10
BAB II KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS
2.1 Defisit Anggaran Pemerintah Daerah 2.1.1Pengertian Defisit Anggaran Pemerintah Daerah Menurut Darise, (2009: 129), Defisit merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Dalam artian pengeluaran yang melebihi penerimaan
disebut
dengan
defisit.
Secara
akuntansi
anggaran
pemerintah terlihat bahwa penerimaan akan sama dengan pengeluaran, sehingga anggaran akan selalu terlihat dalam kondisi yang seimbang. Defisit Anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal 15 tentang struktur APBD, adalah selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah. Selisih
antara
pendapatan
dan
belanja
dicatat
dalam
pos
surplus/defisit. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode anggaran, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode anggaran (Mahmudi, 2010: 76). Defisit merupakan suatu kondisi di mana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mengalami ketimpangan antara jumlah anggaran belanja
pembangunan
dan
pendapatan
(penerimaan
daerah).
Defisit secara harfiah berarti adalah kekurangan dalam kas keuangan. Defisit biasa terjadi ketika suatu organisasi (biasanya pemerintah) memiliki pengeluaran lebih banyak dari pada penerimaan. Lawan dari defisit
11
adalah surplus. Hal pertama yang harus dicatat, munculnya kekurangan dalam pendanaan dibanyak negara merupakan
hal yang klasik.
Pemerintah dibanyak daerah juga mengenal defisit anggaran, bahkan sebelum penemuan istilah anggaran umum.
2.1.2 Konsep Pengukuran dan Pembiayaan Defisit Konsep ukuran defisit anggaran yang digunakan adalah anggaran sesuai APBD Kota Gorontalo. Dimana jumlah defisit adalah total penerimaan
pemerintah
ditambah
dengan
hibah
dan
kemudian
diselisihkan dengan pengeluaran pemerintah. Sedangkan untuk konsep pembiayaan defisit dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dalam bukunya Darise, (2009: 129) APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penggunaan dana cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan kembali pinjaman.
2.2 Pinjaman Pemerintah Daerah 2.2.1 Pengertian Pinjaman Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.30 Tahun 2011 tentang pinjaman daerah, pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut
12
dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Mahmudi (2010: 180) menjelaskan bahwa pinjaman daerah dapat berupa pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada kepada bank maupun bukan bank dan penerbitan obligasi pemerintah daerah. UU No. 33/2004 menyebutkan bahwa pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Kuncoro, 2012: 348).
2.2.2 Sumber-sumber Pinjaman Daerah Darise,
(2009:
102)
menjelaskan
pemerintah
daerah
dapat
melakukan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang yang bersumber dari: 1. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah,
penerusan
Pinjaman
Dalam
Negeri,
dan/atau
penerusan Pinjaman Luar Negeri. 2. Pemerintah Daerah lain. 3. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13
5. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.
2.2.3 Jenis-jenis Pinjaman Daerah Berdasarkan waktunya, pinjaman daerah dapat dikategorikan dalam pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Secara detail Darise, (2010: 101) memberikan penjelasan setiap jenis pinjaman tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut: 1.
Pinjaman Jangka Pendek Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman daerah dalam jangka
waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain (termasuk biaya administrasi, komitmen, provisi, asuransi, dan denda)
seluruhnya
harus
dilunasi
dalam
tahun
anggaran
yang
bersangkutan. Pinjaman jangka pendek tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan, misalnya pelunasan kewajiban atas pengadaan/pembelian barang dan/atau jasa tidak dilakukan pada saat barang dan/ atau jasa dimaksud diterima. Pinjaman jangka pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. 2.
Pinjaman Jangka Menengah Pinjaman jangka menengah merupakan pinjaman daerah dalam
jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain (termasuk biaya administrasi, komitmen, provisi, asuransi, dan denda)
14
harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala
Daerah
yang
bersangkutan.
Pinjaman
jangka
menengah
dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan. 3.
Pinjaman Jangka Panjang Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman daerah dalam
jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain (seperti: biaya administrasi, komitmen, provisi, asuransi, dan denda) harus dilunasi pada tahun-tahun berikutnya
sesuai dengan
persyaratan
perjanjian pinjaman yang bersangkutan. Pinjaman jangka panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.
2.2.4 Prinsip-Prinsip Umum Pinjaman Daerah Pinjaman Daerah adalah salah satu sumber pembiayaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam bukunya Darise, (2009: 100) pemerintah daerah harus dapat memenuhi ketentuan prinsip umum pinjaman daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan PP 54 Tahun 2005 sebagai berikut: 1.
Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. Larangan tersebut tidak berlaku dalam hal pinjaman langsung kepada pihak luar negeri, yang terjadi karena
15
kegiatan transaksi obligasi daerah sesuai peraturan perundangundangan di bidang pasar modal. 2.
Pemerintah daerah dilarang memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
3.
Pendapatan Daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah. Akan tetapi terhadap proyek yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.
2.3 Analisis Defisit Anggaran Pemerintah Daerah dan Dampaknya Terhadap Pinjaman Pemerintah Daerah Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan
kepada
masyarakat,
maka
pemerintah
daerah
dapat
melakukan pinjaman. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dalam bukunya Darise (2009: 129) menekankan bahwa dalam hal APBD diperkirakan defisit dapat didanai dari pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran lalu, penggunaan dana cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Langkah-langkah untuk menutupi defisit disebut penerimaan pembiayaan.
16
Dari uraian tersebut salah satu ukuran untuk
menentukan defisit
anggaran dapat ditutup yaitu dengan pinjaman daerah. Dalam hal ini, penulis ingin menganalisis tentang sejauh mana defisit anggaran pemerintah daerah berdampak terhadap pinjaman daerah. Disisi lain, hanya sebagai pembuktian dari kecenderungan yang terjadi dalam APBD. Pinjaman merupakan sumber alternatif yang dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran. Akan tetapi pinjaman daerah perlu dianalisis dengan cermat dikarenakan jika salah menetapkan pinjaman dalam suatu daerah akan menyebabkan resiko yang sangat besar. Karena sudah jelas pinjaman daerah membawa konsekuensi dimana pemerintah harus membayar sejumlah pokok pinjaman beserta bunganya, pada saat jatuh tempo. Sehingga, Besarnya pinjaman sedapat mungkin disesuaikan dengan kemampuan daerah untuk mengembalikan pinjaman dan tidak membebani APBD (Karismawan, 2011: 2).
2.4 Kajian Penelitian yang Relevan Penelitian yang berkaitan dengan defisit anggaran telah banyak dilakukan. penelitian ini mendapat ide dan pengetahuan dari penelitian terdahulu antara lain Karismawan, (2011: 8) dengan judul penelitiannya defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaannya di kabupaten lombok barat, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sumber-sumber pembiayaan daerah dapat menutupi defisit secara sinambung, dan yang paling dominan dalam menutupi defisit APBD Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2005-2009 adalah Sisa lebih
17
perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA), Penerimaan pinjaman daerah serta Pencairan dana cadangan hanya pelengkap. Sedangkan dalam penelitiannya Pamuji, (2008: 6) Hasil analisis menunjukkan bahwa defisit anggaran yang dibiayai dari utang luar negeri akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bersifat inflationary. Dimana dari hasil estimasi menunjukkan bahwa defisit anggaran yang dibiayai dari utang luar negeri akan meningkatkan jumlah uang beredar, yang akan berpengaruh pada peningkatan tingkat harga atau inflasi. Penelitian dari Waluyo (2006: 19) Hasil penelitian pembiayaan defisit dengan menggunakan utang luar negeri, melalui bank sentral dan melalui bank umum akan berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bersifat inflationary. Hasil penelitian dari Hastin, Idris dan Hasdi Aimon, (2013: 17) menunjukkan secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dan positif yaitu defisit anggaran terhadap penawaran obligasi pemerintah di Indonesia. Sedangkan pinjaman luar negeri pemerintah, suku bunga SBI, dan permintaan obligasi pemerintah mempunyai pengaruh signifikan dan arahnya negatif terhadap penawaran obligasi pemerintah di Indonesia. Dalam penelitian Tesamaris dan Siti Fatimah, (2005: 1) dari hasil analisis ECM nampak bahwa ada hubungan dua arah yaitu defisit APBN mempengaruhi hutang luar negeri dan sebaliknya.
18
Tabel 2: Mapping Penelitian Terdahulu Hasil Penelitian
Nama
Judul
Karismawan, (2011)
Defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaannya di kabupaten lombok barat
Sumber-sumber pembiayaan daerah dapat menutupi defisit secara sinambung, dan yang paling dominan dalam menutupi defisit APBD Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 20052009 adalah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA), Penerimaan pinjaman daerah serta Pencairan dana cadangan hanya pelengkap.
Pamuji, (2008)
Analisis dampak defisit anggaran Terhadap ekonomi makro Di indonesia (tahun 1993 2007)
Defisit anggaran yang dibiayai dari utang luar negeri akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bersifat inflationary. Dimana dari hasil estimasi menunjukkan bahwa defisit anggaran yang dibiayai dari utang luar negeri akan meningkatkan jumlah uang beredar, yang akan berpengaruh pada peningkatan tingkat harga atau inflasi.
Waluyo (2006)
Pengaruh pembiayaan defisit anggaran terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi: suatu simulasi model ekonomi makro indonesia 1970 – 2003.
Waluyo (2006) melakukan penelitian terhadap perekonomian Indonesia menggunakan data tahun 1970-2004 menyimpulkan bahwa defisit anggaran pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan defisit yang dibiayai dengan obligasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Hastin, Idris dan Hasdi Aimon, (2013)
Analisis pasar obligasi pemerintah di indonesia.
Secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dan positif yaitu defisit anggaran terhadap penawaran obligasi pemerintah di Indonesia. Sedangkan pinjaman luar negeri pemerintah, suku bunga SBI, dan permintaan obligasi pemerintah mempunyai pengaruh signifikan dan arahnya negatif terhadap penawaran obligasi pemerintah di Indonesia.
Tesamaris dan Siti Fatimah, (2005)
Analisis kausalitas antara hutang luar negeri dengan defisit anggaran Pandapatan dan belanja negara Indonesia tahun 1978-2003
Analisis ECM nampak bahwa ada hubungan dua arah yaitu defisit APBN mempengaruhi hutang luar negeri dan sebaliknya.
Sumber: Data Olah, 2013
2.5
Kerangka Berfikir Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi dalam
menciptakan sebuah sistem yang
powershare pada setiap level
pemerintahan serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah. Distribusi kewenangan/kekuasaan, disesuaikan dengan kewenangan
19
pusat dan daerah termasuk kewenangan keuangan. Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik, diperlukan informasi akuntansi, yang salah satunya berupa laporan keuangan (Halim, 2010: 105). Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya pengelolaan keuangan yang baik untuk menyusun laporan keuangan bagi suatu daerah. Berdasarkan Tentang
Peraturan
Pengelolaan
Pemerintah
Keuangan
pengawasan atas keuangan
Nomor
Daerah
Tahun
menjelaskan
2005
bahwa:
1)
daerah dilakukan oleh dewan, 2) adanya
pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan yaitu
58
daerah
oleh
eksternal
BPK. Selanjutnya untuk perencanaan anggaran daerah secara
keseluruhan mencakup penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD. Walaupun dengan dilakukannya pengelolaan keuangan yang baik dan perencanaan APBD yang baik, dibeberapa daerah tetap mengalami defisit anggaran. Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara pendapatan dan belanja. Dalam rangka pembiayaan defisit anggaran pemerintah daerah, diperlukan adanya sumber pembiayaan. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No. 13 tahun 2006, Pasal 22 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Salah satu sumber penerimaan pembiayaan adalah
20
pinjaman daerah. Pinjaman Daerah merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan dan kekurangan arus kas. Berdasarkan
penjelasan
tersebut
maka
dapat
dikembangkan
kerangka pemikiran atas penelitian ini yaitu: Analisis pengaruh defisit anggaran pemerintah daerah terhadap pinjaman pemerintah daerah di Kota Gorontalo (Periode 2006 – 2013). Maka dapat digambarkan sebagai berikut: Otonomi Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
APBD
Pendapatan
Belanja
Surplus/Defist
Pembiayaan
Penerimaan
Pinjaman Pemerintah Daerah
Pengeluaran
21
Gambar 1: Kerangka Berfikir 2.6 Hipotesis Hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Sugiyono, (2009: 96) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis yang ingin dibangun oleh penulis dalam penelitian ini adalah semakin tinggi nilai defisit anggaran pemerintah daerah maka semakin tinggi juga nilai pinjaman pemerintah daerah.
22
