BAB II AKIBAT HUKUM SETORAN MODAL PERSEROAN TERBATAS YANG TERBUKTI BERASAL DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

25

BAB II AKIBAT HUKUM SETORAN MODAL PERSEROAN TERBATAS YANG TERBUKTI BERASAL DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 2.1 Modal Perseroan Terbatas Modal awal PT berasal dari kontribusi para pemegang saham PT. Modal yang berasal dari kontribusi pemegang saham disebut sebagai equitas (equity). Dalam hal ini PT menerbitkan equity securities berupa saham.25 Para pemegang saham wajib mengambil saham dalam jumlah nominal tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau anggaran dasar PT.26 Di Indonesia berdasarkan UU PT, modal PT dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Modal dasar adalah keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam PT. Modal dasar ditentukan dalam anggaran dasar PT. Modal yang ditempatkan adalah modal yang disepakati para pendiri untuk disetor ke dalam PT pada saat PT didirikan. Demikian dengan modal yang ditempatkan sama dengan modal dasar, dimana modal ditempatkan belum memberikan gambaran kekuatan financial riil PT, dikarenakan modal tersebut belum berupa uang tunai atau belum terdapat penyetoran dalam kas PT.27 Modal disetor adalah

25

26 27

Skripsi

Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang – Undangan, dan Yurisprudensi, Total Media,Yogyakarta, 2009, hlm. 72. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, No. 40 Tahun 2007. Pasal 33. Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang – Undangan, dan Yurisprudensi, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 75.

AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS

DIMAS EDIANTO PUTRO


26

modal PT yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan oleh para pendiri kepada kas PT pada saat PT didirikan. Modal yang disetor dan dimiliki oleh PT tidak hanya dalam bentuk saham, tetapi juga dapat berbentuk surat berharga. UU PT mengatur mengenai persyaratan modal minimum dalam pendirian suatu PT. Tujuan diaturnya persyaratan modal minimum dimaksudkan supaya PT yang telah didirikan setidaknya sudah memiliki modal, yaitu sebesar modal yang disetor. Hal demikian dapat menjadi jaminan bagi setiap tagihan terhadap pihak ketiga terhadap PT yang merupakan suatu bentuk pemberian perlindungan jaminan terhadap tagihan pihak ketiga.28 UU PT menentukan bahwa modal dasar PT minimal Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).29 Namun, UU PT juga menentukan bahwa untuk bidang usaha tertentu seperti perasuransian dan perbankan, modal dasar minimum yang harus disetorkan akan ditentukan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pelaksana yang mengatur usaha tertentu tersebut. Persyaratan modal dasar sebagaimana telah diatur dapat diubah melalui Peraturan Pemerintah.30 Untuk modal yang ditempatkan, UU PT mengatur bahwa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU PT harus ditempatkan dan disetor penuh.31 Sisa saham yang belum diambil akan menjadi dana cadangan. Dana cadangan tersebut akan

28

29 30 31

Skripsi

Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Airlangga University Pers, Surabaya, 1995, hlm. 183. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, No. 40 Tahun 2007. Pasal 32 ayat (1). Ibid. Pasal 32 ayat (3) dan penjelasan. Ibid. Pasal 33 ayat (1).


DIMAS EDIANTO PUTRO


27

menjadi saham simpanan atau saham tambahan modal, sehingga dapat dikeluarkan saham simpanan. Modal ditempatkan disetor penuh dan dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.32 Bukti penyetoran yang sah yang dimaksud adalah bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atasnama PT, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan atau neraca PT yang ditandatangani oleh direksi dan dewan komisaris. Pengeluaran saham untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh, hal ini menyebabkan tidak dimungkinkannya penyetoran atas saham dengan cara mencicil.33 Terhadap modal yang disetor, penyetoran atas modal dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Pada umumnya penyetoran modal adalah dalam bentuk uang, namun tidak menutup kemungkinan penyetoran modal dapat dilakukan dengan bentuk lain baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh PT. Modal yang disetor dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan harga, status, jenis, tempat kedudukan, dan lain-lain, dikarenakan untuk memberi kejelasan mengenai asal-usul barang yang disetor tersebut.34 Dalam hal penyetoran modal dalam bentuk lain selain uang, maka penilaian setoran modal ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar

32 33 34

Skripsi

Ibid. Pasal 33 ayat (2). Ibid. Pasal 33 ayat (3). Ibid. Pasal 34 ayat (1).


DIMAS EDIANTO PUTRO


28

atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan PT.35 Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut. Maksud daripada diumumkannya penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dalam surat kabar adalah agar diketahui

umum

dan

memberikan

kesempatan

kepada

pihak

yang

berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut sebagai setoran modal saham, andaikata ternyata diketahui benda tersebut bukan milik penyetor.36 Di dalam modal PT dapat dilakukan penambahan dan pengurangan, penambahan modal dilakukan bilamana salah satu pemegang saham keluar dari pemegang saham dikarenakan terlibat tindak pidana sehingga modal yang disetorkan disita oleh untuk kepentingan negara, dengan disitanya modal yang disetor oleh salah satu pendiri disita oleh negara mengakibatkan modal PT berkurang yang tidak sesuai dengan disyaratkan oleh UU PT, sehingga harus dilakukan penambahan modal. Penambahan modal PT dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.37 Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian

35 36 37

Skripsi

Ibid. Pasal 34 ayat (2) dan penjelasan. Ibid. Pasal 34 ayat (3) dan penjelasan. Ibid. Pasal 41 ayat (1).


DIMAS EDIANTO PUTRO


29

dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar dan terhadap penambahan modal PT wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar PT.38 Pengurangan modal PT dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, Keputusan RUPS untuk pengurangan modal PT adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar, Direksi wajib memberitahukan keputusan kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.39 Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada PT atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan HAM. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan diterima, PT wajib memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan yang diajukan. Dalam hal PT menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban PT diterima atau tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan diajukan kepada PT, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi

38 39

Skripsi

Ibid. Pasal 42 ayat (2) dan (3). Ibid. Pasal 44 ayat (1) dan (2).


DIMAS EDIANTO PUTRO


30

tempat kedudukan PT.40 Dalam melakukan pengurangan modal PT harus mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM.41 Setelah pengurangan modal PT disetujui oleh pemegang saham dan telah mendapat persertujuan Menteri Hukum dan HAM, maka pemegang saham harus melakukan RUPS untuk merubah anggaran dasar PT.42 Saham dapat digolongkan sebagai benda bergerak.43 Saham diberikan kepada pendiri sebagai suatu bentuk penyertaan modal ke dalam PT, dimana bukti penyertaan tersebut juga merupakan bukti kepemilikan harta bersama melalui penyetoran penuh modal yang diambil bagian oleh para pendiri PT yang keberadaannya telah melalui mekanisme pendaftaran pada Menteri Hukum dan HAM.44 Berdasarkan UU PT, saham dalam PT yang dapat diterbitkan hanya saham atas nama.45 PT hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan PT tidak diperkenankan mengeluarkan saham atas tunjuk.46 Hal yang demikian berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dimana dalam Undang-Undang tersebut PT diperkenankan mengeluarkan saham atas nama dan saham atas tunjuk.47 Hal yang demikian merupakan salah satu perbedaan antara UU PT dengan Undang-Undang

40 41 42 43 44

45 46 47

Skripsi

Ibid. Pasal 45 ayat (1), (2), dan (3). Ibid. Pasal 46 ayat (1). Ibid. Pasal 21 ayat (2) huruf (e). Ibid. Pasal 34 ayat (2) dan penjelasan. Gunawan Widjaja, Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 50. Op.Cit. Pasal 48 ayat (1). Ibid. penjelasan Pasal 48 ayat (1). Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, No. 1 Tahun 1995. Penjelasan Pasal 24 ayat (2).


DIMAS EDIANTO PUTRO


31

Nomor 1 Tahun 1995. Sebagai persyaratan kepemilikan saham dalam PT dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.48 Dalam hal persyaratan kepemilikan saham telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, maka pihak yang memperoleh kepemilikan tersebut tidak dapat menjalankan haknya selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan UU PT dan/atau anggaran dasar.49 Pemilik saham diberikan hak untuk :50 a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; b. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi; c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT. Hak yang disebut diatas berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atasnama pemiliknya.51 Kemudian, hak-hak tersebut tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam UU PT.52 Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya yang tidak dapat dibagi-bagi.53 Para pemegang saham tidak diperbolehkan membagi hak atas 1 (satu) saham sesuai dengan keinginannya. Dalam hal satu saham dimiliki oleh

48 49 50 51 52 53

Skripsi

Op.Cit. penjelasan Pasal 48 ayat (2). Ibid. penjelasan Pasal 48 ayat (3). Ibid. Pasal 52 ayat (1). Ibid. Pasal 52 ayat (2). Ibid. Pasal 52 ayat (3). Ibid. Pasal 52 ayat (4).


DIMAS EDIANTO PUTRO


32

lebih dari 1 (satu) orang, maka hak yang timbul karenanya digunakan dengan cara menunjuk salah 1 (satu) orang sebagai wakil.54 UU PT memberikan peluang pada PT untuk mengeluarkan saham dalam beberapa klasifikasi saham. Apabila PT menerbitkan saham dengan klasifikasi tertentu, maka klasifikasi beserta jumlah klasifikasi saham dan jumlah saham untuk setiap klasifikasi harus disebutkan didalam anggaran dasar PT.55 Pada dasarnya anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih. Manakala terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka anggaran dasar menetapkan salah 1 (satu) diantaranya sebagai saham biasa.56 Saham berdasarkan pemegang saham dibedakan menjadi 2 yaitu : 1. Saham Biasa (common stocks) Saham biasa adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan PT, mempunyai hak untuk menerima deviden yang dibagikan, dan menerima hasil kekayaan hasil likuidasi.57 Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat juga dimiliki oleh pemegang saham dengan klasifikasi lain.58 Pemegang saham biasa tidak mempunyai hak yang lebih tertentu dari pemegang saham dengan klasifikasi lainnya. 2. Saham yang memiliki keistimewaan (preference shares) Saham istimewa merupakan saham yang memiliki keistimewaan

54 55

56 57 58

Skripsi

Ibid. Pasal 52 ayat (5). Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang – Undangan, dan Yurisprudensi, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 101. Op.Cit. Pasal 53 ayat (3). Ibid. penjelasan Pasal 53 ayat (3). Ibid. Pasal 53 ayat (3).


DIMAS EDIANTO PUTRO


33

daripada saham biasa. Keistimewaan dalam hal pembagian deviden, yang dalam hal ini juga berkaitan dengan pencalonan anggota direksi dan komisaris, serta pembagian sisa kekayaan PT setelah PT dibubarkan dan dilikuidasi. Saham istimewa dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu : a. Saham preferen, yaitu saham yang memberikan hak kepada pemiliknya dalam hal pembagian deviden.59 b. Saham preferen kumulatif, yaitu saham yang memberikan hak lebih kepada pemiliknya dari pemilik saham preferen utama. Pemegang saham preferen kumulatif mempunyai hak lebih, misalnya dalam 1 (satu) tahun buku PT tidak memperoleh keuntungan sehingga tidak dilakukan pembagian deviden, maka hak pemegang saham preferen kumulatif masih dapat diperhitungkan dalam pembagian deviden tahun berikutnya.60 c. Saham prioritas, yaitu saham yang memberikan hak khusus kepada pemiliknya dalam RUPS seperti hak untuk mengusulkan nama calon anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Hak pemegang saham prioritas ini merupakan hak yang termasuk dalam klausul oligarchie. Yang dimaksud sebagai klausul oligarchie adalah klausul didalam anggaran dasar PT dimana pemegang saham tertentu memiliki hak-hak istimewa yang tidak dimiliki pemegang saham yang lain. Pemilihan dan penunjukan direksi dan dewan komisaris PT terikat pada

59 60

Skripsi

Rudhi Prasetya, Teori & Praktek Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 136. Ibid.


DIMAS EDIANTO PUTRO


34

pencalonan yang dikemukakan oleh pemegang saham yang memiliki hak istimewa tersebut. Klausul tersebut tidak selalu ada didalam anggaran dasar PT, tetapi dapat dicantumkan dalam anggaran dasar PT jika dikehendaki.61 Pemegang saham juga diberi hak untuk mengalihkan hak milik atas sahamnya yang diatur dalam anggaran dasar PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.62 Pengalihan hak atas saham dapat terjadi dengan berbagai macam cara yang memungkinkan terjadinya peralihan hak milik atas benda lainnya. Pada umumnya peralihan hak milik dapat terjadi karena perjanjian (jual-beli, tukar menukar, atau hibah), karena UndangUndang (misalnya pewarisan), dan karena putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (misalkan proses lelang). Manakala pengalihan hak atas saham melalui perjanjian jual-beli, menurut Yahya Harahap dalam bukunya mengatakan bahwa pemindahan hak atas saham melalui jual beli tunduk kepada ketentuan Pasal 1457 KUHPer.63 Dalam pengalihan hak atas saham harus melalui mekanisme sebagai berikut :64 a. Dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak, artinya yang dimaksud dengan akta adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atau Akta di bawah tangan;

61

62 63 64

Skripsi

H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang, jilid II, Djambatan, Jakarta, 1982, hlm. 115. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, No. 40 Tahun 2007. Pasal 55. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 270. Op.Cit. Pasal 56 ayat (1), (2), (3).


DIMAS EDIANTO PUTRO


35

b. Akta pemindahan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada PT; c. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar PT paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu :65 a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya; b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ PT; dan/atau c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan sebagaimana disebutkan diatas tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, yang dimaksud peralihan hak karena hukum adalah peralihan hak karena pewarisan atau peralihan hak akibat penggabungan, peleburan, atau pemisahan PT.66 Manakala dalam anggaran dasar mensyaratkan pemegang saham yang menjual sahamnya menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang

65 66

Skripsi

Ibid. Pasal 57 ayat (1). Ibid. penjelasan Pasal 57 ayat (2).


DIMAS EDIANTO PUTRO


36

saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.67 2.2 Sumber Pendapatan Dalam mempertahankan hidup, manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Warga Negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan dan haknya untuk mendapatkan imbalan berupa gaji telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945. Dimana setiap pekerjaan yang ada berbeda-beda penghasilan yang diterima. 2.2.1

Sumber Pendapatan Yang Sah Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya haruslah bekerja. Dimana orang dapat bekerja dengan berusaha sendiri (wirausaha) ataukah bekerja pada instansi pemerintah. Sumber pendapatan yang sah adalah pendapatan yang didapat bukan dengan cara yang melaanggar peraturan perundangundangan dan tidak melanggar nilai-nilai kepatutan.

2.2.2

Sumber Pendapatan Yang Tidak Sah Sumber pendapatan yang tidak sah adalah pendapatan yang didapat dengan cara yang melanggar peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kepatutan. Sebagai contoh Seorang Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut pegawai PNS) Provinsi Jawa Timur yang

67

Skripsi

Ibid. Pasal 58 ayat (1).


DIMAS EDIANTO PUTRO


37

bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Biro Pemerintahan (selanjutnya disebut SKPD) dengan pangkat dan golongan IV/b dan masa kerja 32 tahun dengan menduduki jabatan sebagai kepala biro pemerintahan mendapatkan gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp. 4.682.400,00, sebagaimana telah diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Tidak hanya sekedar gaji pokok yang diterima setiap bulannya tetapi ditambah tunjangan-tunjangan yang lain seperti tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan beras, tunjangan jabatan, uang makan, uang lembur, perjalanan dinas, dan honorarium yang manakala ditotal setiap bulannya pegawai tersebut menerima gaji kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,00. Dalam bidang tersebut terdapat beberapa tugas yang harus dikerjakan oleh pegawai yang menduduki jabatan tersebut yaitu melaksanakan pemantauan sebelum dan pada waktu proses pemilihan umum kepala daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota, dan setelah terpilihnya kepala daerah Kabupaten/Kota, pegawai tersebut berkewajiban untuk mengusulkan Surat Keputusan (selanjutnya disebut SK) kepada Kementerian Dalam Negeri (selanjutnya disebut Kemendagri) atas kepala daerah Kabupaten/Kota yang terpilih, setelah SK dari Kemendagri

Skripsi

tersebut

sudah

selesai,

maka

pegawai


tersebut

DIMAS EDIANTO PUTRO


38

berkewajiban untuk mempersiapkan proses pelantikan kepala daerah Kabupaten/Kota terpilih oleh Gubernur. Selain itu pegawai yang menduduki jabatan tersebut juga mempunyai tugas lain yaitu mengusulkan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (selanjutnya disebut SK PAW) untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) Kabupaten/Kota kepada Kemendagri. Dikatakan pendapatan yang didapat tersebut tidak sah manakala PNS tersebut diatas dalam melakukan tugasnya dalam hal mengusulkan SK kepala daerah Kabupaten/Kota terpilih, pegawai PNS tersebut meminta sejumlah uang atau menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).68 2.3 Kewenangan Dalam Memeriksa Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang 2.3.1 Sebelum dan Dalam Proses Penyelidikan Di dalam TPPU terdapat sebuah badan yang didirikan pada tanggal 17 April 2002 bersamaan dengan disahkannya UU TPPU, badan tersebut dinamakan sebagai Badan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

68

Skripsi

Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, No. 20 Tahun 2001. Pasal 11.


DIMAS EDIANTO PUTRO


39

Keuangan (selanjutnya disebut PPATK). PPATK ini didirikan dengan maksud sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara-negara

lain

memberantas

kejahatan

lintas

negara

yang

terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang. Pencucian uang adalah modus tindak pidana baru dibanyak Negara termasuk Indonesia sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional. Negara-negara di dunia dan Organisasi Internasional menaruh perhatian khusus terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, karena memiliki dampak negatif yang sangat besar bagi perekonomian suatu Negara. PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.69 PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi manakala diperlukan badan PPATK dapat dibentuk suatu perwakilan di daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. PPATK bertanggungjawab kepada Presiden

Republik

Indonesia,

dalam

melaksanakan

tugas

dan

kewenangannya, PPATK bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan atau lembaga Negara manapun. Susunan organisasi PPATK terdiri atas kepala, wakil kepala, jabatan struktural lain, dan jabatan fungsional.70

69

70

Skripsi

Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, No. 15 Tahun 2002. Pasal 1 angka 8. Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, No. 8 Tahun 2010. Pasal 48.


DIMAS EDIANTO PUTRO


40

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas TPPU.71 PPATK dalam melaksanakan tugasnya mempunyai 4 fungsi yaitu :72 a. Pencegahan dan pemberantasan TPPU; b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan TPPU, PPATK berwenang :73 a.

Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;

b. Menetapkan

pedoman

identifikasi

Transaksi

Keuangan

Mencurigakan; c. Mengkoordinasikan upaya pencegahan TPPU dengan instansi terkait; d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan TPPU;dan e. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan

71 72 73

Skripsi

Ibid. Pasal 39. Ibid. Pasal 40. Ibid. Pasal 41.


DIMAS EDIANTO PUTRO


41

forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU; Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.74 Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, PPATK berwenang:75 a. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor; b. Menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan TPPU; c. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; d. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor; e. Memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan; f. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan g. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

74 75

Skripsi

Ibid. Pasal 42. Ibid. Pasal 43.


DIMAS EDIANTO PUTRO


42

Selain itu PPATK dalam melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi mempunyai kewenangan yaitu :76 a. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; b. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; c. Meminta

informasi

kepada

Pihak

Pelapor

berdasarkan

pengembangan hasil analisis PPATK; d. Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; e. Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; f. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan TPPU; g. Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan TPPU; h. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; j. Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan

76

Skripsi

Ibid. Pasal 44.


DIMAS EDIANTO PUTRO


43

yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan TPPU; k. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan l. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik. Selain kewenangan PPATK yang telah diuraikan diatas, terdapat perluasan terhadap kewenangan PPATK yaitu dengan ditambahkannya kewenangan PPATK untuk melakukan penghentian sementara transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan selama 5 hari dan dapat diperpanjang selama 15 hari.77 Dalam hal ditemukan adanya indikasi TPPU atau tindak pidana lain, maka PPATK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.78 PPATK dalam melakukan kewenangannya tidak ada peraturan perundangundangan dan kode etik yang mengatur mengenai kerahasiaan.79 2.3.2 Proses Penyelidikan dan Penyidikan Di dalam negara Indonesia terdapat beberapa badan penyidikan yang berkaitan dengan TPPU, penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud sebagai penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan,

77 78 79

Skripsi

Komisi Pemberantasan Korupsi

Ibid. Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2). Ibid. Pasal 64 ayat (2). Ibid. Pasal 45.


DIMAS EDIANTO PUTRO


44

(selanjutnya disebut KPK), Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut Dirjen Pajak) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (selanjutnya disebut Dirjen Bea dan Cukai) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 beserta penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PPTPPU). Dalam hal TPPU berkaitan dengan tindak pidana asal, maka diberlakukan penggabungan proses penyelidikan dan penyidikan, dimana penyelidik tindak pidana asal diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. Setelah proses penyidikan dinyatakan selesai dan telah mempunyai cukup bukti, penyidik diminta untuk menyerahkan berkas kepada Penuntut Umum yaitu Jaksa untuk dilakukan penuntutan sebagaimana mengacu pada KUHAP. 2.3.3 Proses Penuntutan Dalam proses penuntutan terhadap perkara TPPU yang berwenang adalah Jaksa. Legal standing Jaksa untuk melakukan penuntutan terhadap TPPU telah diatur sebelumnya pada Pasal 30 UU TPPU dan yang telah diganti dengan UU PPTPPU, dimana dinyatakan bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini,

Skripsi


DIMAS EDIANTO PUTRO


45

dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Pengaturan tersebut diatas sampai dengan disahkannya UU PPTPPU tidak dirubah, sehingga dapat ditafsirkan pengaturan tersebut sebagai legal standing bagi Jaksa untuk melakukan penuntutan terhadap TPPU dan tidak ada badan atau lembaga lain yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap TPPU. Penuntut umum dalam hal ini Jaksa wajib menyerahkan berkas tindak pidana pencucian uang kepada pengadilan negeri kepada pengadilan negeri paling lama 30 hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap.80 Setelah berkas tersebut diserahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya berkas tersebut.81 2.3.4 Proses Pemeriksaan di Pengadilan Dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil dari tindak pidana, dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.82 Apabila terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi terdakwa tidak hadir pada sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat

80 81 82

Skripsi

Ibid.Pasal 76 ayat (1). Ibid.Pasal 76 ayat (2). Ibid.Pasal 78 ayat (2).


DIMAS EDIANTO PUTRO


46

diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.83 Manakala terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat yang telah dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap diucapkan dalam sidang tersebut.84

Putusan

yang

diucapkan

tanpa

kehadiran

terdakwa

diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya, dan apabila terdakwa keberatan atas putusan tersebut, terdakwa dapat mengajukan banding paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan.85 Apabila sebelum putusan diucapkan terdakwa meninggal dunia dan terdapat bukti yang cukup bahwa terdakwa telah melakukan TPPU, hakim atas dasar tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan harta kekayaan yang telah disita, bentuk putusan hakim tersebut berupa penetapan, penetapan tersebut tidak dapat dimohonkan upaya hukum, dan apabila ada pihak ketiga yang berkepentingan atas penetapan hakim tersebut dapat mengajukan keberatan pada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 hari sejak tanggal penetapan tersebut diumumkan.86 2.4 Akibat Hukum Setoran Modal Perseroan Terbatas Setelah Terbukti Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Setoran modal yang dimasukkan dalam PT yang telah terbukti hasil dari 83

Ibid.Pasal 79 ayat (1). Ibid.Pasal 79 ayat (2). 85 Ibid.Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 80 ayat (2). 86 Ibid.Pasal 79 ayat (4),(5), dan (6). 84

Skripsi


DIMAS EDIANTO PUTRO


47

TPPU dan telah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka setoran modal tersebut dinyatakan tidak sah dan terhadap setoran modal tersebut harus dikeluarkan dari PT dan pemegang saham yang terbukti sebagai pelaku TPPU tersebut harus dicoret dari daftar pemegang saham PT. Manakala TPPU tersebut dilakukan dengan maksud memberi manfaat bagi PT,

maka

dapat

dikenakan

pidana

denda

paling

banyak

Rp.

100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara, dan/atau pengambilalihan korporasi oleh Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU PPTPPU. Apabila didalam pembuktian PT tidak menerima keuntungan dari hasil TPPU tersebut, maka PT tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana disebut diatas, dan yang bertanggungjawab hanya terbatas pada pelaku TPPU. Seandainya PT dengan putusan pengadilan diputus untuk dikenakan pidana denda dan pidana tambahan sebagaimana disebutkan diatas, apabila pemegang saham yang lain merasa keberatan atas putusan tersebut, pemegang saham yang lain dapat mengajukan keberatan atas putusan pengadilan tersebut.

Skripsi


DIMAS EDIANTO PUTRO

BAB II AKIBAT HUKUM SETORAN MODAL PERSEROAN TERBATAS YANG TERBUKTI BERASAL DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Recommend Documents