BAB II KAJIAN TEORI
2.1 Pengertian Anggaran Daerah APBD disusun berdasarkan aggaran kinerja, yaiu suatu sisitem anngaran yang mengutamakan upaya pencapian hasil kerja (output) dari perencanaan alokasi biaya dan input yang diterapkan.APBD disusun pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Definisi anggaran yang dibuat oleh the nationcommite on governmental accountingdari amerika serikat,anggraran adalah rencana oprasioal keungan yang mencakup suatu estimasi penegluaran untuk suatu jangka waktu tertentu dan rencana penerimaan pendapatan untuk membiayainya. Definisi anggaran dapat diartiakan: 1. Rencana pengeluara/ belanja. 2. Rencana penerimaan / pembiayaan belanja. 3. Mencangkup jangka waktu tertentu APBD merupakan instrument yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakn maupun belanja daerah.untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka diatur landasan administrtif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur.
2.2 Pembagian Anggaran daerah Dalam pengelolaan keuangan yang ditetapkan tiap tahun
dengan undang-
undang, terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Menurut sugijanto et.al (1995:3) pembagian anggran daerah yang utama sebagai berikut:
1
1. Obyek, menurut jenis penerimaan dan pengeluaran Penerimaan, antara lain pendapatan pajak penghasilan,,pendapatan bea cukai,,dan sebagainya dibuat rinciannya.Pengeluaran, seperti belanja pegawai ,belanja barang, dan sebagainya, dibuat rinciannya. 2. Organisasi, terbagi departemen/lembaga, unit dan organisasi dan sebagainya 3. Fungsi , seperti pengairan, perhubungan, pendidikan, sebagainya. 4. Sifat/karakter, seprti pengeluaran oprasional, belanja, modal, pembayaran utang. 5. APBN, pendapatan rutin, dan belanja rutin. Bebrapa
rancangan
dalam
penyusunan
anggaran
daerah
sugijanto
et.al,,(1995:3). a. Linesistem budgeting atau pendekatatn tradisional, [penyusunan anggaran jenis ini berdasarkan perpos untuk setiap jenis pengeluaran atau penerimaan. b. Program budgeting, penyusunan anggaran berdasarkan program
tugas
spekerjaan ,untuk efektifitasnya. c. Performance budgeting, tekananan pada ukuran hasil hasil kinerja , untuk efisiensinya,dari pada jumlah pengeluarannya. d. Planning, programming and budgeting system (PPBS) dan zero budgeting menghubungkan 3 unsur. 1. Perencanaan hasil-hasil yang diinginkan. 2. Program kegiatan fisik untuk mencapai hasil yang diinginkan. 3. Penganngaran atau alokasi dana yang diperlukan untuk mencapai hasil yang dituju.Zero basic budgeting.
2
2.3
Prinsip Penyusunan Anggaran Daerah
yang diperhatikan dalam peyususnan anggaran. 1. Prinsip-prinsip keterbukaan Dalam pembahansan anggran antara pemerintah dan wakil rakyat dalam menentukan kebijaksanaan anggaran daerah. 2. Prinsip periodic Suatu anggaran disususn untuk periode tertentu,biasanya utntuk satu tahun. 3. Prinsip peembebanan anggran pengeluaran dan menguntungkan anggran penerimaan. 4. Prinsip fleksibilitas Suatu prinsip yang memungkinkan pemerintah mengajukan rencana tambahan dan perubahan anggaran. 5. Prinsip fariabel Pengajuan anggaran dan persetujuannya oleh badan perwakilan harus mendahului pelaksanaan anggaran. 6. Prinsip kecermatan Anggran harus diperikirakan secara cermat dan teliti. 7. Prinsip kelengkapan Agar semua penerimaan atau pengeluaran dimuat dalam anggaran. 8. Prinsip komprenshif Anggaran disusun untuk semua aktivitas pemerintah. 9. Prinsip terinci Setiap anggran
diklasisfikasikan
pada kelompok-kelompok yang telah
ditentukan,dengan prinsip terinci memeudahkan penerapan asas spesialais kuantitaif yaitu asas tentang masing-masing kelompok tidak boleh melampaui batas anggarannya. 10.
Prinsip anggaran berimbang
Pengeluaran harus didukung oleh penerimaan.
3
11.
Prinsip pendapatan yang kontinu
Diusahakn agar pendapatan rutin didapat menutup belanja rutin.
2.4 Penerapan Pengaloksian Dana aloksi terdiri atas dua bagian yaitu: 1. Dana alokasi umum (DAU) Menurut
Dedy
Sollihin,(2002:175),Dana
Supriadi Alokasi
penyelenggaraan pmerintah daerah
Bratakusmanto
Umum
adalah
dan
jaminan
Dadang
kesinambungan
diseluruh daerah dalam rangka penyedia
pelayanan dasar kpeada masyarakat,dan merupakan satu nkesatuan
dengan
penerimaan umum APBD. Menurut Ahmad Yani,(2002:175), dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN untuk dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemamapuan keuanagan antar daerah untuk memebiayayi kebutuhan pengeluarannya dalam pelaksanaan desentralisasi. Bimbingan teknis penyusunan APBD makasar,(2002:8) menyimpulkan bahwa Dana alokasi umum adalah dana yang
bersumber dari
diaolksikan kpeada pemerintah daerah dalam bentuk
APBN yang
block grent yang
pemanfaatnya diserarakan sepenuhnya kepada daerah. Besar dana aloksai
umum diterapakan sekuarang-kurangnya 25%
penerimaan dalam negri ditetapkan dalam
dari
APBN,DAU , merupakan seluruh
alokasi umum daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. 2. Dana Alokasi Khusus(DAK) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialoksikan kepada daerah untuk membantu kebutuhan tertentu atau kebutuhan yang bersifat khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk membiayayi pengadaan atau peningkatan sarana dan prasarana fisik secara ekonomis untuk jangka panjang.
4
Dana alokasi khusus dialokasikan pada daerah tertentu berdasarkan ususlan daerah
yang
berisis
usulan-usulan
kegiatan
dan
dan
sumber-sumber
pembiayanya yang diajukan. 2.5 Konsep Pembiayaan Pendidikan Menurut R.L. John E. Morphet K.A, (1985:23) pendidikan merupakan factor yang dapat menentukan kualitas hidup atau meningkatkan standar hidup suatu bangsa. Peningkatan standar hidup suatu bangsa juga merupakan tujuan uatam ekonomi nelalui pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dalam mencapai kepuasan hidup. Menurut J. Hallak, (1985:23) menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara biaya yang sebenarnya yang berhubungan dengan usaha atau pengorbanan yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa dengan biaya yang terdiri dari pengeluara untuk memebayar para pemilik factor produksi Menurut Asyori Ardiyansyah (2008:45) biaya pendidikan adalah biaya yang mencakup semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelengaraan pendidikan, biaya dalam pendidikan meliputi biaya lansung (direct cost) dan biaya tidak lansung (indirect cost). Berikut ini adalah beberapa teori pembiayaan pendidikan yang dapat menjadi acuan pelaksanaan pembiayaan Pendidikan. 1. Biaya
Langsung
dan
Biaya
Tidak
Langsung
Dalam teori dan praktek pembiayaan pendidikan, baik pada tataran makro maupun mikro, dikenal bebarapa kategori biaya pendidikan. Pertama, biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). a. Biaya langsung (direct cost)
adalah segala pengeluaran yang secara
langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya
5
transportasi, gaji guru baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. b. Biaya tidak langsung (indirect cost) adalah pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, misalnya biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, dan harga kesempatan (opportunity cost). Anggaran pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran. 1. Anggaran penrimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. 2. Anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang dubelanjakan setiap tahun untuk kepntingan pelaksanaan pendidikan disekolah. Pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran. a. Pengeluaran untuk pelaksanaan pengajaran b. Pengeluaran untuk tata usaha sekolah c. Pemeliharaan sarana dan prasaran sekolah d. Administrasi e. Pembinaan teknis educative f. Pendataan Perhitungan biaya dalam pendidikan akan ditentukan oleh unsur-unsur tersebut yang didasrkan pula pada perhitungna biaya nyata (the real cost) sesuai dengan kegiatan menurut jenis dan volumenya. dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal penting yang pelu dikaji atau dianalisis, biaya pendidikan secara keseluruhan (total cost) dan biaya satuan per sisiwa(unti cost). Menurut
mingat
tan
(1988:24)
dengan
menganalisis
biaya
satuan,
memungkinkan untuk mengetahui efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber disekolah, keuntungan investasi dari pendidikan, dan pemerataan penneluaran masyarakat pemerintah untuk pendidikan.
6
Biaya pendidkan diartikan sebagai jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai untuk keperluan penyelnggaraan pendidikan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan. Biaya rata per komponen pendidikan adalah biaya sekolah pertahun anggaran. Biaya ini merupakan funsi dari besarnya pengeluaran. 2.6 Satuan Biaya Pendidikan Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting (instrumental input) dalam penyelengaaran pendidikan (disekolah). Dalam setiap upaya pencapaian tujuam pendidikan , baik tujuantujuan yang besifat kuantitaif maupun yang bersifat kulitatif. Disamping itu dikenal juga dengan anggaran belanja pendidikan yang tediri atas dua komponen. 1.
Pendapatan, pemasukan, atau penerimaan disatu pihak
2.
Pengeluaran atau belanja
Penyaluran subsidi pemerintah kesatuan-satuan pendidikan dapat berupa uang yang telah jelas peruntukannya (earmarked allocation), dana tambahan berbentuk hibah atau berupa barang dan tenaga, seperti guru, buku-buku pelajaran daln pelengkapan sekolah. Pada tingkat satuan biaya pendidikan,biaya pendidikan diperoleh dari subbsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran sisiwa, dan sumbangan dari masyarakat. sebagian besar biaya pendidikan ditingkat sekolah dibiayai oleh pemerintah pusat, sedangkan untuk sekolah swasta berasal dari sisiwa atau sumbangan dari yayasan. Menurut supriadi (2002:7) besar- kecilnya biaya pendidikan,terutama pada tingkat satuan pendidikan, berhubungan dengan berbagai indicator mutu pendidikan, seperti angka partisipasi, angka putus sekolah, dan prestasi belajar sisiwa.
7
Dalam konteks perencanaan pembiayaan pendidikan, pemahaman terhadap berbaagai aspek pembiayaan pendidikan sangatlah penting. Pemaham dimaksud merentang dari hal-hal yang sifatnya mikro (satuan pendidikan)
hingga yang
makro (nasiona), antara lain: a.
Sumber-sumber pebiayaan pendidikan
b.
Sistem dan mekanisme pengalokasiannya
c.
Efektifitas dan efisiensi dalam penggunaanya
d.
Akuntabilitas hasilnya yang diukur dari dari perubahan-perubahan khususnya di tingkat sekolah. Dilihat dari perspektif pembiayaan pendidikan, pelaksaanaan otonomi
daerah
mengakibatkan
terjadinya
perubahan
dalam
sistem
pembiayaan
pendidikan. Diantaranya dalah semakin besarnya peran daerah disatu pihak dan semakin berkurangnya peranan pusat dalam menentukan berbagai kebijakan yang berkenaan dengan penggunaan anggran pendidikan. Kewenangan pemerintah pusat terbatas pada penetapan pengalokasian anggaran untuk setiap sekolah-sekolah dengan mengikuti standar rata-rata dan hanya menjadi kewenangan daearah kabupaten/kota. Mengingat kondisi sekolahsekolah yangb sangat beragam pada setiap daerah
justru menuntut adanya
rambu-rambu yang berlaku secara nasional yang menjadi pedoman bagi daerah dalam menentukan alokasi anggaran untuk satuan pendidikan mulai tingkat SD hingga SMA. 2.7 Landasan Hukum Pembiayaan pendidikan Pembangunan pendidikan pada dasarnya sama pentingnya dengan pembanguna ekonomi. Disebabkan pembangunan ekonomi akan sulit digerakan jika sumber daya manusia (SDM) tidak mempunyai kemampuan, dengan demikian institusi yang dapat menyiapkan SDM yang andal dan bermoral adalah institusi pendidikan karena institusi ini mempunyai instrument yang diperlukan.
8
Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan membutuhkan biaya yang sangat besar, biaya pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam menyiapkan SDM
melalui penyelenggaran pendidikan. Sebagaimana
dijelaskan dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 teentang pendanaan pendidikan, bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam UU. No 20 Tahun 2003 tentang pendanaan pendidikan dijelaskan: 1. Pendanaan Pendidikan a. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. b. Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. c. Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 2. Pengalokasian Pendanaan Pendidikan a. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). b. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). c. Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9
d. Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
10
