembar ke-2: Untuk Pembeli. Mekanisme pembuatan Nota Retur sebagai berikut: 1) Nota Retur dibuat bila terjadi pengembalian Barang Kena Pajak, kecuali Barang Kena Pajak diganti dengan Barang Kena Pajak jenis, tipe, jumlah, dan harganya sama oleh Pengusaha Kena Pajak penjual. 2) Bentuk Nota Retur

pada umumnya dapat dibuat sesuai kebutuhan

administrasi Pengusaha Kena Pajak, tetapi materinya harus sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan yaitu: a. Nomor Urut Nota Retur; b. Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan; c. Nama, Alamat, dan NPWP pembeli; d. Nama, Alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak; e. Macam, jenis, kuantum, dan harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan; f. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan; g. Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikembalikan jika ada; h. Tanggal pembuatan nota retur; i. Tanda tangan pembeli. 3) Jika pembuatan Nota Retur tidak sesuai dengan di angka ke-2 maka tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur, ketentuan ini sesuai Pasal 3 ayat (4). 73

4) Nota Retur yang dibuat harus dalam Masa Pajak pada saat terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak. Nota Retur dibuat Pembeli, dan memiliki fungsi mengurangi Pajak Keluaran dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah Penjual pada Masa Pajak diterima Nota Retur, Pajak Masukan dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pengusaha Kena Pajak pembeli Masa Pajak dibuat Nota Retur, harta atau biaya dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan telah dibebankan sebagai biaya, harta atau biaya bagi Pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak. Jika dalam transaksi terdapat potongan harga, dan sedang Faktur Pajak sudah dibuat dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahua Masa Pajak Pertambahan Nilai, sehingga Pajak Keluaran yang dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual menjadi terlalu besar, maka Pengusaha Kena Pajak harus melakukan pembetulan Faktur Pajak dengan membuat Faktur Pajak Standar Pengganti, pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang berisi laporan Faktur Pajak Keluaran yang bersangkutan.

Nota Retur tidak dapat mengurangi kelebihan Pajak Keluaran yang sudah dilaporkan sebagai akibat potongan harga yang diberikan kemudian. Potongan harga yang dapat mengurangi Dasar Pengenaan Pajak adalah potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Demikian pula halnya, tidak dapat dibuat nota kredit, karena Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 5A.

74

IV.4

Evaluasi atas Faktur Pajak yang Digunakan Dalam CV.Graha Alfa Sakti Sebagai Pengusaha Kena Pajak CV.Graha Alfa Sakti wajib membuat Faktur

Pajak untuk penyerahan Barang Kena Pajak yang digunakan sebagai bukti pemungutan pajak.

Faktur Pajak yang digunakan CV.Graha Alfa Sakti adalah Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana yang selalu dilampirkan dalam setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak sederhana dibuat untuk transaksi penjualan kepada pihak yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak mempunyai identitas lengkap. Faktur Pajak Standar sendiri harus dicantumkan setidaknya berisi keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. 2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. 3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga. 4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut. 5. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut; 6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan 7. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

75

Faktur Pajak Standar CV.Graha Alfa Sakti dibuat 2 (dua) rangkap, yaitu: 1. Lembar ke-1: untuk penerima atau pembeli Barang Kena Pajak 2. Lembar ke-2: untuk CV.Graha Alfa Sakti sebagai Pengusaha Kena Pajak yang nantinya akan dijadikan sebagai arsip perusahaan. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ/2006 Pasal 4 mengenai saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan Faktur Pajak Standar, dalam hal pembuatan Faktur Pajak yang dilakukan CV.Graha Alfa Sakti adalah pada saat pembayaran atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa pajak. Dilihat dari segi tanggal pembuatan, Faktur Pajak Standar Masukan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. IV.4.1 Evaluasi atas Faktur Pajak Standar Keluaran Berdasarkan sistem prosedur penjualan CV.Graha Alfa Sakti, jika terjadi penjualan dengan Faktur Pajak Standar Keluaran maka setelah ditandatangani Manajer, Faktur Pajak lembar ke-2 akan diarsipkan oleh Bagian Administrasi yang sekaligus menangani Perpajakan, namun dari hasil observasi penulis pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai CV.Graha Alfa Sakti, belum terdapat Faktur Pajak Keluaran Standar. Akan tetapi setelah diperiksa pada buku besar perusahaan pada bulan tertentu ditemukan adanya penjualan kepada perusahaan, sebenarnya jika dilihat pada kasus ini perusahaan pembeli Barang Kena Pajak tersebut mengharuskan diterbitkannya Faktur Pajak Standar Keluaran oleh CV.Graha Alfa Sakti, agar setiap perusahaan tersebut masing-masing mempunyai bukti pada saat melakukan pengkreditan Pajak

76

Keluarannya oleh CV.Graha Alfa Sakti maupun Pajak Masukan oleh perusahaan pembeli Barang Kena Pajak tersebut. IV.4.2 Evaluasi atas Faktur Pajak Standar Masukan Dalam transaksi pembelian atau perolehan Barang Kena Pajak, CV.Graha Alfa Sakti menerima lembar ke-1 atau lembar asli Faktur Pajak dari pihak PT.Alfa Scorpii. Faktur Pajak Standar tersebut merupakan sarana bagi perusahaan untuk melakukan pengkreditan. Apabila perusahaan mendapatkan Faktur Pajak yang cacat, maka perusahaan akan meminta kembali untuk digantikan dengan Faktur Pajak yang baru, karena Faktur Pajak yang dapat dikreditkan ialah Faktur Pajak Standar yang tidak cacat. Faktur Pajak Standar yang didapatkan oleh penulis dari perusahaan setelah diperiksa tidak mengalami kecacatan, karena sudah terisi dengan lengkap. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan juga termasuk Pasal 9 ayat (8) UU Pajak Pertambahan Nilai disamping Faktur Pajak yang cacat. Karena penulis hanya mendapatkan contoh Faktur Pajak Standar terbaru untuk 2009 dari perusahaan, contohnya Faktur Pajak yang didapatkan Faktur Pajak Standar 30 April 2009 yang berasal dari PT.Alfa Scorpii. Dapat lihat pada lampiran. IV.5

Evaluasi Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Evaluasi atas penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV.Graha

Alfa Sakti dilakukan dengan memeriksa Surat Setoran Pajak (SSP) oleh penulis, Surat Setoran Pajak yang diisi dan disetorkan harus sesuai dengan perhitungan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang dibuat oleh Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak, pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 15 setelah saat terutangnya pajak atau masa Pajak berakhir atau tanggal 15 setiap bulannya sesudah berakhirnya masa pajak. Surat Setoran Pajak terdiri dari 5 rangkap, yaitu: 77

Lembar 1: untuk arsip Wajib Pajak Lembar 2: untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN Lembar 3: untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Lembar 4: untuk Bank Korespondensi Lembar 5: untuk arsip Wajib pungut atau pihal lain Selain itu ketika akan melaporkan bukti setoran yaitu Surat Setoran Pajak lembar ke-3 yang telah dibayar, dan kemudian untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak, maka kita harus turut melampirkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai bukti perhitungan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. IV.5.1 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak diharuskan atau wajib melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang sudah selesai dihitung serta juga yang telah melalui proses pengkreditan. Penyetoran dilakukan dengan melalui sarana yang telah dipersiapkan oleh pemerintah yang menangani perpajakan yaitu dengan Surat Setoran Pajak (SSP), dalam pengisian Surat Setoran Pajak kita harus memperhatikan segala kolom-kolom yang harus diisi dan segalanya harus dilihat dan diisi dengan lengkap. Karena kita telah diberikan kepercayaan

pemerintah agar kita dapat mengisi dan membayar dan

melaporkan isi dari Surat Pemberitahuan dan Surat Setoran Pajak tersebut dan segala yang tercantum harus dipertanggungjawabkan, karena jika kita melakukan kesalahan atau pelanggaran tersebut maka kita akan dikenakan sesuai dengan prosedur atau sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Surat Setoran Pajak sendiri terkandung dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 01/PJ./2006 dan telah dirubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 38/PJ/2009, yaitu Surat Setoran Pajak Standar sebagaimana dimaksud 78

dalam Pasal 1 ayat (3) dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang peruntukannya sebagai berikut: 1. Lembar ke-1 : Untuk Arsip Wajib Pajak; 2. Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); 3. Lembar ke-3 : Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP; 4. Lembar ke-4 : Untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran; 5. Lembar ke-5 : Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku. IV.5.2 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN sesuai dengan sistem self assesment yang terdapat dalam undang-undang yang telah diberikan kepercayaannya oleh pemerintah kepada Wajib Pajak sendiri. Dalam hal ini CV.Graha Alfa Sakti wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang serta melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dengan menggunakan Surat Pemberitahuan dalam formulir 1107, lengkap beserta dengan lampirannya. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ini disampaikan secara langsung oleh CV.Graha Alfa Sakti ke Kantor Pelayanan Pajak di mana perusahaan terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak yang bersangkutan, diperiksa dan ditandatangani oleh pegawai AR (Account Representative) yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama tersebut. Apabila tanggal jatuh tempo pada hari Minggu atau hari libur, maka Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tersebut harus disampaikan pada hari 79

kerja sebelum tanggal 20 bulan tersebut. Sewaktu penelitian dilakukan oleh penulis, CV.Graha Alfa Sakti tidak pernah terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam tahun 2007 dan 2008 sehingga tidak pernah kena sanksi administrasi maupun sanksi lainnya. Tabel IV.11 Tanggal Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa

Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli Agustus Septem ber Oktober Novem ber Desemb er

Tanggal

Nilai pada SPT

Tanggal

Nilai pada SPT

Lapor

Tahun 2007

Lapor

Tahun 2008

15-02-07 14-03-07 16-04-07 15-05-07 14-06-07 13-07-07 14-08-07 13-09-07

(27.450.978) (25.268.061) (25.804.952) (16.323.807) (36.517.081) (10.502.661) (13.889.872) (1.983.387)

14-02-08 14-03-08 14-04-08 13-05-08 17-06-08 14-07-08 15-08-08 15-09-08

(719.163) (19.241.161) 12,528,459 1,902,235 (833.807) (14.922.122) 14,836,976 12,585,088

10-10-07 14-11-07

5.701.727 10.952.158

15-10-08 12-11-08

9,187,215 (3.303.807)

12-12-07

(10.941.957)

03-12-08

(21.049.229)

14-01-08

(11.131.324)

13-01-09

3,561,835

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai harus diisi lengkap, benar, jelas, dan bersih dari kesalahan penulisan baik berupa coretan. Jika diisi tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang disampaikan CV.Graha Alfa Sakti akan dikembalikan dan dianggap CV.Graha Alfa Sakti belum atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

80

Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disertai dengan: 1. Lampiran Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. 2. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak atas kurang bayar jika terjadi kurang bayar. Surat Pemberitahuan Masa PPN induk diisi beserta lampiran A dan B kemudian di lakukan salinan atau di copy untuk menjaga-jaga di waktu dibutuhkan nantinya. 1. Formulir 1107 asli: Untuk Kantor Pelayanan Pajak. 2. Formulir 1107 copy-an atau salinan: Untuk CV.Graha Alfa Sakti. Untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2007 dan 2008, CV.Graha Alfa Sakti sudah mengikuti Ketentuan Perpajakan yang berlaku sesuai peraturan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000. IV.6

Evaluasi atas Strukur Organisasi Perusahaan Perusahaan CV.Graha Alfa Sakti merupakan perusahaan yang bergerak dalam

bidang otomotif yaitu penjualan dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua, dalam perjalanan usahanya perusahaan berharap dapat menuju ke tingkat perusahaan yang ada pada umumnya yaitu perusahaan yang memiliki kontribusi kepada masyarakat dengan memenuhi segala aspek-aspek yang ada dan tidak lupa juga aspek kepada negara tempat perusahaan berusaha yaitu salah satunya dalam bidang perpajakan. Karena perusahaan belum lama berdiri sehingga bagian-bagian struktur organisasi belum bisa menjadi seperti satu kesatuan yang bisa memegang bagian-bagiannya masing-masing, masih ada sebagian bagian dari perusahaan yang merangkap dalam pekerjaannya. Misalnya pada

81

Bagian Perpajakan dalam perusahaan ini masih dirangkap yaitu oleh

Bagian

Administrasi. Sehingga ada sebagian laporan pajak yang tercampur dengan dokumendokumen lainnya. Menurut penulis jika hal ini terus dilaksanakan maka akan membuat suatu kerumitan yang akan terjadi dalam kinerja perusahaan dikemudian hari. Pada struktur organisasi CV.Graha Alfa Sakti juga, pimpinan tertinggi di pegang oleh seorang Direktur akan tetapi perusahaan pada umumnya harus memiliki lebih dari 1 (satu) Direktur yang mengepalai divisi masing-masing bagiannya sesuai kinerja yang dimiliki oleh para direktur tersebut, hal ini dikarenakan apabila direktur yang satunya sedang bertugas keluar maka dapat dialihkan atau ditangani oleh Direktur yang satunya. IV.7

Pembahasan Hasil Temuan Dari evaluasi yang dilakukan terhadap penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang

dilakukan CV.Graha Alfa Sakti, diperoleh temuan-temuan sebagai berikut: 1. Perbedaan nilai yang cukup besar pada tabel-tabel kertas kerja evaluasi penyerahan Barang Kena Pajak oleh Wajib Pajak disebabkan oleh koreksi, sebagian koreksi terdapat pada lampiran laporan laba rugi perusahaan, seperti biaya survei lapangan, biaya penitipan pembuatan STNK, subsidi penjualan, biaya percetakan, biaya asuransi kendaraan, biaya angkut kendaraan, biaya piutang tak tertagih, dan sisanya merupakan bukan objek Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dapat ditelusuri selama penelitian ini berjalan. 2. Perbedaan nilai juga terjadi pada tabel-tabel kertas kerja evaluasi perolehan Barang Kena Pajak oleh Wajib Pajak disebabkan koreksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Koreksi ini disebabkan karena barang yang diretur, dan sisanya belum dapat ditemukan hingga penelitian ini selesai.

82

3. Pada penelitian tahun 2006 oleh penulis, ditemukan perusahaan tidak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai karena jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran nihil, ini sebenarnya tidak dibenarkan dan melanggar peraturan Perpajakan yang telah berlaku yaitu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 3 dan Pasal 8, perlu diperhatikan bahwa: •

Setiap Pemungut PPN wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (1).

•

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 3 ayat (4). dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa dan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan.

83