BAB III TINJAUAN UMUM A. Tinjauan Umum tentang Kredit 1. Pengertian tentang Kredit Secara etimologis, istilah kredit berasal dari bahasa latin, credere yang berarti kepercayaan. Istilah credere ini merupakan kata yang biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari. Dalam konteks perbankan, kredit berarti orang yang mendapatkan kepercayaan dari bank. Kepercayaan yang diperoleh dari bank pada umumnya sesuai dengan kegiatan utama perbankan, yaitu meminjamkan uang kepada masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kredit adalah nasabah yang mendapat kepercayaan dari bank dalam bentuk peminjaman sejumlah uang. Lebih lanjut, dapat diketahui bahwa dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah adalah adanaya kepercayaan kepada nasabah tersebut.1 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Dalam UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 butir 11 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 1
Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, Okok-pokok Hukum Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h.73
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.2 Pengertian tersebut menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi hutangnya, tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Berkaitan dengan pengertian kredit berdasarkan Undang-Undang perbankan tersebut, menurut ketentuan pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk : a. Cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari. b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak/piutang. c. Pengambilalihan atau pebelian kredit dari pihak lain.3
2 3
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 57 Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, op.cit, h. 73-74
2. Jenis Kredit Ditinjau dari penggunaannya, maka pemberian kredit bank dapat berbentuk : Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Kredit Konsumsi. Adapun karakter masing-masing jenis kredit tersebut adalah sebagai berikut : 1. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan. Oleh sebab itu karakter yang melekat pada kredit jenis ini adalah : a. Umumnya berjangka pendek atau musiman, kecuali KMKP yang membutuhkan waktu relative panjang. b. Kredit pada umumnya disediakan dalam bentuk rekening Koran. c. Kebutuhan modal dihitung atas dasar perputaran usaha (siklus produksi) d. Agunan lebih ditekankan pada barang yang lebih mudah dicairkan dalam waktu singkat. e. Persyaratan kredit dan penentuan jatuh jatuh tempo dinegosiasikan sedemikian rupa dengan memperhatikan perkembangan usaha, sebab modal usaha itu dipergunakan untuk berusaha jangan sampai penarikan total kredit tersebut akan mematikan usaha yang bersangkutan.
2. Kredit Investasi yaitu kredit jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka membiayai pengadaan aktiva tetap suatu perusahaan, dengan ciri-ciri sebagai berikut : a. Umumnya berjangka waktu menengah atau panjang. b. Kebutuhan kredit investasi itu dihitung dari barang modal yang diperlukan, rehabilisasi dan modernisasi. c. Kebutuhan kredit juga diperhitungkan kemampuan debitur menyediakan biaya sendiri. d. Penetapan jangka waktu umumnya disesuaikan dengan jadwal mulai menghasilkan dengan diberikan tentang waktu untuk mulai mengangsur pokok atau bunga. 3. Kredit Konsumsi, yaitu kredit yang diberikan kepada masyarakat dengan ciri sebagai berikut : a. Nilai kredit tergantung pada nilai barang yang dibeli b. Sumber pengembalian tidak dari barang yang dibeli, tetapi dari penghasilan atau profesi yang bersangkutan. c. Penilaian kredit sangat ditekankan pada penilaian atas agunan.4 3. Ketentuan dan Persyaratan Umum Kredit Mengenai ketentuan dan persyaratan umum dalam pemberian kredit oleh perbankan terdiri dari 9 persyaratan, yaitu :
4
Zainal Asikin, Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia, ( Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada, 1995), h. 57-60
1. Mempunyai feasibility study, yang dalam penyusunannya melibatkan konsultan yang terkait. 2. Mempunyai dokumen administrasi dan izin-izin usaha, misalnya akta perusahaan, NPWP, SIUP, dan lain-lain. 3. Maksimum jangka waktu kredit adalah 15 tahun dan masa tenggang waktu maksimum 4 tahun. 4. Agunan utama adalah usaha yang dibiayai. Debitur menyerahkan agunan tambahan jika menurut penilaian bank diperlukan. Dalam hal ini akan melibatkan pejabat penilai (appraiser) independen untuk menentukan nilai agunan. 5. Maksimum pembiayaan bank adalah 65% (enam puluh lima persen) dan self financing adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen). 6. Penarikan atau pencairan kredit biasannya didasarkan atas dasar prestasi proyek. Dalam hal ini biasannya melibatkan konsultan pengawas independen untuk menentukan progres proyek. 7. Pencairan biasanya dipindahbukukan ke rekening giro. 8. Rencana angsuran ditetapkan atas dasar cash flow yang disusun berdasarkan analisis dalam feasibility study. 9. Pelunasan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. 4. Dasar-dasar Pemberian Kredit Bank Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu
permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada formula 4P dan formula 5C. Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut ; a. Personality Dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit. b. Purpose Selain mengenai kepribadian (personality) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai line of business kredit bank yang bersangkutan. c. Prospect Dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya, apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek di kemudian hari di tinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat. d. Payment Bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.
Mengenai formula 5C dapat diuraikan sebagai berikut : a. Character Bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat uasaha dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis. b. Capacity Yang dimaksud dengan capacity dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan materiil, yaitu melakukan penilaian terhadap keadaan neraca, laporan rugi laba, dan arus kas (cash flow) usaha dari beberapa tahun terakhir. Pada umumnya untuk menilai capacity seseorang didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis yang dihubungkan dengan dunia pendidikan dari calon nasabah debitur, serta kemampuan dan keunggulan perusahaan dalam melakukan persaingan usaha dengan pesaing lainnya. c. Capital
Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif. d. Collateral Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (back up) atas resiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur di kemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya. e. Condition of Economy Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut. Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit di atas, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman kepada 2 prinsip, yaitu : a. Prinsip kepercayaan Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi
nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan. b. Prinsip kehati-hatian (prudential principle) Bank dalam menjalankan kegiatan uasahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan
pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan. 5. Penggolongan kredit bank Mengenai pengaturan penggolongan kolektibilitas kredit terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Ketentuan tersebut selanjutnya untuk beberapa pasal telah diubah
dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/2/PBI/2006 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Menurut ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit dibagi menjadi 5 kolektibilitas, yaitu : Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Mengenai masing-masing kualitas kredit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Kredit Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria : a. Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat b. Memiliki mutasi rekening yang aktif c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai. 2. Kredit dalam perhatian Khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria : a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari b. Kadang-kadang terjadi cerukan c. Mutasi rekening relative rendah d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang di perjanjikan e. Didukung oleh pinjaman baru. 3. Kredit Kurang Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria : a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari b. Sering terjadi cerukan c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah d. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur f. Dokumentasi pinjaman yang lemah. 4. Kredit yang Diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria : a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari b. Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen
c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari d. Terjadi kapitalisasi bunga e. Dokumentasi hokum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan. 5. Kredit Macet, apabila memenuhi kriteria : a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. 6. Proses Pemberian Kredit Bank Sebagai lembaga keuangan peranan bank dalam perekonomian sangatlah penting. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dengan fasilitas kreditnya. Untuk memperoleh kredit bank seorang debitur harus melalui beberapa tahapan, yaitu dari tahap pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahap penerimaan kredit. Tahapan tersebut merupakan suatu proses baku yang berlaku bagi setiap debitur yang membutuhkan kredit bank. Proses pemberian kredit oleh satu bank dengan bank lain tak jauh berbeda. Kalaupun ada perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing dengan tetap memperhitungkan unsur persaingan atau kompetisi.
7. Pengajuan Permohonan/Aplikasi Kredit Bahwa untuk memperoleh kredit dari bank, maka tahap pertama yang dilakukan adalah mengajukan permohonan/aplikasi kredit kepada bank yang bersangkutan. Permohonan/aplikasi kredit tersebut harus dilampiri dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Dalam pengajuan permohonan/aplikasi kredit oleh perusahaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagi berikut : a. Profil perusahaan beserta pengurusnya b. Tujuan dan manfaat kredit c. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit d. Cara pengembalian kredit e. Agunan atau jaminan kredit Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilampirkan dengan dokumendokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu : a. Akta Pendirian Perusahaan b. Identitas (KTP) para pengurus c. Tanda Daftar Pengurus (TDP) d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) e. Neraca dan Laporan Rugi Laba 3 tahun terakhir f. Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan.
Sedangkan untuk permohonan/aplikasi kredit bagi perseorangan adalah sebagai berikut : a. Mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan oleh bank b. Tujuan dan manfaat kredit c. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit d. Cara pengembalian kredit e. Agunan atau jaminan kredit (kalau diperlukan). Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilengkapi dengan melampirkan semua dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu : a. Fotokopi identitas (KTP) yang bersangkutan b. Kartu Keluarga (KK) c. Slip gaji yang bersangkutan. 8. Penelitian Berkas Kredit Setelah Permohonan/aplikasi kredit tersebut diterima oleh bank, maka bank akan melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail terhadap berkas aplikasi kredit yang diajukan. Apabila dari hasil penelitian yang dilakukan itu, banj berpendapat bahwa berkas aplikasi tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat, maka bank akan melakukan tahap selanjutnya yaitu penilaian kelayakan kredit. Sedangkan apabila ternyata berkas aplikasi kredit yang diajukan tersebut belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka bank akan meminta kepada pemohon kredit untuk melengkapinya.
9. Penilaian Kelayakan Kredit (Studi Kelayakan Kredit) Dalam tahap penilaian kelayakan kredit ini, banyak aspek yang akan dinilai, yaitu : a. Aspek Hukum Yang dimaksud dengan aspek hukum di sini adalah penilaian terhadap keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian terhadap dokumen-dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk itu. b. Aspek Pasar dan Pemasaran Dalam aspek ini yang akan dinilai adalah prospek usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit untuk masa sekarang dan yang akan datang. c. Aspek Keuangan Dalam aspek ini yang dinilai menggunakan analisis keuangan adalah aspek keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yang termuat dalam neraca dan laporan laba rugi yang dilampirkan dalam aplikasi kredit. d. Aspek Teknis/Operasional Selalu aspek-aspek sebagaimana telah dikemukakan di atas, aspek lain yang juga dilakukan penilaian adalah aspek teknis atau operasional dari perusahaan yang mengajukan aplikasi kredit, misalnya mengenai lokasi tempat usaha, kondisi gedung serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. e. Aspek Manajemen Penilaian terhadap aspek manajemen ini adalah untuk menilai pengalaman perusahaan yang memohon kredit dalam mengelola kegiatan
usahanya, termasuk sumber daya manusia yang mendukung kegiatan usaha tersebut. f. Aspek Sosial Ekonomi Untuk melakukan penilaian terhadap dampak dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang memohon kredit khususnya bagi masyarakat baik secara ekonomi maupun social. g. Aspek AMDAL Penilaian terhadap aspek AMDAL ini sangat penying karena merupakan salah satu persyaratan pokok untuk dapat beroperasinya suatu perusahaan. Oleh karena kegiatan usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan pasti mempunyai dampak terhadap lingkungan baik darat, air maupun udara.5 10. Perjanjian Kredit Bank Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.6 Istilah perjanjian kredit berasal dari bahasa Inggris, yaitu contract credit. Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam instruksi pemerintah dan berbagai surat edaran, antara lain :
5 6
Hermansyah, op.cit, h.61-71 Ibid, h. 71
a. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EKA/10/96, yang berisi instruksi kepada bank bahwa dalam memberikan kredit bentuk apa pun, bank-bank wajib mempergunakan “akad perjanjian kredit”. b. Surat
Edaran
Bank
Negara
Indonesia
Unit
1
Nomor
:
2/539/UPK/Pemb/1996. c. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Nomor : 2/643/Pemb/1996 tentang Pedoman Kebijaksanaan di Bidang Perkreditan. Dalam ketentuan itu tidak kita temukan pengertian perjanjian kredit. Namun, dalam pasal 1 angka 3 Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan, telah ditentukan pengertian perjanjian kredit, perjanjian kredit adalah : “Persetujuan dan kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.” Unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit adalah : a. Adanya persetujuan dan kesepakatan b. Dibuat bersama antara kreditur dan debitur c. Adanya kewajiban debitur. Kewajiban debitur adalah : 1. Mengembalikan kredit yang telah diterimanya 2. Membayar bunga 3. Biaya-biaya lainnya.
Para ahli juga memberikan pengertian perjanjian kredit. Sutarno mengartikan perjanjian kredit adalah : “Perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur.” Defenisi lain dikemukakan Sutan Remy Sahdeini. Sutan Remy Sahdeini mengartikan perjanjian kredit adalah : “Perjanjian bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah debitur untuk melunasi utangya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”7 Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipiil, maka perjanjian jaminan adalah assessornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil adalah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur. Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (standart contract). Perjanjian yang demikian itu bisa disebut dengan perjanjian baku (standart contract), di mana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau 7
Salim .HS, Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdata, (Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada, 2006), h.77-78
menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawarmenawar. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi apabila debitur menolak ia tidak perlu menandatangani perjanjian kredit tersebut. Menurut Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai fungsifungsi sebagai berikut : a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasanbatasan hak dan kewajiban di antara kreditur dengan debitur c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.8 Sutan Remy Sahdeini mengemukakan tiga ciri perjanjian kredit bank sebagai berikut : 1. Bersifat Konsensual Sifat konsensual suatu perjanjian kredit merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian pinjam-meminjam uang yang bersifat riil. Perjanjian kredit adalah perjanjian loan of money menurut hukum Inggris yang dapat bersifat riil maupun maupun konsensual, tetapi bukan perjanjian peminjaman uang menurut hukum Indonesia yang bersifat riil. Bagi perjanjian 8
Hermansyah, op.cit, h. 71-72
kredit yang jelas-jelas mencantumkan
syarat-syarat tangguh tidak dapat
dibantah lagi bahwa perjanjian itu merupakan yang konsensual sifatnya. Setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh bank dan nasabah debitur, nasabah debitur belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit. Atau sebaliknya setelah ditandatanganinya kredit oleh kedua belah pihak, belumlah menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menyediakan kredit sebagaimana yang diperjanjikan. Hak nasabah debitur untuk dapat menarik atau kewajiban bank untuk menyediakan kredit, masih bergantung pada terpenuhinya semua syarat yang ditentukan di dalam perjanjian kredit. 2. Penggunaan kredit tidak dapat digunakan secara leluasa. Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan tertentu oleh nasabah debitur, seperti yang dilakukan oleh peminjam uang atau debitur pada perjanjian peminjaman uang biasa. Pada perjanjian kredit, kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di dalam perjanjian dan pemakaian yang menyimpang dari tujuan itu menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak dan untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh baki debet atau outstanding kredit. Hal ini berarti nasabah debitur bukan merupakan pemilik mutlak dari kredit yang diperolehnya berdasarkan perjanjian kredit itu, sebagaimana bila seandainya perjanjian kredit itu adalah perjanjian peminjaman uang. Dengan kata lain, perjanjian kredit bank tidak mempunyai ciri yang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam atau pinjam mengganti.
Oleh karena itu, terhadap perjanjian kredit bank tidak berlaku ketentuanketentuan Bab XIII Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 3. Syarat cara penggunaannya. Hal yang membedakan perjanjian kredit bank dari perjanjian peminjaman uang adalah mengenai syarat cara penggunaannya. Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindah bukuan. Cara lain hampir dapat dikatakan tidak mungkin atau tidak diperbolehkan. Pada peminjaman uang biasa, uang yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditur ke dalam kekuasaan debitur dengan tidak disyaratkan cara debitur akan menggunakan uang pinjaman itu. Pada perjanjian kredit bank, kredit tidak pernah diserahkan oleh bank kedalam kekuasaaan mutlak nasabah debitur. Kredit selalu diberikan dalam bentuk rekening Koran yang penarikan dan penggunaannya selalu berada dalam pengawasan bank. Unsur – unsur perjanjian kredit : 1. Adanya subyek hukum 2. Adanya obyek hukum 3. Adanya prestasi 4. Adanya jangka waktu Subyek dalam perjanjian kredit adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang atau badan yang memberikan kredit kepada debitur. Debitur
adalah orang atau badan hukum yang menerima kredit dari kreditur. Obyek dalam perjanjian kredit adalah kredit. Kredit adalah : “penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Dengan demikian, dapat disimpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian kredit, sebagai berikut : 1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa presstasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benarbenar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertetnu di masa yang akan datang. 2. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, tergantung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan dating. 3. Degree of risk, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit yang diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari
depan itu, masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsure resiko inilah, maka tibullah jaminan dalam pemberian kredit. 4. Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, transaksitransaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan. 11. Dasar hukum perjanjian kredit Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian kredit dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan, antara lain : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 5. Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan.
B. Tinjauan umum tentang Jaminan kredit 1. Perngertian Jaminan dan Agunan Kredit 9
H.Salim, Op.cit, h. 78-83
9
Jaminan (jaminan pokok) adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan (Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan Pemberian Kredit). Keyakinan itu diperoleh bank setelah menganalisis berbagai faktor yang disebutkan diatas, termasuk kelayakan proyek yang didanai dari kredit tersebut. Adapun dimintanya jaminan lain berupa kekayaan atau hak kebendaan adri debitur adalah jaminan tambahan yang disebut dengan agunan. Menurut Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 2. Fungsi jaminan kredit Pasal 1131 KUHPerdata menerangkan fungsi jaminan sebagai upaya pemenuhan kewajiban debitur yang dinilai dengan uang, yaitu dipenuhi dengan melakukan pembayaran. Oleh karena itu, jaminan memberikan hak kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan kekayaan yang dijaminkan. Dalam perjanjian kredit, para pihak lazimnya telah menjanjikan dengan tegas bahwa apabila debitur tidak dapat membayar kredit yang terutang, kreditur berhak mengambil sebagian atau seluruh hasil penjualan harta kekayaan yang dijaminkan tersebut sebagai pelunasan utang debitur.
3. Prinsip-prinsip jaminan kredit Ketentuan yang tercantum dalam pasal 1131 KUHPerdata memiliki prinsip yang bersifat umum dari hokum jaminan, yaitu : 1. Kekayaan seseorang merupakan jaminan utang-utangnya 2. Kekayaan tersebut mencakup pula benda-benda yang akan diperoleh atau dimiliki pada kemudian hari 3. Kekayaan tersebut meliputi benda-benda yang bergerak dan tidak bergerak 4. Kreditur tidak dibenarkan mengambil barang jaminan untuk langsung dimiliki (men-daku) dan dianggap sebagai pelunasan utang debitur. 4. Macam-macam jaminan kredit Aspek hukum jaminan dalam Undang-Undang perbankan diawali dengan ketentuan yang mewajibkan bank dalam memberikan kredit mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi kredit yang telah diberikan. Bank masih merasa belum cukup terlindungi kepentingannya dan menghadapi
banyak
resiko.
Untuk
mengatasinya,
bank
senantiasa
mengupayakan pengamanan dan perlindungan terhadap kepentingannya, yakni dengan meningkatkan kedudukannya menjadi kreditur separatis atau kreditur preferen dengan meminta jaminan secara khusus berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. 1. Jaminan kebendaan
Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap suatu penjaminan yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditnya. Jaminan kebendaan dapat dilakukan antara kreditur dengan debiturnya atau juga dapat dilakukan antara kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Jaminan kebendaan terdiri atas : gadai, hak tanggungan, hipotek dan fidusia. 1. Gadai Gadai diatur dalam pasal 1150 sampai 1161 KUHPerdata. Pengertian gadai dalam1150 KUHPerdata adalah : “suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan hak kebendaan atas benda tersebut dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari pendapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagihpenagih lainnya.” A. Prinsip gadai Dari definisi tersebut, dapat diketahui beberapa prinsip gadai, sebagai berikut : a. Hak kebendaan, yaitu hak yang memberikan hak kepada pemegang hak gadai untuk menjual barang jaminan jika ternyata debitur wanprestasi.
b. Perjanjian accesoir, adalah tambahan atau ikutan dari adanya suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang (perjanjian kredit). c. Perjanjian berbentuk bebas. Perjanjian berbentuk bebas dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. d. Obyek gadai Obyek gadai adalah benda bergerak yang meliputi barang bergerak yang bertubuh dan tidak bertubuh. Barang bergerak yang bertubuh adalah barang-barang, seperti mobil, perhiasan, perabot rumah tangga dan sebagainya. Sementara itu, barang bergerak tidak bertubuh berupa surat-surat berharga, seperti saham, obligasi, cek, dan surat-surat penting lainnya. e. Benda jaminan dikuasai oleh kreditur. Benda jaminan dikuasai oleh kreditur artinya gadai jika benda jaminan diserahkan secara fisik penguasaannya kepada kreditur. Sebagaimana perjanjian yang bersifat timbal balik yang umumnya menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak yang melakukan perjanjian, gadai hanya akan dilihat secara khusus mengenai hak dan kewajiban pemegang gadai. B. Hak pemegang gadai (kreditur), antara lain : 1. Menjual dengan barang gadai dengan kekuasaan sendiri 2. Menggadaikan kembali barang gadai tersebut kecuali apabila ditentukan lain di dalam perjanjian
3. Hak untuk menahan barang gadai 4. Hak untuk mendapatkan pengembalian ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan untuk keselamatan barang gadai. C. Kewajiban pemegang gadai (kreditur), antara lain : 1. Bertanggung jawab atas hilangnya barang gadai 2. Tidak boleh menggunakan barang gadai 3. Jika barang hendak dijual, harus memberitahukan kepada pemiliknya terlebih dahulu. D. Berakhirnya gadai Gadai berakhir karena beberapa sebab, antara lain : 1. Berakhirnya atau hapusnya perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjammeminjam uang 2. Kreditur melepaskan haknya 3. Musnahnya benda gadai 4. Karena suatu sebab yang mengakibatkan kreditur menjadi pemilik dari barang yang dipegangnya sebagai jaminan tersebut.
2. Hak tanggungan Hak Tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah Pasal 1 ayat (1) didefinisikan : “Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk peklunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditu lain.” 1. Unsur-unsur Hak Tanggungan Menurut S.T. Remy Syahdeini dalam bukunya Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan mengemukakan beberapa unsure pokok dan asa-asa hak tanggungan sebagai berikut : a. Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang b. Obyek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA c. Hak Tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah air d. Utang yang dijamin harus suatu utang tertentu e. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. 2. Asas-Asas Hak Tanggungan Asas-asas Hak Tanggungan antara lain sebagai berikut : a. Perjanjian Hak Tanggungan adalah Perjanjian accesoir. Perjanjian Hak Tanggungan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri. Keberadaannya adalah karena adanya perjanjian lain yang disebut dengan perjanjian induk. Perjanjian induk bagi
perjanjian hak tanggungan adalah perjanjian utang piutang yang menimbulkan utang yang dijamin. Dengan kata lain, perjanjian Hak Tanggungan adalah suatu perjanjian accesoir. b. Droit de suite (zaaksgevolg) Hak tanggungan tetap mengikuti benda jaminannya dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Dengan demikian, hak tanggungan tidak akan berakhir sekalipun benda jaminan atau obyek hak tanggungan beralih kepada pihak lain karena apa pun juga. Berdasarkan asas ini, pemegang hak tanggungan (kreditur) akan selalu dapat melaksanakan haknya di tangan siapa pun benda itu berada. c. Droit de preference (privilege) Hak tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Yang dimaksud kreditur adalah pihak yang memperoleh atau yang menjadi pemegang hak tanggungan. d. Hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi Hak tanggungan membebani secara utuh obyek hak tanggungan dan setiap bagian dari padanya. Telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin tidak berarti terbebasnya sebagian obyek hak tanggungan dari beban hak tanggungan. Sebaliknya, hak tanggungan tetap membebani seluruh benda jaminan untuk sisa utang yang belum dibayar.
e. Obyek hak tanggungan atau benda jaminan tidak boleh dijanjikan untuk dimiliki sendiri oleh kreditur. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan (kreditur) untuk memiliki benda jaminan apabila debitur cedera janji (wanprestasi) adalah batal demi hukum. f. Asas spesialitas dan publisitas (hak tanggungan wajib didaftarkan). Asas spesialitas dimaksudkan untuk tanah yang dijadikan benda jaminan, harus diadakan penunjukan secara khusus (rinci) meliputi lokasi, ukuran, dan batas-batasnya. Hak tanggungan juga berlaku asas publisitas atau asas keterbukaan. g. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan mudah dan pasti Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan (kreditur) pertama mempunyai hak untuk menjual benda jaminan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. 3. Obyek hak tanggungan Dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Tanggungan, disebutkan bahwa hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah : a. Hsk milik b. Hak guna usaha c. Hak guna bangunan d. Hak pakai atas tanah Negara yang wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan
e. Hak pakai atas hak milik 4. Subyek hak tanggungan Subyek hak tanggungan adalah para pihak yang mempunyai kewenangan secara hukum untuk bertindak sebagai pemberi atau penerima hak tanggungan. Sementara itu, pemberi hak tanggungan adalah orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan yang bersangkutan. 5. Penerima atau pemegang hak tanggungan Pemegang hak tanggungan adalah orang atau badan hukum yang berkedudukan sebagai para pihak yang berpiutang. Dengan demikian, yang dapat menjadi pemegang hak tanggungan adalah siapa pun yang berwenang melakukan perbuatan perdata untuk memberikan utang. 6. Hapusnya hak tanggungan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan menetapkan beberapa sebab hapusnya hak tanggungan sebagai berikut : a. Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan b. Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan c. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua Pengadilan Negeri d. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.
3. Hipotek
Ketentuan Undang-Undang tentang hipotek terdapat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu pada Pasal 1162 yang isinya “Hipotek adalah hak kebendaan atas benda tak bergerak sebagai pelunasan atas suatu perikatan.” Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UUHT), hipotek tidak dapat lagi digunakan dalam pembebanan hak atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. A. Hipotek Kapal Laut Berdasarkan Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dinyatakan bahwa “kapal-kapal Indonesia yang berukuran minimal 20m3 isi kotor, dapat dibukukan di dalam register kapal menurut ketentuanketentuan yang akan ditetapkan dalam suatu Undang-Undang tersendiri. Undang-Undang yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 60 UndangUndang tersebut menegaskan bahwa “ Kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal. Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk pendaftaran kapal.
Pasal 1 ayat (36) Undang-Undang Pelayaran memberikan defenisi bahwa kapal adalah kendaraan laut dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Kapal yang dapat dibebani hipotek adalah kapal yang telah terdaftar di Indonesia. Persyaratan pendaftaran kapal tersebut adalah : a. Kapal
dengan
ukuran
tonase
sekurang-kurangnya
7GT(tujuh gross tonnase atau setara dengan 20m3) b. Kapal milik warga Negara Indonesia atau badan hokum yang
didirikan
berdasarkan
hukum
Indonesia
dan
berkedudukan di Indonesia c. Kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia. 4. Fidusia 1. Pengertian Fidusia Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sebagai suatu lembaga jaminan utang yang bernama Fiducia Eigendom Overdacht (FEO) berdasarkan Yurisprudensi Arrest Hoogegerechtschof
tanggal 18 Agustus
1932. Berdasarkan yurisprudensi tersebut maka perkembangan fidusia menjadi sedemikian pesat untuk mendukung perkembangan ekonomi melalui pemberian kredit lembaga perbankan dengan jaminan fidusia (FEO).
Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terdapat dua defenisi, yaitu fidusia dan jaminan fidusia. 1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 angka 1). 2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda yang bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani oleh hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Pasal 1 angka 2). 2. Obyek Fidusia Mengacu pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, jelaslah benda-benda yang dapat dijadikan benda jaminan dalam fidusia adalah benda-benda bergerak. Namun, terdapat perbedaan yang mendasar benda bergerak sebagai obyek dalam fidusia dengan benda bergerak sebagai obyek jaminan dalam gadai. Barang-barang yang diserahkan sebagai benda jaminan dalam fidusia adalah benda-benda atau barang-barang yang secara ekonomi dapat menunjang kelancaran jalannya kegiatan usaha debitur, misalnya :
a. Benda bergerak berwujud, seperti kendaraan motor, inventaris dan mesin-mesin b. Benda bergerak tak berwujud seperti piutang c. Benda lain yang dapat dijadikan benda jaminan dalam fidusia adalah benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani oleh hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yaitu bangunan yang didirikan di atas tanah hak pengelolaan. 3. Hapusnya Fidusia Seperti halnya dengan perjanjian jaminan lainnya, fidusia juga merupakan perjanjian yang bersifat accesoir. Dengan kata lian, fidusia dapat berakhir atau hapus karena berakhirnya perikatan pokok, yaitu perjanjian kredit atau perjanjian pinjam-meminjam uang. Fidusia juga dapat hapus karena pelepasan hak oleh kreditur, maksudnya bahwa kreditur tidak lagi menghendaki benda tersebut dijadikan sebagai jaminan utang atau dengan kata lain kreditur mengembalikan hak milik atas benda tersebut kepada pemilik semula, yaitu debitur. Hal lain yang dapat menyebabkan hapusnya fidusia adalah musnahnya benda jaminan. 2. Jaminan perorangan (Penanggungan Utang/Borgtocht) Di dalam ketentuan Undang-Undang Pasal 1820 sampai dengan 1850 KUHPerdata, jaminan perorangan lebih dikenal dengan istilah
penanggungan utang sebagai terjemahan borgtocht. Akan tetapi, dalam praktik perbankan, istilah avails lebih popular dari broghtocht untuk menyatakan hubungan hokum yang sama. Dalam Pasal 1820 KUHPerdata, dinyatakan bahwa penanggungan utang adalah “suatu perjanjian dimana satu pihak (borg) menyanggupi pada pihak lainnya (kreditur) bahwa ia menanggung pembayaran suatu hutang, apabila debitur tidak menepati kewajibannya.” Dalam praktik, jaminan perseorangan pun dikenal dua macam bentuk jaminan perseorangan, yaitu jaminan pribadi (personal guaranty) dan jaminan perusahaan (corporate guarantee). 1. Jaminan pribadi (personal guaranty) Jaminan pribadi adalah jaminan dari pihak ketiga untuk kepentingan debitur kepada krediturnya yang berupa kesanggupan pihak ketiga tersebut untuk membayar pinjaman uang yang merupakan kewajiban debitur apabila debitur wanprestasi. 2. Jaminan perusahaan (corporate guaranty) Jaminan perusahaan pada perinsipnya sama dengan jaminan pribadi. Akan tetapi, ada perbedaan diantara keduanya, yakni pada jaminan perusahaan, pihak ketiga sebagai penanggung adalah perusahaan yang menanngung dengan kekayaan perusahaan tersebut.
10
10
Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, ( Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2011), h. 78-91
C. Tinjauan Umum Tentang wanprestasi Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberkan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak 3 kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.11
11
Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h.180
