BAB II PENYETORAN MODAL PERSEROAN TERBATAS MELALUI PERNYATAAN MENYETORKAN MODAL. A. Penyetoran Modal Pada Saat Pendirian Perseroan Terbatas

BAB II PENYETORAN MODAL PERSEROAN TERBATAS MELALUI PERNYATAAN MENYETORKAN MODAL A. Penyetoran Modal Pada Saat Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau sahamsaham, sedangkan kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya. 53 Perseroan terbatas menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 butir 1 yaitu perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan definisi perseroan terbatas diatas, terdapat beberapa unsur dari perseroan terbatas, sebagai berikut: 54 a. Perseroan terbatas merupakan badan hukum. b. Perseroan terbatas merupakan persekutan modal. c. Didirikan berdasarkan perjanjian.

53

Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2009), hal. 1 54 Mulhadi, Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 82

Universitas Sumatera Utara

d. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham-saham. Didirikan berdasarkan perjanjian yang dimaksud diatas adalah: 55 a. Didirikan oleh 2 (dua) orang (perorangan atau badan hukum) atau lebih; b. Adanya kesepakatan para pihak yang mendirikan perseroan terbatas; c. Kewajiban mengambil bagian pada saat pendirian. Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama Naamloze Venootschap (NV). Istilah terbatas di dalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang dimilikinya. 56 Perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Syarat bahwa pendiri perseroan harus 2 (dua) orang atau lebih diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengertian pendiri adalah orang yang mengambil bagian dengan sengaja (intention) untuk mendirikan perseroan yang selanjutnya melakukan langkah-langkah penting untuk mewujudkan pendirian perseroan, sesuai dengan syarat yang ditentukan perundang-undangan. 57 Pasal 7 ayat (7) menyebutkan ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi: 55

R. Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 116 56 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal 39. 57 Orinton Purba, Op.Cit. hal. 22


a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal. Karena status dan karakteristik yang khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diatur dalam peraturan perundangundangan tersendiri. Yang dimaksud dengan “persero” adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007. Perseroan harus berdasarkan “perjanjian” para pendiri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut juga dinyatakan pada Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa perjanjian pendirian sebuah perseroan dilakukan secara “konsensual” dan “kontraktual”. Artinya, bahwa pendirian perseroan dilakukan oleh para pendiri atas persetujuan, dimana para pendiri antara satu dan yang lain saling mengikatkan dirinya untuk mendirikan perseroan terbatas. Perjanjian berbentuk akta Notaris (notarial deed) harus dibuat secara tertulis, tidak boleh berbentuk akta dibawah tangan (private instrument). 58 Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Perseroan menyebutkan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”.

58

Ibid


Ketentuan Pasal diatas menegaskan bahwa akta Notaris merupakan syarat mutlak untuk adanya suatu perseroan terbatas. Tanpa adanya akta otentik ini akan meniadakan eksistensi perseroan terbatas, sebab akta pendirian inilah nantinya yang harus disahkan oleh Menteri Kehakiman. 59 Perseroan terbatas salah satu bentuk usaha yang paling banyak diminati dari seluruh organisasi usaha yang ada. Di Indonesia, perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk perusahaan atau badan usaha yang berbadan hukum yang banyak digunakan dalam dunia usaha. Badan hukum merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, badan hukum ini sengaja dibuat oleh manusia dengan maksud dan tujuan tertentu, memiliki kapasitas sebagai pribadi hukum yang dapat mempunyai harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan para pendiri perseroan terbatas, para pemegang saham perseroan dan pengurus perseroan. 60 Bahwa perseroan terbatas mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri dan berpotensi memberikan keuntungan, baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham). 61 Sejak ditandatangani akta pendirian perseroan oleh para pendirinya, maka perseroan telah berdiri dan hubungana antara para pendiri adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum mempunyai status badan hukum. Agar suatu

59

Agus Budiarto, hal. 35 Gatot Supramono, Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal 135-136. 61 Agus Budiarto, op.cit. hal 2 60


kontrak atau perjanjian mengikat para pihak, menurut Pasal 1320 Kitab Undangundang Hukum Perdata, harus dipenuhi 4 (empat) persyaratan, yakni: 62 (i) sepakat mengikatkan dirinya; (ii) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (iii) suatu hal tertentu; (iv) suatu sebab yang halal. Syarat diatas mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif. 63 Kesepakatan yang dimaksudkan dalam Pasal ini adalah persesuai kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bukan hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan. 64 Sementara itu, kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Kecakapan ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah, walaupun usianya belum mencapai 21 tahun. Khusus untuk orang yang belum menikah sebelum usia 21 tahun 62

Farida Hasyim, Hukum Dagang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.151 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 67-69 64 Ibid 63


tersebut, tetap dianggap cakap walaupun dia bercerai sebelum mencapai usia 21 tahun. Jadi, janda atau duda tetap dianggap cakap walaupun usianya belum mencapai 21 tahun. 65 Walaupun ukuran kecakapan didasarkan pada usia 21 tahun atau sudah menikah, tidak semua orang yang mencapai usia 21 tahun dan telah menikah secara otomatis dapat dikatakan cakap menurut hukum karena ada kemungkinan orang yang telah dianggap tidak cakap karena berada di bawah pengampuan misalnya karena gila atau bahkan karena boros. 66 Mengenai hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek tertentu. Jadi tidak bisa seseorang menjual sesuatu (tidak tertentu) dengan harga seribu rupiah misalnya karena kata sesuatu itu tidak menunjukkan hal tertentu, tetapi hal yang tidak tentu. 67 Syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata halal disini bukan dengan maksud memperlawankan dengan kata haram dalam hukum Islam, tetapi yang dimaksudkan disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan Undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. 68 Dalam mendirikan perseroan terbatas diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa setiap pendiri 65

Ibid Ibid 67 Ibid 68 Ibid 66


perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Berarti pada saat pendiri menghadap Notaris untuk dibuat akta pendirian perseroan, setiap pendiri perseroan sudah mengambil saham perseroan. Agar syarat ini sah menurut hukum, pengambilan bagian saham itu harus sudah dilakukan setiap pendiri perseroan pada saat pendirian perseroan itu berlangsung. 69 Perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan, yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian sebagai berikut: 70 a. Perbuatan hukum yang dimaksud antara lain mengenai penyetoran saham dalam bentuk atau cara lain dari uang tunai. b. Naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan hukum tersebut di atas dilekatkan pada akta pendirian. Justru semua dokumen yang memuat perbuatan hukum yang terkait dengan pendirian perseroan yang bersangkutan harus ditempatkan sebagai satu kesatuan dengan akta pendirian, dengan cara melekatkan atau menjahit dokumen tersebut sebagai satu kesatuan dengan akta pendirian. c. Apabila

pencantuman

perbuatan

hukum

dan

pelekatan

seperti

dimaksudkan di atas tidak terpenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan. Kemudian hal itu dimuat dalam akta pendirian sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c yaitu “Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, 69

Orinton Purba, Op.Cit, hal. 24 I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas (Khusus Pemahaman Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995), (Bekasi Timur: Megapoin, 2000), hal. 17 70


rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor”. Seperti yang telah dijelaskan diatas, yang dimaksud dengan “mengambil bagian saham” sesuai dengan penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf c, adalah jumlah saham yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian perseroan. Dengan demikian, agar syarat sah menurut hukum, pengambilan bagian saham itu, harus dilakukan setiap pendiri perseroan pada saat pendirian perseroan itu berlangsung. Tidak sah apabila dilakukan sesudah perseroan didirikan. 71 Modal perseroan berbeda dengan harta kekayaan perseroan. Modal perseroan hanya merupakan sebagian dari harta kekayaan perseroan. Harta kekayaan perseroan selalu berubah-ubah sejalan dengan gerak perkembangan usaha perseroan, sedangkan modal perseroan itu bersifat relatif tetap, walaupun bila modal perseroan dikehendaki berubah, perubahan itu harus dibuat dengan akta notariel tersendiri dan harus dimohonkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Harta kekayaan biasanya akan dapat dibaca dalam neraca dan perhitungan rugi laba yang dibuat setiap akhir tahun pembukuan. 72 Dalam pendirian perseroan terbatas harus mempunyai harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan para pendirinya dan yang didapat dari pemasukan para pendirinya (pemegang saham), yang berupa modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor penuh. Harta kekayaan ini sengaja diadakan dan memang diperlukan sebagai alat untuk mengejar tujuan perseroan.

71

M. Yahya Harahap, (1), op.cit, hal 173 Agus Budiarto, Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas Edisi 2, Cetakan 2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), ha.l 47 72


Penjelasan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan modal perseroan adalah modal dasar, modal ditempatkankan dan modal disetor. Adapun pendirian perseroan terbatas tidak dapat dilakukan tanpa pemenuhan syarat modal minimum. Pemenuhan syarat modal minimum bertujuan agar pada waktu Perseroan Terbatas didirikan setidak-tidaknya sudah mempunyai modal, yaitu sebesar modal dasar (authorize capital), modal ditempatkan (issued capital) dan modal disetor (paid-up capital) yang akan menjadi jaminan bagi pihak ketiga terhadap perseroan terbatas. 73 Untuk melakukan kegiatan usaha, perseroan terbatas harus mempunyai dana yang cukup, yang dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinamakan modal. Pengertian dari masing-masing jenis modal tersebut adalah sebagai berikut: 1. Modal Dasar (authorize capital) Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam Anggaran Dasar. 74 Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Perkataan modal (capital), mengandung arti yang bervariasi. Pengertiannya bisa berbeda bagi setiap orang. Secara umum, perkataan modal atau capital dihubungkan dengan perseroan mengandung pengertian, sesuatu yang diperoleh perseroan dalam bentuk uang melalui penerbitan saham (issued of shares). Uang

73

Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 185 74 M. Yahya Harahap, (1), op.cit. hal. 233


itulah yang digunakan perseroan melancarkan kegiatan usaha dan bisnis yang ditentukan dalam anggaran dasar. 75 Modal dasar perseroan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. Anggaran dasar itu sendiri yang menentukan berapa banyak jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah yang ditentukan dalam Anggaran Dasar merupakan nilai nominal yang murni. 76 Modal dasar merupakan modal maksimum yang dapat dikeluarkan suatu perseroan terbatas yang seluruhnya terbagi atas saham-saham. Artinya, modal dasar perseroan terbatas tersebut terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas yang bersangkutan. Saham dimaksud, baik saham atas nama maupun saham atas tunjuk. Saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya, sedangkan saham atas tunjuk adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya. 77 Modal dasar (authorize capital) adalah jumlah saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh perseroan sehingga modal dasar terdiri atas seluruh nominal saham. Modal dasar inilah yang sering dipakai sebagai kriteria agar suatu perseroan dapat digolongkan ke dalam kategori tertentu, yaitu apakah perseroan dapat tergolong ke dalam perusahaan kecil, menengah atau besar. 78 Modal dasar terdiri atas seluruh nilai nominal saham, tetapi tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur

75

Ibid Ibid 77 Rachmadi Usman, op.cit. hal.82 78 Jamin Ginting, Op.Cit. hal. 55 76


modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal, hal ini ditentukan dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Modal dasar perseroan paling sedikit berjumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tetapi dalam Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar tersebut sehingga pengaturan minimum dalam Undangundang Perseroan ini merupakan bagian modal yang harus dimiliki oleh para pendiri. 79 Kegiatan usaha tertentu yang dimaksud disini antara lain adalah usaha perbankan, asuransi, atau freight forwarding (perusahaan penanaman modal asing). Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud tersebut, ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ketentuan pada Pasal 32 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan keadaan perekonomian. 80 Persyaratan modal minimum harus ditentukan karena hal ini dimaksudkan agar ketika perseroan didirikan setidak-tidaknya sudah memiliki modal yakni sebesar modal yang disetor dan juga dapat menjadi jaminan bagi setiap tagihan dari pihak ketiga terhadap Perseroan Terbatas dan semuanya ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga. Besarnya modal dasar perseroan itu tidaklah menggambarkan kekuatan finansial riil perseroan tetapi

79 80

Ibid Ibid


hanya menentukan jumlah maksimum modal dan saham yang dapat diterbitkan perseroan. 81 Modal dasar perseroan adalah total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. Anggaran dasar perseroan yang menentukan berapa banyak jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah modal yang ditetapkan dalam anggaran dasar dapat diperbesar atau diperkecil tetapi harus meminta persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dikarenakan perubahan anggaran dasar mengenai besarnya modal dasar termasuk perubahan anggaran dasar tertentu. 82 2. Modal Ditempatkan (Issued Capital) Modal yang ditempatkan (Issued Capital) atau dikeluarkan adalah saham yang telah diambil dan sebenarnya telah terjual, baik kepada para pendiri maupun pemegang saham perseroan. Para pendiri telah menyanggupi untuk mengambil bagian sebesar atau sejumlah tertentu dari saham perseroan dan karena itu, dia mempunyai kewajiban untuk membayar atau melakukan penyetoran kepada perseroan. 83 Modal yang ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri perseroan atau pemegang saham dan saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar dan ada pula yang belum dibayar. Modal tersebut merupakan modal yang

81

Handri Raharjo, Hukum Perusahaan Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hal. 83 82 Gunawan Widjaja, Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham, (Jakarta: Praninta Offset, 2008), hal. 6 83 Jamin Giting, Op.Cit, hal. 56


disanggupi pendiri perseroan atau pemegang saham untuk dilunasinya dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki. 84 Modal ditempatkan merupakan modal yang disanggupi para pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan. 85 Berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) . Dari modal dasar senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta tersebut) menurut Pasal 33 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), harus ditempatkan dan disetor penuh. Hal ini menegaskan bahwa pada saat pendirian perseroan terbatas paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus telah ditempatkan menjadi modal yang ditempatkan dan seluruh modal yang ditempatkan tersebut harus sudah disetor penuh, dengan demikian jumlah yang harus disetor penuh paling sedikit pada saat pendirian adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), yaitu Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus rupiah). 86 Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud diatas dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Yang dimaksud dengan bukti penyetoran yang sah antara lain, bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit

84

Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal.

85

Rudhi Prasetya, Op.Cit. Hal. 83 Jamin Giting, Op.Cit, hal. 56-57

37 86


oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan dewan komisaris. 87 Disebutkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas bahwa paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus ditempatkan (issued capital) dan seluruhnya (100% dari modal ditempatkan tersebut) harus disetorkan ke dalam kas perseroan sebagai paid capital. Sehingga sisanya 50% (lima puluh persen) wajib disetor penuh pada saat pengesahan perseroan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM. 88 Sedangkan pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh, hal ini berarti tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur. Sebagaimana modal dasar, modal yang ditempatkan ini pun belum memberikan kekuatan finansial riil perseroan, karena modal tersebut belum berupa uang tunai atau belum ada sama sekali dalam kas perseroan. 89 3. Modal Disetor (Paid-up Capital) Yang dinamakan dengan modal disetor adalah bagian dari modal yang ditempatkan atau diambil bagian oleh para pendiri (sebelum perseroan berbadan hukum) atau pemegang saham (setelah perseroan berbadan hukum) yang disetor oleh pendiri atau pemegang saham kepada perseroan terbatas. Menurut Undangundang perseroan terbatas, setiap lembar saham dari modal yang diambil bagian oleh pendiri atau pemegang saham harus disetor penuh, pada saat modal tersebut dikeluarkan oleh perseroan terbatas atau pemegang saham kepada perseroan 87

Ibid Mulhadi, op.cit., hal. 97 89 Rudhi Prasetya, Op.Cit, hal 84 88


terbatas. Dengan demikian yang secara umum dikatakan sebagai modal perseroan adalah modal perseroan, yang mencerminkan modal yang diambil bagian dan disetor penuh oleh pendiri pada saat perseroan didirikan dan atau seluruh setoran pemegang saham setelah perseroan memperoleh status sebagai badan hukum. 90 Modal disetor merupakan modal yang benar-benar telah ada dalam kas perseroan. Modal ini disetor oleh para pemegang saham. 91 Modal Disetor (Paidup Capital) adalah kekayaan berupa uang yang telah ditentukan persentasenya dari modal ditempatkan yang harus dibayar tunai oleh para pendiri pada saat perseroan didirikan. 92 Penyetoran saham pada umumnya dilakukan dalam bentuk uang. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud atau benda bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hal penyetoran dilakukan dalam bentuk lain selain uang, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu: 93 1. Penyetoran dapat dilakukan baik pada saat pendirian atau pada saat perseroan telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum; 2. Penyetoran tersebut harus dilakukan penilaian atas dasar atau oleh penilai (appraisal) yang tidak terafiliasi dengan perseroan (bersifat independent); 3. Dalam hal barang yang disetorkan adalah benda tidak bergerak, maka harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian; 4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain pada saat pendirian harus dicantumkan dalam akta pendirian. Cara pencantuman dalam akta pendirian dengan menempelkan akta (dalam hal dibuat dibawah tangan) atau mencantumkan nomor akta, nama Notaris dan tempat kedudukan Notaris (dalam hal dibuat dengan akta otentik). Sedangkan penyetoran dalam bentuk lain yang dilakukan sesudah pengesahan harus mendapat persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) atau organ lain yang ditunjuk oleh RUPS. 90

Gunawan Widjaja, op.cit. hal. 7 Sentosa Sembiring, op.cit. hal 20 92 Zaeni Asyhadie, Op.Cit. hal. 44 93 Tri Budiyono, Op.Cit. hal. 79 91


Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya. Dalam hal ini, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang terafiliasi dengan perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam Surat Kabar, dalam jangka waktu 14 (empat belas)

hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) memutuskan penyetoran saham tersebut. 94 Dalam pendirian perseroan terbatas, apa yang diinbrengkan merupakan pembayaran atas saham yang diambil pendiri perseroan dari perseroan. Pasal 1619 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa para sekutu perdata wajib memasukkan ke dalam kas persekutuan pada perseroan yang didirikan tersebut. Pemasukan (inbreng, contribution) itu dapat berupa: 95 1. Uang; 2. Benda-benda atau barang-barang apa saja yang layak bagi pemasukan, seperti kendaraan bermotor dan alat operasional kantor, tanah dan/atau bangunan; 3. Keahlian atau tenaga kerja, baik fisik maupun pikiran. Para pendiri perseroan yang melakukan penyetoran modal tersebut dengan maksud untuk mendapatkan saham dalam perseroan terbatas sebagai pembayaran atas saham yang diambil oleh para pendiri perseroan pada saat pendirian perseroan terbatas. Saham tersebut adalah jumlah uang yang diinvestasikan oleh 94 95

Mulhadi, Op.cit, hal. 97 Abdul Muis, Op.Cit, hal. 54


investor dalam suatu perseroan, yang mana atas investasi tersebut pada umumnya pemegang saham mendapat keuntungan dari perseroan dalam bentuk dividen. Saham merupakan kekayaan pribadi pemegang saham yang bersifat benda bergerak yang tidak dapat diraba tetapi dapat dialihkan. 96 Bagian dari harta perseroan yang dimiliki pemegang saham dalam saham atas nama maka semua saham yang dimiliki harus tertulis atas nama. Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah. Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham atas saham yang dimilikinya yang mana pengaturan bentuk bukti pemilikan saham seperti yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan. 97 Penyetoran setiap dari bagian modal saham yang diambil bagiannya dilakukan dengan uang tunai, namun di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat ketentuan bahwa penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Menurut penjelasan Pasal ini, pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. 98 Tetapi tidak tertutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda atau barang, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata diterima oleh perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus dirincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, 96 97

Tri Budiyono, Op.Cit. hal 88 Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang, (Yogyakarta: FH UII Pers, 2006), hal.

45 98

Tri Budiyono, Op.Cit. hal. 79


tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran modal tersebut. 99 Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan modal (harta kekayaan) pada perseroan dan memisahkannya dari harta kekayaan pribadi masing-masing para pendiri perseroan. Bentuk penyetoran saham dalam bentuk lain, dapat juga disebut pemasukan barang atau pemasukan modal atau inbreng. 100 Para pendiri perseroan terbatas berkewajiban dalam menyetorkan modal ke dalam perseroan dimaksudkan supaya perseroan memiliki modal awal dalam melakukan kegiatan perseroan dalam rangka mencapai tujuan perseroan dalam upaya mendapat keuntungan. 101 Untuk dapat memahami komposisi modal ditempatkan dan modal disetor, harus dikaitkan dengan tahapan proses pendirian perseroan terbatas. Dengan demikian, komposisi modal dapat dipilah yaitu pada saat pendirian perseroan terbatas mengajukan permohonan ijin pendirian, komposisi modalnya adalah sebagai berikut: 102 Modal dasar (minimal) Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) Modal ditempatkan dan disetor penuh (25% x Modal dasar) yaitu Rp.12.500.000,- (duabelas juta limaratus)

99

Ibid Ibid 101 Ibid 102 Ibid, hal. 78 100


Sekiranya modal ditempatkan diambil para pendiri 50% (lima puluh persen) atau 70% (tujuh puluh persen) dari modal dasar, berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan penjelasannya harus disetor penuh. 103 Demikian memang, Undang-undang Perseroan Terbatas menghendaki agar setelah pengesahan, perseroan terbatas sudah dapat menjalankan usahanya dengan modal dasar yang secara penuh telah disetor para pendirinya. 104 B. Penyetoran Modal Saham Pada Saat Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Prakteknya Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Bentuk perseroan terbatas adalah satu bentuk badan usaha yang lazim dan banyak di pakai dalam dunia usaha di Indonesia. Pasal 1618 Kitab Undangundang Hukum Perdata menyebutkan bahwa persekutuan adalah perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Inbreng ini wajib dimasukkan pihak-pihak yang bersekutu 103 104

M. Yahya Harahap, (1), op.cit. hal. 237 Agus Budiarto, op.cit. hal.44


dalam persekutuan tersebut, bisa berupa uang, barang-barang dan keahlian atau tenaga. 105 Proses pendirian perseroan terbatas terdapat syarat formil yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Artinya pada saat para pendiri menghadap ke Notaris untuk dibuat akta pendirian, setiap pendiri sudah mengambil bagian saham perseroan. 106 Melihat ketentuan diatas, maka perseroan terbatas sebagai badan hukum (rechtspersoon, legal person, legal entity) memiliki modal dasar yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam akta pendirian atau anggaran dasar perseroan. Modal dasar tersebut, terdiri dan terbagi dalam saham atau sero. Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada perseroan. 107 Mengenai modal dasar perseoran yang terbagi dalam saham, bahwa dari kata “terbagi” dapat diketahui modal perseroan tidak satu atau dengan kata lain tidak berasal dari satu orang melainkan modalnya dipecah menjadi beberapa atau sejumlah saham. Mengapa demikian, karena hal itu dalam hubungannya dengan pendirian perseroan berdasarkan perjanjian yang berarti modal perseroan harus dimiliki oleh beberapa orang. Dengan demikian dalam suatu perseroan pasti 105

Tri Budiyono, Hukum Dagang, (Salatiga: Griya Media, 2011), hal. 36 C.S.T Kansil & Christine Kansil, Seluk Beluk Perseroan Terbatas: Menurut Undangundang Nomor 40 Tahun 2007, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 7 107 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13 106


terdapat sejumlah pemegang saham. Para pemegang saham pada prinsipnya hanya bertanggungjawab sebesar nilai saham yang dimasukkan kedalam perseroan. 108 Menurut Notaris Mauliddin Shati, S.H bahwa dalam prakteknya apabila para pendiri perseroan yang hendak mendirikan perseroan terbatas, para pendiri perseroan harus membuat Surat Pernyataan telah menyetor modal ke rekening perseroan terbatas yang hendak didirikan yang mana akta tersebut dilekatkan bersama akta pendirian perseroan terbatas. 109 Hal tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c bukti setor modal Perseroan, berupa: 1. fotokopi slip setoran atau fotokopi surat keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang; Akta otentik yang merupakan surat pernyataan tersebut adalah yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuanketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun atau tanpa bantuan dari

108

Gatot Supramono, op.cit, hal.3 Hasil wawancara dengan Notaris Mauliddin Shatti, S.H, pada hari dan tanggal: Jumat, 14 November 2014 di Medan 109


yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. 110 Hal diatas juga ditentukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang intinya bahwa akta otentik tersebut: 111 a. Akta yang dibuat oleh pejabat umum; b. Dalam bentuk yang ditentukan dalam Undang-undang; c. Di tempat dimana pejabat itu berwenang membuatnya. C. Analisis Penyetoran Modal Saham PT Melalui Pernyataan Menyetor Modal Saham Modal dalam perseroan dibagi-bagi dalam saham-saham, yang merupakan atau menunjukkan besarnya bagian penyertaan dari setiap penyetor modal ke dalam perseroan. Modal awal perseroan adalah penyisihan dari harta kekayaan pendiri perseroan yang pertama kali. Dengan demikian berarti jumlah saham perseroan yang diterbitkan pertama kali dikalikan dengan nilai nominal saham, besarnya sama dengan seluruh modal disetor dalam perseroan. Selanjutnya kepada para penyetor modal ini diberikan sejumlah saham-saham yang merefleksikan besarnya jumlah setoran masing-masing secara proporsional ke dalam perseroan terbatas. Hanya mereka yang telah melakukan penyetoran penuh atas setiap lembar saham yang diambil bagian oleh yang berhak sepenuhnya atas sahamsaham tersebut. 112

110

Joni Emirzon, Hukum Bisnis Indonesia, (Palembang: Prenhalindo Jakarta, 2000), hal.

111

Ibid Gunawan Widjaja, op.cit. hal. 2

199 112


Dasar hukum pernyataan menyetor modal saham dalam pendirian perseroan terbatas adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c bukti setor modal Perseroan, berupa: 1. fotokopi slip setoran atau fotokopi surat keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang; Berdasarkan hal diatas para pendiri perseroan membuat surat pernyataan telah menyetor modal perseroan yang menjadi syarat untuk pengesahan Perseroan Terbatas. Hal ini diperbolehkan untuk memudahkan proses pendirian perseroan tersebut.

Surat pernyataan yang dibuat tersebut merupakan akta di bawah tangan yang dilekatkan dalam akta pendirian perseroan terbatas. Agar surat tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata maka surat pernyataan tersebut ditandatangani di atas meterai Rp6.000,- (Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan


Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. 113

Untuk akta di bawah tangan pemeriksaan yang paling pertama dilakukan adalah mengenai benar tidaknya akta yang bersangkutan telah ditandatangani oleh pihak pihak yang bersangkutan. Akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik (Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Jadi, selama tidak disangkal, akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sama seperti akta otentik. Dengan demikian di dalam surat pernyataan tersebut perlu dimasukkan

dua

orang

saksi

yang

sudah

dewasa

untuk

memperkuat

pembuktian. 114

Selain itu, juga dalam konteks memperkuat pembuktian, akta di bawah tangan dapat dilegalisasi oleh Notaris. Seperti ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris berwenang pula untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-undang Jabatan Notaris dikatakan bahwa ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang

113

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c2c24a708f15/kekuatan-hukum-darisurat-pernyataan, diakses pada hari Selasa dan tanggal 21 Oktober 2014 114

Ibid


bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris. 115

Legalisasi akta surat pernyataan tersebut berarti dokumen/surat yang dibuat di bawah tangan tangan tersebut ditanda-tangani di hadapan Notaris, setelah dokumen/surat tersebut dibacakan atau dijelaskan oleh Notaris yang bersangkutan. Dalam legalisasi Notaris menjamin bahwa yang tanda tangan adalah orang yang namanya tertulis di dalam surat di bawah tangan. Notaris juga menjelaskan isi surat tersebut sehingga di kemudian hari yang bersangkutan tidak bisa ingkar bahwa dia hanya tanda tangan saja tapi tidak mengerti isinya. Dengan demikian jika suatu hari terjadi sengketa mengenai isi surat pernyataan tersebut, pihak yang bersangkutan dapat melihat surat yang telah di-waarmerking tersebut.. 116

Perjanjian dengan saksi Notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian Notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya. 117

Pendiri perseroan yang telah membuat surat pernyataan telah menyetor modal seperti yang telah tertulis maka si pendiri tersebut wajib membayarkan atau menyetorkan modal ke kas perseroan.

115

Ibid http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cd258ee1cf90/surat-pernyataanbermeterai diakses pada hari Selasa dan tanggal 21 Oktober 2014 116

117

Ibid


Apabila tidak dapat membayar modal seperti yang telah pendiri janjikan dalam surat pernyataan telah menyetorkankan modal maka ia dapat digugat ke pengadilan dengan dasar gugatan wanprestasi atau ingkar janji. Gugatan wanprestasi tersebut sendiri dapat berupa: 118 1. Pemenuhan perikatan; 2. Pemenuhan perikatan dan ganti rugi; 3. Ganti rugi; 4. Pembatalan persetujuan timbal balik; 5. Pembatalan perikatan dan ganti rugi.

Untuk dapat menuntut hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, harus memenuhi syarat dengan terlebih dahulu menyatakan kelalaian pihak debitur dengan mengirimkan somasi. Somasi tersebut berisi tentang teguran atas tidak dilaksanakannya kewajiban pihak debitur serta sanksi yang tuntut. 119

Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila: 120 a. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga;

118

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c2c24a708f15/kekuatan-hukum-darisurat-pernyataan diakses pada hari Selasa dan tanggal 21 Oktober 2014 119 120

Ibid I.G. Rai Widjaya, op.cit. hal. 17


b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan; atau c. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan. Perlu dijelaskan di sini bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri dibuat setelah perseroan didirikan tetapi belum disahkan menjadi badan hukum, yaitu: a. Apabila perbuatan hukum tersebut tidak diterima, tidak diambil alih atau tidak dilakukan oleh perseroan, para pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut masing-masing bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. b. Kewenangan perseroan untuk mengukuhkan perbuatan hukum, sebagaimana disebutkan di atas ada pada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Akan tetapi karena RUPS biasanya belum dapat diselenggarakan

segera

setelah

perseroan

disahkan,

maka

pengukuhannya dilakukan oleh seluruh pendiri pemegang saham, dan Direksi. Selama belum dikukuhkan, baik karena perseroan tidak jadi disahkan ataupun karena perseroan tidak melakukan pengukuhan, perseroan tidak terikat. Pasal 13 menyebutkan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama perseroan secara


tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. RUPS pertama sebagaimana dimaksud tersebut harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah perseroan memperoleh status badan hukum. Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan maka, setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. Persetujuan RUPS tidak diperlukan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian Perseroan. 121 Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Bila hal tersebut tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah kecuali Undang-undang dan atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan harus diambil berdasarkan suara yang lebih besar dari pada suara terbanyak biasa. 122 Pada dasarnya semua keputusan RUPS harus dicapai melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila setelah diusahakan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, keputusan RUPS dapat diambil melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak. Secara umum suara terbanyak yang diperlukan adalah suara terbanyak biasa yaitu jumlah suara yang lebih banyak dari pada kelompok suara lain tanpa harus mencapai lebih dari setengah keseluruhan suara dalam pemungutan suara tersebut. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu keputusan 121 122

Sudargo Gautama, op.cit. hal. 33 I.G. Rai Widjaya, op.cit. hal. 61


RUPS yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat mendasar bagi keberadaan, kelangsungan, sifat suatu perseroan atau anggaran dasar dapat menetapkan suara terbanyak yang lebih besar daripada suara terbanyak biasa, yaitu suara terbanyak mutlak (absolute majority) atau suara terbanyak

khusus (qualified/special

majority). Suara terbanyak mutlak adalah suara terbanyak yang lebih dari setengah dari seluruh jumlah suara dalam pemungutan suara tersebut. Sedangkan suara terbanyak khusus adalah suara terbanyak ditentukan secara pasti jumlahnya seperti 2/3, 3/4 atau 3/5. 123 Dinyatakan bahwa perbuatan hukum oleh para pendiri untuk kepentingan perseroan yang dilakukan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah menjadi badan hukum tetapi ada syarat-syarat tertentu, yaitu: 124 a. Secara tegas perseroan terbatas harus menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan oleh pendiri, dengan pihak ketiga. b. Perseroan terbatas juga secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian pendirian sebelum didirikan perseroan terbatas ini. c. Atau perseroan mengukuhkan secara tertulis, semua perbuatan bersangkutan itu. Dinyatakan sanksinya apabila tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka untuk segala perbuatan hukum walaupun atas

123 124

Ibid Ibid, hal. 12


nama perseroan terbatas tetapi dilakukan sebelum pengesahannya, akan menjadi bertanggung

jawab

secara

pribadi

dari

masing-masing

pendiri

yang

melakukannya. Jadi diperlukan adanya ketegasan mengenai penerimaan, pengambil alihan atau pengukuhan oleh perseroan terbatas yang baru didirikan ini dari semua perbuatan hukum sebelum pengesahan yang dilakukan oleh pihak pendiri. 125 Akan merupakan beban bagi para pihak yang turut membuat perjanjian ini. Misalnya, sebelum perseroan disahkan, akan tetapi sesudah didirikan dengan akta Notaris namun salah satu pihak telah melakukan jual beli dengan pengleveran belakangan Perseroan Terbatas “X”. Tetapi Perseroan Terbatas “X” ini belum disahkan. 126 Pembentukan kehendak membuat surat pernyataan merupakan proses yang terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang. Karenanya, pihak lawan tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya berlangsung di dalam benak seseorang. Konsekuensi logis darinya ialah bahwa suatu kehendak yang tidak dapat dikenali oleh pihak luar tidak mungkin menjadi dasar terbentuknya perjanjian. Kekuatan mengikat perjanjian dikaitkan pada fakta bahwa pihak yang bersangkutan telah memilih melakukan tindakan tertentu dan tindakan tersebut mengarah atau memunculkan keterikatan. 127

125

Ibid Ibid, hal. 34 127 Herlien Budiono, op.citI. hal. 77 126


Tindakan menjadi dasar bagi keterikatan karena kehendak yang tertuju pada suatu akibat hukum tertentu sebagaimana tertulis dalam pernyataan. Terikatnya individu

dilandaskan

pada

pernyataan

individu

tersebut,

tanpa

perlu

memperhatikan bahwa dalam perjanjian selalu ada dua atau lebih orang yang masing-masing membuat pernyataan. Bukan kata-kata yang menentukan, melainkan tujuan yang hendak dicapai melalui pilihan pernyataan. 128 Peryataan yang dibuat secara memadai mendasari kekuatan mengikat perjanjian, terlepas dari apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh pihak yang membuat pernyataan tersebut dan juga dengan mengesampingkan apa yang secara mendalam dipikirkan dan dapat dipikirkan pihak lawan berkenaan dengan pernyataan tersebut. 129 Perjanjian semata-mata karena adanya pernyataan dari masing-masing pihak. Dengan perkataan lain, jika pernyataan ternyata tidak sesuai dengan kehendak atau maksud dari pihak yang menyatakan, hal itu tidak akan menghalangi terjadinya perjanjian. 130 Pernyataan yang melahirkan perjanjian hanyalah pernyataan kepada pihak lain yang menurut kebiasaan di dalam masyarakat menimbulkan kepercayaan bahwa hal yang dinyatakan memang benar dikehendaki. 131 Kekuatan mengikat perjanjian harus dicari dalam kepercayaan yang dimunculkan atau dibangkitkan pada pihak lawan. Kepercayaan tersebut tertuju 128

Ibid, hal. 78 Ibid 130 Ibid 131 Ibid 129


pada suatu prilaku seseorang. Untuk menunjuk pada kekuatan mengikat dan akibat darinya berupa kepercayaan (pengharapan) yang dimunculkan pada pihak lawan. Suatu perjanjian terbentuk bukan sekedar dari pernyataan-pernyataan, baik yang mengungkap kehendak para pihak maupun melalui kehendak itu sendiri. Terbentuknya perjanjian justru bergantung pada kepercayaan (pengharapan) yang muncul pada pihak lawan sebagai akibat pernyataan dari yang diungkapkan. 132 Kehendak yang dimaksud diatas sebagai kehendak yang dinyatakan dan ditujukan untuk timbulnya akibat hukum. Pada umumnya pernyataan yang diberikan seseorang adalah sesuai dengan kehendaknya. 133 Antara para pendiri sepakat yang mengikatkan dirinya, sepakat tersebut tidak saja sepakat untuk mengikatkan diri tetapi juga sepakat untuk mendapatkan prestasi dalam perjanjian yang telah dibuat, masing-masing pihak tidak saja mempunyai kewajiban, tetapi juga berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Suatu perjanjian sepihak yang memuat hak dan kewajiban satu pihak untuk mendapatkan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak. 134 Setiap perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian (kontrak), artinya harus dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih sebagai pemegang saham, yang sepakat bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas yang dibuktikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di depan Notaris, dan setiap

132

Ibid, hal. 79 Ibid, hal.80 134 Ibid, hal. 74 133


pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan terbatas didirikan oleh satu orang pemegang saham dan tanpa akta Notaris ketentuan ini adalah merupakan asas dalam pendirian perseroan terbatas. 135 Apabila seseorang menyatakan

ingin

membuat

perjanjian,

selayaknya

hal

itu

memang

diinginkannya. 136

135 136

Zaeni Asyhadie, op.cit. hal. 42 Ibid


BAB II PENYETORAN MODAL PERSEROAN TERBATAS MELALUI PERNYATAAN MENYETORKAN MODAL. A. Penyetoran Modal Pada Saat Pendirian Perseroan Terbatas

Recommend Documents